PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu disusun mekanisme kerja dan metode penyuluhan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud padam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan di Wilayah Kabupaten Pandeglang;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
2 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; 5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009, tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011, tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Meningkatkan Produksi Beras Nasional (P2BN); 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);
Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Dinas dan instansi terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dalam tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Badan Ketahan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pandeglang. 5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang selanjutnya disebut dengan BKPP adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pandeglang. 6. Koordinator adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan bidang kelembagaan, penyelenggaraan, teknologi dan informasi serta pengembangan sumber daya manusia yang berkedudukan di Kabupaten.
3 7. Pengelola Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) adalah jabatan fungsional yang bertugas mengkoordinasikan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkedudukan di Kecamatan. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan. 10. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. 11. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. 12. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 13. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. 14. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 15. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannnya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 17. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan. 18. Mekanisme kerja adalah alur yang digunakan dalam tata hubungan kerja, baik koordinasi, konsultasi maupun komando. 19. Metode penyuluhan penyuluhan.
adalah
cara
atau
teknik
penyelenggaraan
4 20. Team kerja penyuluhan adalah sekelompok penyuluh yang memiliki keahlian berbeda yang menyelenggarakan penyuluhan bersama-sama. 21. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. 22. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya. 23. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan. 24. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. 25. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat. 26. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan pembudidaya ikan, pengolah ikan,dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama. 27. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan. 28. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II MEKANISME TATA HUBUNGAN KERJA DAN METODE PENYULUHAN Bagian Kesatu Mekanisme Tata Hubungan Kerja Pasal 2 (1) Dalam manajemen penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, BKPP menggunakan hubungan koordinatif dengan dinas/instansi terkait, hubungan konsultatif dengan dinas/instansi vertikal terkait serta fungsi komando dengan intitusi di bawahnya. (2) Bagan struktur mekanisme tata hubungan kerja BKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Dari bagan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Komisi Penyuluhan melakukan koordinasi dengan Bupati Pandeglang; b. BKPP melakukan koordinasi/konsultasi kepada Bupati; c. BKPP melakukan koordinasi dengan Dinas, Instansi terkait maupun lembaga penyuluhan swasta/swadaya; d. BKPP memberikan perintah langsung kepada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), untuk berkoordinasi dengan BKPP;
5 e. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melakukan koordinasi dengan Pos Penyuluhan Desa maupun kelembagaan penyuluhan swadaya/swasta tingkat Desa; f. Pos Penyuluhan Desa melakukan hubungan koordinasi dengan LPMD atau BPD maupun lembaga penyuluhan swasta/swadaya tingkat Desa; g. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya tingkat Kabupaten/tingkat Kecamatan/tingkat Desa dapat melakukan hubungan koordinasi dengan Bupati atau dengan Komisi Penyuluhan atau BKPP; h. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya pada: a. Tingkat Kabupaten dapat melakukan hubungan koordinasi dengan BKPP; b. Tingkat Kecamatan dapat melakukan hubungan koordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); c. Tingkat Desa dapat melakukan hubungan koordinasi dengan Pos Penyuluhan Desa; d. Koordinator bidang kelembagaan; e. Koordinator bidang teknologi dan informasi; f. Koordinator bidang pengembangan SDM; dan g. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K). (4) Untuk mewujudkan terciptanya hubungan yang sinergi dalam penyelenggaraan penyuluhan di daerah, ditetapkan mekanisme penyelenggaraan penyuluhan sebagai berikut : a. BKPP 1. BKPP menyusun kebijakan manajemen penyelenggaraan penyuluhan; 2. BKPP mengadakan rapat koordinasi dengan dinas atau instansi terkait maupun kelembagaan-kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya dalam rangka menyelenggarakan fungsi manajemen penyuluhan; 3. BKPP mensinergikan manajemen penyelenggaraan penyuluhan tahunan dengan program-program dinas dan atau instansi terkait; 4. BKPP mempertimbangkan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan yang berasal dari Pusat atau Provinsi Banten, baik dalam bentuk program maupun programa penyuluhan, serta hasil monitoring dan evaluasi; 5. BKPP mempertimbangkan masukan dari Komisi Penyuluhan, yang direkomendasikan kepada Bupati; 6. BKPP menyusun Programa Penyuluhan sebagai pedoman pelaksana penyuluhan dan menyampaikannya kepada dinas dan/atau instansi terkait; 7. BKPP memerintahkan penyelenggaraan penyuluhan kepada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 8. Kepala BKPP mempertanggungjawabkan penyelenggaraan penyuluhan kepada Bupati pada setiap akhir tahun; 9. BKPP menyusun laporan tahunan dari kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya dan menyampaikan kepada Bupati pada setiap akhir tahun; 10. Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan yang bersifat intern ditetapkan oleh Kepala BKPP.
6 b. Komisi Penyuluhan 1. Komisi Penyuluhan dapat melakukan pemantauan atas penyelenggaraan penyuluhan yang dilakukan oleh BKPP; 2. Komisi Penyuluhan dapat memberikan masukan (rekomendasi) dan/atau hasil pemantauan penyelenggaraan penyuluhan kepada Bupati paling sedikit satu kali dalam satu tahun; 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Penyuluhan tunduk terhadap Peraturan Perudang-undangan yang berlaku. c. Dinas/Instansi Terkait 1. Dengan suatu koordinasi, menyampaikan program kerja yang berkaitan dengan penyuluhan; 2. Dengan suatu koordinasi, dapat mendiskusikan/melaksanakan bersama program-program yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan penyuluhan; 3. Dengan suatu koordinasi, menyelaraskan data dan informasi tentang sasaran utama/sasaran antara penyuluhan; 4. Dengan suatu koordinasi, mendiskusikan teknologi di sektor pertanian atau sektor perikanan atau sektor kehutanan agar menjadi sinergis; 5. Dengan suatu koordinasi mengupayakan terwujudnya penyuluhan yang memberdayakan sasaran utama melalui usaha yang terintegrasi; 6. Dengan suatu koordinasi diupayakan terciptanya hubungan kerja yang harmonis. d. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 1. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menindaklanjuti program penyuluhan yang berasal dari BKPP; 2. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melakukan penjabaran program penyuluhan BKPP; 3. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) menyusun programa penyuluhan kecamatan berdasarkan programa tingkat Kabupaten. e. Kelembagaan Penyuluhan Swasta/Swadaya 1. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada di Kabupaten Pandeglang dalam penyelenggaraan penyuluhan menyusun rencana kerja tahunan; 2. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada di Kabupaten Pandeglang melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kerja minimal satu kali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun; 3. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada pada tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan atau tingkat Desa menyampaikan rencana kerja tahunan dan laporan kerja kepada Bupati melalui BKPP. Bagaian Kedua Metode Penyuluhan Pasal 3 (1) Penyuluhan di daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bagi petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat. (2) Penyuluhan dapat dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swadaya maupun penyuluh swasta. (3) Untuk mewujudkan terciptanya penyuluhan yang baik dalam penyelenggaraan penyuluhan di daerah, ditetapkan metode penyuluhan sebagai berikut :
7 a. Metode Penyelenggaraan Penyuluh: 1. Penyelenggaraan penyuluhan pada prinsipnya merupakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengintegrasikan sub sistem manajemen yang meliputi berbagai fungsi manajemen; 2. Dalam penyusunan fungsi-fungsi manajemen penyelenggaraan penyuluhan dikonsultasikan oleh Kepala BKPP kepada Bupati. b. Metode Perencanaan Penyuluhan: 1. Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, penyelenggaraan penyuluhan diawali dengan fungsi perencanaan; 2. Perencanaan disusun dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyuluhan tahun yang lalu; 3. Perencanaan disusun dalam bentuk program kerja maupun programa penyuluhan; 4. Perencanaan disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya; 5. Programa penyuluhan yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya; 6. Programa penyuluhan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Paragraf 1 Metode Penyusunan Programa Pasal 4 (1) Programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian pada setiap tingkat (programa penyuluhan desa atau kelurahan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional). (2) Programa penyuluhan Desa atau Kelurahan dan programa penyuluhan Kecamatan disahkan oleh Kepala/pengelola Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), programa penyuluhan Kabupaten disahkan oleh Kepala BKPP. (3) Alur penyusunan programa penyuluhan adalah sebagai berikut: a. Dengan teknik PRA dalam rembug desa yang melibatkan pelaku utama, digali potensi dan masalah untuk dijasikan program penyuluhan desa dan program kegiatan desa; b. Program penyuluhan da program kegiatan desa melaui Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan/atau UPTD disampaikan ke BKPP serta Dinas/Instansi terkait; c. Dinas dan/atau instansi terkait menyampaikan program kegiatan Desa menjadi program Dinas tahun berikutnya; d. Dinas dan/atau instansi terkait menyampaikan program Dinas ke BKPP; e. Bahan masukan dari Dinas dan/atau Instansi terkait dijadikan sebagai bahan penyusunan program BKPP; f. BKPP mengolah data dan informasi yang merupakan mesukan dari Dinas dan/atau Instansi terkait menjadi programa penyuluhan Kabupaten;
8 g. Programa didistribusikan kepada Dinas/Instansi terkait dan Balai Penyuluhan se-kabupaten Pandeglang; h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) programa penyuluhan Kabupaten di breakdown menjadi programa Kecamatan dan rencana penyuluhan Kecamatan; i. Penyuluhan pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan (BP3K) menyusun rencana kerja tahunan; dan
dan
j. Penyuluhan pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) menyusun rencana penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan.
Pasal 5 Metode Pengumpulan Materi Programa sebagai berikut: a. Materi programa penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan; b. Materi penyuluhan dapat berisi unsur pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan. Pasal 6 Metode Pelaksanaan Penyuluhan: a. Penyuluhan dilaksanakan berdasarkan programa penyuluhan yang telah disusun; b. Penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk tim kerja penyuluhan dengan maksud untuk mencapai hasil yang optimal maupun untuk meminimalisir timbulnya kerugian sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan atau kesehatan masyarakat; c. Dalam kaitanya dengan tim kerja bila memungkinkan dapat pada tingkat Pos Penyuluhan Desa, namun bila tidak memungkinkan dapat pada tingkat Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau pada tingkat BKPP; d. Penyuluhan dilaksanakan oleh penyuluhan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan pada bidangnya, yakni: 1)
Penyuluhan pertanian mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang mel;iputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
2)
Penyuluhan perikanan mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan;
9 3)
Penyuluhan kehutanan mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
e. Penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh di luar bidang keahliannya atau ketrampilannya harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala BKPP. f. Penyuluhan dilaksanakan secara partisipatif dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan sasaran.
Paragraf 2 Metode Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pasal 7 (1) Monitoring dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk mengumpulkan data dan fakta nyata sebagai akibat dilaksanakannya penyuluhan. (2) Evaluasi dimaksudkan sebagai penilaian atas data dan fakta dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga menjadi terukur secara kuantitatif. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada setiap fungsi manajemen penyelenggaraan penyuluhanyang ditetapkan sebagai berikut: a. Monitoring dan evaluasi penyuluhan dilaksanakan secara mandiri maupun berjenjang, sebagai berikut: 1). Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat Desa dan tingkat Kecamatan dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); 2). Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten dilakukan oleh BKPP. b. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kepada BKPP; c. BKPP menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaan penyuluhan kepada Bupati; d. Montoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. BAB III SANKSI Pasal 8 (1) Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang menyelenggarakan penyuluhan di luar bidang keahlian dan/atau keterampilannya dapat dicabut sertifikat/perijinannya. (2) Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang menyelenggarakan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan/atau kesehatan masyarakat dapat dipidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10
BAB IV KETENTUAN LAIN Pasal 9 (1) Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau kelembagaan penyuluhan swadaya, dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Segala ketentuan yang menyangkut teknis operasional yang berkaitan dengan Mekanisme Tata Hubungan Kerja dan Metode Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPP. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. BAB VI PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 23 Februari 2015 BUPATI PANDEGLANG, CAP/TTD
ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 23 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG CAP/TTD AAH WAHID MAULANY BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 15
11
Lampiran: Mekanisme Tata Hubungan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pandeglang BUPATI KOMISI PENYULUHAN PANDEGLANG KELEMBAGAAN PENYULUH SWADAYA/SWASTA
BKPP
DINAS/INSTANSI BKPP BKPP TERKAIT
Tingkat Kabupaten
KELEMBAGAAN PENYULUH SWADAYA/SWASTA
Tingkat Kecamatan
KELEMBAGAAN PENYULUH SWADAYA/SWASTA
Tingkat Desa
Keterangan
: : :
Garis Komando Garis Koordinasi
BP3K BALAI PENYULUHAN BP3K PERTANIAN, DAN BALAI PERIKANAN PENYULUHAN KEHUTANAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
POS PENYULUHAN
UPT BUPATI BUPATI
LPMD + BPD LPMD + BPD
