PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS

Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka Volume 8 No 3 September- Desember 2014

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAYANG ADIL DAN LAYAK (DUE PROCESS MODEL) (Sebuah Telaah Sosiologi Hukum)1

Oleh: Otto Restu Fadjar, SH., MH Abstrak Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak,Peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Untuk mewujudkan tujuan peradilan pidana tersebut, dalam hal ini Sistem Peradilan Pidana, telah mengetengahkan due process model,seperti yang telah di perkenalkan oleh Herbert L Packer. Yaitu model yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktek model ini banyak menimbulkan permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. pemeriksaan umumnya berlangsung lama, berbelit-belit, penuh keberpihakan, rumit dan tidak sederhana seperti yang disebutkan dalam aturan normatifn / formalnya (KUHAP). Dari permasalah inilah maka dilakukanlah Penulisan terhadap hal ini. Penulisan ini, menggunakan Penulisan hukum yang sosiologis (empiris), dan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Empirik, yaitu hukum dipandang sebagi gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Objek Penulisan ini adalah, Perilaku aparatur peradilan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pemilihan informannya dalam Penulisan ini, dilakukan secara Purposive dan yang menjadi sumber datanya adalah kata kata dan tindakan para aparatur pengadilan

1

Tulisan ini adalah hasil Penulisan penulis terhadap pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Karawang yang tersistematis, terjadwal, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. 1

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


membutuhkan tiga masukan (Input)

Pendahuluan Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak,Peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh

aturan-aturan

ketat

tentang

pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada

proses

pemeriksaan

di

pengadilan1. Kaitannya dengan tujuan peradilan

pidana

ini,

Harry

C

Bredemeire memandang bahwa tugas

adalah : 1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinankemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut. 2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan 3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk penyelesaian konflik2

pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik

dan

kerjasama,

gangguan dalam

hal

terciptanya ini

untuk

mewujudkan tugasnya itu pengadilan

Baik pidana,

dari

tujuan

ataupun

dari

pengadilan.keduanya sekali

peradilan

sangat

hubungannya

Responsibilitas,

tugas erat

dengan

Liabilitas,

dan

Akuntabilitas, Peradilan. dengan ketiga 1

Anthon F Susanto, Wajah Peradilan Kita: Konstruksi sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol sosial Dan Akuntabilitas Peradilan, Refika Aditama. 2004 Bandung hlm:1. Bandingkan dengan tujuan hukum acara pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil atau setidaktidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

hal

ini,

perkara

diharapkan pidana

seyogyanya

memperhatikan: Adanya untuk

pemeriksaan harus

kewajiban

mempertanggungjawabkan

tindakan ataupun keputusannya, Yang melakukan penilaian tersebut adalah institusi sosial politik yang berada di luar peradilan3 2

Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian empiris Terhadap Pengadilan, BP Iblam. 2004 Jakarta hlm: 12-14. 3 Anthon F Susanto Makna Realitas Kontrol Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Dalam 2


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


Untuk

mewujudkan

tujuan

peradilan pidana tersebut, dalam hal ini

Sistem Peradilan Pidana, telah

mengetengahkan dalam

model

pelaksanaannya.

normatif Herbert

L

Packer, telah memperkenalkan dua model peradilan pidana due process model dan crime control model dan pembedaan dua model tersebut sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan stuktural

(sobural)

masyarakat

Amerika Serikat lebih lanjut Packer4 mengemukakan:

Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Unpas,Volume 2 Nomor 2 JuliDesember 2001, hlm 59. selanjutnya dengan mengutip dari Caiden, Anthon F susanto, Menjelaskan bahwa. Responsibilitas biasanya menunjuk pada otoritas bertindak, kebebasan untuk mengambil keputusan, dan kekuasaan untuk mengawasi. Liabilitas, sering diasumsikan sebagai tugas untuk memperbaiki, menggantikan kerugian, membalas jasa. Akibat segala kesalahan atau kemiskinan penilaian atas dampak kebijakan, sedangkan akuntabilitas, adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, memikul tanggungjawab. Memberi perhatian dan tunduk kepada penilaian (Judgement) dari luar. 4 Herbert L Packer The Limit Of The Criminal Sanction, Stanford University Press, Stanford California, 1968, hlm 152-153. yang kemudian dikutip oleh Romli Atmasasmita, dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system): Perspektif eksistensialisme dan Abolisionisme, Putra A. Bardin (Anggota IKAPI), Jakarta, 1996, hlm 18.

“Bahwa suatu pendekatan pragmatis atas pertanyaan mendasar mengenai tujuan baik dari adanya hukum pidana memerlukan penyelidikan secara umum tentang apakah proses pidana merupakan kendali sosial yang memiliki kecepatan tinggi atau rendah dan penyelidikan lanjutan dan bersifat khusus mengenai kemampuannya untuk mengatasi perilaku anti-sosial, bertitik tolak dari kedua persyarat tersebut memerlukan suatu pemahaman, mengenai “Criminal proces” satusatunya cara untuk melaksanakan tugas tersebut di atas adalah dengan mengabstraksi kenyataan dan membangun sebuah model, model yang hendak dibangun adalah (1) yang memilki kegunaan sebagai indeks dari suatu pilihan nilai masa kini tentang bagaimana suatu sistem diimplementasikan; (2) dan sebuah model berbentuk dari usaha untuk membedakan secara tajam hukum dalam buku teks dan mengungkapkan seakurat mungkin apa yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari; (3) sebuah model yang dapat dipergunakan untuk mengenali secara ekplisit pilihan nilai yang melandasi rincian suatu “criminal process”, bentuk model yang cocok untuk mencapai ketiga hal tersebut adalah model atau model-model normatif, adalah The due process model, dan The crime control model Proses

pemeriksaan

perkara

pidana yang tertuang dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana), telah mencerminkan nilainilai yang tertuang dalamdue process model. sebab model ini menawarkan


3

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


prosedural yang ketat, yang didukung

itu, Di ruang sidang kekerasan muncul

oleh sikap batin (penegak hukum)

melalui

untuk menghormati hak-hak warganya.

hakim yang bertanya dengan nada

Namun dalam kenyataanya, formulasi

marah atau membentak tersangka,

aturan model

arogansi kewenangan dan sifat otoriter,

biasanya

yang demikian itu

tidak

memperlihatkan

atau

berbagai

aparat

simbol

keamanan

dengan

hubungan yang signifikan terhadap

persenjataan

komitmen

yaitu

masuknya tersangka ke persidangan.

menyangkut persolan subtantif yang

Di tengah wacana peradilan pidana

sering dikesampingkan, yang pada

yang seperti ini, banyak kritikan yang

akhirnya

dilontarkan.terhadap

dalam

hanya

formal

semata.

praktek,

muncul

prosedur

Akibatnya

lengkap

tertentu,

mengawal

lembaga

dari

peradilan di indonesia, yang telah

demikian

menjurus ke arah caci maki dan

permasalahan

sumpah serapah. hendak diapakan

proses pemeriksaan perkara

peradilan dalam kondisi seperti saat

pidana di pengadilan. pemeriksaan

ini? bukan semata-mata ungkapan

umumnya berlangsung lama, berbelit-

sinis dan pesimis, namun realitas yang

belit, penuh keberpihakan, rumit dan

beralngsung mempertontonkan sebuah

tidak

yang

peradilandagelan, peradilan yang di

disebutkan dalam aturan normatifnya/

dalamnya penuh nuansa formalitas

formalnya

yang

formulasi

model

tersebut,

timbullah

dalam

sederhana

yang

seperti

(KUHAP).

Pemeriksaan

pada

akhirnya

menjadikan

perkara pidana di pengadilan biasanya

peradilan sebagai Super market (jual

menunjukan kepada pelayanan status,

beli keadilan) yang terjadi di ruangan

biasanya memihak status yang lebih

pengadilan.di ruang pengadilan inilah

tinggi atau lebih berbobot materinya,

terdapat semacam simulasi pengadilan

dibandingkan dengan status yang lebih

(Simulationofcourt)5 Dalam wacana

rendah atau kering bobot materinya. dan inilah dinamakan dengan perilaku diskriminatif Selain itu juga, permasalahan yang timbul dari model yang demikian

5

Simulationofcourt, yaitu pengadilan yang berlangsung pada tingkat citraan (Image), yang di dalamnya dicari citraan kebenaran (image oftruth), bukan kebenaran sejati. simulasi pengadilan hanya menghasilkan simulakra keadilan (Simulacraofjustice), yaitu keadilan yang ditampilkan dalam 4


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


hukum

seperti

ini, Yasraf Amir

6

Piliang mengatakan Wacana hukum dalam hal ini, menciptakan semacam realitas hukum yang melampui (post-justice), yaitu sebuah dunia hukum, yang di dalamnya pengadilan (court) dan keadilan (justice) hidup dalam wujud simulakra, di dalam wujud topeng-topeng

6

wujud citraan yang terdistrosi, menyimpang, terdeviasi, bahkan terputus, dari kebenaran yang sesungguhnya. dalam simulasi hukum, pemeriksaan, penyidik, penyelidikan, pengadilan, penjatuhan Vonis, berlangsung dalam mekanisme seolah-oleh (asif), dalam wujud citraan kamuflase, sebagai cara untuk menutupi realitas sesungguhnya. dalam wacana simulationofcourt, di mana pengadilan, misalnya memang menghadirkan tersangka yang faktual, jaksa yang faktual, saksi yang faktual, di sebuah geduang pengadilan yang faktual. akan tetapi semua yang hadir itu belum tentu nyata. di sini, perbedaan antar fakta (fact) dan yang nyata (Real), harus ditegaskan kembali. Dalam hal ini Fakta Hukum adalah orang, benda, bangunan, saksi, atau barang bukti, yang hadir secara fisik (Fresence), yang bisa dipoto, divideokan, atau difilmkan, menjadi sebuah image dalam sebuah media. Realitas Hukum, adalah apa yang sesungguhnya terjadi di balik fakta dan image tersebut. singkatnya fakta hukum tidak selalu merupakan realitas hukum, disebabkan fakta tersebut secara semiotik dapat merupakan tanda palsu, tanda menipu, tanda dusta, ketika tanda-tanda ini diterapkan dalam dunia hukum, maka hukum dikuasai oleh image. Lihat dalam Yasraf Amir Piliang, Posrealitas: Realitas Kebudayaan, Dalam era Posmetafisika, Jalasutra Yogyakarta, 2004, hlm. 306-dst. Yasraf Amir Piliang, Posrealitas, Ibid, hlm. 298. Simulasi (simulation) adalah proses penciptaan bentuk yang nyata melalui model-model yang tidak mempunyai asalusul, atau referensi realitasnya, sehingga memampukan manusia membuat yang supernatural, ilusi, fantasi, khayali menjadi nampak nyata.

keadilan, di dalam mekanisme seolaholah adil (as if). keadilan keadilan berkembang dalam wujud simulasinya, yang menampilkan citra-citra konkrit, sebagai signifer (pengadilan, terdakwa, saksi, jaksa, hakim), menampakan aksiaksi sosial yang aktual, akan tetapi semua dalam wujud simulasinya Permasalahan dalam Penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut: 1.

2.

3.

Apakah pemeriksaan perkara pidana (di pengadilan negeri karawang) mencerminkan pemeriksaan yang layak dan adil (due process model)? Bagaimana implementasi asas persamaan di muka hukum (equality before the law), sebagai nilai yang melandasi Due process model. Dalam pemeriksaan perkara pidana (di pengadilan negeri karawang)? Kendala apa yang timbul, dan upaya apa yang harus dilakukan dalam pemeriksaan perkara pidana (di pengadilan negeri karawang), kaitannya dengan sistem peradilan pidana yang adil dan layak Dari

permasalahan

di

atas,

Penulisaan ini bertujuan untuk:; 1.

Mengetahui, mengkaji, dan menjelaskan dari sudut pandang sosiologi hukum, apakah pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri karawang, mencerminkan pemeriksaan yang adil dan layak (Due process model). Mengetahui dan menelaah dari sudut pandang sosiologi hukum, tentang implementasi asas


5

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


2.

persamaan di muka hukum (Equality before the law), sebagai nilai yang melandasi Dueprocessmodel. dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri karawang Mengetahui, mengkaji dan mencari pemecahannya dari hambatan yang timbul, dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri karawang, kaitannya dengan sistem peradilan pidana yang adil dan layak. kerangka

Penulisan

pemikiran

pidana dipandangan sebagai suatu sistem yang mempunyai masukan dan keluaran dalam arus perkara

mulai

dari pembentukan UU pidana, sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan. karena setiap interaksi baik yang dilakukan

antara

individu

dengan

masyarakat maupun dengan negara selalu memerlukan sistem yang dapat

dalam

mengatur agar terselenggaranya tanpa

ini, penulis menggunakan

distorsi. Pendekatan sistem dalam

adalah

dunia ilmu pengetahuan8 bukanlah

Teorisistem7dalam hal ini peradilan

pendekatan yang baru, bahkan sejak

teori

utamanya

masa kejayaan romawi telah memakai 7

Pemikiran secara sistem (system thinking) pada hakekatnya berarti pemikiran dengan bantuan sistem dengan pendekatan sistem. Sasaran utama pemikiran sistem adalah membalikan subdivisi ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang menjadi disiplin–disiplin yang sangat terspesialisasi menjadi sebuah sintesa interdisipliner pengetahuan ilmiah yang ada. Pemikiran dengan bantuan teori sistem mengandung ciri-ciri seperti yang telah disebutkan oleh Joseph A. Litterer, (a) Adanya antara hubungan interdispliner objek-objek, sifatsifat dan kejadian-kejadian artinya setiap sistem harus mengikuti elemen yang ada pada sistem yang bersangkutan, (b) Holism, artinya pendekatan sistem bukanlah pendekatan secara analitikal, di mana keseluruhannya diurai dalam bagian-bagian dan kemudian elemen yang telah diurai dipelajari secara terpisah, sistem lebih merupakan sebuah pendekatan tipe gestalt di mana kita berupaya memandang keseluruhan dengan semua bagian-bagian yang berinteraksi dan independent dalam interakasi, sistem dalam hal ini sebuah kesatuan yang tidak terbagikan, (c) Mencapai tujuan, (d) adanya masukan dan keluaran, (e)

pendekatan menjelaskan

secara

sistem

esensi

untuk suatu

Tranformasi, sistem berarti sebagai pengubah input menjadi output, maksudnya apa yang diterima sistem tersebut dimodifikasi oleh sistem tersebut dengan cara sedemikian rupa.bentuk keluarannya sangat berbeda dengan bentuk masukannya, (f) Entropi, adalah sistem dalam keadaan tertutup, di mana sebuah elemen berada dalam kekacauan maksimum (sistem dalam keadaan Chaos). Selanjutnya lihat dalam Karhi Nisjhar & Winardi, Teori Sistem Dan Pendekatan sistem Dalam Bidang Manajemen, CV. Mandar Maju, Bandung 1997, hlm 25-35. secara umum dapat dikatakan bahwa sistem dapat menunjukan kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur . 8 Lili Rasdjidi Hukum Sebagai Suatu Sistem Remadja Rosda karya, Bandung, 1994 hlm 35. 6


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


negara.Dikatakan bukan merupakan

sistem yang terdapat dalam peradilan

suatu hal yang baru, karena sejarah

pidana, diamati (di observasi) dengan

teori

sejarah

menitik

beratkan

penjelajahan intelektualitas manusia

aparatur

peradilan

dalam menemukan cara yang paling

pemeriksaan

tepat

berlangsung. kedua teori ini (teori

sistem

untuk

merupakan

mempelajari

suatu

perilaku

dalam

poroses

perkara

sistem

entitiy or sytem)

appliedteori untuk meneliti bekerjanya

kemudian

kerangka

di

aksi),

masyarakat.

sebagai

hal

ini

ini

digunakan karena teori ini relaven

menurunkan dari Grandtheory (teori

untuk meneliti efektivitas hukum ketiga

dasar)

kepada

kerangka pemikiran tersebut dipakai

TeoriAksi (action theory) .di mana

dalam penulisan Hukum ini, selain

sistem

pemikiran

hukum

teori

pidana

kesatuan yang kompleks (Complex

Berangkat dari teori sistem ini,

dan

kepada

tersebut, 9

kerangka 9

Teori Aksi diperkenalkan oleh Max Weber, dengan “tindakan yang penuh arti”dari individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Talcott Parsons. Menurut teori aksi, perilaku adalah hasil suatu keputusan subjektif dari pelaku atau aktor. Maka tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai kelakukan biologis, melainkan sebagai kelakukan yang bermakna. Oleh karena itu parsons lebih suka memakai istilah “Action” dari pada ”behavior”.Action, menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreativitas, dan proses penghayatan individu, sedangkan Behavior, secara tidak langsung menyatakan kesesuaian secara mekanik antara perilaku (respons) dengan rangsangan dari luar (stimulus). Parsons mengemukakan karakterisitik tindakan sosial (socialaction ) sebagai berikut: (a) Adanya individu sebagai aktor, (b) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan, (c) Aktor memilih alternatif cara, alat, dan teknik untuk mencapai tujuan. (d) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisikondisi situasional yang membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan.

pemikiran

dari

dueprocessmodel. Dari kerangka pikir ini, penulis mencoba untuk meneliti antara ideal model)

hukum

dengan

(due process

realitas

hukum

(Tindakan, perilaku manusia di ruang sidang) penulisan

ini

merupakan

Penulisan hukum empiris (Penulisan Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu, misalnya kelamin dan tradisi. (e) Aktor berada di bawa kendala nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Misalnya kendala kebudayaan. Lihat dalam George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Terjemahan), PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 45-49. 7


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


hukum

yang

menggunakan Empirik, sebagi

sosiologi),

dengan

digunakan dalam metode pendekatan

pendekatan

Yuridis-

ini adalah, catatan-catatan pribadi,

dipandang

dokumen, dan poto atau gambar.

yaitu gejala

hukum

masyarakat,

sebagai

Penulisan ini mempunyai objek pada,

institusi sosial atau perilaku yang

Perilaku

mempola.

Kualitatif

Sistem peradilan pidana, terutama pada

digunakan dalam skripsi ini10, Penulis

proses pemeriksaan perkara pidana di

dalam

Penulisan

hal

peradilan

dalam

berusaha

untuk

sidang pengadilan. yang tertuang dalam

(mengobservasi)

secara

Kitab Undang-Undang Hukum Acara

berjarak, selama proses pemeriksaan

Pidana (KUHAP) UU NO.8 Tahun

perkara pidana berlangsung, penulis

1981

mengamati

ini

aparatur

dalam hal ini mengikuti jalannya persidangan yang sedang berlangsung (bukan

ikut

(Verstehen),

tapi

menceburkan

diri

Penulis

sini

di

sebagai pengamat (penonton). alat yang 10

Bogdan & Taylor (1975:5) mendefenisikan metodologi Kualitatif, adalah sebagai prosedur Penulisan yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. menurut mereka, pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam Variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. sejalan dengan defenisi tersebut, Kirk & Miller, mendefenisikan bahwa Penulisan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara pundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahnya. Lihat Lexy J. Meleong, Metodologi Penulisan Kualitatif, Rosda Karya Bandung, 2004. hlm 3.

Pemilihan informasinya dalam Penulisan

ini,

dilakukan

secara

11

Purposive , yaitu terhadap mereka

11

Purposive Sampling, atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara pengambilan subjek di dasarkan pada tujuan tertentu. teknik ini dipilih dalam Penulisan ini, karena keterbatasan waktu, tenaga , dan biaya. Lihat dalam Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penulisan Hukum Dan Jurimetri,Op cit hlm. 51. demikian pula dapat dilihat dari bukunya Maria S.W. Sumarjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penulisan, Sebuah Panduan Dasar,Gramedia Jakarta, 1996, hlm 31-32. Bahwa pemilihan informasi atau situasi sosial tertentu, dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposive (Bukan secara acak), yaitu atas dasar apa yang kita ketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen yang ada. Sama halnya dengan Amirudin, Pengantar Metode Penulisan Hukum Rajawali Press, Jakaarta. Hlm: 106, Bahwa dalam Purposive Sampling, ada pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat–sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Cara seperti ini menurut Amirudin, kadang8


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


yang terlibat secara langsung dalam

yang dinamakan dengan pengamatan


tidak

sidang pengadilan (Misalanya: Hakim,

observation

Jaksa,

lapangan dan penggunaan dokumen,

Pengacara,

melalui

merekalah

dan

Terdakwa), data

terlibat

(Non-participation

)13,

melalui

catatan

yang

ditambah wawancara mendalam secara

diperlukan dalam Penulisan ini akan

informal dan tak terstuktur, sehingga

diperoleh. Menurut

informasi atau data akan lebih banyak

John Lofland &

Lyn H. Lofland, bahwa sumber data

diperoleh

utama

dalam

demikian

adalah

Kata-kata

Penulisan

kualitatif

karena

dalam

responden

kontek biasanya

dan

Tindakan,

memberikan penjelasan apa adanya,

data

tambahan

tidak direkayasa dan tidak ditutup-tupi.

seperti dokumen dan lain-lain12. dalam

Pengolahan dan analisis data pada

Penulisan ini, sumber data yang utama

dasarnya tergantung pada jenis datanya,

adalah

dan

bagi Penulisan hukum normatif yang

peristiwa yang terjadi selama Penulis

hanya mengenal data sekunder saja,

melakukan

proses

yang terdiri dari bahan hukum primer,

pemeriksaan perkara pidana di sidang

bahan hukum sekunder dan bahan

pengadilan negeri karawang,

yang

hukum tersier, maka dalam mengolah

kemudian Penulis memadukan dengan

dan menganalisis data tidak bisa lepas

sumber lainnya sebagai data tambahan

dari

selebihnya

adalah

kata-kata,

kontak

perilaku,

dalam

berbagai

penafsiran

hukum

yang Penulis peroleh dari sumber 13

tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Penulisan ini menggunakan alat pengumpulan data melalui pengamatan,

12

kadang sama dengan quota sampling, bedanya cara Purposive Sampling, lebih banyak memusatkan perhatian pada ciriciri atau sifat-sifat yang hendak masuk dalam sampel yang dipilih. Penulis menggunakan cara seperti ini, karena lebih mudah, dan dapat meminimalkan biaya. Lihat Lexy J. Meleong, Metodologi Penulisan Kualitatif, Op cit, hlm 112.

Dengan menggunakan pengamatan, dapat memperoleh beberapa keuntungan. diantaranya Pertama:Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, Kedua: pengamatan juga memungkinkan untuk melihat, mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya; Ketiga: Pengamatan memungkinkan Penulis untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahun proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat: pengamatan dapat memungkinkan Penulis untuk bisa memahami situasi yang sangat rumit. Selanjutnya lihat dalam, Lexy J. Meleong, Metode Penulisan Kualitatif, Ibid, hlm 125-126. 9


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


dan total menyeluruh dalam arti tak

Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya; Keempat, analisis indukif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dan terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara ekspilisit sebagai bagian dari stuktur analitik Pengolahan data yang

mengenal pemilahan-pemilahan gejala

dilakukan oleh Penulis dalam hal ini

secara konseptual ke dalam aspek-

adalah dengan menggunakan Editing

aspek yang ekslusif. yang kita kenal

sebagai proses awal dari pengolahan

dengan

data.

Sedangkan pada Penulisan sosiologis, atau Penulisan kualitatif, analisi data dan pengolahan data mengikuti caracara yang ada dalam ilmu sosial. dalam hal ini metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuitis sifatnya, namun mendalam (indefth),

sebutan

variabel,

dalam

editing

merupakan

proses

hubungan ini, metode kualitatif juga

Penulisan kembali terhadap catatan,

dikembangkan

berkas-berkas,

gejala-gejala

untuk

informasi

yang

masyarakat

dikumpulkan oleh para pencari data.

seperti yang dipersepsi oleh warga

lazimnya editing ini dilakukan terhadap

masyarakat14

kuesioner,

Penulisan Penulisan

kehidupan

mengungkap

dengan

hukum

demikian

sosiologis,

Melalui

editing

catatan

lapangan.

diharapkan

dapat

menggunakan

meningkatkan mutu kehandalan data

analisis data secara induktif. Lexy J.

yang hendak dianalisis. Dalam hal ini,

Meleong15 dalam hal ini mengatakan:

penulis

Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan, pertama, Proses induktif ini lebih menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data; kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan Penulis-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel;

Hermeneutika16(penafsiran)

14

kualitatif

atau

atau

Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, Dan Pilihan Masalahnya, Elsam-Huma, Jakarta. hlm 168. 15 Lexy J. Meleong, Metode Penulisan Kualitatif, Op cit, Hlm 5.

16

menggunakan sebagai

Hermeneutika, adalah merupakan padanan kata Hermeneutic (tanpa „S‟) dan Hermeneutics (Dengan hurup„S‟) Term pertama dimaksudkan sebuah bentuk Adjektive (kata sifat) apabila diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dapat berarti Ketafsiran adalah menunjukan kepada “Keadaan” atau sifat yang terdapat dalam satu penafsiran. Sementara Term ke dua adalah kata benda , yang mengandung arti (a) ilmu penafsiran, (a) Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung 10


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


analisis data, dari gejala yang diamati

Dari

proses

pemeriksaan

selama proses pemeriksaan perkara

perkara pidana berdasarkan Undang-

pidana

undang No 8 Tahun 1981, tahap

di

sidang

pengadilan

berlangsung.

alasan

mengapa

pemeriksaan

yang

terakhir

adalah

Hermeneutika digunakan sebagai alat

pemeriksaan

di

muka

sidang

analisis data dalam Penulisan ini,

pengadilan. Secara substansial normatif

karena betapa salah orang menganggap

pemeriksaan di muka sidang ini, telah

perjalanan hukum itu sebagai sesuatu

dijelaskan dalam setiap Pasalnya yaitu

yang mulus dan lurus, seolah-olah

dari Pasal 145-232 (KUHAPidana)

hanya ada satu jalan menuju hukum.

Dalam hal ini, penulis tidak membahas

Bertentangan dengan anggapan yang

pemeriksaan perkara pidana

sedikit

yuridis-normatif. Akan tetapi penulis

banyak eksak dan matematis

secara

demikian itu, sesungguhnya perjalanan

memandang,

hukum penuh dengan lika-liku yang

menelaahnya

tidak bisa dipolakan secara absolut-

Sosiologi hukum

eksak

apakah pemeriksaan perkara pidana di

secara

dan

sosiologis.

tidaklah menilai

sidang pengadilan karawang itu baik

Pembahasan

atau tidak, sesuai atau tidak dengan

Pemeriksaan Perkara Pidana (di PNKarawang) Kaitannya Dengan Konsep process model

mengkaji,

Due

peraturan

Akan

tetapi

sosiologi hukum dalam hal ini berusaha untuk menjelaskan, menguraikan baik itu

dalam kata-kata dan ungkapan penulis, (c) penafsiran secara khusus atas teks atau kitab suci. Menurut Arief Sidharta, Filsafat Hermeneutika adalah filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan yang menganalisis syaratsyarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan termasuk peristiwa mengerti atau interpretasi. Lihat dalam Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks, UUI-Press, Yogyakarta, 2005. hlm xi-19.

dasarnya.

yang sesuai

dengan

KUHAP,

maupun yang tidak sesuai dengan KUHAP. Tahap

pemeriksaan

perkara

pidana dalam persidangan ini, adalah merupakan

pemahaman

yang

berlangsung terus menerus. Dari mulai panggilan terhadap terdakwa untuk datang dimuka persidangan, penentuan hari sidang oleh hakim, pembacaan


11

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


surat dakwaan oleh jaksa penuntut

interaksi yang terjadi ini, atau dari tatap

umum, sampai kepada putusan hakim.

muka antara para pihak di persidangan

Merupakan

proses

dan

ini, mungkin saja penafsiran dari gejala

Penafsiran

terhadap

simbol-simbol

yang di amati tidaklah mendapat

tertentu, yang dihadirkan pada proses

jawaban yang pasti atau mungkin

persidangan tersebut.

terdapat kesalahan dalam menafsirkan

bentukan

Pemahaman terhadap hal di atas adalah merupakan bagian yang penting

gejala

yang

ditunjuk

dari

proses

interaksi tatap muka tersebut.

dalam Penulisan kualitatif ini. Secara

Walapun demikian, interaksi

normatif mungkin akan dipahaminya

dalam

secara baik dan wajar karena aturannya

ditafsirkan, sebagai

mengharuskan

tingkah laku manusia (perilaku) dalam

menjadi

seperti

lain

itu,

tetapi

apabila

kita

persidangan

mewujudkan

tersebut

dapat

ekspresi dari

maksudnya.

Manusia

memahaminya dari sesuatu yang telah

melangsungkan tingkah laku, dapat

nyata.

dimengerti maksudnya, karena suatu

Dengan

optik

sosiologis

semuanya akan bisa dibuka, dijelaskan,

tingkah

dielaborasi

maksudnya.Berger

dengan

menggunakan

laku

dan

jelas

Luckman18

dalam


komentarnya, dari kesalahan dalam

pengadilan itu, terdapat juga interaksi

menjalankan gejala yang diamati.

atau hubungan lebih dari satu pihak.

“Memang saya mungkin saja menyalah tafsirkan beberapa diantara gejalagejala itu. Mungkin saja saya berpikir bahwa orang lain itu sedang tersenyum padahal sebenarnya ia sedang menyeringai. Namun demikian, tak ada bentuk hubungan sosial lain yang bisa memproduksi kekayaan akan gejala subjektivitas yang menampakan diri dalam situasi tatap muka. Hanya

pihak-pihak

persidangan, pengacara 17

baik atau

yang

hadir

jaksa, terdakwa17

di

hakim, dari

Interaksi individu (Pengacara, Jaksa, Hakim, dan Terdakwa) di pengadilan, bagi pemahaman defenisi sosial, bahwa mereka saling menerjemahkan dan saling mendefenisiskan tindakannya tersebut. Bukan hanya reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain, tanggapan individu tersebut, mungkin tidak akan dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang

18

ini

begitu

bahasa yang lebih komunikatif. Dari

Dari

hal

sering

memberikan

lain itu. Lihat George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Press, Jakarta, 2004. hlm 52. Berger dan Luckma, Tafsir Sosial atas Kenyataan: sebuah risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm 41 12


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


disinilah subjektivitas orang lain itu benar-benar dekat. Segala bentuk hubungan lain dengan orang lain adalah jauh dalam berbagai kadarnya. Pemahaman pemeriksaaan

terhadap di

sini

bukan

didasarkan kepada peraturan dasarnya (KUHAPidana),

tetapi

lebih

menekankan terhadap realitas yang sebenarnya.

Jadi

penggunaan

hermeneutika dalam hal ini adalah berangkat dari kenyataan sosial yang ada di pengadilan negeri karawang, dan bukan memulainya dari peraturan perundang-undangan19

Sebagaimana

pengamatan penulis di pengadilan negeri karawang, pemeriksaan perkara pidana telah merujuk kepada KUHAP sebagai aturan dasarnya. Dari mulai kewenangan

pengadilan

untuk

mengadilinya, pemanggilan terhadap terdakwa,

sampai

keputusan

hakim.semuanya berdasarkan KUHAP. Apa yang menjadi tujuan dari pengaturan

tentang

ini,

secara

eksplisit

tidaklah

ditemukan dalam KUHAP itu sendiri. Namun apabila kita meneliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunya KUHAP ini jelas bahwa

secara

singkat

KUHAP

memiliki lima tujuan sebagai berikut: Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa) Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan pancasila dan Undangundang dasar 1945.

Untuk

memberikan

tata

penyusunan Undang-undang Hukum acara Pidana yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan di atas, maka KUHAP menetapkan kesepuluh asas, yang dapat dibagi menjadi dua asas.Pertama asas yang menyangkut keluhuran harkat dan martabat manusia (HAM), dan yang kedua adalah asas yang menyangkut peradilan.

pemeriksaan

perkara pidana berdasarkan KUHAP

Dari realitas yang nampak di PN Karawang, sangat jelas sekali

19

Hermeneutika hukum dalam hal ini menganjurkan agar para pengkaji hukum supaya menggali dan meneliti makna– makna hukum dari persfektif para pengguna dan atau para pencari keadilan. Lihat dalam Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum:Paradigma, Metoda, Dan Dinamika Masalahnya, Op cit, hlm 104.

terdapatnya

perbedaan

status

dari

terdakwa. Biasanya pemeriksaan di pengadilan,

menunjukan

kepada

pelayanan status yang lebih tinggi kedudukannya dari pada yang lainnya,


13

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


atau yang lebih berbobot materinya,

sangat jelas sewaktu akan memeriksa

pelayanan status ini sangat berbau

perkara

feodalisme dan secara tidak langsung

dilakukan

oleh

ikut menciptakan kelas atau kasta

masta.

Hakim

dalam peradilan pidana. Perilaku yang

menyidangkan perkara ini tidak mau di

demikian merupakan

perilaku yang

ruang sidang I (satu), padahal ruang

diskriminatif dan akhirnya melahirkan

sidang ini kosong, dengan sangat

perlakuan berbeda terhadap segmen

mendesak perkara ini akhirnya digelar

masyarakat tertentu.

di ruang sidang 1 (satu), akan tetapi

Terdapatnya kelas atau kasta di

pidana

pada saat

penipuan terdakwa

yang bernama

yang

akan

Jaksa akan membacakan

PN-Karawang ini, sangat terlihat jelas

surat dakwaan, kemudian persidangan

dalam pemeriksaan perkara pidana.

dipindahkan keruang II (dua). Karena

Dari mulai pemilihan ruang sidang,

sidang di ruang II (dua) telah selesai.

hakim yang akan mengadili sampai

Selain adanya kasta atau kelas

perlakuan terhadap terdakwa, sangat

ruang

menunjukan

terdakwa yang satu dengan yang

sikap

diskriminatif.

sidang,

perlakuan

Kaitannya dengan ini, Marx telah

lainnya

menjadi pusat dari kajiana ini, karena

pejabat yang menjadi terdakwa dan

menurut Marx sistem kelas berarti

orang

menunjuk pada suatu pola stratifikasi

keberpihakan terhadap yang lebih

tertentu yang dapat dibedakan dari pola

tinggi kedudukannya. Hal ini dapat

lainnya. Sesuai dengan pengamatan

digambarkan

penulis, di ruang sidang 1 (satu) PN-

perkara pemalsuan Izazah, sebagai

Karawang biasanya dipakai dalam

terdakwa adalah H.Abubakar, dengan

pemeriksaan perkara pidana yang lebih

pemeriksaan

berbobot

penipuan, penggelapan yang dilakukan

materinya,

salah

satunya

sangatlah

terhadap

berbeda,

biasa.Sangatlah

antara

penuh

Antara pemeriksaan

perkara

pencurian,

perkara. Selain itu juga ruang sidang 1

oleh orang-orang biasa.

Sangatlah

(satu) ini sangatlah berbeda dengan

jelas sekali dalam pemeriksaan perkara

ruang sidang II (dua), apalagi dengan

pidana ini, di mana pemeriksaan ini

ruang sidang III (tiga). Perilaku hakim

lebih

yang memilih ruang persidangan ini

memperlihatkan status

mementingkan


dan

yang lebih 14

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


tinggi. Percepatan pemeriksaan, dari

(replik),

mulai pembacaan surat dakwaan oleh

penasehat

Jaksa, pemeriksaan saksi yang hanya

banding,

cukup dengan 5 menit satu orang

hanya dialami oleh mereka yang

saksi, tidak didampingi oleh penasehat

statusnya lebih tinggi.

hukum,

dalam pemeriksaan perkara pidana

biasanya

dialami

oleh

jawaban

terdakwa

hukumnya sampai

(duplik),

kasasi,

biasanya

Akan tetapi

statusnya yang lebih rendah, mereka

yang

yang

materinya sudah menjadi makanan

menjadi

biasa.

terdakwanya

Sementara

penasehat

orang

didampingi oleh

hukum,

lamanya

materinya

atau

masyarakat

tidak

kecil.

berbobot,

Pemeriksaanya

dilakukan secara cepat, tanpa hati-hati,

pemeriksaan, bahkan satu orang saksi

rangkaian

yang

waktu

pidanapun hanya sampai requisitoir,

sampai 60 menit, biasanya dinikmati

mereka tidak mendapatkan pembelaan,

oleh yang statusnya lebih tinggi.

apalagi sampai banding.

diperiksa

memakan

Dalam pemeriksaan yang lebih

dalam

yang

tinggi pemeriksaan dilakukan secara

hukum

hati-hati, dari pemanggilan terhadap

penyidikan.

persidangan

oleh

jaksa

penuntut

acara

Bahkan

banyak sekali dari pemeriksaan ini

berbobot materinya, statusnya lebih

terdakwa untuk dihadapkan di didepan

hukum

tidak

mendapatkan

sejak

dari

bantuan mulainya

Terhadap materinya yang kecil (misalnya

pencurian,

penganiyaan,

umum, pembacaan surat dakwaan,

dll), yang biasanya dilakukan

sampai

masyarakat

terjadinya

eksepsi,

itu

kecil.

oleh

Pemeriksaan

semuanya dilakukan tanpa adanya

biasanya mengalami percepatan, dari

kekuarangan satu apapun. Semuanya

mulai pemanggilan terdakwa untuk

berangkai

dihadapakan

sesuai

dengan

tahapan

kemuka

persidangan,

dalam hukum acara pidana. Rangkaian

jaksa penuntut umum sangat keras

dari mulai pemeriksaan terdakwa,

sekali memanggil terdakwa padahal

pemeriksaan

terdakwanya

barang tuntutan

bukti,

saksi,

pemeriksaan

pemeriksaan

(requisitoir),

ahli,

disampingnya.

sedang Kata-kata

duduk bentakan

pembelaan

bukan saja diucapkan oleh jaksa dalam

(pledoi), jawaban penuntut umum

pemanggilan terhadap terdakwa, akan


15

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


tetapi juga hakim bertanya dengan

akan

nada yang sedikit marah, selain jaksa

terbaik setelah keluar dari sistem

mengeluarkan

tersebut.

kata-kata

yang

membentak, ia pun dalam membaca

mendapatkan

sesuatu

yang

Dari uraian di atas, sangat

surat dakwaan sangat terlihat cepat,

terlihat

terburu-buru,

dalam pemeriksaan perkara pidana di

pembacaan

surat

sekali

sikap

diskriminatif

dakwaan hanya cukup dengan waktu

PN-Karawang,

3-4

tengah-tengah

itutidaklah

waktu

jaksa

norma (Undang-undang), namun bisa

membacakan surat dakwaan secara

dipahami dengan melihat perilaku dan

cepat, hakim tidak mendengarkannya

tindakan aparatur melalui konteks

bahkan ada hakim yang keluar dari

(relasi

persidangan,

yang

pemeriksaan. Pemeriksaan di PN-

memainkan HP (Hand phone), ada

Karawang, berlangsunglah interaksi

hakim yang tiduran, ada hakim yang

antar berbagai pihak baik Hakim,

minum,

perilaku-

jaksa, pengacara, ataupun terdakwa,

perilaku yang tidak memperhatikan

yang terus menerus, melalu tatap

jalannya persidangan ini. Selain itu

muka.

juga hakim bertanya baik kepada

sangatlah dipenuhi bayak kepentingan

terdakwa ataupun saksi, dengan hanya

dan dominasi kelas (kekuasaan dan

sedikit

digunakan.

kekuatan), dalam hal ini yang kuatlah

pertanyaan-pertanyaan

yang akan menguasi ruang pengadilan,

menit,

persidangan,

di pada

ada

banyak

waktu

Sementara

hakim

sekali

yang

hakim tersebut memerlukan penjelasan yang akurat dan memuaskan, akan

sikap

terlihat

dan

Dari

dalam

interaksi)

interaksi

seperti tataran

tahapan

tersebut,

yang akan memenangkan perkara. Dari

adanya

kelas

dalam

tetapi terdakwa atu saksi hanya dapat

pengadilan, dapat ditafsirkan bahwa

menjawab “ya”.

lembaga tersebut berhadapan dengan

Padahal

lihat,

para pengguna jasa pengadilan yang

perhatikan mereka (baik yang kecil

mempunyai kemampuan dan kekuatan

ataupun

ke

politik dan ekonominya yang tentunya

pengadilan sama-sama membutuhkan

berbeda. Walaupun dari segi kekuatan

keadilan. Dengan harapan mereka

atau kekuasaan berbeda, di lihat dari

yang

kalau

besar)

kita

datang


16

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


penjelasan yang memuaskan mengapa

pendapatnya Adi Andjono20 (Ketika menjabat ketua muda Mahkam agung), beliau mengemukakan sesuai dengan kondisi peradilan yang demikian itu. “Hakim di Indonesia masih menampakan keberpihakan pada yang kuat dan berkemampuan, baik yang memutuskan perkara perdata maupun perkara pidana Pendapat dari Adi ini, akan

paham liberal ini tidak memperhatikan

lebih jelas maknanya apabila kita

kenyataan yanag berbeda tersebut,

menyimak pendapat yang dikemuakan

secara sosiologis keadilan sudah dapat

oleh

diberikan

mengatakan :

perspektif

normatif

pengadilan

sebagai sesuatu lembaga yang formal liberal dan netral bahwa pengadilan telah

bertindak

adil.

akan

tetapi

pandangan sosiologis mengatakan lain, bahwa semua itu masih memerlukan

apabila

hukum

tidak

membuat diskriminasi antara orangorang

yang

menggunakan

jasa

pengadilan. Dari perspektif sosiologis perbedaan dalam kemampuan dan kekuatan tersebut menimbulkan keadaan atau akibat yang sifatnya khas, yaitu menyangkut kualitas pelayanan yang bisa diberikan kepada para pencari keadilan. Di pengadilan negeri karawang, banyak para pencari keadilan yang tidak mampu untuk menggunakan jasa pengacara, ada juga yang kemampuannya pas-pasan sehingga ia menggunakan jasa pengacara yang baru saja buka praktek, sehingga pelayanan yang diberikan hanya sekedarnya saja, pengacara mendampingi terdakwa hanya ingin di lihat saja bahwa ia telah melakukan tugasnya. Sementara bagi terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, ia hanya diam duduk sambil menundukan kepalanya, dan pelayananyapun hanya sampai tuntutan dan berakhir oleh putusan, tanpa ada pembelaan apalagi banding atau kasasi, Sejalan dengan

Marc

Galanter21

yang

“Pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktek hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan yang lebih baik. aparatur hukum (polisi dll). Yang harus bekerja dalam suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah (Legal)

Apa yang telah dijelaskan oleh Adi dan Marc, ini Sesuai dengan realitas yang ada di PN-Karawang, dalam hal ini sosiologi hukum tidak menilainya apakah itu mencerminkan pemeriksaan yang adil dan layak, atau tidak. Akan tetapi sosiologi hukum 20

Adi Andjono, yang dikutip oleh Melani, Membenahi Lembaga Peradilan, Al-Mizan, No.114, Juli 2000 hlm 4. 21 Satjipto Rahardjo, Polisi Indonesia Mandiri, Program Pasca Sarjana Kajian ilmu Kepolisian Universitas indonesia Jakarta, Kerjasama dengan yayasan obor Indonesia, September-April 1999 hlm: 22. 17


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


hanya

mengamati

dan

memberi

tumbuh

dan

subur

antara

penjelasan mengapa praktek tersebut

dimungkinkan

sampai terjadi di-PN-karawang, dan

pembuktian yang dianut dalam proses

kemudian menafsirkannya dari realitas

pemeriksaan

yang ada.Nilai-nilai yang tertuang

umunya adalah sistem pembuktian

dalam pemeriksaan yang adil dan

negatif dimana unsur keyakinan hakim

layak, sebenarnya telah tertuang dalam

dalam Pasal 183 KUHAP sangat

peraturan

dominan.

dasarnya

(KUHAP),

karena

lain

perkara

Dalam

sistem

pidana

praktek

pada

di

sebagaimana yang telah disebutkan

persidangan,

sistem

pembuktian

dalam asas-asas hukum acara pidana di

negatif

dengan

kontaminasi

atas.Akan tetapi dalam praktek nilai-

persepsi dan perilaku menonjolkan

nilai itu banyak disimpanginya.

kekuasaan,

Dari

pengamatan

dan

sering

mengakibatkan

penulis

putusan hakim jauh dari kepastian

sewaktu meneliti pemeriksaan perkara

hukum, dan bahkan lebih jauh dari

pidana di PN-karawang,

keadilan

sangat

hukum,

sehingga

dapat

terlihat sekali dengan jelas adanya

dikatakan bahwa putusan hakim telah

pelanggaran HAM, yang antara lain

ada sebelumnya di tangan hakim itu

misalnya,

sendiri bukan tumbuh dari pengalaman

kurangnya

kesempatan

melaksanakan peradilan yang tidak

pemeriksaan

memihak (fair trial), baik karena

pembuktian

faktor

prosedur

internal

maupun

faktor

Memang seperti

yang

itu,

digunakan

sistem adalah dalam

eksternal. Dari faktor internal misalnya

hukum acara khususnya hukum acara

karena terjadinya kolusi, sedangkan

pidana, merupakan ciri penting dari

faktor

adanya

hukum moderen.akan tetapi apakah

politisi

prosedur yang digunakan ini sudah

tertentu dalam kasus yang sedang

benar dan sesuai dengan rasa keadilan

ditangani oleh pengadilan. Menurut

yang dicita-citakan. dalam menyikapi

ekternal

kepentingan

adalah

birokrat

atau

Romli Atmasasmita22 kedua faktor ini

22

Romli Atmasasmita, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum, Binacipta (anggota IKAPI), Jakarta, 1997, hlm 7.


18

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


hal ini, pantaslah untuk menyimak dan merenungi ungkapan dibawah ini

23

peradilan

“Bagaimanapun adilnya suatu putusan hukum, tetapi kalau sang hakim tidak bekerja sesuai dengan prosedur maka putusan yang bagus dan adil itu rawan terhadap gugatan. orang bilang, putusan hakim mengandung cacat hukum .sebaliknya, bagaimanapun “tidak adilnya “suatu putusan, tetapi apabila proses yang ditempuh sudah betul, maka status putusan tersebut lebih aman daripada “putusan yang adil tetapi cacat prosedur

Bila

kita

renungkan

dari

ungkapan di atas, maka telah memberi gambaran terhadap kita, bahwa kita terjebak pada “Prosedurlisme”, maka dapat dikatakan hukum di indonesia baik secara materil maupun secara formal,

terlalu

berpihak

pada

positivisme (discourse), dan hukum Indonesia

menambah

Virus

Dari uraian di atas, dapat disimpulkanHakikat sistem peradilan pidana terpadu sebenarnya cukup baik, untuk

kepentingan instanasional,

mencegah yang

dan

atau

bersifat

sehingga

diharapkan

proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan, namun dalam

masih pidana

ada

proses

yang

berjalan

tersendat-sendat,

egoisme

instanasional, yang masih ketat, dan menyimpangi

dari

masyarakat.

Tahap

rasa

keadilan

pemeriksaan

perkara pidana yang cepat, sederhana, dan biaya murah.Bukan dalam artian percepatan

dalam

pemeriksaan,

ataupun sederhana tanpa didampingi oleh

penasehat

pemeriksaan

hukum,

atau

tanpa

hati-

yang

hati.Dalam hal ini, proses pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan dengan

cepat.Diartikan

untuk

menghindarkan segala rintangan yang bersifat

prosedural,

agar

tercapai

efesiensi kerja mulai dari kegiatan penyidikan.sedangkan

Positivisme.

yaitu

menunjukan

kenyataanya

di

lapangan

pemeriksaan

proses

perkara

sederhana,

pidana

dapat

diartikan

penyelenggaraan peradilan

yang

administrasi

secara

terpadu

agar

pemberkasan perkara dari masingmasing

intansi

yang

berwenang

berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang kerja yang berbelit-belit.

Pemeriksaan

perkara

pidana dengan biaya murah, adalah 23

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm 67.

untuk

menghindarkan

sistem

administrasi perkara dan mekanisme


19

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


bekerjanya

para

petugas,

yang

7 asas persamaan dimuka hukum ini

mengakibatkan beban biaya bagi yang

telah dinyatakan:, Setiap orang diakui

berkepentingan atau masyarakat yang

sebagai

tidak

Undang-undang.,Segala orang berhak

sebanding.Sistem

peradilan

manusia

pribadi

pidana yang cepat, sederhana dan

untuk

biaya

lindungan yang sama dari Undang-

ringan

adalah

mencerminkan

sebenarnya

nilai-nilai

yang

mendapat

terhadap

perlakuan

dan

undang.

terkandung dalam Due process model.

Baik dari undang-undang dasar 1945, maupun Undang-undang dasar

Implementasi Asas Persamaan Di muka Hukum (di PN-Karawang): Merupakan Implementasi Yang Belum Terlaksanakan

Sementara 1950, mengandung makna bahwa

semua

orang

sebagai

pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya dimuka hukum.

Secara

normatif

asas

persamaan di muka hukum (equality before the law) telah tertuang dalam Undang-undang dasar negara republik indonesia ini (UUD 1945), dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa

Segala

warga

negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat ini telah menginsyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dimuka hukum. Sebelum UUD 1945 ini terbentuk, sebelumnyapun Undang-undang

dasar

dalam Sementar

(UUDS) 1950, melaui ketentuan Pasal

Asas persamaan di muka hukum ini, dalam bidang hukum acara pidana, kita dapat ditemukan dalam Undangundang No 8 Tahun 1981.memang asas persamaan dimuka hukum tidak secara

eksplisit

tercantum

dalam

ketentuan KUHAP. Asas ini hanya dicantumkan dalam penjelasan resmi KUHAP, walapun dengan demikian merupakan

bagian

yang

tak

terpisahkan dari kitab undang-undang sendiri.

Asas ini dijabarkan dengan

kalimat “ perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Ditempatkan asas ini dalam bagian hukum acara pidana kita, adalah

merupakan


suatu

arah 20

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


pembaharuan dalam sistem peradilan

dalam praktek, semua sama di depan

pidana indonesia.

hukum,

Dalam pembahasan ini, guna

tetapi siapa dulu yang

menjadi terdakwanya. terhadap asas

menguji bagaimanakah implementasi

persamaan

di

muka

hukum

ini,

asas persamaan dimuka hukum ini

KUHAP telah memberikan

dalam pemeriksaan perkara pidana di

terdakwa atau tersangka, dari mulai

sidang PN-karawang. penulis akan

pasal 50-68.

hak-hak

mengujinya dari hak-hak terdakwa

Dari sekian banyak hak-hak

atau tersangka untuk didampingi oleh

terdakwa, tidak lain tujuan utamanya

penasehat

persamaan

adalah untuk menjamin kepentingan

pengadilan

hak asasi dari tersangka, selain itu juga

hukum,

kedudukan (Hakim)

di

dan

muka

dengan

perlakuan

yang

untuk menjungjung tinggi persamaan

penulis

untuk

seorang (terdakwa) di muka hukum

menguji asas persamaan di muka

(pada saat penyidikan, penuntutan, dan

hukum ini, dihubungkan dengan hak-

pemeriksaan di pengadilan) dngan

hak terdawa untuk didampingi oleh

sangat rapih hak-hak dari terdakwa itu

penasehat hukum dan perlakuan yang

dituangkan

sama atas diri terdakwa di depan

dalam praktek tidak semua orang

pengadilan

di

(terdakwa) mendapatkan hak seperti

lapangan PN-Karawang banyak sekali

yang tertuang dalam aturan dasarnya

terdakwa yang tidak mendapatkan

(KUHAP).

hak-haknya, terdakwa

perhatian sewaktu Penulisan, adalah

selayaknya. Alasan

biasa pejabat sekali

(hakim).

dengan

karena

masyarakat

terdakwa

misalnya,

sangat

perlakuannya

di

Yang

KUHAP,

sangat

bantuan

hukum

tetapi

menjadi

keluarga

masalah

berbeda

penasehat hukum. Walaupun banyak

hadapan

hak-hak lain yang tentunya tidak

pengadilan (hakim).

atau

dinikmati oleh terdakwa, logikanya

Sangat jelas sekali KUHAP menyatakan bahwa

dalam

perlakuan yang

bagaimana mau sama terdakwa di hadapan hukum, apabila salah satu

sama atas diri setiap orang di muka

haknya

hukum dengan tidak

mendapatkan bantuan hukum tidak

mengadakan

pembedaan perlakuan. Akan tetapi

untuk

mendapatkan

ada.


21

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


Selain banyak terdakwa yang

pengadilan memeriksa, mengadili, dan

tidak mendapatkan bantuan hukum,

memutus dengan sekurang-kurangnya

perlakuan

3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-

hakim,

menyakitkan

jaksa

sangat

terdakwa.

Dengan

undang menentukan lain

perkataan hakim yang membentak

Dari uraian di atas, kita dapat

terhadap terdakwa, dengan sedikit

melihat bagaimana implementasi asas

marah,

memanggil

persamaan dimuka hukum itu, ternyata

terdakwa dengan bentakan, pertanyaan

sekilas implementasi itu masih belum

yang dilontarkan cukup keras, dengan

pasti, dan masih tergantung kepada

hanya menggunakan waktu sekitar 5

siapa dulu terdakwanya. Salah satu

menit dalam satu pertanyaan.Tentunya

perwujudan

terdakwa tidak mendapatkan haknya

dimuka hukum, adalah setiap terdakwa

untuk memberikan keterangan secara

wajib

bebas. Akan tetapi dalam pemeriksaan

hukum,

perkara

mampu pejabat yang berwenang wajib

jaksa

yang

yang

lebih

berbobot

dari

asas

didampingi kalaupun

persamaan

oleh

penasehat

terdakwa

materinya, hakimpun sangat hati-hati

menunjuk

baik dalam bertanya ataupun dalam

terdakwa. Apabila kita kaji secara

membacakan keputusannya.

kritis, kelemahan-kelemahan tentang

Selain hal-hal di atas yang terjadi

di

PN-Karawang,

yang

penasehat

tidak

hukum

bagi

penyelenggaraan bantuan hukum ini tidak ada peraturan preventifnya dalam

hubungannya dengan asas persamaan

KUHAP.dari

di muka hukum, banyak terdakwa

kemungkinan tersangka dan terdakwa

(dari masyarakat kecil) yang tidak

akan menjadi korban penyalahgunaan

mendapatkan pemeriksaan selayaknya.

hukum oleh penasehat hukum. Selain

Terdakwa di periksa hanya dengan dua

itu juga perkembangan memasang

orang hakim, selain tidak didampingi

tarip

oleh

melewati

penasehat

diperiksa

dengan

hukum,

bahkan

hakim

tunggal.

jasa

hal

yang

kemanusiaan24dengan

ini

besar

berlebihan

dan

batas-batas tidak

adanya

Padahal telah jelas dalam Undangundang No 4 Tahun 2004, Pasal 17 Ayat (1) dinyatakan bahwa : bahwa

24

Bambang Poernomo, OrientasiHukumAcaraPidanaIndonesia, Amaaarta Buku, 1984. Hlm 180. Memang 22


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


kurangnya

pengawasan

dan

pelaksanaan

norma-norma

yang

terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasehat hukum. Dari hal di atas, maka penulis

disebabkan tidak adanya umpan balik

mengambil masalah hak dari terdakwa

yang cukup dalam sistem perundang-

untuk

undangan

yang

hukum, yang dihubungkan dengan

menyebabkan

hukum

peraturan

prevepentifnya,

bekerja

sesuai

atau

sah,iniakan tidak

oleh

penasehat

asas persamaan di muka hukum. Yang

konteks

tujuannya adalah untuk

adanya

apakah peraturan dasarnya (KUHAP)

keefektifan hukum. Hal ini tentunya

yang tidak jelas, ataukan pejabatnya

ini

perbedaan

(praktisi pengadilan) yang tidak mau

terdakwa dimuka pengadilan (hakim).

memberikan penafsiran terhadap hal

sosialnya,

artinya

berimbas

Dalam

hal

dengan

akan

didampingi

tidak

kepada

ini

Mien

Rukmini

25

mengatakan Berkaitan dengan masalah bantuan hukum, hal yang sangat penting untuk dikemukakan adalah bahwa dalam Bab VI (KUHAP) mengenai tersangka dan terdakwa, tidak ada satu pasalpun yang secara tegas mewajibkan aparat penyidik untuk segera memberitahukan hak-haknya kepada tersangka atau

25

pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip yang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan, tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum. akan tetapi dalam KUHAP tidak memberikan peraturan Preventifnya mengenai bekerjanya penasehat hukum dalam hal memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui asa Parduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hlm: 146.

menguji

ini Bantuan

hukum

pada

saat

sekarang (moderen) konsepnya tidak lagi menjurus kepada konsep patron (atas dasar kasih sayang), akan tetapi bantuan hukum sekarang ini lebih memperlihatkan

konsep

bantuan

hukum yang individual. Di mana pelaksanaannya

harus

melalui

prosedur-prosedur yang mengikatnya, dan besar kemungkinan hal ini dapat di salah gunakan oleh para pengacara dengan memasang tarip yang tidak dapat di jangkau oleh masyarakat miskin. Berdasarkan

pengamatan,

dan

analisis yang penulis lakukan di PN– Karawang,

penulis

mengambil

kesimpulan bahwa realitas bantuan


23

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


hukum adalah lebih mengarah kepada

yang berwenang pada saat setiap

model yuridis individual, adalah model

tingkat pemeriksaan untuk menunjukan

bantuan hukum dengan

penasehat hukum bagi: Tersangka atau

hak yang

diberikan kepada warga masyarakat

terdakwa

yang

untuk

hukuman

mati,

melindungi

kepentingan-

diancam

dengan

Tersangka

atau

kepentingan individunya. pelaksanaan

terdakwa yang diancam pidana penjara

bantuan hukum ini tergantung kepada

15 tahun atau lebih, Mereka yang tidak

peran aktipnya warga masyarakat yang

mampu yang diancam dengan pidana

meminta jasa para pengacara atau

lima

penasehat hukum, yang nantinya jasa

kesemuanya

pengacara tersebut akan dibayar oleh

penasehat hukum tersendiri.

negara

tahun

Asas

atau

lebih,

tidak

yang

mempunyai

persamaan

dimuka

Dari uraian tersebut, memang

hukum ini, dalam bidang hukum acara

banyak sekali kelemahan dari peraturan

pidana adalah merupakan jantungnya

mengenai bantuan hukum ini, namun

hukum acara pidana, karena itulah

dengan

ditempatkan

demikian

penulis

akan

dalam

urutan

yang

menjelaskannya apakah peraturannya

pertama. Asas ini merupakan buku

yang tidak mendukung kepada bantuan

bayangan tentang hak-hak terdakwa,

hukum ini, ataukah perilaku aparatur

karena dengan asas persamaan di

pengadilan yang tidak mendukung

muka hukum ini terdakwa mempunyai

kepada

hukum.

harapan perlakuan yang sama sesuai

Memang kalau kita lihat dalam Pasal

dengan nilai-nilai pemeriksaan yang

56

ini

adil dan layak. Dalam lapangan PN-

kelemahan

Karawang hak untuk di dampingi oleh

kemampuan

pensehat hukum hanya dinikmati oleh

seseorang untuk memaksakan, apakah

mereka yang berpunya saja.akan tetapi

dirinya mampu menyediakan penasehat

bagi mereka yang tidak punya, tidak

hukum., Tidak adanya konsekuensi

didampingi oleh penasehat hukum, dan

ataupun sanksi, apabila ketentuan pasal

biasanya menghadap sendiri di muka

56 itu diabaikan. Padahal Pasal 56

pengadilan, penulis untuk menyebut

KUHAP telah

hal ini lebih senang meminjam istilah

ayat

konsep

(1)

bantuan

KUHAP,

mengandung diantaranya:,Tentang

pasal

mewajibkan pejabat


24

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


Galanter, yang selalu mengatakan ”the

mempengaruhi

haves always come out ahead.

pengadilan

perilaku

(Praktisi

aparatur

pengadilan),

Memang dalam KUHAP, Bab

mereka bertindak sesuai dengan aturan

VI tidak diwajibkan secara tegas

dasarnya, walaupun secara tegas dalam

kepada penyidik untuk mewajibkan

penjelasan KUHAP disebutkan bahwa

kepada tersangka untuk mendapatkan

setiap orang sama di depan hukum.

haknya di dampimngi oleh penasehat

Penjelasan

ini,

hukum,

selain

dilapangan

PN-Karawang,

penyidik

tidak

itu

juga

kepada

dapatkan sewaktu

sanksi

penulis wawancara dengan salah satu

apabila mereka tidak menyediakan

hakim PN-Karawang. Hakim tersebut,

penasehat hukum bagi terdakwa.Akan

menuturkan bahwa kami disini dalam

tetapi

untuk

memeriksa perkara pidana, adalah

mendapatkan bantuan hukum (bagi

sesuai dengan KUHAP, walaupun

yang tidak mampu) tentu harus dapat

KUHAP itu banyak kekuarangannya

dikembangkan secara jelas, tepat dan

salah satunya tidak adanya peraturan

tidak memihak. Karena asas persaman

preventifnya

bagi

di muka hukum, kaitannya dengan hak

(Pengadilan)

apabila

untuk di dampingi oleh penasehat

memberikan bantuan hukum kepada

hukum pada saat pemeriksaan, adalah

terdakwa yang tidak mampu. Namun

bagian dari pemahaman yang benar

di sini kami tetap mengikuti aturan

tentang due process of law, (proses

dasarnya, karena KUHAP adalah

hukum yang adil). Yang salah satu

suatu karya yang agung bangsa

unsurnya

indonesia.

hak-hak

adalah

ditegaskan

penulis

terdakwa

tersangka

atau

terdakwa harus diberikan jaminan untuk

membela

diri

Selanjutnya

ia

pejabat tidak

mengatakan,

kami (hakim) telah memenuhi semua

sepenuhnya.Bagaimana bisa terdakwa

hak-hak

dapat

dengan hak untuk didampingi oleh

membela

diri

sepenuhnya,

terdakwa,

apabila hak-haknya untuk didampingi

penasehat

oleh penasehat hukum diabaikan.

mengatakan,”

Melihat uraian-uraian di atas, telah

jelas

bahwa

KUHAP

hubungannya

hukum,

kami

apakah

selalu

saudara

di

dampingi oleh penasehat hukum atau menghadap


sendiri”.Dengan 25

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


moral25.

perkataan ini kami sudah menjalankan

persoalan

nilai-nilai pemeriksaan yang adil dan

kebiasaan buruk sering menghambat

layak..Jika

proses peradilan, seperti runtuhnya

penulis

tafsirkan,

dari

perkataan hakim tersebut. Perkataan

moralitas

itu

komunitas, ketidakseimbangan dalam

hanya

ungkapan

yang manis

sistem

Kebiasaan-

belaka, hanya menjalankan peraturan

mempergunakan

saja,

pertanggungjawaban

tanpa

Seharusnya

menindak ia

bukan

lanjutinya.

budaya

sebuah

berbagai

jenis

(Manajerial,

mengatakan

program, dan sosial) dan saling lempar

demikian, akan tetapi memberikan

tanggung jawab karena gemuknya

bantuan terhadap terdakwa. Kebanyak

organisasi peradilan. Pada tingkat yang

dari terdakwa, menjawab pertanyaan

lebih teknis, hambatan-hambatan ini

hakim tersebut, “kami menghadap

juga

sendiri“.Karena mungkin di sadari

pengawas publik yang tidak mampu,

bahwa untuk menghadapkan seorang

pegawai peradilan yang korup, spirit

pengacara

yang melutut, pembusukan peradilan

tentunya

harus

mengeluarkan biaya yang lebih.

menyangkut

keberadaan

dan perlakuan masa bodoh dari pejabat peradilan itu sendiri

Hambatan Dan Solusi DalamDue Process Model (di PN-Karawang)

Apabila

moral

yang

dipertanyakan, Praktek peradilan di 1. Menuju Efektivitas dan MembangunKembali Sistem Peradilan Pidana Yang Humanis Harus

diakui

secara

jujur

bahwa dalam kenyataan bobroknya dunia peradilan di indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan eksekutif tetapi juga dan malah porsi terbesarnya adalah lebih

banyak

disebabkan

oleh

negara kita ini sering menunjukan kaburnya

orientasi

para

penegak

hukum antara menegakan hukum dan menegakan

keadilan.

Sebagaimana

yang penulis kaji di lapangan PNKarawang,

berdasarkan

beberapa

orang responden (Hakim,Jaksa, Dan Pengacara), pemeriksaan 25

bahwa perkara

tujuan

utama

pidana

di

Moh.Mahfud MD, Politik Hukum : Indefendensi Lembaga Peradilan, dalam Dalam Jurnal Ilmu Hukum UII, No 9 Vol 4 1997, hlm 31. 26


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


pengadilan

adalah,

untuk

badan-badan

yang

terlibat

cukup

memenangkan perkara sesuai dengan

banyak dan oleh karena itu benar-

aturan yang berlaku. Hal seperti ini

benar membutuhkan pengelolaan yang

dapat penulis tafsirkan, bahwa sangat

seksama. Badan-badan yang terlibat

jauh sekali dengan tujuan menegakan

adalah:

hukum

pengadilan, Berangkat dari teori Efektivitas

kepolisian, dan

pemasyarakatan.

Masalah yang paling rumit adalah

hukum, atau bekerjanya hukum di

bagaimana

pengadilan. Maka nilai-nilai

mengorganisasikannya

yang

kejaksaan,

kita

akan badan-badan

tertuang dalam Due process model

kepada satu kesatuan kerja, sedang

hanya ada dalam KUHAP belaka,

masing-maing mempunyai tugas dan

tanpa ada dalam kenyataan sehari-hari

wewenang yang berbeda. Perbedannya

(Praktek

ini

mungkin belum berarti apa-apa, tetapi

keruntuhan

apabila diingat bahwa semua badan itu

moralitas dalam setiap pemeriksaan.

mengurusi orang yang sama, yaitu

Pembicaraan

bekerjanya

tersangka, terdakwa atau terhukum,

hukum dalam hubungannya dengan

maka keadannya bisa lain. Apabila

proses peradilan secara konvensional

misalnya, masing-masing badan itu

melibatkan

pembicaraan

tentang

memegang teguh birokrasinya, maka

administrasi

keadilan.

mulai

efesiensi dari administrasinya bisa

pengadilan,

sangat terganggu. Untuk mengukur

pemeriksaan di sidang pengadilan

bagaimana suatu badan peradilan itu

sampai kepada putusan hakim.Dari

dapat bekerja sesuai dengan nilai-nilai

administrasi

Due process model, maka dalam hal

di

disebabkan

masuknya

pengadilan). karena

mengenai

perkara

ke

keadilan

Hal

Dari

ini,

Satjipto

26

Rahardjo

Memberikan

ini

Komentarnya.Pada

administrasi

memberikan batasannya.

keadilan pidana keadannya cukup berbeda.salah satu ciri yang menonjol adalah, bahwa pada administrasi ini 26

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Op cit, hlm 185.

teori

efektivitas

hukum

1. Mudah tidaknya makna aturanaturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami 2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan


27

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


3. Efesien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa 5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemapuan efektif27

menyatakan sepakat dengan apa yang

Dari uraian di atas, bagaimana

konflik muncul di persidangan (bagi

nilai-nilai due process model diterapkan

dalam

lapangan

itu PN-

dikatakan oleh hakim, dan jaksa . Dalam perkara-perkara yang bobot

materinya

Pencurian

kecil,

misalnya

kecil-kecilan.

Memang

terdapat konflik di dalamnya, antara berita

acara

Dakwaan,

pemeriksaan

(BAP),

Pembelaan

sampai

dan

kepada putusan hakim, yang paling menonjol sekali dalam pembelaan

terdakwa yang di dampingi oleh penasehat

hukum),

akan

tetapi

Karawang, apakah efektif atau tidak

pembelaan dibacakan oleh penasehat

ini tergantung kepada moral para

hukum

penegak

dilihatnya

hukumnya

sendiri.

(hanya

sekedar)

bahwa

mereka

ingin (tim

Terhambatnya due process model di

penasehat hukum) sudah menjalankan

pengadilan PN-Karawang, oleh faktor

peraturan

moralitas itu sendiri. Di samping

Sedangkan bagi terdakwa yang tidak

terhambat oleh terdakwanya sendiri

di dampingi oleh penasehat hukum,

yang menyepakati akan nilai-nilai

konflik

yang ada di pengadilan PN-Karawang

kepermukaan sehingga suasana sidang

tersebut. Tentunya, akan sedikit sekali

apa adanya sesuai dengan kehendak

dalam

atau

hakim, dari konflik seperti inilah dapat

tegangan. Biasanya hal ini dialami

disimpulkan bahwa keadilan itu adalah

oleh

mengenali

banyak

kualitasnya

lebih

konflik

yang

telah

jarang

ditentukan.

sekali

muncul

terdakwa

yang

seolah-olah disebut adil. Akan tetapi

rendah,

mereka

dalam perkara-perkara yang bobot materinya lebih besar, konflik itu benar-benar

27

Esmi Warasih, Pranata Hukum ,Suryandaru Utama, Yogyakarta, 2005. hlm 105-106.

hidup

dalam

ruang

persidangan


28

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


Selain itu juga kita harus membangun

memahami nilai-nilai hukum yang

sistem peradilan pidana yang lebih

hidup dalam masyarakat, sebagaimana

humanis.Persoalan

dalam

yang telah dinyatakan dalam Undang-

hukum pidana, sangat erat sekali

undang No 4 Tahun 2004 Pasal 28,

dengan

tetapi bunyi pasal ini hanya pemanis

humanis

Pendekatan

Humanistik.terlebih

bagi

bangsa

indonesia, yang berdasarkan pancasila

Undang-undang

belaka

tanpa

ada

dalam aplikasinya.

dan garis pembangunannya bertujuan

Untuk

bisa

memahami

untuk membentuk manusia indonesia

pengadilan seutuhnya, atau melihat

seutuhnya.

kepada konteks sosialnya (masyarakat)

Dari

pendekatan

humanistik ini, dapat dimungkinkan

maka

adanya “pengadilan pancasila”.Asumsi

mendekonstruksi paham pengadilan

ini didasarkan kepada mengapa hanya

yang ada selama ini, dengan cara:

paham liberal saja yang menyelimuti

1 Kita harus berpikir kritis, dan mencoba menanyakan kembali apakah pengadilan sebagai lembaga yang tidak memihak ini sudah benar-benar dilaksanakan dalam praktek? dan apakah ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang No 4 Tahun 2004, yang menyebutkan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Sudah benar-benar diterapkan? 2 Harus mulai dipertanyakan falsafah apa yang menyelimuti pengadilan kita sekarang ini? Sudah sering kita mendengar nilai dan wawasan seperti pancasila, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan manusia seutuhnya. Akan tetapi nilai-nilai seperti itu tidak begitu jelas mewadahi pengadilan kita

pengadilan?Sedangkan

pancasila

sebagai dasar negara tidak dijadikan paham dalam pengadilan. Pengadilan pancasila dalam hal ini mencoba menawarkan suatu konsep yang lain terhadap pengadilan dalam mengatasi kehancuran moralitas para aparatur pengadilan itu sendiri. Pengadilan menawarkan

pancasila

untuk

mengatasi

kekurangan dari kualitas pengadilan liberal tersebut, dengan menambah pada

aktivitas,

kreativitas

keberanian para penegak

dan

hukum.

Dapat kita temukan dalam praktek peradilan sehari-hari, dengan kata-kata

kita

harus

berani

hakim wajib menggali, mengikuti dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA

29

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


2. Peningkatan Kualitas Kesadaran Peran dan Tanggung JawabAparatur Peradilan Pidana Peradilan pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa ia merupakan

suatu

sistem.

Yang

tentunya mempunyai masukan dan keluaran dalam arus perkara, di mana seorang

(tersangka,

terhukum)

yang

terdakwa,

masuk

dengan

harapan keluar menjadi lebih baik dalam

menjalankan

kehidupan

bermasyarakat.

sangat erat kaitannya dengan istilah administrasi keadilan, di mana ia mempunyai hubungan dengan ilmu Dalam

hal

ini

ilmu

manajem sangat bermanfaat dalam penyelesaian perkara di pengadilan. A. Mukti

Arto28,

Layaknya yang

telah

menyebutkan

manfaat dari ilmu manajemen 1. Memahami bentuk, jenis dan sifatsifat sengketa itu sendiri. Di samping untuk menggali sumbersumber sengketa 2. Mencari dan menemukan alternatif pemecahannya dengan berbagai pisau analisis dan teknik

digunakan

A. Mukti Arto, Mencari Keadilan: Kritik Dan solusi terhadap Praktek Peradilan Perdata Di indonesia, Pustaka Pelajaar, Yogyakarta, 2001. hlm 197-198.

manajemen

dalam

sistem

tanggung jawab terhadap publik atau pencari

kaitannya

keadilan. dengan

tanggungjawab,

Dalam masalah

sistem

peradilan

pidana sangat erat sekali dengan akuntabilitas peradilan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang

skripsi

akuntabilitas

ini,

peradilan

kewajiban

bahwa adalah untuk

mempertanggungjawabkan, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan,

menjawab,

tanggungjawab,

memikul

serta

memberi

perhatian dan tunduk kepada penilaian (Judgement) dari luar. Maka

28

ilmu

peradilan pidana tentunya mempunyai

para

Selain itu juga peradilan pidana

manajemen.

pemecahan masalah-masalah pengambilan keputusan 3. Menjadi seni dan ilmu dalam penyelesaian perkara secara efektif dan efesien dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini hakim dapat mengatur perkara dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembiyaan, pengawasan, sampai kepada pengendalian hasil-hasilnya.

peradilan,

dari

seperti

itu halnya

lembaga lembaga

lainnya tidak lepas dari peranan dan


30

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


tanggung jawab. Soerjono Soekanto29

ditegakan dan diterapkan dalam dunia

menyebut bahwa peranan atau role

nyata. Aktivitas lembaga peradilan

merupakan hak-hak dan kewajiban.

demikian itu pada dasarnya adalah

Dengan peranan yang berupa hak dan

berupaya membandingkan rumusan-

kewajiban inilah lembaga peradilan

rumusan hukum yang sifatnya masih

dapat

abstrak,

eksis

dalam

menghasilkan

berbagai macam putusan.

bekerjanya

Seperti yang penulis dapatkan hasil

di

lapangan

karena

dengan

melaui

lembaga peradilan itu,

hukum baru dapat diwujudkan.

PN-Karawang,

Untuk

lebih

mempertajam

tanggung jawab lembaga peradilan ini

pengertian ini, Satjipto Rahardjo31

lebih banyak memperhatikan peranan-

menjelaskan,

peranan yuridis, daripada peranan non

lembaga

yuridis. Tentunya dalam melaksanakan

konsep-konsep

tanggung jawab ini lembaga peradilan

notabennya bersifat abstrak. Melalui

hanya menerapkan pasal-pasal belaka.

lembaga dan bekerjanya lembaga-

Besar kemungkinan lembaga ini akan

lembaga itulah hal-hal yang bersifat

bergeser menjadi lembaga pinggiran.

abstrak tersebut dapat diwujudkan

Dengan

yuridis,

dalam kenyataan. Sedangkan tanggung

lembaga

jawab non yuridis berarti lembaga

memikul

peradilan

maupun

adanya

peranan

non

peradilan

yurisidis dituntut

tanggungjawab

ada

yang

berupa

bahwa

hukum

kehadiran

itu

merupakan

hukum

berkewajiban

mengusahakan

yang

untuk

terwujudnya

tanggungjawab yuridis ada pula yang

ketentraman,

non yuridis.

kesejahteraan, dan keadilan dalam

Menurut tanggung

Rusli

jawab

Muhamad30

yuridis

berarti

masyarakat. sebagai

kedamaian,

Tanggung

manifestasi

jawab

dari

ini

peranan

pengadilan harus dapat mengupayakan

sosiologis dan politis yakni membawa

agar

negara

aturan-aturan

hukum

dapat

kita

sebagaimana

kepada

tujuan-tujuan

diamanatkan

oleh

29

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, jakarta, Rajawali Press, 1983, hlm 11. 30 Rusli Muhamad, Urgensi Dan Upaya Revitalisasi, Op cit, hlm 41.

31

Rusli Muhamad, Urgensi Dan Upaya Revitalisasi, Ibid. 31


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


konstitusi

dan

nilai-nilai

luhur

pancasila Pertanggungjawaban pengadilan (peradilan) pidana

baik

secara yuridis atau secara non yuridis, perlu memperhatikan beberapah hal

4 Mungkinkan pemerosesan suatu perkara dengan kecepatan yang terukur 5 Kurangi sampai minimum beban di pundak pihak-pihak yang berperkara 6 Kurangi sampai minimum beban dari pihak-pihak lain 7 Kurangi sampai minimum ongkosongkos perkara

sebagai berikut 1 Menempatkan aparatur hukum pada posisi netral dan tidak dibebani oleh komitmen politik. 2 Dibutuhkan kontrol internal dan eksternal terhadap lembaga peradilan 3 Mendorong responsibilitas dan akuntabilitas peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, bermartabat, dan berkeadilan32

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan tanggungjawab pidana,

dapat

bahwa lembaga kita

peningkatan peradilan lihat

Dengan memperhatikan poinpoint di atas, di harapkan lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara,

tidak

hanya

memiliki

tanggungjawab secara yuridis saja (menerapkan hukum) belaka. Akan tetapi lembaga peradilan memiliki tanggungjawab sosial 3. Perubahan Cara Pandang : Peningkatan Kualitas Teoritik. Cara pandang seorang ahli

dari

kemampuan lembaga peradilan untuk

hukum,

menyelesaikan

seorang ahli sosiologi tentunya akan

masalah

kejahatan

dengan

cara

pandangan

secara adil, dengan cara33

jauh berbeda, bahwa seorang ahli

1 Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan untuk diwakili secara efektiv 2 Pastikan bahwa rakyat (masyarakat) tidak diabaikan untuk diwakili secara efektiv 3 Ciptakan kondisi yang mendukung ke arah penilaian yang adil dan nalar

hukum akan memandang segalanya

32

seorang praktisi pengadilan (hakim,

Fadilah putra & Saipul arief, Kapitalisme Birokrasi,PUSPEK Averros,Lkis, 2001, Hlm 52. 33 J W La Patra, Analizing The Criminal Justice system, hlm 65. yang kemudian dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Op cit, hlm 187.

dari peraturan yang berlaku, akan tetapi seorang ahli sosilogi (Hukum) akan

berusaha

menguraikan kecurigaan

jaksa,

menjelaskan,

dan

penuh

intelektual.

pengacara)

berpandangan

Pandangan

tentunya sesuai

dengan

akan dengan

pekerjaannya, seorang hakim tidak


32

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


mungkin

menjelaskan

sebab-sebab

mendasarkan

atas Undang-undang

pencurian misalnya, dalam sidang.

yang

cara

pandang

Akan

positivisme hukum ini

lahir dan

tetapi

ia

hanya

akan

berlaku,

menguraikan unsur-unsur pencurian,

mendapat pengaruh dari aliran filsafat

yang terdapat dalam Pasal 362 KUH-

positivisme pada abad ke-1934pada

Pidana.

abad inilah positivisme berkembang, Cara pandangan yang demikian

penerima

warisan

itulah yang memandang hukum dari

pemikiran

segi normatif belaka sedangkan dari

sebelumnya yang bersifat idealistis

sisi sosiologi tidak dipandangnya.

tersebut.

Padahal kalau kita lihat kenyataanya

perkembangan masyarakat yang terjadi

dalam lapangan, hukum itu bukanlah

pada

peraturan-peraturan belaka, akan tetapi

semangat yang bersifat kritis terhadap

merupakan juga ide, kultur, dan cita-

masalah-masalah yang dihadapi.

cita.

abad

hukum

pemikiranpada

Perubahan ke-1935

masa

dan

menimbulkan

Dari uraian di atas, dapat Memang cara pandang yang

disimpulkan bahwa pemikiran para

demikian itu tidaklah salah, karena

aparatur pengadilan (jaksa, Pengacara,

memang itu tugasnya para praktisi hukum.

Keterampilan

dalam

melakukan penerapan hukum tidak diragukan lagi, karena telah yakin bahwa hampir keseluruhan penegak hukum

memiliki

itu.Pemikiran-pemikiran

keterampilan seperi

ini

telah di pengaruhi oleh pendidikan mereka yang telah di perolehnya selama menjalankan studinya di SI. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan hukum SI adalah lebih terpokuskan kepada cara pandang yang positivisme. Yaitu yang selalu

34

Pada abad ke-19, refleksi kefilsafatan yang abstrak spekulatif dan tidak pernah mencapai penyelesaian masalahmasalahnya secara defenitif, secara umum mengalami kemerosotan. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan ilmu-ilmu positif, terutama fisika, dengan metode dan aflikasinya (teknologi dan industri) mengalami kemajuan yang pesat dengan hasil-hasilnya yang gemilang. Selanjutnya dapat di lihat dalam B. Arief Sidharta, Disiplin Hukum: Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum, Disampaikan pada Ulang Tahun Ke-4 Fordiskum Bandung, 20 Juli 2001.(Tidak diterbitkan). 35 Satjipto Rahardjo, Ilmu HukumOp cit, hlm: 267. Bahkan pengertian negarapun pada abad ke-19 telah mengalami perubahan. dalam anggapan-anggapan para filsuf jerman dari abad ke-19, negara hukum lebih dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaultan dari parlemen. 33


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


dan Hakim) hanya mampu berpikir

pendidikan,

secara yuridis saja, yang penuh dengan

didasarkan atas:, Ukuran kecerdasan

gaya-gaya

nilai matematika dan bahasa, Kunci

positivismenya.Mereka

karena

ini

hanya memainkan peraturan saja, dan

kesuksesan

telah

(Intellgence Quotient) seperti nilai

menjadikan

tawanan

dirinya

sebagai

Undang-undang.Tuntutan

rapor,

atau

adalah

paradigma

IPK.,

nilai-nilai

Oreintasi

IQ

pada

jaksa penuntut umum, hanya sesuai

pemecahan masalah. Tentunya dengan

dengan Pasal yang dilanggar oleh

hanya mengandalkan kemampuan otak

terdakwa di luar itu tidak bisa di

kiri ini, maka jelas seorang calon

tuntutnya karena dengan alasan belum

Hakim, jaksa, pengacara akan selalu

ada aturannya. Dan hakim hanya akan

menghapal

memeriksa sesuai dengan tuntutan

Dan kemudian di terapkannya kepada

jaksa saja, pengacara hanya akan

pemecahan masalah yang dia temukan

membela sesuai dengan aturan yang

dalam pengadilan atau masyarakat.

dilanggar oleh terdakwa. Memang

tidak

Undang-undang

Sangatlah salah

para

dalam

berpikir

jelas seperti

belaka.

kemampuan demikian

aparatur pengadilan dalam bekerja,

tersebut, akan mengurangi lembaga

karena itulah yang harus mereka

peradilan dari pikiran-pikiran yang

kerjakan.Jika hal ini dikaitakan dengan

sosiologis, tentunya yang berurat akar

konsep

maka

dalam otak meraka hanyalah Undang-

sangat jelas sekali adanya kekeliruan

undang belaka. ini menjadi polemik

dalam

menanamkan

yang sangat besar, lantas bagaimana

pendidikan

peningkatan kualitas teoritik dari para

pendidikan

konsepnya.Kekeliruan

hukum,

hukum yang selalu menggunakan otak kirinya

dalam

berpikir

dan

teoritisi hukum ini. Karena cara berpikir kritis, atau

berpandangan.MenurutTaufik

teoritis hanya dapat di peroleh di

Pasiak36,arah penggunaan otak kiri

S2.dan S3. tentunya sangat repot bagi

menjadi keliru dalam penerapannya di

mereka untuk berpikir secara ktitis, sebab pendidikannya mengharuskan

36

Taufik Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ (Antara Neurosains dan Alquran), Mizan,Bandung, 2004, hlm: 102.

demikian. Bedahalnya dengan S2 dan S3, yang berpikirnya di arahkan


34

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


kepada cara berpikir ilmiah. Karena ini

pendanaan ini, diharapkan sepenunya

adalah menjadi kendala bagi para

bagi lembaga pendidikan hukum SI

penegak hukum, maka apa yang harus

dapat mengubah cara pandangnya

dilakukan dalam memberikan solusi

terhadap hukum. dengan tidak hanya

terhadap permasalahan ini, dalam hal

mengandalkan

ini penulis memberikan sedikit solusi:

positivistis saja.

1 Dalam pendikan hukumnya (SI) perlu mengubah cara pandang terhadap hukum, artinya pandangan secara Undang-undang belaka tidak sepenuhnya merupakan pandangan yang seutuhnya. 2 Lebih ditingkatkan kemampuan berpikir sosiologis dalam tingkat pendidikan SI 3 Di harapkan seorang Hakim, jaksa atau pengacara, dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Serta dapat menjadikan sistem yang berlaku dalam masyarakat, menjadi kontribusi bagi sistem peradilan pidana. 4 Lebih diperketat persyaratan menjadi seorang praktisi hukum (jaksa, hakim, atau pengacara), minimal mereka yang lulusannya S2. Dengan hal itulah, setidaknya cara berpikir seorang yuris atau praktisi hukum lebih mengarah kepada

pembaharuan

hukum.

Sangat

teoritik ini lewat jenjang pendidikan hukum S2 adalah masalah pendanaan bagi Untuk

instansi

yang

bersangkutan.

menanggulangi

masalah

yang

formal-

diharapkan

dalam

peningkatan teoritik ini, khususnya dalam pendidikan hukum SI.yang akan mengeluarkan

calon-calon

hakim,

jaksa, pengacara dan aparatur hukum lainnya. Dapat memberikan cara-cara berpikir

sosiologis,

di

samping

memberikan cara berpikir yuridis. Solusi berpikir secara sosiologis untuk mengatasi keterbatasan teoritik para aparatur pengadilan atau para calon hakim, jaksa, pengacara dan penegak hukum

lainnya.yang

kebanyakan

adalah lulusan SI, ditawarkan dalam tulisan ini dengan dasar pertimbangan bahwa

sebelumnya

kita

(hamba

hukum) harus sepakat dari perbedaan cara

berpikir

dari

orang

awam,

sosiolog, dan filosof.

Barangkali yang menjadi pemikiran dalam upaya peningkatan kualitas

teori

Seandainya kita sepakat bahwa yang

membedakan

ketiga

aktor

tersebut adalah logika berpikirnya, maka kita akan mudah untuk bisa memahami bagaimana cara berpikir sosiologis itu? Orang awam dalam


35

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


pemahaman

Berger

&

akan memiliki cara pemahaman yang

Luckman dinamakan sebagai Man on

berbeda dengan cara berpikir orang

the street

yang cenderung untuk

awam dan seorang filosofis. Seorang

melihat dan memahami gejala sosial

sosilog tidak dapat berperilaku taken

tanpa mempertanyakan hakikat atau

for granted dalam berpikir akan tetapi

eksistensi dari gejala itu, orang awam

ia lebih suka untuk menerangkan,

akan memahaminya secara taken for

menjelaskan,

granted,

menguraikannya dari

37

sehingga

tidak

perlu

dan

kemudian situasi

yang

mempersoalkan lebih lanjut. Dari cara

tengah dihadapi. Menurut Berger &

berpikir

Luckman38 berpikir secara sosiolog

orang

awam

ini,

dapat

diketengahkan sebuah contoh: dalam persidangan memeriksa, mungkin

hakim dan

yang

akan

mengadili.

Tidak

mempertanyakan

kenapa

pembunuhan hukumannya harus lima belas tahun, tentunya hakim hanya akan menerapkan apa adanya sesuai dengan bunyi aturan tersebut. Tidak hanya hakim, para aparatur pengadilan lainnya

yang

bersikap

taken

for

gtanted , dapat ditafsirkan sebagai bagian dari orang awam. Lain

halnya

apabila

kita

melihat cara berpikir seorang filosofis. Dalam

berpikir

mempertanyakan

ia

akan

yang

selalu

berkaitan

dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cara berpikir sosiologis

37

Peter L Berger & Luckman, Tafsir sosial atas kenyataan: Sebuah risalah tentang pengetahuan sosiologis, LP3S, Jakarta, 1987.

38

Peter L Berger & Luckman, Tafsir sosial atas kenyataan: Sebuah risalah tentang pengetahuan sosiologis, Ibid. Di lain kesempatan ia mengatakan Peter L. dalam bukunya Humanisme Sosiologis, yang diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae dari judul aslinya Invitation To Sociology, A Humanistic Perspective dan diterbitkan oleh inti Aksara, Jakarta 1985 hlm.40-77. Telah menjelaskan bahwa pemahaman sosiologis memiliki beberapa ciri adalah sebagai berikut: a) Paham sosiologis memiliki MotifPenelanjangan: adalah berusaha mengetahui apa yang berada dibalik kenyataan sosial yang diterima oleh banyak orang. Bersifat metodologis, ingin mengetahui seluruh proses sosial (Aspek metodologis) yang terjadi dan bukan motif psikologi b) Motif Kurang Hormat: dalam arti selalu mempertanyakan apa yang ada dan tidak menerima sesuatu kenyataan sudah terjadi semestinya, ini tidak berarti revolusioner dan tidak konservatif c) Motif Untuk tidak Menisbikan Kenyataan: adalah nilai-nilai pemikiran manusia karena memandangnya dikondisikan menurut tempat dan waktu, oleh karena hidup dimasyarakat moderen, d) Motif Kosmopolitan: adalah motif sosiologi yang bersifat terbuka terhadap dunia luas memerdekan 36


ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


memilki logika berpikir dalam posisi

Dengan kata lain, fakta sosial

diantara orang awam dan filosofis.

yang ditangkap oleh seorang sosiolog

Misalnya, seorang hakim yang berpikir

akan

dipertanyakan

sosiologis tidak akan menganggap

dalam

masyarakat,

bahwa perbuatan pembunuhan itu

bagaimanakah

adalah suatu perbuatan yang buruk dan

Contoh

dilarang oleh hukum, akan tetapi

mempertanyakan nilai-nilai kebaikan,

sebagai fakta sosial. Yang menjadi

akan tetapi melihatnya sebagai objek

persoalannya

studi.

seorang

adalah

sosiologi

bagaimana

memperlakukan

eksistensinya dan

diamati

kecenderungannya.

sosiolog

tidak

Kemudian

mempertanyakan

akan

sosiologi bagaimanakah

fakta sosial tersebut. Orang awam

mekanisme sosialnya sehingga nilai-

mungkin

jika

nilai kebaikan dapat dipelihara?dan

dianggap

kemudian sosiolog mempertanyakan

akan

perbuatan

beranggapan

pembunuhan

sebagai fakta sosial, tidak dianggap

bagaimana

sebagai

tentang nilai-nilai tersebut?.

sebuah

kejahatan,

maka

hukum tidak tegak.

persepsi

masyarakat

Dari cara berpikir sosiolog

Dan seorang filosofis, mungkin

terssebut, diharapkan

bagi calon

akan mengatakan dari mana asalnya

hakim, jaksa, dan pengacara atau

pembunuhan itu terjadi?, mengapa

penegak hukum lainnya menanamkan

sampai

berpikir

terjadi

pembunuhan?

Dan

ini

dan

menambah

untuk apa melakukan pembunuhan?.

kreativitasnya, serta mencoba untuk

Untuk

ini,

menemukan hal yang baru, Seperti

sosiolog akan memperlakukan fakta

yang dikatakan oleh Holmes, the life of

sosial

the law has not been logic, it has been

menyikapi

itu

sebagai

semuanya

yang

diamati,

dipahami, dideskripsikan, dianalisis,

expererience”.

dan kemudian disimpulkan39

menemukan sesuatu yang baru, penuh

Berpikir

dengan kreativitas,

39

orang dalam rangkaian kejadiankejadian dari kehidupan manusia yakni memberikan kesempatan berpikir terhadap cara-cara berpikir dan bertindak yang lain. Heru Nugroho, Menumbuhkan ide-ide kritis, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002, hlm 85.

untuk

dalam lapangan

psikologis, seorang dapat berpikir secara kreatif dengan melatih dirinya untuk menghasilkan produk-produk


37

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


yang kratif, Bobbi De Porter39 dalam

tetapi menjadi lembaga yang benar-

hal ini telah memberikan resep dalam

benar

berpikir kreatif.

subtantif,

dan

dapat

1. Dalam berpikir janganlah gampang merasa puas, jangan menerima apa adanya. Kita boleh melihat sama dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Namun, kita harus berpikir dengan yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Kita harus berpikir yang berbeda 2. Jangan terpaku pada satu cara, jangan kaku dalam berpikir, tempuh jalan lain untuk menempuh suatu tujuan. Jangan selalu mengikuti jalan yang sama menunju suatu tempat 3. Pertajam keingintahuan. Jadikan kata Why, sebagai panduan keingintahuan. Tanyakan mengapa sesuatu ini menjadi begini. Dengan berpikir secara

menumbuhkembangkan

peradilan

sosiologis tersebut di atas, semoga perubahan cara pandang dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan sosiologi hukum dapat dimanfaatkan untuk merubah cara pemikiran hukum yang selalu menggunakan otak kirinya, pemikiran yang selalu undang-undang. Diharapkan sosiologis lembaga

dengan ini,

cara

berpikir

pengadilan

sebagai

terakhir

untuk

mencari

keadilan dapat berperan sesuai dengan fungsinya, pengadilan tidak lagi hanya memainkan peraturan belaka. Akan 39

Taufik Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ (Antara Neurosains dan Alquran), Ibid, hlm 102.

dapat

memberikan

keadilan

pidana yang lebih humanis.

Penutup Sebagai Penulisan ini,

uraian

akhir

hasil

dapat dikemukakan

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1.

Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Karawang, belum mencerminkan pemeriksaan yang adil dan layak, karena dalam hal ini nilai-nilai due process model hanya tertuang dalam KUHAP saja sebagai aturan dasarnya. Akan tetapi dalam praktek (di PN-Karawang) tidak dilaksanakan, dalam realitasnya pemeriksaan masih menonjolkan dominasi peranan, hanya peranan yang punyalah yang akan memenangkan perkara. The haves always come out ahead, Sangat terlihat dengan jelas, di Pengadilan Negeri Karawang adanya keberpihakan kepada terdakwa yang statusnya lebih tinggi, perlakuan antara terdakwa dengan statusnya yang lebih rendah sangatlah berbeda. Bahkan pemilihan ruang sidangpun terjadi dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Karawang. biasanya perkara-perkara yang materinya lebih berbobot di sidangkan di ruang I, sedangkan bagi perkaranya hanya kecil-kecilan di


38

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


2.

sidangkan di ruang II, dan III. Selain itu juga percepatan pemeriksaan, sering dialami oleh mereka yang statusnya lebih tinggi. Selain tidak mencerminkan peradilan yang adil dan layak tersebut, di PN-Karawang ini, di satu sisi pengadilan hanya berfungsi sebagai suatu lembaga yang hanya menjalankan hukum materil saja yaitu hukum acara pidana. Maka dengan demikian peradilan pidana menjadi tawanan sebuah undang-undang, Pengadilan hanya berurusan dengan aturan-aturan saja. Implementasi dari asas persamaan di muka hukum (equality before the law) yang ada di Pengadilan Negeri Karawang ini, belum semuanya di terapkan karena masih berbenturan dengan berbagai kepentingan. Dengan kata lain dapat penulis tafsirkan asas ini hanya memihak kepada yang berbobot perkaranya saja. Guna menguji asas ini penulis menghubungkannya dengan masalah bantuan hukum, dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan sosiologis bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nya yang kurang mendukung terhadap masalah bantuan hukum ini, dalam hal ini KUHAP tidak memberikan peraturan preventifnya bagi mereka (aparatur pengadilan) yang tidak memberikan bantuan hukum. bahwa hukum dapat dikatakan tidak efektiv apabila tidak adanya pengawasan atau aturan umpan balik dari sistem peraturan perundang-undang yang sah, dari kondisi KUHAP seperti ini, telah jelas bahwa perilaku aparatur

3.

pengadilan telah dipengaruhi oleh peraturannya. Ada banyak kendala dalam menerapkan due process ini, pertama tidak diterapkannya nilainilai due process dalam praktek. Nilai-nilai ini hanya berlaku terhadap terdakwa yang mempunyai materi lebih. Sehingga menyebabkan tidak efektivnya pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Karawang. kedua, kurangnya pengetahuan aparatur pengadilan terhadap due process itu sendiri, banyak yang menganggap bahwa due process itu sama dengan proses-proses beracara di pengadilan. Kendala yang terakhir, disebabkan oleh tanggung jawab dan kinerja aparatur peradilan yang tidak sesuai dengan keadilan subtantif, salah satu contohnya hakim dalam keputusannya banyak yang tidak mencerminkan keadilan masyarakat, sebab putusan itu sudah ada sebelum perkara di periksa. Dalam hal ini hakim telah menjadi tawanan Undang-undang. Sebagai saran dalam Penulisan ini, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur pengadilan, (Hakim, jaksa atau pengacara) seharusnya dalam menerapkan nilai-nilai due process dalam pemeriksaan perkara pidana tidak memandang siapa yang menjadi terdakwanya. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan terhadap semua terdakwa tanpa terkecuali. Maka diperlukan dalam hal ini sebagai pemegang peranan (hakim, jaksa, atau pengacara) suatu sikap yang


39

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


menjungjung tinggi peradilan yang humanis, terdakwa semuanya di perlakukan dengan nilai-nilai due process. Selain itu juga perlu menerapkan pancasila sebagai pandangan hidup di terapkan dalam pengadilan ini, dengan budaya hukum kekeluargaan

melihat terhadap realitas sosialnya, semuanya itu bisa dibuka, dijelaskan. Dalam hal ini aparatur pengadilan harus lebih mengenal lagi konsep pemeriksaan perkara pidana yang adil dan layak, tidak hanya dari tataran praktis saja, akan tetapi dari tataran teoritik pun harus lebih ditingkatkan.

2. Aparatur pengadilan perlu menerapkan equality before the law ini dengan pasti, artinya harus sepenuhnya diterapkan terhadap semua terdakwa, tidak pandang siapa yang menjadi terdakwanya. Selain itu juga Perlunya menambahkan aturan preventifnya, bagi aparatur pengadilan yang tidak memberikan bantuan hukum. Karena masalah bantuan hukum yang dijelaskan dalam KUHAP ruang lingkupnya sempit, yang menyebabkan hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum tidak dapat dinikmati oleh semua orang. Maka dalam hal ini, di perlukan untuk segera mengevaluasi terhadap KUHAP, mengingat banyaknya kelemahan yang terdapat dalam aturan tersebut. Hal itu saja dianggap masih belum cukup, karena masih harus didukung oleh proses pemulihan kultur yang selama ini telah menguasai lembaga peradilan dalam pemeriksaan perkara pidana. Jadi selain merubah KUHAP itu sendiri, di perlukan perubahan budaya hukum 3. Perlu adanya peningkatan kualitas teoritik mengenai due prcess, maka dalam hal ini perlu perubahan cara berpikir dengan tidak menggunakan undang-undang saja, akan tetapi mencoba untuk melihat konteks sosialnya. Karena dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA

40

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


Daftar Pustaka Anthon F Susanto Wajah Peradilan kita: Konstruksi sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika Aditama Bandung 2004. -----------------------------, Makna Realitas Kontrol Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Unpas, Vol 2 Nomor 2, Juli-Desember, 2001. Ansorie Sabuan (et al) Hukum Acara Pidana Angkasa Bandung 1994. A.Mukti Arto Mencari Keadilan: Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia Pustaka Pelajar Yogyakarta 2001. Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penulisan hukum PT Raja grapindo Persada Jakarta 2004. Achmad Ali ---------------Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan BP Iblam Jakarta 2004. Bernard. Arief Sidharta Refleksi Tentang Stuktur Ilmu Hukum: Sebuah Penulisan Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia MandarMaju Bandung 2000. Bambang Poernomo Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia Amarta Buku Yogyakarta 1984. Esmi Warasih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis,

PT Suryandaru Utama

semarang, 2005. Fadilah Putra & Saipul Arief, Kapitalisme Birokrasi, Puspek Averros, Lkis, 2001. George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,(Terjemahan) PT Radja grapindi Persada, Jakarta, 2004 Herbert L Packer The Limit Of The Criminal Sanction,

Stanford University Press,

Stanford California, 1968. John Gilissen & Frits Gorle, Sejarah Hukum: Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2005.. J W LaPatra, Analizing The Criminal Justice system, Toronto: Lexington Books, 1978, hlm 85. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA

41

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005. Karhi Nisjar & Winardi, Teori Sistem Dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen, CV Mandar Maju, Bandung, 1997. Lili Rasdjidi & I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosda Karya Bandung, 1998. Lexy, J Meleong Metodologi Penulisan Kualitatif,

PT.Remaja Rosdakarya, Bandung,

2004. Maria S.W. Sumarjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penulisan, Sebuah Panduan Dasar,Gramedia Jakarta, 1996. Mien Rukmini, Perlindungan Ham melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan

Kedudukan

Dalam

Hukum

Pada

Sistem

Peradilan

Pidana

Indonesia,Alumni, Bandung, 2003. Pospoprodjo, Hermeneutika,Pustaka Setia Bandung, 2004 Peter L. Berger, Revolusi Kapitalis, LP3ES, Jakarta, 1990. ------------------,Tafsir Sosial atas Kenyataan: sebuah risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, LP3ES, Jakarta, 1990 ---------------------, Humanisme Sosiologis, yang diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae dari judul aslinya Invitation To Sociology, A Humanistic Perspective inti Aksara, Jakarta 1985 R.Atang Ranoemihardja Hukum Acara Pidana Tarsito Bandung 1976 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana : Criminal Justice System, Perpektif Eksistemsialisme dan Abolisionisme, Putra A Bardin (Anggota IKAPI), Jakarta, 1998. Sam S Souryal, Ethic in Criminal Justice, Cipta Manunggal, Jalarta, 1990. Satjipto Rahardjo ,Ilmu hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. --------------------,Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia, Buku-Kompas, Jakarta, 2003. Soedarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode Dan Pilihan Masalahnya, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002. Taufik Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ: Antara Neurosains dan Al-Quran, Mizan, Bandung, 2004 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-UNMA

42

ISSN 1978-0168

PUBLICITAS


Yasraf Amir Piliang, Posrealitas:Realitas Kebudayaan, Dalam era Posmetafisika, Jalasutra Yogyakarta.


43

PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka

Recommend Documents