Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized




E864 V. V.54

URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROGRAM (USDRP) Japanese Grant No. T F 026836 through IBRD

Kerangka Safeguard Lingkungan USDRP

Daftar Isi

DAFTAR ISI....................................................................................................................................................... SINGKATAN DAN AKRONIM........................................................................................................................ RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................................................................... 1.

SIFAT PROGRAM DAN PROYEK USDRP ..........................................................................1

2.

TINJAUAN SINGKAT SIKLUS PROYEK USDRP ................................................................2

3.

LINGKUNGAN.......................................................................................................................4

4.

5.

3.1.

Prinsip Dasar............................................................................................................4

3.2.

Kategori Proyek........................................................................................................5

3.3.

Isi Laporan AMDAL ..................................................................................................6

3.4.

Prosedur AMDAL dan Konsultasi Publik..................................................................8

3.5.

Peraturan dan Daftar Isian Lingkungan untuk UKL/UPL dan Prosedur Operasi Baku (SOP)...............................................................................11

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT................11 4.1.

Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Daerah..............................................11

4.2.

Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Nasional ...........................................12

4.3.

Susunan Kelembagaan..........................................................................................13

PERTIMBANGAN HUKUM .................................................................................................14

D:\Adobe\Acrobat 4.0\PDF Output\E86405.doc

i



Daftar Lampiran

Lampiran 1:

Peta Jenis Proyek

Lampiran 2:

Organisasi Safeguard USDRP

Lampiran 3:

Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Perlu Dilengkapi dengan AMDAL atau UKL/UPL

Lampiran 4:

Daftar Hal-hal yang Diperlukan untuk Masing-masing Proyek


ii



SINGKATAN DAN AKRONIM AC

Appraisal Committee – Komite Penilai (di tingkat Pusat)

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

ANDAL

Analisis Dampak Lingkungan

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bapedalda

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

DAU

Dana Alokasi Umum

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EA

Environmental Assessment – Kajian Lingkungan

EIA

Environmmental Impact Analysis – ekivalen dengan ANDAL

EMP

Environmental Management Plan – ekivalen dengan RKL/RPL

GOI

Government of Indonesia – Pemerintah Indonesia

IUIDP

Integrated Urban Infrastructure Development Project – Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu

KIMPRASWIL

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

KMK 35/2003

Keputusan Menteri Keuangan No 35 tahun 2003

Musbangkel Musbangkot LSM

Musyawarah Pembangunan (Tingkat) Kelurahan Musyawarah Pembangunan (Tingkat) Kota Lembaga Swadaya Masyarakat

Komisi AMDAL

Komisi yang berwenang menilai dan menyetujui KA, ANDAL dan RKL/RPL

KMP

Konsultan Manajemen Pusat

NOL

No Objection Letter – Surat Persetujuan Bank Dunia

PJM

Program Jangka Menengah

Rakorbang

Rapat Koordinasi Pembangunan

RKL / RPL

Rencana Pengelolaan Lingkungan / Rencana Pemantauan Lingkungan

SK

Surat Keputusan, yang dikeluarkan oleh Walikota / Bupati

FS

Forum Stakeholders

TPS

Tim Pemantau Safeguard (Safeguard Monitoring Team atau TPS)

UIDF

Urban Institutional Development Facility – Fasilitas Pembangunan Institusional Perkotaan

UKL / UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan

USDRP

Urban Sector Development Reform Program


iii



RINGKASAN EKSEKUTIF Urban Sector Development Reform Project (USDRP) mendukung pemantapan tata pemerintahan yang baik melalui implementasi reformasi pemerintahan, pengembangan institutional dan pembiayaan investasi perkotaan prioritas di tingkat lokal. Pendekatan terpadu yang menekankan sinergi di antara tiga unsur ini merupakan salah satu rancangan strategis terpenting USDRP. Diharapkan, pembiayaan investasi prioritas akan memberikan insentif bagi pemerintah kota/kabupaten untuk melaksanakan reformasi tata pemerintahan mengikuti rencana tindak reformasi yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Selain dampak positif langsung dari segi sosio-ekonomi, keuangan dan lingkungan, investasi perkotaan ini juga memberikan kesempatan nyata penerapan tata pemerintahan melalui partisipasi stakeholder dalam pemrioritasan investasi, pengadaan barang dan jasa secara kompetitif, dan pelaporan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota/Kabupaten peserta USDRP menyiapkan Program Jangka Menengah (PJM) bersama forum stakeholder, yang menjadi landasan usulan investasi dalam proyek ini. Usulan investasi tersebut merupakan bagian terpadu dari proses penyusunan dan implementasi anggaran kota/kabupaten. Jika proyek berukuran kecil dan menengah kemungkinan akan diusulkan sebagai proyek 1 tahun, maka proyek-proyek besar diharapkan akan diusulkan sebagai program tahunan (multi-years). Proyek-proyek tahunan tersebut harus dilengkapi dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara Eksekutif, Legislatif dan unsur-unsur non- pemerintah di dalam forum stakeholder, untuk menjamin tersedianya dukungan anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang terhadap usulan dimaksud. Dengan pengaturan yang demikian maka hanya program investasi tahun pertama yang akan diidentifikasi secara rinci sifat dan kemungkinan dampaknya bagi lingkungan. USDRP tidak mendukung usulan investasi tahun pertama yang menimbulkan dampak lingkungan yang penting, yang analisis dampaknya tidak dapat diselesaikan dalam masa satu tahun anggaran tersebut. Karena itu kerangka safeguard ini terutama dimaksudkan untuk investasi tahun kedua dan seterusnya. Tujuan kerangka safeguard USDRP ini adalah untuk menyediakan landasan bersama bagi semua pihak terkait dalam menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan dan memantau proyek-proyek potensial sejalan ketentuan-ketentuan Bank dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang dampak lingkungan. Kerangka safeguard diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota/Kabupaten melakukan suatu penilaian sistimatis terhadap proyek, sehingga dapat menekan dan mengelola risiko yang merugikan; meningkatkan manfaat lingkungan; dan menjamin keterbukaan proyek dan proses konsultasi publik yang bermakna dengan warga yang terkena proyek. Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dipandang merupakan proyek kategori “A” menurut kriteria Bank Dunia. Isu-isu penting yang ditekankan dalam proyek ini terdiri dari komponen-komponen safeguard berikut ini:


iv



Kebijakan-Kebijakan Safeguard yang Dicetuskan oleh Proyek

Ya

Tidak

Pengkajian Lingkungan (OP/BP/GP 4 01)

[x]

[]

Habitat Alami (OP/BP 4 04)

[]

[x]

Pengelolaan Pestisida (OP 4 09)

[]

[x]

Kekayaan Budaya (OPN 11 03, direvisi menjadi OP 4 11)

[]

[x]

Pemukiman Kembali (OP/BP 4 12)

[x]

[]

Masyarakat Terasing (OD 4 20, direvisi menjadi OP 4 10)

[x]

[]

Hutan (OP/BP 4 36)

[]

[x]

Pengamanan Bendungan (OP/BP 4 37)

[]

[x]

Proyek-Proyek di Wilayah Sengketa (OP/BP/GP 7 60)

[]

[x]

Proyek-Proyek pada Perairan Internasional (OP/BP/GP 7 50)

[]

[x]

Pengkajian lingkungan dan rencana mitigasinya dapat mengambil bentuk (i) AMDAL (atau ANDAL dan RKL/RPL), atau (ii) UKL/UPL, tergantung kategori dampak proyek. Penentuan kategori lingkungan untuk masing-masing proyek mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam kerangka safeguard ini. Safeguard ini juga menguraikan badan-badan pelaksana dan pemantau AMDAL dan UKL/UPL. Pengaturan kelembagaan ini berlaku pada seluruh aspek mekanisme safeguard tersebut, dan tidak dapat ditafsirkan seolah-olah setiap aspek memerlukan pengaturan atau badan-badan yang berbeda.


v



SIFAT PROGRAM DAN PROYEK USDRP Urban Sector Development Reform Project (USDRP) bertujuan mendukung Pemerintah Kota/Kabupaten dalam usahanya menanggulangi persoalan kemiskinan, mendorong perkembangan ekonomi lokal, dan meningkatkan layanan perkotaan secara berkelanjutan dan berdasar-permintaan (demand-driven). Tujuan akhir upaya-upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek akan mendorong Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proyek ini untuk: A.

Memilih investasi prioritas untuk pengembangan prasarana, dengan berdasar pada Strategi Pembangunan Jangka Panjang dan Program Jangka Menengah (PJM) yang telah disepakati;

B.

Terlibat dalam reformasi tata-pemerintahan yang mendorong partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta reformasi dalam manajemen internal yang berfokus pada pengadaan barang dan jasa, dan manajemen keuangan

C.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan peraturan-perundangan untuk menjamin pemberian layanan perkotaan yang lebih baik;

D.

Menentukan dan melaksanakan investasi prioritas secara partisipatif dan akuntabel.

USDRP menjawab kebutuhan masyarakat sipil, yang berubah pada lingkungan yang terdesentralisasi dan demokratis. USDRP dibangun di atas pendekatan proyek-proyek pengembangan perkotaan sebelumnya, seperti IUIDP (Integrated Urban infrastructure Program), yang menempatkan investasi prasarana sebagai tujuan utamanya. Namun demikian, USDRP memandang investasi dalam infrastruktur hanyalah salah satu bagian dari pendekatan pembangunan yang lebih luas dan komprehensif. Unsur-unsur strategis lainnya, antara lain, adalah pembentukan dan pelaksanaan reformasi tata-pemerintahan secara menyeluruh dan peningkatan kapasitas pelayanan publik. USDRP mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat dalam proyek ini untuk mengidentifikasi proyek melalui pendekatan “open-menu”1. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan perkotaan, Pemerintah Kota/Kabupaten dapat melakukan investasi tanpa batasanspesifik tertentu. Sektor investasi utama meliputi: pekerjaan umum, transportasi, pendidikan dan kesehatan. Proses identifikasi dan seleksi kebutuhan proyek perlu dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan: Pemerintahan Kota/Kabupaten, DPRD dan Forum Stakeholders2. Konsisten dengan pendekatan ini, USDRP tidak menetapkan plafon angka bagi usulan proyek. Namun proyek-proyek yang diajukan harus layak secara sosial, lingkungan dan ekonomi, dan telah termaktub dalam Program Jangka Menengah (PJM) yang disepakati. Jumlah pinjaman bagi masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten bergantung pada kemampuan keuangannya masingmasing. Sesuai namanya, investasi yang terkait dengan USDRP hanya akan dilakukan di wilayah perkotaan dan tidak akan memasuki wilayah yang dilindungi. Hal ini mempengaruhi jenis kerangka safeguard yang diperlukan oleh sebagian terbesar subproyek USDRP, yaitu lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kemnali, dan warga terasing dan rentan. Kerangka safeguard lingkungan ini merupakan salah satu dari kerangka safeguard dimaksud. 1 2

Lampiran 1 adalah daftar indikatif proyek yang dapat didanai melalui USDRP Lihat Subbab 6.1 F Lembaga-lembaga yang terlibat Di Tingkat Lokal


1



Semua usulan proyek yang terkait dengan USDRP wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen ini. Di samping itu, karena kerangka safeguard ini merupakan bagian dari dokumen-dokumen negosiasi pinjaman, maka kandungannya harus telah disetujui oleh semua pemerintah kota/kabupaten yang terlibat sebelum negosiasi berlangsung. Apabila proyek-proyek investasi pilihan telah teridentifikasi sebelum negosiasi, dokumen-dokumen negosiasi harus mencakup ringkasan AMDAL, atau UKL/UPL. Pelanggaran serius terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan terhambatnya program pada proyek-proyek investasi yang tidak sesuai dengan kerangka ini.

TINJAUAN SINGKAT SIKLUS PROYEK USDRP Tinjauan berikut bersifat generik, dan mungkin ideal, untuk mengilustrasikan langkah-langkah pengembangan proyek dan interaksinya dalam tiga kegiatan utama, yaitu: (i) pendekatan rencana anggaran rutin Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia, (ii) tahapan teknis yang diperlukan untuk pengembangan proyek, dan (iii) tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan safeguard. Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat diminta untuk mempertimbangkan pentahapan dan unsur-unsur tinjauan umum ini, sebagai persyaratan minimum dalam penyiapan proyek. Pendekatan ini berlaku baik untuk proyek-proyek investasi 1 tahun maupun proyek multi-tahun (multi-year). Untuk proyek multi-tahun, Pemerintah Kota/Kabupaten yang terlibat perlu mengalokasikan dana pendamping untuk masing-masing tahun anggaran, meskipun persetujuan awal telah diberikan oleh DPRD untuk proyek-proyek multi-tahun dimaksud. Untuk menjamin alokasi dana pendamping tersebut, Pemerintah Kota/Kabupaten perlu membuat MOU dengan DPRD setempat. Berkaitan dengan alokasi anggaran untuk kebutuhan safeguard, patut dicatat bahwa anggaran untuk penyiapan ANDAL dan RKL/RPL harus dialokasikan bersamaan dengan alokasi anggaran untuk perencanaan dan desain, baik melalui APBD maupun UIDF (Urban Institutional Development Program); UIDF adalah fasilitas khusus USDRP, berupa hibah, untuk membantu penyiapan proyek. Anggaran ini biasanya dialokasikan setahun sebelum investasi. Anggaran untuk pemantauan dan pelaksanaan rencana pengelolaan perlu dialokasikan dalam anggaran daerah selama tahap pelaksanaan.


2



Tabel 1: Siklus Perencanaan Proyek USDRP Bulan

Februari

Proses Perencanaan Anggaran Kota/Kab.

Dinas menyiapkan usulan anggarannya

Permasatanah-permasatanah Safeguard2 Tahap Pengembangan Proyek Aspek Lingkungan

PemKot/Kab membentuk Project Implementation Unit (PIU) USDRP

Bapedalda dan Komisi AMDAL3 dibentuk di tiap tingkat pemerintahan (Kota/Kabupaten, Provinsi, Pusat) sebelum dimulainya kegiatan USDRP. Tim Pemantau Safeguard (TPS) dibentuk di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten. TPS menentukan kriteria penyaringan dan persyaratan proyek-proyek USDRP, terutama pada aspek-aspek lingkungan, berdasarkan Kerangka Safeguard ini.

Maret

Musbangkel (Musyawarah Pembangunan Kelurahan)

Pemrakarsa (Dinas) menyerasikan PJM dan usulan proyeknya – hasilnya adalah daftar proyek prioritas

TPS berdiskusi dengan Pemrakarsa tentang kriteria dan persyaratan penyaringan4. Dinas dan badan-badan terkait (Komisi AMDAL, atau Bapedalda untuk aspek lingkungan) menyaring usulanusulan proyek berkaitan dengan aspek lingkungan berikut: -

mengkonfirmasi bahwa proyek yang diusulkan tidak termasuk dalam daftar negatif;

-

memutuskan apakah proyek memerlukan AMDAL, UKL/UPL, SOP atau tidak

Daftar proyek prioritas telah disusun Mei

Pemkot/kab. menyelenggarakan Rakorbang untuk membahas, merumuskan, dan menyerasikan usulan proyek dengan PJM dan memperkirakan ketersediaan anggaran

Proyek yang akan dibiayai melalui USDRP, atau sumber lainnya, telah ditentukan.

Pemrakarsa menyiapkan: draft UKL/UPL dan disampaikan ke Bepedalda untuk dikaji

Pemrakarsa menyiapkan anggaran untuk proyek besar dan kompleks yang memerlukan AMDAL dan RTPTPK menyeluruh yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang. Pemrakarsa mengadakan studi kelayakan (FS) Pemrakarsa menyiapkan RTPTPK sederhana (jika pengadaan tanah berdampak kepada sedikitnya 40 KK dan 10% aset produktif) dan meminta persetujuan (NOL) Bank Dunia

2

Siklus berikut adalah tipikal untuk UKL/UPL dan RTPTPK sederhana. Kerangka waktu untuk AMDAL dan RTPTPK menyeluruh perlu ditentukan per kasus bergantung pada sifat proyek yang diusulkan.

3

Dalam konteks siklus ini, istilah Komisi AMDAL merujuk kepada badan yang ditugaskan untuk mengkaji dan menyetujui AMDAL. Komisi ini dapat juga dikonsultasikan berkenaan dengan masalah-masalah lingkungan secara umum. Menurut peraturan-perundangan yang berlaku, Komisi AMDAL yang bertanggung jawab mengkaji dokumen-dokumen AMDAL bisa Komisi AMDAL Pusat, Komisi AMDAL Propinsi atau Komisi AMDAL Kota/Kabupaten. Komisi-komisi ini tidak hierarkis; masing-masing Komisi memiliki yurisdiksi yang terpisah, bergantung pada beberapa faktor. PP No. 27/1999 Pasal 11 (1) tentang AMDAL menyatakan bahwa Komisi AMDAL Pusat berwenang menilai hasil AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi unsur-unsur strategis nasional dan/atau berkaitan dengan ketahanan nasional dengan dampak mencakup lebih dari propinsi, terletak di wilayah konflik dengan negara lain, terletak di perairan laut, dan/atau lokasinya mencakup wilayah hukum negara lain. Pasal 11(2) menyatakan Komisi AMDAL daerah (provinsi dan kota/kabupaten) berwenang menilai AMDAL bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang berada di luar kriteria di atas.

4

Lihat kriteria dan ketentuan penyaringan aspek-aspek lingkungan pada Lampiran 3, dan Lampiran 5 untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali.


3


Proses Perencanaan Anggaran Kota/Kab.

Bulan


Permasatanah-permasatanah Safeguard2 Tahap Pengembangan Proyek Aspek Lingkungan Menyerahkan FS, meminta persetujuan dan pembiayaan proyek kepada Komite Penilai (AC)

Oktober

Informasi DAU (hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah)

Nov./Des.

Persetujuan anggaran

Pemkot/kab. memobilisasi Konsultan untuk menyiapkan DED dan dokumen lelang

Bapedalda menyetujui UKL/UPL

Bank Dunia menyelesaikan kajian UKL/UPL (yang diambil secara acak) Penyiapan anggaran proyek USDRP Pelelangan dan pelaksanaan proyek

Pemrakarsa melaksanakan UKL/UPL. TPS mengawasi pelaksanaan UKL/UPL dan mengadakan pemantauan yang diperlukan Pemrakarsa mulai menyiapkan AMDAL pada proyek skala besar dan kompleks yang memerlukan AMDAL. AMDAL diharapkan selesai pada saat anggaran USDRP untuk proyek dimaksud telah siap (Januari).

LINGKUNGAN Prinsip Dasar Prinsip AMDAL secara garis besar digambarkan sebagai berikut. Semua proyek yang diajukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten harus sesuai dengan prinsip dimaksud. A. Pengkajian lingkungan dan rencana penanggulangannya dapat berbentuk: (i) AMDAL (atau ANDAL dan RKL/RPL), atau (ii) UKL/UPL, tergantung kategori dampak proyek dimaksud (lihat daftar kategori, di bawah). Penentuan kategori lingkungan untuk masing-masing proyek mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam kerangka safeguard ini. B. AMDAL dan UKL/UPL harus dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proyek. Karena itu, AMDAL atau UKL/UPL harus menjadi bagian tak terpisahkan dari analisis kelayakan teknis, ekonomi, sosial, institusional dan keuangan setiap usulan proyek. C. USDRP tidak mendukung investasi yang menimbulkan dampak penting yang merugikan dan tak-terbalikkan (irreversible), di luar kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengelolanya. D. Sedapat mungkin proyek harus menghindari, atau meminimalkan, dampak negatif pada lingkungan. Alternatif desain, termasuk alternatif tanpa-proyek, harus dikaji dengan seksama sebelum usulan proyek diajukan. Sebaliknya, proyek harus dirancang sedemikian sehingga dampak positif dapat dimaksimalkan. E. Proyek yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan


4



dampaknya tidak dapat dikelola melalui rancangan atau praktek-praktek konstruksi, harus disertai dengan AMDAL. F. USDRP tidak membiayai proyek yang mengganggu habitat alam kritis, masyarakat terasing dan rentan (IVP), kawasan lindung, jalur laut internasional, atau merupakan kawasan sengketa. Di samping itu, USDRP juga tidak membiayai pembelian, produksi, atau penggunaan:

i. Bahan-bahan yang merusak ozon, tembakau atau produk-produk tembakau. ii.

Asbes. Berbagai tindakan pencegahan berkaitan dengan penggunaan asbes, seperti renovasi bangunan yang menggunakan asbes, akan diterapkan.

iii.

Bahan beracun berbahaya (B3). Proyek yang menggunakan, memproduksi, menyimpan atau mengangkut bahan-beracun berbahaya (toksik, korosif, atau eksplosif) atau bahan berkategori B3 dalam undang-undang Indonesia, tidak dapat dibiayai.

iv.

Pestisida, herbisida, dan insektisida.

v.

Konstruksi bendungan (dam). USDRP tidak membiayai konstruksi atau rehabilitasi bendungan, atau investasi yang mengandalkan kinerja bendungan yang ada, atau bendungan yang sedang dalam tahap konstruksi.

vi.

Kekayaan budaya. Proyek yang merusak kekayaan budaya, termasuk barang, struktur fisik dan lokasi yang dianggap sakral atau setidaknya memiliki nilai spiritual, tidak dapat dibiayai.

vii.

Operasi penebangan kayu. Proyek yang berkaitan dengan penebangan kayu atau penyediaan peralatan penebangan kayu, tidak dapat dibiayai dengan dana USDRP. G. Karena alasan praktis, disarankan agar proyek investasi tahun I tidak termasuk proyek yang perlu dilengkapi dengan AMDAL. Proyek-proyek dimaksud dapat diusulkan pada tahun II, atau setelahnya.

Kategori Proyek Safeguard lingkungan ini berlaku pada semua tahap pengembangan proyek, seperti: pengajuan usulan, perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian proyek. Tiap proyek akan diteliti secara cermat menurut kriteria yang tercantum dalam peraturanperundangan Nasional dan kebijaksanaan operasional Bank Dunia. Berdasarkan Kebijaksanaan Operasional 4.01 Bank Dunia, tiap proyek USDRP dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari 3 kategori berikut. Kategorisasi serupa berdasarkan peraturanperundangan Nasional juga dicantumkan dalam tabel.


5



Table 3: Kategori Proyek Persyaratan Bank

Persyaratan Pemerintah Indonesia

Kategori

Dampak

A

Proyek-proyek yang menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan, berkaitan dengan kepekaan dampaknya, keaneka-ragaman, ireversibilitas (sifat tidak-terbalikkan), dan/atau dampak yang tidak pernah terjadi sebelumnya

EA dan EMP menyeluruh

ANDAL dan RKL/UPL *)

B

Proyek-proyek dengan volume dan ukuran kecil, yang menggambarkan dampak lingkungan yang terbalikkan (reversible)

EA dan EMP sederhana

UKL/UPL

C

Proyek-proyek yang tidak memiliki komponen konstruksi, dan tidak menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air

Tidak diperlukan EA

Tidak diperlukan AMDAL atau UKL/UPL

*) lihat Lampiran 3, terlampir: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17/2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL; dan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 17/KPTS/M/2003 tentang Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Permukiman dan Prasarana Wilayah yang dapat dilengkapi dengan UKL/UPL. UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan pasal 15(1) menyatakan bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan besar dan penting harus disertai dengan AMDAL. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1997 tentang AMDAL pasal 5 (1) lebih lanjut menjabarkan kriteria dampak besar dan penting, yang meliputi: (i) mempengaruhi sejumlah besar orang, wilayah dan komponen lingkungan; (ii) dampak berlangsung kuat, lama, kumulatif, dan tidak-terbalikkan (irreversible).

Isi Laporan AMDAL Berikut adalah daftar hal-hal yang harus dimasukkan dalam analisis dan laporan proyek. Rincian daftar isi laporan ANDAL dan RKL/RPL disampaikan secara khusus dalam dokumen Rencana Pelaksanaan Proyek (Project Implementation Plan - PIP). A.

Isi laporan ANDAL sekurang-kurangnya meliputi: Ringkasan Eksekutif Pendahuluan, meliputi: kerangka kebijakan, hukum, kelembagaan, dan administratif Lingkup studi, meliputi kedalaman dan keluasan substansi yang dikaji dan batas spasial pengamatan Metode studi, termasuk metode pengumpulan dan analisis data, metode prakiraan dampak, dan metode evaluasi dampak; Pemerian proyek secara teknis dan rinci; Rona lingkungan awal, meliputi lingkungan fisik-kimia-geologis, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial-ekonomi;


6



Prakiraan dampak lingkungan, termasuk dampak tidak langsung dan kumulatif Analisis alternatif, termasuk alternatif tanpa-proyek Evaluasi dampak besar dan penting; Lampiran-lampiran pendukung, termasuk proses konsultasi publik dan ringkasan hasil-hasil yang dicapai Keluasan, kedalaman dan jenis analisis bergantung kepada sifat, skala dan potensi dampak lingkungan proyek dimaksud. Pemrakarsa mengevaluasi risiko dan dampak lingkungan, mengkaji alternatif-alternatif proyek, mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki seleksi, lokasi, rencana, desain, dan/atau implementasi proyek, dengan mencegah, meminimalkan, menanggulangi, atau mengkompensasi dampak lingkungan negatif serta meningkatkan dampak positif. B.

Isi laporan RKL/RPL sekurang-kurangnya meliputi:

i.

Ringkasan Eksekutif

ii.

Pendahuluan

iii.

Pendekatan institusional);

iv.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL)

v.

pengelolaan

lingkungan

(teknologi,

sosial-ekonomi,

•

Dampak lingkungan besar dan penting, dan sumbernya: komponen lingkungan yang terkena dampak, dan sumber dampak;

•

Indikator dampak.

•

Tujuan pengelolaan lingkungan.

•

Rencana pengelolaan dan tindakan penanggulangan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi dan operasi.

•

Lokasi dan periode pengelolaan.

•

Anggaran dan jadwal.

•

Pengaturan kelembagaan: badan yang bertanggung jawab dan hubungan pelaporan.

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) •

Dampak besar dan penting yang hendak dipantau;

•

Sumber dampak;

•

Indikator pemantauan;

•

Tujuan pemantauan lingkungan;

•

Metode dan lokasi pemantauan;

•

Anggaran dan jadwal

•

Pengaturan kelembagaan: badan yang bertanggung jawab dan hubungan pelaporan.

RKL/RPL harus menggambarkan perangkat penanggulangan, pemantauan, dan tindakan-


7



tindakan kelembagaan yang perlu dijalankan selama tahap implementasi dan operasi proyek guna meminimalkan dampak lingkungan negatif, mengkompensasi kerugian, atau menekannya sampai pada tingkat yang dapat diterima.

Prosedur AMDAL dan Konsultasi Publik Pemrakarsa perlu bekerja sama dengan warga yang mungkin terkena dampak proyek dan perlu berkoordinasi dengan Komisi AMDAL dalam sejumlah langkah esensial berikut: A. Keputusan untuk menentukan kategori proyek dan seleksi ketentuan-ketentuan safeguard yang tepat (seperti diilustrasikan dalam Tabel 3 di atas), B. Penyusunan dan persetujuan Kerangka Acuan (TOR) bagi penyiapan dokumen-dokumen safeguard yang memadai; dan C. Penyusunan dan persetujuan dokumen safeguard. Ilustrasi berikut menggambarkan prosedur yang perlu ditempuh dalam penyiapan AMDAL. Gambar ini harus dibaca sebagai bagian dari siklus proyek, sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 1 di atas.


8



Gambar 1: Prosedur AMDAL Pemrakarsa (yaitu: Dinas atau unit di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten) mengajukan usulan proyek

Tidak perlu ANDAL

Penyaringan dampak lingkungan besar dan penting

Penyaringan untuk UKL/UPL

Revisi Draft

Tidak perlu ANDAL

SOP

Revisi Draft Perlu ANDAL

Pemrakarsa mengajukan draft UKL/UPL ke Bapedalda atau Dinas Lingkungan Hidup

Pemrakarsa mengajukan KA kepada Komisi AMDAL

Permakarsa, difasilitasi oleh Komisi AMDAL, berkonsultasi dengan Forum Stakeholder dan warga yang terkena dampak

Ya

Tidak Tidak

Draft KA disetujui?

Ya Ya

UKL/UPL disetujui?

Pemrakarsa mengajukan draft ANDAL dan RKL/RPL pada Komisi AMDAL

Pemrakarsa, difasilitasi oleh Komisi AMDAL, berkonsultasi dengan Forum Stakeholder dan warga yang terkena dampak

Tidak Draft ANDAL dan RKL/RPL disetujui

Ya Pemrakarsa mengimplementasikan RKL/RPL

Pemrakarsa melaporkan implementasi RKL/RPL dan pelaksanaan pemantauan lingkungan ke Executing Agency c/q KMP; Bapedalda, Gubernur, dan Bank Dunia

Bapedalda melaporakan hasil pemantauan dan evaluasinya kpd Meneg. LH (sekurang-kurangnya 2 kali setahun), dengan tembusan lembaga perijinan dan gubernur

Error! Bookmark not defined. Selama penyiapan ANDAL dan RKL/RPL, Pemrakarsa harus menjamin terpenuhinya persyaratan prosedural minimal, yang terdiri dari:

i.

Persetujuan: Komisi AMDAL adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab mengkaji dan menilai KA dan draft ANDAL dan RKL/RPL. Mendahului persetujuan KA, Pemrakarsa harus melakukan konsultasi dengan Forum Stakeholder dan warga yang terkena dampak proyek. Konsultasi ini bersifat wajib, dan hasilnya dicatat sebagai bagian dari laporan ANDAL.

Pelaporan: Secara administratif, Komisi AMDAL melaporkan kegiatannya kepada Walikota/Bupati (untuk Komisi AMDAL Kota/Kabupaten), atau Gubernur (untuk Komisi AMDAL Propinsi). Pemrakarsa harus melaporkan implementasi RKL/RPL kepada dinasdinas terkait seperti ditunjukkan dalam Gambar 1 di atas. D:\Adobe\Acrobat 4.0\PDF Output\E86405.doc

9



Pemantauan: Pemrakarsa adalah pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pemantauan lingkungan berkaitan dengan implementasi proyek. Namun demikian, Bapedalda merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab memantau kualitas lingkungan di dalam wilayah penugasannya. Karena itu, Bapedalda dapat diminta untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa untuk menjamin kesesuaian kegiatan dimaksud dengan standar dan peraturan yang berlaku. Konsultasi Publik selama penyiapan ANDAL dan RKL/RPL serta implementasi RKL/RPL harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

ii.

Untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan akibat (kemungkinan) adanya konflik kepentingan di antara para stakeholder dari kalangan Pemerintah Kota/Kabupaten – mereka terlibat sebagai Pemrakarsa, sekaligus anggota tetap dan sekretariat Komisi AMDAL – konsultasi dengan Forum Stakeholder dan warga yang terkena dampak proyek merupakan langkah yang wajib dilaksanakan. Konsekuensinya, tanggapan yang disampaikan selama konsultasi publik berkenaan dengan dampak proyek, harus diperhatikan dan dijawab secara tepat, serta dimuat sebagai Lampiran dalam dokumen ANDAL dan RKL/RPL

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1999 tentang AMDAL pasal 33 (3) menyatakan bahwa dalam waktu 30 hari setelah pengumuman proyek, pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk warga yang terkena dampak, LSM setempat, dan pihak lainnya, dapat menyampaikan tanggapan, saran dan keluhan kepada Pemrakarsa. Selama proses AMDAL, Pemrakarsa menginformasikan Forum Stakeholder, LSM setempat yang tidak terwakili dalam Forum Stakeholder, dan warga yang terkena dampak proyek, mendiskusikan aspek-aspek lingkungan, sosial dan dampak proyek; serta menimbang pandangan pihak-pihak dimaksud dalam kajian. Pemrakarsa berkonsultasi dengan kelompok-kelompok dimaksud sedikitnya dua kali, yaitu: (i) segera setelah penapisan awal dan sebelum finalisasi Kerangka Acuan (TOR); dan (ii) setelah draft Laporan ANDAL dan RKL/RPL disusun serta siap untuk dievaluasi (oleh Komisi AMDAL). Di samping itu, jika diperlukan, Pemrakarsa juga berkonsultasi dengan kelompok-kelompok tersebut selama implementasi proyek, untuk membahas masalahmasalah (issues) yang berkaitan dengan AMDAL dan dampak proyek Agar konsultasi antara Pemrakarsa, Forum Stakeholder, LSM setempat, dan warga yang terkena dampak proyek bermakna, Pemrakarsa perlu menyediakan semua bahan yang relevan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum proses konsultasi dilakukan, dan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami. Bahan dimaksud setidak-tidaknya mencakup: ringkasan tujuan proyek, rincian pemerian proyek, dan gambaran menyeluruh potensi dampaknya. Untuk konsultasi setelah draft laporan ANDAL dan RKL/RPL disusun, Pemrakarsa menyediakan ringkasan laporan ANDAL dan RKL/RPL dimaksud, termasuk kesimpulan dan sarannya. Di samping itu, Pemrakarsa juga harus mengungkapkan draft laporan ANDAL dan RKL/RPL atau UKL/UPL kepada publik dalam waktu yang tidak terbatas, serta dapat diakses oleh Forum Stakeholder, dan LSM setempat. Berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan dan sosial, perlu dikembangkan prosedur penyampaian keluhan publik yang transparan. Keluhan harus dijawab sebelum tahap pelelangan proyek dimulai. Keluhan yang diajukan sebelum konstruksi, selama konstruksi dan/atau operasi proyek perlu diselesaikan secara musyawarah antara Pemrakarsa dengan pihak-pihak yang mengajukan keluhan. Keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemrakarsa dalam waktu 30 hari kalender harus diteruskan kepada Tim Pemantau Safeguard untuk ditengahi. Apabila keluhan yang diajukan sebelum konstruksi tidak dapat diselesaikan secara damai dalam kurun waktu satu tahun, konstruksi proyek harus diubah, disesuaikan, atau ditunda.


10



Peraturan dan Daftar Isian Lingkungan untuk UKL/UPL dan Prosedur Operasi Baku (SOP) Proyek yang tidak termasuk kategori A atau tidak memerlukan AMDAL, mungkin akan memerlukan UKL/UPL atau SOP. Persiapan UKL/UPL harus sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan UKL/UPL. Di samping itu, UKL/UPL dan SOP untuk masing-masing proyek harus menggunakan daftar isian yang disampaikan pada Lampiran 4 sebagai ketentuan yang mengikat. Prosedur penyiapan UKL/UPL atau SOP ditunjukkan dalam Gambar 1. TPS akan memantau dan mengawasi kesesuaian UKL/UPL atau SOP yang disusun dengan ketentuan dan daftar isian tersebut. Bapedalda atau Dinas Lingkungan harus menggunakan ketentuan dan daftar isian tersebut sebagai dasar untuk mengkaji UKL/UPL atau SOP. Kebutuhan untuk menerapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86/2003 dan daftar isian dimaksud untuk menyiapkan UKL/UPL atau SOP oleh Pemrakarsa proyek dan untuk mengawasi dan mengkajinya oleh TPS dan Bapedalda/Dinas Lingkungan akan dicantumkan dalam Panduan Pengoperasian Proyek USDRP.

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Daerah Badan-badan di tingkat daerah berikut terlibat dalam berbagai aspek dan tahap implementasi kerangka safeguard ini. Pada dasarnya, mereka dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu badan pelaksana dan pemantau. A.

Badan Pelaksana. i)

Pemrakarsa Proyek. Pemrakarsa proyek adalah Pemerintah Kota/Kabupaten yang berpartisipasi dalam USDRP, melalui dinas terkait. Pemrakarsa bertanggungjawab menyiapkan Kerangka Acuan (KA, atau TOR), ANDAL dan RKL/RPL, atau UKL/UPL, serta mengarahkan implementasinya;

ii)

Komisi AMDAL. Komisi AMDAL adalah lembaga yang berwenang mengkaji dan menyetujui KA, ANDAL dan RKL/RPL. Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 mengenai AMDAL pasal 8, Komisi AMDAL untuk proyek USDRP kemungkinan besar adalah Komisi AMDAL Kota/Kabupaten (jika ada), atau komisi AMDAL Propinsi.

iii)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Bappeda adalah lembaga yang bertanggungjawab mengkordinasikan penyiapan Program Jangka Menengah (PJM). Dalam kaitan ini, Bappeda harus mampu mengadakan penyaringan awal proyek yang diusulkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan safeguard.

iv)

Bapedalda – Badan Pengendalian Dampak Lingkungan kota/kabupaten. Bapedalda adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pengendalian dampak lingkungan, seperti mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2003, Bapedalda atau Dinas Lingkungan Hidup, berwenang menilai dan menyetujui UKL/UPL. Berkaitan dengan


11



USDRP, Bapedalda dapat diminta untuk mengarahkan Pemrakarsa dalam implementasi RKL/RPL, dan memantau kualitas lingkungan secara umum. Bapedalda adalah anggota tetap Komisi AMDAL. Biasanya kantor mereka juga berfungsi sebagai Sekretariat Komisi AMDAL. Badan Pemantau. i)

Tim Pemantau Safeguard (TPS). TPS adalah tim yang dibentuk di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten sebelum masa persiapan proyek. Tugas TPS termasuk (namun tidak terbatas pada): menetapkan kriteria penyaringan proyek terpilih (sesuai dengan ketentuan-ketentuan safeguard), memantau dan mengawasi kesesuaian proyek dengan kerangka safeguard; menengahi dan memecahkan persoalan yang diperselisihkan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek. TPS terdiri atas wakil Dinas atau unit di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten dan LSM yang memusatkan kegiatannya pada masalah-masalah lingkungan, pertanahan, dan/atau hakhak asasi manusia. TPS dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah Daerah. Pembentukan TPS harus disahkan melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati

Forum Stakeholder (FS). FS adalah perwakilan informal unsur-unsur masyarakat sipil (civil society), seperti LSM setempat, dosen universitas, pemuka masyarakat, pemimpin tradisional, ulama, serta anggota DPRD dan pejabat pemerintahan daerah – semuanya dalam kapasitas pribadi -- untuk bersama-sama membahas masalah-masalah pembangunan kota dan berkontribusi bagi perbaikannya. USDRP mendorong pendekatan multi-pihak ini sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi publik. FS terlibat dalam mengkaji KA, ANDAL dan RKL/RPL. Jika perlu, Pemrakarsa dapat berkonsultasi dengan FS selama implementasi RKL/RPL. Sebagian kecil anggota FS akan terpilih menjadi anggota TPS.

Lembaga-lembaga yang Terlibat di Tingkat Nasional Berbagai lembaga tingkat nasional terlibat secara langsung dalam implementasi USDRP, dan berbagai aspek atau tahap implementasi kerangka safeguard. Lembaga-lembaga dimaksud adalah: A. Executing Agency - EA. Untuk USDRP, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah executing agency yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia; B. Konsultan Manajemen Pusat (KMP). Atas nama EA, KMP bertanggungjawab mengelola keseluruhan operasi harian proyek. Karenanya, KMP bertanggungjawab kepada EA, dan menyampaikan laporan sekurangkurangnya sekali sebulan. C. Bank Dunia. Bank Dunia adalah kreditor yang membiayai sebagian atau seluruh bagian proyek yang diusulkan. Konsekuensinya, Bank Dunia berhak mengkaji dan menyetujui KA, draft ANDAL dan RKL/RPL; serta KA dan SK-RTPTPK (atau LARAP). Untuk draft UKL/UPL, Bank Dunia hanya akan melakukan penilaian secara acak.


12



Susunan Kelembagaan Berdasarkan penetapan peran di atas, dua tabel berikut menggambarkan kerangka institusional penyiapan dan persetujuan AMDAL, serta hubungan pelaporan di antara lembaga-lembaga dimaksud.

Tabel 3 : No.

1.

2.

1)

Tahap EA

Susunan Kelembagaan untuk Penyiapan AMDAL

Dilaksanakan oleh

Penyiapan: Kerangka Acuan (KA), draft ANDAL dan RKL/RPL

Pemrakarsa, yaitu Dinas atau unit di lingkungan Pemerintah Daerah

UKL/UPL

Pemrakarsa

Pelaksanaan: Supervisi RKL/RPL

Pemrakarsa (dapat disupervisi oleh Bapedalda)

Dikonsultasi-kan dengan

Forum Stakeholder (FS) dan warga yang terkena dampak

Forum Stakeholder (SF) dan warga yang terkena dampak (jika diperlukan)

Persetujuan (tahap persiapan) atau Pengawasan (tahap pelaksanaan)

Laporan Kepada

Komisi AMDAL, dan Bank Dunia

KMP, tembusan ke Executing Agency (EA) dan Bank Dunia

Bapedalda, atau Dinas Lingkungan Hidup. Bank Dunia akan mengkaji UKL/UPL secara acak

KMP, dengan tembusan ke EA dan Bank Dunia

Tim Pemantau Safeguard (TPS)

EA, tembusan ke KMP, Bapedalda1), Gubernur, dan Bank Dunia

Bapedalda selanjutnya melaporkan hasil pemantauan dan evaluasinya ke Menteri Negara Lingkungan Hidup, sedikitnya dua kali setahun, dengan tembusan ke badan perijinan dan Gubernur.


13



Untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab di atas memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efisien, disarankan untuk menganalisis kapasitas manajemen lembaga dimaksud dan melaksanakan pelatihan guna meningkatkannya. Lembaga yang perlu diprioritaskan adalah Tim Pemantau Safeguard, Bapedalda, dan Pemrakarsa (Dinas).

PERTIMBANGAN HUKUM A.

Landasan hukum utama penyiapan dan implementasi AMDAL adalah Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia berkenaan dengan USDRP. Bagi pihak Bank Dunia, isi Perjanjian ini merupakan penjabaran prosedur operasional sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan operasional. Sedangkan bagi Pemerintah Indonesia, kebijakan tentang AMDAL tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, dan berbagai keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri-Menteri Teknis lainnya, seperti digambarkan dalam Lampiran 3.

B.

Penyiapan KA, ANDAL dan RKL/RPL harus dikaji dan disahkan oleh badan yang berwenang (Komisi AMDAL terkait dan Bank Dunia). Bersama dengan mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam susunan kelembagaan di atas, mekanisme persetujuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penyiapan dan implementasi AMDAL sejalan dengan standar dan prosedur yang berlaku.


14



Lampiran 1: Peta Jenis Proyek Jenis-Jenis Proyek yang Termasuk Kategori Cost Recovery

Jenis-Jenis Proyek yang Termasuk Kategori NonCost Recovery

Definisi: suatu proyek yang langsung menghasilkan Definisi: suatu proyek yang tidak bersifat pendapatan dalam bentuk biaya pemakaian (tarif atau mengembalikan biaya pajak) Contoh-contoh proyek yang memenuhi syarat Rumah sakit (selain Puskesmas)

Puskesmas

Rumah Bersalin

Perbaikan Kampung

Pembangunan pasar

Sekolah dasar dan menengah

Pengumpulan sampah (tidak termasuk TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Fasilitas pengkomposan

Drainase dan pengendalian banjir

Terminal angkutan

Prasarana manajemen lalu lintas

Layanan angkutan umum

Konsolidasi tanah

Areal parkir

Perlindungan lingkungan

Rumah pemotongan hewan

Panti asuhan

Pengumpulan limbah manusia (tidak termasuk jamban Jamban umum umum) Sistem penyediaan air bersih

Perlindungan erosi

Jalan dan jembatan tol

Jalan dan jembatan (bukan tol)

Perumahan

Irigasi kecil (mikro)

Pemakaman umum

Pusat kegiatan pemuda

Fasilitas pendingin

Perpustakaan

Fasilitas penyimpanan produk pertanian

Musium

Prasarana Radio dan TV

Pusat rehabilitasi sosial

Obyek-obyek wisata

Taman

Fasilitas rekreasi

Fasilitas pembakaran sampah

Fasilitas olah raga Pusat-pusat konvensi Ferry Fasilitas pelabuhan Fasilitas e-government Kawasan Siap Bangun (Kasiba) Catatan: - Proyek yang termasuk dalam daftar di atas tidak secara otomatis akan disetujui - Proyek-proyek “cost recovery” yang tidak layak secara financial tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah - Proyek-proyek “cost recovery” dengan satu unsur yang disubsidi diklasifikasikan sebagai “cost recovery”


15



- Proyek-proyek pandu dalam daftar proyek “cost recovery” diklasifikasikan sebagai “cost recovery” - Jika Pemerintah Kota/Kabupaten secara sengaja berusaha merestrukturisasi suatu proyek agar terhindar dari klasifikasi “cost recovery”, maka Pemerintah Kota/Kabupaten dimaksud akan dikesampingkan dari proses penilaian selama masa maksimum tiga tahun - Jika suatu usulan proyek tidak termasuk dalam daftar di atas, Tim Penilai akan mengklsifikasikan proyek dimaksud berdasarkan definisi proyek “cost recovery”. Sumber: Consultant


16



Lampiran 2: Organisasi Safeguard USDRP

INTER-MINISTERIAL INTER-MINISTERIAL STEERING STEERINGCOMMITTEE COMMITTEE EXECUTING EXECUTINGAGENCY AGENCY KIMPRASWIL KIMPRASWIL--DGURD DGURD

LINE MINISTRIES

MINISTRY MINISTRY OF OF FINANCE FINANCE

BAPPENAS BAPPENAS

Central Level

APPRAISAL COMMITTEE

CPMU CPMO CONSULTANT

WORLD BANK

CPFO

UIDF

CPRS

PMU PMU

Level

PROJECT PROJECT PROPOSALS PROPOSALS

PROVINCIAL PROVINCIAL GOVERNMENT GOVERNMENT

BUPATI/ BUPATI/ WALIKOTA WALIKOTA

Provincial

PPMU PPMU

LOCAL LOCAL ASSEMPLY ASSEMPLY (DPRD) (DPRD)

URBAN URBAN FORUM FORUM

= Optional

SECRETARY SECRETARY

= Structural Institutions

City

CONSULTANT CONSULTANT

BAGIAN

Level

SMT SMT

= Project Implementation Support

SMT SMT = Safeguard Monitoring Team AU AU

= Anchor Unit (Procurement Reform)

EAC EAC

= EA Committee

BAPPEDA AU AU

DINAS LH

OTHER DINASES

BADAN

BUMD

EAC EAC


PIU


PIU


PIU


PIU

USDRP Project:\Staff Files\Charts\Project Organization Safeguard.ppt


17



Lampiran 3: Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Perlu Dilengkapi dengan AMDAL atau UKL/UPL. Menurut: 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001, tertanggal 22 Mei 2001; dan 2. Keputusan Menteri Permukiman an Prasarana Wilayah No. 17/KPTS/2003, tertanggal 3 Februari 2003 Skala

Sektor dan Kegiatan Air Bersih a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transimisi (panjang)

AMDAL

5

UKL/UPL6

≥ 500 Ha ≥ 10 km

100 Ha - < 500 Ha 2 km - < 10 km

c. Pengambilan air baku dari mata air permukaan, sungai, danau/sumber lain (debit pengambilan) d. Pembangunan Instalasi Pengotanah Air (debit)

≥ 250 l/detik

50 lt/dt - < 250 l/dt

-

> 50 l/detik

e. Pengambilan air tanah

≥ 50 l/detik

> 5 l/dt - < 50 l/dt

≥ 10 Ha ≥ 10.000 ton

< 10 Ha < 10.000 ton

Persampahan a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem control landfill/sanitary landfill (di luar B3) - Luas layanan - Kapasitas total b. TPA di daerah pasang surut7 - Luas landfill - Kapasitas total c. Pembangunan transfer station - Kapasitas operasional

≥ 5 Ha ≥ 5.000 ton

< 5 Ha < 5.000 ton

≥ 1.000 ton/hari

< 1.000 ton/hari

d. TPA dengan sistem open dumping

semua ukuran

-

e. Pembangunan Incinerator

-

semua ukuran

f. Bangunan komposting dan daur ulang

-

> 4 ton/hari > 500 m2

≥ 2 Ha ≥ 3 Ha

< 2 Ha < 3 Ha

Konstuksi Pengotanah Limbah Cair dan Sewerage a. IPLT b.

IPAL

5

Lihat: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17/2001 tertanggal 22 Mei 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi ngan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

6

Lihat: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 17/KPTS/2003 tentang Penetapa Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

7

Ini berlaku untuk controlled land fill di wilayah pasang surut juga.


18


Sektor dan Kegiatan c.

Perpipaan air limbah/sewerage

Drainase a. Pembangunan saluran di kota besar/metropolitan - Drainase Utama (panjang) - Drainase Sekunder dan Tersier (panjang) b. Pembangunan saluran di kota sedang - Drainase Utama (panjang) - Drainase Sekunder dan Tersier (panjang) c. Pembangunan saluran di kota kecil Normalisasi Sungai/Kanal Pengelak Banjir a. Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan, atau - Luas layanan b. Kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan c. Kota kecil*) - Panjang; atau - Volume pengerukan


Skala AMDAL5 ≥ 500 Ha

UKL/UPL6 < 500 Ha

≥ 5 km -

< 5 km 1 km – 5 km

≥ 10 km 10 km

< 10 km 2 – 10 km

-

> 5 km

≥ 5 km ≥ 500.000 m3

1 - < 5 km 1 - 5 Ha

-

≥ 10 km ≥ 500.000 m3 13 km 500.000 m3

3 - < 10 km 3 – 13 km -

c. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan

≥ 15 km ≥ 500.000 m3

5 - < 15 km -

d. Sodetan

-

semua ukuran

≥ 5 km

1 - < 5 km 2 - < 5 Ha

Jalan a. Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA a.1. Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Luas layanan a.2. Kota Sedang - Panjang, atau - Luas layanan

≥ 5 Ha ≥ 10km ≥ 10 Ha

3 - < 10 km 5 - < 10 Ha

a.3. Kota kecil*) - Panjang; atau - Luas layanan a.4 Pedesaan – antarkota, panjang

≥ 30km

7 - < 15 Ha 5 - < 30 km

b. Peningkatan dengan pelebaran di dalam DAMIJA b.1. Kota besar/metropolitan untuk jalan arteri/kolektor (panjang)

-

≥ 10 km


20 km 15 Ha

4 - < 20 km

19



Skala

Sektor dan Kegiatan

AMDAL5

UKL/UPL6

Jembatan (Konstruksi Baru) -

≥ 20 m

b. Penahan gelombang (break water/talud)

≥ 200 m ≥ 6.000 m2 ≥ 200 m

c. Prasarana pendukung pelabuhan

≥ 5 Ha

d. Single Point Mooring Buoy

≥ 10.000 DWT

Tidak ada keputusan spesifik yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan (re. Pelabuhan) atau Departemen Pertanian (re. Pelabuhan ikan) berkenaan dengan UKL/UPL. Karena itu, ukuran apapun yang pantas dan di bawah ukuran yang ditetapkan oleh Kantor Meneg LH untuk AMDAL, dapat dipertimbangkan sebagai memerlukan UKL/UPL

Kota besar (panjang) Kota sedang (panjang) Konstruksi Pelabuhan a. Dermaga dengan konstruksi masif - Panjang, atau - Luas

Pelabuhan Ikan - Panjang dermaga - Kawasan industri perikanan - Kedalaman perairan di dermaga

≥ 60 m

≥ 300 m ≥ 10 Ha ≥ -4 m LWS

Perumahan/Permukiman a. Kota metropolitan (luas) b. Kota besar (luas) c. Kota sedang dan kecil (luas)

≥ 25 Ha

2 - < 25 Ha 2 - < 50 Ha 2 - < 100 Ha

≥ 50 Ha ≥ 100 Ha

Konstruksi Bangunan (Pendidikan, Perdagangan, Fasilitas Keagamaan, dll) - Luas tanah , atau - Luas lantai/bangunan Konstruksi Baru untuk Pemukiman Kembali a. Jumlah penduduk yang dipindahkan, atau b. Luas kawasan

≥ 5 Ha ≥ 10.000 m

2

≥ 200 KK ≥ 100 Ha

< 10.000 m2

50 – 200 KK 2 – 100 Ha

UKL/UPL, menurut pengalaman Bank Dunia Program Perbaikan kampung8 *) tidak termasuk dalam Keputusan-keputusan di atas. Angka-angka ini merupakan hasil interpolasi, berdasarkan kriteria yang berlaku pada kategori kota lainnya pada sektor atau kegiatan dimaksud.

Klasifikasi kota: Jenis Kota Kota Metropolitan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil 8

Jumlah Populasi > 1.000.000 (dalam kota utamanya) 500.000 - < 1.000.000 100.000 - < 500.000 < 100.000

Ini juga tidak termasuk dalam keputusan-keputusan di atas.


20


Daerah pedesaan:



< 20.000 penduduk

21



Lampiran 4: Daftar Hal-hal yang Diperlukan untuk Masing-masing Proyek Untuk semua proyek 1. Gambaran lengkap aspek-aspek teknis proyek dengan peta yang memadai. 2. Identifikasi lokasi-lokasi yang sensitif secara lingkungan dalam peta yang memadai. (1)

Sekolah, rumah sakit, rumah penduduk

(2)

Tempat pengambilan air

(3)

Sungai, kolam, danau, saluran irigasi

(4)

Kawasan lindung

(5)

Peninggalan budaya 3. Pengembangan langkah-langkah mitigasi untuk lokasilokasi sensitif. 4. Identifikasi masalah (issues) lingkungan penting untuk ditangani segera.

Air Bersih 1.

Identifikasi dampak ke wilayah hilir sumber air.

2.

Bagaimana menangani lumpur (endapan) dari proses penyaringan air.

3.

Dimana membuang endapan tersebut.

Sampah / Konstruksi IPAL & Sewage 1.

Kesesuaian dengan peraturan-perundangan yang mengatur tentang struktur fasilitas.

2.

Analisis rinci dampak fasilitas tersebut terhadap badan air permukaan, air bawah tanah dan tanah.

3.

Identifikasi jalan masuk bagi truk-truk pengumpul sampah.

4.

Identifikasi lokasi-lokasi sensitif secara lingkungan sepanjang jalan masuk.

5.

Identifikasi lokasi pembuangan endapan dari pengoperasian IPAL.

6.

Identifikasi lokasi pembuangan endapan limbah konstruksi dari sewage.

7.

Identifikasi lokasi pembuangan endapan kakus (jika tidak dibuang di IPAL).

Drainase / Normalisasi Sungai / Kanal Banjir / Pelabuhan 1.

Identifikasi sumber-sumber pencemaran, seperti logam berat dan senyawa organik kuat (PCB, DDT, dll)


22



2.

Identifikasi kuantitas bahan yang akan dikeruk.

3.

Pemeriksaan (laboratorium) kualitas bahan yang akan dikeruk.

4.

Identifikasi lokasi pembuangan.

Jalan 1.

Identifikasi hubungan antara kawasan lindung dan lokasi proyek di atas peta.

2.

Identifikasi sumber-sumber bahan (bahan galian) dan lokasi pembuangan.

3.

Identifikasi lokasi-lokasi sensitif secara lingkungan sepanjang lintasan antara lokasi konstruksi dan lokasi sumber material atau lokasi pembuangan.

Jembatan 1.

Identifikasi dampak lingkungan terhadap kawasan yang volume lalu lintasnya akan meningkat karena konstruksi jembatan baru.

Pengembangan Perumahan dan Permukiman 1.


2.

Uraian lengkap tentang metode pengolahan limbah padat dan cair.

3.

Identifikasi dampak lingkungan, termasuk kemacetan lalu lintas karena peningkatan lalu lintas di masa mendatang serta langkah-langkah penanggulangannya.

4.

Identifikasi dampak terhadap hidrologi di dalam kawasan yang dikembangkan.

Bangunan 1.

Konfirmasi bahwa tidak ada pembelian asbes dan pestisida untuk keperluan proyek ini.

2.

Uraian lengkap tentang sistem pengumpulan sampah dan pengolahan air limbah.

3.


Program Perbaikan Kampung (KIP) 1.


2.

Uraian lengkap tentang metode pengolahan limbah padat dan cair.

3.


4.

Identifikasi dampak terhadap hidrologi di dalam kawasan yang dikembangkan.


23




24

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Recommend Documents