QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR
5 TAHUN 2012 TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BIREUEN, Menimbang
:
a. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBLLA) merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk; b. bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c.. bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan penanganan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 3897);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 1); 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10); 11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN dan BUPATI BIREUEN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
QANUN TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten. 3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Bupati adalah Bupati Bireuen. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen. 6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. 7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Anak. 9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 11. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 12. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 13. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggitingginya. 14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. 15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. 16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 17. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang melayani rujukan kegawatdaruratan ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir dari desa-desa satu wilayah maupun desa yang merupakan bagian dari jaringan rujukan. 18. Rumah Sakit Umum Institusi yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 19. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut RSU PONEK adalah Rumah Sakit Umum yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayananan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
20. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil. 21. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kesehatan. 22. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi ibu hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap. 23. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebidanan bagi ibu hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB dan perawatan Bayi Baru lahir dengan penanggung jawab seorang dokter. 24. Praktik Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi, balita, dan KB secara rawat jalan. 25. Bidan Desa adalah Bidan yang ditugaskan dan menetap di Gampong dalam wilayah Kabupaten Bireuen. 26. Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten. 27. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 28. Tindakan Medis adalah tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan, dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu. 29. Surat Izin Praktek Bidan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. 30. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA di suatu wilayah.
31. Pusat Pelatihan Klinik Primer yang selanjutnya disebut P2KP adalah institusi pelatihan non pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten/kota yang memberikan pelatihan keterampilan klinik kebidanan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas. P2KP dipimpin oleh seorang dokter ahli kebidanan. 32. Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan yang selanjutnya disebut PMK adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu. 33. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk profesi tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. 34. Pelayanan Obstetri Maternal yang selanjutnya disebut POMA adalah perjanjian atau kontrak antara pihak pertama yaitu bidan dan pihak kedua adalah suami atau keluarga ibu hamil untuk mendapatkan paket pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan bayi baru lahir. 35. Mablien adalah seseorang yang memiliki keterampilan khusus untuk mendampingi bidan dalam penjaringan ibu hamil, menolong persalinan dan perawatan bayi. 36. ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu kepada bayi sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan tanpa memberikan minuman dan atau makanan pendamping lainnya. 37. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disebut IMD adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam waktu satu jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu. 38. Ibu Menyusui adalah ibu yang memberikan Air Susu Ibu kepada bayi. 39. Imunisasi adalah upaya pencegahan memberikan kekebalan secara aktif.
penyakit
tertentu
dengan
40. Bayi Baru lahir (Neonatus) adalah setiap bayi yang berusia 0 sampai 28 (dua puluh delapan) hari. 41. Bayi adalah setiap bayi yang berusia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai 12 (dua belas) bulan. 42. Anak Balita adalah anak usia dibawah lima tahun. 43. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah setiap Wanita dalam usia subur baik sudah/belum menikah.
BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA berdasarkan pada azas: a. Islami; b. Kemanusiaan; c. Kekeluargaan; d. Efektif dan efesien; e. Transparansi; f. Akuntabilitas; g. Profesional; h. Proporsionalitas; i. Adil dan merata. Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu: a. Memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten Bireuen. b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen. c. Adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan dan fasilitas kesehatan. d. Meningkatkan derajat kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan anak. BAB III RUANG LINGKUP KIBBLA Pasal 4 Ruang lingkup KIBBLA meliputi: a. Kesehatan wanita usia subur; b. Kesehatan ibu hamil; c. Kesehatan ibu bersalin; d. Kesehatan ibu nifas; e. Kesehatan ibu menyusui; f. Kesehatan bayi baru lahir; g. Kesehatan bayi; h. Kesehatan anak Balita. BAB IV JAMINAN PELAYANAN KIBBLA Pasal 5 Pemerintah Kabupaten Bireuen menjamin terselenggaranya Pelayanan KIBBLA, yang meliputi: a. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Puskesmas dan Jaringannya. b. Pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di Puskesmas PONED. c. Pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di Rumah Sakit PONEK.
Pasal 6 (1)
Pelayanan kesehatan WUS, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui, konsultasi IMD, gizi dan kontrasepsi dilaksanakan di fasilitas kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
(2)
Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi / ma blien.
(3)
Tata Cara Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V ASI DAN IMUNISASI Pasal 7
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Air Susu Ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. (2) Selama pemberian air susu ibu pihak keluarga, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan ditempat kerja dan tempat sarana umum. Pasal 8 (1) Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil berhak mendapatkan imunisasi. (2) Bayi Baru Lahir berhak mendapatkan imunisasi. (3) Setiap Bayi berhak mendapatkan imunisasi lengkap. (4) Penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundang-Undangan. Pasal 9 Tenaga Kesehatan wajib mendorong Ibu untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini dan memberikan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memfasilitasi pelayanan Imunisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8. Pasal 10 (1) Tenaga Kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas dan promosi bagi produk Susu Formula, makanan pengganti ASI, dan atau sejenisnya, selama masa pemberian ASI Eksklusif. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi ibu dalam keadaan yang tidak memungkinkan secara medis.
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11 (1) Setiap Penerima Pelayanan KIBBLA berhak : a. Mendapatkan akses pelayanan KIBBLA di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta; b. Mendapatkan informasi KIBBLA yang proporsional; c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Pelayanan Obstetri Maternal Perinatal (POMA); d. Bagi masyarakat miskin berhak mendapat jaminan pembiayaan pelayanan KIBBLA dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Setiap Penerima Pelayanan KIBBLA berkewajiban : a. Memenuhi prosedur dan anjuran dari penyelenggara pelayanan; b. Meningkatkan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga; c. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk mempelancar pelayanan. (3) Pihak penyelenggara KIBBLA berkewajiban: a. Melakukan Pembinaan terhadap pemberi Pelayanan KIBBLA; b. Memberikan informasi dan penyuluhan mengenai pelayanan KIBBLA kepada masyarakat secara aktif; c. Melakukan kemitraan dengan pihak Swasta : Bidan Delima, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi masyarakat, Perusahaan Swasta, Rumah Sakit Swasta dan lain-lain yang peduli terhadap upaya meningkatkan derajat KIBBLA; d. Menyediakan, memelihara sarana prasarana untuk pelayanan KIBBLA; e. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang pelayanan KIBBLA; f. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait. BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN Pasal 12 (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, adalah : a. Membuat kebijakan dan aturan yang berpihak terhadap peningkatan pelayanan KIBBLA; b. Melakukan Audit Maternal Perinatal terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi; c. Mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA. d. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk menjamin pelayanan KIBBLA sesuai dengan Paket POMA. (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat; b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pasal 13 Pembinaan pelayanan KIBBLA dilaksanakan melalui: a. Pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan. b. Fasilitasi teknis pelayanan. c. Konsultasi teknis pelayanan. d. Koordinasi pelayanan. BAB VIII PELAYANAN KIBBLA Pasal 14 (1) Pelayanan KIBBLA dan/atau swasta.
diselenggarakan
oleh
Pemerintah
Kabupaten
(2) Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Rumah Sakit Umum Daerah; b. Rumah Sakit Swasta; c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ; d. Puskesmas Pembantu (Pustu) ; e. Posyandu; f. Poskesdes dan sejenisnya ; g. Rumah Bersalin; h. Rumah Sakit Bersalin; i. Dokter Praktek Swasta; j. Bidan Praktek Swasta; k. Balai Pengobatan Swasta. (3) Penyelenggara pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah. BAB IX TENAGA KIBBLA Pasal 15 (1) Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan KIBBLA. (2) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 16 (1) Untuk memenuhi standar kualifikasi, Tenaga Kesehatan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 17 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA, harus mendapatkan Surat Izin Praktek dari instansi yang berwenang. (2) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang-Undangan.
ayat (1)
Pasal 18 (1) Pemerintah Kabupaten mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA. (2) Menyangkut dengan teknis penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan instansi terkait. Pasal 19 (1) Pemerintah Kabupaten memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelayanan. (2) Bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan daerah. BAB X BIDAN DESA Pasal 20 (1) Pelaksanaan KIBBLA di tingkat desa dilaksanakan oleh Bidan Desa. (2) Untuk meningkatkan kinerja Bidan Desa, maka Bidan Desa dibekali peralatan kebidanan sesuai standar kebidanan. (3) Untuk meningkatkan kapasitas Bidan Desa, maka Bidan Desa wajib mengikuti: a. Uji kompetensi; b. Pelatihan reguler Bidan Desa; c. Pertemuan reguler Bidan Desa. (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. BAB XI PENDANAAN Pasal 21 (1) Dana penyelenggaraan pelayanan KIBBLA wajib dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
(2) Selain sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana penyelenggaraan KIBBLA dapat juga bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Pendanaan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bagian dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan. BAB XII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 22 (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA. (2) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan KIBBLA dapat dilakukan secara berkala. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. Perizinan terhadap tempat pelayanan dan tenaga kesehatan; b. Standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan; c. Standar sarana dan prasarana kesehatan; d. Standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati. Pasal 23 (1) Setiap penyelenggara pelayanan KIBBLA wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan, triwulan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan. BAB XIII SANKSI Pasal 24 (1) Penyelenggara dan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan standar pelayanan minimal dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin dan penghentian kegiatan. (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
BAB XIV PENUTUP Pasal 25 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.
Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 5 Oktober 2012 BUPATI BIREUEN, ttd H. RUSLAN M. DAUD Diundangkan di Bireuen pada tanggal 6 Oktober 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ttd MUZAKKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 21
PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK I. UMUM : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan pentingnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang nota benenya tugas peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, namun juga menjadi tanggungjawab semua pihak. Disamping itu, mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sudah menjadi program pemerintah yaitu dalam bentuk program Indonesia sehat 2010. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu mengupayakan pelayanan kesehatan yang optimal disertai tercapainya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan biaya murah, tersedianya obat-obatan yang berkualitas, sarana pelayanan kesehatan yang tersedia mampu dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, tersedianya tenaga kesehatan yang memadai, dan terwujudnya alokasi 15 % dari total APBK Bireuen untuk pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana diamanahkan oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2003. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum serta sebagai upaya pembinaan dan pengawasan serta memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bireuen perlu di atur dalam Qanun Kabupaten Bireuen. II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 64
