PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka Volume 6 No 4 Mei-Agustus 2015

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka Volume 6 No 4 Mei-Agustus 2015

HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Tinjauan Terhadap Esensi, Eksistensi, Pelembagaan, Pembaharuan, Pengembangan dan Prospek Penerapannya) Dr. H. Muhamad Rakhmat, SH., MH. * A. PENDAHULUAN

mengingat

Dalam pembukaan UUD 1945

meskipun masih dalam hitungan bulan, maka masih adanya keterkaitan kuat

"…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa…". Dari

paragraph

dengan hukum Belanda yang telah ratusan tahun melekat dalam peri kehidupan

Negara

keindonesiaan, memerlukan

yang

panjang,

dengan

Indonesia.

1 tahun 1946, yang walaupun secara

Hindia-Belanda mendapatkan

memberlakukan

sehingga

banyak

sorotan,1

masa

sementara

yang

pemerintah

berbagai

usaha

Berdasarkan

tersebut, maka diterbitkanlah UU No.

Pidana

rentang

sangat

untuk

mempertahankan kemerdekaan.

Sebagai perwujudan keinginan

Hukum

tentunya

Indonesia ketika itu masih disibukkan

hukum baru sesuai dengan kebangsaan

Undang-Undang

itu

undang yang sesuai benar dengan

berkeinginan untuk membentuk suatu

masih

Indonesia

Untuk dapat membuat undang-

tersebut

hukum,

bangsa

karenanya bisa dimaklumi.

nampak jelas, bahwa Indonesia adalah

subtansial

Indonesia

sebagai suatu Negara yang berdaulat

disebutkan,

merupakan

keberadaan

Presiden

No.107/1958,

dibentuklah

"Lembaga

Keputusan maka Pembinaan

Hukum Nasional" (LPHN), yang sejak tahun 1974 kemudian dirubah menjadi "Badan Pembinaan Hukum Nasional"

namun

(BPHN). * Penulis adalah Ketua Lembaga Bantuan dan Kosultasi Hukum UNMA/Dosen FAI UNMA 1 Lihar Sucipto, Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia,

dalam Analisa (SIS, No. I, Januari-Pebruari, 1993), h. 64

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 44

ISSN 1978-0168


Sesuai dengan bentuk ketatanegaraan

banyak bercokol di tengah-tengah

Indonesia yang berlaku sampai akhir

masyarakat Indonesia, terutama yang

tahun 1958, LPHN secara langsung

berasal dari kalangan perguruan tinggi

berada di bawah kekuasaan Perdana

hukum

Menteri. Namun sejak kembali ke

menginginkan dominasi hukum Islam3

UUD-45 dan kemudian diperkuat oleh

dalam hukum nasional, tetapi juga oleh

Keputusan Presiden RI No. 45/1974,

kalangan ulama Islam sendiri yang

kedudukan LPHN

yang kemudian

masih memahami hukum Islam secara

berubah menjadi BPHN itu menjadi

sepotong-potong dan terjebak dalam

setingkat dengan Direktorat Jenderal

kerangka

dalam Departemen Kehakiman.

sempit,

positif

fanatisme sehingga

yang

tidak

mazhab

yang

kemudian

lebih

Dalam menunjang Programn

tersibukkan dengan berbagai pertikaian

Legislatif Nasional Repelita III (1979-

antara sesamanya dengan melupakan

1984), BPHN telah ikut aktif dalam

peningkatan

pembuatan peta hukum nasional, yang

melaksanakan hukum Islam itu dalam

sampai tahun 1987 tercatat telah

realitas kehidupan umat.

berhasil menerbitkan 34 buah UU. Usaha hukum

baru

berlangsung, kendala

sejak

menghadang,

untuk

walaupun semula tidak

Tulisan ini akan

mewujudkan

nasional

itu

kesadaran

untuk

mencoba

untuk menggunakan kontribusi dan

tetap

prospek

hukum

Islam

terhadap

berbagai juga

terus

hanya

oleh

sarjana hukum Indonesia. Lihat S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 85 3 Sebenarnya, hukum Islam itu sudah eksis sejak masa kerajaan Islam awal, dan bahkan secara resmi sebagai hukum Negara pada masa kesultanan Islam Indonesia. Lihat Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. I,), h. 12: Rahmat Djatmika, Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Abdurrahman Wahid, et al, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, Cet. I), h. 230

penganut teori resepsi,2 yang masih 2

Menurut Teori Resepsi, Hukum Islam itu bukan "hukum" dan tidak bisa menjadi "hukum" jika belum diresapi oleh hukum adat. Walaupun sejak pemberlakuan UU Perkawinan pada 1 Oktober 1974, sebenarnya teori tersebut dengan sendirinya telah mati, namun arwah dan semangatnya ternyata masih melekat dalam benak sebagian


ISSN 1978-0168


pembinaan

hukum

nasional

di

perkembangan sosial, ekonomi dan

Indonesia,4 meliputi beberapa aspek

politik di masa depan. 5

bahasan; 1) Esensi dan eksistensi hukum

Islam,

Pelembagaan,

tidak hanya sebagai norma statis yang

pengembangan

hanya mengutamakan kepastian dan

hukum Islam, 3) Prospek penerapan

ketertiban, namun juga berkemampuan

hukum Islam di Indonesia.

untuk

pembaharuan

2)

Dengan demikian, hukum itu

dan

mendinamisasikan

pemikiran

serta merekayasa perilaku masyarakat B. ESENSI

DAN

EKSISTENSI

dalam menggapai cita-cita.

HUKUM ISLAM Secara

Dalam

sosiologis,

perspektif

Islam,

hukum

hukum akan senantiasa berkemampuan

merupakan refleksi tata nilai yang

untuk mendasari dan mengarahkan

diyakini oleh masyarakat sebagai suatu

berbagai perubahan sosial masyarakat.

pranata

Hal ini mengingat, bahwa hukum

dalam

bermasyarakat,

kehidupan

berbangsa

Islam6 itu mengandung dua dimensi:

dan

bernegara.

1. Hukum Islam dalam kaitannya dengan syari'at7 yang berakar pada

Hal ini berarti, bahwa muatan hukum

itu

seharusnya

mampu

nash qath'i berlaku universal dan

menangkap aspirasi masyarakat yang 5

Amrullah Ahmad, SF. Dkk., Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), h. ix 6 Hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet III), h. 44 7 Syariat mempunyai dua pengertian: umum dan khusus. Secara umum, mencakup keseluruhan tata kehidupan dan Islam termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Dalam pengertian khusus, ketetapan yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan metode tertentu (Ushul Fiqhi), Lihat: Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia…, h. vii

tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga menjadi acuan

dalam

mengantisipasi

4

Hukum Islam yang memang merupakan sub system hukum nasional di Indonesia di samping sub system hukum Barat dan hukum adat, keberadaannya sudah menjadi autoritive source sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Lihat Juhana S. Praja, Hukum Islam di Indonesia…, h. xi-xii


ISSN 1978-0168


menjadi asas

pemersatu

serta

dan bahkan pernah sempat menjadi hukum resmi Negara. 10

mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia.

Setelah

2. Hukum Islam yang berakar pada nas

zhanni

yang

kedatangan

bangsa

penjajah (Belanda) yang kemudian

merupakan

berhasil

mengambil

alih

seluruh

wilayah ijtihadi yang produk-

kekuasaan kerajaan Islam tersebut,

produknya

maka sedikit demi sedikit hukum Islam

kemudian

disebut

dengan fiqhi.8 Dalam kedua

mulai dipangkas,

pengertiannya

inilah,

yang

yang tertinggal-selain ibadah-hanya

kemudian

sebagian saja dari hukum keluarga

kemungkinan

(nikah, talak, rujuk, waris) dengan

yang

memberikan

epistemologis hukum, bahwa setiap

Pengadilan

wilayah yang dihuni umat Islam dapat

pelaksananya.11

menerapkan

hukum

sampai akhirnya

Islam

secara

Agama

Meskipun

demikian,

sebagai

hukum

berbeda-beda,9 sesuai dengan konteks

Islam masih tetap eksis, sekalipun

permasalahan yang dihadapi.

sudah

Di

Indonesia,

negeri-negeri lain penduduknya keberdayaannya

sebagaimana

yang

seutuhnya.

Secara

sosiologis dan kultural, hukum Islam

mayoritas

tidak pernah mati dan bahkan selalu

Islam,

hadir dalam kehidupan umat Islam

lama

dalam sistem politik apapun, baik

beragama telah

tidak

sejak

memperoleh tempat yang layak dalam

masa

kehidupan masyarakat seiring dengan

kemerdekaan serta sampai masa kini.

berdirinya

kerajaan-kerajaan

kolonialisme

maupun

masa

Islam,

8

Fiqhi adalah hukum syara' yang bersifat praktis diperoleh melalui dalil-dalil yang terinci. Lihat: Abd. Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqhi, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 11 9 Amruullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional…,

10

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia… 11 Ali Syafie, Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Ummat, dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam …, h. 93


ISSN 1978-0168


Dalam

perkembangan

mendapatkan

perbedaan

dalam

selanjutnya, hukum Islam di Indonesia

pemberlakuannya, namun keduanya itu

itu12 kemudian dibagi menjadi dua:

sebenarnya dapat terlaksana secara

a. Hukum

serentak di Indonesia sesuai dengan

Islam

yang

bersifat

normatif, yaitu yang berkaitan

UUD 45 pasal 29 ayat 2.

dengan aspek ibadah murni, yang

Dengan

demikian

dapat

pelaksanaannya sangat tergantung

disimpulkan, bahwa

kepada iman dan kepatuhan umat

Islam Indonesia adalah hukum-hukum

Islam Indonesia kepada agamanya.

Islam yang hidup14 dalam masyarakat

b. Hukum Islam yang bersifat yuridis

Indonesia, baik yang bersifat normatif

formal,

yaitu

dengan

yang

aspek

berkaitan

maupun

muamalat

pula

dalam

pidana13

sekalipun

formal,

yang

konkritnya bisa berupa UU, fatwa

(khususnya bidang perdata dan dipayakan

yuridis

esensi hukum

ulama dan yurisprudensi.

bidang

Adapun

eksistensi

hukum

sampai

Islam di Indonesia yang sebagian

tahap

daripadanya telah terpaparkan pada

perjuangan), yang telah menjadi

uraian sebelumnya, sepenuhnya dapat

bagian dari hukum

ditelusuri melalui pendekatan historis,

sekarang

masih

dalam

positif

di

ataupun teoritis.15

Indonesia. Meskipun keduanya (hukum normative dan yuridis formal) masih

14

Yakni, hukum yang diterima dan digunakan secara nyata dalam kehidupan umat, atau yang tersosialisasikan dan diterima masyarakat secara persuasive, karena dianggap telah sesuai dengan kesadaran hukum dan cita mereka tentang keadailan. Lihat Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, h. 209; Jamal D. Rahmat et al, Wacana Baru Fiqhi Sosial, (Bandung: Mizan, 1977), h. 177 15 Tentang teori-teori tersebut, selengkapnya dapat ditelaah dalam H. Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya hukum Islam di Indonesia, dalam Tjum Surajaman (ed), Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 91), 101-36.

12

Mohammad Daud Ali, Penerapan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, Makalah Kuliah Umum Pada Pendidikan Kader Ulama di Jakarta, tanggal 17 Mei 1995. 13 Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang menyebabkan pelakunya dapat diancam dengan hukuman tertentu dan merupakan penderitaan atau siksaan baginya. Lihat JB. Daliyo dkk, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 73-74


ISSN 1978-0168


Islam

Dalam lintas sejarah, hukum

semakin kuat dalam menjarah

di

kekayaan

Indonesia

dapat

dibagi

bumi

Indonesia,

menjadi empat periode,16 dua periode

maka pada tanggal 25 Mei

sebelum kemerdekaan, dan dua lagi

1760 M pemerintah Belanda

pasca kemerdekaan.

secara

1. Dua periode pertama, dapat dibagi

peraturan

resmi

menerbitkan

Resolutio

der yang

lagi ke dalam dua fase sebagai

Indischr

Regeering

berikut:

kemudian

dikenal

a. Fase berlakunya hukum Islam

Compendium Freijer.

sepenuhnya. Dalam fase ini, dikenal teori reception

dengan

Peraturan ini memang

in

tidak

hanya

memuat

complexu yang dikemukakan

pemberlakuan hukum Islam

oleh L.W.C. Van Den Breg.

dalam

Menurut

teori

ini,

bidang

kekeluargaan

(perkawinan dan kewarisan),

hukum Islam sepenuhnya telah

tetapi

diterima oleh umat Islam17

kewenangan lembaga-lembaga

berlaku sejak adanya kerajaan

peradilan Islam yang dibentuk

Islam sampai masa awal VOC,

oleh para raja atau sultan Islam

yakni ketika Belanda masih

dengan

belum

Belanda.18

mencampuri

semua

persoalan hukum yang berlaku

dengan

VOC-nya

Belanda

menggantikan

peradilan

buatan

Keberadaan

hukum

Islam19

di masyarakat. Setelah

juga

di

Indonesia

18 M. Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Risalah, 1984), h. 12 19 Ketika itu, hukum Islam diakui sebagai otoritas hukum, namun demikian keberadaan dan bentuknya masih sama dengan hukum adat yang tidak tertulis sebagaimana selayaknya peraturan perundang-undangan. Dan yang ada hanyalah kitab-kitab fiqhi yang masih berbentuk kajian ilmu hukum Islam dalam berbagai macam mazhab, walaupun mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i. Lihat:

mulai

16

Ismail Sunny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam buku Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, h. 200 17 Rahmat Djatmiko, Sosialisasi Hukum Islam…, h. 231-232


ISSN 1978-0168


sepenuhnya baru diakui oleh

kemudian digantikan oleh teori

Belanda

Receptio yang dikemukakan

setelah

dicabutnya

Compendium Freijer secara

oleh

berangsur-angsur, dan terakhir

Hurgronye dan dimulai oleh

dengan staatstabled 1913 No.

Corenlis Van Vallonhoven22

354.

sebagai penggagas pertama. Dalam

1882

No.

Cristian

Staatsbled

152

Untuk

Snouk

menggantikan

ditetapkan

Receptio in Complexu dengan

Peradilan

Receptio, pemerintah Belanda

Agama di Jawa dan Madura,

kemudian menerbitkan Wet op

dengan

de

pembentukan

legalitas

tanpa

mengurangi

mereka

Staatsinrichting

van

dalam

Nederlands Indie, disingkat

melaksanakan tugas peradilan

Indische Staatsregeling (I.S),

sesuai

yang sekaligus membatalkan

dengan

ketentuan

fiqhi.20

Regeerrings Reglement (RR)

2. Fase berlakunya hukum Islam setelah

dikehendaki

tahun 1885, pasal 75 yang

atau

menganjurkan kepada hakim

diterima oleh hukum adat.

Indonesia

Dalam fase ini, teori Reception

memberlakukan

in Complexu yang pertama

undang agama.

kali

diperkenalkan

untuk undang-

oleh

Dalam I.S. tersebut,

L.W.C. Van Den Breg itu21

diundangkan Stbl 1929: 212 yang

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Ed. I: Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 15-29 20 Munawir Sjadzali, Landasan Pemikiran Politik Hukum di Indonesia dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia, dalam Tjua Suryaman, Politik Hukum di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya, (Cet. I: Bandung: Raja Rosdakarya, 1991), h. 43-44 21 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Haji

hukum

menyatakan Islam

bahwa

dicabut

dari

lingkungan tata hukum Hindia

Masagung, 1990), h. 28; Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Tinta Mas, 1973), h. 13 22 Mura Hutagalung, Hukum Islam dalam Era Pembangunan (Jakarta: Ind-HillCO, 1985, Cet I), h. 19


ISSN 1978-0168


Belanda. Dan dalam pasal 134

melumpuhkan

system

ayat 2 dinyatakan:

kelembagaan

"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesame orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum Adat mereka menghendakinya, dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi". 23

yang ada, juga secara tidak

Berdasarkan ketentuan

adapt sangat terbatas tidak

di atas, maka dengan alasan

seperti hukum Islam, sehingga

hukum waris belum diterima

dalam

sepenuhnya oleh hukum adat,

kemudian dibutuhkan hukum

pemerintah Belanda kemudian

Barat.

hukum

dan Islam

langsung telah mengakibatkan perkembangan hukum Barat di Indonesia

semakin

eksis,

mengingat ruang gerak hukum

kasus-kasus

Dengan

menerbitkan Stbl. 1937: 116

tertentu

demikian,

pencabutan

maka pada fase ini hukum

wewenang Pengadilan agama

Islam mengalami kemunduran

dalam masalah waris (yang

sebagai rekayasa Belanda yang

sejak

mulai berkeyakinan,

yang

berisikan

1882

telah

menjadi

bahwa

kompetensinya) dan dialihkan

letak kekuatan moral umat

ke Pengadilan Negeri. 24

Islam Indonesia sesungguhnya terletak

Dengan pemberlakuan

peraturan

meninak-lanjutinya, samping

dirancang

komitmennya

terhadap ajaran Islam.

teori Receptio tersebut dengan segala

pada

yang

2. Dua periode kedua, yakni setelah

di

kemerdekaan dapat dibagi pula ke dalam dua fase sebagai berikut:

untuk

a. Hukum Islam sebagai sumber 23

persuasif, yang dalam hukum

Ismail Sunny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia…, h. 132 24 Notosusanto, Organisasi dan Yurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1963), h. 9-10

konstitusi persuasisive

disebut

dengan

source, yakni

bahwa suatu sumber hukum


ISSN 1978-0168


baru dapat diterima

hanya

perkembangan sistem hukum

setelah diyakini.

di Indonesia.

b. Hukum Islam sebagai sumber

Bangsa

Indonesia

otoritatif, yang dalam hukum

yang sebelumnya dikondisikan

konstitusi

untuk

dikenal

dengan

mengikuti

system

Belanda

mulai

outheriotative source, yakni

hukum

sebagai sumber hukum yang

berusaha untuk melepaskan

langsung memiliki kekuatan

diri

hukum.

menggali Piagam

Jakarta,

sebelum

Dekrit

tanggal

5

Juli

dan

berupaya hukum

Presiden

Hal ini bukan berarti

1959,

mengubahnya secara revolutif sebagaimana

persuasuf UUD-45.25 Namun

kemerdekaan

setelah Dekrit yang mengakui

Perubahan

bahwa Piagam itu menjiwai

hukum

UUD-45,

melembaga

menjadi

sumber otoritatif.

bahwa

kemerdekaan

perolehan itu

sendiri.

suatu

produk

yang

telah

lama

dalam tata-pola

kehidupan bangsa adalah tidak

Suatu hal yang pasti adalah,

secara

mandiri.

berkedudukan sebagai sumber

berubah

untuk

mudah. Ia memerlukan upaya

proklamasi RI

persuasif dan harus dilakukan

yang

secara terus menerus, simultan

dikumandangkan pada tanggal

dan sistematis.

17 Agustus 1945, mempunyai

Upaya pertama yang

arti yang sangat penting bagi

dilakukan oleh pemerintah RI terhadap hukum Islam adalah pemberlakuan teori Receptio

25

Bandingkan paragraph pada UUD45 yang kemudian menjadi sila pertama Pancasila sebagai Dasar Negara RI dengan rumusan dalam Piagam Jakarta: "…ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya".

Exit gagasan Hazairin26 yang 26

Pada tahun 50-an menjadi penggagas pertama fiqhi Indonesia menjadi


ISSN 1978-0168


berarti menolak teori Receptio

terakhir

yang

Islam

diberlakukan

oleh

pemerintah colonial Belanda

ini, jadi

maka

hukum

memiliki

ruang

gerak yang lebih leluasa.

sebelumnya.

Dari uraian di atas

Menurutnya,

teori

dapat

disimpulkan,

bahwa

receptio itu memang sengaja

perkembangan hukum Islam di

diciptakan oleh Belanda untuk

Indonesia

merintangi kemajuan Islam di

tiga

Indonesia.

penerimaan, 2. Masa suram

Teori itu

sama

telah

tahapan:

melampaui 1.

Masa

dengan teori IBLIS karena

akibat

mengajak umat Islam untuk

Belanda, 3. Masa pencerahan

tidak

dengan

mematuhi

dan

politik

menjadikan

melaksanakan perintah Allah

Islam

dan Rasul-Nya.27

alternative

Perkembangan hukum Islam

menjadi

menggembirakan lahirnya Canirario memberlakukan

sebagai

hukum

salah

utama

satu yang

dipercaya oleh pemerintah RI

semakin

dalam

setelah

teori Receptio

kolonial

upaya

menciptakan

hukum nasional.

a

yang

C. PELEMBAGAAN,

hukum

PEMBAHARUAN

kebalikan dari Receptio, yakni

PENGEMBANGAN

bahwa hukum adat itu baru

ISLAM

dapat diberlakukan jika tidak

Diantara

wujud

DAN HUKUM

kontribusi

bertentangan dengan hukum

hukum Islam, setidak-tidaknya dalam

Islam.

aspek penjiwaan dan nilai islami

Dengan

teori yang

(khususnya bidang perdata

karena

bidang pidana untuk saat ini masih

Mazhab Nasional, Lihat: Hazairin, Hendak ke Mana Hukum Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), h. 3-6 27 M. Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia…, h. 220


ISSN 1978-0168


belum

memungkinkan)

terhadap

UU No. 7 tahun 1989 tentang

hukum nasional .28

Peradilan Agama. Undang-undang ini

UU No. 14 tahun 1970 tentang

telah

terlahirkan

setelah

melalui

kekuatan-kekuatan pokok kekuasaan

berbagai perjuangan yang panjang nan

kehakiman pada pasal 10 ayat (1)

sulit penuh liku dalam tiga zaman:

diperundangkan;

zaman Kolonial Belanda,29

zaman

kehakiman dilakukan oleh peradilan

pendudukan

pasca

dalam lingkungan: 1) Peradilan umum,

kemerdekaan.

"Kekuasaan

2) Peradilan Agama, 3) Peradilan Militer, 4)

Peradilan Tata

dan

Pada tahun 1946, pemerintah

Usaha

RI mulai menyerahkan pembinaan

Negara.

Peradilan Agama dan Kementerian Dari sudut pelembagaan, UU

ini

Jepang,

telah

terkodifikasikan

Kehakiman

kepada

Kementrian

serta

Agama melalui Peraturan Pemerintah

terunifikasikan dalam UU No. 1 tahun

No. 5/SD/194630 kemudian setelah

1974 tentang Perkawinan. Sehingga

pengakuan kedaulatan, 27 Desember

menjadi undang-undang tertulis dan

1949 Pemerintah RI melalui Undang-

berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia

Undang Darurat No. 1 tahun 1951,

tanpa terkecuali. Namun demikian,

menegaskan

secara substansial terdapat bagian-

untuk tetap memberlakukan Peradilan

bagian tertentu yang hanya berlaku

Agama.

khusus bagi masyarakat Islam saja.

kembali

Sebagai tindak

pendiriannya

lanjut

dari

penegasan tersebut, setidak-tidaknya telah

diterbitkan

tiga

peraturan

28

Andi Rosdiyanah, Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Konstribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Setelah 50 tahun Indonesia Merdeka, di Ujung Pandang tanggal 1-2 Maret 1996, h. 9-10; Umar Shihab, Aspek Kelembagaan Hukum dan Perundang-Undangan, Makalah Disampaikan dalam seminar yang sama, h. 13-14.

29

Pada masa kerajaan Islam dengan Tahkim sebagai lembaga peradilan dalam bentuknya yang masih sederhana dengan tokoh agama sebagai hakimnya. Lihat: Syadzali Musthofa, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Islam di Indonesia (Cet. II, Solo: CV. Ramadani, 1990), h. 59 30 Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional…, h. 4


ISSN 1978-0168


perundang-undangan yang mengatur

ditimbulkan

oleh

kemajuan

ilmu-

Peradilan Agama di Indonesia, yaitu:

pengetahuan dan teknologi modern. 31

stbl 1882 No. 152 jo stbl 1937 No. 116

Sedangkan dalam pemikiran

tentang Peradilan Agama di jawa dan

Islam, masalah tajdid itu muncul

Madura. Stbl 1937 No. 638 dan 639

terutama setelah Islam sebagai agama

tentang

dan sekaligus tradisi akbar, berhadapan

Peradilan

Agama

di

Kalimantan Selatan.

dengan

Selanjutnya

berbagai

budaya

local,

dengan

berbagai faham non Islam dan aneka

disahkannya pula UU No. 7 tahun

bentuk pemerintahan yang ada, baik di

1989, maka selain lebih mempertegas

dunia Timur maupun Barat. 32

keberadaan lembaga Peradilan Agama

Dalam bidang hukum Islam

dalam system pengadilan nasional,

(khususnya di Indonesia), maka tajdid

juga

segala

yang dimaksud bisa berbentuk pikiran

peraturan tentang Peradilan Agama

atau gerakan (dalam bidang hukum

yang telah ada sebelumnya.

Islam) yang ingin merubah faham atau

telah

Pembaharuan

membatalkan

hukum

Islam

di

fikiran lama yang bersumber dari

Indonesia.

ketentuan yang bersifat zanni (aspek

Istilah

pembaharuan

muamalat) yang bukan yang bersifat

merupakan terjemahan dari bahasa

qath'i

Arab, Tajdid

tuntutan

Indonesia

yang dalam

istilah

dikenal dengan modern,

masyarakat

disesuaikan

suasana

baru

dengan yang

ditimbulkan oleh kemajuan zaman dan

modernisasi dan modernisme. Dalam

untuk

budaya lokal di Indonesia, dalam Barat,

rangka pembangunan, pembinaan dan

modernisme itu berarti fikiran, aliran,

pembentukan hukum nasional.

gerakan dan usaha untuk merubah 31

faham-faham, adpat istiadat, insitusi-

Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam. Sejarah Pemikiran dan Gerakannya (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 11 32 Amien Rais, Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta (Cet VIII; Bandung: Mizan, 1966), h. 116

institusi lama, dan sebaginya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang


ISSN 1978-0168


khususnya Kompilasi

Hukum

Islam

bagi masyarakat

Islam

Indonesia, seperti ahli waris pengganti,

(KHI) yang terlahir berdasarkan Inpres

pelarangan

perkawinan

No. 1 Tahun 199133 yang berisikan

agama, dan sebagainya.

rangkuman berbagai pendapat hukum

Produk

lain

berbeda

yang

masih

dari kitab-kitab fiqhi untuk dijadikan

termasuk ke dalam bagian ini misalnya

sebagai pertimbangan

hakim

adalah UU No. 7 1989 tentang

agama dalam mengambil keputusan,34

Peradilan Agama, dan PP No. 28

dan

tentang Wakaf tanah milik . Dikatakan

kemudian

sistematis

bagi

disusun

secara

menyerupai

kitab

baru, karena sebelumnya

perundang-undangan, terdiri dari bab-

tidak

dikenal

bab dan pasal-pasal, adalah merupakan

nasional.

salah satu kontribusi pembaharuan

dalam

tata

memang hukum

Dengan telah adanya berbagai

hukum Islam di Indonesia.

pembaharuan tersebut, maka sangat

Disebut sebagai pembaharuan,

dimungkinkan

hukum

kemudian

Islam

di

karena di satu sisi gagasan keberadaan

Indonesia

KHI tersebut tidak pernah tercetus

sesuai dan seiring dengan perubahan

secara resmi sebelumnya (meskipun

sosial terutama di era globalisasi saat

materi perbandingan mazhab sudah

ini.

lama dikenal), juga beberapa materi muatannya memang termasuk baru,

Dimana

berkembang

kemajuan

teknologi

informasi

seringkali

dapat

menimbulkan

pergeseran

nilai-nilai

yang semula dianggap sudah sangat 33

Karenanya, dari segi kedudukan belum menjadi UU bukan hukum tertulis meskipun dituliskan, bukan peraturanperaturan pemerintah, bukan Kepres, dan seterusnya. Lihat: A. Hamid S. Atamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tunjauan dari Sudut Perundang-Undangan Indonesia, dalam Amrullah Ahmad dkk, (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, h. 152 34 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akad: Mika Pressindo, 1995), h. 15-20.

mapan. Jika umat Islam tidak cepat mengantisipasi

perubahan

sosial

tersebut dan sekaligus mencari solusi dan pemecahan yang tepat, maka tidak mustahil Islam akan dilanda krisis


ISSN 1978-0168


relevansi (crisis of relevance)35 dan

Penyebabnya

akihrnya tersisihkan serta ditinggalkan

diantaranya

orang.36

pembaharuan itu dengan istilah yang Kebangkitan

baru

cukup adalah

provokatif,

yang

intelektualisme Islam untuk melakukan

tertentu

dapat

pembaharuan

itu

kecurigaan

dan

munculnya

berbagai

keislaman

yang

ditandai

dengan pemikiran

variatif, penafsiran

dengan

konotasi

menimbulkan kesalahpahaman.

Pembaharuan kemudian dianggap oleh

memberikan

sebagian

orang

sebagai

upaya

formulasi, interpretasi dan refleksi

menggugat keabsahan sumber ajaran

terhadap

Islam yang telah diyakini sudah sangat

berbagai

persoalan

kemasyarakatan dalam arti luas (bukan

benar dan mapan.

hanya dalam bidang hukum saja,

Sesungguhnya keadaan Islam

namun juga dalam bidang yang lain:

dan masyarakat Islam di masa depan

politik, budaya dan sebagainya).

sangat tergantung pada kecakapan para

Namun

demikian,

sejarah

intelektualnya

dalam

menghadapi,

sering menyajikan fakta yang cukup

mengerti dan memecahkan berbagai

menyedihkan

persoalan yang baru.38

penggagas

tentang

nasib

pembaharuan,

baik

para di

Namun

Indonesia maupun di tempat lain. 37

menunjukkan,

kenyataan bahwa

masih

ada

sebagian umat Islam, bahkan dari

35

Krisis relevansi dalam Islam muncul akibat pemahaman yang sempit terhadap ajaran Islam. Uraian lebih lanjut, Lihat: Pengantar Amin Rais dalam Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammad (Jakarta: Logo Publishing House, 1995), h. x. 36 Uraian lebih lanjut, lihat: John Obert Voll dalam Ajat Sudrajat, Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Islam (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1977), h. 444 37 Mereka itu antara lain Muhammad Abduh dan Ali Abd Roziq di Timur Tengah, Fazlur Rahman di Pakistan dan Nurcholis Madjid di Indonesia, yang dianggap terlalu liberal, elitis dan tidak membumi, serta terlepas dari realita. Uraian selengkapnya lihat: Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara:

kalangan

intelektual

bersikukuh

yang

masih

mempertahankan

Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1991), h. 21; Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernisasi: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Cet. V: Bandung: Mizan, 1994), h. 104-105; Muhammad Kamal Hasan, Muslim Intelektual Response to New Modernization (terj) oleh Ahmadie Thaha (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), h. 150-151. 38 A. Munir dan Sudarsono, Aliran Modern dalam Islam (Jakarta: Rineka CIpta, 1994), h. 44


ISSN 1978-0168


intepretasi ajaran lama dan tidak

ada dua aspek yang perlu untuk

terbuka

dikedepankan:

terhadap

gagasan-gagasan

baru.

1. Aspek kekuatan dan Sebagai

contoh

konkrit,

Keduanya

peluang.

berkaitan

dengan

khususnya dalam bidang hukum Islam

hukum Islam dan umat Islam yang

adalah penetapan terhadap gagasan

berperan

fiqhi bercorak keindonesiaan oleh

prospek hukum Islam di Indonesia.

Hazairin dengan mazhab Nasional39

2. Aspek kelemahan dan hambatan.

dan

Hasbi Ash-Shiddieqy

dengan

Aspek

sebagai

ini

pendukung

berkaitan

dengan

Fiqhi Indonesia.40 Penentangan itu

kehidupan hukum di Indonesia

bukan hanya dari kalangan awam,

yang

namun yang sangat keras justru dari

prospek penerapan hukum Islam

pada cendekiawan, seperti Ali Yafie 41

sebagai

walaupun belakangan nampak adanya

Indonesia.

kecenderungan

Adapun aspek kekuatan43

untuk

mendukungnya.42

menjadi

hukum

kendala

positif

bagi

di

a. Al-Qur'an dan hadits, yang selain memuat ajaran tentang

D. PROSPEK HUKUM ISLAM DI

aqidah

INDONESIA

dan

akhlaq,

juga

memuat aturan-aturan hukum

Dalam membicarakan prospek

kemasyarakatan, baik bidang

hukum Islam di Indonesia, setidaknya

perdata maupun pidana. Ketiga esensi ajaran ini telah menjadi satu kesatuan yang

39

Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, Tujuan Serangkai Tentang Hukum, (Jakarta: Tinta Mas, 1971), h. 115 40 Nouruzzaman Shiddieqy, JeramJeram Peradaban Muslim (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 236. 41 Ali Yafie, Mata Rantai yang Hilang, Dalam Pesantren No. 2, Vol. II, 1985, h. 45-46 42 Ali Yafie, Menggagas Fiqhi Indonesia, (Cet 1: Bandung Mizan, 1994), h. 107-122

tidak terpisahkan dalam Islam. Ketiganya bagaikan segi tiga sama

kaki

43

yang

saling

Bandingkan dengan Muin Salim, Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia (Makalah), h. 3-5


ISSN 1978-0168


mendukung yang daripadanya

c. Dalam

kemudian lahir prinsip-prinsip

hukum

hukum dalam Islam, asas dan

keberadaan

tujuan-tujuannya.44

dalam

b. Syareat Islam datang untuk kebaikan sesuai

manusia dengan

kodratnya

yang

perjalanan

di

Indonesia, hukum

hukum

merupakan

semata,

fitrah

sejarah

Islam nasional

perjuangan

eksistensi, yang merumuskan

dan

karenanya

keadaan

hukum

Indonesia

pada

nasional masa

lalu,

sangat menganjurkan berbuat

masa kini dan akan datang,

kebaikan,

dan

melarang

bahwa hukum Islam itu ada di

perbuatan

yang

merusak.45

dalam hukum nasional, baik

Dengan

demikian,

produk-produk

maka

dalam hukum tertulis maupun

hukumnya

tidak tertulis, dalam berbagai

akan senantiasa sesuai dengan

lapangan

kebutuhan

dan praktek hukum.46

normal manusia,

kehidupan

hukum

kapan pun dan di man apun

d. Telah terwujudnya kontribusi

sebab syareat Islam dibangun

hukum Islam dalam hukum

di atas dan demi kebaikan

nasional, baik dalam bentuk

manusia itu sendiri sehingga

UU maupun IP,47 merupakan

akan tetap diminati.

bukti nyata tentang kekuatan dan kemampuan hukum Islam dalam

44

Tentang Prinsip, tujuan dan asas hukum Islam, bisa ditelaah selengkapnya dalam: Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syare'ah, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 3-4; Rahmat Djarmika, Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijatihad, dalam Aspek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: FPIKAHA, 1994), h. 146-157 45 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid I (Cet II: Beirut: Maktabah alImam, 1987), h. 266; QS. 2: 195

berintegrasi

dengan

hukum nasional.

46

Andi Rasdiyanah, Problematika dan Kendala…, h. 5-6 47 Seperti UU No. 1, tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, IP No. 1, tahun 1991 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No. 7 1992 tentang Bank (Muamalat).


ISSN 1978-0168


Aspek-aspek kekuatan tersebut akan

semakin

memperhatikan

eksis

dengan

beberapa

aspek

mayoritas

untuk mewarnai hukum nasional. b. Dalam GBHN 1993-1998, antara

a. Pancasila, yang tertuang dalam

lain disebutkan:

Pembukaan UUD-45 sebagai dasar yang

"…berfungsinya system hukum yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban…".49

sila-silanya

merupakan norma dasar dan norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum dasar Negara,48 telah

mendudukkan

Dari

agama

nasional.

kehidupan

mengingat,

dalam masyarakat, yang mampu

hubungan

menjamin

Pancasila dengan agama sangat

keadilan,

erat, karena menempatkannya pada

seterusnya

posisi sentral, pertama dan utama.

kepastian,

ketertiban,

kebenaran

dan

sebagaimana

yang

diinginkan oleh hukum itu sendiri.

Dengan demikian, ajaran

Semua itu terjadi karena hukum

Islam yang

agama

ini

dalam tatanan hukum yang berlaku

Hal ini berarti, bahwa

merupakan

Hal

bahwa hukum Islam termasuk ke

berbangsa dan bernegara.

(termasuk hukum)

adanya

andil dalam pembangunan hukum

serta memasukkan ajaran dan

secara filosofis-politis

GBHN

peluang hukum Islam untuk ikut

posisi yang sangat fundamental,

dalam

muatan

tersebut, tampak jelas

(terutama pada sila pertama) pada

hukumnya

Indonesia,

diberi dan memiliki peluang besar

pendukung sebagai berikut:

Negara,

penduduk

Islam bersumber

anutan

dari syareat

sebagaimana telah dipaparkan di 48

Andi Rasdiyanah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Hukum Pidana Nasional, Makalah disampaikan pada upacara pembukaan Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam Terhadap Terwujudnya Hukum Pidana Nasional yang Berjiwa Kebangsaan, Yogyakarta, 2 Desember 1995, h. 4

atas, sesuai dengan ajaran Allah,

49

Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia, 1993-1998 (Surabaya: Bina Pustaka Tama, tt), h. 33-34


ISSN 1978-0168


Dzat Yang Maha Sempurna dalam

mana

segala-Nya.

diunifikasikan dan yang belum

Dengan

memperhatikan

sudah

bisa

bisa.

berbagai aspek tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

yang

b. Bagi masyarakat non Islam, sangat

prospek

dimengerti jika kemudian tidak

hukum Islam dalam pembangunan

senang

hukum nasional sangat cerah dan baik.

(setidaknya

Namun demikian, bukan berarti tanpa

Islam

ada kelemahan dan kendala sama

sementara

pemerintah

sekali yang memungkinkannya dapat

nampaknya

belum

berjalan mulus.

kemauan politik yang kuat untuk

Diantara

kelemahan

dan

terhadap

pemberlakuan

penjiwaan)

pada

hukum

hukum

memberlakukannya

nasional, sendiri

mempunyai

(terutama

kendala itu50 adalah:

dalam bidang pidana), barangkali

a. Kemajuan bangsa, yang selain

akibat trauma masa lalu oleh

melahirkan pluralisme etnis, juga

adanya kelompok ekstrim Islam

budaya, agama dan kepercayaan.

dengan cara kekerasan (seperti

Di samping itu, dalam masyarakat

DI/TII)

Islam

kelompok Imam Samudra

daerah

sendiri, terkadang

masing-masing mempunyai

pengintegrasiannya hukum

nasional

terakhir

oleh dan

Amrozi sehingga mengakibatkan

kondisi yang saling berbeda yang menyebabkan

dan

kekacauan berkepanjangan.

upaya

c. Lemahnya kesadaran masyarakat

ke

dalam

Islam sendiri (kecuali di NAD

harus

dipilih,

berdasarkan otonomi khsusus yang masih dalam taraf uji-coba dan

50

nampak

Penjelasan lebih lanjut tentang aspek kelemahan dan kendala tersebut, dapat dilihat dalam: Andi Rasdiyanah, Problematika dan Kendala, h. 11-14; Nasaruddin Umar, Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Kongres I Forum Mahasiswa Syari'ah se Indonesia, tanggal 13 Juli 1996, di Ujung Pandang, h. 6-7

masih

terhadap memberlakukan

setengah

hati)

pentingnya hukum

Islam

(kecuali dalam nikah, cerai dan rujuk), dan diperparah dengan


ISSN 1978-0168


masih

dianutnya

tentang

hukum

maka beberapa solusi51 kemungkinan

kebijaksanaan colonial

yang

dapat dipertimbangkan, antara lain:

dilanjutkan di dalam Peraturan Perundang-undangan

1)

Mengadakan

pembaharuan

yang

Baru

radikal terhadap pendidikan hukum,

(UUPA), yang memperbolehkan

baik dalam hukum Islam maupun

umat Islam untuk memilih antara

hukum umum yang mencakup pola

Peradilan

dan

Agama

dengan

Pengadilan Umum. d. Lemahnya

kurikulum,

pemahaman

dan

handal,

produktif,

antisipatif

di kalangan cendikiawan muslim

sosial masyarakat.

sendiri disebabkan oleh banyak

2) Mewujudkan

seperti

melemahnya

penguasaan bahasa

Arab

dan

Islam

umum

berbentuk

fiqhi

klasik

dan

perkembangan

integritas antara

fakultas

Syari'ah sebagai Pembina hukum Islam

banyak

responsif

terhadap

kelembagaan

metode istinbat, sementara hukum yang

dapat

mencetak para sarjana hukum yang

penguasaan hukum Islam, bahkan

faktor,

sehingga

beredar harus

dengan sebagai

fakultas

hukum

Pembina

ilmu

hukum.

berhadapan dengan berbagai kasus

3) Menggalakkan dialog, seminar dan

baru yang sangat memerlukan

sejenisnya antara pakar hukum

ijtihad baru, selain karena sudah

Islam dengan sesamanya, dan

tidak terkait lagi dengan fatwa

dengan pakar hukum umum untuk

ulama' mujtahidin terdahulu, juga

menemukan kesamaan visi dan

kasusnya memang berbeda sekali

persepsi

(seperti rekayasa

membangun hukum nasional.

Iptek dalam

dalam

rangka

reproduksi manusia). Untuk

menanggulangi

51

Perihal tawaran solusi di atas, bandingkan dengan pemaparan Nasaruddin Umar, Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia, h. 8-9; Abu Mu'in Salim, Konstitusional Hukum Islam di Indonesia, h. 11-12.

berbagai hambatan dan kendala di atas,


ISSN 1978-0168


2. Telah

terwujudnya

peraturan

dan

berbagai perundang-

undangan yang membuat hukum E. PENUTUP

Islam menjadi lebih eksis sebagai

Berdasarkan berbagai uraian di

sub system dalam system hukum

atas, maka dapat disimpulkan bahwa

nasional.

prospek penerapan hukum Islam di

3. Adanya

Indonesia cukup cerah. Kesimpulan

upaya

yang

maksimal dari kalangan

cukup umat

tersebut

Islam dan pakar hukum Islam

didasarkan pada berbagai kenyataan

melalui dakwah dan pendidikan,

positif, antara lain:

sehingga

1. Berbagai

kebijakan

dan

selain

dapat

lebih

meningkatkan kualitas iman juga

kebijaksanaan pemerintah selaku

kesadaran

penyelenggara

secara hukum secara maksimal.

memberi

Negara peluang

yang bagi

Sekian

berperannya hukum Islam.

untuk

semoga

melaksanakan

bermanfaat

bagi semuanya, jazakumullah khairal jaza.


ISSN 1978-0168


DAFTAR P USTAKA

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992). Ahmad, Amrullah dkk, Bustanul Arifin Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta PP-IKAHA, 1994) Ali, Muhammad Daud, Penerapan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, Makalah disampaikan pada Pendidikan Kader Ulama di Jakarta, tanggal 17 Mei 1995. _________________, Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Risalah, 1984). Amal, Taufiq Adnan, Islam dan Tantangan Modernisasi: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, (Cet V; Bandung: Mizan, 1994) Ash-Ashiddieqy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, (Cet III; Jakarta: Bulan Bintang, 1988) Daliyo JB, dkk, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Gramedia, 1992) Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing House, 1995) Djatmika, Rahmat, Jalan Mencari Hukum Islam, Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad, dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: PP-IKAHA, 1994) Khallaf, Abd. Wahab, Ilmu Ushul al-Fiqhi, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978) Hanbal, Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid I (Cet II: Beirut: Maktabah al-Imam, 1987) Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, (Jakarta: Tintamas, 1976) ______, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta: Tintamas, 1971) Hutagalung, Mura, Hukum Islam dalam Era Pembangunan (Cet I; Jakarta: Ind-Hill-CO, 1985) Ichjianto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum di Indonesia dalam buku Hukum Islam di Indonesia, Tjun Surjaman (ed), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) Majlis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Garis-Garis Haluan Negara Republik Indonesia, 1993-1998, (Surabaya: Bina Pustaka Tama, tt) Munir A. dan Sudarsono, Aliran Modern dalam Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 64

ISSN 1978-0168


Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) Notosusanto, Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1963) Rasdiyanah, Andi, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Hukum Pidana Nasional, Makalah Disampaikan pada upacara Pembukaan Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam Terhadap Terwujudnya Hukum Pidana Nasional yang Berjiwa Kebangsaan, UII-Yogyakarta, 2 Desember 1995. _____________, Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Kontribusi Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Setelah Limapuluh Tahun Indonesia Merdeka. Ujung Pandang, 1-2 Maret 1996. Raharjo, Satjipto, Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia, dalam Analisis CSIS, No. 1 Januari-Pebruari 1993. Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, tt) Sudrajat, Ajat, Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Islam, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1977) Syaczali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UIPress, 1991) Salim, Muin, Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa Syariat seIndonesia, Ujungpandang, 13-15 Juli 1995. Suny, Ismail, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Hukum Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. Shihab, Umar, Aspek Kelembagaan Hukum dan Perundang-undangan, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Setelah Lima Puluh Tahun Indonesia Merdeka , Ujungpandang, 1-2 Maret 1996. Speyoeti, Zarkowi, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum, IAIN Sunan Ampel Gunungjati-Bandung, 16 Mei 1994. Shiddieqy, Nouruzzaman, Jeram-Jeram Peradaban Muslim (Cet I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Umar, Nasaruddin, Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa Syariah se-Indonesia, Ujungpandang, 13-15 Juli 1995. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 65

ISSN 1978-0168


Rais, Amin, Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta (Cet VIII, Bandung: Mizan, 1996) Praja Juhana S. Hukum Islam, Pemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia (Cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) Wahid, Abdurrahman, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia (Cet I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) Yafie Ali, Matarantai yang Hilang, dalam Pesantren No. 2 Vol II, 1985. _______, Menggagas Fiqhi Indonesia (Cet I; Bandung: Mizan, 1994)


ISSN 1978-0168


PENGARUH HUMAN RELATION DAN KONDISI LINGKUNGAN KERJA TERHADAP ETOS KERJA PEGAWAI PADA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAJALENGKA Dr. H. ASEP QUSTOLANI, SE.,MM *) RATIH NORAIMA **) *) Dosen Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Majalengka **) Alumni Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Majalengka

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui human relation, kondisi lingkungan kerja dan etos kerja pegawai serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh human relation dan kondisi lingkungan kerja terhadap etos kerja pegawai pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik sampling jenuh. Pengujian instrumen data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan analisis datanya adalah korelasi, determinasi, dan uji hipotesis. Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa human relation termasuk dalam kategori sangat baik, kondisi lingkungan kerja termasuk dalam kategori baik dan etos kerja pegawai termasuk dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya, berdasarkan analisis verifikatif human relation dan kondisi lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap etos kerja pegawai baik secara parsial maupun simultan. Dengan demikian, hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya. Kata kunci: Human Relation, Kondisi Lingkungan Kerja dan Etos Kerja Pegawai

PENDAHULUAN

dengan baik apabila dilandasi oleh etos

Latar Belakang Penelitian

kerja yang tinggi.

Sebuah instansi pada hakekatnya merupakan sekelompok manusia

Etos kerja dapat terbentuk apabila

yang

keinginan untuk dapat melakukan suatu

rangka

pekerjaan dengan hasil pekerjaan yang

mencapai tujuan bersama yang telah

maksimal.Etos kerja harus dimiliki oleh

ditetapkan sebelumnya. Dari pengertian

setiap karyawan dalam melaksanakan

tersebut jelas terlihat bahwa tercapai

pekerjaannya agar mereka dapat bekerja

organisasi

dapat

dengan baik dan efektif.Apabila pada suatu

dilepaskan dari aktifitas orang-orang yang

instansi karyawan memiliki etos kerja yang

menjadi anggotanya. Mereka dapat bekerja

rendah ketika melakukan pekerjaannya

saling

bekerja

yang

sama

baik

dalam

tidak


ISSN 1978-0168


maka instansi itu mengalami kerugian

berjumlah 9 orang terdiri dari lulusan SD

yang disebabkan karena karyawan tidak

sampai S2, bagian perdagangan berjumlah

bekerja dengan seluruh kemampuan yang

14 orang terdiri dari lulusan SLTA sampai

dimilikinya.

S2, bagian koperasi berjumlah 10 orang

Human Relation (hubungan antar

terdiri dari lulusan SD, SLTA sampai S2.

manusia) adalah komunikasi antar pribadi

Bagian UKM berjumlah 9 orang terdiri

yang manusiawi, yang berarti komunikasi

dari lulusan SLTA sampai S2 dan terakhir

telah memasuki tahap psikologis dimana

bagian UPTD berjumlah 23 orang terdiri

komunikator

dan komunikasinya saling

dari lulusan SD sampai S1.

memahami

pikiran,

melakukan

tindakan

dan

Disperindag sangat mengharapkan

bersama

setiap individu didalam pekerjaannya dapat

(Susanti, 2014:2). Lingkungan kerja adalah

menciptakan etos kerja yang tinggi demi

segala sesuatu yang berada di sekitar para

kemajuan instansi dan pencapaian tujuan

pekerja serta dapat mempengaruhi diri

instansi yang efektif dan efisien. Etos

dalam menjalankan tugas- tugas yang

kerja

dibebankan”. Karena kondisi lingkungan

kontribusi terhadap pelaksanaan beban

kerja merupakan salah satu faktor yang

kerja pegawai agar dapat terealisasi dengan

mempengaruhi pekerjaan, yang nantinya

baik melalui kerja sama dan komitmen

akan dihasilkan oleh karyawan selain

yang tinggi dari para pegawai. Namun

human relation (hubungan antar manusia)

kenyataannya didalam Etos kerja pegawai

dalam

pada dinas koperasi UKM masih banyak

meningkatkan

perasaan secara

kinerja

mereka

(Nitisemito, 2000:183).

yang

baik

dapat

memberikan

para pegawai yang tidak menghargai

Human relation sering terjadi

waktu,

misalnya

didalam

jam

kerja

karena komunikasi yang di lakukan atasan

pegawaimasih saja ada yang melakukan

kepada

bawahan

baik

pekerjaan lainseperti ada sebagian orang

sehingga

dapat

mempengaruhi proses

yang pergi keluar belum waktunya dan ada

yang

kurang

pekerjaannya. Selain itu faktor yang terjadi

juga

Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian

kerja.Hal ini dapat dilihat dari persentase

dan Perdagangan yaitu faktor status sosial

kehadiran

yang dapat dilihat dari pendidikan yang

mencapai 100 % perbulan dalam setengah

masih banyak lulusan SLTA dibandingkan

tahun terakhir. Kehadiran pegawai Dinas

jumlah

sekretariat

Koperasi UKM Perindag dari bulan juni

berjumlah 21 orang terdiri dari lulusan

sampai dengan bulan desember 2014 tidak

SLTA sampai S2, bagian perindustrian

mencapi 100%. Sehingga mengindikasikan

sarjana.

Bagian

yang mengganggur didalam jam

pegawai

di


kantor

belum

ISSN 1978-0168


bahwa

disiplin

kerja

pegawai

dinas

5. Bagaimana

koperasi UKM perindag masih kurang.

pengaruh

lingkungan kerja terhadap etos kerja

Berdasarkan uraian yang telah

pegawai pada Dinas Koperasi UKM

disampaikan diatas maka penelitian ini

Perindustrian

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

Kabupaten Majalengka

pengaruh human relation dan kondisi lingkungan

terhadap

etos

6. Seberapa

kerja

”

judul

besar

PENGARUH

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP

Majalengka

ETOS KERJA PEGAWAI (Studi Kasus

Tujuan Penelitian

Pada

1.

Perindustrian

dan

pengaruh Human

UKM

Perdagangan

Dinas

Koperasi

Kabupaten Majalengka)”.

Perindustrian

Rumusan Masalah Penelitian


1. Bagaimana Human Relation pada

dan

UKM

Perdagangan

2. Untuk mengetahuikondisi lingkungan

Dinas Koperasi UKM Perindustrian

kerjapada

dan

Perindustrian

Kabupaten

Majalengka

Dinas

Koperasi

dan

UKM

Perdagangan


2. Bagaimana kerjapada

Kabupaten

Untuk mengetahui Human Relation pada

Perdagangan

Perdagangan

pada

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan

Koperasi

Perdagangan

terhadap etos kerja pegawai

HUMAN RELATION DAN KONDISI

Dinas

dan

Relation dan kondisi lingkungan kerja

pegawai.Oleh karena itu, penelitian ini mengambil

kondisi

kondisi Dinas

Perindustrian

lingkungan

Koperasi

dan

3. Untuk mengetahui etos kerja pegawai

UKM

pada

Perdagangan

Dinas

Perindustrian


Koperasi dan

UKM

Perdagangan


3. Bagaimana etos kerja pegawai pada

4. Untuk mengetahui pengaruh Human


Relation terhadap etos kerja pegawai

dan

pada

Perdagangan

Kabupaten

Majalengka

Dinas

Perindustrian

4. Bagaimana pengaruh Human Relation

Koperasi dan

UKM

Perdagangan


terhadap etos kerja pegawai pada

5. Untuk mengetahui pengaruh kondisi



dan


Perdagangan

Kabupaten

Majalengka

Perindustrian

dan

Kabupaten Majalengka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 69

Perdagangan

ISSN 1978-0168


6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Human

Relation

dan

kepuasan ekonomi, psikologis dan

kondisi

sosial.


Pengertian Kondisi Lingkungan Kerja


Menurut Supriadi dalam Subroto, (

Perindustrian

dan

2005 ) ” lingkungan kerja merupakan

Perdagangan

Kabupaten Majalengka TINJAUAN

keadaan sekitar tempat kerja baik secara

PUSTAKA

fisik

DAN

maupun

non

fisik

yang

dapat

KERANGKA PEMIKIRAN

memberikan kesan yang menyenangkan,

Human Relation

mengamankan, menentramkan, dan betah

Human relation ( hubungan antar

kerja ”. Berdasarkan teori tersebut maka

manusia ) merupakan syarat utama untuk

dapat diambil pengertian bahwa keadaan

keberhasilan

baik

lingkungan sekitar para karyawan bekerja

maupun

merupakan tempat yang menentukan para

atau

karyawan dalam bekerja perlu diciptakan

dalam

suatu lingkungan yang kondusif yang

menciptakan human relation karyawan

dapat menentramkan dan dapat membuat

dalam perusahaan atau instansi akan sangat

betah karyawan dalam bekerja.

membantu

Pengertian Etos Kerja

suatu

komunikasi antar komunikasi

komunikasi perorangan

dalam

perusahaan.

instansi

Penguasaan

seorang

pimpinan

dalam

membantu komunikasi vertikal maupun

Etos berarti pandangan hidup yang

komunikasi horisontal.

khas dari suatu golongan sosial. Kata keja

Menurut Keith Davis (2009 :62 )

berarti usaha, amal, apa yang harus

” Hubungan Antar Manusia ( adalah

bahasa Yunani (etos) yang memberikan

interaksi antara seseorang dengan

arti sikap, kepribadian, watak karakter

orang lain baik dalam situasi kerja

serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini

atau dalam organisasi kekaryaan.

tidak dimiliki oleh individu , tetapi juga

Ditinjau

oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos

Human

Relation

)

”

dilakukan (diperbuat). Etos berasal dari

dari kepemimpinannya,

yang bertanggung jawab dalam

kerja

suatu

melakukan usaha kegiatan untuk mencapai

interaksi

kelompok

orang-orang

produktif,

semangat

dalam

kerja

menuju

tujuan tertentu. Etos kerja dalam arti luas

memotivasi

adalah semua bentuk usaha yang dilakukan

bekerjasama

secara

manusia, baik dalam hal materi, intelektual

sehingga

dicapai

dan fisik, maupun hal-hal yang berkaitan

situasi kerja untuk

merupakan

adalah

yang


ISSN 1978-0168


dengan keduniaan maupun keakhiratan.

tenaga kerja agar semua kegiatan yang

(Aziz 2011:1)

dilakukan

Etos

kerja

merupakan

perasaan,

pembicaraan serta

manusia

yang

suatu

perencanaan,

tindakan

pengarahaan,

kegiatan

pengorganisasian, pengkoordinasian

sampai

pengendalian dapat dimanfaatkan bagi

perusahaan, jadi dapat dikatakan bahwa

kemaslahatan hidup manusia itu sendiri

segala

di dalam

dan agar organisasi bertanggungjawab

perusahaan termasuk di dalamnya cara

secara sosial dan etis terhadap keutuhan

berfikir, bersikap dan bertingkah laku

guna mencapai tujuannya.

yang

ada

di

dari

dalam

sesuatu

bekerja

mulai

dipengaruhi oleh etos kerja yang ada di

Hal ini akan tercapai apabila

perusahaan. Berdasarkan uraian-uraian di

aktivitas

atas dapat disimpulkan bahwa etos kerja

indikator untuk menuju hubungan kerja

adalah totalitas kepribadian diri individu

yang

serta

kepuasan kerja yang disertai dengan etos

cara

individu

mengekspresikan,

dari para

harmonis Dalam

pegawai terdapat

sehingga

terjadilah

memandang, meyakini suatu pekerjaan

kerja.

pengelolaan

sehingga menjadi kebiasaan yang menjadi

organisasi atau instansi tidaklah mudah,

ciri khas untuk bertindak dan meraih hasil

sehingga dianggap perlu pengelolaan yang

kerja yang optimal.

berorientasi

Kerangka Pemikiran

pegawai didalamnya. Kepentingan dari

kepada

sebuah

kepentingan

para

Dinas Koperasi UKM Perindag

orang-orang dalam instansi tersebut adalah

merupakan unsur pelaksana kewenangan

kepuasan dalam melakukan pekerjaan.

desentralisasi pada pemerintah kabupaten

Kepuasan kerja inilah dapat di dorong

majalengka yang mempunyai tugas pokok

dengan adanya human relation yaitu

merumuskan,

sebuah hubungan yang harmonis antara

membina pemerintah

menyelenggarakan,

dan

mengevaluasi

daerah

berdasarkan

urusan

pimpinan,

asas

manajer

dan

pegawai.

Kemudian selanjutnya human relation erat

desentralisiasi dan tugas pembantuan pada

kaitannya

dengan

urusan koperasi, usaha kecil menengah,

antarpersonal,yang dilakukan guna untuk

perindustrian dan perdagangan dengan

memenjauhkan

bidang garapan koperasi, usaha kecil

keterasingan. Hubungan yang paling intim

menengah, perindustrian, perdagangan dan

yang kita miliki dengan orang lain seperti

pengelola pasar. Dalam mewujudkan tugas

teman kerja,atau teman sebaya ditempat

tersebut maka dibutuhkan SDM yang

kerja cenderung bisa lebih memperhatikan

artinya mengatur hubungan dan peranan

diri kita disbanding dengan orang lain.

diri


kita

hubungan

dari

rasa

ISSN 1978-0168


Hubungan

ini

menciptakan

hubungan

seperti teman seperjuangan, teman baik atau rekan kerja. Maka setidaknya dalam komunikasi antar pribadi ini menghasilkan hubungan antar pribadi yang lebih dekat lagi dan terbuka. Adapun beberapa

faktor yang

dapat mempengaruhi terbentuknya etos kerja antara lain hubungan yang terjalin dengan baik antar karyawan (human relation), situasi dan kondisi fisik dari lingkungan kerjaitu sendiri, keamanan dan keselamatan karyawan,

kerja keadaan

yang sosial

baik

bagi

lingkungan

kerja, perhatian pada kebutuhan rohani, jasmani maupun harga diri dilingkungan kerja, faktor kepemimpinan, pemberian insentif,

yang

menyenangkan

bagi

pegawai. (Sinamo,2005). Berdasarkan

Dinas Koperasi UKM Perindag

SDM

Human Relation Kondisi Lingkungan Kerja (X1) (X2)  Kebutuhan untuk bekerja sama  Kebersihan  Kesiapan mental  Penerangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA  Pengendalian emosional  Sirkulasi udara  Latar belakang budaya  Tata ruang (terutama pengaturan 72  Penerapan/perencanaan komunikasi meja, kursi kerja, dan lemari)  Dukungan rekan kerja  Pewarnaan  Hubungan yang harmonis dengan rekan  Peralatan kerja yang tersedia kerja  Faktor lingkungan sosial

ISSN 1978-0168


H 3

H1

Etos Kerja Pegawai (Y)  Menghargai waktu  Tangguh dan pantang menyerah  Keinginan untuk mandiri  Penyesuaian Aziz (2011 : 1)

H2

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan paradigm penelitian, sebagai berikut :

є

Ρy.x1

(X1)

Py.є Ryx1.x2 (Y)

(X2)

Ρy.x2

Gambar 2. Paradigma Penelitian Keterangan : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 73

ISSN 1978-0168


X1

= Variabel Human Relation

X2

= Variabel Kondisi Lingkungan Kerja

Y

= Variabel Etos Kerja

ρy.x1

= Pengaruh variabel X1 terhadap variabel y

ρy.x2

= Pengaruh variabel X2 terhadap variabel y

= Pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel y Ρy. є

= Variabel lain yang berpengaruh terhadap variable y, tetapi tidak diteliti

є

= Variabel lain yang berpengaruh

Hipotesis H1

: Terdapat pengaruh Human Relation terhadap Etos Kerja pada Dinas KUKM Perindag Majalengka

H2

: Terdapat pengaruh kondisi lingkungan kerja terhadap Etos Kerja pada Dinas KUKM Perindag Majalengka

H3

: Terdapat pengaruh antara Human Relation dan Kondisi Lingkungan Kerja terhadap Etos Kerja pada Dinas KUKM Perindag Majalengka Human Koperasi

UKM

Perdagangan ditunjukkan

relation

pada

Dinas

Perindustrian

Kabupaten dengan

dan

Majalengka

kondisi

sebagai

Pembahasan

berikut:

Human Relation pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka

1. Kebutuhan untuk Bekerja sama pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan

Berdasarkan tanggapan responden

2. Kesiapan Mental pada Dinas Koperasi

relation, diperoleh total skor

UKM Perindustrian dan Perdagangan

sebesar 3718. Hal ini menunjukkan bahwa


hasil penelitian mengenai human relation

3. Mampu

pada Dinas KUKM Perindag termasuk pada

kriteria

pegawai

sangat

Dinas

tinggi

menurut

Koperasi

UKM

Kabupaten

Majalengka

terhadap beberapa pernyataan mengenai human

Perdagangan

pada

Mengendalikan Dinas

Perindustrian

Emosional

Koperasi dan

UKM

Perdagangan


Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

4. Menghormati Latar Belakang Budaya

Majalengka.

pada

Dinas

Koperasi


UKM

ISSN 1978-0168


Perindustrian

dan

Perdagangan

Kondisi Lingkungan Kerja pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka 5. Penerapan/perencanaan pada

Dinas

Perindustrian

Komunikasi

Koperasi dan


UKM

terhadap beberapa pernyataan mengenai

Perdagangan

kondisi lingkungan kerja, diperoleh total


skor sebesar 3155. Hal ini menunjukkan

6. Dukungan Rekan Kerja pada Dinas

bahwa hasil penelitian mengenai kondisi

Koperasi UKM Perindustrian dan

lingkungan kerja pada Dinas KUKM

Perdagangan Kabupaten Majalengka

Perindag termasuk pada kriteria sangat

7. Hubungan yang Harmonis pada Dinas

tinggi

Koperasi UKM Perindustrian dan

Koperasi

Perdagangan Kabupaten Majalengka

Dinas

Perindustrian

Koperasi dan


Perdagangan ditunjukkan

dengan

sebagai

Majalengka

Lingkungan

sangat

penting. 2. Percaya bahwa pada Dinas KUKM

Perdagangan

Perindag

Kabupaten

Majalengka

Penerangan Cahaya sangat dibutuhkan

Beberapa indikator yang dapat

dalam Bekerja.

dilihat langsung oleh pegawai pada Dinas Perindustrian

Majalengka

kondisi

Kabupaten

Kebersihan

Kabupaten Majalengka.

UKM

Kabupaten

Perindag

Empatik pada Dinas Koperasi UKM

Koperasi

pada

1. Percaya bahwa pada Dinas KUKM

Mempunyai

10. Pimpinan Organisasi harus Bersikap

dan

dan

berikut:

Perdagangan

Hubungan yang Baik.

Perindustrian

Perindustrian


Perdagangan

9. Pegawai pada Dinas Koperasi UKM dan

UKM

Dinas

Kondisi lingkungan kerja

UKM

Kabupaten Majalengka. Perindustrian

pegawai pada

Perdagangan Kabupaten Majalengka.

8. Hubungan yang baik dengan Pimpinan pada

menurut


dan

Perindag

Perdagangan Kabupaten Majalengka yaitu

Kabupaten

Majalengka

Sirkulasi Udara sangat penting dalam

dari 10 indikator yang paling tinggi adalah

bekerja.

kebutuhan untuk bekerja sama. Sehingga


pegawai menyimpulkan bahwa human

Perindag

relation pada Dinas Koperasi UKM

Kabupaten

Majalengka

mempunyai Tata Ruang yang Rapi.

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka sangat tinggi.


ISSN 1978-0168


5. Percaya bahwa pada Dinas KUKM Perindag

Kabupaten

mempunyai

Warna


Majalengka Dinding

terhadap beberapa pernyataan mengenai

yang

etos kerja, diperoleh total skor sebesar

Cerah.

1461. Hal ini menunjukkan bahwa hasil


Kabupaten

penelitian mengenai etos kerja pada pada

Majalengka

Mempunyai Peralatan Kerja


yang

Perdagangan

Tersedia.

termasuk


Kabupaten

9.

pada

kriteria

Majalengka sangat tinggi

menurut pegawai Dinas KUKM Perindag

Majalengka

Kabupaten Majalengka.

Mempunyai Lingkungan Kerja Sosial

8.

Kabupaten

Etos kerja pada Dinas Koperasi

yang Kondusif.

UKM Perindustrian dan Perdagangan

Percaya bahwa Status Sosial pada

Kabupaten

Dinas KUKM Perindag Kabupaten

dengan kondisi sebagai berikut:

Majalengka tidak berpengaruh dalam

1. Menghargai Waktu pada saat jam kerja

Majalengka

ditunjukkan

Organisasi.

Dinas KUKM Perindag Kabupaten

Percaya bahwa Hubungan Kerja pada

Majalengka sangat penting.

Dinas KUKM Perindag Kabupaten Majalengka

sangat

penting

Berpengaruh

terhadap

2. Pegawai pada Dinas KUKM Perindag

dan

Kabupaten Majalengka Tangguh dan

Lingkungan

Pantang Menyerah.

Kerja.

dilihat



Kabupaten

langsung

dengan Kemampuan Diri Sendiri agar

Koperasi

oleh

UKM

pegawai Dinas

Perindustrian

dan

Majalengka

Bekerja

mencapai hasil Kerja yang Maksimal.

Perdagangan Kabupaten Majalengka yaitu


dari 9 indikator yang paling tinggi adalah

Kabupaten

kebersihan.

pegawai

Penyesuaian di tempat kerja agar dapat

KUKM

menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

menyimpulkan

Sehingga bahwa

Dinas

Perindag Kabupaten Majalengka kondisi

Majalengka

Melakukan


lingkungan kerja pada sangat tinggi.

dilihat langsung oleh pegawai pada Dinas

Etos Kerja Pegawai pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka

KUKM Perindag Kabupaten Majalengka yaitu dari 4 indikator yang paling tinggi adalah

menghargai

waktu.

Sehingga

konsumen menyimpulkan bahwa etos kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 76

ISSN 1978-0168


pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian

Sehingga

dapat

variabel

disimpulkan

dan Perdagangan Kabupaten Majalengka

bahwa

human

sangat tinggi.

mempunyai

Pengaruh Variabel Human Relation ) Terhadap Variabel Etos Kerja Pegawai (Y) Pada pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka

terhadap variabel etos kerja pada Dinas

pengaruh

Koperasi

UKM

relation

yang

signifikan

Perindustrian

dan

Perdagangan Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian

ini

mendukung

pendapat

perhitungan

Bahaudin (2008:31) bahwa variabel human

variabel human relation terhadap variabel

relation berpengaruh secara positif dan

etos kerja dengan menggunakan bantuan

signifikan terhadap variabel etos kerja.

program SPSS 21 menyatakan bahwa

PengaruhVariabel Kondisi Lingkungan Kerja ( ) Terhadap Variabel Etos Kerja Pegawai (Y) Pada pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka

Berdasarkan

variabel human

hasil

relation

berpengaruh

positif terhadap variabel etos kerja. Hasil penelitian variabel human relation sebesar 0,509, maka keeratan hubungan antara

Berdasarkan

hasil

perhitungan

variabel human relation dengan variabel

variabel kondisi lingkungan kerja terhadap

etos kerja termasuk kedalam kategori

variabel

cukup kuat dan bernilai positif. Hal ini

menggunakan bantuan program SPSS 21

dibuktikan dengan hasil penelitian yang

menyatakan

menunjukkan pengaruh variabel human

lingkungan

relation terhadap variabel etos kerja

terhadap

sebesar

dan sisanya 74,09%

penelitian kondisi lingkungan kerja sebesar

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

0,586, maka keeratan hubungan antara

diteliti.

kondisi lingkungan kerja dengan variabel

25,91%

Berdasarkan hasil uji t, variabel

etos

kerja

pegawai

bahwa kerja

variabel

variabel

berpengaruh etos

kerja.

dengan

kondisi positif Hasil

etos kerja termasuk kedalam kategori

human relation memiliki nilai signifikansi

cukup kuat dan bernilai positif.

0,000 < 0,05 dan nilai thitung > ttabel yaitu

Hal ini dibuktikan dengan hasil

5,108 > 1,988. Hal ini berarti Ho ditolak

penelitian yang menunjukkan pengaruh

dan

hipotesis


pertama yang menyatakan bahwa terdapat

variabel etos kerja sebesar 34,34% dan

pengaruh yang signifikan antara variabel

sisanya 65,66% dipengaruhi oleh faktor

human relation terhadap variabel etos

lain yang tidak diteliti.

Ha

diterima,

sehingga

kerja dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan hasil uji t, variabel kondisi lingkungan kerja memiliki nilai


ISSN 1978-0168


signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai thitung >


ttabel yaitu 5,843 > 1,988. Hal ini berarti Ho

variabel etos kerja pegawai termasuk

ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis

kedalam kategori cukup kuat dan arah

kedua yang menyatakan bahwa terdapat

hubungannya bernilai positif.

pengaruh yang signifikan antara variabel

Hal ini dibuktikan dengan hasil

kondisi lingkungan kerja terhadap variabel

penelitian yang menunjukkan pengaruh

etos kerja dapat dibuktikan kebenarannya.

variabel human relation dan variabel

Sehingga

dapat

disimpulkan


bahwa variabel kondisi lingkungan kerja

etos kerja pegawai sebesar 26,52% dan

mempunyai

sisanya 73,48% dipengaruhi oleh faktor

pengaruh

yang

signifikan

terhadap variabel etos kerja pada pada

lain yang tidak diteliti.


Berdasarkan hasil uji F, variabel

Perdagangan Kabupaten Majalengka.

human

Hasil penelitian ini mendukung pendapat

Nitisemito

variabel

kondisi

relation dan variabel kondisi

lingkungan kerja terhadap variabel etos

(1996:31)

bahwa

kerja pegawai memiliki nilai signifikansi

lingkungan

kerja

0,000 < 0,05 dan nilai Fhitung > Ftabel yaitu

berpengaruh secara positif dan signifikan

15,012>3,110. Hal ini berarti Ho ditolak

terhadap variabel etos kerja.

dan Ha diterima, sehingga hipotesis ketiga

Pengaruh Variabel Human Relation ( ) dan Variabel Kondisi Lingkungan Kerja ( ) Terhadap Variabel Etos Kerja Pegawai (Y) pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka Berdasarkan hasil perhitungan

yang menyatakan bahwa berpengaruh

variabel human relation dan variable

kebenarannya.

bersama-sama secara signifikan antara variabel human relation dan variabel kondisi lingkungan kerja terhadap variabel etos

kerja

pegawai dapat dibuktikan

Sehingga


dapat

disimpulkan

etos kerja pegawai dengan menggunakan

bahwa

variabel human relation dan

bantuan program SPSS 21 menyatakan

variabel

bahwa variabel kondisi lingkungan kerja

mempunyai

berpengaruh positif terhadap variabel etos

terhadap variabel etos kerja pegawai pada

kerja. Hasil penelitian variabel human

pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian

relation dan variabel kondisi lingkungan

dan Perdagangan Kabupaten Majalengka.

kondisi

lingkungan

pengaruh

yang

kerja

signifikan

kerja terhadap variabel etos kerja pegawai

Hasil penelitian ini mendukung

sebesar 0,515, maka keeratan hubungan

pendapat Nitisemito (2000:183) bahwa

antara

variabel human relation dan variabel

variabel human

relation

dan


ISSN 1978-0168


berpengaruh

4. ε terhadap Y menghasilkan angka

positif dan signifikan terhadap variabel

sebesar 73,48% yang artinya variabel

etos kerja pegawai.

lain yang tidak diteliti mempengaruhi

kondisi

lingkungan

Berdasarkan

kerja

hasil

pembahasan

etos kerja pegawai sebesar 73,48%.

diatas dapat digambarkan seperti berikut :

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1.

25,91%

( )

Human Relation berada di Dinas Koperasi UKM 73,48%Perindustrian dan Perdagangan% Kabupaten Majalengka

26,52% (Y)

pada kategori sangat baik. 2. Kondisi Lingkungan Kerja di Dinas

( )

Koperasi

34,34%

UKM

Perindustrian

dan

Perdagangan Kabupaten Majalengka berada pada kategori baik

Gambar 3. Hasil Pembahasan Koefisien

3. Human Relation berpengaruh positif

Determinasi

dan signifikan terhadap Etos kerja pegawai. 4. Kondisi Lingkungan Kerja berpengaruh

Keterangan:

positif dan signifikan terhadap etos

1. X1 terhadap Y menghasilkan angka

kerja pegawai.

sebesar 25,91% yang artinya bahwa

5. Human relation dan kondisi lingkungan

human relation mempengaruhi etos

kerja

kerja pegawai sebesar 25,91%.

kerja pegawai.

sebesar 34,34% yang artinya bahwa lingkungan

mempengaruhi etos

Saran

kerja

kerja

1. Pada variabel human relation, dapat di

pegawai

kategorikan

sebesar 34,34%.

penting

sebesar 26,52% yang artinya bahwa etos

baik,

maka

sehingga

pihak

pimpinan

instansi tetap menjalani hubungan yang

human relation dan kondisi lingkungan mempengaruhi

sangat

kebutuhan untuk bekerja sama sangat

3. X1 X2 terhadap Y menghasilkan angka

kerja

simultan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap etos

2. X2 terhadap Y menghasilkan angka

kondisi

secara

baik antar pegawai dengan pegawai,

kerja

dan pimpinan dengan bawahan untuk

pegawai.


ISSN 1978-0168


dapat

dipertahankan

sehingga

lingkungan

menciptakan hubungan yang harmonis.

kerja

yang

kondusif,

nyaman dan menciptakan lingkungan

2. Pada variabel kondisi lingkungan kerja,

sosial yang tentram.

maka

6. Pada variabel human relation dan

kebersihan sangat diperlukan dalam

kondisi lingkungan kerja terhadap etos

meningkatkan kondisi lingkungan kerja

kerja pegawai yang memiliki nilai

yang baik, menciptakan suasana yang

yang terendah adalah status sosial

nyaman, tentram dan dapat membuat

tidak berpengaruh dalam organisasi.

betah pegawai dalam bekerja.

Untuk menciptakan status sosial dalam

dapat

di

kategorikan

baik,

3. Pada variabel etos kerja pegawai dapat

organisasi, maka diperlukan wawasan

di kategorikan sangat tinggi, maka

atau pengetahuan, hubungan yang baik

menghargai waktu

dan

dalam

menilai

kepribadian

sangat penting kedisiplinan

dan

pegawai harus

pantang menyerah dalam bekerja.

setiap pegawai dalam

bekerja. 4. Pada variabel human relation, nilai indikator

yang

pimpinan

harus

terendah bersikap

adalah empatik.

Untuk itu agar pimpinan bisa bersikap empatik harus lebih memahami dan mengerti dengan keadaan atau situasi yang dihadapi masing-masing pegawai dalam bekerja dan harus meningkatkan hubungan yang baik antara pegawai. 5. Pada

variabel

kondisi

lingkungan

kerja, nilai indikator yang terendah adalah status sosial tidak berpengaruh dalam

organisasi

meningkatkan

status

.

Untuk

sosial dalam

organisasi, maka diperlukan wawasan atau

pengetahuan

tersedia

dalam

hubungan kerja

dan bekerja,

tangguh dan

peralatan menjalin

yang baik dalam

organisasi agar dapat menciptakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 80

ISSN 1978-0168


DAFTAR PUSTAKA Alex Nitisemito. 2000. Manajemen Personalia ( Manajemen Sumber Daya Manusi ). Kudus: Ghalia Indonesia. Chaplin J.P. 2001. Kamus Psikologi. ( Terjemahan: Kartono, K ). Bandung: CV. Pionir Jaya. Davis Keith.2009 . Human Relations At Work, 8th ed. Singapore: McGraw-Hill,Inc. Dessler Gary. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 10. Jakarta: PT. Indeks. Gibson, J.L dan Ivancevich, John M. 1994. Organisasi, Struktur dan Manajemen. ( Terjemahan: Djoerban Wahid, S.H ). Jakarta: Erlangga. Hani Handoko. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Ibnu Widiyanto. 2008. Pointers Metodologi Penelitian. Semarang: CV. Dikalia. Iga Manuati Dewi. 2005. Makalah. Mengapa dan Untuk Apa Orang Bekerja?. Bali: Universitas Udayana. Imam Ghozali. 2001. Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS. Ivancevich John M. Konopaske. 2007. Perilaku dan Manajemen Organisasi. Ed.7. Jakarta: Erlangga. Jalaluddin Rakhmad. 1999. Psikologi Komunikasi. Jakarta. Jansen Sinamo. 2005. 8 Etos Kerja Profesional. Jakarta: PT. Spirit Mahardika. Liliweri Alo. 1997. Komunikasi Antarprbadi. Jakarta: PT. Indeks. Lubis Mochtar. 1999. Manusia Indonesia. Jakarta. Manullang, Marihot AMH. 2004. Manajeman Personalia. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Mathis Robert L. dan John H. Jackson. 2005. Human Resources Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Ed. 10. Jakarta: Salemba Empat. Nurhadi Subroto. 2005. Pengaruh Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang. Thesis Surakarta: Program Pascasarjana Magister Manajemen UMS. Onong Uchjana Effendy. 2001. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Jakarta: Erlangga. Ovi Setya Prabowo. 2008. Analisis Pengaruh Human Relation, Kondisi Fisik Lingkungan Kerja, dan Leadership Terhadap Etos Kerja Karyawan Kantor Pendapatan Daerah Di Pati. Skripsi Surakarta: Manajemen UMS. Purnomo Budi Setiyawan dan Waridin. 2006. Pengaruh Disiplin Kerja Karyawan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja di Divisi Radiologi RSUP Dokter Karyadi Semarang. Jurnal Riset Bisnis Indonesia Vol.2, No.2, Juli, hlm.181-198. Reksohadiprojo dan Hani Handoko. 1997. Organisasi Perusahaan: Teori, Struktur dan Perilaku. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 81

ISSN 1978-0168


Robbins Stephen P. dan Timothi A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Ed.12. Jakarta: Salemba Empat. Robbins, Stephen. 2001. Organizational Behaviour: Concepts, Controversies, Aplications. 7 th Edition: Prentice Hall International, Inc. Sedarmayanti. 2001. Tata Kerja dan Produktivitas Kerja, Bandung: CV Mandar Maju. Singarimbun, Soeprihanto, John. 2001. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan. Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Susanti. 2014. Human Realtion Toto Tasmara. 2002. Etos Kerja Islami. Jakarta: Gema Insani Pres. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Vethzal Rivai. 2004. Performance Appraisal. Jakarta:


ISSN 1978-0168


TINGKAT KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA PEMILIK LAHAN DAN PETANI PENYAKAP (Suatu Kasus Pada Petani Padi Sawah di Desa Kulur Kecamatan Sindangkasih kabupaten Majalengka) Delis Hadiana

1)

dan Ernita Herdiani 2)

1) Staf Pengajar Pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Majalengka 2) Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Majalengka

ABSTRAK Pangan merupakan hal penting sebagai salah satu pokok dasar kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kerawanan pangan dan kelaparan sering terjadi pada petani skala kecil, nelayan dan masyarakat sekitar hutan. Dalam hal ini menarik pertanian menarik untuk disorot karena pada sektor pertanian bisa menerapkan pola hidup subsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan pangan rumah tangga pemilik lahan dan petani penyakap pada usahatani padi sawah yang dilaksanakan di Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode suatu kasus dengan penetapan responden secara survei (Survei Method) yang mengambil sampel dari suatu populasi yaitu 29 orang petani penyakap dan 28 orang petani pemilik lahan. Data mengenai ketahanan pangan rumah tangga petani padi sawah dianalisis secara deskriptif dan empat indikator ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas ketetsediaan pangan, kontinuitas pangan, dan kualitas pangan hingga didapat indeks ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa rumah tangga petani penyakap yang terkategori tahan pangan adalah sebesar 55,17% dan rumah tangga petani pemilik lahan yang terkategori tahan pangan sebesar 75%. Sedangkan rumah tangga yang terkategori kurang tahan pangan pada rumah tangga petani penyakap sebesar 27,59% dan 25% rumah tangga kurang tahan pangan pada petani pemilik lahan. Tidak terdapat rumah tangga yang terkategori tidak tahan pangan pada rumah tangga pemilik lahan, namun pada rumah tangga petani penyakap sebesar 17,24% terkategori tidak tahan pangan. Key Kunci : Ketahanan Pangan Rumahtangga, Pemilik Lahan dan Petani Penyakap

PENDAHULUAN

memperluas lapangan kerja, kesempatan

A. Latar Belakang

berusaha dan menunjang pembangunan

untuk

Pembangunan pertanian bertujuan

industri serta meningkatkan pendapatan

meningkatkan

petani.

hasil dan

mutu

produksi, meningkatkan taraf hidup,

Untuk mencapai pembangunan

tersebut, pemerintah menetapkan lima


ISSN 1978-0168


program

yaitu

ketahanan

2004).

agrobisnis,

yang mempengaruhi usahatani padi sawah

petani,

yang dilakukan oleh petani, untuk faktor

pengembangan sumberdaya perikanan, dan

produksi lahan ini tidak semua petani

pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

memiliki lahan, untuk mengatasi masalah

(Sukiyono, 2008).

tersebut maka biasanya mereka yang tidak

pangan,

peningkatan

pengembangan

peningkatan

kesejahteraan

Lahan merupakan salah faktor

Padi (Oryza sativa L.) merupakan

memiliki lahan akan menggarap lahan

salah satu komoditi tanaman pangan yang

milik orang lain, salah satunya dengan

penting,

padi

sistem bagi hasil. Petani yang menggarap

digunakan sebagai makanan pokok oleh

lahan orang dengan sistem bagi hasil maka

sebagian besar

disebut petani penyakap dan aturan yang

karena

Tingginya

hasil

tanaman

masyarakat Indonesia.

kebutuhan

konsumsi

beras

seperti dalam kelembagaan penguasaan

disebabkan oleh sebagian besar penduduk

lahan disebut dengan sisem bagi hasil.

Indonesia

Pada kelembagaan

beranggapan

bahwa

beras

penguasaan lahan

merupakan bahan makanan pokok yang

dengan sistem bagi hasil, maka si petani

belum dapat digantikan keberadaanya.

penggarap tidak bisa menikmati hasil

Oleh karena itu Pemerintah bertekad

panen seluruhnya karena harus dibagi

mempercepat upaya peningkatan produksi

dengan si pemilik lahan sesuai dengan

padi Nasional untuk memenuhi kebutuhan

kesepatan.

pangan yang terus meningkat seiring

Kelembagaan penguasaan lahan

dengan bertambahnya jumlah penduduk

dengan

dari tahun ke tahun. Salah satu sentra

ketersediaan, stabilitas

dan kontinyuitas.

produksi padi nasional di Jawa Barat

Berdasarkan

tersebut,

adalah Kabupaten Majalengka.

dilakukan

Ketahanan suatu

pangan

sistem

ini

uraian

mempengaruhi maka

penelitian di Desa Kulur

merupakan

Kecamatan

Majalengka

kondisi dimana orang secara fisik

Majalengka

dengan

Kabupaten

memilih

judul

dan ekonomi mampu dan memiliki akses

“Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani

terhadap pemenuhan

Padi Sawah”. Suatu Kasus Pada Petani

kebutuhan pangan

yang cukup, aman, dan sehat memenuhi (FAO,

kebutuhan

dan

untuk

Padi Sawah Di Desa Kulur Kecamatan

pilihannya

Majalengka Kabupaten Majalengka.

1996). Di Indonesia, kebutuhan

B. Identifikasi Masalah

pangan identik dengan pemenuhan beras

Berdasarkan latar belakang yang

sebagai makanan pokok (Aswatini et al .,

diuraikan

diatas,


maka

dapat

ISSN 1978-0168


diidentifikasikan permasalahannya sebagai

Ketahanan pangan rumah tangga

berikut :

pada tingkat keluarga menurut Hasan

1. Bagaimana ketahanan pangan rumah

(1995) tercermin oleh tersedianya pangan

tangga petani penyakap dan pemilik

yang cukup dan merata pada setiap waktu

lahan pada usahatani padi sawah di

dan terjangkau oleh masyarakat baik fisik

tempat penelitian.

maupun

Apakah ada perbedaan ketahanan

konsumsi pangan yang beraneka ragam

pangan pada rumah tangga petani

yang memenuhi syarat-syarat gizi yang

penyakap dan pemilik lahan pada

diterima budaya setempat. Banyak definisi

usahatani padi sawah di tempat

konseptual yang dikemukakan mengenai

penelitian.

ketahanan pangan rumah tangga, namun

2.

demikian

C. Tujuan Penelitian Adapun

tujuan

ekonomi

penelitian

ini

dilihat

sebagian besar

adalah untuk mengetahui :

serta

dari

tercapainya

persamaannya

mengakui bahwa

inti

definisi ketahanan pangan rumah tangga

1. Ketahanan pangan rumah tangga

adalah keterjaminnya

akses sepanjang

petani penyakap dan pemilik lahan

waktu terhadap pangan yang cukup.

pada usahatani padi sawah di tempat

1.

penelitian.

Indikator

Ketahanan

Pangan

Rumah Tangga dari FAO dan UU

2. Apakah ada perbedaan ketahanan

RI No 7 Tahun 1996

pangan pada rumah tangga petani

Berdasarkan

definisi ketahanan

penyakap dan pemilik lahan pada

pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7

usahatani padi sawah di tempat

tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari

penelitian.

FAO, ada

3. Bagi

pemerintah,

informasi

mengenai

memberikan

dipenuhi

ketahanan

4 komponen yang harus untuk

mencapai

kondisi

ketahanan pangan yaitu:

pangan, sumbangan pemikiran untuk

a.

Kecukupan ketersediaan pangan;

bahan pertimbangan dan pengambilan

b.

Stabilitas ketersediaan pangan tanpa

keputusan

dalam

menetapkan

fluktuasi dari musim ke musim atau

kebijakan yang dapat meningkatkan

dari tahun ke tahun.

ketahanan pangan sehingga ketahanan

c.

pangan desa juga meningkat.

Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan serta

LANDASAN PENELITIAN

d.

Kualitas/keamanan pangan.

A. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 85

ISSN 1978-0168


. Ukuran ketahanan pangan di

pengairan. Demikian berselang satu tahun

tingkat rumah tangga dihitung bertahap

penduduk dapat panen padi 2 kali setahun

dengan cara menggambungkan keempat

sehingga rata-rata dalam 2 tahun penduduk

komponen indikator ketahanan pangan

panen padi sebanyak 3 kali. Dengan

tersebut, untuk mendapatkan satu indeks

demikian

ketahanan pangan.

dapat diukur sebagai berikut:

a.

1.

Kecukupan Ketersediaan Pangan Ketersediaan pangan dalam rumah

rumah tangga cukup

mengacu pada pangan yang cukup dan dalam

jumlah

yang

2.

dapat

Penentuan

jangka

Jika persediaan pangan rumah tangga antara 1-239 hari, berarti pesediaan

memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Jika persediaan pangan rumah tangga >/= 240 hari, berarti pesediaan pangan

tangga yang dipakai dalam pengukuran

tersedia

kondisi ketersediaan pangan

pangan rumah tangga kurang cukup

waktu

3.

Jika

rumah

tangga

tidak

punya

ketersediaan makanan pokok di perdesaan

persediaan pangan, berarti pesediaan

biasanya

pangan rumah tangga tidak cukup.

dilihat

dengan

mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya (Suhardjo dkk, 1985:45).

b.

Stabilitas Ketersediaan

Di daerah dimana penduduknya

Stabilitas ketersediaan pangan di

mengkonsumsi beras sebagai makanan

tingkat rumah tangga diukur berdasarkan

pokok digunakan cutting point 240 hari

kecukupan

sebagai batas untuk menentukan apakah

frekuensi makan anggota rumah tangga

suatu rumah tangga memiliki persediaan

dalam sehari. Satu rumah tangga dikatakan

makanan

cukup.

memiliki stabilitas ketersediaan pangan

Penetapan cutting point ini didasarkan

jika mempunyai persediaan pangan diatas

pada panen padi yang dapat dilakukan

cutting point.

pokok

cukup/tidak

ketersediaan

pangan

dan

selama 3 kali dalam 2 tahun. Pada musim

Dengan asumsi bahwa di daerah

kemarau, dengan asumsi ada pengairan,

tertentu masyarakat mempunyai kebiasaan

penduduk dapat musim tanam gadu, yang

makan 3 (tiga) kali sehari, frekuensi makan

berarti dapat panen 2 kali dalam setahun.

sebenarnya

Tahun berikutnya, berarti musim tanam

keberlanjutan ketersediaan pangan dalam

rendeng, dimana penduduk hanya panen 1

rumah

kali setahun karena pergantian giliran

makan sebanyak 3 kali atau lebih sebagai

tangga.

dapat

Penggunaan


menggambarkan

frekuensi

ISSN 1978-0168


indikator kecukupan makan didasarkan

Indikator

pada

dalam pengukuran ketahanan pangan di

kondisi

nyata

di

desa-desa

aksesibilitas/keterjangkauan

(berdasarkan penelitian PPK-LIPI), dimana

tingkat

rumah tangga yang memiliki persediaan

kemudahan rumah tangga memperoleh

makanan pokok

pada umumnya

pangan, yang diukur dari pemilikan lahan

makan sebanyak 3 kali per hari. Jika

serta cara rumah tangga untuk memperoleh

mayoritas rumah tangga di satu desa,

pangan. Akses yang diukur berdasarkan

misalnya, hanya makan dua kali per hari,

pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2

kondisi ini semata-mata merupakan suatu

(dua) kategori:

strategi rumah tangga agar persediaan

1.

cukup

rumah

rumah

karena dengan frekuensi makan tiga kali

sawah/ladang

bisa

bertahan

untuk

tetap

2.

memiliki

tangga

memiliki

lahan

Akses tidak langsung (indirect access)

lahan sawah/ladang.

berikutnya.

ketersediaan

dari

jika rumah tangga tidak memiliki

persediaan makanan pokok hingga panen Lebih

dilihat

Akses langsung (direct access), jika

makanan pokok mereka tidak segera habis, sehari, kebanyakan rumah tangga tidak

tangga

Cara rumah tangga memperoleh lanjut, kombinasi antara makanan

pokok

pangan juga dikelompokkan dalam 2 (dua)

dengan

kateori yaitu: (1) produksi sendiri dan (2)

frekuensi makan (3 kali per hari disebut

membeli.

cukup makan, 2 kali disebut kurang

aksesibilitas/keterjangkauan rumah tangga

makan, dan 1 kali disebut sangat kurang

terhadap pangan dikelompokkan dalam

makan)

kategoti seperti pada tabel berikut:

sebagai

indikator

kecukupan

pangan, menghasilkan indikator stabilitas

Indikator

Tabel 2 Penetapan Indikator Aksesibilitas atau Keterjangkauan Pangan Di Tingkat Rumah Tangga

ketersediaan pangan yang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1 Penetapan Indikator Stabilitas Ketersediaan Pangan Di Tingkat Rumah Tangga Kecukupan ketersediaan > 360 hari 1 – 364 hari Tidak ada persediaan

c.

Pemilikan sawah/ladang

Frekuensi makan anggota rumah > 3 kali 2 kali 1 kali Stabil Kurang Tidak stabil Kurang Tidak Tidak stabil Tidak Tidak Tidak stabil

Punya

Cara rumah tangga memperoleh bahan pangan

langsung

Aksesibilitas/keterjangkauan Tidak punya

terhadap pangan

tidak langsung

Akses langsung


Akses

Akses

tidak

ISSN 1978-0168


sehingga ukuran keamanan pangan hanya Dari

pengukuran

indikator

dilihat dari ada atau tidak nya bahan

aksesibilitas ini kemudian diukur indikator

makanan

stabilitas

yang

hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi

merupaan penggabungan dari stabilitas

dalam rumah tangga. Karena itu, ukuran

ketersediaan

kualitas

terhadap

ketersedian pangan

pangan.

ketersediaan

pangan dan

aksesibilitas

Indikator

pangan

yang

mengandung

pangan

dilihat

dari

protein

data

stabilitas

pengeluaran untuk konsumsi makanan

ini menunjukkan

(lauk-pauk) sehari-hari yang mengandung

suatu rumah tangga apakah:

protein

1.

Mempunyai persediaan pangan cukup

Berdasarkan kriteria ini rumah tangga

2.

Konsumsi rumah tanga normal dan

dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori,

3.

Mempunyai akses langsung tarhadap

yaitu:

pangan

1. Rumah tangga dengan kualitas pangan

Indikator kontinyuitas ketersediaan

hewani

baik

adalah

dan/atau

rumah

tangga

nabati.

yang

pangan di tingkat rumah tangga dapat

memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk

dilihat dalam tabel berikut.

berupa protein hewani dan nabati atau

Tabel 3 Penetapan Indikator Kontinyuitas Ketersediaan Pangan Di Tingkat Rumah Tangga

protein hewani saja. 2. Rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang

Stabilitas ketersediaan pangan rumah Akses tangga terhadap pangan Kurang Tidak Stabil stabil stabil Akses langsung Akses tidak langsung

d.

Kontinyu

Kurang kontinyu

Tidak kontinyu

Kurang kontinyu

Tidak kontinyu

Tidak kontinyu

memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein nabati saja. 3. Rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak

memiliki

pengeluaran

untuk

lauk-pauk berupa protein baik hewani maupun nabati. Ukuran kualitas pangan ini tidak

Kualitas atau Keamanan Pangan jenis

mempertimbangkan jenis makanan pokok.

pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi

Alasan yang mendasari adalah karena

kebutuhan gizi. Ukuran kualitas pangan

kandungan energi dan karbohidrat antara

seperti ini sangat sulit dilakukan karena

beras, jagung dan ubi kayu/tiwul sebagai

melibatkan berbagai macam jenis makanan

makanan pokok di desa-desa penelitian

dengan kandungan gizi yang berbeda-beda,

tidak berbeda secara signifikan.

Kualitas

atau

keamanan


ISSN 1978-0168


e.

persediaan makan selama jangka masa

Indeks Ketahanan Pangan Indeks ketahanan pangan dihitung

satu panen dengan panen berikutnya

dengan cara mengkombinasikan keempat

dengan frekuensi makan 3 kali atau

indikator ketahanan pangan (ketersediaan

lebih per hari serta akses langsung)

pangan, stabilitas ketersediaan pangan,

dan

keberlanjutan

protein hewani dan nabati atau protein

pangan)

dan

kualitas/keamanan

Kombinasi antara

kecukupan

indikator

ketersediaan

b.

stabilitas

pangan.

pengeluaran

untuk

hewani saja.

ketersediaan pangan dan frekuensi makan memberikan

memiliki

Rumah tangga kurang tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki:

Selanjutnya

a)

Kontiyuitas

pangan/makanan

kombinasi antara stabilitas ketersediaan

pokok kontinyu tetapi hanya

pangan dengan akses terhadap pangan

mempunyai pengeluaran untuk

memberikan

protein nabati saja.

indikator

kontinyuitas

ketersediaan pangan. Indeks ketahanan pangan

diukur

berdasarkan

b) Kontinyuitas

ketersdiaan

gabungan

pangan/makanan kurang kontinyu

antara indikator kontinyuitas ketersediaan

dan mempunyai pengeluaran untuk

pangan dengan kualitas /keamanan pangan.

protein hewani dan nabati.

Indeks ketahanan pangan ditingkat rumah

c.

Rumah tangga tidak tahan pangan

tangga dikategorikan seperti terlihat pada

adalah rumah tangga yang dicirikan

tabel berikut:

oleh:

Tabel 4 Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga

a) Kontinyuitas keterrsediaan pangan kontinyu,

Kontinyuitas ketersediaan Kulaitas/keamanan pangan: Konsumsi protein hewani Protein hewani dan Protein nabati Tidak ada pangan Kontinyu Tahan Kurang tahan Tidak tahan Kurang kontinyu Kurang tahan Tidak tahan Tidak tahan Tidak kontinyu Tidak tahan Tidak tahan Tidak tahan

pengeluaran untuk protein hewani maupun nabati. b) Kontinyuitas ketersediaan pangan kontinyu

Berdasarkan matrik tersebut, maka

persedian secara

yang

c) Kontinyuitas keterrsediaan pangan

memiliki

pangan/makanan kontinyu

dan

tidak untuk kedua-duanya.

Rumah tangga tahan pangan adalah tangga

kontinyu

protein hewani atau nabati, atau

tiga kategori, yaitu:

rumah

kurang

hanya memiliki pengeluaran untuk

rumah tangga dapat dibedakan menjadi

a.

tetapi tidak memiliki

(diukur

tidak kontinyu walaupun memiliki

pokok

pengeluaran untuk protein hewani

dari

dan nabati


ISSN 1978-0168


d) Kontinyuitas keterrsediaan pangan

yang

tidak kontinyu dan hanya memiliki

lebih

besar

untuk

makanan

mengindikasikan berpenghasilan rendah.

pengeluaran untuk protein nabati

Pengeluaran petani dilihat dari

saja, atau tidak untuk kedua-

pola konsumsinya yaitu pengeluaran untuk

duanya.

pemenuhan

kebutuhan

utama

petani

beserta keluarga terutama belanja pangan 2.

Indikator

Pengeluaran

berdasarkan standar UNDP/World Bank

Rumah

(2005) yang disesuaikan dengan kondisi

Tangga Petani. Pola

konsumsi

rumah

masyarakat Indonesia, yang terdiri dari 20

tangga

item (beras, telur, ikan, ikan asin, daging

petani merupakan salah satu indikator dalam

melihat

kemampuan

sapi, daging ayam, tahu, tempe, susu,

petani

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan,

menghasilkan tabungan ataupun modal untuk

usahatani

selanjutnya.

pengeluaran

ini akan menggambarkan

bagaimana

rumah

mengalokasikan

tangga

petani

pendapatan

rumah

tangganya

untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi

dan

Sukiyono,

dkk

kebutuhan (2008)

garam, gula, tepung terigu, the, kopi,

Pola

rokok, mie instan, dan bahan bakar).

METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini telah dilaksanakan di

lainnya.

dalam

Desa

hasil

ini

pangsa pengeluaran rumah tangga petani

penelitian berlangsung selama 6 bulan yaitu mulai bulan Maret sampai dengan

semua kategori petani atau biasa dari aspek jumlah

bulan Agustus

anggota

oleh

Hikmah

2012, dengan rincian

sebagai berikut :

keluarga, dan lainnya. Karena seperti disebutkan

pertimbangan

dengan sistem bagi hasil. Pelaksanaan

tersebut,

apakah kondisi tersebut berlaku untuk

lahan,

dengan

oleh petani lain yaitu petani penyakap

dari pengeluaran. Meski demikian masih

penguasaan

dilakukan

digarap oleh pemilik lahan sendiri tetapi

dimana nilainya mencapai lebih dari 50% keberlakuan

Majalengka

bahwa lahan sawah di daerah ini tidak

didominasi oleh pengeluaran non pangan,

dicermati

Kecamatan

Kabupaten Majalengka. Pemilihan lokasi

penelitiannya menyebutkan, secara umum

perlu

Kulur

B. Teknik Penelitian

Endraswati

Teknik

(2009) dalam Rossalinda (2006) bahwa

yang

dilakukan

dalam

penelitian ini adaiah dengan Cara Survey

rumah tangga dengan proporsi pengeluaran

deskriptif

yaitu


penelitian

yang

ISSN 1978-0168


mengambil sampel dari suatu populasi

E.

dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk

mengumpulkan

data

Teknik Analisis Teknik

primer.

bagaimana

analisis tingkat

untuk mengetahui ketahanan

pengan

Variabel-variabel utama adalah petani

rumahtangga pemilik lahan dan petani

padi sawah dan ketahanan pangan . Unit

penyakap apakah itu dengan menggunakan

analisnya adalah pemilik lahan dan petani

indikator ketahanan pangan dari FAO dan

penyakap di Desa Kulur Kecamatan

UU No 7 Tahun 1996 dilakukan secara

Majalengka Kabupaten Majalengka.

deskriptif dari dari data yang dikumpulkan

C.

secara kuantitatif dan kualitatif.

Jenis, Sumber dan Cara

Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

penelitian ini adalah terdiri atas data

dengan menggunakan alat bantu kuesioner

A. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pemilik Lahan dan Petani Penyakap dengan Menggunakan Indikator Ketahanan Pangan Menurut FAO dan UU No 7 Tahun 199 1. Ketersediaan

yang telah disiapkan serta melakukan

a.

primer dan data sekunder. Data primer yaitu data

yang diperoleh dari hasil

wawancara langsung dengan responden,

Ketersediaan Beras

observasi lapangan.

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga yang dipakai dalam pengukuran

D. Teknik Penentuan Responden Teknik

penentuan

penelitian ini

responden

pada

mengacu pada pangan yang cukup dan

dilakukan dengan cara

tersedia

dalam

jumlah

yang

dapat

probability sampling. Menurut I Made

memenuhi kebutuhan konsumsi rumah

Wirartha

Sampling

tangga. Dalam penelitian ini, ketersediaan

teknik pengambilan sampel yang

beras dapat juga dilihat dari pendekatan

memberi peluang/kesempatan sama bagi

konsumsi beras untuk 360 hari seperti

setiap unsur atau anggota populasi untuk

terlihat pada Tabel 5.

dipilih menjadi sampel. Berdasarkan data

Tabel 5 Rata-rata Ketersediaan Beras Rumah Tangga Petani Padi Sawah.

adalah

(2005)

Probability

yang diperoleh. Jumlah penduduk Desa Kulur yang sebagai pemilik lahan

Ketersediaan Petani Penyakap (Kg) Rata- % ˃360 hari 244,05 75,86 1 – 360 hari 95,86 24,14 Tidak ada 0 0 Total 168,27 100

yang

diambil sampel sebanyak 28 Orang, dan petani penyakap sebanyak 29 Orang.

Petani Pemilik Total Rata- % Rata- % 233,29 75 238,79 75,44 97,29 25 96,57 24,56 0 0 0 0 180,75 100 183,56 100


ISSN 1978-0168


Ketersediaan beras rumah tangga

ini memang dikarenakan aktivitas mereka

petani yang paling besar rata-rata jumlah

cukup

ketersediaan

adalah rincian frekuensi makan rumah

berasnya

adalah

petani

pemilik lahan kemudian diikuti oleh petani

menghabiskan

energi.

Berikut

tangga petani.

penyakap. Namun, jika kita cermati lebih

Tabel 6 Frekuensi Makan Rumah Tangga Petani (%)

lanjut, rata-rata jumlah ketersediaan beras

Frekuensi makan ≥ 3 kali 2 kali 1 kali Total Rata-rata Frekuensi

dengan kategori >360 hari pada petani penyakap lebih tinggi, yaitu 244,05 kg per tahun dibandingkan dengan petani pemilik

Petani 93,1 6,9 0 100 3,01

Petani Pemilik 100 0 0 100 3,1

lahan yang hanya sebesar 233,29 kg per

Rata-rata frekuensi makan rumah

tahun. Begitu pula pada rata-rata jumlah

tangga petani padi sawah adalah sebanyak

ketersediaan beras dengan kategori 1-360

3 kali per hari berlaku di petani penyakap

hari dimana petani pemilik lahan, yaitu

dan petani pemilik lahan. Dan tidak

97,29 kg lebih besar nilainya dibandingkan

tampak perbedaan yang signifikan satu

dengan petani penyakap yang rata-rata

dengan yang lainnya di antara petani

sebesar 85,86 kg. Rumah tangga yang

penyakap maupun petani pemilik lahan.

ketersediaan berasnya >360 hari maka

Walaupun pada petani penyakap ternyata

rumah

ketersediaan

terdapat 6,9% rumah tangga dari total

pangannya stabil. Sedangkan ketersediaan

keseluruhan yang frekuensi makannya

beras dengan 1-360 hari maka rumah

hanya 2 kali per hari. Itu disebabkan

tangga tersebut terkategori kurang stabil.

karena kendala ekonomi dan sebagai salah

Tidak terdapat rumah tangga yang tidak

satu strategi rumah tangga agar persediaan

mempunyai ketersediaan pangan berarti

makanan pokok mereka tidak segera habis,

rumah tangga petani penyakap dan petani

karena dengan frekuensi makan tiga kali

pemilik lahan tidak ada yang terkategori

sehari, kebanyakan dari mereka tidak dapat

tidak stabil.

bertahan

b.

makanan pokok hingga bulan berikutnya

tangga

tersebut

Frekuensi Makan

untuk

memiliki

persediaan

atau hingga masa penghasilan mereka

Pada daerah penelitian, masyarakat setempat khususnya rumah tangga petani

didapat.

padi sawah, mempunyai kebiasaan makan

c.

Stabilitas Ketersediaan Pangan Kombinasi

3 (tiga) kali sehari. Bahkan ada pula yang

antara

ketersediaan

lebih dari 3 kali, yaitu 4 hingga 5 kali

makanan pokok dengan frekuensi makan

sehari. Frekuensi makan yang cukup tinggi

(3 kali per hari disebut cukup makan, 2


ISSN 1978-0168


kali disebut kurang makan, dan 1 kali

sebanyak

disebut sangat kurang makan) sebagai

tangga yang kurang stabil sebanyak 6,90%

indikator stabilitas ketersediaan pangan

(persediaan 1-360 hari dan frekuensi 2

yang dapat dilihat pada Tabel 7.

kali) dan 17,24% ( persediaan 1-360 hari

≥3 kali n 43 12 0 55

˃ 360 hari 1-360 hari Tidak ada Persediaan Total

% 75,44 21,05 0 96,49

Secara

Frekuensi makan 2 kali n % 0 0 2 3,51 0 0 2 3,51

n 0 0 0 0

% 0 0 0 0

keseluruhan,

rumah

dihitung secara keseluruhan rumah tangga kurang stabil pada petani penyakap adalah

Total

1 kali

Sedangkan

dengan frekuensi makan ≥3 kali). Jika

Tabel 7 Stabililtas Ketersediaan Pangan Pada Rumah Tangga Petani Padi Sawah Kecukupan Ketersediaan pangan

75,86%.

sebanyak

n % 43 75,44 14 24,56 0 0 57 100

24,14%.

Selanjutnya

tidak

ditemukan rumah tangga yang tidak stabil. Tabel 9 Stabililtas Ketersediaan Pangan Pada Rumah Tangga Petani Pemilik Lahan

75,44% Kecukupan Ketersediaan pangan

rumah tangga petani padi sawah memiliki kecukupan ketersediaan pangan >360 hari

˃ 360 hari 1-360 hari Tidak ada Persediaan Total

dengan frekuensi makan ≥3 kali. Ini artinya rumah tangga tersebut stabil dalam ketersediaan pangan dan sebanyak 24,56%

≥3 kali n 21 7 0 28

% 75 25 0 100

Frekuensi makan 2 kali n % 0 0 0 0 0 0 0

Total

1 kali n 0 0 0 0

% 0 0 0 0

n 21 7 0 28

% 75 25 0 100

Pada rumah tangga petani pemilik

terkategori rumah tangga yang kurang

lahan, dapat dilihat bahwa rumah tangga

stabil.

yang dikatakan stabil dalam persediaan

Tabel 8 Stabililtas Ketersediaan Pangan Pada Rumah Tangga Petani Penyakap

pangannya dilihat dari ketersediaan beras rumah tangga adalah sebanyak 75,00%. Sedangkan rumah tangga yang kurang

Frekuensi makan ≥3 kali 2 kali 1 kali n % n % n % 22 75,86 0 0 0 0 5 17,24 2 6,9 0 0

n % 22 75,86 7 24,14

Tidak ada Persediaan

0

0

0

0

0

0

0

0

tangga

Total

27

93,1

2

6,9

0

0

29

100

ketersediaan pangan pada petani pemilik

Kecukupan Ketersediaan pangan ˃ 360 hari 1-360 hari

Pada

rumah

Total

stabil sebanyak 25,00% (persediaan beras

tangga

1-360 hari dengan frekuensi makan ≥3 kali). Selanjutnya tidak ditemukan rumah

lahan

petani

yang

ini

tidak

akan

stabil.

Stabilitas

berpengaruh

penyakap, dapat dilihat bahwa rumah

kecenderungan

tangga

stabil dalam

ketahanan pangan dan mempunyai indikasi

dilihat

bahwa sebagian besar rumah tangga tahan

yang

persediaan

dikatakan pangannya

dari

pengkategorian

pada

pangan.

ketersediaan beras rumah tangga adalah


indeks

ISSN 1978-0168


langsung. Akses langsung disini adalah

d. Aksesibilitas Indikator

rumah

aksesibilitas/keterjangkauan

tangga

memiliki

sawah,

dalam

memproduksi bahan pangan pokok (dalam

pengukuran ketahanan pangan di tingkat

hal ini beras) dan juga mengkonsumsinya

rumah tangga memperoleh pangan yang

sendiri (subsisten), tidak untuk dijual.

diukur dari pemilikan lahan serta cara

Kemudian ternyata ada pula rumah tangga

rumah tangga untuk memperoleh pangan.

yang memiliki sawah, tetapi rumah tangga

Akses yang diukur berdasarkan pemilikan

tersebut juga membeli pangan dari pasar

lahan

atau warung karena ketersediaan hasil

dikelompokan

dalam

2

(dua)

kategori : 

produksi yang tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan mereka.

Akses langsung (direct access),

Rumah

jika rumah tangga memiliki lahan

tangga

yang

memiliki

sawah/ladang.

sawah tetapi juga membeli pangannya ada

Akses tidak langsung (indirect

sebanyak 24,65%. Selanjutnya, sebanyak

access), jika rumah tangga tidak

15,79% rumah tangga yang tidak memiliki

memiliki lahan sawah/ladang.

sawah dan mengakses pangannya dengan

Cara rumah tangga memperoleh

cara produk sendiri dan 5,26% rumah

pangan juga dikelompokan dalam 2 (dua)

tangga yang tidak memiliki sawah dan

kategori, yaitu

mengakses



pangannya

dengan

cara



Produk sendiri

membeli.



Membeli

disimpulkan bahwa 70,18% rumah tangga

Tabel 10 Aksesibiltas Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah

Pemilik Lahan Cara Memperoleh Bahan pangan Total (Sawah) Produk Sendiri Membeli n % n % Punya 31 54,86 14 24,65 45 78,95 Tidak punya 9 15,79 3 5,26 12 21,05 Total 40 70,18 17 29,82 57 100 padi

pangannya terhadap

sawah

atau

pangan berada

memiliki akses

langsung dan 29,82%

rumah

memiliki

tangga

akses

tidak

lebih banyak mengakses pangannya secara langsung atau produk sendiri dan sebagian rumah tangga yang mengakses pangannya secara tidak langsung atau membeli di sumber pangan seperti warung dan pasar. Kepemilikan sawah yang mereka miliki sebenarnya sudah ada sejak lama

aksesibilitas pada

dapat

petani padi sawah di tempat penelitian

keterjangkauan

tingkat

keseluruhan,

langsung. Jadi secara total, rumah tangga

Sebanyak 54,86% rumah tangga petani

Secara

dan merupakan mata pencaharian mereka.

akses


ISSN 1978-0168


Namun, ada sebagian petani yang tidak

Tabel 12 Aksesibilitas Pangan di

memiliki sawah sehingga harus menjadi

tingkat Rumah tangga Petani Pemilik

petani penyakap padi sawah antara petani

lahan

penggarap dan pemilik lahan. Sehingga profesi sebagai petani penyakap maupun petani

pemilik

sumber

lahan,

pendapatan

menjadikannya sumber

Punya

ketersediaan pangan mereka dan tidak

Tidak punya Total

untuk

atau

dikomersialisasikan,

Cara Memperoleh bahan pangan Produk Membeli sendiri n % n %

Pemilik Lahan (Sawah)

ditambah

18 0 18

produksi padi yang memang hanya cukup

64, 29 0,0 0 64, 29

35, 71 0,0 0 35, 71

10 0 10

Total

28

100,00

0

0,00

28

100,00

untuk mereka konsumsi saja (subsisten). Sebanyak 64,29% rumah tangga

Untuk pengeluaran pangan dan non pangan petani

lainnya, mereka sebagian dari mereka mengandalkan

penghasilan

dari

pangannya

non

terhadap

usahatani.

Terlihat dari Tabel 11

keterjangkauan

tingkat

pangan berada

aksesibilitas pada

akses

petani penyakap memiliki sawah tetapi juga membeli pangannya dari warung atau pasar. Pada rumah tangga petani pemilk

Total 17 12 29

atau

lahan

langsung. Sebanyak 35,71% rumah tangga

Tabel 11 Aksesibilitas Pangan di Tingkat Rumah Tangga Petani Penyakap

Cara Memperoleh bahan pangan Pemilik Lahan Produk sendiri Membeli (Sawah) n % n % Punya 13 44,83 4 13,8 Tidak punya 9 31,03 3 10,34 Total 22 75,86 7 24,14

pemilik

lahan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang memiliki akses langsung lebih

78,95 21,05 100

sedikit dari pada rumah tangga yang memiliki akses tidak langsung.

rumah

e. Kontinuitas

tangga petani penyakap, yang memiliki

Indikator kontinuitas ketersediaan

akses langsung terhadap pangan adalah

pangan pada petani penyakap dan petani

sebanyak 75,86% dan yang tidak memiliki

pemilik lahan dapat dilhat pada Tabel 13

akses langsung adalah sebanyak 24,14%.

Namun jika dilihat tingkat ke kontinuitasan

Maka, dapat disimpulkan bahwa rumah

ketersediaan pangan pada petani penyakap

tangga petani penyakap memiliki lahan

dan petani pemilik lahan tersaji dalam

sawah dan mengakses pangannya dengan

Tabel berikut.

cara produk sendiri.


ISSN 1978-0168


Tabel 13 Tingkat Kontinuitas Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah (Petani Penyakap Dan Petani Pemilik Lahan) (%) Tingkat Kontinuitas Kontinyu Kurang Kontinyu Tidak Kontinyu Total

harga pangan menyebabkan daya beli rumah tangga terhadap pangan menurun sehingga kecukupan ketersediaan pangan pun menjadi terancam.

Petani Penyakap n % 16 55,17 8 27,59

Petani Pemilik n % 21 75,00 7 25,00

n 37 15

% 64,91 26,32

tingkat kontinuitasnya adalah kontinyu

5

17,24

0

0,00

5

8,77

dan lebih dari sama dengan 60%. Pada

29

100,00

28

100,0 0

57

100,0 0

petani penyakap sebanyak 55,17% rumah

Total

Rumah tangga petani padi sawah

tangga yang termasuk ke dalam kategori Secara keseluruhan pada rumah

kontinyu. Sedangkan pada petani pemilik

tangga petani penyakap dan petani pemilik

lahan, jumlah rumah tangga yang termasuk

lahan, lebih dari setengah rumah tangga

ke dalam kategori kontinyu sebanyak

petani

tingkat

75,00% dan pada petani pemilik lahan ini,

terkategori kontinyu

tidak ditemukan rumah tangga yang tidak

yaitu sebesar 64,91%. Sedangkan proporsi

kontinyu. Namun ternyata pada petani

rumah tangga yang kurang kontinyu yaitu

penyakap terdapat rumah tangga yang

sebesar 26,32% dan rumah tangga yang

tidak kontinyu, hal ini dipengaruhi oleh

tidak kontinyu sebanyak 8,77%. Tingkat

proporsi rumah tangga yang tidak memiliki

kontinuitas ini mengartikan bahwa sejauh

lahan sawah dan kecukupan ketersediaan

mana rumah tangga dapat memenuhi

pangan yang kurang dari 360 hari.

padi

sawah

kekontinuitasannya

kebutuhan kontinyu

pokok atau

hidupnya

setiap

secara

harinya

dapat

terjamin. Belum tentu suatu rumah tangga

Tabel 14 Kontinuitas Ketersediaan Pangan Di Tingkat Rumah Tangga Padi Sawah.

yang memiliki pendapatan besar dan memiliki ketersediaan pangan yang cukup dapat

memenuhi

kebutuhan

Akses terhadap panga

hidupnya

sehari-hari secara terus menerus jika tidak

Petani Penyakap Akses langsung Akses tidak Total Petani Pemilik Akses langsung Akses tidak Total Total (Penyakap Akses langsung Akses tidak Total

memiliki akses langsung terhadap pangan. Rumah tangga yang berpendapatan besar dapat mengakses pangan dengan cara membeli, namun tidak menjamin hal ini dapat terjadi secara

kontinyu karena

adanya fluktuasi harga pangan. Tingginya

n

Stabilitas Ketersediaan pangan Rumah tangga Kurang stabil Tidak stabil Total % n % n % n %

16 7 23

55,17 24,14 79,31

1 5 6

3,45 17,24 20,69

0 0 0

0 0 0

17 12 29

58,62 41,38 100

21 0 21

75 0 75

7 0 7

25 0 25

0 0 0

0 0 0

28 0 28

100 0 100

37 7 44

64,91 12,28 77,19

8 5 13

14,04 8,77 22,81

0 0 0

0 0 0

45 12 57

78,95 21,05 100

Stabil


ISSN 1978-0168


f.

seluruh

Kualitas Dalam

penelitian

tangga

petani

dapat

ukuran

dikatakan rumah tangga dengan kualitas

kualitas pangan hanya dilihat dari „ada”

baik. Berikut adalah besaran pengeluaran

atau „tidak‟nya bahan makanan yang

protein hewani dan nabati rumah tangga

mengandung protein hewani dan/nabati

petani dalam jangka waktu satu tahun

yang dikonsumsi dalam rumah tangga

dalam rupiah.

karena

Tabel 15 Rata-rata Besaran Pengeluaran Protein Hewani dan Protein Nabati Pada Petani Padi Sawah (Rata-rata)

sulitnya

ini,

rumah

menentukan

ukuran

kualitas pangan yang melibatkan berbagai jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda.

Pengeluaran Protein

Secara keseluruhan, jika dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi

Protein hewani Protein nabati Total

makanan (lauk-pauk) sehari-hari, rumah tangga petani padi sawah di tempat penelitian

memiliki pengeluaran

Petani Pemilik Lahan

Petani Penyakap 2.282.896,35

2.891.571,43

1.658.896,55 3.941.793,10

1.794.857,14 4.686.428,57

untuk Dari Tabel 15 didapat bahwa

lauk-pauk berupa protein hewani dan secara

nabati atau protein hewani saja. Bahkan

keseluruhan pengeluaran untuk

protein hewani pada petani penyakap dan

sebagian besar rumah tangga petani padi sawah hampir setiap hari mengkonsumsi

petani

tahu, tempe, dan ikan asin. Bagi mereka,

dibandingkan dengan pengeluaran protein nabati.

masyarakat pedesaan ketiga jenis lauk-

pemilik Dan

lahan terdapat

lebih

besar

kecenderungan

menjadi

hubungan linier antara pengeluaran protein

makanan wajib pendamping nasi. Memang

dengan status penguasaan lahan, dimana

pauk

tersebut

seolah-olah

semakin tinggi status rumah tangga, maka

motif mereka mengkonsumsi lauk-pauk

pengeluaran protein mereka lebih besar

tersebut bukan karena pengetahuan gizi yang baik akan protein nabati ataupun

pula.

protein

dengan semakin besarnya pengeluaran

hewani,

namun

lebih

karena

Hal ini mengindikasikan bahwa

protein suatu rumah tangga, maka semakin

kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan keterjangkauan daya beli

banyak

kandungan

mereka dalam mengakses pangan. Jika

dikonsumsi dan semakin baik kualitas pangan mereka.

melihat acuan dari tim penellitian LIPI tentang konsep dan ukuran ketahanan pangan rumah tangga di pedesaan, maka


protein

yang

ISSN 1978-0168


Rumah

g. Indeks Ketahanan Pangan Indeks ketahanan pangan dihitung

tangga

persediaan

yang

memiliki

pangan pokok secara

dengan cara mengkombinasikan keempat

kontinyu dan memiliki pengeluaran

indikator ketahanan pangan (ketersediaan

untuk protein hewani dan nabati atau

beras, stabilitas ketersediaan, kontinuitas

protein hewani saja. Berdasarkan

pangan, dan kualitas pangan). Kombinasi

Tabel 4.25 rumah tangga petani padi

antara kecukupan ketersediaan pangan dan

sawah padi sawah sebanyak 64,91%

frekuensi makan memberikan indikator

adalah rumah tangga yang tergolong

stabilitas ketersediaan pangan. Selanjutnya

tahan pangan. Jika kita cermati,

kombinasi antara stabilitas ketersediaan

semakin tinggi strata rumah tangga,

pangan dengan akses pangan terhadap

maka semakin banyak proporsi rumah

pangan memberikan indikator kontinuitas

tangga yang tergolong tahan pangan.

ketersediaan

indeks

Pada rumah tangga petani penyakap

berdasarkan

proporsi rumah tangga yang tergolong

pangan.

Terahir

ketahanan pangan diukur gabungan

antara

ketersediaan

indikator

pangan

kontinuitas

dengan

tahan

pangan

adalah

sebanyak

kualitas

55,17% lebih sedikit dari proporsi

pangan. Untuk indeks ketahanan pangan

rumah tangga petani pemilik lahan

rumah tangga petani padi sawah tersaji

yaitu, 75,00% hal ini dikarenakan

dalam Tabel berikut :

rumah tangga petani pemilik lahan memiliki

Tabel 16 Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah (%) Kontinuitas Ketersediaan Pangan Petani Penyakap Kontinyu Kurang Kontinyu Tidak Kontinyu Petani Pemilik Lahan Kontinyu Kurang Kontinyu Tidak Kontinyu Total (Penyakap dan Pemilik) Kontinyu Kurang Kontinyu Tidak Kontinyu

Protein

langsung)

0 0 0

0 0 0

75 25 0

0 0 0

0 0 0

64,91 26,32 8,77

0 0 0

0 0 0

sawah

sehingga

(akses

kecukupan

ketersediaan pangannya stabil dan

Kualitas Pangan Protein Tidak ada

55,17 27,59 17,24

lahan

kontinyu. 2. Rumah tangga kurang tahan pangan Rumah kontinuitas

tangga pangan

yang

memiliki

pokok

yang

kontinyu tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein nabati saja dan rumah tangga yang kontinuitas ketersediaan pangan kurang kontinyu

Berdasarkan hasil tabulasi silang, maka rumah tangga dapat dibedakan

dan mempunyai pengeluaran untuk

menjadi tiga ketegori, yaitu :

protein hewani dan nabati. Pada kategori ini, rumah tangga yang

1. Rumah tangga tahan pangan


ISSN 1978-0168


paling

besar

nilai

persentasenya

tahan pangan adalah sebanyak 17,24%.

adalah rumah tangga petani penyakap

Jumlah rumah tangga petani penyakap

disusul rumah tangga petani pemilik

yang tidak tahan pangan sebesar 17,24%

lahan.

nilai

sedangkan pada rumah tangga petani

persentasenya adalah 27,59% dan

pemilik lahan tidak ada rumah tangga yang

25,00%.

kesimpulan

tergolong tidak tahan pangan. Namun,

secara keseluruhan, sebanyak 26,32

melihat dari nilai persentase ini, ternyata

rumah tangga petani padi sawah padi

memang masih ada rumah tangga petani

sawah

padi sawah yang tidak tahan pangan.

Masing-masing Jika

ditarik

tergolong

kurang

tahan

pangan.

Bahkan pada petani penyakap sekalipun

3. Rumah tangga tidak tahan pangan

yang

dinilai

cenderung

memiliki

Rumah tangga yang dicirikan oleh :

pendapatan yang tinggi dan sejahtera,

a. Kontinuitas ketersediaan pangan

masih ada rumah tangga yang terkategori

kontinyu tetapi tidak memiliki

tidak

pengeluaran untuk protein hewani

pendapatan tidak menjamin rumah tangga

maupun nabati.

tersebut terkategori tahan pangan. Karena

b. Kontinuitas ketersediaan pangan kurang

pangan.

Jadi,

tingkat

bisa saja dengan besarnya pendapatan

dan

hanya

tersebut mereka tidak dapat mengelolanya

pengeluaran

untuk

dengan baik, sehingga stabilitas maupun

protein hewani atau nabati, atau

kontinuitas ketersediaan pangan mereka

tidak untuk kedua-duanya.

tidak terpenuhi dengan baik.

memiliki

kontinyu

tahan

c. Kontinuitas ketersediaan pangan tidak

kontinyu

memiliki

B. Pola Pengeluaran Rumah Tangga

walaupun

Pengeluaran

pengeluaran

pangan dan non pangan untuk keperluan

nabati.

sehari-hari.

d. Kontinuitas ketersedian pangan

memiliki

tangga

merupakan penggunaan beragam barang

pengeluaran protein hewani dan

tidak

rumah

kontinyu

dan

hanya

pengeluaran

untuk

Kebutuhan

barang-barang

tersebut dipenuhi dengan membeli dari pasar/warung atau yang dihasilkan sendiri oleh

protein nabati saja atau tidak

rumah

tangga

melalui kegiatan

produksi di usahatani sendiri. Secara

untuk kedua-duanya.

umum,

Secara keseluruhan, rumah tangga

jenis

pengeluaran

petani padi sawah yang tergolong tidak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA 99

ini

dapat

ISSN 1978-0168


dikelompokan

menjadi

pengeluaran

pangan dan non pangan.

Tangga Menurut Pangsa Pengeluaran Pangan

Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga merupakan salah satu indikator ketahanan pangan rumah tangga (Pakpahan dkk, 1993; soehardjo, 1996). Secara rinci pola pengeluaran rumah tangga menurut

Pola

Petani

Petani

Pengeluaran

Penyakap

Pemilik

Pangan (Rp)

6.603.655,17

6.997.928,57

5.769.241,38

7.602.571,43

12.372.896,55

14.600.600,00

53,37

47,93

˃60 %

48,28

35,71

≤ 60 %

51,72

64,29

Non Pangan (Rp)

penguasaan lahan disajikan pada Tabel 4.26. Pada Tabel 4.26 disajikan struktur

Total Pengeluaran

pengeluaran rumah tangga selama satu

(Rp)

tahun menurut penguasaan lahan antara

Pangsa

petani penyakap dan petani pemilik lahan.

Pengeluaran

Besaran mutlak setiap jenis pengeluaran

Pangan (%)

rumah tangga tampaknya berbanding lurus antara petani penyakap dan pemilik lahan. Namun jika dibandingkan antara pengeluaran pangan dengan pengeluaran non pangan, akan terlihat bahwa petani pemilik lahan pengeluaran non pangannya lebih daripada pengeluaran pangannya. Hal ini

ternyata

ekonomi tinggi

senada

menunjukan tingkat

dengan

hukum

bahwa

pendapatan

semakin penduduk

semakin tinggi pula persentase atau porsi pengeluaran barang

yang

bukan

dibelanjakan makanan

untuk

(semakin

Pengeluaran

pangan

tersebut,

dikeluarkan oleh rumah tangga petani penyakap sebesar 53,37% dan pada rumah tangga

petani pemilik

lahan

sebesar

47,93% sudah diduga bahwa pengeluaran pangan

pada

rumah

tangga

petani

penyakap adalah lebih tinggi. Jika dilihat dari sumber perolehannya, sebagian besar pengeluaran pangan tersebut dibeli dari warung-warung terdekat dan pasar, sisanya

rendahnya persentase untuk makanan). Hukum Engek mengatakan bahwa proporsi anggaran rumah tangga yang dialokasikan untuk membeli pangan akan semakin kecil

disediakan sendiri dari berbagai sumber, termasuk dari usahatani sendiri yang memiliki

sawah.

Tingginya

porsi

pengeluaran pangan yang berasal dari

pada saat tingkat pendapatan meningkat.

pasar

Tabel 17 Rata-rata Pola Pengeluaran Pangan Dan Non Pangan Rumah

mengindikasikan

tingginya

penerinaan rumah tangga terhadap uang


ISSN 1978-0168


tunai. Proporsi ini berlaku pada petani

pengelompokan

penyakap dan petani pemilik lahan. Hal

tangga petani penyakap secara ekonomi

tersebut berarti perbedaan petani penyakap

(diproksi dari pola pengeluaran pangan)

dan petani pemilik lahan dalam usahtani

termasuk kurang sejahtera, dalam hal ini

sendiri sebagai penyedia pangan.

pengeluaran pangan >60%. Sedangakan

Besaran rata-rata total pengeluaran rumah

tangga.

menggambarkan

Besaran tingkat

ini

Mangkuprawira

rumah

penegluaran pangannya ≤60% termasuk

dapat

kesejahteraan

(2002).

tangga,

rumah tangga petani pemilik lahan yang

golongan sejahtera.

rumah tangga seperti yang dikemukakan oleh

rumah

Semakin

Dari segi proporsi pengeluaran pangan,

secara

keseluruhan sebanyak

besar porsi pengeluaran total keluarga

42,11% rumah tangga dengan proporsi

hingga mencapai lebih dari 70% untuk

pengeluaran pangannya > 60% termasuk

kebutuhan

golongan

pangan

maka

masyarakat

rentan

pangan,

sedangkan

termasuk golongan miskin. Namun, dalam

sebanyak 57,89%

penelitian,

pada

hasil

pengeluaran pangannya ≤60% termasuk

ditemukan

bahwa

pangan

golongan tahan pangan. Dengan demikian

keluarga ternyata kurang dari 70% yang

dapat dikatakan bahwa secara rata-rata

berarti belum termasuk golongan iskin.

pada

Makin

relatif lebih baik dibandingkan dengan

sistem

bagi

kebutuhan

tinggipengeluaran

total,

dapat

disimpulkan kesejahteraan keluarga makin

rumah tangga proporsi

petani pemilik lahan kondisinya

petani penyakap.

baik. Total pengeluaran rumah tangga ratarata secara konsisten meningkat pada

KESIMPULAN DAN SARAN

rumah tangga petani pemilik lahan.

A.

Pangsa pengeluaran pangan rumah

Kesimpulan Proporsi

rumah

tangga

petani

tangga dapat menjadi salah satu indikator

penyakap yang terkategori tahan pangan

ketahanan pangan rumah tangga (Pakpahan

adalah sebesar 55,17% dan rumah tangga

dkk, 1993; Soehardjo, 1996). Pengeluaran

petani pemilik lahan yang terkategori tahan

total rumah tangga juga dapat dipandang

pangan pangan sebesar 75%. Sedangkan

sebagai pendekatan rumah tangga. Oleh

rumah tangga yang terkategori kurang

karena itu pemahaman pola pengeluaran

tahan pangan pada rumah tangga petani

(pangan dan non pangan) dapat dijadikan

penyakap sebesar 27,59% dan 25% rumah

salah satu indikator ketahanana pangan

tangga kurang tahan pangan pada petani

rumah tangga. Sesuai dengan kategori

pemilik

lahan.

Tidak terdapat rumah


ISSN 1978-0168


tangga yang terkategori tidak tahan pangan pada rumah tangga pemilik lahan, namun pada

rumah tangga

petani penyakap

sebesar 17,24% terkategori tidak tahan pangan. B. Saran 1.

Departemen, Pertanian. 2000. Pedoman Umum Program Pengembangan Ketahanan Pangan. Jakarta: Departemen Pertanian.

Bagi petani padi sawah, melakukan

Dinas Pertanian Kab. Majalengka dan

peningkatan

BP3K Kec. Majalengka Kab.Majalengka.

produktif

jumlah untuk

kegiatan meningkatkan

pendapatan

sehingga

meningkatkan

daya

mengembangkan

dapat beli

juga

kemampuan

dan

keterampilan kerja serta kemampuan berusaha terutama untuk golongan berpendapatan rendah seperti pada rumah tangga petani penyakap. 2.

Departemen llmu-lmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. Inslitut Pertanian Bogor

Untuk

meningkatkan

ketahanan

pangan rumah tangga petani penyakap perlu meningkatkan pendapatan dari luar

usahatani

dengan

cara

meningkatkan keterampilan lain agar mendapat pekerjaan sampingan yang lebih

baik

pembelanjaan

dan bagi

mengatur

pola

petani

yang

FAO. 1996. World Food Summit, 13-17 November 1996. Rome, Italy: Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Karyani, Tuti., Endah Djuendah dan Hepi Hepasari. 2002. Ketahanan Pangan Di Tingkat Rumah Tangga Di Daerah Jawa Barat. Fakultas Pertnian Unpad. Krisnamurti, Bayu. 2003. Agenda Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Pemantapan Pangan Nasional. Jurnal Ekonomi Rakyat, II(7), UGM Maxwell, S., and Frankenberger, T. (1992) Household food security concepts, indicators,and measurements. New York, NY, USA: UNICEF and IFAD. Mosher, A.T. 1973. Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif. Disadur Oleh Rochim Wirjomididjojo dan Sudjanadi. Jakarta: CV Yasaguna

pendapatannya rendah dengan cara memperkecil pengeluaran pangan.

DAFTAR PUSTAKA Anwar. A F. F. Kasryno S Ibrahim dan B Sachtiar. 1981 Studi Kebijaksanaan Nilai Tukar Kcmoditi Pertanian. Laporan Penelitian. Kerjasama Pusat Penelitian Agroekonomi dengan

Republik Indonesia. 1996. UndangUndang No. 7 Tentang Pangan. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia, 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tentang Ketahanan


ISSN 1978-0168


Pangan. Negara. Rodjak,

Jakarta:

Sekretaris

Abdul. 2006. Manajemen Usahatani. Bandung: Pustaka Giratuna.

Rossalinda, Oca. 2006. Ketahanan Rumah Tangga Peserta Program Ketahanan Pangan dan Soekartawi, 2001, Agribisnis, Teori dan Aplikasinya, Cetakan ke-6, PT. Grafindo Persada, Jakarta. Soekartawi, 2004. IlmuUsahatani. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Sukiyono, Ketut., Indra Cahyaninata dan Sriyoto. 2008. “Status Wanita Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Dan Petani Padi Dikabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu”. Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 26, No. 2, Oktober, P: 191207.


PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka Volume 6 No 4 Mei-Agustus 2015

Recommend Documents