Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
55603 v1 rogram Tinjauan Pasca Konflik oleh Para Pemangku Kepentingan di Aceh (The Multi-Stakeholder Review of Post-Conflict Programming in Aceh, MSR) dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), AusAID, DFID, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, UNDP, Program SERASIUSAID dan Bank Dunia antara Mei 2008 dan Desember 2009, ditambah dengan kontribusi IOM pada tahap awal program. MSR dilandasi pada semangat dan upaya-upaya yang belum lama dilakukan oleh BRA dan para mitranya untuk merencanakan dan mengoordinasikan secara lebih baik program pascakonflik berdasarkan suatu pemahaman dan visi strategis bersama. MSR melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan pemerintah, masyarakat internasional maupun pihak lokal. Empat tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU), MSR menyediakan kerangka acuan bagi kebijakan dan program pada masa datang guna memperkokoh perdamaian dan pembangunan di Aceh. MSR menggunakan sebuah kerangka yang bersifat komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan isu pascakonflik di Aceh serta cara-cara yang paling efektif untuk meresponsnya. MSR menaruh perhatian pada isu-isu yang berkaitan dengan mata pencarian dan perekonomian, politik, keamanan dan kohesi sosial, serta tata kelola dan kelembagaan. Di masing-masing bidang tersebut, laporan ini membahas berbagai program, kebutuhan, tantangan dan hambatan yang ada pada tingkat individu, masyarakat maupun makro. Hal ini memungkinkan dilakukannya pertimbangan terhadap berbagai kebijakan dan program yang dapat membangun landasan bagi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh pada era pasca konflik.
kelompok-kelompok ini telah menerima bantuan melalui BRA. Lagipula, hampir seluruh dari 2.035 mantan tahanan politik yang dibebaskan setelah Nota Kesepahaman telah menerima bantuan, seperti halnya dengan sejumlah tahanan yang dibebaskan sebelum Nota Kesepahaman. Sekitar 1,5 juta orang atau 39 persen Mantan kombatan bersama kerbau dari penduduk menganggap diri bantuan yang dia terima. mereka sendiri sebagai korban konflik. Pengungsian, trauma, kerusakan properti, terganggunya sumber mata pencarian utama, dan luka fisik atau sakit adalah bentuk-bentuk paling umum dari keadaan menjadi korban. Korban terkonsentrasi di empat kabupaten yang paling terkena dampak konflik ditambah Kota Lhokseumawe. Jenis-jenis Korban Konflik
Kerangka Analisis MSR
Sumber : ARLS.
Kelompok-kelompok yang Terkena Dampak Konflik Konflik berdampak negatif pada sebagian besar penduduk di Aceh. MSR memperkirakan bahwa ada 14.300 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Separuh lebih dari mantan kombatan berdomisili di empat kabupaten yang paling berat terkena dampak konflik: Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur dan Pidie.
Memungut hasil panen dari perdamaian dengan bekerja.
Kelompok-kelompok nasionalis yang menentang GAM selama masa konflik kini tampil dengan menggunakan bendera bersama: Pembela Tanah Air (PETA). Banyak dari mantan pejuang GAM yang mendapat binaan dari Pemerintah Indonesia. Sesudah Nota Kesepahaman, mereka membentuk organisasi mereka sendiri yang disebut Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) untuk memperjuangkan klaim mereka atas bantuan. Para anggota dari
Kaum perempuan terkena dampak konflik melalui beberapa cara. Kaum perempuan dalam jumlah sedikit turut mengangkat senjata, sekitar 680 perempuan berada dalam struktur militer GAM, dan 3.800 perempuan memainkan berbagai peran pendukung dalam konflik. Banyak perempuan yang terpaksa mengambil peran sebagai penyangga utama kebutuhan keluarga. Mantan tahanan politik di kedai barunya Sebagian perempuan menyaksikan yang dia bangun dengan bantuan. tewasnya anggota keluarga, sebagian lainnya masih menderita akibat mengalami ketidakpastian menyangkut anggota keluarganya yang hilang. Sejumlah kaum perempuan yang angka pastinya belum diketahui dari kedua belah pihak menjadi korban kekerasan seksual. Sementara sejumlah kaum perempuan memperlihatkan kekuatan yang luar biasa, kelompokkelompok lain masih merasa trauma. Stigma dan keengganan untuk membicarakan secara terbuka isu kekerasan seksual ini menghambat penanganan yang efektif atas persoalan tersebut. Lebih dari 400.000 orang mengungsi akibat konflik. Sementara sebagian besar pengungsi telah kembali, antara 45.000 dan 145.000 orang masih mengungsi, sebagian besar di empat kabupaten yang paling terkena dampak konflik. Para pengungsi yang telah kembali (returnees) seringkali menghadapi tantangan penting saat mereka kembali, seperti mendapatkan kembali properti mereka, menata kembali hubungan yang terputus dan mencari pekerjaan. Para pengungsi (IDPs) dan para pengungsi yang menetap tempat baru (resettlers) menghadapi masalah ketegangan dengan masyarakat di mana mereka baru mulai tinggal, masalah akses kepada sumber daya, dan lagi-lagi masalah pekerjaan. Biaya Konflik Konflik telah menelan biaya dalam jumlah yang sangat besar di Aceh. Biaya ekonomi konflik diperkirakan mencapai Rp. 107,4 triliun (10,7 miliar dollar AS).
2
MSR RINGKASAN EKSEKUTIF
Biaya Konflik Berdasar Wilayah
Bendungan irigasi yang rusak, sebelum dan setelah diperbaiki di Bandar Baru, Pidie.
Angka ini hampir dua kali lipat dari biaya kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana tsunami pada Desember 2004. Kerugian ekonomi akibat konflik delapan kali lebih besar dibandingkan dengan biaya kerusakan yang ditimbulkan. Perekenomian provinsi menanggung 61 persen atau Rp. 65,5 triliun (6,5 miliar dollar AS) dari keseluruhan biaya konflik, sementara biaya yang harus ditanggung pemerintah pusat mencapai Rp 41,9 triliun (4,2 miliar dollar AS). Sektor produktif menjadi sektor yang mengalami kerusakan dan kerugian terparah. Sektor pertanian dan usaha adalah yang secara khusus terkena imbas, yang selanjutnya sangat berdampak pada kehidupan masyarakat pedesaan. Konflik telah menghancurkan lahan sawah dan lahan pertanian lainnya dan telah membunuh hewan ternak di hampir seluruh kabupaten. Akibat konflik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50 persen infrastruktur perdesaan mengalami kerusakan dengan skala yang bervariasi.Hampir 4.000 sekolah (dua pertiga dari keseluruhan jumlah sekolah di wilayah pedesaan Aceh) mengalami kerusakan. Hingga tahun 2006, 33.000 rumah masih berada dalam keadaan hancur-lebur, dan 77.000 rumah lainnya mengalami rusak berat atau sedang. Pertempuran juga telah menghancurkan 7.700 km ruas jalan dan hampir 2.200 buah jembatan. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memelihara keamanan selama masa konflik diperkirakan sebesar Rp 22,5 triliun, atau 21 persen dari keseluruhan biaya konflik. Hilangnya pendapatan dari pajak dan layanan pemerintah lainnya juga cukup besar. Proporsi Biaya Konflik per Sektor
Sumber: Biaya Konflik di Aceh, MSR.
Bantuan reintegrasi dan pembangunan perdamaian yang bersifat langsung atau spesifik hingga akhir 2008 seluruhnya mencapai Rp 3,7 triliun (365,6 juta dollar AS). Porsi nilai bantuan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia seimbang dengan porsi nilai bantuan yang disediakan oleh lembaga-lembaga donor internasional. Dari jumlah keseluruhan pendanaan yang dijanjikan untuk program reintegrasi, 96 persen telah dialokasikan dan 81 persen telah dicairkan. Mengingat berbagai kebutuhan yang masih harus dipenuhi, hal ini menggarisbawahi perlunya dukungan baru bagi program pembangunan perdamaian yang bersifat langsung dalam waktu jangka pendek hingga jangka menengah. Bantuan Pemerintah Indonesia termasuk Rp 135 miliar (13,5 juta dollar AS) dana pemerintah provinsi dan kabupaten yang dialokasikan untuk programprogram pembangunan yang bersifat umum di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik. Selain itu, diperkirakan sebesar Rp 5,3 triliun (529,5 juta dollar AS) dari dana pemulihan tsunami dan dana pembangunan telah mendukung program pemulihan pascakonflik di wilayah-wilayah yang tidak terkena tsunami.
Sumber: Biaya Konflik di Aceh, MSR.
Wilayah yang terkena dampak terparah akibat konflik adalah kabupatenkabupaten yang terletak di sebelah timur laut, yakni Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie dan Bireuen. Sementara itu, dampak yang sangat parah juga dialami Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Besar dan Aceh Tengah. Pola kerusakan dan kerugian berbeda tergantung pada kabupaten, dengan tingkat kerugian yang berbeda pada jenis-jenis infrastruktur dan fasilitas tertentu di masing-masing kabupaten. Oleh sebab itu, perlu dirancang pendekatan yang spesifik untuk tiap-tiap kabupaten guna menangani kerusakan dan secara efektif membantu masyarakat untuk melanjutkan kembali kehidupan produktif mereka. Nilai kerugian permanen (sunk costs), yang tidak dapat dipulihkan atau diberi kompensasi, mencapai Rp 46,1 triliun (4,6 miliar dollar AS) atau 48 persen dari nilai total kerugian. Kerugian yang dapat dipulihkan (recoverable loss), yang dipandang dapat diberi kompensasi (kendati hal ini tidak direkomendasikan oleh laporan ini), mencapai Rp 49,5 triliun (5,0 miliar dollar AS) atau 52 persen dari nilai total kerugian. Inventarisasi Bantuan Pasca Konflik Meskipun berbagai kemajuan besar telah dicapai dalam mengatasi kebutuhan individu dan masyarakat yang terkena dampak konflik, jumlah total dana yang disediakan hingga saat ini belum mencukupi untuk mengatasi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh konflik. Namun, dalam jangka panjang, nilai total keuntungan perdamaian (peace dividend) dari proses perdamaian yang disediakan oleh pemerintah akan melampaui jumlah biaya konflik di provinsi tersebut. Jumlah total dana yang dijanjikan untuk reintegrasi dan pembangunan perdamaian, baik langsung maupun tidak langsung, diperkirakan sebesar Rp 9,0 triliun (895,1 juta dollar AS). Angka ini seperenam dari jumlah yang disediakan untuk upaya rekonstruksi pascatsunami, kendati tingkat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh konflik lebih besar. Berbagai kebutuhan di sektor pertanian dan transportasi di wilayah-wilayah yang terdampak konflik masih belum tertangani.
Empat kabupaten yang terkena dampak paling parah akibat konflik, yaitu Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur dan Pidie, telah menerima jumlah bantuan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penargetan bantuan berdasarkan wilayah (geographic targeting) telah berjalan efektif. Tiga puluh delapan donor dan 89 organisasi pelaksana telah menjalankan 140 program-program reintegrasi dan pembangunan perdamaian yang bersifat langsung di seluruh Aceh. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah lembaga yang terlibat dalam upaya rekonstruksi pascatsunami, yang berpotensi membuat koordinasi menjadi lebih mudah. Bermacam-macam pendekatan untuk mendukung upaya pemulihan pascakonflik telah ditempuh. Banyak mantan kombatan (yakni mantan para pejuang GAM) dan korban konflik mengklaim bahwa mereka belum menerima bantuan. Namun, sebagai kelompok, mantan kombatan dan warga sipil korban konflik sesungguhnya telah menerima jumlah bantuan reintegrasi yang lebih besar dibandingkan dengan warga sipil bukan korban. Hingga saat ini, porsi terbesar dana telah dialokasikan untuk proyek-proyek yang difokuskan pada tata kelola dan administrasi pemerintahan; diikuti oleh fasilitas masyarakat, budaya dan keagamaan; perumahan; dan bantuan usaha. Pertanian dan peternakan menerima bantuan pemulihan pascakonflik dalam proporsi yang sedikit. BRA telah berkomitmen untuk menyediakan bantuan perumahan bagi hampir sekitar 30.000 rumah tangga, sesuai dengan jumlah total rumah yang masih hancur pada tahun 2006. BRA telah mendukung pembangunan tiga perempat dari jumlah tersebut. Pemerintah Provinsi Aceh akan menerima tambahan dana otonomi khusus sekitar Rp 78,6 triliun (7,9 juta dollar AS) antara 2006 and 2027 sebagai hasil dari ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Nilai total keuntungan perdamaian (peace dividend) di Aceh dari dana otonomi dan bantuan mencapai sebesar 130 persen dari biaya konflik di provinsi tersebut. Hal ini menyediakan peluang bagi Aceh untuk membangun kembali dengan lebih baik dibandingkan dengan era konflik. Sebagian besar pendanaan ini disediakan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari dana otonomi khusus. Jika
3
MSR RINGKASAN EKSEKUTIF
Para guru dan murid menikmati pertunjukan teater untuk perdamaian di Aceh Tengah.
dana ini dibelanjakan secara tepat, maka dana tersebut jelas dapat menutupi sebagian besar kebutuhan reintegrasi dan pascakonflik dalam jangka panjang. Untuk itu, dana tersebut harus digunakan secara efektif dan transparan; bantuan donor di masa datang hendaknya difokuskan pada pembangunan kapasitas dan penguatan kelembagaan, dan perbaikan penyediaan pelayanan dan program-program pembangunan yang sensitif terhadap konflik.
Dalam jangka menengah hingga panjang, strategi-strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara kolektif mungkin lebih efektif untuk menangani kebutuhan kelompok-kelompok yang terkena dampak konflik dibandingkan dengan program-program bantuan dengan sasaran terbatas. Namun, kelompok-kelompok penduduk tertentu yang rentan—khususnya pengungsi/pengungsi yang baru-baru ini kembali, janda korban konflik, dan perempuan kepala keluarga akan terus memerlukan bantuan yang ditargetkan secara cermat. Penargetan kelompok-kelompok semacam itu perlu didasari atas indikator-indikator kerentanan, bukan identitas era konflik, dan dalam kebanyakan kasus, yang paling baik adalah membiarkan masyarakat sendiri untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan. Kepala Rumah Tangga Laki-laki dan Perempuan
Mata Pencarian dan Perekonomian Hampir seluruh kelompok penduduk merasakan manfaat dari upaya pemulihan ekonomi di Aceh sejak berakhirnya konflik—khususnya dari berjalannya kembali aktivitas pertanian dan perdagangan skala kecil. Jumlah para mantan kombatan yang bekerja mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan sebagian besar dari mereka kini telah bekerja; sekarang para mantan kombatan lebih cenderung memiliki pekerjaan dibandingkan dengan kelompok penduduk bukan kombatan. Kebanyakan mantan kombatan dan mantan tahanan politik telah memperoleh kembali pekerjaan yang telah mereka jalani sebelum mereka bergabung dalam pemberontakan—terutama bertani dan buruh tani, dan mantan kombatan lainnya terutama menjalani kerja diluar pertanian dengan upah harian. Status Pekerjaan Kombatan dan Warga Sipil
Meski memiliki tingkat partisipasi kerja yang tinggi, para mantan kombatan rata-rata tidak begitu kaya dan memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan warga sipil pada umumnya. Namun, ada variasi yang besar dalam populasi mantan kombatan; sejak berakhirnya konflik, sebagian kelompok tertentu, khususnya mantan petinggi Tentara Nasional Aceh (TNA), memperoleh kekayaan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Bantuan reintegrasi memiliki dampak yang kurang terukur bagi status ekonomi rumah tangga penerima bantuan. Pada kenyataanya rumah tangga yang tidak menerima bantuan mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan yang lebih cepat daripada mereka yang menerima bantuan. Hal ini disebabkan antara lain karena banyak program pemerintah diberikan dalam bentuk bantuan tunai tanpa disertai pedoman, tindak-lanjut atau bantuan untuk memastikan efektivitas penggunaannya. Hanya ada sedikit pelayanan atau program untuk memberikan pelatihan ketrampilan atau bantuan pengembangan usaha bagi para mantan kombatan, tahanan politik atau korban konflik. Hanya sedikit mantan kombatan atau tahanan politik yang telah mendapat amnesti kembali bersekolah sejak berakhirnya konflik. Kesejahteraan Rumah Tangga: Penerima dan Bukan Penerima Bantuan
Terlihat menurunnya secara signifikan angka kemiskinan di Aceh adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut pada masa belakangan ini. Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan karena masuknya bantuan rekonstruksi pascatsunami ke Aceh dalam jumlah yang sangat besar. Menjelang berakhirnya periode rekonstruksi pascatsunami, peluang kerja di bidang nonpertanian dalam sektor konstruksi dan jasa mengalami penurunan. Meski angka inflasi cenderung stabil, namun karena tingkat biaya hidup tinggi berimplikasi pada kemampuan rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi, dan tingkat upah minimum yang tinggi telah memengaruhi penciptaan lapangan kerja melalui investasi baru. Kendati telah ada upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, serta sejumlah program yang didukung oleh pihak donor yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, namun tingkat investasi di Aceh tetap rendah. Draft kerangka kebijakan Aceh Green menggunakan pendekatan progresif untuk investasi dan pembangunan. Politik, Keamanan dan Kohesi Sosial Kemajuan besar telah dicapai dalam rangka mengintegrasikan kembali para mantan kombatan, tahanan politik dan pengungsi yang telah kembali (returnees) ke dalam kehidupan sosial dan politik di Aceh. Namun, tetap bertahannya identitas dan struktur era konflik terus menghalangi asimilasi sepenuhnya individu-individu itu ke dalam masyarakat. Tingkat konflik dengan kekerasan telah menurun tajam sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki. Lebih dari itu, dalam semester pertama tahun 2009, jumlah insiden kekerasan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Angka kejahatan di Aceh jauh di bawah angka kejahatan di provinsi tetangga, Sumatera Utara, dan persepsi tentang meningkatnya angka kriminalitas yang tengah menggerus kepercayaan publik terhadap proses perdamaian, mungkin telah menurun seiring dengan keberhasilan pelaksanaan pemilu dan berkurangnya jumlah insiden kekerasan. Sementara fenomena ini menggembirakan, namun ketegangan menyangkut bantuan, ketidakpercayaan antarkelompok, dan menurunnya dana rekonstruksi berarti bahwa tren positif belakangan ini belum tentu berlanjut dalam jangka panjang dan hal ini perlu terus dicermati. Insiden Berkekerasan dan kematian per Bulan (Jan 2005 - Jun 2009) Insiden Incidents Berkekerasan (Tidak termasuk Violent (excl. GAM vs GoI) GAM vs Pemerintah Indonesia).
Kematian Deaths
Jumlah Insiden Berkekerasan (Jan 2005 - Jun 2008)
70 60 50 40 30 20 10 0 JanFebMarAprMay JunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMay JunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMay JunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMay JunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMay Jun 2005
Sumber: ARLS.
Insiden GAM vs Berkekerasan GoI Violent Incidents GAM vs Pemerintah Indonesia.
Sumber: ACMU/APMU.
2006
2007
2008
2009
4
MSR RINGKASAN EKSEKUTIF
Aksi main hakim sendiri (vigilantisme), perselisihan menyangkut kontrak pemerintah, konflik berkaitan dengan bantuan, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan lokal yang paling sering terjadi di Aceh pada era pascakonflik. Secara politik, masih terlampau dini bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan pembentukan dua Bekerja di Aceh pasca konflik. provinsi baru di wilayah pedalaman dataran tinggi dan wilayah barat daya Aceh. Pengaturan menyangkut soal pembagian kekuasaan antara Aceh dan Jakarta masih harus didefinisikan secara lebih solid dan kondisi perdamaian saat ini belum cukup kokoh untuk menghadapi gejolak semacam itu. Legitimasi pemekaran provinsi dapat dikaji ketika perdamaian telah semakin kokoh. Lebih dari itu, terus berlanjutnya keberadaan organisasi-organisasi era konflik, seperti Komite Peralihan Aceh (KPA), PETA dan FORKAB, memunculkan tantangan bagi stabilitas politik dan keamanan. Meningkatnya jumlah keanggotaan dalam organisasiorganisasi ini telah melanggengkan identitas-identitas era konflik maupun tekanan terhadap pemerintah untuk terus menyediakan bantuan perorangan.
Tidak ada strategi pemerintah yang terpadu secara komprehensif yang diimplementasikan untuk memperkokoh proses perdamaian di Aceh. Strategi awal pemerintah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2005, meski berani dan inovatif, belum sepenuhnya atau secara sistematis diimplementasikan, khususnya berkaitan dengan soal bantuan. Hal ini telah menghambat pengarusutamaan perencanaan Warga desa mengerjakan saluran irigasi baru di Tangse, Pidie. pemulihan konflik dan kepekaan konflik ke dalam badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya koordinasi dan disediakan petunjuk pelaksanaan untuk badan-badan tersebut oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebagai badan koordinasi utama yang ditunjuk oleh Inpres tersebut, upaya-upaya koordinasi dan petunjuk pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam aksi-aksi yang nyata. Tidak adanya pendelegasian dan langkah tindak-lanjut yang tepat telah membebani BRA sebagai badan lokal dengan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses perdamaian.
Masyarakat pedesaan di Aceh dicirikan oleh modal sosial yang kuat dan tingginya tingkat kepercayaan terhadap para pemimpin lokal di tingkat desa. Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap pemerintah pada level yang lebih tinggi tetap rendah. Di wilayah-wilayah dataran tinggi hubungan antardesa dan antaretnis merupakan sumber ketegangan, demikian pula hubungan antara pengungsi/ pengungsi yang telah kembali dengan penduduk desa di seluruh provinsi tersebut. Reintegrasi secara menyeluruh bagi mantan kombatan dengan warga sipil belum sepenuhnya terjadi, masih terbatas pada teman dekat dan warga sipil tertentu lainnya.
Pengalaman dan keahlian internasional belum secara efektif tersedia atau dimanfaatkan untuk mendukung proses perdamaian di Aceh. Kebanyakan badan internasional telah merumuskan dan melaksanakan berbagai program tanpa koordinasi yang memadai antara satu badan dengan badan lainnya ataupun dengan pihak pemerintah. Diperlukan lebih banyak upaya untuk menjalin kerjasama dan mendukung pelaksaanaan yang dimotori pemerintah di masa datang.
Teman Terdekat dan Rekan Bisnis Prospektif Mantan Kombatan Ex-TNA
Warga Civilians
Sipil
0.7 70% 0.6 60% 0.5 50% 0.4 40% 0.3 30% 0.2 20% 0.1 10%
0%0 MantanEx-TNA Kombatan
KPA member Anggota KPA
Conflict Konflik victim Korban
Conflictyang returnee Penduduk Kembali
IDP Pengungsi
Sumber: ARLS. Hanya Laki-laki. Pertanyaan: Nama lima orang yang dipertimbangkan (...) untuk menjadi teman terdekat, dan tiga orang yang akan diajak memulai bisnis/usaha.
Pemilihan kepala daerah, dan baru-baru ini pemilihan anggota DPR tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, secara umum berlangsung bebas, jujur dan adil, dengan tingkat kekerasan yang relatif rendah dan tingkat partisipasi yang tinggi. Namun, seperti juga terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia, dalam pemilihan muncul masalah-masalah seperti ‘politik uang’ dan intimidasi, yang dapat merusak proses pembangunan tata kelola pemerintahan yang demokratis di Aceh yang sedang mengalami pemulihan. Tata Kelola dan Kelembagaan Proses perdamaian di Aceh dimotori oleh pemerintah, dan dengan demikian berbeda dengan kebanyakan program pascakonflik di berbagai belahan dunia lainnya. Situasi ini menyediakan banyak peluang unik; namun juga terdapat berbagai keterbatasan dalam efektivitas program dan strategi pemerintah. Masih belum ada sebuah strategi yang komprehensif dan inklusif di kalangan pemerintah untuk memperkokoh perdamaian di Aceh, kendati upaya-upaya yang belum lama ini dilakukan oleh BRA untuk menghasilkan draf ‘Rencana Aksi Komprehensif’ untuk tugasnya merupakan suatu perkembangan yang positif. Tidak ada struktur kelembagaan yang luas dan efektif untuk mengawasi pelaksanaan lebih luas proses perdamaian dalam jangka panjang. Upaya-upaya awal untuk menggabungkan program reintegrasi, pemulihan pascakonflik dan pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan kementerian lini yang relevan berjalan tersendat-sendat. Mandat BRA bersifat luas, diperebutkan dan terbatas, kendati telah dikeluarkan Surat Keputusan baru [tentang restrukturisasi BRA] oleh Gubernur pada Juni tahun ini. Kinerja BRA terkendala oleh kewenangannya yang terbatas, tidak adanya konsensus kelembagaan dengan Jakarta, perencanaan yang terlalu ambisius, keterlambatan pendanaan, kapasitas staf yang tidak memadai dan masalah-masalah keorganisasian. Restrukturisasi yang berlangsung baru-baru ini dan upaya-upaya internal untuk memperjelas fungsi dan kewenangan badan tersebut, serta Surat Keputusan yang telah direvisi yang keluar belakangan pada tahun ini, perlu diapresiasi dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas BRA.
Kemajuan telah dicapai dalam upaya penanganan korupsi di Aceh, dengan ditetapkannya standar-standar baru untuk provinsi ini oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Wilayah dan Masyarakat Aceh dan Nias (BRR). Berbagai inisiatif yang baru-baru ini ditempuh oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah korupsi juga perlu disambut dan diperkuat. Namun, selama masa konflik, Aceh memiliki reputasi sebagai salah satu provinsi yang paling korup di Indonesia, dan praktik-praktik buas sebagai warisan dari periode konflik masih terus berlanjut hingga tahap tertentu. Hal ini diperparah dengan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, satu warisan lainnya dari era konflik. Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih bersikap hati-hati terhadap berbagai aktivitas dan motif para anggota KPA dan GAM. TNI berperan aktif dalam urusan keamanan dalam negeri, dan melakukan penafsiran agresif terhadap klausulklausul dalam UUPA yang berkaitan dengan peran TNI dalam ‘...memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia...’. Jika dilakukan secara berlebihan, hal ini berisiko untuk membuat elemenelemen tertentu masyarakat Aceh teralienasi. Perbaikan upaya penegakan hukum juga sangat penting bagi keberhasilan proses perdamaian dalam jangka panjang. Meski rekor aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan telah mengalami peningkatan belakangan ini, masih diperlukan upaya untuk mengembangkan kemampuan penyelidikan aparat kepolisian, meningkatkan profesionalisme secara keseluruhan, dan meningkatkan hubungannya dengan masyarakat. Sistem hukum secara keseluruhan sekarang memerlukan perhatian yang cukup serius dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kepercayaan publik. Mengingat tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap pemerintah desa dan lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga tersebut dapat memainkan peranan penting dalam memperkokoh perdamaian di Aceh, dan perlu diprioritaskan dalam program pembangunan perdamaian, pemulihan dan pembangunan. Pemerintah lokal juga merepresentasikan posisi penting krusial bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan dan pembangunan perdamaian.
Rapat desa mendiskusikan bantuan di Gempang, Pidie.
5
MSR RINGKASAN EKSEKUTIF
Menuju Suatu Kerangka untuk Mendukung Pembangunan yang Damai di Aceh MSR memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat berperan sebagai landasan bagi pengembangan strategi-strategi di masa datang guna membantu memperkokoh perdamaian dan mewujudkan kemakmuran di Aceh pada era pascakonflik. Mata Pencarian dan Perekonomian Tingkat Individu 1. Masa penyaluran bantuan reintegrasi yang menggunakan pendekatan penentuan sasaran perorangan (individual targeting) telah berlalu. Ada kebutuhan bagi pemerintah maupun pihak donor untuk secepatnya beralih kepada pendekatan yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum. 2. Bagaimanapun, program bantuan bersasaran perlu dilanjutkan untuk kelompokkelompok rentan tertentu seperti rumah tangga yang dikepalai perempuan, para pengungsi, pengungsi yang baru-baru ini kembali, sebagian tipe korban konflik dan kelompok, termasuk perempuan yang menderita akibat kekerasan seksual, lanjut usia, serta kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan masalah seperti mantan kombatan dan pemuda yang masih menganggur atau telah bekerja namun dengan tingkat penghasilan yang tidak mencukupi di kabupaten-kabupaten dengan tingkat intensitas konflik yang tinggi. 3. Kriteria bantuan dengan sasaran perorangan perlu beralih dari kategori-kategori yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Helsinki (mantan kombatan, tahanan yang telah memperoleh amnesti, dan korban konflik) kepada tolok ukur kerentanan yang lain. Kriteria tersebut perlu difokuskan pada: a. Rumah tangga dan individu yang paling terpinggirkan, yang tengah berjuang untuk meraih manfaat dari pendekatan pembangunan yang lebih luas dan berbasis-masyarakat; dan b. Keamanan, yakni bantuan ekonomi terbatas yang disediakan bagi individuindividu yang menimbulkan ancaman bagi keamanan. Identifikasi individu-individu yang layak menerima bantuan harus dilakukan oleh masyarakat, bukan melalui struktur-struktur era konflik, dan harus mencakup manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Pemberian label kepada para penerima bantuan yang berdasarkan identitas-identitas dan pengalamanpengalaman era konflik perlu dihindari. Tingkat Masyarakat 1. Program-program pemerintah yang dikelola oleh masyarakat seperti PNPM/ BKPG dan program-program donor yang dijalankan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah perlu dilanjutkan dan, jika berhasil, diperluas. Program-program semacam itu dapat berguna untuk menyediakan hal-hal yang banyak dibutuhkan: a. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur skala kecil—termasuk jalanan, jembatan, irigasi, drainase, air dan sanitasi—yang menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan jangka pendek, sambil menyediakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi isolasi dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah pedesaan; b. Proyek-proyek untuk menciptakan mata pencarian dan pengembangan usaha skala kecil dan menengah, termasuk permodalan, pengembangan ketrampilan, pengembangan rantai nilai, perbaikan akses pasar serta penguatan perkumpulan kredit mikro pedesaan dan kelompok-kelompok produksi dan/atau pemasaran bersama. Program-program ini terbukti sangat efektif dalam menyediakan dukungan pendapatan bagi kaum perempuan yang tidak diuntungkan di dalam masyarakat. 2. Pengembangan kemitraan antara badan-badan pemerintah lokal dan LSM dapat berguna dalam memperbaiki mutu, meningkatkan legitimasi pemerintah serta membangun saling pengertian. 3. Mekanisme-mekanisme yang ada seperti PNPM/BKPG dan MUSRENBANG dapat diperkuat dari segi kontribusi mereka untuk memperkokoh perdamaian dengan cara membangun kapasitas para fasilitator dan pejabat pemerintah bagi perencanaan yang peka-konflik, memperkuat mekanisme-mekanisme untuk memastikan agar kelompok-kelompok yang terpinggirkan lebih sepenuhnya dilibatkan, dan menghubungkan mereka dengan program dan proyek yang dijalankan pemerintah dan donor yang bersifat melengkapi. Komponen-komponen tambahan yang didukung oleh donor atau pemerintah untuk mekanisme-mekanisme yang telah ada tersebut yang secara khusus bertujuan untuk membangun perdamaian seperti sosialisasi isu-isu proses perdamaian (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bantuan bagi korban konflik, dsb.) atau pelatihan resolusi konflik bagi para pemimpin desa, akan menambah
nilai pengokohan perdamaian kepada mekanisme-mekanisme tersebut. Tingkat Makro 1. Dibutuhkan berbagai program dan strategi guna mendorong investasi dan pengembangan usaha. Sebagian Dana Otonomi Khusus Aceh dan dana-dana publik lainnya harus dimanfaatkan untuk keperluan ini. 2. Dibutuhkan perbaikan akses kepada layanan kredit dan berbagai layanan keuangan modern guna mendukung investasi dan pengembangan usaha di provinsi tersebut. Hal ini mencakup: pelonggaran peraturan guna memungkinkan perluasan cabang lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya dan jumlah pinjaman yang lebih fleksibel untuk menutupi kebutuhan para pengusaha di wilayah pedalaman pedesaan serta usaha-usaha skala kecil dan menengah; perbaikan metode untuk menilai kelayakan untuk memperoleh kredit; pemberian bimbingan dan pembangunan kapasitas lembaga-lembaga kredit skala mikro dan kecil; membangun kemitraan antara lembaga-lembaga komersial dan lembaga-lembaga kredit semacam itu guna mengembangkan produk-produk pinjaman yang lebih fleksibel; mempromosikan dengan lebih baik layanan keuangan dan usaha di wilayah-wilayah pedalaman. 3. Diperlukan dukungan bagi layanan pengembangan usaha guna memperbaiki kemampuan akses, misalnya melalui subsidi pemerintah dan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan. 4. Dibutuhkan iklim usaha yang lebih menarik guna menarik investasi dan mengimbangi penurunan pendapatan dari minyak dan gas serta berkurangnya bantuan rekonstruksi pascatsunami—secara khusus, diperlukan upaya untuk mendukung pertumbuhan di bidang pertanian dan agroforestri serta untuk meningkatkan nilai tambah di provinsi tersebut. Kebijakan Aceh Green perlu didukung dan dijadikan sebagai kerangka investasi dan pembangunan oleh pemerintah provinsi yang bersifat inovatif dan mendukung proses perdamaian jangka panjang. 5. Diperlukan investasi besar pemerintah di bidang transportasi, listrik, irigasi dan infrastruktur lainnya, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kerusakan akibat konflik yang tinggi. 6. Pemantauan terus menerus terhadap situasi perekonomian di Aceh dapat membantu mengembangkan kerangka peraturan dan program-program pembangunan yang efektif. Politik, Keamanan dan Kohesi Sosial Tingkat Individu 1. Sementara penekanan utama proyek pascakonflik perlu diubah menjadi proyekproyek pembangunan yang bersifat lebih luas, sebagian proyek yang ditargetkan untuk perorangan diperlukan bagi kelompok-kelompok yang memunculkan ancaman bagi perdamaian (lihat di atas) atau yang menjadi sumber ketegangan. Proyek-proyek tersebut perlu difokuskan pada pembangunan kapasitas guna meningkatkan kemampuan pendapatan dalam jangka panjang, memutus jaringan sosial yang mengganggu, serta mengombinasikan bantuan ekonomi dengan dukungan sosial. Ketika membantu individu-individu, harus pula ada manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. 2. Program-program untuk mengirim para pemuda-pemudi yang tidak memiliki pekerjaan tetap di Aceh untuk bekerja di luar negeri atau provinsi lain, untuk mengikuti kursus-kursus pelatihan ketrampilan, berpeluang cukup besar. 3. Kekerasan dalam rumah tangga dapat diperangi baik melalui langkah preventif maupun langkah responsif, termasuk kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran publik (khususnya dengan sasaran remaja dan pria dewasa), pemberdayaan perempuan, serta layanan dukungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat mencakup dukungan bagi, dan kerjasama dengan, LSM-LSM dan organisasi-organisasi perempuan berbasis masyarakat di tingkat lokal dan provinsi, serta dengan pemerintah lokal. Tingkat Masyarakat 1. Kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dan usaha dapat meningkatkan kohesi sosial jika kegiatan-kegiatan tersebut menghimpun orang dari berbagai kelompok sosial yang berbeda. Kegiatan-kegiatan ini dapat diterapkan di wilayah-wilayah di mana terdapat para pengungsi dan pengungsi yang belum lama telah kembali, terdapat mantan kombatan dalam jumlah yang besar, dan masyarakat yang terbelah secara politik selama masa konflik. 2. Lembaga-lembaga dan masyarakat desa harus dilibatkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosialekonomi guna meningkatkan kohesi sosial dan menjamin efektivitasnya. Jika mungkin, berbagai platform yang telah ada seperti PNPM/BKPG dan MUSRENBANG perlu dimanfaatkan untuk keperluan ini.
6
MSR RINGKASAN EKSEKUTIF
3. Para pemimpin desa dan pemimpin pemerintah tingkat lokal perlu dididik dalam soal teknik-teknik resolusi konflik. 4. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa dan struktur pembuatan keputusan dapat meningkatkan secara signifikan kesetaraan dan kepekaan terhadap konflik dalam inisiatif-inisiatif dan programprogram lokal. 5. Membangun fasilitas pertemuan masyarakat dapat membantu membangun kohesi sosial dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk melakukan aksi kolektif. Tingkat Makro 1. Pemerintah pusat dan provinsi pada saat ini harus menunda pertimbangan tentang pembentukan provinsi-provinsi baru hingga perdamaian menjadi lebih kokoh. Berbagai ketidakpuasan yang muncul terkait masalah ini dapat ditangani dengan cara meningkatkan alokasi dana pemerintah untuk program pembangunan di tingkat lokal, pembangunan infrastruktur serta perbaikan penyediaan pelayanan di wilayah-wilayah yang bergejolak. 2. Diperlukan upaya untuk terus menerus memantau kondisi keamanan di Aceh agar isu-isu yang muncul dapat direpons secara cepat.
d. Memastikan kapasitas dan dukungan bagi masyarakat sipil untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ‘lunak’ pembangunan perdamaian seperti advokasi, dialog dan sosialisasi, yang mungkin tidak termasuk dalam mandat badan pemerintah. 2. Dalam jangka panjang, BAPPEDA dapat memastikan bahwa kepekaan terhadap konflik diarusutamakan ke dalam perencanaan dan penyusunan program pemerintah yang lebih luas, dan bahwa koordinasi di antara para pemangku kepentingan pembangunan berjalan efektif dengan dukungan dari BAPPENAS. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara membentuk sebuah badan konsultasi seperti desk atau seksi peka-konflik di kantor-kantor BAPPEDA tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 3. Diperlukan dukungan internasional bagi peralihan dan perencanaan strategis jangka panjang dalam bentuk bantuan teknis, penelitian, penilaian dan saran kebijakan. 4. Kapasitas komite tingkat provinsi untuk mengembangkan sebuah usulan rencana untuk pengalokasian dana otonomi khusus perlu diperkuat—dengan menitikberatkan pada pembangunan yang peka-konflik, dan memasukkan indeks intensitas konflik sebagai pedoman bagi pengembangan strategi dan program. 5. Perlu dibangun kesepakatan atau konsensus terus-menerus di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Helsinki dan UUPA. Hal ini mencakup penyederhanaan dan klarifikasi peran berbagai forum yang terlibat dalam komunikasi, koordinasi dan perencanaan.
Tata Kelola dan Kelembagaan Tingkat Masyarakat 1. Diperlukan upaya untuk pengembangan lebih lanjut lembaga dan struktur pemerintah desa yang efektif, akuntabel dan transparan. Hal ini hendaknya meliputi pelatihan ketrampilan dan pemberian bimbingan. 2. Pelaksanaan peraturan provinsi dan kabupaten tentang tata kelola pemerintahan desa perlu dipercepat. 3. Proses MUSRENBANG dapat diperkuat dan diperluas dengan penyediaan input dan dukungan teknis dari donor dan dengan mengambil langkah-langkah guna menjamin bahwa suara masyarakat tingkat akar rumput didengar dan keputusan-keputusan yang diambil mengandung unsur kepekaan terhadap konflik. Tingkat Makro 1. Bersama-sama dengan BAPPEDA dan BAPPENAS, BRA perlu mengembangkan suatu rencana peralihan yang mengarah pada penyerahan program terkait konflik ke berbagai kementerian terkait dan badan tingkat provinsi, dan penutupan badan tersebut dalam waktu dua hingga empat tahun ke depan, melalui langkah-langkah berikut: a. Dengan bermitra dengan badan-badan pemerintah lainnya, BAPPEDA dan BRA perlu mengembangkan suatu kerangka kerja dan rencana aksi untuk mengarusutamakan dan mengimplementasikan pembangunan perdamaian dan program yang peka-konflik di seluruh badan pemerintah tingkat provinsi. b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2005 sebagai landasan kerangka nasional proses perdamaian. Hasil penilaian ini akan mempertimbangkan kenyataan bahwa empat tahun telah berlalu sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut serta bahwa situasi dan kebutuhan dewasa ini telah berubah. Berdasarkan hasil tersebut, akan disusun pedoman atau petunjuk baru yang konkret bagi seluruh badan dan lembaga yang relevan agar mereka dapat memainkan peran yang lebih aktif dengan disertai tanggungjawab yang lebih jelas. c. Membentuk sebuah badan koordinasi sementara yang dipimpin bersama oleh BRA dan BAPPEDA, yang melibatkan masyarakat internasional, badan-badan pemerintah yang relevan dan masyarakat sipil Aceh, dan bekerja untuk merancang mekanisme-mekanisme bagi peralihan program jangka panjang pembangunan perdamaian dan pembangunan yang pekakonflik ke dalam kementerian-kementerian dan badan-badan pemerintah.
BAPPENAS
6. Meskipun TNI memiliki mandat yang sah berdasarkan UUPA untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia, namun mandat ini perlu dijalankan dengan cara yang dapat membangun kembali kepercayaan dengan masyarakat Aceh, terutama di wilayah-wilayah bekas basis GAM dan wilayah-wilayah dengan tingkat konflik yang tinggi. Lagi pula , semangat Nota Kesepahaman yang membatasi peran mereka pada urusan pertahanan terhadap ancaman dari luar daripada urusan keamanan dalam negeri harus diwujudkan seluas mungkin Upaya terus menerus untuk meningkatkan profesionalisme TNI perlu dilanjutkan. 7. Ketrampilan dan kapasitas aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan perlu dikembangkan lebih jauh. Kepolisian lokal di Aceh membutuhkan lebih banyak personil, ketrampilan penyelidikan yang lebih baik, serta pelatihan yang lebih baik, melampaui program-program perpolisian masyarakat (Polmas). 8. Diperlukan upaya peningkatan tata kelola sektor keamanan melalui penguatan mekanisme pengawasan, dukungan bagi DPR provinsi dan kabupaten/kota, LSM dan lembaga-lembaga akuntabilitas seperti ombudsman. 9. Meski sejumlah perbaikan telah dicapai, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi pemerintah dan pengawasan terhadapnya. Hal ini mencakup pemberian bantuan kepada LSM-LSM antikorupsi di tingkat provinsi dan lokal, serta reformasi dan pembangunan kapasitas sistem hukum. Diperlukan prosedur yang lebih tegas bagi para kontraktor yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah guna menjamin mutu kerja dan transparansi. 10. Kapasitas penelitian, pengembangan dan analisis pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan guna membantu memastikan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan atas data yang akurat. 11. Dukungan internasional bagi proses perdamaian sangat penting, namun perlu dialihkan dari pelaksanaan langsung menjadi dukungan bagi upaya-upaya yang dimotori oleh pemerintah dan masyarakat sipil dalam suatu kerangka kerja yang komprehensif. Pengalaman dan keahlian internasional dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi untuk pemberian pelayanan dan desain program yang peka-konflik perlu menjadi landasan bagi dukungan internasional untuk pengembangan kapasitas kelembagaan.
