PROSPEKTUS PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK. ( Perseroan )

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 31 Maret 2016 Tanggal Distribusi HMETD 8 Juni 2016 Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK 26 Mei 2016 Tanggal Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD di BEI 9 Juni 2016 Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak HMETD 7 Juni 2016 Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD 9 s/d 15 Juni 2016 Tanggal Terakhir Perdagangan Dengan HMETD (Cum) Periode Pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD 13 s/d 17 Juni 2016 - Pasar Reguler dan Negosiasi 2 Juni 2016 Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Tambahan Saham 17 Juni 2016 - Pasar Tunai 7 Juni 2016 Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham 20 Juni 2016 Tanggal Awal Perdagangan Tanpa HMETD (Ex) Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham 22 Juni 2016 - Pasar Reguler dan Negosiasi 3 Juni 2016 - Pasar Tunai 8 Juni 2016 OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha: Bergerak dalam Bidang Perdagangan Barang Hasil Produksi, terutama Bahan Bangunan dan Barang-Barang Konsumsi Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia Kantor Pusat: Jl. Daan Mogot Raya No. 234 Jakarta 11510 Telp. (021) 566-8801, 567-2622, Fax. (021) 566-9445 Website: www.csahome.com Email: [email protected] Kantor Cabang : 42 cabang distribusi bahan bangunan, 4 cabang distribusi bahan kimia, 15 area distribusi FMCG, 21 gerai Mitra10, dan 10 gerai Atria Furniture yang tersebar di seluruh Indonesia PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”) Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 1.158.015.120 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) atau sekitar 40,00% (empat puluh persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD I dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dan total nilai penambahan modal sebanyak-banyaknya Rp492.156.426.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah). Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 Juni 2016 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar tunai pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) melalui pelaksanaan HMETD. Seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, serta memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PMHMETD I tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam PMHMETD I ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel. PT Buanatata Adisentosa selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan 31,32%, berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I No. 18 tanggal 4 April 2016, yang telah ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham No. 184 tanggal 23 Mei 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, telah menyatakan akan mengambil seluruh bagiannya untuk membeli saham dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak 362.731.280 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh) Saham pada periode Pelaksanaan HMETD. NT Asian Discovery Master Fund selaku Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 21,00%, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tertanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh John Thompson selaku Direktur, telah menyatakan akan mengambil seluruh bagiannya untuk membeli saham dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak 243.200.000 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu) Saham pada periode Pelaksanaan HMETD. RENCANA PENERBITAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD I INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSLB PADA TANGGAL 31 MARET 2016. PERSEROAN TELAH MENGAJUKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PMHMETD I KEPADA OJK DENGAN SURAT NO. 082/OJK/IV/2016 PADA TANGGAL 6 APRIL 2016, PELAKSANAAN PMHMETD I SETELAH MEMPEROLEH EFEKTIF DARI OJK, DALAM HAL PERNYATAAN PENDAFTARAN INI TIDAK MEMPEROLEH EFEKTIF DARI OJK, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PMHMETD I INI. HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 9 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 15 JUNI 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 9 JUNI 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 15 JUNI 2016 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 40,00% (EMPAT PULUH PERSEN). RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I DAPAT TERJADI AKIBAT TIDAK LIKUIDNYA PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN HUBUNGAN KONTRAK – FAKTOR RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENETAPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (selanjutnya disebut “PMHMETD I”) kepada OJK up. Kepala Eksekutif Pasar Modal (selanjutnya disebut “OJK”) di Jakarta dengan surat No. 082/OJK/IV/2016 tanggal 6 April 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diatur dengan Peraturan No. 32/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) dan Peraturan No. 33/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”). Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan Terbuka Sehubungan dengan PMHMETD I ini, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.................................................................................................... iii RINGKASAN............................................................................................................................................x I

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

(PMHMETD I).................................................................................................................................1

II

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL

DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I..............................................................8

III

PERNYATAAN UTANG................................................................................................................10

IV

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....................................................................................25

V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN................................................................28 A

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL............................28

B

ANALISIS KINERJA KEUANGAN.........................................................................................29

C TINJAUAN KEUANGAN.......................................................................................................31 D MANAJEMEN MODAL..........................................................................................................37 E

RASIO KEUANGAN..............................................................................................................38

F

MANAJEMEN RISIKO..........................................................................................................38

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....................................................................................................40 VI

RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.................................................................42

VII

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN....................45

VIII

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK................................................46

1

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.......................................................................................46

2

DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.............................................47

3

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.................................................50

4

MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.............................................................51

5

SUMBER DAYA MANUSIA...................................................................................................58

6

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN............................................................................59

7

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN

HUKUM.................................................................................................................................59

8

STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.......................................61

9

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK.........................................................................62

10 HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN

PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK .....................79

11 PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN ..................81

12 ASURANSI ...........................................................................................................................81

13 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)....................................................................81

14 TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI.............................83

i

15 PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA......................................84

16 KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP.........................................................................126

17 PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS

DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK.........129

IX

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN..................................................................130

X

EKUITAS....................................................................................................................................135

XI

KEBIJAKAN DIVIDEN................................................................................................................137

XII

PERPAJAKAN............................................................................................................................138

XIII

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ......................................................141

XIV TATA CARA PEMESANAN SAHAM...........................................................................................144 XV

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK

TERLEBIH DAHULU..................................................................................................................151

XVI INFORMASI TAMBAHAN...........................................................................................................152

ii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Afiliasi

: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka I UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Anak Perusahaan atau Entitas : Berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan Anak saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan adalah PT Catur Mitra Sejati Sentosa (CMSS), PT Catur Sentosa Berhasil (CSB), PT Catur Sentosa Anugerah (CSAN), PT Satya Galang Kemika (SGK), PT Kusuma Kemindo Sentosa (KKS), PT Eleganza Tile Indonesia (ETI), PT Catur Hasil Sentosa (CHS), PT Catur Logamindo Sentosa (CLS), PT Caturadiluhur Sentosa (CALS), PT Caturaditya Sentosa (CAS), PT Mitra Hasil Sentosa (MHS), PT HCG Indonesia (HCG), PT Catur Karda Sentosa (CKS), dan PT Mitra Bali Indah (MBI). Anggota Bursa

: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.

BAE

: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD I yang ditunjuk oleh Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.

Bank Kustodian

: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam atau Bapepam dan LK) untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam dan LK

: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi-fungsi Bapepam-LK telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

iii

BEI atau Bursa Efek Indonesia : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihakpihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dimana efek dicatatkan. DPS

: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang disusun oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI dan pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk warkat dan tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

DPPS

: Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yang memuat namanama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing masing Penjamin Emisi Efek.

Efek

: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.

Efektif

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Entitas Asosiasi

: Berarti suatu perusahaan di mana salah satu Entitas Anak memiliki secara langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut yangjumlah kepemilikan sahamnya antara 20% hingga 50%, sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang per tanggal Prospektus ini tidak terdapat Entitas Anak yang memenuhi kriteria yang dimaksud.

FPPS Tambahan

: Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1(satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.

FMCG

: Berarti Fast Moving Consumer Goods

Grup Usaha Perseroan

: berarti Perseroan beserta dengan Entitas Anaknya, yaitu CMSS, CSB, CSAN, SGK, KKS, ETI, CHS, CLS, CALS, CAS, MHS, HCG, CKS, dan MBI. iv

Harga Pelaksanaan

: Harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD I untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Hari Bursa

: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender

: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja

: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

HMETD

: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

Kegiatan Usaha Grup

: Berarti kegiatan usaha utama grup Perseroan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang hasil produksi, terutama bahan bangunan dan barang-barang konsumsi.

KSEI

: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Kustodian

: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Kemenkumham

: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Masyarakat

: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Menkumham

: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK

: Berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No, 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Rekening

: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

v

Pemegang Saham

: Berarti pemegang saham Perseroan diadministrasikan dalam DPS Perseroan.

Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)

: Sebanyak-banyaknya 1.158.015.120 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Penitipan Kolektif

: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/ atau Bank Kustodian.

Peraturan No. IX.E.1

: Berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2

: Berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1

: Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penambahan Modal Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Periode Perdagangan

: Berarti periode dimana pemegang saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

Pernyataan Pendaftaran

: Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiranlampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.

Perseroan

: Berarti badan hukum yang akan melakukan PMHMETD I yang dalam hal ini adalah PT Catur Sarana Adiprana Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Perusahaan Efek

: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

POJK No.32/2014

: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 374.

POJK No.33/2014

: Berarti Peraturan OJK No. No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 375.

POJK No.30/2015

: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 305.

POJK No.32/2015

: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 307.

vi

yang

sahamnya

POJK No.33/2015

: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 308.

POJK No.55/2015

: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 406.

POJK No.56/2015

: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 407.

Prospektus

: Berarti dokumen yang memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai HMETD dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Perusahaan Terbuka, sebagaimana diatur pada POJK No. 33/2015.

Rekening Efek

: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahan efek dan/atau Bank Kustodian.

Rp

: Berarti Rupiah, mata uang sah negara Republik Indonesia.

RUPST

: Berarti Rapat Umum diselenggarakan sesuai Perseroan.

Saham Baru

: Berarti Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyakbanyaknya 1.158.015.120 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Saham Lama

: Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Segmen Distribusi

: Berarti segmen bisnis yang dimiliki oleh perseroan yang bergerak pada bidang distribusi barang material bangunan (building materials) melalui CKS, CAS, CALS, CLS, CHS, HCG, dan ETI; produk kimia melalui KKS dan SGK; serta produk-produk konsumen (consumer goods) melalui CSAN.

Segmen Modern Retail

: Berarti segmen bisnis yang dimiliki oleh perseroan yang bergerak pada bidang ritel bahan bangunan dengan konsep modern. Segmen modern retail menyediakan produk-produk yang dikategorikan ke dalam building materials & home improvement dengan merk dagang Mitra10 melelaui CMSS, MBI, dan MHS; serta kategori produk furnitur dengan merk dagang Atria melalui CSB.

vii

Pemegang Saham Tahunan yang dengan ketentuan anggaran dasar

Sertifikat HMETD

: Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan.

SKS

: Berarti Surat Kolektif Saham.

SKU

: Berarti Stock Keeping Unit, yaitu kode unik yang diberikan pada setiap item barang yang dibeli maupun dijual oleh Perseroan.

Tanggal Pembayaran

: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana yang harus disetor oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Tanggal Pencatatan

: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi.

Tanggal Pengembalian Uang : Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Pemesanan Baru oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang pesanannya tidak dapat dipenuhi dalam hal suatu pemesanan Saham Yang Ditawarkan ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penambahan Modal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Undang-Undang Pasar Modal : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 atau UUPM tentang Pasar Modal. USD

: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang sah yang berlaku di negara Amerika Serikat.

UUPT

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No.4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

UUWDP

: Berarti Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

viii

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN DALAM GRUP USAHA PERSEROAN CSAP

:

PT Catur Adiprana Sentosa Tbk (Perseroan)

CMSS

:

PT Catur Mitra Sejati Sentosa

CSB

:

PT Catur Sentosa Berhasil

CSAN

:

PT Catur Sentosa Anugerah

SGK

:

PT Satya Galang Kemika

KKS

:

PT Kusuma Kemindo Sentosa

ETI

:

PT Eleganza Tile Indonesia

CHS

:

PT Catur Hasil Sentosa

CLS

:

PT Catur Logamindo Sentosa

CALS

:

PT Caturadiluhur Sentosa

CAS

:

PT Caturaditya Sentosa

MHS

:

PT Mitra Hasil Sentosa

HCG

:

PT HCG Indonesia

CKS

:

PT Catur Karda Sentosa

MBI

:

PT Mitra Bali Indah

ix

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 1. UMUM Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana No. 93 tanggal 31 Desember 1983, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-5216.HT.01-01.TH.1984 tanggal 18 September 1984, didaftarkan di register Kantor Pengadilan negeri Jakarta Barat di bawah No. 715/1984 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1155 tanggal 27 November 1984, Tambahan No.95. Pada tahun 2007, Perseroan menjadi perseroan Terbuka dimana pernyataan pendaftaran Perseroan dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK pada tanggal 30 November 2007 dengan Surat No. S-608/ BL/2007. Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2007 sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) lembar dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No.321 tertanggal 24 Juni 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-AH.01.03-0948011 tertanggal 3 Juli 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0948011 tertanggal 3 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3528402.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dibidang perdagangan barang hasil produksi, terutama bahan bangunan dan barang-barang konsumsi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1983. 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 6.000.000.000 600.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Buanatata Adisentosa 2. NT Asian Discovery Master Fund 3. Budyanto Totong (Direktur Utama) 4. Dra. Tjia Tjhin Hwa (Direktur) 5. Lain-lain - Publik (masing-masing dibawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

906.828.200 608.000.000 85.200.000 10.079.000 1.284.930.600 2.895.037.800 3.104.962.200

x

90.682.820.000 60.800.000.000 8.520.000.000 1.007.900.000 128.493.060.000 289.503.780.000 310.496.220.000

% 31,32 21,00 2,94 0,35 44,38 100,00 -

3. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I Jenis Penawaran Jumlah Saham Baru yang akan Diterbitkan

Nilai Nominal Harga Pelaksanaan Total nilai PMHMETD I Rasio Konversi Dilusi Kepemilikan Periode Perdagangan HMETD Periode Pelaksanaan HMETD Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Pencatatan

: HMETD : Sebanyak-banyaknya 1.158.015.120 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh) Saham Biasa atau sebanyak-banyaknya sekitar 40,00% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD I : Rp100 (seratus Rupiah) per saham : Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham : Sebanyak-banyaknya Rp492.156.426.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah) : 5 (lima) Saham Lama berhak atas 2 (dua) HMETD : 40,00% (empat puluh persen). : 9 s/d 15 Juni 2016 : 9 s/d 15 Juni 2016 : 9 Juni 2016 : BEI

Keterangan: 1. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PMHMETD I tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. 2. PT Buanatata Adisentosa selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan 31,32% berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I No. 18 tanggal 4 April 2016, yang telah ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham No. 184 tanggal 23 Mei 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, telah menyatakan akan mengambil bagian untuk membeli saham dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak 362.731.280 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh) Saham. 3. NT Asian Discovery Master Fund selaku Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 21,00%, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tertanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh John Thompson selaku Direktur, telah menyatakan akan mengambil seluruh bagiannya untuk membeli saham dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak 243.200.000 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu) Saham pada periode Pelaksanaan HMETD. 4. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam PMHMETD I ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

xi

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 (sebelum PMHEMTD I) dan setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian dan/atau dialokasikan seluruhnya kepada pemesan saham tambahan, maka stuktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut: Sebelum PMHMETD I Jumlah Saham

Modal Dasar

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Setelah PMHMETD I Jumlah Saham

%


%

6.000.000.000

600.000.000.000

- 6.000.000.000

600.000.000.000

-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1.

PT Buanatata Adisentosa

906.828.200

90.682.820.000

31,32 1.269.559.480

126.995.948.000

31,32

2.

NT Asian Discovery Master Fund

608.000.000

60.800.000.000

21,00

851.200.000

85.120.000.000

21,00

3.

Budyanto Totong (Direktur Utama)

85.200.000

8.520.000.000

2,94

119.280.000

11.928.000.000

2,94

4.

Dra. Tjia Tjhin Hwa (Direktur)

10.079.000

1.007.900.000

0,35

14.110.600

1.411.060.000

0,35

5.

Lain-lain - Publik (masing-masing dibawah 5%)

1.284.930.600

128.493.060.000

44,38 1.798.902.840

179.890.284.000

44,38

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

2.895.037.800

289.503.780.000

100,00 4.053.052.920

405.305.292.000

100,00

Saham Dalam Portepel

3.104.962.200

310.496.220.000

- 1.946.947.080

194.694.708.000

-

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 (sebelum PMHMETD I) dan setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi hanya PT Buanatata Adisentosa dan NT Asian Discovery Master Fund saja yang mengambil bagian sesuai dengan komitmennya, maka struktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut : Sebelum PMHMETD I Jumlah Saham Modal Dasar


Setelah PMHMETD I %

Jumlah Saham


%

6.000.000.000

600.000.000.000

-

6.000.000.000

600.000.000.000

-

1. PT Buanatata Adisentosa

906.828.200

90.682.820.000

31,32

1.269.559.480

126.995.948.000

36,26

2. NT Asian Discovery Master Fund

608.000.000

60.800.000.000

21,00

851.200.000

85.120.000.000

24,31

3. Budyanto Totong (Direktur Utama)

85.200.000

8.520.000.000

2,94

85.200.000

8.520.000.000

2,43

4. Dra. Tjia Tjhin Hwa (Direktur)

10.079.000

1.007.900.000

0,35

10.079.000

1.007.900.000

0,29

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

5. Lain-lain - Publik (masing-masing dibawah 5%)

1.284.930.600

128.493.060.000

44,38

1.284.930.600

128.493.060.000

36,70


2.895.037.800

289.503.780.000

100,00

3.500.969.080

350.096.908.000

100,00


3.104.962.200

310.496.220.000

-

2.499.030.920

249.903.092.000

-

Pemegang Saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (Dilusi) dalam jumlah yang cukup material yakni maksimum sebesar 40,00% (empat puluh persen). 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD I akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut: 1. Sekitar 80% akan digunakan untuk membiayai belanja modal dan modal kerja dalam rencana perluasan usaha Perseroan di segmen ritel modern Bahan Bangunan dan Home Improvement (Mitra10), dengan cara meningkatkan penyertaan modal pada PT Catur Mitra Sejati Sentosa (CMSS) yang merupakan Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99,65%. Di mana belanja modal tersebut berupa penambahan jumlah toko Mitra10 di beberapa propinsi antara lain propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. 2. Sekitar 20% akan digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan berupa penambahan gudang di beberapa propinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi, dan modal kerja Perseroan yaitu pembelian persediaan barang.

xii

Dalam hal rencana penggunaan dana Perseroan tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.2 dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 dimaksud. 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan laporan keuangan Perseroan tertanggal 29 Februari 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar Tanpa Modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685). (dalam ribuan Rupiah kecuali ditentukan lain) Keterangan Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Penjualan Laba Kotor Total Laba Tahun Berjalan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Aset Lancar terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek (x) Laba Tahun Berjalan terhadap Total Aset (%) Laba Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas (%) Laba Tahun Berjalan terhadap Total Penjualan (%) Total Liabilitas terhadap Total Aset (x) Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (x) Total Utang Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang terhadap Total Aset (x) Total Utang Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang terhadap Total Ekuitas (x)

Per 31 Desember 2015 2014 3.522.572.851 3.308.566.503 2.669.053.867 2.488.384.751 853.518.984 820.181.752 7.117.833.073 6.997.923.351 979.155.839 931.738.567 43.021.915 121.820.477 49.062.421 121.937.578 1,09 1,13 1,22 3,68 5,04 14,85 0,60 1,74 0,76 0,75 3,13 3,03 0,28 0,24 1,17 0,98

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini, Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, dapat dilihat selengkapnya melalui website Perseroan dan/atau website Bursa Efek Indonesia 6. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. RISIKO DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA 1. Risiko Pemutusan Hubungan Kontrak 2. Risiko Piutang Dagang 3. Risiko Persaingan Usaha 4. Risiko Kegagalan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Terkait Kegiatan Usaha Perseroan 5. Risiko Teknologi 6. Risiko Keuangan 7. Risiko Katastropik

xiii

B. RISIKO UMUM 1. Risiko Kondisi Politik, Sosial dan Keamanan 2. Risiko Daya Beli Masyarakat 3. Risiko Kondisi Pasar Properti 4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing 5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku 6. Risiko Kebijakan/Peraturan Pemerintah 7. Risiko Hukum Manajemen Peseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masingmasing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. 7. KEBIJAKAN DIVIDEN Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 24 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Kebijakan dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan. Ringkasan kebijakan dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini. 8. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XII pada Prospektus ini. 9. TATA CARA PEMESANAN SAHAM Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka PMHMETD I PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. 17 tanggal 4 April 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 7 Juni 2016 berhak untuk menerima HMETD dengan rasio setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru. Pemegang HMETD dapat melaksanakan haknya untuk membeli saham selama Periode Pelaksanaan yakni tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2016 dengan membayar Harga Pelaksanaan setiap saham Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) melalui pelaksanaan HMETD baik untuk saham yang dittitpkan dalam penitipan kolektif KSEI maupun pemegang saham warkat. Keterangan selengkapnya mengenai tata cara pemesanan saham dapat dilihat pada Bab XIV dalam Prospektus ini. xiv

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I) Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana No. 93 tanggal 31 Desember 1983, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-5216.HT.01-01.TH.1984 tanggal 18 September 1984, didaftarkan di register Kantor Pengadilan negeri Jakarta Barat di bawah No. 715/1984 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1155 tanggal 27 November 1984, Tambahan No.95. Pada tahun 2007, Perseroan menjadi perseroan Terbuka dimana pernyataan pendaftaran Perseroan dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK pada tanggal 30 November 2007 dengan Surat No. S-608/ BL/2007. Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2007 sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) lembar dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No.321 tertanggal 24 Juni 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-AH.01.03-0948011 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0948011 tertanggal 3 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3528402.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dibidang perdagangan barang hasil produksi, terutama bahan bangunan dan barang-barang konsumsi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1983.

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha: Bergerak dalam Bidang Perdagangan Barang Hasil Produksi, terutama Bahan Bangunan dan Barang-Barang Konsumsi Berkedudukan di Jakarta Barat , Indonesia Kantor Pusat: Jl. Daan Mogot Raya No. 234 Jakarta 11510 Telp. (021) 566-8801, 567-2622 Fax. (021) 566-9445 Website: www.csahome.com Email: [email protected] Kantor Cabang : 42 cabang distribusi bahan bangunan, 4 cabang distribusi bahan kimia, 15 area distribusi FMCG, 21 gerai Mitra10, dan 10 gerai Atria Furniture yang tersebar diseluruh Indonesia.

1

KETERANGAN TENTANG PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 pada tanggal 31 Maret 2016 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 176 tanggal 31 Maret 2016, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia terbitan tanggal 4 April 2016, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 April 2016, sebagai berikut : 1) Menyetujui Penambahan Modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.158.015.120 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I) dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk : a. menyetujui dan merubah ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD I; b. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: i.

melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PMHMETD I;

ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan dalam rangka PMHMETD I setelah pelaksanaan PMHMETD I selesai; iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal; iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan atau Pasal 4 anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari PMHMETD I di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak-banyaknya 1.158.015.120 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh) Saham Biasa Atas Nama atau 40,00% (empat puluh persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD I. 2

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I untuk menawarkan sebanyakbanyaknya 1.158.015.120 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), atau sebanyak-banyaknya sekitar 40,00% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dan total nilai penambahan modal sebanyak-banyaknya Rp492.156.426.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah). Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 Juni 2016 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar tunai pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) melalui pelaksanaan HMETD. Saham Baru ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam PMHMETD I ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel. Dalam PMHMETD I tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel. HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan No. POJK.31/ POJK.04/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2016. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 9 Juni 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 15 Juni 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. PT Buanatata Adisentosa selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan 31,32% berdasarkan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I No. 18 tanggal 4 April 2016, yang telah ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham No. 184 tanggal 23 Mei 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, telah menyatakan akan mengambil bagian untuk membeli saham dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak 362.731.280 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh) Saham dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham pada periode Pelaksanaan HMETD. 3

NT Asian Discovery Master Fund selaku Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 21,00%, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tertanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh John Thompson selaku Direktur, telah menyatakan akan mengambil seluruh bagiannya untuk membeli saham dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak 243.200.000 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu) Saham pada periode Pelaksanaan HMETD. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah: 1. Penerima HMETD Yang Berhak Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, berhak untuk membeli saham Baru dengan ketentuan bahwa pemegang 5 (lima) Saham Lama mempunyai 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. 2. Pemegang HMETD Yang Sah Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 7 Juni 2016, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD. 3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya baik di dalam maupun di luar BEI selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD sesuai dengan Peraturan No. POJK.31/POJK.04/2015, yaitu mulai tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2016. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 9 Juni 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 15 Juni 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4

4. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: (a) Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan. (b) Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. 5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2016. 6. Nilai Teoritis HMETD Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD. Asumsi: Harga pasar satu saham Harga saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I Jumlah saham yang beredar sesudah PMHMETD I Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD (Rp a x A) + (Rp r x R) (A + R)

: : : : : :

Rp a Rp r A R A+R

= Rp X

Maka nilai HMETD adalah = Rp X – Rp r 7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

5

8. Pecahan HMETD Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PMHMETD I tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. 9. Lain-lain Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD. KINERJA SAHAM HISTORIS PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Periode April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober 2015 Nopember 2015 Desember 2015 Januari 2016 Februari 2016 Maret 2016

Harga Tertinggi 605 540 505 416 397 426 372 373 406 398 426 434

Harga Terendah 510 500 410 320 330 368 343 340 362 366 380 410

Volume Perdagangan 215.504.300 188.992.200 231.593.300 255.636.300 383.601.900 289.109.300 194.241.400 206.954.600 220.832.900 201.568.800 250.480.400 224.298.800

STUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 6.000.000.000 600.000.000.000


906.828.200 608.000.000 85.200.000 10.079.000 1.284.930.600 2.895.037.800 3.104.962.200

6

90.682.820.000 60.800.000.000 8.520.000.000 1.007.900.000 128.493.060.000 289.503.780.000 310.496.220.000

% 31,32 21,00 2,94 0,35 44,38 100,00 -

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 (sebelum PMHMETD I) dan setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian dan/atau dialokasikan seluruhnya kepada pemesan saham tambahan, maka struktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut : Sebelum PMHMETD I Jumlah Saham Modal Dasar


Setelah PMHMETD I Jumlah Saham

%


%

6.000.000.000

600.000.000.000

- 6.000.000.000

600.000.000.000

-



906.828.200

90.682.820.000

31,32 1.269.559.480

126.995.948.000

31,32

2.


608.000.000

60.800.000.000

21,00

851.200.000

85.120.000.000

21,00

3.


85.200.000

8.520.000.000

2,94

119.280.000

11.928.000.000

2,94

4.


10.079.000

1.007.900.000

0,35

14.110.600

1.411.060.000

0,35

5.


1.284.930.600

128.493.060.000

44,38 1.798.902.840

179.890.284.000

44,38


2.895.037.800

289.503.780.000

100,00 4.053.052.920

405.305.292.000

100,00


3.104.962.200

310.496.220.000

- 1.946.947.080

194.694.708.000

-

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 (sebelum PMHMETD I) dan setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan asumsi hanya PT Buanatata Adisentosa dan NT Asian Discovery Master Fund saja yang mengambil bagian sesuai dengan komitmennya, maka struktur pemegang saham secara proforma menjadi sebagai berikut : Sebelum PMHMETD I Jumlah Saham Modal Dasar


Setelah PMHMETD I %

Jumlah Saham


%

6.000.000.000

600.000.000.000

-

6.000.000.000

600.000.000.000

-



906.828.200

90.682.820.000

31,32

1.269.559.480

126.995.948.000

36,26

2.


608.000.000

60.800.000.000

21,00

851.200.000

85.120.000.000

24,31

3.


85.200.000

8.520.000.000

2,94

85.200.000

8.520.000.000

2,43

4.


10.079.000

1.007.900.000

0,35

10.079.000

1.007.900.000

0,29

5.


1.284.930.600

128.493.060.000

44,38

1.284.930.600

128.493.060.000

36,70


2.895.037.800

289.503.780.000

100,00

3.500.969.080

350.096.908.000

100,00


3.104.962.200

310.496.220.000

-

2.499.030.920

249.903.092.000

-

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 40,00% (empat puluh persen). DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI.

7

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD I, akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut: 1. Sekitar 80% akan digunakan untuk membiayai belanja modal dan modal kerja dalam rencana perluasan usaha Perseroan di segmen ritel modern Bahan Bangunan dan Home Improvement (Mitra10), dengan cara meningkatkan penyertaan modal pada PT Catur Mitra Sejati Sentosa (CMSS) yang merupakan Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99,65%. Di mana belanja modal tersebut berupa penambahan jumlah toko Mitra10 di beberapa propinsi antara lain propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. 2. Sekitar 20% akan digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan berupa penambahan gudang di beberapa propinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi, dan modal kerja Perseroan yaitu pembelian persediaan barang. Pertimbangan Perseroan untuk melakukan penyertaan pada Entitas Anak yaitu CMSS, sebagai bentuk komitmen Perseroan sebagai pemegang saham utama pada CMSS untuk mengembangkan bisnis CMSS yang diyakini memiliki potensi yang baik di masa yang akan datang. Selain itu, penyertaan modal dalam bentuk ekuitas dianggap memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lain yang akan memberikan tekanan pada profitabilitas CMSS. adalah distributor atau subdistributor, agen dan pemasok dari produk-produk bahan bangunan. Persentase kepemilikan Perseroan pada CMSS sesudah penyertaan akan berubah menjadi 99,88%, dengan asumsi pemegang saham lainnya yaitu Eny Sukamto tidak menambah penyertaan modalnya pada CMSS, sehingga struktur kepemilikan CMSS setelah penyertaan menjadi sebagai berikut: Sebelum Penyertaan Modal

Setelah Penyertaan Modal

Nilai Nominal Rp100 per saham

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Modal Dasar


%

Jumlah Saham


%

5.000.000.000

500.000.000.000

-

10.000.000.000

1.000.000.000.000

1.993.000.000

199.300.000.000

99,65

5.993.000.000

599.300.000.000

99,88

7.000.000

700.000.000

0,35

7.000.000

700.000.000

0,12


2.000.000.000

200.000.000.000

100,00

6.000.000.000

600.000.000.000

100,00


3.530.500.000

353.000.000.000

-

4.000.000.000

400.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Eny Sukamto

Apabila jumlah dana hasil PMHMETD I ini tidak dapat mencukupi seluruh rencana perluasan usaha Perseroan di segmen ritel modern Bahan Bangunan dan Home Improvement yang dilakukan melalui CMSS, maka baik Perseroan maupun CMSS akan mengusahakan untuk memperoleh pembiayaan dari pihak lembaga pembiayaan atau perbankan, dan/atau menerbitkan surat utang berjangka, dan/atau obligasi dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan PMHMETD I yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan penyertaan pada CMSS akan berdampak pada perbaikan rasio total liabilitas terhadap ekuitas baik pada Perseroan maupun CMSS. Dengan demikian, baik Perseroan maupun CMSS akan mengalami peningkatan dalam kemampuan untuk memperoleh pembiayaan tersebut diatas. Namun, sebagai akibat dari perolehan pembiayaan tersebut, Perseroan dan CMSS akan mengalami kenaikan pada beban bunga yang terukur, dimana Manajemen berkeyakinan bahwa kenaikan beban bunga tersebut dapat dikompensasi dengan kenaikan pendapatan.

8

Sejalan dengan kebijakan Perseroan, apabila Perseroan belum merealisasikan seluruh dana hasil PMHMETD I tersebut, maka Perseroan dapat menempatkan dana tersebut pada bank dalam bentuk deposito atau giro, dan/atau investasi sementara lainnya. Biaya-biaya sehubungan dengan PMHMETD I ini, yang merupakan persentase dari seluruh penerimaan kotor hasil PMHMETD I dengan total sebesar 0,31% dari nilai PMHMETD I, dengan asumsi seluruh saham yang ditawarkan pada PMHMETD I ini dibeli oleh para pemegang saham, terdiri dari: a. Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,08% b. Biaya Kantor Akuntan Publik sekitar 0,10% c. Biaya Notaris sekitar 0,02% d. Biaya Biro Administrasi Efek sekitar 0,03% e. Biaya percetakan dan Pernyataan Pendaftaran ke OK melalui SIPO sebesar sekitar 0,07% Dalam hal rencana penggunaan dana Perseroan tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.2 dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 dimaksud. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPST Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal. Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan atau penempatan dana yang tersisa jika belum direalisasikan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/ POJK.04/2015, serta mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana PMHMETD I telah direalisasikan. Pelaksanaan penggunaan dana hasil PMHMETD ini akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I bersamaan dengan mata acara RUPS kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015. Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penambahan Modal Perdana Saham pada tahun 2007 yakni penawaran sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah Rp120.000.000.000,-(seratus dua puluh miliar Rupiah). Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah digunakan seluruhnya sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 016/Corsec-Bapepam/VII/2008 tanggal 10 juli 2008 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

9

III. PERNYATAAN UTANG Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor indpenden telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685). Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp2.669.053.867 ribu yang terdiri dari (A) Liabilitas Jangka Pendek Rp2.345.213.308 ribu dan (B) Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp323.840.559 ribu, dengan perincian sebagai berilkut: 1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

(dalam ribuan Rupiah) Keterangan Utang bank jangka pendek dan pinjaman lainnya - neto Utang usaha Pihak ketiga Pihak-pihak berelasi Utang lain-lain Utang pajak Beban akrual Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun: Utang bank dan pinjaman lainnya - neto Utang sewa pembiayaan Total Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah 783.213.212 1.039.682.903 397.390.594 51.275.556 3.379.732 32.683.195 36.424.066 1.164.050 2.345.213.308

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Utang bank dan pinjaman lainnya - neto Utang sewa pembiayaan Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Total Liabilitas Jangka panjang TOTAL LIABILITAS

Jumlah 179.944.084 612.222 143.284.253 323.840.559 2.669.053.867

3. UTANG USAHA (dalam ribuan Rupiah) Jumlah

Keterangan Pihak Ketiga Rupiah PT ICI Paint Indonesia PT Mowilex Indonesia PT Propan Raya PT American Standard Indonesia PT Cipta Mortar Utama PT Satya Langgeng Sentosa

125.069.350 97.273.228 64.463.875 43.558.109 34.106.849 25.229.868

10

(dalam ribuan Rupiah) Jumlah 24.331.049 22.218.673 21.718.401 21.465.119 21.083.607 20.387.903 17.248.470 15.769.153 443.670.045

Keterangan Foshan Happy House Buiding Materials Co., Ltd. PT Dwi Mitra Nuansa Satria PT Knauf Gypsum Indonesia PT Ace Oldfields PT Niro Ceramic Sales Indonesia PT Mulia Industrindo Tbk PT Nipsea Raya PT Puri Kemenangan Jaya Lain-lain (masing-masing dibawah Rp15.000.000) Dolar Amerika Serikat Mitsui & Co. Ltd. (USD1.929.234 pada tahun 2015) Lanxess Pte. Ltd. (USD319.292 pada tahun 2015) Resin Chemical (USD247.010 pada tahun 2015) Lain-lain (USD545.045 pada tahun 2015, masing-masing dibawah Rp3.000.000) Euro Eropa Lain-lain (EUR9.581)

26.613.776 4.404.633 3.407.503 7.518.900

144.392

Total - pihak ketiga

1.039.682.903

Pihak Berelasi Rupiah PT Primagraha Keramindo

397.390.594

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut: (dalam ribuan Rupiah) Keterangan

2015

Pihak Ketiga Belum jatuh tempo Jatuh tempo 1 - 30 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari Lebih dari 90 hari Total - pihak ketiga

662.429.720 198.722.942 110.419.601 29.704.931 38.405.709 1.039.682.903

Pihak Berelasi Belum jatuh tempo Jatuh tempo 1 - 30 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari Lebih dari 90 hari Total - pihak berelasi

284.580.982 67.967.885 26.843.825 5.181.050 12.816.852 397.390.594

11

4. UTANG PAJAK (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Perseroan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23

2015

333.918 145.062

Entitas Anak Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pasal 4 (2) Pasal 25 Pasal 26 Pasal 15 Pasal 29

509.734 160.202 1.349.768 691.334 142.226 40.000 7.488

Total

3.379.732

5. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Rupiah Time Loan PT Bank Central Asia Tbk - setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp802.934 pada tahun 2015 Kredit rekening koran PT Bank Central Asia Tbk - setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp22.500 pada tahun 2015 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk - setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp12.500 pada tahun 2015 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp14.583 pada tahun 2015 Pinjaman Akseptasi The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp0 pada tahun 2015 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk - setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp 75.000 Dolar Amerika Serikat Trust receipts PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD2.156.612 pada tahun 2015) PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (USD2.034.032 pada tahun 2015) PT Bank Permata Tbk (USD1.104.535 pada tahun 2015)

Jumlah

500.697.066

52.834.579 3.795.178 1.795.337 50.430

66.765.206 55.925.000

29.750.469 28.059.467 15.221.786

Kredit Modal Kerja (KMK) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD1.998.566 pada tahun 2015)

27.570.217

Pinjaman Lainnya PT Dipo Star Finance Total utang bank jangka pendek dan pinjaman lainnya - neto

12

748.477 783.213.212

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) a. Time Loan 1. Pada tanggal 22 Juli 2010, berdasarkan akta notaris No. 13 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., Perseroan memperoleh fasilitas kredit Time Loan (TL) 1 dan 2 yang digunakan untuk: (1) mendanai pelunasan pinjaman Perusahaan dari bank sindikasi (tranche B) dan (2) pembelian barang konsumsi dari PT Procter & Gamble Home Products Indonesia (pemasok) dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp205.000.000 ribu dan Rp30.000.000 ribu. Jatuh tempo kedua TL tersebut adalah pada tanggal 11 Juni 2016. Pagu fasilitas kredit TL 2 telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir menjadi sebesar Rp307.000.000 ribu yang diaktakan dalam akta notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. No. 10 tanggal 10 Juli 2015. Pagu fasilitas kredit TL 2 tersebut, termasuk pagu fasilitas kredit rekening koran untuk keperluan pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag Indonesia sebesar Rp17.970.000 ribu. Pinjaman TL dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit TL 1 dan 2 yang belum digunakan masing-masing sebesar Rp7.000.000 ribu dan Rp90.500.000 ribu. 2. Pada tanggal 12 Juli 2010, berdasarkan akta notaris No. 14 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., CMSS memperoleh fasilitas kredit Time Loan (TL) dengan pagu kredit sebesar Rp15.000.000 ribu, yang digunakan untuk mendanai pelunasan pinjaman CMSS dari PT Bank UOB Indonesia. Jatuh tempo TL tersebut adalah pada tanggal 11 Juni 2016. Pagu kredit TL telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir menjadi sebesar Rp125.000.000 ribu yang diaktakan dalam akta notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. No. 11 tanggal 10 Juli 2015. Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CMSS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas TL yang belum digunakan adalah sebesar Rp68.000.000 ribu. 3. Pada tahun 2013, CSAN memperoleh fasilitas kredit Time Loan (TL) dengan pagu kredit sebesar Rp20.000.000 ribu, yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan fasilitas bank garansi. Fasilitas pinjaman tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang dibuat pada tanggal 1 September 2015 mengenai peningkatan pagu kredit untuk CSAN menjadi sebesar Rp30.000.000 ribu. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: (i) beberapa tanah dan bangunan milik Perseroan dan CMSS, dan Budyanto Totong, Darmawan Putra Totong, Totong Kurniawan, Lily Suryana Setiawan dan Janty (pihak-pihak berelasi); (ii) piutang usaha dan persediaan yang dimiliki Perseroan; dan (iii) jaminan korporasi yang dikeluarkan oleh CMSS; (iv) perlengkapan toko CSAN dan hak sewa bangunan CSAN. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Jatuh tempo hutang TL tersebut adalah pada tanggal 11 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CSAN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua fasilitas Time Loan sudah digunakan.

13

b. Kredit Rekening Koran dan Akseptasi 1. Pada tahun 2010, CALS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp8.000.000 ribu dan Rp5.000.000 ribu yang digunakan untuk membiayai modal kerja. Fasilitas rekening koran tersebut telah mengalami peningkatan pagu kredit menjadi sebesar Rp17.000.000 ribu, sedangkan fasilitas akseptasi sudah tidak tersedia lagi. Tanggal jatuh tempo fasilitas kredit rekening koran ini adalah 9 Mei 2016. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan yang dimiliki oleh CALS dan tanah berikut bangunan dan gudang yang dimiliki oleh Budyanto Totong dan Simonardi S. (pihak-pihak berelasi). Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CALS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran yang belum digunakan sebesar Rp1.466.751 ribu. 2. Pada tanggal 24 September 2013, berdasarkan akta notaris No. 14 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp10.500.000 ribu, yang telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir menjadi sebesar Rp17.970.000 ribu yang tergabung dengan pagu kredit TL 2, yang digunakan untuk pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag Indonesia. Jangka waktu kredit ini adalah sama dengan jangka waktu kredit TL 2 serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang sama dengan pinjaman TL 2. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran yang belum digunakan sebesar Rp14.072.649 ribu. 3. Pada tanggal 24 September 2013, berdasarkan akta notaris No. 14 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., Perusahaan dan BCA setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp18.000.000 ribu yang digunakan untuk membiayai modal kerja Perusahaan, dan fasilitas bank garansi (Catatan 30h) sampai dengan 11 Juni 2016. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: (i) beberapa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan CMSS, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Janty dan Ny. Lily Suryana Setiawan (pihak-pihak berelasi); (ii) piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan, CMSS, dan CSAN (Catatan 6 dan 9); dan (iii) jaminan korporasi tidak terbatas yang dikeluarkan oleh CMSS atas nama Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp4.244.630 ribu. 4. Pada bulan Juni 2008, CMSS dan MBI memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp1.000.000 ribu. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja CMSS dan MBI. Fasilitas pinjaman tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2015 mengenai peningkatan pagu kredit untuk CMSS menjadi sebesar Rp36.000.000 ribu dan memperpanjang jatuh tempo pinjaman rekening koran milik CMSS sampai dengan tanggal 11 Juni 2016, sedangkan jatuh tempo pinjaman rekening koran milik MBI tidak diperpanjang lagi pada tanggal 31 Desember 2013 dan tidak ada saldo terhutang dari pinjaman ini karena telah dilunasi seluruhnya pada tanggal jatuh temponya.

14

Fasilitas kredit ini dijamin dengan: (i) beberapa tanah dan bangunan milik Perseroan dan CMSS, dan Budyanto Totong, Darmawan Putra Totong, Totong Kurniawan, Janty dan Lily Suryana Setiawan (pihak-pihak berelasi); (ii) piutang usaha dan persediaan milik Perseroan, CMSS, dan CSAN; dan (iii) jaminan korporasi tidak terbatas yang dikeluarkan oleh CMSS atas nama Perseroan. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp23.218.916 ribu. 5. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta notaris No. 30 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., CSAN memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp3.000.000 ribu yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan fasilitas bank garansi. Pada tahun 2013, fasilitas kredit ditingkatkan menjadi Rp17.000.000 ribu. Pada tahun 2014, pagu fasilitas kredit rekening koran berubah menjadi Rp10.000.000 ribu. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: (i) beberapa tanah dan bangunan milik Perseroan dan CMSS, dan Budyanto Totong, Darmawan Putra Totong, Totong Kurniawan, Lily Suryana Setiawan dan Janty (pihak-pihak berelasi); (ii) piutang usaha dan persediaan yang dimiliki Perseroan; dan (iii) jaminan korporasi yang dikeluarkan oleh CMSS. Jatuh tempo pinjaman kredit rekening koran adalah tanggal 11 Juni 2016. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CSAN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp3.109.975 ribu. PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (“Ekonomi”) a. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp10.000.000 ribu dan Rp20.000.000 ribu. Dalam perubahan terakhir tanggal 27 Juni 2011, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk memberikan tambahan fasilitas kredit baru berupa pinjaman akseptasi dengan pagu kredit sebesar Rp40.000.000 ribu, sehingga total fasilitas kredit akseptasi menjadi sebesar Rp60.000.000 ribu. Jangka waktu fasilitas kredit rekening koran dan pinjaman akseptasi tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2016. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan antara 10,5% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta dijamin dengan beberapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dimiliki oleh Perseroan dan dengan piutang usaha dan persediaan barang dagang milik Perseroan. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran dan fasilitas pinjaman akseptasi yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp9.937.166 ribu dan Rp4.000.000 ribu.

15

b. Pada tahun 2013, CAS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp5.000.000 ribu. Fasilitas kredit tersebut tersedia sampai dengan tanggal 30 Juni 2016. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan di kawasan industri Pulo Gadung atas nama CAS, dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,5% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran yang belum digunakan adalah sebesar Rp5.000.000 ribu. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CAS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. c. Pada tanggal 22 Maret 2013, KKS memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dan trust receipt dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp15.550.000 ribu dan USD10.000.000. Pada tahun 2015, pagu fasilitas kredit rekening koran dan trust receipt berubah masing-masing menjadi Rp8.000.000 ribu dan USD6.000.000. Jatuh tempo fasilitas kredit tersebut adalah pada tanggal 22 Maret 2016. Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah milik Budyanto Totong, piutang usaha dan persediaan barang dagangan milik KKS. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,5% sampai dengan 10,75% masingmasing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 untuk pinjaman rekening koran dan trust receipt berkisar 6% sampai dengan 6,5% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, KKS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio ke\uangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas pinjaman rekening koran dan trust receipt yang masih belum digunakan masing-masing adalah sebesar Rp6.254.997 ribu dan USD3.965.968. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) Pada tanggal 28 April 2010, KKS memperoleh fasilitas kredit rekening koran, KMK valas dan trust receipt dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp5.000.000 ribu, USD2.000.000 dan USD4.000.000. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 20 April 2016. Pinjaman ini dijamin dengan beberapa tanah berikut bangunan di atasnya milik Perseroan, piutang usaha dan persediaan barang dagang milik KKS. Pinjaman dikenakan bunga tahunan sebesar 12% untuk pinjaman kredit rekening koran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, berkisar antara 7% sampai dengan 8% untuk fasilitas KMK valas dan trust receipt masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, KKS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran, KMK valas dan trust receipt yang belum digunakan masing-masing adalah sebesar Rp1.204.822 ribu, USD1.434 dan USD1.843.388. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”) Pada tanggal 13 Agustus 2011, Perseroan mendapat fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp5.000.000 ribu yang digunakan sebagai modal kerja. Pada tahun 2012, Perseroan dan Danamon setuju untuk mengubah fasilitas kredit berjangka menjadi fasilitas kredit rekening koran, sehingga total pagu fasilitas kredit rekening koran menjadi Rp10.000.000 ribu. Jatuh tempo fasilitas rekening koran ini adalah tanggal 13 Agustus 2013, yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 dengan persetujuan Danamon. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang

16

usaha dan tanah milik Perseroan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,75% sampai dengan 11,5% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran yang belum digunakan sebesar Rp9.934.987 ribu. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. PT Bank Permata Tbk (“Permata”) a. Pada tahun 2011, KKS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan trust receipt dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp1.000.000 ribu dan USD2.000.000. Fasilitas kredit tersebut tersedia sampai dengan tanggal 24 April 2016. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank yang sama, piutang usaha dan persediaan milik KKS dan dikenakan bunga tahunan sebesar 13,75% dan berkisar antara 10,75% sampai dengan 11,5% untuk pinjaman kredit rekening koran masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan sebesar 6,5% pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas kredit rekening koran dan trust receipt yang belum digunakan masing-masing adalah sebesar Rp1.000.000 ribu dan USD1.225.515. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, KKS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. b.

Pada tahun 2013, SGK memperoleh fasilitas trust receipt dengan pagu kredit sebesar USD3.000.000. Pada tahun 2014, pagu fasilitas kredit trust receipt berubah menjadi USD2.000.000. Fasilitas kredit tersebut tersedia sampai dengan tanggal 24 Maret 2016. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank yang sama, piutang usaha dan persediaan milik SGK, dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 6,5% pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas trust receipt yang belum digunakan adalah sebesar USD1.669.950. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, SGK diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”) a. Pada tanggal 1 Februari 2012, Perseroan mendapat fasilitas pinjaman akseptasi dengan pagu kredit sebesar Rp40.000.000 ribu yang digunakan sebagai pembayaran kepada PT ICI Paint Indonesia, pemasok. Pada tahun 2014, pagu kredit fasilitas pinjaman akseptasi ditingkatkan menjadi Rp80.000.000 ribu. Jatuh tempo fasilitas akseptasi ini adalah tanggal 28 Februari 2016. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perseroan (Catatan 6 dan 9) dan pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 12,01% dan berkisar antara 10,65% sampai dengan 11,70% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, fasilitas akseptasi yang belum digunakan sebesar Rp19.066.545 ribu. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. b. Pada tanggal 15 Juli 2013, ETI mendapat fasilitas pinjaman akseptasi dengan pagu kredit sebesar Rp5.000.000 ribu yang digunakan sebagai pembayaran kepada pemasok. Pada tahun 2013, pagu kredit ditingkatkan sementara menjadi Rp7.500.000 ribu. Jatuh tempo fasilitas akseptasi ini adalah 90 hari setelah pembayaran bank kepada supplier. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang 17

usaha dan persediaan milik ETI dan pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan berkisar antara 11,7% sampai dengan 12,01% dan antara 10,65% sampai dengan 11,7% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas akseptasi yang belum digunakan adalah sebesar Rp1.668.249 ribu. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. PT Dipo Star Finance a. Pada tahun 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dengan keseluruhan pagu kredit sebesar Rp7.927.725 ribu yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui utang tersebut. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu 12 bulan sampai dengan bulan Desember 2016. Pada tahun 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dengan keseluruhan pagu kredit sebesar Rp5.716.950 ribu yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui utang tersebut. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu 12 bulan sampai dengan bulan September 2015. b. Pada tanggal 23 Mei 2014, CMSS memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dengan keseluruhan pagu kredit sebesar Rp301.000 ribu yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui utang tersebut. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu 12 bulan sampai dengan bulan April 2015. 6. UTANG BANK JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (dalam ribuan Rupiah) Keterangan Jumlah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk - setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp2.273.777 pada tahun 2015 201.223.860 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk - setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp69.240 pada tahun 2015 7.298.926 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp 44.424 pada tahun 2015 6.473.374 PT Bank Jasa Jakarta 352.230 Pinjaman Lainnya PT BCA Finance Total

1.019.760 216.368.150

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang bank jangka panjang PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Jasa Jakarta

32.042.988 2.946.407 659.050 207.088

Pinjaman lainnya PT BCA Finance

568.533

Total

36.424.066

Bagian jangka panjang

179.944.084

18

BCA a. Berikut ini merupakan rincian informasi terkait dengan fasilitas dan saldo pinjaman milik Perseroan:

Tanggal

22 Juli 2010

8 Agustus 2011

Akta Notaris

Fasilitas No. Kredit

Arnasya A. 13 Pattinama, S.H.


Jatuh Tempo

Pagu Kredit (Rp ribu)

Tujuan Penggunaan

Pembayaran cicilan selama tahun 2015 (Rp ribu)

Saldo utang pada tanggal 31 Desember 2015 (Rp ribu)

Saldo utang pada tanggal 31 Desember 2014 (Rp ribu)

3.400.434

5.100.652

8.501.086

538.461

538.462

1.076.923

Kredit investasi (KI) 1

Cicilan bulanan sampai dengan bulan Juni 2017

19.875.000

Pembangunan gudang Perusahaan di Padang, Kediri dan Pangkalpinang

KI 2

Cicilan bulanan sampai dengan bulan Desember 2016

3.719.000

Pelunasan pinjaman Perusahaan dari PT Bank Rabobank International Indonesia

KI 4

Cicilan triwulanan sampai dengan tahun 2018

10.000.000

Pembangunan kantor dan gudang di Banjarmasin

1.600.000

4.400.000

6.000.000

KI 5

Cicilan triwulanan sampai dengan tahun 2014

16.000.000

Pelunasan pinjaman dari PT Bank Maybank Syariah Indonesia

-

-

Dilunasi pada tanggal jatuh temponya

15 Maret 2012


KI 6

Cicilan triwulanan sampai dengan bulan Maret 2020

130.000.000

Pembelian gudang yang terletak di Jl. Daan Mogot Raya Km. 14, Jakarta Barat

-

-

Dilunasi pada tahun 2014

27 Juli 2012


KI 7

Cicilan triwulanan sampai dengan bulan Mei 2021

17.000.000

Pembangunan kantor dan gudang di Pontianak

2.348.596

13.036.516

14.843.111

6 November 2013


KI 8

Cicilan triwulanan sampai dengan bulan Mei 2022

10.500.000

Pembangunan kantor dan gudang di Tegal

694.724

9.426.518

4.233.898

10 Juli 2015


KI 9

Cicilan triwulanan sampai dengan bulan September 2023

36.000.000

Pembelian tanah dan pembangunan gedung di Narogong, Bekasi

-

16.280.000

-

8.582.215

48.782.148

34.655.018

Total

Pada tanggal 31 Desember 2015, semua fasilitas kredit telah digunakan seluruhnya, kecuali untuk fasilitas KI 9 yaitu sampai dengan 18 bulan sejak penandatanganan akad kredit. Seluruh pinjaman di atas tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran BCA.

19

Berdasarkan syarat dalam perjanjian kredit, Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi beberapa kondisi tertentu, diantaranya adalah menjaga rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. b. Berikut ini merupakan rincian informasi terkait dengan fasilitas dan saldo pinjaman milik CMSS:

Tanggal

12 Juli 2010

Akta Notaris

Arnasya A. Pattinama, S.H.

Pembayaran Saldo utang Saldo utang cicilan pada tanggal pada tanggal selama 31 31 Desember tahun Desember 2014 2015 2015 (Rp ribu) (Rp ribu) (Rp ribu)

No.

Fasilitas Kredit

Jatuh Tempo

Pagu Kredit (Rp ribu)

Tujuan Penggunaan

14

KI 2

Cicilan bulanan sampai dengan bulan Maret 2014

5.300.000

Pelunasan pinjaman CMSS dari PT Bank UOB Indonesia

-

KI 3

Cicilan bulanan sampai dengan bulan September 2015

8.500.000

Pelunasan pinjaman CMSS dari PT Bank UOB Indonesia

1.233.871

-

1.233.871

- Dilunasi pada tanggal jatuh temponya

27 Juli 2012


28

KI 4

Cicilan triwulanan sampai dengan bulan September 2018

26.000.000

Pembukaan 2 toko baru

4.160.000

11.440.000

15.600.000

6 November 2013


9

KI 5

Cicilan triwulanan sampai dengan bulan November 2019

14.000.000 Renovasi toko di Gatsu - Bali

2.240.000

8.960.000

11.200.000

6 November 2013


9

KI 6

8 tahun sejak penarikan pertama

20.000.000 Pembangunan toko

35

KI 7


74.000.000

Pembelian tanah dan pembangunan toko di Pamulang

1.254.336

35.121.414

36.375.750

11

KI 8


128.000.000

Pembelian tanah dan pembangunan toko di Kalimalang

-

84.383.200

-

KI 9


40.000.000

Pembelian tanah dan pembangunan toko di Cikarang

Belum digunakan

Belum digunakan

Belum digunakan

Total

8.888.207

139.904.614

64.409.621

29 Arnasya A. September Pattinama, 2014 S.H.

10 Juli 2015


Telah diubah dengan No. 35

Belum digunakan

Belum digunakan

Belum digunakan

Pada tanggal 31 Desember 2015, semua fasilitas kredit telah digunakan seluruhnya, kecuali untuk KI 6 yang belum digunakan sebesar Rp20.000.000 ribu dan KI 9 sebesar Rp40.000.000 ribu dimana BCA memperpanjang jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Seluruh pinjaman di atas tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran.

20

Berdasarkan syarat dalam perjanjian kredit, CMSS diwajibkan untuk mematuhi beberapa kondisi tertentu, diantaranya adalah menjaga rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. c. Pada tanggal 24 November 2010, CALS memperoleh fasilitas kredit investasi dari BCA dengan pagu kredit sebesar Rp8.000.000 ribu. Pada tahun 2013 pagu kredit berubah menjadi Rp19.840.000 ribu. Pada tahun 2014, pagu kredit menjadi Rp17.000.000 ribu Jatuh tempo pinjaman ini adalah 9 Desember 2017. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai perluasan gudang CALS di Palembang. Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,25% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan dijamin dengan tanah dan bangunan milik Budyanto Totong dan Simonardi S. (pihak-pihak yang berelasi) serta piutang usaha dan persediaan barang milik CALS. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo hutang CALS masing-masing adalah sebesar Rp14.810.875 ribu dan Rp16.028.343 ribu. Total pembayaran cicilan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp1.217.468 ribu. Berdasarkan syarat dalam perjanjian kredit, CALS diwajibkan untuk mematuhi beberapa kondisi tertentu, diantaranya adalah menjaga rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Danamon Pada tanggal 13 Agustus 2010, Perseroan memperoleh fasilitas kredit Open Account Financing Buyer (OAF) dan kredit angsuran berjangka (KAB) dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp10.000.000 ribu dan 18.658.000 ribu yang digunakan untuk modal kerja dan program investasi Perusahaan. Jatuh tempo fasilitas OAF adalah tanggal 13 Agustus 2011. Pada tanggal 13 Agustus 2011, Perseroan dan Danamon setuju untuk mengubah OAF menjadi fasilitas kredit rekening koran (PRK) dan kredit berjangka (KB) dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp5.000.000 ribu. Fasilitas KAB terutang dalam cicilan bulanan sampai dengan tanggal 22 Juli 2018. Selama 2011, Perseroan melakukan 3 penarikan tambahan dari fasilitas KAB, pada bulan Maret, Mei dan Juli masingmasing sebesar Rp4.000.000 ribu, Rp4.000.000 ribu dan Rp4.311.870 ribu yang akan dicicil dalam cicilan bulanan dimulai sejak bulan Maret, Mei dan Juli 2013 sampai dengan bulan Maret, Mei dan Juli 2018. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan tanah milik Perseroan. Pinjaman rekening koran dan KAB tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10,75% dan berkisar antara 10,75% sampai dengan 11,5% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo terutang fasilitas KAB masing-masing sebesar Rp6.517.798 ribu dan Rp9.367.476 ribu. Total pembayaran cicilan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp2.849.678 ribu. Berdasarkan syarat dalam perjanjian kredit, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi beberapa kondisi tertentu, diantaranya adalah menjaga rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Ekonomi a. Pada tahun 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit angsuran dengan pagu kredit sebesar Rp7.225.000 ribu yang digunakan untuk keperluan pembangunan gudang di Bandung. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki melalui utang tersebut dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 11% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu tujuh tahun sampai dengan tanggal 28 September 2023. Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo terutang sebesar Rp6.863.751 ribu. Perseroan belum melakukan pembayaran cicilan selama tahun 2015.

21

Berdasarkan syarat dalam perjanjian kredit, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi beberapa kondisi tertentu, diantaranya adalah menjaga rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. b. Pada tahun 2013, KKS memperoleh fasilitas kredit angsuran dengan pagu kredit sebesar Rp4.550.000 ribu yang digunakan untuk keperluan take over hutang bank dari PT Bank Rabobank International Indonesia. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki melalui utang tersebut (Catatan 12) dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 11,00% dan berkisar antara 10,50% sampai dengan 10,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu tiga tahun sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo terutang masing-masing sebesar Rp504.415 ribu dan Rp1.113.560 ribu. Total pembayaran cicilan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp609.145 ribu. Berdasarkan syarat dalam perjanjian kredit, KKS diwajibkan untuk mematuhi beberapa kondisi tertentu, diantaranya adalah menjaga rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. PT Bank Jasa Jakarta a. Pada tahun 2013, KKS memperoleh fasilitas kredit angsuran dengan pagu kredit sebesar Rp619.500 ribu. Pinjaman tersebut dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui utang tersebut dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 11,59% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu tiga tahun sampai dengan tanggal 11 November 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo terutang masing-masing sebesar Rp59.734 ribu dan Rp282.007 ribu. Total pembayaran cicilan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp222.273 ribu. b. Pada tahun 2014, KKS memperoleh fasilitas kredit angsuran dengan pagu kredit sebesar Rp717.640. Pada tahun 2015, pagu fasilitas kredit angsuran berubah menjadi Rp442.820 ribu. Pinjaman tersebut dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui utang tersebut dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan berkisar antara 7,12% sampai dengan 8,23% dan sebesar 12% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu tiga tahun sampai dengan November 2017. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo terutang sebesar Rp292.496 ribu dan Rp429.097 ribu. Total pembayaran cicilan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp136.601 ribu. Berdasarkan syarat dalam perjanjian kredit, KKS diwajibkan untuk mematuhi beberapa kondisi tertentu, diantaranya adalah menjaga rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2015, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. PT BCA Finance a. Pada tanggal 28 Desember 2012, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan keseluruhan pagu sebesar Rp551.600 ribu yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui utang tersebut (Catatan 12) dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 3,65% pada tahun 2015 dan 2014. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu tiga tahun sampai dengan tanggal 28 November 2015. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal jatuh temponya. Total pembayaran cicilan selama tahun 2014 adalah sebesar Rp168.544 ribu. Pada tanggal 14 Maret 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dengan keseluruhan pagu sebesar Rp862.400 ribu yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui utang tersebut dan dikenakan bunga dengan

22

tingkat suku bunga tahunan sebesar 5,44% pada tahun 2015 dan 2014. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu tiga tahun sampai dengan tanggal 14 Februari 2017. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo terutang masing-masing sebesar Rp335.378 ribu dan Rp622.844 ribu. Total pembayaran cicilan selama tahun 2014 adalah sebesar Rp287.466 ribu. b. Pada tahun 2014, CMSS memperoleh fasilitas kredit dengan keseluruhan pagu sebesar Rp843.200 ribu yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui utang tersebut dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 5,44% masing-masing pada tahun 2015 dan 2014. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu tiga tahun sampai dengan bulan Maret 2017. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo terutang masing-masing sebesar Rp339.356 ribu dan Rp620.422 ribu. Total pembayaran cicilan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp281.066 ribu. c. Pada tahun 2015, KKS memperoleh fasilitas kredit dengan keseluruhan pagu sebesar Rp408.100 ribu yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan yang dimiliki melalui utang tersebut dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 4,69% pada tahun 2015. Pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan selama jangka waktu tiga tahun sampai dengan tanggal 1 Juni 2018. Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo terutang sebesar Rp345.026 ribu. Total pembayaran cicilan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp63.074 ribu. 7. UTANG SEWA PEMBIAYAAN a. Pada tahun 2014, penambahan utang sewa pembiayaan diperoleh Perseroan dari PT Hewlett Packard Indonesia, sehubungan dengan perolehan peralatan kantor dengan total harga perolehan sebesar Rp1.950.720 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2015 nilai buku neto dari aset sewa pembiayaan adalah sebesar Rp975.360 ribu. b. Pada tahun 2014, penambahan utang sewa pembiayaan diperoleh CMSS dan ETI dari PT Dipo Star Finance and PT Toyota Astra Financial Service, sehubungan dengan perolehan kendaraan dengan total harga perolehan sebesar Rp563.373 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai buku neto dari aset sewa pembiayaan adalah sebesar Rp1.677.136 ribu. 8. LIABILITAS IMBALAN KERJA Grup memberikan imbalan kerja kepada karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Kewajiban imbalan kerja tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban imbalan kerja yang dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan jumlah yang dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk kewajiban imbalan kerja sesuai dengan perhitungan PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen. Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: 2015 Tingkat diskonto Tingkat kenaikan upah tahunan Tingkat kematian Usia pensiun

9,20% 10% TMI - III - 2011 55 tahun

23

Liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: (dalam ribuan Rupiah) Nilai kini liabilitas imbalan kerja Biaya jasa lalu yang belum diakui (non-vested) Kerugian aktuarial yang belum diakui Keuntungan (kerugian) yang diakui di pendapatan komprehensif lainnya Liabilitas imbalan kerja

2015 (131.954.319) 6.567.434 (29.950.667) 12.053.299 (143.284.253)

KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan tidak memiliki kewajiban karena komitmen dan kontijensi. SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DISAJIKAN DAN DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN LAPORAN KEUANGAN. SELAIN INFORMASI TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN TIDAK MEMPUNYAI LIABILITASLIABILITAS LAIN YANG MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS AKTIVA DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN KESELURUHAN LIABILITAS. SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBATASAN-PEMBATASAN TERSEBUT.

24

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikhtisar data keuangan penting dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab “Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen”, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait yang dapat diunduh melalui website Perseroan (www.csahome.com) atau website IDX (www.idx.co.id), dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang seluruhnya dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia. Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan laporan keuangan Perseroan tertanggal 29 Februari 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar Tanpa Modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685). LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 2014

ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha Pihak ketiga - neto Pihak-pihak berelasi Piutang lain-lain neto Persediaan - neto Biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Aset lancar lainnya TOTAL ASET LANCAR

63.048.142 8.696.261

51.121.154 11.241.805

941.928.121 6.211.861 93.376.480 1.351.860.483 34.595.301 15.088.360 39.520.027 2.554.325.036

1.069.934.803 6.362.361 63.113.593 1.242.866.582 32.987.220 9.027.573 55.121.361 2.541.776.452

778.838.532 55.589.054

641.768.554 47.786.164

20.192.559 45.229.024 1.575.000 3.425.000 63.398.646 968.247.815

41.129.088 21.848.866 1.575.000 3.425.000 9.257.379 766.790.051

3.522.572.851

3.308.566.503

ASET TIDAK LANCAR Aset tetap - neto Aset pajak tangguhan - neto Sewa jangka panjang dibayar di muka - setelah dikurangi bagian yang akan menjadi beban dalam satu tahun Estimasi tagihan pajak penghasilan Piutang dari pihak berelasi Aset keuangan tidak lancar lainnya Aset tidak lancar lainnya TOTAL ASET TIDAK LANCAR TOTAL ASET

25

(Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN


LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek dan pinjaman lainnya neto Utang usaha Pihak ketiga Pihak-pihak berelasi Utang lain-lain Utang pajak Beban akrual Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun : Utang bank dan pinjaman lainnya - neto Utang sewa pembiayaan TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun : Utang bank dan pinjaman lainnya – neto Utang sewa pembiayaan Liabilitas imbalan kerja jangka panjang TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LIABILITAS EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk: Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam jumlah penuh) per lembar Modal dasar - 6.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.895.037.800 saham Tambahan modal disetor - neto Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaanya Pendapatan komprehensif lainnya Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

783.213.212

678.961.050

1.039.682.903 397.390.594 51.275.556 3.379.732 32.683.195

1.090.452.528 372.846.558 48.096.504 4.801.418 31.837.802

36.424.066 1.164.050 2.345.213.308

23.073.000 1.730.390 2.251.799.250

179.944.084 612.222 143.284.253 323.840.559 2.669.053.867

103.060.567 1.570.615 131.954.319 236.585.501 2.488.384.751

289.503.780 51.882.619 (232.495)

289.503.780 51.882.619 (232.495)

1.600.000 419.474.119 3.933.336

1.400.000 384.828.148 6.932.804

766.161.359 87.357.625 853.518.984 3.522.572.851

734.314.856 85.866.896 820.181.752 3.308.566.503

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 2014

PENJUALAN Penjualan barang beli putus Penjualan konsinyasi Total Beban pokok penjualan konsinyasi NETO BEBAN POKOK PENJUALAN BARANG BELI PUTUS

26

7.085.529.167 198.988.334 7.284.517.501 (166.684.428) 7.117.833.073

6.969.008.373 174.916.195 7.143.924.568 (146.001.217) 6.997.923.351

6.138.677.234

6.066.184.784

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN LABA KOTOR

(Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 2014 979.155.839 931.738.567

Beban penjualan Beban umum dan administrasi Pendapatan usaha lain-lain Beban usaha lain-lain LABA USAHA

(631.754.042) (260.375.865) 78.165.515 (10.131.725) 155.059.722

(563.294.978) (230.153.275) 115.826.300 (2.883.548) 251.233.066

Pendapatan bunga Beban keuangan LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO LABA TAHUN BERJALAN

1.261.400 (103.830.546) 52.490.576 (9.468.661) 43.021.915

1.419.170 (102.052.992) 150.599.244 (28.778.767) 121.820.477

12.053.299 (3.013.325) 9.039.974

(384.311) 96.078 (288.233)

(2.999.468)

405.334

49.062.421

121.937.578

40.618.322 2.403.593 43.021.915

111.552.315 10.268.162 121.820.477

46.321.692 2.740.729 49.062.421

111.777.582 10.159.996 121.937.578

14

39

PENGHASILAN KOMPREHESIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja Efek pajak terkait Neto Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya: Laba (rugi) yang belum terealisasi dari pemilikan surat berharga tersedia untuk dijual TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali Total TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali Total Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam jumlah penuh)

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 2014 0,59 1,71 5,04 14,85 1,22 3,68 2,07 2,16 1,09 1,13 1,17 0,99

Laba Tahun Berjalan / Total Penjualan* (%) Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (%) Laba Tahun Berjalan / Total Aset (%) Penjualan / Total Aset* (x) Total Aset Lancar terhadap Total Liabilitas Lancar (x) Total Utang Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang terhadap Total Ekuitas (x) Total Liabilitas tehadap Total Aset (x) 0,76 *Total Penjualan dihitung berdasarkan jumlah dari Penjualan Beli Putus dan Penjualan Konsinyasi

27

0,75

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Laporan keuangan Perseroan tertanggal 29 Februari 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar Tanpa Modifikasian). Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685). Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataanpernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VI Faktor Risiko dan bagian lain dalam Prospektus ini. Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia. A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL Dibawah ini faktor-faktor utama yang telah mempengaruhi kinerja operasional Perseroan pada periode yang diungkapkan antara lain: 1. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar Perbaikan konsumsi dan investasi Pemerintah di bidang infrastruktur diharapkan dapat memberikan stimulus pada perekonomian tahun 2016. Konsumsi swasta relatif stabil walaupun terdapat indikasi penurunan tabungan dan pendapatan. Sebaliknya, pertumbuhan ekspor masih mengalami tantangan signifikan yang dipimpin oleh penurunan nilai ekspor barang hasil tambang secara global. Pada Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan bertumbuh sebesar 5%-6% dimana inflasi diperkirakan akan berada pada 4±1% (data Bank Indonesia per Februari 2016). Pada kuartal pertama 2016, nilai tukar rupiah juga terbukti menjadi salah satu mata uang terkuat secara global, dimana hal tersebut dibuktikan dengan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp13.795 pada akhir tahun 2015 menjadi Rp13.276 pada 31 Maret 2016. Dengan adanya indikasi kuat dari Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi domestik tersebut, serta potensi peningkatan konsumsi rumah tangga akibat peningkatan stabilitas nilai tukar rupiah, maka Perseroan menilai perlu untuk melakukan perluasan usaha Perseroan di segmen ritel modern Bahan Bangunan dan Home Improvement, melalui brand Mitra10, baik untuk pembukaan gerai baru, relokasi dan renovasi serta fasilitas pergudangan. 2. Perilaku Konsumen Sebagian produk yang dijual oleh Perseroan adalah bahan bangunan dan Home Improvement yang antara lain berupa produk cat dan keramik yang merupakan materi bahan bangunan yang tingkat perubahannya tidak signifikan, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah mengupayakan pemilihan produk dilakukan sesuai dengan tren baik warna maupun design yang sesuai dengan selera konsumen serta design yang mutakhir. Perseroan menyadari mempertahankan keragaman produk yang ditawarkan oleh Perseroan, akan mempertahankan loyalitas konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan Perseroan untuk menjalin kerjasama dengan para pemasok dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen di gerai-gerai milik Perseroan.

28

3. Informasi Segmen Perseroan menggunakan informasi keuangan untuk melakukan evaluasi kinerja segmen dalam rangka penentuan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. Segmen Usaha terdiri dari kegiatan usaha Distribusi dan Ritel Modern Bahan Bangunan & Home Improvement, dalam hal ini kegiatan distribusi mencapai penjualan sebesar 70% dari total penjualan Perseroan yang terdiri dari distribusi bahan bangunan dan cat, distribusi produk kimia, dan distribusi FMCG. Sedangkan untuk Ritel Modern Bahan Bangunan dilakukan melalui Mitra10, dan Ritel Modern furnishing melalui gerai Atria Furniture mencapai 30% dari total penjualan Perseroan. Menurut segmentasi Geografis, wilayah pemasaran Perseroan meliputi Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dimana kontribusi penjualan sebagian besar berasal dari penjualan di wilayah Jawa dan Bali yang tercatat 84% dari total penjualan Perseroan. Selain itu, dengan seluruh inisiatif yang telah dilakukan Perseroan seperti memperkuat sistem teknologi informasi, mengoptimalkan jaringan gerai, meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan sumber daya manusia dan memanfaatkan potensi maupun dukungan dari pemegang saham serta mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, Perseroan akan tetap fokus untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha melalui Entitas Anaknya. B. ANALISIS KINERJA KEUANGAN Aset a. Aset Lancar (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN


ASET LANCAR Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha Pihak ketiga - neto Pihak - pihak berelasi Piutang lain-lain neto Persediaan - neto Biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Aset lancar lainnya TOTAL ASET LANCAR

63.048.142 8.696.261

51.121.154 11.241.805

941.928.121 6.211.861 93.376.480 1.351.860.483 34.595.301 15.088.360 39.520.027 2.554.325.036

1.069.934.803 6.362.361 63.113.593 1.242.866.582 32.987.220 9.027.573 55.121.361 2.541.776.452

Total Aset Lancar untuk tahun 2015 tercatat sebesar Rp2.554,32 miliar, meningkat sebesar 0,49% dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp2.541,78 miliar, hal tersebut disebabkan oleh naiknya Kas dan Setara Kas, Piutang Lain-Lain Neto, dan Persediaan Neto secara signifikan, masing-masing sebesar Rp12 miliar atau 23%, Rp30 miliar atau 48% dan Rp109 miliar atau 9%.

29

b. Aset Tidak Lancar (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN


ASET TIDAK LANCAR Aset tetap - neto Aset pajak tangguhan - neto Sewa jangka panjang dibayar dimuka – setelah dikurangi bagian yang akan menjadi beban dalam satu tahun Estimasi tagihan pajak penghasilan Piutang dari pihak berelasi Aset keuangan tidak lancar lainnya Aset tidak lancar lainnya TOTAL ASET TIDAK LANCAR

778.838.532 55.589.054

641.768.554 47.786.164

20.192.559 45.229.024 1.575.000 3.425.000 63.398.646 968.247.815

41.129.088 21.848.866 1.575.000 3.425.000 9.257.379 766.790.051

Total aset tidak lancar untuk tahun 2015 tercatat sebesar Rp968,25 miliar, meningkat sebesar 26,27% dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp766,79 miliar, Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya Aset Tetap - Neto sebesar Rp137 miliar dari Rp642 miliar pada akhir tahun 2014 menjadi Rp779 miliar pada akhir tahun 2015. Kenaikan ini karena adanya pembelian Aset Tetap berupa tanah dan bangunan untuk Mitra10 sebesar Rp112,33 miliar. Selain itu, kenaikan aset tidak lancar juga terjadi akibat adanya kenaikan signifikan pada aset tidak lancar lainnya sebesar Rp54,14 miliar yang sebagian besar peningkatannya (Rp42,32 miliar) disebabkan oleh kenaikan Sewa Jangka Panjang untuk pembukaan gerai baru Mitra10, dimana pada tahun 2015 gerai baru tersebut masih belum beroperasi. c. Total Aset (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN Aset Lancar Aset Tetap - neto Aset Tidak Lancar Lainnya TOTAL ASET

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 2014 2.554.325.036 2.541.776.452 778.838.532 641.768.554 189.409.283 125.021.497 3.522.572.851 3.308.566.503

Total aset untuk tahun 2015 tercatat sebesar Rp3.522,57 miliar, meningkat sebesar 6,47% bilamana dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp3.308,57 miliar. Liabilitas (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN


LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS

2.345.213.308 323.840.559 2.669.053.867

2.251.799.250 236.585.501 2.488.384.751

a. Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas jangka pendek untuk tahun 2015 tercatat sebesar Rp2.345,21 miliar meningkat sebesar 4,15% dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp2.251,80 miliar. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya utang bank jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

30

b. Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas jangka panjang untuk tahun 2015 tercatat sebesar Rp323,84 miliar, meningkat sebesar Rp87,2 miliar atau sebesar 36,88% dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat Rp236,59 miliar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan utang bank dan pinjaman lainnya dalam rangka pembelian aset tetap Perseroan. c. Total Liabilitas Total liabilitas untuk tahun 2015 tercatat sebesar Rp2.699,05 miliar, meningkat sebesar 7,26% bilamana dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp2.488,38 miliar, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang terutama pada utang bank. Ekuitas (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN


EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam jumlah penuh) Modal dasar - 6.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.895.037.800 saham Tambahan modal disetor - neto Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaanya Pendapatan komprehensif lainnya Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali TOTAL EKUITAS

289.503.780 51.882.619 (232.495)

289.503.780 51.882.619 (232.495)

1.600.000 419.474.119 3.933.336 766.161.359

1.400.000 384.828.148 6.932.804 734.314.856

87.357.625 853.518.984

85.866.896 820.181.752

Total ekuitas untuk tahun 2015 tercatat sebesar Rp853,52 miliar, meningkat sebesar 4,06% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp820,18 miliar, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan saldo laba sebesar 9,02% dari Rp386,23 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp421,07 miliar pada tahun 2015. C. TINJAUAN KEUANGAN Sepanjang tahun 2015, Perseroan berhasil membukukan kinerja keuangan cukup baik didukung oleh strategi pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan landasan keuangan maupun organisasi yang semakin kokoh. Perseroan berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp 43,02 miliar, menurun 64,68% dibandingkan tahun sebelumnya yang besarnya Rp 121,82 miliar, hal ini disebabkan oleh perlambatan perekonomian dimana pertumbuhan penjualan 2% pada tahun 2015. Disamping itu pada tahun 2014, perseroan membukukan hasil laba atas penjualan atas Aset Tetap Perseroan sebesar Rp28,5 miliar. Dengan peningkatan profitabilitas tersebut, Perseroan mencatat tingkat pengembalian atas aset (Return on Assets/ROA) sebesar 1,22% dan tingkat pengembalian atas ekuitas (Return on Equity/ROE) sebesar 5,04%.

31

a. Laporan Laba Rugi (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN PENJUALAN Beban pokok penjualan LABA KOTOR Beban penjualan Beban umum dan administrasi Pendapatan usaha lain-lain Beban usaha lain-lain LABA USAHA Pendapatan bunga Beban keuangan LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Beban pajak penghasilan - neto LABA TAHUN BERJALAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 2014 7.117.833.073 6.997.923.351 6.138.677.234 6.066.184.784 979.155.839 931.738.567 (631.754.042) (563.294.978) (260.375.865) (230.153.275) 78.165.515 115.826.300 (10.131.725) (2.883.548) 155.059.722 251.233.066 1.261.400 1.419.170 (103.830.546) (102.052.992) 52.490.576 150.599.244 (9.468.661) (28.778.767) 43.021.915 121.820.477

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) actuarial atas liabilitas imbalan kerja Efek pajak terkait Neto Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya: Laba (rugi) yang belum terealisasi dan pemilikan surat berharga tersedia untuk dijual TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

12.053.299 (3.013.325) 9.039.974

(384.311) 96.078 (288.233)

(2.999.468)

(405.334)

49.062.421

121.937.578

Penjualan (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN


PENJUALAN Penjualan barang beli putus Penjualan konsinyasi TOTAL PENJUALAN Beban penjualan konsinyasi PENJUALAN NETO

7.085.529.167 198.988.334 7.284.517.501 (166.684.428) 7.117.833.073

6.969.008.373 174.916.195 7.143.924.568 (146.001.217) 6.997.923.351

Sepanjang tahun 2015, total penjualan mencapai Rp7.284,52 miliar dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp7.143,92 miliar dengan demikian memiliki peningkatan sebesar 1,97%. Penjualan tersebut terdiri dari (a) Penjualan barang Beli Putus sebesar Rp7.085,53 miliar di tahun 2015 yang meningkat sebesar 1,67% dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp6.969,01 miliar, (b) Penjualan barang konsinyasi pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp198,99 miliar dengan demikian meningkat sebesar 13,76% dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp174,92 miliar, dengan beban penjualan pokok konsinyasi sebesar Rp166,68 di tahun 2015 dan sebesar Rp146,00 miliar di tahun 2014. Dengan demikian Penjualan Neto pada tahun 2015 mencapai sebesar Rp7.117,83 miliar dan sebesar Rp6.997,92 miliar pada tahun 2014.

32

Beban Pokok Penjualan (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN


BEBAN POKOK PENJUALAN Persediaan barang dagangan awal Pembelian neto Barang dagangan tersedia untuk dijual Persediaan barang dagangan akhir TOTAL

1.261.128.038 6.416.269.835 7.677.397.873 (1.372.036.211) 6.305.361.662

1.106.112.597 6.367.201.442 7.473.314.039 (1.261.128.038) 6.212.186.001

Beban pokok penjualan yang merupakan persediaan barang dagangan pembelian pada awal periode dikurangi dengan barang dagangan tersedia untuk dijual pada akhir periode tersedia untuk dijual pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp6.305,36 miliar, dan pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp6.212,19 miliar yang terdiri dari: (a) Beban pokok penjualan konsinyasi sebesar Rp166,68 miliar pada tahun 2015 dan sebesar Rp146,00 miliar pada tahun 2014 dengan demikian meningkat sebesar Rp20,68 miliar atau sebesar 14,16%. (b) Beban pokok penjualan barang beli putus sebesar Rp 6.138,68 pada tahun 2015 dan sebesar Rp6.066,18 miliar dengan demikian meningkat sebesar Rp72,5 miliar atau sebesar 1,2%. Peningkatan beban pokok penjualan dikarenakan adanya peningkatan Penjualan sebesar 1,97% dan adanya rekalasifikasi atas pendapatan lainnya berupa Distribution support fee ke dalam beban pokok penjualan barang. Beban Penjualan, Beban Umum dan Beban Administrasi (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN


BEBAN PENJUALAN Gaji dan tunjangan Sewa Pengangkutan dan asuransi Iklan dan promosi Penyusutan Listrik, air dan telepon Keamanan dan kebersihan Perjalanan dinas Biaya konsultasi Perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan kantor Asuransi Pajak dan perizinan Pencadangan penurunan nilai piutang usaha Cadangan barang rusak Biaya pembungkus Alat tulis dan cetakan Selisih opname Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.200.000) TOTAL BEBAN PENJUALAN

263.250.104 78.535.769 71.503.412 49.713.199 44.283.280 28.287.130 18.185.512 15.757.797 14.373.715 11.227.531 5.865.096 5.613.054 5.552.359 4.118.090 4.040.967 3.201.010 2.237.381 2.032.533 3.976.103 631.754.042

33

240.880.456 64.087.469 62.336.543 41.818.348 41.335.441 26.268.317 14.899.405 14.445.327 9.113.782 12.325.964 5.305.648 3.336.071 5.657.141 3.030.575 4.845.266 3.679.096 2.321.258 788.633 6.820.238 563.294.978

(Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN


BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI Gaji dan tunjangan Administrasi bank Penyusutan Perjalanan dinas Sewa Listrik, air dan telepon Jasa profesional Pajak dan perizinan Perlengkapan kantor Perbaikan dan pemeliharaan Keamanan dan kebersihan Alat tulis dan cetakan Amortisasi Asuransi Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.200.000) TOTAL BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI TOTAL BEBAN USAHA

176.074.571 19.847.907 11.148.732 11.049.956 9.870.909 7.129.557 7.069.555 4.382.655 2.916.312 2.585.480 1.956.060 1.462.263 1.408.882 1.217.728 2.255.298 260.375.865 892.129.907

146.406.856 17.179.061 10.946.257 10.435.849 11.645.195 8.657.651 6.158.775 3.998.477 2.816.524 2.723.107 1.668.110 1.747.744 1.656.471 810.167 3.303.031 230.153.275 793.448.253

Beban Penjualan, Beban Umum dan Beban Administrasi Pada tahun 2015 beban penjualan, beban umum dan beban administrasi Perseroan sebesar Rp892,13 miliar sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp793,45 miliar, dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 12,44%. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan meningkatnya biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp52 miliar atau sebesar 13,44% dibandingkan dengan tahun 2014, yang dipicu oleh kenaikan UMR (Upah Minimum Regional). Beban Keuangan Pada tahun 2015 beban keuangan Perseroan sebesar Rp103,83 miliar sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp102,05 miliar, dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 1,74%. Kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya Utang bank untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dan juga naiknya Utang bank jangka panjang atas pembelian Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak. Laba Kotor Pada tahun 2015 laba kotor Perseroan sebesar Rp979,16 miliar sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp931,74 miliar, dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 5,09%. Kenaikan tersebut dikarenakan pertumbuhan total penjualan Perseroan sebesar 1,97% pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014, dan juga terdapat reklasifikasi atas Pendapatan Lainya yaitu Distributor Support Fee yang pada tahun-tahun sebelumnya terdapat pada akun ini dan pada tahun 2015 di dalam akun Beban Pokok Barang Beli Putus. Laba Usaha Laba Usaha tahun 2015 sebesar Rp155,06 miliar dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp251,23 miliar dengan demikian terjadi penurunan sebesar 38,28%. Penurunan tersebut dikarenakan terdapatnya peningkatan beban penjualan dari Rp563,29 miliar di tahun 2014 menjadi sebesar Rp631,75 miliar di tahun 2015, terutama adanya peningkatan Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar 13,44% pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Laba Tahun Berjalan Laba Tahun Berjalan yang di atribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun 2015 tercatat sebesar Rp40,62 miliar, menurun dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp111,55 miliar. Penurunan laba tahun berjalan yang di atribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tersebut terjadi karena perlambatan ekonomi sehingga Penjualan Perseroan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2% dan beban penjualan perusahaan yang meningkat relatif signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Laba Tahun Berjalan pada tahun 2014 ditopang oleh Laba atas Penjualan Aset Tetap Perseroan sebesar Rp28,5 miliar.

34

Likuiditas Perseroan mengelola profil likuiditas untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. Sumber likuiditas Perseroan yang berasal dari internal diantaranya adalah pembayaran dari konsumen dan piutang, sementara sumber likuiditas Perseroan yang berasal dari eksternal salah satunya adalah berasal dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang. Perseroan berpendapat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup, yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan maupun pinjaman dari kreditur. Bilamana dibutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan dapat menempuh langkah-langkah seperti menambah pinjaman dari kreditur atau melakukan penambahan modal. Aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan yang telah dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2015 memberi dampak pada peningkatan saldo kas dan setara kas Perseroan. Posisi kas Perseroan pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 63,05 miliar, posisi ini naik dibandingkan dengan yang tercatat di tahun 2014 sebesar Rp 51,12 miliar. Kenaikan paling besar adalah pada arus kas kegiatan pendanaan, yaitu kenaikan utang bank jangka panjang Perseroan. Selama menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan relatif memiliki kemampuan yang cukup untuk menghasilkan kas berdasarkan kegiatan operasionalnya, namun untuk mencukupi kebutuhan belanja modal di masa yang akan datang, Perseroan membutuhkan kas tambahan yang sebagian akan didapatkan dari aktivitas pendanaan seperti penambahan modal dari pemegang saham atau pinjaman dari kreditur. (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS Kas Neto yang diperoleh dari aktivitas operasional Kas Neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Kas Neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS SETARA KAS AKHIR TAHUN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 2014 92.580.497 118.696.829 (259.580.162)

33.485,352

178.926.653

(158.295.993)

11.926.988 51.121.154 63.048.142

(6.113.812) 57.234.966 51.121.154

Arus Kas dari Aktivitas Operasional (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Penerimaan dari pendapatan bunga Pengeluaran kas kepada: Pemasok dan untuk beban operasi Karyawan Pembayaran untuk: Beban bunga Pajak KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI

35

7.243.783.287 1.261.400

7.003.672.029 1.419.170

(6.666.151.711) (328.059.295)

(6.371.846.398) (358.896.658)

(104.182.472) (54.070.712)

(102.570.178) (53.081.136)

92.580.497

118.696.829

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI


ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penjualan aset tetap Penerimaan dividen Perolehan aset tetap Pembayaran untuk aset tidak lancar lainnya Pembayaran sewa jangka panjang Penerimaan dari investasi jangka pendek pada saat jatuh tempo Penambahan piutang dari pihak berelasi KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

4.655.717 82.688 (192.268.521) (56.091.073) (15.958.973)

197.374.427 110.251 (113.397.833) (3.600.845) (45.890.068)

-

464.420 (1.575.000)

(259.580.162)

33.485.352

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN


ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Perolehan dari: Utang bank jangka pendek Utang bank jangka panjang Setoran modal kepentingan nonpengendali pada Entitas Anak Pembayaran untuk: Utang bank jangka pendek dan pinjaman lainnya Utang bank jangka panjang dan pinjaman lainnya Utang sewa pembiayaan Pembayaran dividen kas oleh Perusahaan Pembayaran dividen kas kepada kepentingan nonpengendali oleh Entitas Anak KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

2.522.073.824 118.809.304

2.190.218.382 55.701.856

500.000

2.550.000

(2.417.736.856) (26.969.697) (1.524.733) (14.475.189)

(2.249.091.729) (139.547.143) (2.486.170) (14.475.189)

(1.750.000)

(1.166.000)

178.926.653

(158.295.993)

Arus Kas dari Aktivitas Operasional Pada tahun 2015 arus kas Perseroan yang berasal dari aktivitas operasional adalah sebesar Rp92,58 miliar sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp118,70 miliar, dengan demikian terjadi penurunan sebesar 22,00%. Penurunan tersebut terutama dikarenakan meningkatnya pembelian persediaan barang dagang. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Pada tahun 2015 arus kas Perseroan yang dikeluarkan melalui aktivitas investasi adalah sebesar Rp259,58 miliar, sedangkan pada tahun 2014 tercatat arus kas masuk sebesar Rp33,48 miliar. Pada tahun 2014, arus kas yang masuk terutama disebabkan oleh adanya penjualan aset tetap berupa satu bidang tanah yang dinilai tidak produktif bagi Perseroan. Sementara itu, pada tahun 2015, arus kas keluar terutama disebabkan oleh peningkatan nilai perolehan aset tetap Perseroan sebesar Rp192,27 miliar atau meningkat sebesar 69,55% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp113,40 miliar. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Pada tahun 2015 arus kas Perseroan yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp178,93 miliar, sedangkan pada tahun 2014 tercatat arus kas keluar sebesar Rp158,29 miliar. Pada tahun 2015, arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh perolehan kas yang berasal dari utang bank jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan, pada tahun 2014 arus kas keluar terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

36

Informasi Segmen a. Segmen Usaha (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) Keterangan Penjualan Neto Laba Kotor Laba Tahun Berjalan Aset Segmen Liabilitas Segmen

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Distribusi 5.130.459.194 566.453.828

Retail 2.049.549.957 415.577.603

Eliminasi (62.176.078) (2.875.592)

3.051.763.569 2.016.334.229

1.178.049.066 769.716.271

(707.239.784) (116.996.633)

Total 7.117.833.073 979.155.839 43.021.915 3.522.572.851 2.669.053.867

(Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) Keterangan Penjualan Neto Laba Kotor Laba Tahun Berjalan Aset Segmen Liabilitas Segmen

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Distribusi 5.250.180.752 517.508.784

Retail 1.816.031.669 319.607.185

Eliminasi (68.289.070) 94.622.598

2.953.646.740 1.978.075.887

909.344.709 559.914.668

(554.424.946) (49.605.804)

Total 6.997.923.351 931.738.567 121.820.477 3.308.566.503 2.488.384.751

b. Segmen Geografis (Dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain) Keterangan Jawa dan Bali Sumatera Sulawesi Kalimantan Total

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 2014 5.980.194.753 5.980.120.234 720.809.820 567.756.301 222.282.174 228.781.853 194.546.326 221.264.963 7.117.833.073 6.997.923.351

Pada tahun 2015, kontribusi terbesar pada total penjualan Perseroan berasal dari segmen Distribusi, yaitu sebesar 70% dari total penjualan Perseroan, sedangkan segmen Ritel Modern menyumbang sebesar 30%. Sedangkan menurut segmentasi Geografis, kontribusi terbesar berasal dari total penjualan di wilayah Jawa dan Bali yang tercatat 84% dari total penjualan Perseroan. D. MANAJEMEN MODAL Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perseroan dan Entitas Anak tertentu disyaratkan untuk memelihara tingkat pemodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas terkait pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu Perseroan juga dipersyaratkan oleh ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktul permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham, atau menerbitkan saham baru. Perusahaan mengisi modal dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas (DER), dengan membagi liabilitas berbunga dengan ekuitas. Kebijakan Perseroan adalah menjaga DER dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri sejenis di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap

37

pendanaan pada biaya yang rasional. Perseroan menyertakan dalam liabilitas berbunga, utang bank jangka pendek dan liabilitas jangka panjang (termasuk utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan). Yang dikelola sebagai modal oleh manajemen adalah modal saham, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk dan kepentingan non-pengendali. E. RASIO KEUANGAN KETERANGAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 2014 0,59 1,71 5,04 14,85 1,22 3,68 2,07 2,16 1,09 1,13 1,17 0,99

Laba Tahun Berjalan / Total Penjualan* (%) Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (%) Laba Tahun Berjalan / Total Aset (%) Penjualan / Total Aset (x) Total Aset Lancar terhadap Total Liabilitas Lancar (x) Total Utang Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang terhadap Total Ekuitas (x) Total Liabilitas tehadap Total Aset (x) 0,76 *Total Penjualan dihitung berdasarkan jumlah dari Penjualan Beli Putus dan Penjualan Konsinyasi

0,75

Laba periode berjalan terhadap total aset (ROA) Perseroan mengalami penurunan dari 3,68% pada tahun 2014 menjadi 1,22% pada tahun 2015. Sementara itu, Laba periode berjalan terhadap total ekuitas (ROE) Perseroan naik dari 14,85% pada tahun 2014 menjadi 5,04% pada tahun 2015. Penurunan ROA dan ROE Perseroan disebabkan oleh menurunnya Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk di tahun 2015 sebesar 64% dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk di tahun 2015 tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang rendah sekitar 2% dan total beban usaha naik sekitar 12,44% hal ini karena perlambatan ekonomi. Pada tahun 2015, terjadi penurunan pada rasio laba periode berjalan terhadap total penjualan dari 1,71% pada tahun 2014 menjadi 0,59% pada tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan Penjualan Perseroan yang hanya tumbuh 2% serta meningkatnya beban biaya Perseroan sebesar 21%. Selain itu, pada tahun 2014 terdapat Laba atas Pejualan Aset Tetap Perseroan sebesar Rp28,5 miliar yang dapat menopang profitabilitas Perseroan pada tahun tersebut. F. MANAJEMEN RISIKO Pengelolaan risiko menjadi hal sangat penting bagi Perseroan agar dapat melaksanakan bisnis dengan tingkat risiko yang terukur memerlukan penerapan manajemen risiko yang mendukung pencapaian target kinerja dan mampu menjaga kelangsungan usaha. Dengan mengelola risiko, Perseroan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan tingkat pengembangan modal (return on equity/ROE) untuk selanjutnya dapat memberi nilai tambah bagi pemegang saham, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya, serta meningkatkan bisnis pada tingkat optimal. Risiko Pemutusan Hubungan Kontrak Risiko ini timbul dari faktor eksternal seperti keputusan dari manajemen prinsipal. Perseroan selalu memperhatikan seluruh kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak kerja, dan menjaga keberlangsungan kontrak tersebut dengan prinsipal, pelanggan, maupun penyewa. Selalu mengkomunikasikan segala keberlangsungan bisnis dengan semua pihak dengan tujuan saling menguntungkan. Risiko Piutang Dagang Risiko ini timbul jika pelanggan kesulitan dalam membayar tagihan piutangnya yang telah jatuh tempo ke Perseroan. Untuk mengatasinya, diterapkan computerized blocking overdue system untuk pelanggan yang piutangnya telah jatuh tempo, pengontrolan yang lebih seksama dalam pemberian kredit dengan mempertimbangkan historical pola pembayaran dan kondisi finansial pelanggan, dan juga menerapkan tingkatan otorisasi yang jelas.

38

Risiko Persaingan Usaha Perseroan selalu berupaya secara proaktif mencermati peta persaingan yang sedang berlangsung, yaitu dengan membentuk tim survey yang berfungsi untuk mengikuti perkembangan bisnis yang terjadi di lingkup industri Perseroan. Risiko Kegagalan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Terkait Kegiatan Usaha Perseroan Perseroan berupaya untuk memperhatikan setiap peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang saat ini sedang berlaku atau yang akan ada di kemudian hari, yang berkaitan dengan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Sehingga jika ada kemungkinan munculnya peraturan perundang-undangan yang akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, maka Perseroan memiliki waktu yang cukup untuk menyusun strategi yang efektif dalam menyesuaikan perizinan yang diperlukan agar Perseroan tetap dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan. Risiko Teknologi Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan didukung oleh sistem teknologi yang memadai, terupdate, dan dikelola oleh operator yang fungsional. Demi mempertahankan/meningkatkan efisiensi dalam mengelola kegiatan operasionalnya, Perseroan secara berkala memantau kebutuhan akan sistem teknologi yang diperlukan untuk mendukung perkembangan bisnisnya. Risiko tingkat suku bunga Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas dimasa depan dari instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat dari berubahnya suku bunga pasar. Perseroan menghadapi risiko atas perubahan suku bunga pasar sehubungan dengan utang bank Perseroan yang dikenakan tingkat suku bunga mengambang. Perseroan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pergerakan suku bunga pasar untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan. Di samping itu, Perseroan berusaha mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara mengurangi utang banknya. Risiko likuiditas Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. Perseroan secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan terus menerus memperhatikan kondisi pasar keuangan dalam mencari kesempatan untuk mengejar inisiatif penggalangan dana. Inisiatif-inisiatif ini termasuk utang bank dan pinjaman dan penerbitan saham di pasar modal. Risiko katastropik Dalam keadaan bencana alam, kebakaran ataupun kebanjiran, Perseroan telah memiliki SOP yang baku termasuk menyediakan alat bantu juga alat pemadam kebakaran, koordinasi dengan lingkungan sehingga dapat memperkecil resiko yang lebih besar. Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset termasuk properti bisnisnya serta persediaan barangnya. Risiko perubahan kurs valuta asing Mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah. Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman, penjualan dan pembelian barang impor dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau harga yang dapat dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing (terutama dolar AS) seperti yang dikutip dari pasar internasional. Perseroan mempunyai kebijakan lindung nilai, dan memiliki opsi untuk menggunakannya bila dianggap perlu oleh manajemen. Perseroan berkeyakinan bahwa risiko kerugian yang dapat ditimbulkan dari perubahan kurs valuta asing tidak memberi dampak yang material, karena saat ini Perseroan hanya memiliki sedikit paparan terhadap risiko perubahan kurs valuta asing. 39

Risiko hukum Perseroan memiliki SDM yang kompeten pada divisi hukum, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kelemahan perikatan, kesalahan/kelalaian dalam membuat kontrak/perjanjian. Dalam kondisi dimana diperlukan pihak ketiga untuk memberikan saran, Perseroan menggunakan jasa Konsultan Hukum yang memadai. G. KEBIJAKAN AKUNTANSI Perseroan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013). Perseroan telah menerapkan secara retrospektif PSAK 24, “Imbalan Kerja”, yang diadopsi dari International Accounting Standard (“IAS”) 19, dimana PSAK 24 menetapkan untuk menghapuskan “corridor approach” dan perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca kerja menjadi antara lain sebagai berikut: 1. Keuntungan dan kerugian aktuarial saat ini diharuskan untuk diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan dikeluarkan secara permanen dari laba atau rugi. 2. Keuntungan yang diharapkan atas plan assets tidak lagi diakui dalam laba atau rugi. Keuntungan yang diharapkan digantikan dengan mengakui pendapatan bunga (atau beban) atas program manfaat pasti bersih (atau liabilitas) dalam laba atau rugi, yang dihitung menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban pensiun. 3. Biaya jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan tidak bisa lagi ditangguhkan dan diakui periode mendatang. Semua biaya jasa lalu akan diakui lebih awal ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Perseroan mengakui biaya restrukturisasi atau biaya pemutusan terkait. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut dibuat agar aset atau liabilitas pensiun bersih diakui dalam posisi laporan keuangan konsolidasian untuk menggambarkan nilai penuh dari defisit atau surplus program. Perubahan tersebut memberikan perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan kerja, sehingga Perseroan dapat mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial secara langsung seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya. Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah pada tanggal 31 Desember 2014, terdapat penyesuaian kembali pada akun-akun sebagai berikut: 31 Desember 2014 Aset pajak tangguhan-neto Total aset tidak lancar TOTAL ASET Utang lain-lain Total liabilitas jangka pendek Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Total liabilitas jangka panjang TOTAL LIABILITAS saldo laba belum ditentukan penggunaannya Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL EKUITAS Beban umum dan administrasi Laba usaha Beban pajak penghasilan neto Laba tahun berjalan

48.137.262 767.141.149 3.308.917.601 48.347.186 2.252.049.932 133.358.710 237.989.892 2.490.039.824 383.716.217 733.202.925 85.674.852 818.877.777 (239.661.371) 241.724.970 (26.401.743) 114.689.405

40

(dalam ribuan Rupiah) 31 Desember 2014 (disajikan kembali) 47.786.164 766.790.051 3.308.566.503 48.096.504 2.251.799.250 131.954.319 236.585.501 2.488.384.751 384.828.148 734.314.856 85.866.896 820.181.752 (230.153.275) 251.223.066 (28.778.767) 121.820.477

31 Desember 2014 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja Efek pajak terkait Neto TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba tahun bejalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL

41

(dalam ribuan Rupiah) 31 Desember 2014 (disajikan kembali)

115.094.739

(384.311) 96.078 (288.233) 121.937.578

104.616.805 10.072.600 114.689.405

111.552.315 10.268.162 121.820.477

105.022.139 10.072.600 115.094.739

111.777.582 10.159.996 121.937.578

VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK Dalam menjalankan usahanya Perseroan sebagaimana perbankan secara umum dihadapkan pada risiko yang mempengaruhi hasil usaha maupun kelangsungan usaha apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik. Risiko yang menurut Perseroan mempengaruhi kegiatan usahanya adalah sebagai berikut: A. RISIKO DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA 1. Risiko Pemutusan Hubungan Kontrak Pemutusan kontrak oleh prinsipal sebagai akibat dari beberapa faktor eksternal seperti, keputusan dari manajemen prinsipal untuk mendistribusikan produknya sendiri. Apabila pemutusan kontrak tersebut terjadi dan Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber baru persediaan produk-produk yang didistribusikan atau dijual oleh Perseroan, maka hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan dalam menyediakan produk-produk tersebut kepada pelanggan. Sebagai akibat dari tidak lengkapnya persediaan Perseroan maka Perseroan tidak dapat melakukan penjualan terhadap produk yang tidak tersedia tersebut yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan. 2. Risiko Piutang Dagang Risiko pembayaran timbul jika pelanggan mengalami kesulitan dalam membayar produk-produk yang telah diterima oleh pelanggan. Risiko ini dapat terjadi apabila kelayakan pelanggan dan piutang tidak dikelola dengan baik. Apabila ketidak lancaran pembayaran dialami dalam jumlah yang cukup besar maka akan berdampak pada arus kas Perseroan yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemasok, kreditur dan karyawan. 3. Risiko Persaingan Usaha Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjalankan kegiatan usaha sejenis. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas pelayanan sehingga memungkinkan berkurangnya penjualan produk Perseroan. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan. 4. Risiko Kegagalan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Terkait Kegiatan Usaha Perseroan Terdapat risiko kegagalan memenuhi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha Perseroan, yang berkaitan dengan perizinan lokasi dan usaha yang berakibat ditutupnya gerai atau gudang Perseroan. Hal tersebut mungkin saja akan mengakibatkan penurunan kinerja Perseroan dan daya saing Perseroan yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan. 5. Risiko Teknologi Sistem teknologi yang tidak diperbaharui sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan dan tidak ditangani oleh operator yang handal, memiliki risiko terjadinya kemungkinan penurunan efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada profitabilitas Perseroan.

42

6. Risiko Keuangan a. Risiko Tingkat Suku Bunga Perseroan memiliki liabilitas utang bank dengan tingkat suku bunga mengambang, oleh karenanya bilamana terjadi fluktuasi tingkat suku bunga akan berdampak terhadap likuiditas dan beban Perseroan sehingga akan mengakibatkan penurunan terhadap laba Perseroan. b. Risiko Kredit Sebagian dari penjualan produk Perseroan dilakukan dengan pemberian kredit kepada pelanggan, dimana apabila pelanggan melakukan wanprestasi dengan jumlah yang signifikan maka akan berdampak pada likuiditas Perseroan dan mengakibatkan penurunan laba Perseroan. c. Risiko Likuiditas Kecukupan kas dan setara kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit untuk mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo. Bilamana Perseroan tidak mengelola dengan baik maka akan menghaapi risiko likuiditas yang dapat berdampak pada operasional Perseroan yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kinerja Perseroan. 7. Risiko Katastropik Risiko Katastropik adalah risiko yang dihadapi oleh Perseroan, baik karena terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan atau musnahnya gerai-gerai dan fasilitas pergudangan Perseroan. Meskipun aset-aset tersebut telah ditutup dengan polis asuransi, namun bila terjadi kebakaran yang memusnahkan bangunan dan/atau persediaan milik Perseroan, maka Perseroan akan kehilangan atau kekurangan pendapatan, dan arus kas Perseroan yang disebabkan karena turunnya penjualan produkproduk yang dijual oleh Perseroan. B. RISIKO UMUM 1. Risiko Kondisi Politik, Sosial dan Keamanan Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan kondisi politik, sosial dan keamanan yang tidak stabil, kondisi tersebut merupakan faktor diluar kendali Perseroan. Kondisi dalam negeri selama ini dihadapkan pada gangguan seperti aksi mogok kerja, kerusuhan buruh, kerusuhan massa, ketidakstabilan politik, konflik antar suku dan ancaman terorisme. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian yang akan memberi dampak negatif terhadap kinerja Perseroan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan penurunan pendapatan Perseroan dan meningkatnya biaya operasi Perseroan. Dampak penurunan tersebut akan mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap laba bersih Perseroan. 2. Risiko Daya Beli Masyarakat Kinerja Perseroan dapat dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga perbankan terutama pada suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang akan menyebabkan meningkatnya angsuran yang harus dibayar oleh konsumen, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan daya beli konsumen dan dapat berdampak pada menurunnya permintaan pembelian atau perbaikan rumah. Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia secara makro dan mikro pada umumnya akan juga berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan mengurangi pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan. 3. Risiko Kondisi Pasar Properti Pertumbuhan perekonomian yang menyebabkan meningkatnya pasar properti Indonesia saat ini tidak dapat dijamin keberlanjutan pada tingkat yang sama. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tren musiman (cyclical) perekonomian Indonesia dan indikator-indikator makro ekonomi Indonesia yang diluar kendali Perseroan. Hal-hal tersebut dapat berakibat pada menurunnya kegiatan pengembangan properti di Indonesia dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan

43

Perseroan, mengingat bahwa kegiatan utama Perseroan dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar properti secara signifikan. 4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman dan pembelian produk impor dalam mata uang dollar Amerika Serikat atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolok ukur perubahan harganya dalam mata uang asing (terutama dollar Amerika Serikat). Apabila terjadi fluktuasi nilai tukar yang signifikan maka akan berdampak pada penurunan likuiditas dan laba Perseroan. 5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan harus memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku baik perizinan lokasi kegiatan usaha termasuk peruntukan gerai maupun pergudangan, izin keramaian. Bilamana Perseroan dan Entitas Anak tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka akan menghadapi risiko ditutupnya tempat usaha yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kelangsungan usaha Perseroan. 6. Risiko Kebijakan/Peraturan Pemerintah Perubahan kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu mungkin dapat mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhinya, maka akan berpengaruh langsung terhadap kelangsungan usaha Perseroan. 7. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi risiko hukum, antara lain adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan dan kesalahan/kelalaian dalam membuat kontrak/perjanjian. Risiko ini selain akan berdampak pada terganggunya kelancaran kegiatan operasional, juga akan menyebabkan membesarnya biaya operasional yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan. SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PEREROAN.

44

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Terdapat kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar Tanpa Modifikasian), yang telah ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685). Kejadian penting tersebut adalah mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dimana susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Achmad Widjaja Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek Komisaris : Srililanti Kurniawan Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta Direksi Direktur Utama : Budyanto Totong Wakil Direktur Utama : Antonius Tan Direktur : Dra. Tjia Tjhin Hwa Direktur : Andy Totong Direktur Independen : Aurelia Mulyono Susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas mulai efektif terhitung sejak tanggal 31 Maret 2016, berdasarkan hasil keputusan RUPSLB sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. 176 tertanggal 31 Maret 2016, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MS.i., Notaris di Jakarta.

45

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana No. 93 tanggal 31 Desember 1983, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-5216.HT.01-01.TH.1984 tanggal 18 September 1984, didaftarkan di register Kantor Pengadilan negeri Jakarta Barat di bawah No. 715/1984 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1155 tanggal 27 November 1984, Tambahan No.95. Pada tahun 2007, Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka dimana pernyataan pendaftaran Perseroan dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK pada tanggal 30 November 2007 dengan Surat No.S-608/ BL/2007. Perseroan mencatatkan sahamnya sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) lembar dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham, yang telah ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp200 (dua ratus Rupiah), di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2007. Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penambahan Modal Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tertanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-5-2008), nomor Kep-179/BL/2008, berdasarkan: -

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No.9 tertanggal 1 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No.AHU-75583. AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 20 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0098184.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 11 Desember 2008; serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.45 tanggal 5 Juni 2009, Tambahan No.15013;

-

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No.186 tertanggal 25 Mei 2010, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No.AHU-41979. AH.01.02 tertanggal 25 Agustus 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0064013. AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14 Februari 2012, Tambahan No. 781, mengatur mengenai maksud dan tujuan Perseroan;

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No.321 tertanggal 24 Juni 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-AH.01.03-0948011 tertanggal 3 Juli 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0948011 tertanggal 3 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3528402.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015. Kegiatan Usaha Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha dibidang perdagangan barang hasil produksi, terutama bahan bangunan dan barang-barang konsumsi. Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1983.

46

2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh ijin-ijin yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut: Atas Nama Perseroan No Ijin No. Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan 09.02.1.46.00092

2

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

00784-03/B/P/1.824.271

Tanggal Diterbitkan Instansi 29 Mei 2012 Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat 3 Desember 2012 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta

Masa Berlaku 14 Juni 2016

Tanggal Diterbitkan Instansi 9 November 2012 Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kabupaten Tangerang

Masa Berlaku 9 November 2017

3 Desember 2017

Atas Nama CMSS No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan

2

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

No. Ijin 30.03.1.46.12304

503/02373-BP2T/30-03/ PB/XI/2012

9 November 2012

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang

5 (lima) tahun

Atas Nama CSB No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan

2


No. Ijin 09.02.1.46.44954

00745-03/PB /1.824.271

Tanggal Diterbitkan Instansi Masa Berlaku 9 Oktober 2013 Kepala Suku Dinas 19 November 2017 Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat 23 Oktober 2012 Kepala Dinas 5 (lima) tahun Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Atas Nama CSAN No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan

2


No. Ijin 09.02.1.46.43209

03929-03/PM/1.824.271

Tanggal Diterbitkan Instansi Masa Berlaku 27 April 2012 Kepala Suku Dinas 27 April 2017 Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Dan Perdagangan, Kota Administrasi Jakarta Barat 26 April 2012 Kepala Kantor 26 April 2017 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat

47

Atas Nama SGK No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan

2


No. Ijin 09.02.1.46.20532

1256/24.1.1/31,73/1.824. 271/2015

Tanggal Diterbitkan Instansi Masa Berlaku 3 Juli 2015 Kepala Suku Dinas 16 Juni 2020 J Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Dan Perdagangan, Kota Administrasi Jakarta Barat 22 Mei 2015 Kepala Kantor Pelayanan 5 (lima) tahun Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat

Atas Nama KKS No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan

2


No. Ijin 09.02.1.46.18763

1256/24.1.1/31,73/1.824. 271/2015

Tanggal Diterbitkan Instansi 4 Januari 2015 Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Dan Perdagangan, Kota Administrasi Jakarta Barat 22 Mei 2015 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat

Masa Berlaku 18 Februari 2017

Tanggal Diterbitkan Instansi 3 Desember 2015 Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat 18 November 2015 Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi DKI Jakarta 9 Januari 2013 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Masa Berlaku 1 Desember 2020

Tanggal Diterbitkan Instansi 10 Desember 2012 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung 10 Desember 2012 Walikota Bandar Lampung

Masa Berlaku 10 Desember 2017

18 Februari 2017

Atas Nama ETI No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan

No. Ijin 09.02.1.46.39400

2


2885/24.1.1/31.73/1.824. 271/2015

3

Angka Pengenal Importir – Umum (API-U)

090404728-P

18 November 2020

5 (lima) tahun

Atas Nama CHS No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan

2


No. Ijin 070115101597

44/510/5/PB/XII/2004

48

5 (lima) Tahun

Atas Nama CLS No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan 2


No. Ijin 120114600419

3232/DP/009/X/2012

Tanggal Diterbitkan Instansi Masa Berlaku 19 Oktober 2012 Kepala Dinas 11 Mei 2017 Perijinan, Kabupaten Bantul 19 Oktober 2012 Kepala Dinas Perijinan 5 (lima) Tahun Terpadu Kabupaten Bantul

Atas Nama CALS No Ijin 1. Tanda Daftar Perusahaan

2


No. Ijin 060615101715

503/SIUP.M/1806/ KPPT/2012

Tanggal Diterbitkan Instansi 26 Juni 2015 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Palembang 16 Mei 2012 Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

Masa Berlaku 2 Agustus 2020

Tanggal Diterbitkan Instansi 14 Desember 2012 Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur 21 Desember 2015 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur

Masa Berlaku 31 Juli 2016

Tanggal Diterbitkan Instansi 22 Februari 2012 Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan 13 Desember 2006

Masa Berlaku 7 Mei 2017

5 (lima) Tahun

Atas Nama CAS No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan

2


No. Ijin 09.04.1.46.16257

47790/24.1.0/31.75.00.0 00/1.824.271/2016

25 November 2020

Atas Nama HCG No Ijin 1 Tanda Daftar Perusahaan

2 3

Surat Persetujuan Penanaman Modal Angka Pengenal Importir – Umum (API-U)

No. Ijin 09.03.1.46.76205

1338/I/PMA/2006 090512086-P

2 April 2012

49

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

5 (lima) tahun

Atas Nama MBI No Ijin 1. Tanda Daftar Perusahaan

2

No. Ijin 13.01.1.51.15550

Tanggal Diterbitkan 29 Januari 2009

Surat Izin Usaha Perdagangan 503/45504/436.5.9/2007 (SIUP) Menengah

30 Juli 2007

Instansi Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan, Perindustrian

Atas Nama MHS No Ijin 1. Tanda Daftar Perusahaan

2

No. Ijin 07.01.6.46.04266

Tanggal Diterbitkan 5 April 2015

Surat Izin Usaha Perdagangan 510.2.4/00008/30.16/III.27.2/ (SIUP) Menengah IV/2016

5 April 2016

Instansi Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan sejak Perseroan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2008 sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan yaitu: berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.181 tanggal 21 September 2007, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00110.HT.01.04.TH.2007 tanggal 2 Oktober 2007 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan No.C-UM.HT.01.10362 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No.9 tertanggal 1 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No.AHU-75583.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 20 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0098184.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 6.000.000.000 600.000.000.000 2.895.037.800 289.503.780.000 2.895.037.800 289.503.780.000 3.104.962.200 310.496.220.000

Permodalan Modal Dasar Modal Ditempatkan Modal Disetor Portepel

Susunan pemegang saham dengan struktur permodalan di atas berdasarkan Daftar Pemegang Saham dengan kepemilikan sebesar 5% atau Lebih tertanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Nilai Nominal Jumlah Saham (Rp) 6.000.000.000 600.000.000.000


906.828.200 608.000.000 85.200.000 10.079.000 1.284.930.600 2.895.037.800 3.104.962.200

50

90.682.820.000 60.800.000.000 8.520.000.000 1.007.900.000 128.493.060.000 289.503.780.000 310.496.220.000

% 31,32 21,00 2,94 0,35 44,38 100,00 -

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. 176 tertanggal 31 Maret 2016, yang dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. 177 tanggal 31 Maret 2016 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diterima pemberitahuan tersebut dengan No. AHU-AH.01.03-0036694 tanggal 1 April 2016 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041390.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 April 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada saat prospektus ini ditebitkan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: : : : :

Achmad Widjaja Kenneth Ng Shih Yek Srililanti Kurniawan Henny Ratnasari Dewi Justinus Aditya Sidharta

: : : : :

Budyanto Totong Antonius Tan Dra. Tjia Tjhin Hwa Andy Totong Aurelia Mulyono

Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Penjualan dan Pemasaran Direktur Independen / Direktur Sumber Daya Manusia

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan: DEWAN KOMISARIS Achmad Widjaja Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, lahir di Medan tahun 1959. Mendapat gelar Master of Business Admnistration (MBA) dari IEU – Belgium University pada tahun 1993. Menjabat sebagai Chairman di Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) pada tahun 2004-2012 dan Chairman di Ceramics Industry Club of ASEAN countries (CICA) pada tahun 2005-2007. Menjabat sebagai Secretary General di Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) pada tahun 2010-2012. Sejak tahun 2006, menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Usaha Kemitraan Mandiri. Saat ini menjabat sebagai Vice Chairman of Committee Standardization & Quality Products di KADIN Indonesia, Chairman di PT Industri Gula Nusantara, dan Executive Director di Ibris Holding Pte. Ltd. Singapore sejak tahun 2011. Saat ini juga menjabat beberapa posisi, antara lain: Advisory Board Members di ASAKI, Chairman di Coordinator Gas Industry KADIN Indonesia, Secretary General di Asosiasi Gula Indonesia, dan Executive Committee Chairman di Indonesian Gas Society (IGS).

51

Kenneth Ng Shih Yek Komisaris Independen Warga Negara Malaysia, lahir di Selangor pada tahun 1969. Meraih gelar Cum Laude dari King’s College University, London pada tahun 1990 dengan titel Bachelor of Science dengan jurusan Biotechnology. Dengan titel Chartered Accountant dari Institute of Chartered Accountants of England & Wales, London (1993), memulai karirnya sebagai auditor di Ernst & Young, London. Kemudian berlanjut sebagai Investment Analyst di UMBC Securities, Kuala Lumpur (1994-1995), dan sebagai Senior Investment Analyst di WorldSec Securities Malaysia (1995-1996). Pada tahun 1996-2003 menjabat sebagai Director of Equity Research dan pada tahun 2003-2005 menjabat sebagai Director of Equity Sales di Macquarie Securities Bangkok, Thailand. Di NT Asset Thailand menjabat sebagai Principal, Chief Executive and Investment Officer (2005-2015), dan pada tahun 2014 mendapat sertifikasi dari Director Certification Program dari Thai Institute of Directors. Saat ini menjabat sebagai Independent Director and Audit & Remuneration Committee member at Aapico Hitech Pcl, Bangkok sejak tahun 2008. Srililanti Kurniawan Komisaris Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1971. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Akademi Pariwisata St. Mary di Jakarta pada tahun 1992. Memulai karier sebagai Tour Leader di Vata Tour Jakarta (1993-1994). Bergabung dengan Perseroan sebagai Sales Project Supervisor di Perseroan sejak 1994 dan sejak 1997 dipromosikan sebagai Sales Manager di PT Catur Mitra Sejati Sentosa (1997 – 2002). Setelah sempat berhenti beberapa tahun, Beliau ditunjuk sebagai Komisaris di Perseroan sejak 2009. Henny Ratnasari Dewi Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya tahun 1973. Mendapat gelar Master of Business Administration (MBA) dari California State University, Fullerton, USA tahun 1996 dan Magister Hukum (MH) dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta tahun 2004. Mengawali karir sebagai Ass. Marketing Director di PT Gunawan Dianjaya Steel (1997-1998), Berwiraswasta (1998-2002) dan menjabat sebagai Asisten Notaris di Kantor Notaris DR. Irawan Soerodjo, SH, MSi (2002-sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Independen pada Perseroan sejak 2010. *) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK. Justinus Aditya Sidharta Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, lahir di Malang pada tahun 1967. Lulus sebagai Sarjana Ekonomi Akunting di Universitas Tarumanegara pada tahun 1990. Certified Public Accountant dan Certified Tax Consultant. Memulai karirnya dengan Drs Johan, Malonda & Rekan CPA Firm sebagai junior auditor (1988-1992), Group Head (1992-1995), Group Head Coordinator (1995-1997), dan akhirnya sebagai Deputy Managing Partner di Johan Malonda Astika & Rekan CPA Firm – Baker Tilly International (1998-2010). Sejak tahun 2011, menjabat sebagai Managing Partner di Justinus A Sidharta CPA Firm & KKP Sidharta.

52

DIREKSI Budyanto Totong Direktur Utama Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang pada tahun 1952. Menyelesaikan pendidikan terakhir di SMAK I di Jakarta pada tahun 1971. Memulai karir di “Toko Tjat Sentosa” (1970-1983). Menjadi Direktur Utama di PT Catur Sentosa Adiprana Tbk sejak 1983. Saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pembina Yayasan Institute Kasih Peduli Masyarakat Indonesia sejak 2004 dan Ketua Yayasan Pelayanan Gelombang Kesembuhan sejak 2007. Mendapatkan penghargaan sebagai Services Enterpreuner of The Year 2007 dari Ernst & Young pada tanggal 28 Nopember 2007. ANTONIUS TAN Wakil Direktur Utama Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1967. Mendapatkan gelar Sarjana Marketing Management dari Universitas Atmajaya, Jakarta tahun 1994 dan BSMR Certification of Risk Management sebagai Financial Planner Associate, Jakarta tahun 2003. Sebelumnya bekerja di PT Glorier Book Distribution (1983-1986), Entertainment Industry (1986-1994), Bank Assurance Department Financial Advisor dengan posisi terakhir sebagai Head-Retail Assurance di AIG Lippo (1994-2003), Marketing Director di Mega Life (2004-2006), Vice PresidentConsumer Banking di Standard Chartered Bank (2006-2009), Senior Vice President-Consumer Banking di PT Bank Permata Tbk (2009-2012). Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di PT Catur Sentosa Adiprana Tbk sejak Agustus 2012. Dra. Tjia Tjhin Hwa Direktur Keuangan Warga Negara Indonesia, lahir di Magelang pada tahun 1955. Mendapat gelar Doctoranda dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1982. Memulai karier di PT Pabrik Cat dan Tinta Pacific (1983-1987) sebagai Finance Manager. Bergabung dengan Perseroan sebagai Corporate Finance Manager (1987-1997). Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 1997. Beberapa jabatan penting yang saat ini masih dijabat antara lain adalah sebagai Komisaris di PT Catur Karda Sentosa sejak 2003, Komisaris di PT Catur Aditya Sentosa sejak 2007, Komisaris di PT HCG Indonesia sejak 2007, dan Komisaris di PT Catur Shaw Brother sejak 2009. Andy Totong Direktur Penjualan dan Pemasaran Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1979. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri dan Riset Operasional dan Diploma Administrasi Bisnis dari University of California, Berkeley tahun 2002. Memulai karir di PT Catur Mitra Sejati Sentosa (“Mitra10”) sebagai Marketing Manager (2003-2008), Merchandise and Marketing Director (2008-2009), dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Catur Mitra Sejati Sentosa (“Mitra10”) sejak 2009.

53

Aurelia Mulyono Direktur Independen / Direktur Sumber Daya Manusia Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tahun 1967. Lulus sebagai Sarjana Akunting di Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1991. Memulai karir di PT Masterindo Jaya Abadi sebagai Head of Accounting Unit (1991-1992), dan berlanjut dengan beberapa posisi manajerial di PT Bank Bali Tbk (1992-2002). Pada tahun 2002-2006, menjabat sebagai Head of Treasury Risk Control & Support di PT Bank Permata Tbk, dan kemudian berlanjut di PT Bank Mayora sebagai Risk Monitoring Committee (2007-2008). Pada tahun 2008-2014, menduduki posisi Vice President di PT Bank Permata Tbk di beberapa departemen: Head Network Operational Risk, Head CRES Development & Business Strategy, Head Network Operational Risk, Head OR Reporting Analysis & Development. Pada tahun 2014, bergabung dengan Perseroan sebagai Associate Director of Human Resources. Saat ini menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi di PT Catur Sentosa Adiprana Tbk sejak 2015. Jumlah remunerasi yang telah diberikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sekitar Rp14.691.160 ribu, Rp14.586.151 ribu, dan Rp11.380.830 ribu masing-masing pada tahun 2015, 2014 dan 2013 yang merupakan imbalan jangka pendek. Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 023/HR-CORP/BT/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010, Perseroan telah menunjuk Corporate Secretary Perseroan sebagai berikut:: Nama : Idrus Hermawan Widjajakusuma Riwayat Pendidikan : Bachelor of Science di Business Administration dari The Ohio State University, Columbus, Ohio USA pada tahun 1992 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yaitu sebagai berikut: • • •

• •

Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlakudi bidang Pasar Modal. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi : - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik; - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Sebagai penghubung (liaison officer) antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan lainnya. Membangun corporate image Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan. 54

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut: Komite Audit Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Ketua beserta anggota-anggotanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 4 Mei 2016. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Juni 2015, dimana isi dari Piagam Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Piagam tersebut memuat antara lain, tugas dan tanggung jawab Komite Audit, etika kerja, waktu kerja dan ketentuan Rapat. Ketua Komite dijabat oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota independen yang masing-masing memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi. Pengangkatan Komite Audit telah dilaporkan kepada OJK melalui surat tertanggal 28 Oktober 2009. Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: JABATAN

NAMA

KETERANGAN

Ketua

Justinus Aditya Sidharta

Selaku Komisaris Independen Perseroan, menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2015 • Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akunting dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1990 • Memiliki gelar Certified Public Accountant dan Certified Tax Consultant • Memiliki pengalaman dalam bidang akutansi, keuangan dan audit selama lebih dari 25 tahun antara lain pernah bekerja di Johan Malonda Astika & Rekan CPA Firm – Baker Tilly International sebagai Deputy Managing Partner pada tahun 1998-2010 dan Managing Partner di Justinus A Sidharta CPA Firm & KKP Sidharta sejak tahun 2011

Anggota

Fitria

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2010. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Memiliki pengalaman di bidang Akuntasi, Keuangan, dan Audit lebih dari 25 tahun.

Anggota

Suhardi

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2010. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya. Memiliki pengalaman di bidang Akuntansi dan Perpajakan lebih dari 20 tahun.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut : Pengendalian Intern : Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit baik internal maupun eksternal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; Internal Audit : a. Mengkaji kecukupan dari fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan pekerjaan yang telah dilaksanakan; b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Intern; c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; d. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam pemilihan Kepala Auditor Internal. Eksternal Audit : a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Ekstemal Auditor, mengenai kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku: b. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan eksternal audit guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;

55

c. Mengkaji kompetensi dan independensi dari Auditor Eksternal dan juga merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; Good Corporate Governance : Mengkaji kecukupan dan efektifitas dari Pengendalian Internal Perseroan secara menyeluruh termasuk kepatuhan terhadap kebijakan Good Corporate Governance (GCG), serta peraturan perundangundangan di bidang pasar modal; Laporan Keuangan : Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; Pengaduan : Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; Komite Nominasi dan Remunerasi Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 6 Januari 2016 tentang Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka fungsi Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut: NAMA

JABATAN

Henny Ratnasari Dewi

Ketua merangkap anggota

Srililanti Kurniawan

Anggota

Agustinus Sigit Bintoro

Anggota

KETERANGAN

MASA JABATAN

Komisaris Independen Perseroan

Tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat diangkat Komisaris Perseroan kembali berdasarkan keputusan Kepala Divisi Manajemen Sumber Dewan Komisaris Perseroan (Pasal 4 POJK No.34). Daya Manusia

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut: Fungsi dalam Nominasi a. Menyusun komposisi dan kebijakan dalam hal nominasi dan/atau bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Fungsi untuk Remunerasi a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi. b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Piagam Audit Intern Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan ditetapkan berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris tertanggal 28 Oktober 2009 tentang ”Piagam Unit Audit Internal (“Internal Audit Charter”) PT Catur Sentosa Adiprana Tbk”, dimana isi dari Piagam Unit Audit Internal tersebut masih sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini pada pasar modal yaitu Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 56

Piagam Audit lntern ini dimaksudkan sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit lntern serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern. Piagam Audit lntern ini ditujukan pula untuk terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait. Hal-hal yang diatur dalam Piagam Audit Internal adalah visi dan misi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), struktur dan kedudukan Satuan Kerja Audit Intern dalam Perseroan, ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan SKAI, wewenang fungsi tugas dan tanggungjawab SKAI, pernyataan dukungan dan independensi SKAI, tanggung jawab auditee, kode etik dan persyaratan auditor intern, pertanggungjawaban dan pelaporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit. Satuan Kerja Audit Intern dipimpin oleh Eko Yanto sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Triasakti dan Magister Manajemen dari Lembaga Pendidikan Manajemen PPM. Memiliki Gelar Profesi Akuntan dari Program Pendidikan Profesi Akuntansi (Ak). Kepala Satuan Kerja Audit Intern dibantu oleh sepuluh staf audit. Tujuan adanya divisi ini adalah untuk menjadi mitra kerja yang independen, obyektif, profesional, terpercaya dan tanggap (Strategic Bussiness Partner) untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan dengan cara: a. Melaksanakan peran sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis bank melalui kegiatan audit dengan pendekatan konsultatif dan proaktif; b. Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan Perusahaan; c. Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance); d. Mendorong efektifitas pengelolaan risiko (risk management) dan pengendalian internal agar dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kualitas pengelolaan Perusahaan yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sehingga kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya dapat terpenuhi. Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut : Tugas Satuan Kerja Audit Intern a. Menyusun Perencanaan Audit Tahunan b. Melaksanakan audit di semua jajaran Manajemen Lini Perusahaan antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, secara independen, obyektif dan profesional. c. Melakukan penilaian, evaluasi dan konsultasi secara independen dan obyektif kepada manajemen atas praktek manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan proses tata kelola usaha yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional bisnis secara keseluruhan. d. Melakukan Special Audit dan Fraud Audit baik yang ditugaskan oleh Komisaris, Direktur Utama atau atas permintaan Manajemen Lini lainnya, maupun yang merupakan inisiatif dari Audit Intern berdasarkan pertimbangan-pertimbangan profesional. e. Menjadi liaison officer bagi pihak eksternal Perusahaan dalam kaitannya dengan fungsi Audit Intern. f. Ikut mewujudkan tata kelola usaha dan tumbuhnya budaya risiko dan pengendalian di Perusahaan. Wewenang Satuan Kerja Audit Intern a. Memiliki kewenangan didalam akses terhadap seluruh data catatan-catatan perusahaan, pegawai, asset dan kekayaan atau kepemilikan Perusahaan yang berkaitan dengan penugasan auditnya. b. Menguji, memeriksa dan menilai kelengkapan, keakuratan, keabsahan, keberadaan, kepemilikan serta kewenangan akses terhadap seluruh transaksi dan dokumen Perusahaan, misalnya transaksi harian, catatan akuntansi (asset, kewajiban, modal, perhitungan laba/rugi, kontijensi dan komitmen) serta sumber daya manusia. c. Memonitor, menindaklanjuti dan mengevaluasi langkah perbaikan atas temuan audit yang diambil oleh Auditee. d. Memiliki akses langsung kepada Komite Audit, Komisaris, Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya dalam kaitan dengan obyek audit. e. Menyusun dan mengubah Kebijakan dan Prosedur Audit Intern serta ruang lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/internal dan kebutuhan Audit Intern. 57

f. Menetapkan competency profile dan key performance indicator Audit Intern dalam rekrutmen/ seleksi, promosi, rotasi dan pendidikan profesional yang dilakukan terus menerus (continous improvement). Audit internal Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit, audit intern telah mengimplementasikan audit berdasarkan risiko (risk based audit). Kepala Satuan Kerja Audit Internal Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 077/SK-CORP/CSA/IX/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Corporate Internal Audit Manager Perseroan, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: •

Terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2009 menempatkan Sdr Eko Yanto sebagai Corporate Internal Audit Manager Perseroan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2009. 5. SUMBER DAYA MANUSIA Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang manajerial Jenjang Direksi Manajer Supervisor Staf Total

2015 18 180 547 6.344 7.089

2014 13 181 515 6.616 7.325

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan Jenjang Pasca Sarjana Sarjana Diploma SLTA/Sederajat SLTP/Sederajat Total

2015 20 971 398 5.220 480 7.089

2014 13 870 361 5.470 611 7.325

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan kelompok usia Jenjang <30 Tahun 30-39 Tahun 40-49 Tahun 50-55 Tahun >55 Tahun Total

2015 2.491 3.285 967 271 75 7.089

58

2014 2.218 3.249 1.437 345 76 7.325

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN Dewan Komisaris

Komite Audit

Direktur Utama

Wakil Direktur Utama

Sekretaris Perusahaan & Legal Pengembangan Bisnis, Analisis dan Perencanaan Internal Audit

Direktur Operasional Unit Usaha

Direktur Keuangan

Komersial Logistik Rantai Pasokan Teknologi Informasi

Akuntansi Keuangan Perpajakan

Direktur Penjualan dan Pemasaran

Direktur Sumber Daya Manusia Pengelolaan SDM GA & HR Operation Pengelolaan Tempat dan Fasilitas Pengembangan Organisai

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM A. PT. BUANATATA ADISENTOSA (“BUANATATA”) Riwayat Singkat BUANATATA didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 51 tanggal 7 Nopember 1994, yang dibuat di hadapan Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-17.536.HT.01.01.TH.94 tanggal 30 Nopember 1994, dan telah didaftarkan dalam buku register pendaftaran di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 145/1995 pada tanggal 18 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 1995, Tambahan No. 1986. Anggaran Dasar BUANATATA telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 110 tanggal 12 September 2008, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-99567.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008, telah didaftarkan dalam

59

Daftar Perseroan No. AHU-0125284.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.38 tanggal 12 Mei 2009, Tambahan No. 12781 (“Akta 110/2008”). Kegiatan Usaha Kegiatan usaha BUANATATA adalah bergerak dalam bidang perdagangan. Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Buanatata Sentosa No. 226 tanggal 12 April 2013, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notars di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat dengan No. AHU-AH.01.10-24288 tanggal 17 Juni 2013 didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0056972.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013, susunan anggota Direksi dan Komisaris BUANATATA adalah sebagai berikut: Direksi Direktur

: Budyanto Totong

Dewan Komisaris Komisaris utama : Totong Kurniawan Komisaris : Darmawan Putra Totong Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta 110/2008 struktur permodalan dan susunan pemegang saham BUANATATA adalah: Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000 60.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Budyanto Totong 2. Darmawan Putra Totong 3. Totong Kurniawan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

25.265.604 12.137.398 12.137.398 49.540.400 10.459.600

25.265.604.000 12.137.398.000 12.137.398.000 49.540.500.000 10.459.600.000,00

% 51,00 24,50 24,50 100,00 -

B. NT Asian Discovery Master Fund NT ASIAN adalah perusahan yang didirikan berdasarakan hukum Negara Cayman Island dengan Amended and Restated Memorandum And Articles of Association of NT Asian Discovery Master Fund dengan Certificate of Incorporation Cayman Island tertanggal 22 September 2005. PERMODALAN Berdasarkan Certificate of Incumbency tercatat Modal Dasar NT Asian Discovery Master Fund adalah USD 50,000 dimana tercatat dalam Registrasi Member adalah NT Asian Discovery Fund sebanyak 1 saham dengan nilai nominal USD 1.00.

60

PENGURUSAN Berdasarkan Certificate of Incumbency tercatat bahwa Direksi NT Asian Discovery Master Fund adalah: James Edward Hughes-Hallet John Thompson Marayart Teeratomorn Susan Veronica Rippingall 8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK Budyanto Totong

Darmawan Putra Totong

Totong Kurniawan

51,00%

24,50%

24,50%



NT ASIAN DISCOVERY MASTER FUND

31,32%

21,00%

47,68%

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (Perseroan)

Distribution

Building Materials

Chemicals

Modern Retail

Building Materials & Home Improvement

FMCG

Home Furnishings

99,65% 99,00% PT Catur Karda

60,00% PT Satya Galang

90,00% PT Caturaditya

51,00%

Sentosa

Sentosa

70,00%

65,00%

Kemika

99,00%

PT Catur Sentosa Anugerah

PT Kusuma Kemindo Sentosa

PT Catur Logamindo Sentosa PT HCG Indonesia

55,00% PT Catur Hasil

Sentosa

51,00% PT Caturadiluhur

Sentosa

51,00% PT Eleganza Tile

Indonesia

61

PT Catur Mitra Sejati Sentosa

99,70%

PT Mitra Bali Indah

51,00%

PT Mitra Hasil Sentosa

99,00%

PT Catur Sentosa Berhasil

Pemegang Saham Pengendali (Ultimate Shareholder) Perseroan adalah Budyanto Totong dan keluarganya, sedangkan Pemegang Saham Pengendali NT Asian Discovery Master Fund adalah NT Asian Discovery Fund. 9. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK Entitas Anak dengan kepemilikan langsung

No 1

2

3

4

5

6

Nama Entitas Anak PT Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra10)

Distributor atau sub-distributor, agen dan pemasok dari produk-produk bahan bangunan PT Catur Perdagangan besar Sentosa Berhasil dan impor furniture (dahulu PT Catur dari kayu dan souvenir Shaw Brother) PT Catur Distributor Sentosa Barang konsumen Anugerah (P&G, Frisian Flag, dll) PT Satya Galang Distributor bahanKemika bahan kimia PT Kusuma Kemindo Santosa PT Eleganza Tile Indonesia

7

PT Catur Hasil Sentosa

8

PT Catur Logamindo Sentosa PT Caturadiluhur Sentosa

9

Kegiatan Usaha

10 PT Caturaditya Sentosa

11 PT Catur Karda Sentosa 12 PT HCG Indonesia

Tahun Awal Operasi Komersial 1997

Tahun Awal Total Aset Investasi Status Persentase (Rp. Perseroan pada Operasional Kepemilikan Miliar) Entitas Anak 1997 Telah beroperasi 1.063,74 99,65 % komersial dengan jaringan 21 Gerai

2009

2009

Telah beroperasi 118,05 komersial dengan jaringan 10 Gerai

99,00 %

2012

2012

129,51

99,00 %

1997

1997

15,91

60,00 %

Distributor bahanbahan kimia

1990

1996

178,80

51,00 %

Distributor bahan bangunan produk keramik dengan merek Eleganza Distributor bahan bangunan di Lampung

2010

2010

Telah beroperasi komersial di 15 lokasi Telah beroperasi komersial dengan 4 kantor cabang Telah beroperasi komersial dengan 4 kantor cabang Telah beroperasi komersial dengan 48 kantor cabang

53,98

51,00 %

1997

1997

Distributor bahan bangunan di Yogyakarta Distributor bahan bangunan di Palembang, Jambi, dan Bengkulu Distributor bahan bangunan dengan merek Mulia, Amstard, Kaisar & TOA Distributor bahan bangunan di Medan Distributor produk saniter

1997

1997

1995

1995

1995

Telah beroperasi 66,59 komersial dengan 48 kantor cabang Telah beroperasi 54,06 komersial dengan 48 kantor cabang Telah beroperasi 138,90 komersial dengan 48 kantor cabang

55,00 %

1996

Telah beroperasi 71,28 komersial dengan 48 kantor cabang

90,00 %

1995

1995

Tidak beroperasi

3,40

99,00%

2007

2007

Tidak beroperasi

5,33

65,00 %

70,00 %

51,00 %

Entitas Anak dengan kepemilikan tidak langsung melalui CMSS No

Nama

1

PT Mitra Bali Indah (MBI)

2

PT Mitra Hasil Sentosa (MHS)

Kepemilkan Melalui CMSS

Kegiatan Usaha

Dimiliki CMSS dengan pemilikan sebesar 99,70% pada tahun 2015 dan 2014. Dimiliki CMSS dengan pemilikan sebesar 51,00% pada tahun 2015 dan 2014

Perdagangan peralatan dan bahan bangunan Perdagangan peralatan dan bahan bangunan

62

Tahun Status dimulainya Operasional investasi 2001 Tidak beroperasi

2014

Belum beroperasi

Persentase Total Aset Kepemilikan Rp. Miliar Efektif 31,10 99,35%

-

50,82%

KETERANGAN ENTITAS ANAK DENGAN KEPEMILIKAN LANGSUNG A. PT Catur Mitra Sejati Sentosa (“CMSS”) Riwayat Singkat CMSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 tertanggal 7 Januari 1997, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-10.430.HT.01.01. Th.97 tertanggal 6 Oktober 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 817/BH.09.02/XI/1997 pada tanggal 20 Nopember 1997, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 1999, Tambahan No. 111. Anggaran dasar CMSS telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Mitra Sejati Sentosa No.5 tertanggal 01 Agustus 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-52642.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 09 Oktober 2012; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0089307.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 09 Oktober 2012, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang pada tanggal 9 November 2012 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 30,03,1,46,12304 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.44 tanggal 31 Mei 2013, Tambahan No.59464. Berikut adalah keterangan mengenai Kantor CMSS: Alamat

: Jl. Boulevard Gading Serpong Mitra10 Summarecon Serpong, Desa Curugsangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Telepon : 021 - 5420 4999 Facsimile : 021 - 5421 7375 / 383 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha CMSS adalah distributor atau sub-distributor, agen dan pemasok dari produkproduk bahan bangunan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan CMSS pada saat proskpektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Mitra Sejati Sentosa No.42 tertanggal 06 Juli 2010, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 07 Oktober 2010 dengan No.AHU-AH.01.10-25373, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0072804.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 07 Oktober 2010, sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 5.000.000.000 500.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Eny Sukamto Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

1.993.000.000 7.000.000 2.000.000.000 3.530.500.000

63

199.300.000.000 700.000.000 200.000.000.000 353.000.000.000

% 99,65 0,35 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Mitra Sejati Sentosa No.84 tertanggal 13 November 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 14 November 2014 dengan No.AHU-41310.40.22.2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0118904.40.80.2014 Tanggal 14 November 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CMSS adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama Direktur

: Andy Totong : Indra Gunawan

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Cosmas Batubara Wakil Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Eny Sukamto B. PT Catur Sentosa Berhasil (“CSB”) Riwayat Singkat CSB didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Catur Shaw Brother No.2 tertanggal 5 Januari 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-18642.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 6 Mei 2009; didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0023842.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.09.02.1.46.44954 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.54 tanggal 7 Juli 2009, Tambahan No.3740. Anggaran dasar CSB telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Sentosa Berhasil No.179 tertanggal 26 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 November 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0980341, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3579908.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 Nopember 2015 (“Akta179/2015”). Berikut adalah keterangan mengenai Kantor CSB: Alamat

: Jl. Lingkar Luar Barat No. 108 - House of Blessing Lantai 2, Kembangan, Jakarta Barat Telepon : 021 - 5800 757 Facsimile : 021 - 5800 758 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha CSB adalah terutama meliputi distribusi dan importir furniture.

64

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan CSB pada saat proskpektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta179/215, sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 200.000.000 200.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Erline Totong Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

128.700.000 1.300.000 130.000.000 70.000.000

128.700.000.000 1.300.000.000 130.000.000.000 70.000.000.000

% 99,00 1,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Sentosa Berhasil No.46 tertanggal 5 Juli 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan No.AHU-AH.01.10-37543, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0091631.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 tanggal 13 Desember 2013, Tambahan No.9451/L, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CSB adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama Direktur

: Erline Totong : Dra. Tjia Tjhin Hwa

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Cosmas Batubara Komisaris : Budyanto Totong C. PT Catur Sentosa Anugrah (“CSAN”) Riwayat Singkat CSAN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Anugerah No.49 tertanggal 5 April 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-19346.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 16 April 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0032233.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 27 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 27 April 2016 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.09.02.1.46.43209 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No.26339. Anggaran dasar CSAN telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Sentosa Anugerah No.156 tertanggal 16 Desember 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0949159.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015, dicatat dan diterimaoleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-AH.01.03-0992472, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3600061.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 27 April 2016 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.09.02.1.46.43209; (“Akta 156/2015”).

65

Berikut adalah keterangan mengenai Kantor CSAN: Alamat : Jl.Daan Mogot KM 14, Cengkareng, Jakarta Barat Telepon : 021 - 6197 255 Facsimile : 021 - 6190 009 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha CSAN adalah menjalankan kegiatan usaha Perdagangan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan CSAN pada saat proskpektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta156/2015, sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000 100.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Budyanto Totong Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

49.500 500 500.000 500.000

49.500.000.000 500.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

% 99,00 1,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.113 tertanggal 17 Oktober 2012, dibuat dihadapan Bastian Harijanto,S.H.,M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-AH.01.10-40765 tertanggal 20 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0099493.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 20 November 2012, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CSAN adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Oey Tanto Sugiharto Direktur : Dra. Tjia Tjhin Hwa Dewan Komisaris Komisaris : Budyanto totong D. PT Satya Galang Kemika (“SGK”) Riwayat Singkat SGK didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 264 tanggal 25 Juli 1997, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-20076 HT.01.01-TH.99 tanggal 15 Desember 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 0589/BH.09.02/VI/2000 tanggal 16 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 3 Nopember 2000, Tambahan No.6688 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar SK telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Satya Galang Kemika No.41 tertanggal 7 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-89908.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 26 November 2008; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0114078.

66

AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 3 Juli 2015 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.09.02.1.46.20532 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 3 Maret 2009, Tambahan No.6457 (“Akta 198/2008”). Berikut adalah keterangan mengenai Kantor SGK: Alamat : Jl. Daan Mogot Raya No. 234, Jakarta Barat Telepon : 021 - 5694 2212, 021 - 5600 692 Facsimile : 021 - 5656 239 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha SGK adalah menjalankan kegiatan usaha distribusi barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Setelah Penawaran Umum Saham Perseroan Tahun 2007 hingga tanggal Prospektus ini tidak terdapat perubahan struktur permodalan SGK yaitu berdasarkan Akta Pendirian SGK, sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 3.000 3.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Drs. Kiki Rusmin Sadrach 3. Boedhy Harsono 4. The Lience Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

600 200 100 100 1.000 2.000

600.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000

% 60,00 20,00 10,00 10,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Satya Galang Kemika No.285 tertanggal 26 Februari 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 April 2013 dengan No.AHU-AH.01.10-12164, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0029435.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 April 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SGK adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Kiki Rusmin Sadrach Direktur : Dra. Tjia Tjhin Hwa Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Sri Lanty Totong E. PT Kesuma Kemindo Sentosa (“KKS”) Riwayat Singkat KKS didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 78 tanggal 9 Nopember 1990 juncto Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 64 tanggal 16 September 1991, keduanya dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman

67

Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C2.1076. HT.01.01-Th.92 tertanggal 4 Februari 1992, didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 704/1992 dan No. 705/1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.71 tanggal 4 September 1992, Tambahan No. 4319. Anggaran dasar KKS telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No.42 tertanggal 07 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-59526.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 05 September 2008; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0080674.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 05 September 2008; didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 4 Januari 2016 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.09.02.1.46.18763 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 03 Februari 2009 Tambahan No.3071 (“Akta 42/2008”). Berikut adalah keterangan mengenai Kantor KKS Alamat : Jl. Green Ville Maisonet Blok FA No. 12-A ,Duri Kelapa, Jakarta Barat Telepon : 021 - 565 3736 Facsimile : 021 - 566 9443 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha KKS adalah menjalankan kegiatan usaha distributor, pedagang eksportir dan importir bahan-bahan kimia untuk pertanian dan industri. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Setelah Penawaran Umum Saham Perseroan Tahun 2007 hingga tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, tidak terdapat perubahan struktur permodalan KKS. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham KKS terakhir sejak Penawaran Umum Saham Perseroan Tahun 2007 adalah berdasarkan Akta Berita Acara No. 28 tanggal 11 Juni 1996, dibuat di hadapan Betty Supartini, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dimumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 1996, Tambahan No. 5318 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 270 tanggal 30 Juni 1997, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta yaitu sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 5.000.000 5.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. PT Budi Lestari Sentosa 3. Boedhy Harsono 4. The Lience 5. Agus Totong 6. Sri Lanty Totong 7. Kiki Rusmin Sadrach Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

1.122.000 198.000 220.000 220.000 110.000 110.000 220.000 2.200.000 2.800.000

68

1.122.000.000 198.000.000 220.000.000 220.000.000 110.000.000 110.000.000 220.000.000 2.200.000.000 2.800.000.000

% 51,00 9,00 10,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No.284 tertanggal 26 Februari 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 03 April 2013 dengan No.AHU-AH.01.10-12004 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0028979.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 03 April 2013Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Satya Galang Kemika No.285 tertanggal 26 Februari 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KKS adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama Direktur

: Kiki Rusmin Sadrach : Dra. Tjia Tjhin Hwa

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Sri Lanty Totong F. PT Eleganza Tile Indonesia (“ETI”) Riwayat Singkat ETI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Eleganza Tile Indonesia No.236 tertanggal 30 Agustus 2010, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-50432.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 27 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0077563.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember 2015 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.09.02.1.46.39400 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21 tanggal 13 Maret 2012, Tambahan No.9454 (“Akta Pendirian ETI”). Anggaran dasar ETI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Eleganza Tile Indonesia No.34 tertanggal 11 Agustus 2014, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan No. AHU-05550.40.21.2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0086359.40.80.2014 tanggal 27 Agustus 2014 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember 2015 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.09.02.1.46.39400, dan dilakukan pembayaran biaya pengumumannya dalam Berita Negara RI sebagaimana ternyata pada Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 11 Agustus 2014 (“Akta 34/2014”). Berikut adalah keterangan mengenai Kantor ETI: Alamat : Jl. Daan Mogot Raya No.35 A-B,Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Telepon : 021 - 5666 360, 021 - 5674 518 Facsimile : 021 - 5682 081, 021 - 5694 3472 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha ETI adalah menjalankan kegiatan usaha distribusi bahan bangunan.

69

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan kepemilikan saham ETI pada saat prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta 34/2014 yaitu sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 40.000 40.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Budyanto Totong 3. Miauw Khin 4. Sariakin Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

12.750 3.000 8.000 1.250 25.000 15.000

12.750.000.000 3.000.000.000 8.000.000.000 1.250.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000

% 51,00 12,00 32,00 5,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Eleganza Tile Indonesia No.13 tertanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 April 2015 dengan No. AHU-AH.01.03-0925046 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3493512.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 April 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ETI adalah sebagai berikut: Direktur

: Sariakin

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Lim Pit Fan G. PT Catur Hasil Sentosa (“CHS”) Riwayat Singkat CHS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 122 tanggal 10 Juli 1997, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2791. HT.01.01.Th.98 tanggal 30 Maret 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 137/BH.09.01/VI/1999 tanggal 11 Juni 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 7 September 1999, Tambahan No. 5542. Anggaran dasar CHS terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Catur Hasil Sentosa Nomor 248 tertanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18708.AH.01.02 Tahun 2009 tertanggal 6 Mei 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0023923.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 06 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Desember 2012 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.070115101597 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 31 Juli 2009 Nomor 61, tambahan nomor 20166 (“Akta No.248/2008”). Berikut adalah keterangan mengenai Kantor CHS Alamat : Jl. Ki Agus Anang Ketapang, No. 28, Bandar Lampung Telepon : 0721 - 32057 Facsimile : 0721 - 32058

70

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha CHS adalah menjalankan kegiatan usaha distribusi bahan bangunan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan CHS pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta No. 248/2008, sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 3.000 3.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. PT Mitra Indra Anugrah Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

550 450 1.000 2.000

550.000.000 450.500.000 1.000.000.000 2.000.000.000

% 55,00 45,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10 tanggal 01 April 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H. M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 April 2015 dengan nomor AHU-AH.01.03-0925008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3493475.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 April 2015, susunan anggota Direksi dan Komisaris CHS adalah sebagai berikut: Direksi Direktur

: Lalu Irwan Nurhadi

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Hadi Wijaya H. PT Catur Logamindo Sentosa (“CLS”) Riwayat Singkat CLS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.98 tanggal 11 Maret 1997, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C-2-3500 HT.01.01-TH.98 tertanggal 13 April 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 1998 di bawah No.40/BH/12-05/VI/98, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.72 tanggal 7 September 1999, Tambahan No. 5558 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar CLS terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Logamindo Sentosa No.172 tertanggal 16 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-37406.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 05 Agustus 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0049468.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 05 Agustus 2009; didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.120114600419, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 06 November 2009 Tambahan No. 26694 (“Akta 172/2009”).

71

Berikut adalah keterangan mengenai Kantor CLS Alamat : Jl. Ringroad Timur, Pranti Banguntapan Bantul, Yogyakarta Telepon : 021 - 566 8801 Facsimile : 021 - 566 9445 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha CLS adalah menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Setelah Penawaran Umum Saham Perseroan Tahun 2007 hingga tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, tidak terdapat perubahan struktur permodalan CLS. Struktur permodalan terakhir sejak Penawaran Umum Saham Perseroan Tahun 2007 adalah berdasarkan Akta Pendirian CLS, yaitu sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 5.000 5.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Soelianto 3. Jenny Meilany Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

1.050 195 255 1.500 3.500

1.050.000.000 195.000.000 255.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000

% 70,00 13,00 17,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Logamindo Sentosa No.12 tertanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 April 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0925044 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3493510.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 April 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CLS adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama Direktur

: Lalu Irwan Nurhadi : Dra. Tjia Tjhin Hwa

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Soelianto I.

PT Caturadiluhur Sentosa (“CALS”) Riwayat Singkat CALS didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.82 tertanggal 19 April 1995, dibuat di hadapan Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-10.874.HT.01.01.TH.95 tertanggal 30 Agustus 1995, didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Nopember 1995 di bawah No.124/1995/PT, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 1996, Tambahan No. 578.

72

Anggaran dasar CALS terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Caturadiluhur Sentosa No.3 tertanggal 01 Agustus 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-50960.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 01 Oktober 2012; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0086327.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Palembang pada tanggal 26 Juni 2015 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.060615101715, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.43. tanggal 28 Mei 2013, Tambahan No.57892; (“Akta 3/2012”). Berikut adalah keterangan mengenai Kantor CALS: Alamat

: Jl. Tembusan Terminal RT 012/ RW 005, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Palembang Telepon : 0711 - 5645 727 Facsimile : 0711 - 5645 730 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha CALS adalah menjalankan kegiatan usaha distribusi bahan bangunan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Pada saat prospektus ini diterbitkan struktur pemegang saham dan kepemilikan saham CALS adalah berdasarkan Akta 3/2012 yaitu sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 20.000 20.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Simonardi Setiawan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

5.100 4.900 10.000 10.000

5.100.000.000 4.900.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

% 51,00 49,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Caturadiluhur Sentosa No.81 tertanggal 06 Maret 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 24 Maret 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0018666, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0034588.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CALS adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama Direktur

: Lalu Irwan Nurhadi : Dra. Tjia Tjhin Hwa

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Simonardi Setiawan

73

J. PT Catur Aditya Sentosa (“CAS”) Riwayat Singkat CAS didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 49 tanggal 26 Juni 1993, dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1811.HT.01.01.TH.94 tanggal 3 Februari 1994, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 527/1994 tanggal 21 Maret 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3380. Anggaran dasar CAS terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Caturaditya Sentosa No.199 tertanggal 13 Agustus 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-8694.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 17 November 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0110060.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 November 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 14 Desember 2012 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.09.04.1.46.16257, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12339 (“Akta 199/2008”). Berikut adalah keterangan mengenai Kantor CAS Alamat : Jl. Rawa Sumur II Blok BB No.7, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur Telepon : 021 - 4682 6456 Facsimile : 021 - 4682 6455 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha CAS adalah menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Pada saat prospektus ini diterbitkan struktur pemegang saham dan kepemilikan saham CALS adalah berdasarkan Akta 199/2008 yaitu sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 5.000 5.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Hadi Purnama Widjaja 3. Budyanto Totong Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

2.700 150 150 3.000 2.000

2.700.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000

% 90,00 5,00 5,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Caturaditya Sentosa No.9 tertanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 April 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0924992 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3493458.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 16 April 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CAS adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Lalu Irwan Nurhadi Direktur : Dra. Tjia Tjhin Hwa

74

Dewan Komisaris Komisaris : Budyanto Totong K. PT HCG Indonesia (“HCG”) Riwayat Singkat HCG didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT HCG Indonesia No. 155 tanggal 22 Januari 2007, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-03854 HT.01.01-TH.2007 tanggal 10 April 2007, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 7 Mei 2007 di bawah No.679/BH.09.02/V/2007, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 31 Mei 2007, Tambahan No.5411. Anggaran dasar HCG telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT HCG Indonesia No.120 tertanggal 11 November 2011, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-02101.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 13 Januari 2012; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0003373.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.32 tanggal 19 April 2013, Tambahan No.9219.. Berikut adalah keterangan mengenai Kantor HCG: Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7D, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan Telepon : 021 - 7268 769, 021 - 7279 7506 Facsimile : 021 - 7257 392 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha HCG adalah menjalankan kegiatan usaha distribusi dan impor peralatan kebersihan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan HCG pada saat proskpektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT HCG Indonesia No.198 tertanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-34913.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 24 Juli 2009; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0045924.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009, sebagai berikut: Nilai Nominal Rp9.075 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 1.500.000 13.612.500.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Hocheng Philippines Corporation Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

780.000 420.000 1.200.000 70.000.000

7.078.500.000 3.811.500.000 10.890.000.000 70.000.000.000

% 65,00 35,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT HCG Indonesia No.102 tertanggal 13 Mei 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 12 Juli 2013 dengan No.AHU-AH.01.10-28607 dan

75

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0066616.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris HCG adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama Direktur Direktur

: Antonius Tan : Indra Gunawan : Chen Shian Hsien

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Andy Totong Komisaris : Dra. Tjia Tjhin Hwa Komisaris : Chiu Pai Chun Komisaris : Chiu Yuan Ye L. PT Catur Karda Sentosa (“CKS”) Riwayat Singkat CKS didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 17 Maret 1995, yang dibuat di hadapan Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. C2-8747 HT.01.01.TH.95 tanggal 19 Juli 1995, dan telah didaftarkan dalam register pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah No.03.0922/1995 tanggal 10 Oktober 1995 (“Akta Pendirian”) Anggaran dasar CKS terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Karda Sentosa No.4 tertanggal 1 Agustus 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-62771.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0106357.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.46 tanggal 7 Juni 2013, Tambahan No.69635. Berikut adalah keterangan mengenai Kantor CKS Alamat : Jl. P. Ternate No. 2 KM I Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang Telepon : 061 - 685 1010 Facsimile : 061 - 685 1543 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha CKS adalah menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Pada saat prospektus ini diterbitkan struktur pemegang saham dan kepemilikan saham CKS adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Catur Karda Sentosa No.200 tertanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-94613.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0119550.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 12 Juni 2008, Tambahan No.15613 yaitu sebagai berikut:

76

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 2.000 2.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. Budyanto Totong Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

990 10 1.000 1.000

990.000.000 10.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

% 99,00 1,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Catur Karda Sentosa No.11 tertanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 April 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0925025, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3493491.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 April 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SGK adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Lalu Irwan Nurhadi Direktur : Dra. Tjia Tjhin Hwa Dewan Komisaris Komisaris : Budyanto Totong KETERANGAN ENTITAS ANAK DENGAN KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG MELALUI CMSS A. PT Mitra Hasil Sentosa (“MHS”) Riwayat Singkat MHS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Hasil Sentosa No.208 tertanggal 29 Agustus 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-24506.40.10. 2014 tertanggal 12 September 2014; didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0092730.40.80.2014 tanggal 12 September 2014, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung pada tanggal 5 April 2016 dengan Tanda Daftar Perusahaan No.07.01.6.46.04266 (“Akta Pendirian MHS”). Kegiatan Usaha Kegiatan usaha MHS adalah menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Pada saat prospektus ini diterbitkan struktur pemegang saham dan kepemilikan saham MHS adalah berdasarkan Akta Pendirian yaitu sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 70.000 70.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. CMSS 2. Hadi Wijaya Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

9.180 8.820 18.000 52.000

77

9.180.000.000 8.820.000.000 18.000.000.000 52.000.000.000

% 51,00 49,00 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MHS adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama Direktur

: Andy Totong : Cipta Wijaya

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Hadi Wijaya B. PT Mitra Bali Indah (“MBI”) Riwayat Singkat MBI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Bali Indah No. 69 tanggal 20 Juni 2001, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04948 HT.01.01.TH.2001 tanggal 6 Agustus 2001, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Denpasar di bawah No. 0068/BH.22.09/ III/2002 tanggal 20 Maret 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7447.(“Akta Pendirian MBI”). Anggaran dasar MBI terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Circulair Resolution PT Mitra Bali Indah Nomor 155 tanggal 26 Agustus 2008 dibuat dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono S.H. Notaris di Jakarta, yang telah di setujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan dengan Nomor AHU-83925.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 11 November 2008; didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0107119.AH.01.09. Tahun 2008 Tanggal 11 November 2008. Berikut adalah keterangan mengenai Kantor MBI Alamat : Jl. Kedungdoro 62-64, Surabaya 60261 Telepon : 031 - 5328 262 Facsimile : 031 - 5470 090 Kegiatan Usaha Kegiatan usaha MBI adalah menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Pada saat prospektus ini diterbitkan struktur pemegang saham dan kepemilikan saham MBI adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT MITRA BALI INDAH No.202 tertanggal 28 Desember 2007, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-10439.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 03 Maret 2008; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0015445.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 03 Maret 2008, telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan AHU-AH.01.10-5600 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0017244.AH.01.09 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.43 tanggal 29 Mei 2009, Tambahan No.14200 dan Akta Pernyatan Keputusan Circuler Resoution PT Mitra Bali Indah No. 35 tanggal 12 Desember 2008 yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH.01.10-01224 tanggal 9 Maret 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0007154.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 9 Maret 2009 yaitu sebagai berikut:

78

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 1.000.000.000 100.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. CMSS 2. Budyanto Totong Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

349.000.000 1.000.000 350.000.000 650.000.000

34.900.000.000 100.000.000 35.000.000.000 65.000.000.000

% 99,71 0,29 100,00 -

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBI adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama

: Andy Totong

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Budyanto Totong Komisaris : Eny Sukamto 10. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

DENGAN

Hubungan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Nama Dewan Komisaris / Direksi Achmad Widjaja Kenneth Ng Shih Yek Srililanti Kurniawan Henny Ratnasari Dewi Justinus Aditya Sidharta Budyanto Totong Antonius Tan Dra. Tjia Tjhin Hwa Andy Totong Aurelia Mulyono Totong Kurniawan Darmawan Putra Totong James Edward Hughes-Hallet John Thompson Marayart Teeratomorn Susan Veronica Rippingall

CSAP KU K K KI KI DU WDU D D DI -

BUANATATA D KU K -

79

NTASIA D D D D

Hubungan dengan Entitas Anak Nama Dewan CSAP Komisaris / Direksi Achmad KU Widjaja Kenneth Ng Shih K Yek Srililanti K Kurniawan Henny Ratnasari KI Dewi Justinus Aditya KI Sidharta Budyanto DU Totong Antonius WDU Tan Dra. Tjia D Tjhin Hwa Andy D Totong Aurelia DI Mulyono Indra Gunawan Cosmas Batubara Eny Sukamto Erline Totong Oey Tanto Sugiharto Kiki Rusmin Sadrach Sri Lanty Totong Sariakin Lim Pit Fan Lalu Irwan Nurhadi Hadi Wijaya Soelianto Simonardi Setiawan Cipta Wijaya Chen Shian Hsien Chiu Pai Chun Chiu Yuan Ye

CMSS

CSB

CSAN

SGK

KKS

ETI

CHS

CLS

CALS

CAS

MHS

HCG

CKS

MBI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WKU

K

K

KU

KU

KU

KU

KU

KU

K

KU

KU

K

KU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DU

-

-

-

D

D

D

D

-

-

D

D

D

-

K

D

-

DU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DU

K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

KU

KU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

-

DU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DU

DU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

DU

DU

DU

-

-

DU

-

-

-

-

-

-

-

K

-

-

-

K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K

-

-

D

* KU = Komisaris Utama, WKU = Wakil Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, DU = Direktur Utama, WDU = Wakil Direktur Utama, D = Direktur, DI = Direktur Independen.

80

11. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN Nama Perusahaan PT Masadjaya Indomakmur PT Kreasi Sentosa Abadi PT Caturkarda Depo Bangunan PT Mega Depo Indonesia PT Primagraha Keramindo Hocheng Philippines Corporation PT Buanatata Adisentosa

Hubungan dengan Perseroan Pihak berelasi lainnya Pihak berelasi lainnya Pihak berelasi lainnya Pihak berelasi lainnya Pihak berelasi lainnya Pihak berelasi lainnya Pemegang Saham

Sifat Saldo Akun Penjualan barang dagang Penjualan barang dagang Penjualan barang dagang Penjualan barang dagang Pembelian barang dagang Pinjaman Sewa

12. ASURANSI Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan seluruh asset tetapnya termasuk bangunan dari kerusakan dan musibah umum. Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi Perseroan telah memadai untuk melindungi asset tetap Perseroan yang material dan dipertanggungkan. 13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Merek yang dimiliki atas nama Perseroan: Sertifikat Merek dengan nomor IDM000255829 dengan tanggal pendaftaran merek : 1 Juli 2010 atas: Merek : CSA Catur Sentosa Adiprama Warna : Merah,hitam dasar putih Arti : Merupakan nama Perusahaan Kelas Jasa : NCL9 19 Merek yang sedang diajukan perpanjangan oleh Perseroan: Permohonan perpanjangan pendaftaran merek berdasarkan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek atas sertifikat dengan nomor :IDM000022959, tanggal penerimaan permohonan : 5 Agustus 2003 pada tanggal masuk 21 Februari 2015,dengan perincian: Etiket Merek : Sevilla Warna : Biru,dan Putih Arti : Suatu Penamaan Kelas Jasa : 11 Selain merek di atas, Perseroan telah mengajukan pendaftaran merek-merek sebagai berikut: 1. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 14 Agustus 2015, dengan perincian: Etiket Merek : Jinghua Warna : Biru,Hitam,Putih Arti : Jinghua = Suatu Penamaan Kelas Jasa : 36 2. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 18 April 2012, dengan perincian : Etiket Merek : Happy House Warna : Hijau,Hitam dan Putih Arti : Happy = Bahagia , House = Rumah Kelas Jasa : 19 3. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 16 Oktober 2014, dengan perincian : Etiket Merek : Esser Warna : Hitam dan Putih Arti : Esser = Suatu Penamaan Kelas Jasa : 19

81

4. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 23 Juni 2014,dengan perincian: Etiket Merek : Esser Warna : Hitam dan Putih Arti : Esser = Suatu Penamaan Kelas Jasa : 06 5. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 23 Juni 2014,dengan perincian: Etiket Merek : Esser Warna : Hitam dan Putih Arti : Esser = Suatu Penamaan Kelas Jasa : 16 6. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 23 Juni 2014,dengan perincian: Etiket Merek : Esser Warna : Hitam dan Putih Arti : Esser = Suatu Penamaan Kelas Jasa : 21 7. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 23 Juni 2014,dengan perincian: Etiket Merek : Esser Warna : Hitam dan Putih Arti : Esser = Suatu Penamaan Kelas Jasa : 11 8. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 23 Juni 2014,dengan perincian: Etiket Merek : Volk Warna : Orange,Hitam,Putih Arti : Volk = Suatu Penamaan Kelas Jasa : 11 9. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 06 November 2012,dengan perincian: Etiket Merek : Volk Warna : Kuning, Hitam dan Putih Arti : Volk = Suatu Penamaan Kelas Jasa : 11 10. Permohonan Pendaftaran Merek pada tanggal masuk 16 Desember 2015,dengan perincian: Etiket Merek : Sevilla Warna : Biru, Hitam dan Putih Arti : Suatu Penamaan Kelas Jasa : 11 11. Permintaan Pendaftaran Merek dengan nomor D002016002691 dengan tanggal permintaan pendaftaran 04 Februari 2016 Merek : Luften Warna : Biru,Hitam dan Putih Arti : merupakan nama Kelas Jasa : 11 12. Permintaan Pendaftaran Merek dengan nomor D002016003943 dengan tanggal permintaan pendaftaran tanggal 26 Januari 2016 Merek : Terra Cerra Warna : Hitam,putih Arti : suatu penamaan Kelas Jasa : 19

82

Merek Yang dimiliki atas nama CMSS 1. Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 4 Agustus 2006, mengenai telah didaftarkannya dalam Daftar Umum Merek sebagai berikut : Nama pemilik : PT CMSS Sejati Sentosa Contoh merek : Mitra10 Uraian warna : Biru, Kuning, Merah, Putih Nomor pendaftaran : IDM000083030 Tanggal pendaftaran : 4 Agustus 2006 Kelas : 35 Jangka waktu pendaftaran : Sepuluh tahun terhitung sejak tanggal 6 Februari 2007 2. Surat Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 21 September 2006, yang diterima tanggal 21 September dengan No Agenda JOO-2006 031261, yang menerangkan mengenai permintaan pendaftaran merek Mitra10 Express, Supermarket Bahan Bangunan, dengan warna biru-kuningputih-orange, untuk kelas barang/jasa 35. 14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI No 1

Nama Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2009 juncto Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2016

Pihak Perseroan dengan CMSS (Entitas Anak)

Keterangan Singkat Perseroan menyewakan tanah dan Bangunan milik Perseroan di Jl. Cut Nyak Dien 7 Kalimalang kepada CMSS dengan harga sewa sebesar Rp1.002.000.000 (satu miliar dia juta Rupiah)

Jangka waktu Hingga 30 Juli 2016

2

Perjanjian Pengalihan Sewa No. 143A/I.GI/CMSS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011

MBI dengan CMSS

3

Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Maret 2015

Perseroan dengan CSAN (Entitas Anak)

4

Perjanjian Hutang Piutang tanggal 26 Desember 2013 junctis Addendum Perjanjian hutang Piutang tanggal 28 Desember 2014 dan Addendum Perjanjian hutang Piutang tanggal 28 Desember 2015

Perseroan dengan CSB (Entitas Anak)

Perseroan meminjamkan uang kepada CB Hingga 25 maksimum sebesar Rp30.000.000.000,00 Desember 2016 (tiga puluh miliar Rupiah) dengan Bunga sebesar 10,75% dan atau suku Bunga yang berlaku pada PT Bank Central Asia Tbk

5

Perjanjian Hutang Piutang tanggal 24 Desember 2014 jo Addendum Perjanjian hutang Piutang tanggal 30 Desember 2015

Perseroan dengan CMSS (Entitas Anak)

Perseroan meminjamkan uang kepada CMSS Hingga 30 maksimum sebesar Rp20.000.000.000,00 Desember 2016 (dua puluh miliar Rupiah) dengan Bunga sebesar 10,75% dan atau suku Bunga yang berlaku pada PT Bank Central Asia Tbk

6

Perjanjian Hutang Piutang tanggal 15 Juni 2008 junctis Addendum Perjanjian hutang Piutang tanggal 3 Juni 2008, Addendum Perjanjian hutang Piutang tanggal 23 Maret 2009, Addendum Perjanjian hutang Piutang tanggal 1 Oktober 2012, Addendum Perjanjian hutang Piutang tanggal 31 Desember 2014 dan Addendum Perjanjian hutang Piutang tanggal 31 Desember 2015

Perseroan dengan CMSS (Entitas Anak)

Perseroan meminjamkan uang kepada CMSS Hingga 30 maksimum sebesar Rp120.000.000.000,00 Desember 2016 (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Bunga tingkat suku Bunga Perbankan yang berlaku tiap bulan.

MBI mengalihkan hak sewa atas tanah dan Sejak 1 Januari bangunan kepada CMSS, yang berlokasi di 2012 hingga 27 Jl. Menganti Wiyung Karangan, Perumahan Juli 2026 Royal Residence, Surabaya. Perseroan meminjamkan uang kepada CSAN 16 Maret 2016 maksimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan Bunga sebesar 10,75% dan atau suku Bunga yang berlaku pada PT Bank Central Asia Tbk

83

Perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi tersebut di atas merupakan perjanjian yang memiliki syarat dan kondisi yang wajar (arm’s length). 15. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan beberapa Entitas Anak mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut: A. Perjanjian Distributor Perjanjian Distributor yang diadakan Perseroan dengan : No.

Nama Perjanjian

1

Perjanjian Distributor Tanggal 2 April 2014

2

Perjanjian Kerjasama Distributor tanggal 1 April 2014

3

4 5

6

Pihak PT ICI Paints Indonesia (“ICIPI”)

PT Panasonic Gobel Eco Solution (“PESGSID”) Perjanjian Distribusi No.001/ PT Comtech COMET.MOU/11/15 tertanggal Metalindo 18 November 2015 Terpadu (“COMET”) Perjanjian tertanggal 1 Juni PT Stanley 2015 Black & Decker (“SBD”) Nota Kesepahaman PT Sumber No.001/MOU/SAA-CSA/ Anugerah September-2015 Avirama (Avirama) Perjanjian Distributor tertanggal Lin Shih Chi 17 Februari 2014

7

Perjanjian Kerjasama dengan Distributor tertanggal 1 Juni 2013

8

Perjanjian Distributor Nomor 24/LD/II/2014 tertanggal 1 Februari 2014 juncto Perubahan (Amandemen) I Perjanjian Distributor Nomor : 30/LD/II/2015 Tertanggal 2 Februari 2015

Keterangan Singkat

Jangka waktu Hingga 1 April 2016 Catatan: Hingga saat ini hubungan antara ICIPI dan Perseroan masih berlangsung. Tidak diatur jangka waktu

ICIPI menunjuk Perseroan untuk menjual dan memasarkan produk-produk ICIPI yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh ICIPI dari waktu ke waktu dengan merek dagang/patent sendiri dana tau berdasarkan lisensi,berupa cat untuk rumah tangga, untuk komersial dan penggunaan pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala macam cat,pengkilap,pewarna,tinta,pengencer,campurancampuran,pikmen dan damar,lattices dan produkproduk lainnya PESGSID menunjuk Perseroan sebagai distributor resmi di wilayah (sebagaimana ditentukan selanjutnya) untuk penjualan, distribusi dan penyediaan layanan purna jual bagi produk Flasimo COMET dengan ini menunjuk Perseroan menjadi Tidak diatur Distributor untuk produk Zigzag. jangka waktu Menunjuk Perseroan sebagai Distributor produk SBD Tidak diatur jangka waktu

Avirama selaku importir Pidilite Industries Limited 16 September India menunjuk Persreoan selaku Distributor untuk 2017 produk Pidilite.

Lin Shih Chi adalah produsen yang memproduksi 17 Februari Closet dengan merk Global dan menunjuk Perseroan 2017 sebagai Distributor tunggal di wilayah Indonesia.. PT Cipta Mortar CMU adalah perusahaan yang memproduksi dan 31 Juni 2016 Utama (“CMU”) menjual Produk Semen Instan dengan Merek Dagang Mortar Utama. CMU menunjuk Perseroan selaku Distributor untuk produk semen instan Mortar Utama. PT Propan Raya I.C.C (“Propan”)

Propan menunjuk Perseroan sebagai Distributor untuk barang Propan yaitu: wood finish (berupa Acrilic Laquer, ML Laquer, NC Laquer, wood stain, thinner, Aqua wood filler, Poitur, Vernis), Non wood finish (berupa ultraproof, primtop, propan stone care dan cat batu candi)

84

31 Januari 2016 Catatan: Hingga saat ini hubungan antara Propan dan Perseroan masih berlangsung

No. 9,

10.

11

12

Nama Perjanjian

Jangka waktu PT Primagraha menunjuk Perseroan sebagai sub-distributor untuk 1 Desember Kemindo memasarkan,menjual dan mendistribusikan keramik 2016 lantai yang di produksi oleh PT Arwana Citramulia Tbk,berkedudukan di Jakarta Barat dan PT Sinar Karya Duta Abadi, berkedudukan di Jakarta Barat Pihak

Keterangan Singkat

Akta Perjanjian Penunjukan Sebagai Sub Distributor tertanggal 1 Januari 2004 junctis Akta Perubahan Perjanjian Penunjukan sebagai Sub-Distributor No.54 tertanggal 13 Desember 2011 dibuat dihadapan Mishardi Wilamarta SH,M.Kn. Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Perjanjian Penunjukan sebagai Sub-Distributor tertanggal 14 Oktober 2014 No.75 dibuat dihadapan dibuat dihadapan Hasan Halim, S.H. Pengganti dari Mishardi Wilamarta SH,M. Kn. Notaris di Jakarta Perjanjian Penunjukan PT Mulia Penunjukan sebagai penyalur wilayah dari produk Penyalur Wilayah (Divisi Industrindo Tbk Keramik dengan Merek Dagang Accura Keramik) No UJPC001/PPPW/ MI-K/XI/98 Tanggal 1 Januari 1999 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir Addendum Perjanjian Penunjukan Penyalur Wilayah (Divisi Keramik ) No. UJPC001/ PPPW/MI-K/XI/98 (add 11) tanggal 1 Januari 2015 Perjanjian Penunjukan PT Mulia PT Mulia Industrindo Tbk adalah merupakan sole Penyalur Wilayah (Divisi Glass Industrindo Tbk distributor/penyalur tunggal dari produk-produk Block) No BDGC001/PPPW/ yang dihasilkan oleh anak perusahaannya yaitu MI-GB/VIII Tanggal 1 Januari PT Muliaglass. 1999 yang telah mengalami PT Mulia Industrindo Tbk menunjuk Perseroan beberapa kali perubahan dan selaku penyalur wilayah dari produk Glass Blok terakhir dengan Addendum PT Muliaglass Perjanjian Penunjukan Penyalur Wilayah (Divisi Glass Block) No. BDGC001/PPPW/ MI-GB/VIII/2000 tanggal 01 Agustus 2013 Perjanjian Penunjukan PT Mulia PT Mulia Industrindo Tbk adalah merupakan sole Penyalur Wilayah (Divisi Industrindo Tbk distributor/penyalur tunggal dari produk-produk Float) SBYC001/PPPW/MI-F/ yang dihasilkan oleh anak perusahaannya yaitu XI/98 Tanggal 1 November PT Muliaglass. 1998 yang telah mengalami PT Mulia Industrindo Tbk menunjuk Perseroan beberapa kali perubahan dan selaku penyalur wilayah dari produk kaca lembaran terakhir dengan Addendum PT Muliaglass Perjanjian Penunjukan Penyalur Wilayah (Divisi Float) No SBYC001/PPPW/MI-F/XI/98 tanggal 1 Nopember 2014

1 Januari 2017

1 Agustus 2016

1 November 2016

B. Kredit Yang Diperoleh Perseroan B1. Bank HSBC Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/ No.JAK/120091/U/120112 tertanggal 01 February 2012 Junctis : - - - -

Corporate

Facility

Agreement

Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/Amandement To Corporate Facility Agreement No.JAK/130271/U/130204 tertanggal 19 April 2013 Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/Amandement To Corporate Facility Agreement No.JAK/140155/U/131218 tertanggal 21 Februari 2014 Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/Amandement To Corporate Facility Agreement No.JAK/140675/U/140610 tertanggal 17 Juli 2014 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/Amandement To Corporate Facility Agreement No.JAK/150869/U/150831 tertanggal 28 September 2015;

85

-

Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/Amandement To Corporate Facility Agreement No. JAK/160345/U/160209 tertanggal 30 Maret 2016 yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

:

a. Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku (“Bank”) b. Perseroan, selaku Debitur.

Fasilitas Kredit

:

Limit Gabungan : Rp80.000.000.000 Sub limit dalam fasilitas ini adalah : 1. Pembiayaan Suplier 1 : Rp80.000.000.000 Fasilitas ini diberikan untuk membiayai kewajiban pembayaran Debitur kepada supliernya (yang disetujui oleh Bank) , yaitu PT ICI Paints Indonesia (“ICI”), yang pencairan pinjamannya dapat dilakukan oleh ICI sesuai dengan Perjanjian ini dan Surat Perintah dan Kuasa yang telah disetujui oleh Bank dan ditandatangani oleh ICI dan Debitur . Jangka waktu pembiayaan : maksimal 45 hari setelah tanggal penarikan 2. Pembiayaan Suplier 2 : Rp30.000.000.000 Fasilitas ini diberikan untuk membiayai kewajiban pembayaran Debitur kepada supliernya (yang disetujui oleh Bank) selain dari ICI Jangka waktu pembiayaan : maksimal 60 hari setelah tanggal penarikan 3. Fasilitas Impor Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memfasilitasi pembelian barang dagangan yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur. Impor barang modal tidak serta merta tercakup dalam fasilitas ini dan permintaan atas hal tersebut harus diajukan kepada Bank Sub limit dari fasilitas ini adalah : - - -

Fasilitas kredit berdokumen : USD1.000.000 Fasilitas Kredit berdokumen dengan Pembayaran :USD1.000.000 Pinjaman Impor : USD1.000.000

Tertunda

Jaminan

:

Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang senilai IDR24.000.000.000 Jaminan Fidusia atas Piutang senilai IDR72.000.000.000

Jangka Waktu Pembatasan

: :

Sampai dengan 28 Februari 2017. 1. Debitur tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang wajar : - Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan atau kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur lebih dari 30 % dari Laba Bersih setelah Pajak. Catatan: Bank HSBC telah memberikan persetujuan pencabutan pembatasan tersebut di atas berdasarkan Surat Bank HSBC Ref. No. 126/CMB-LLC/IV/2016 tertanggal 9 Mei 2016.

86

2. Debitur akan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank 2(dua) minggu sebelum melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : - Membuat,menanggung atau mengijinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak,gadai,hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas property,aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari; - Membuat,mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kegiatan pembiayaan untuk penyediaan barang modal (leasing) atau berdasarkan pemberian jaminan ) kecuali untuk a) hutang yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini dan (b) hutang dagang dan/atau perjanjian sewamenyewa bangunan untuk kantor dan/atau gudang atau kendaraan untuk kegiatan usaha operasional Debitur; atau - Memberikan suatu investasi/pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari Kewajiban- : 1. Mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham yang saat ini ada kewajiban atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas yang diberikan oleh Bank. 2. Wajib untuk menatausahakan rekening operasional pada Bank 3. Harus mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka 4. Harus memastikan bahwa keluarga Totong tetap sebagai pemegang saham mayoritas utama. Apabila terdapat perubahan susunan,maka Debitur memberi pemberitahuan kepada Bank Rasio Finansial

:

Setiap Debitur akan menjaga : - Rasio Lancar pada minimal 1 kali - Rasio Gearing Eksternal pada maksimal 1,8 kali - EBITDA terhadap Bunga pada minimal 1,5 kali

Domisili Hukum

:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo Terutang (per 3 Mei 2016)

:

Rp79.747.094.600

B2. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk Akta Perjanjian Kredit No. 51 tanggal 13 Agustus 2010, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, SH Notaris di Jakarta. Junctis : - Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/242/0811 tanggal 11 Agustus 2011; - Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhdapat Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/003/0918 tanggal 1 Agustus 2012; - Persetujuan Pengalihan Fasilitas Kredit No.B 02061-/HK-MTR/1012 tanggal 29 Oktober 2012; - Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PP/365/1112 tanggal 1 November 2012; - Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/016/20813 tanggal 30 Juli 2013; - Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/081/0814 tanggal 13 Agustus 2014; - Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/127/0815 tanggal 25 Agustus 2015; - Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor PP/318/1115 tanggal 19 November 2015.

87

(“Perjanjian Kredit Danamon”); yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut: Para Pihak

:

a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku (“Bank”) b. Perseroan selaku (“Debitur”)

Fasilitas Kredit

:

a. Kredit Rekening Koran : Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar) b. Kredit Angsuran Berjangka : Rp18.658.000.000 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah)

Tujuan Penggunaan :

Kredit Rekening Koran : Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka : Investasi

Jangka Waktu :

Kredit Rekening Koran : sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 Kredit Angsuran Berjangka : sampai dengan 13 Agustus 2018

Jaminan

:

- -

Bunga

:

Kredit Rekening Koran: 10% (Tingkat suku bunga akan direview oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar)

Account Receivable dengan nilai penjaminan Rp15.000.000.000 Tanah dan Bangunan yang terletak di Kawasan Industri Candi VIII/c, Banbankerep ngaliyan Semarang Jawa Tengah, berdasarkan SHGB No. 710 atas nama Debitur. APHT sebesar Rp21.655.000.000 (Tetap)

Kredit Angsuran Berjangka: 10% (Tingkat suku bunga akan ditinjau kembali oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar) Hal-hal yang diwajibkan :

- - -

-

-

-

Menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; Menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini; Senantiasa memberikan ijin kepada Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk: a. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi Debitur serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan. b. Melakukan peninjauan ke dalam proyek,bangunan-bangunan lain dari kantor-kantor yang digunakan Debitur dan c. Menempatkan karyawan-karyawannya dan/atau kuasanya dalam perusahaan Debitur guna ikut mengawasi pengelolaan perusahaan tersebut,apabila dianggap perlu oleh Bank. Mengizinkan karyawan-karyawan Bank atau kuasanya atau perusahaan penilai sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank dan akan ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Debitur untuk melakukan collateral inspection untuk jaminan tanah dan/atau bangunan (fixed asset) minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan untuk jaminan lainnya (non fixed asset) minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dengan biaya yang ditanggung oleh Debitur. Melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan dan membuat catatan-catatan yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan Debitur yang sesungguhnya serta hasil pengoperasian perusahaan Debitur yang sesuai sengan prinsip-prinsip pembuktian yang diterima secara umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan dilaksanakan secara konsisten. Memberikan pada Bank segala informasi/keterangan/data-data (termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan keuangan Debitur): a. Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha Debitur;

88

b. Bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau lingkup usaha Debitur dan/atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Debitur,setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bank; c. Bilamana terjadi perubahan dalam anggaran dasar beserta persetujuan dan/atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. - Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang, atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk namun tidak terbatas pada izin mengenai AMDAL yang harus dimiliki oleh Debitur dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan fotocopy dari izin-izin tersebut kepada Bank serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru,Debitur wajib segera mengurus dan meperolehnya; - Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah,bea materai,biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh Bank Indonesia atau instansi pemerintah lainya yang mengatur mengenai Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam hal pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur menurut Perjanjian ini atau group Debitur (termasuk afiliasi,anak perusahaan atau pihak terkait) dalam perjanjian-perjanjian lain yang ada pada Bank ternyata melampaui BMPK. - Debitur wajib menjaga agar kolektibilitas Debitur pada setiap Kreditur dari Debitur (termasuk pada Bank) adalah tetap pada kolektibilitas 1 (satu) aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. - Menyerahkan pada Bank : a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited) segera diminta oleh Bank,selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal laporan. b. Laporan Keuangan Triwulan (House Figures),termasuk neraca dan perhitungan laba-rugi,setelah diminta oleh Bank,selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal laporan,yang ditandatangani oleh pengurus Debitur c. Laporan Keuangan Tahunan yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Atas Pajak Penghasilan (SPT-PPh) yang bertanda terima dari kantor Pelayanan Pajak Setempat, selambatlambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal laporan. d. Daftar Tagihan-tagihan (piutang) Debitur dengan disertai aging scheduke setiap triwulan,selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal periode laporan tersebut dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan Debitur. e. Daftar Barang Dagangan (Inventory) Debitur setiap triwulan,selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal periode laporan dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan Debitur. Hal-hal yang : - dilarang - -

Menjual atau dengan cara lain mengalihkan atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset Debitur,baik barangbarang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur,kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian jaminan Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.

89

-

- - - - - -

Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari, Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Debitur seperti yang sedang dijalankan saat ini Merubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham Debitur (kecuali untuk perusahaan terbuka – go public) Mengumumkan dan membagikan deviden saham Debitur (kecuali untuk perusahaan terbuka -Go Public) Melakukan merger (penggabungan),konsolidasi (peleburan) dan akuisisi (pengambilalihan) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para Pemegang Saham Debitur baik berupa jumlah pokok,bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Domisili Hukum :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

Saldo Terutang : (per 3 Mei 2016)

- -

Kredit Rekening Koran : Rp9.696.744.026 Kredit Angsuran Berjangka : Rp5.546.715.124

B3. PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk Akta Perjanjian Kredit Nomor 166 tertanggal 28 Juni 2006 yang buat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Notaris di Jakarta, junctis : - - - - -

Perubahan (Penambahan) Perjanjian Kredit Nomor 144 tertanggal 18 Desember 2006 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Notaris di Jakarta. Perubahan (Penambahan) Perjanjian Kredit Nomor 47 tertanggal 7 September 2006 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Perubahan (Penambahan) Perjanjian Kredit Nomor 269 tertanggal 30 April 2007 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Perubahan (Penambahan) Perjanjian Kredit Nomor 281 tertanggal 28 Juli 2011 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta. Perubahan (penambahan) Perjanjian Kredit Nomor 026/1/13-KMK tertanggal 15 Januari 2013.

Sebagaimana ditegaskan dalam Fasilitas Perbankan -Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas nomor Ref: 905-000188/September/2015 tertanggal 21 September 2015. (“Perjanjian Kredit Bank Ekonomi”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut : Para Pihak

:

Fasilitas Kredit :

a. PT Bank Ekonomi selaku (“Bank”) b. Perseroan selaku (“Debitur”) - - - -

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran : Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) Fasilitas Aksep : Rp60.000.000.000,00 (enam puluh Miliar Rupiah) Fasilitas Bank Garansi (BG) Line 1, sebesar 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) Fasilitas BG 2/GTE (Fasilitas) : setinggi-tingginya Rp10.000.000.000,(Sepuluh miliar Rupiah)

90

Tujuan : a. Fasilitas Pinjaman Aksep (PA) 2 untuk modal kerja Debitur Penggunaan b. Fasilitas Pinjaman Bank Garansi (BG) Line untuk menjamin kewajiban Debitur kepada orang atau pihak lain (atau disebut juga Pihak Penerima Jaminan) dengan ketentuan bahwa jumlah yang dijamin tidak melebihi jumlah fasilitas Bank Garansi Line yang ditetapkan dalam akta. Jangka Waktu :

30 Juni 2016

Jaminan : Hak Tanggungan atas tanah : a. 12 Bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Lily Suryana Setiawan b. 1 bidang tanah atas nama PT Catur Adtya Sentosa dengan SHGB No.434/ Jatinegara, luas 5.000m2 c. 3 Tiga bidang tanah terletak di Mrgahayu Utara Cikarang atas nama Perseroan dengan: - SHGB No. 107/Margahayu Utara, seluas 1.240m2 - SHGB No. 108/Margahayu Utara, seluas 3.850 m2 - SHGB No. 109/Margahayu Utara, seluas 490 m2 d. 3 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik terletak di Jawa Timur e. 4 bidang tanah terletak di Blimbing, Malang atas nama Perseroan dengan: - SHGB No. 205/Blimbing, luas 859 m2 - SHGB No. 206/Blimbing, luas 298 M2 - SHGB No. 207/blimbing, luas 371 m2 - SHGB No. 208/Blimbing, luas 2.210 m2 f. 2 bidang tanah terletak di Tanjung Duren Utara, atas nama Perseroan dengan: - SHGB No. 797/Tanjung Duren, luas 90 m2 - SHGB No. 105/Tanjung Duren, luas 178 M2 g. Tanah Dengan SHGB No. 5394/Jaka Sampurna seluas 5.995 m2 terletak di Bekasi Selatan atas nama Perseroan. Persediaan Barang Dagangan milik Perseroan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fiduisa tanggal 3 Agustus 2006 no. W7-005405 HT.06.TH.2006/STD Saldo Terutang : (per 3 Mei 2016)

- -

Pinjaman Rekening Koran: Rp9.808.208.862 Fasilitas Aksep: Rp56.000.000.000

Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Investasi) No. 304/IX/15-KI tanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya mengatur: Para Pihak

:

PT Bank Ekonomi RaharjaTbk (“Bank”) Perseroan (“Debitur”)

Fasilitas Kredit :

Fasilitas Term Loan Grace Period atau disebut Fasilitas TLG/LIC dengan jumlah Pokok Fasilitas Rp. 7.225.000.000 (tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Tujuan Penggunaan

Pembangunan gudang baru sebagai pengganti gudang lama di Bandung

:

Jangka waktu : Fasilitas

96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung sejak 23 September 2015 sampai dengan 23 September 2023

Bunga

BLR-1% (sebelas persen pertahun)

:

91

Penyelesaian Sengketa

:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Saldo Terutang : Rp7.225.000.000 (per 3 Mei 2016) B4. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 16 Juni 2008 yang buat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta, junctis : - - - - - - - - - - - -

Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 025/add-KCK/2010 tanggal 4 Februari 2010. Akta Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 22 Juli 2010 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 8 Agustus 2011 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Kelima Atas Perjanjian Kredit No. 158A/Add-KCK/2011 tanggal 11 Agustus 2011. Akta Perubahan Keenam Atas Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 15 Maret 2012 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Kedelapan No. 113/ADD-KCK/2013 tanggal 1 Mei 2013. Akta Perubahan Kesembilan Atas Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 24 September 2013 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan Kesepuluh Atas Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 6 September 2013 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Kesebelas Atas Perjanjian Kredit No. 132/ADD-KCK/2014 tanggal 21 Mei 2014. Akta Perubahan Kedua Belas Atas Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan Ketiga Belas Atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 10 Juli 2015 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Keempat Belas No. 002/ADD-KCK/2016 tanggal 13 Januari 2016.

(selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut : Para Pihak : Fasilitas Kredit

:

PT Bank Central Asia Tbk selaku (“Bank”) Perseroan selaku (“Debitur”) -

-

-

-

-

Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi : Rp18.000.000.000,00 (delapan belas Miliar Rupiah) Fasilitas Bank Garansi dalam jumlah pokok tidak melebihi : Rp45.000.000.000,00 (Empat Puluh lima Miliar Rupiah) Fasilitas Kredit Multi yang terdiri dari L/C berupa Sight, Usance L/C dan Usance Payable At Sight (UPAS) dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan: a) dapat diterbitkan dalam mata uang yang tersedia di Bank (multicurrency) dan b) jangka waktu akseptasi Usance/UPAS maksimal adalah 4 (empat) bulan Fasilitas Time Loan Revolving I dalam jumlah pokok tidak melebihi Rp205.000.000.000,(dua ratus lima miliar Rupiah) Fasilitas Time Loan Revolving II dalam dalam jumlah pokok tidak melebihi Rp307.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh miliar Rupiah) dengan ketentuan dapat digunakan (sublimit) untuk fasilitas Bank Garansi dengan jumlah Pokok tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan dapat dialihkan menjadi fasilitas kredit local Distributor Financing. Pengalihan fasilitas Time Loan Revolving II akan mengurangi jumlah pokok pemberian fasulitas Time Loan Revolving II sejumlah nilai yang dialihkan.

92

- Fasilitas Kredit Investasi I dalam jumlah pokok tidak melebihi Rp19.875.000.000,00 (Sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) - Fasilitas Kredit Investasi II dalam jumlah pokok tidak melebihi Rp3.719.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus Sembilan belas juta juta Rupiah) - Fasilitas Kredit Investasi IV dalam jumlah pokok tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah) - Fasilitas Kredit Investasi VII dalam jumlah pokok tidak melebihi Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah) - Fasilitas Kredit Investasi VIII dalam jumlah pokok tidak melebihi Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) - Fasilitas Kredit Investasi IX dalam jumlah pokok tidak melebihi Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar Rupiah) (selanjutnya disebut fasilitas Kredit Investasi I, II, IV, VII, VIII dan IX secara bersama-sama adalah Fasilitas Kredit Investasi). Tujuan Penggunaan :

Pada pokoknya untuk: a. Membiayai modal kerja Debitur untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) b. Menjamin transaksi pembelian yang dilakukan Debitur untuk Fasilitas Bank Garansi c. Membiayai impor barang d. Membiayai modal kerja Debitur dan mengambil alih utang Debitur berdasarkan Perjanjoan Pemberian Fasilitas Kredit Secara Sindikasi berdasarkan Akta No. 17 tanggal 11 Juni 2008 untuk Fasilitas Time Loan Revolving II e. Membiayai pembelian barang f. Membiayai pembangunan gudang di Padang, Kediri dan Pangkl Pinang untuk fasilitas kredit investasi I g. Mengambilalih hutang Debitur pada PT Bank Rabobank Indonesia untuk Fasilitas Kredit Investasi II h. Membiayai pembangunan kantor cabang dan gudang di Banjarmasin untuk fasilitas Kredit Investasi IV i. Membiayai pembangunan kantor cabang dan gudang di Pontianak untuk fasilitas kredit investasi VII j. Membiayai pembangunan gudang dan kantor cabang di Jl, Munjungagung, Tegal untuk fasilitas Kredit Investasi VIII k. Membiayai pembangunan kantor dan gudang di Jalan Raya Narogong, Bekasi. Batas Waktu Penarikan/ a. fasilitas Kredit Lokal (rekening Koran) terhitung sejak tangga 10 Juli Penggunaan Fasilitas 2015 sampai dengan 11 Juni 2016 Kredit : b. fasilitas Bank Garansi sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan 11 Juni 2016 c. Fasilitas Kredit Multi sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 d. Fasilitas Time Loan Revolving sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 11 Juni 2016 e. Fasilitas Kredit Investasi I, II, IV telah berakhir f. Fasilitas Kredit Investasi VII sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 27 Juli 2015 g. Fasilitas Kredit Investasi VIII sejak tangga 24 September 2014 sampai dengan 24 September 2015 h. Fasilitas Kredit IX sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 10 Januari 2017.

93

Jaminan : Tanah dengan Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan yaitu: 1. 2 bidang tanah terletak di jl. Margomulyo Industri III Blok H-20 Surabaya a. SHGB No. 180/Greges, luas 9.615 m2 b. SHGB No. 180/Greges, luas 960 m2 2. 5 bidang tanah di Jl, Kapuk Muara Kamal IX/6, Penjaringan Jakarta Utara, dengan: a. SHGB No.315/Kamal Muara, luas 400 m 2 b. SHGB No.316/Kamal Muara, luas 1.296m2 c. SHGB No.317/Kamal Muara, luas 4.780m2 d. SHGB No.318/Kamal Muara, luas 600m2 e. SHGB No.319/Kamal Muara, luas 4.780m2 3. 1 bidang tanah di Jl, Daan Mogot No. 234, Kebun Jeruk Jakarta Barat, dengan SHGB No.6893/Duri Kepa, luas 990 m 2 4. 1 bidang tanah di Jl, Daan Mogot KM.12 No. 12, Cengkareng Jakarta Barat, dengan SHGB No.1746/Cengkareng Timur, luas 1.848 m2 5. 1 bidang tanah di Jl, Raya Serang KM.4,5Banten dengan SHGB No.130/ Drangong, luas 3.520 m2 6. 1 bidang tanah di Jl,Suryopranoto No.9 Jakarta Pusat dengan SHGB No.3811/Petojo Utara, luas 73 m2 7. 1 bidang tanah di Jl,Percetakan Negara No.C.36-A Jakarta Pusat dengan SHGB No.630 /RawaSari, luas 5.200 m2 8. 1 bidang tanah di Jl, Raya Bypass Lama Km 9 Parak Laweh Padang dengan SHGB No.573/Parak-Lawas Pulau Ale Nau XX, luas 2.177 m2 9. 1 bidang tanah di Jl, Raya Bypass Lama Km 9 Parak Laweh Padang dengan SHGB No.574/Parak-Lawas Pulau Ale Nau XX, luas 2.064 m2 10. 1 bidang tanah di Jl, Koba Dul Bangka Belitung dengan SHGB No.716/ DUL, luas 1.860 m2 11. 1 bidang tanah di Jl, Koba Dul Bangka Belitung dengan SHGB No.717/ DUL, luas 6.805 m2 12. 1 bidang tanah di Jl, Mauni Bangsal, Kediri dengan SHGB No.08/ Bangsal, luas 8.082 m2 13. 1 bidang tanah di Jl, Siak II Pekan Baru dengan SHGB No.822/Umban Sari, luas 5.099 m2 14. 1 bidang tanah di Jl, Daan Mogot No. 33 D Jakarta Barat dengan SHGB No.3589/Tanjung Duren Utara, luas 94 m2 15. 5 bidang tanah di Jl, Pucang Anom, Surabaya, dengan: a. SHGB No.41/Kertajaya, luas 141 m 2 b. SHGB No.44 /Kertajaya, luas 146m2 c. SHGB No.45 /Kertajaya, luas 154m2 d. SHGB No.47/Kertajaya, luas 145m2 c. SHGB No.46/Kertajaya, luas 140m2 15. 5 bidang tanah di Jl, Pucang Anom, Surabaya, dengan: a. SHGB No.41/Kertajaya, luas 141 m 2 b. SHGB No.44 /Kertajaya, luas 146m2 16. 2 bidang tanah di Jl, Raya Kemang KM 12.9 Bogor, dengan: a. SHGB No.26/Kemang, luas 3.175 m 2 b. SHGB No.27 /Kemang, luas 4.000m2 17. 2 bidang tanah di Jl, Mangga Ubi No. 26 SEB Kapuk, dengan: a. SHGB No.3459/Kapuk, luas 2.75o m 2 b. SHGB No.3640/Kapuk, luas 2.750m2 18. 1 bidang tanah di Jl, Paniki BAwah Manado, dengan: a. SHGB No.1330/Paniki Bawah, luas 14.955m 2 19. 3 bidang tanah di Jl, Gubernur Subarjo Kalimantan Tengah, dengan: a. SHGB No.00001/Tatah Pamingkih Tengah, luas 4.042m 2 b. SHGB No.00002/Tatah Pamingkih Tengah, luas 7.457m 2 c. SHGB No.00003/Tatah Pamingkih Tengah, luas 2.038m 2

94

20. 3 bidang tanah di Jl, Adi Sucipto, Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan: a. SHGB No.505/Arah Limbung, luas 5.770m 2 b. SHGB No.506/Arah Limbung, luas 10.680m 2 c. SHGB No.507/Arah Limbung, luas 6.490m 2 21. 1 bidang tanah di Jl, Raya Solo-Sragen K.7.8 Karanganyar, Jawa Tengah, dengan: a. SHGB No.45/Jetis, luas 10.865m 2 22. 2 bidang tanah di Jl, Munjungagung, dengan: a. SHGB No.12/Munjungagung, luas 3.635m 2 b. SHGB No.13/Munjungagung, luas m2 23. 1 bidang tanah di Jl, Narogong Raya Km 12 Cikiwul, Bantar Gebang, dengan: a. SHGB No.81/Cikiwul, luas 13.964m 2 Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Catur Mitra Sejati Sentosa yaitu 1. 2. 3.

4 bidang tanah di Jl, Dukuh 1, Bali dengan: a. SHGB No.326/Padangsambilan Kaja, luas 520 m2 b. SHGB No.327/Padangsambilan Kaja, luas 200 m 2 c. SHGB No.328/Padangsambilan Kaja, luas 510 m 2 d. SHGB No.329/Padangsambilan Kaja, luas 200 m 2 3 bidang tanah di Jl, Siliwangi Raya No. 39 Tangerang dengan: a. SHGB No.09783/Pamulang, luas 2.000 m2 b. SHGB No.09784/Pamulang, luas 1.800 m 2 c. SHGB No.09785/Pamulang, luas 4.770 m 2 11 bidang tanah di Jl, Raya Kalimalang Jaka Sampurna Bekasi dengan: a. SHGB No.6992/Jakasampurna, luas 1.615 m2 b. SHGB No.6993/Jakasampurna, luas 690 m 2 c. SHGB No.6997/Jakasampurna, luas 340 m 2 d. SHGB No.6995/Jakasampurna, luas 98 m2 e. SHGB No.7000/Jakasampurna, luas 132m 2 f. SHGB No.6994/Jakasampurna, luas 550m 2 g. SHGB No.7002/Jakasampurna, luas 1.240 m2 h. SHGB No.6999/Jakasampurna, luas 520 m 2 i. SHGB No.6996/Jakasampurna, luas 550m 2 j. SHGB No.6998/Jakasampurna, luas 2.500 m2 k. SHGB No.7001/Jakasampurna, luas 657m 2

Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Mitra Bali Indah yaitu Tanah dengan Sertifikat Hak guna Bangunan No. 305/Padangsambian Kaja Bali dengan luas 2.300 m2 Kewajiban : Kewajiban Perseroan kepada Bank pada pokoknya adalah: a. memberitahukan secara tertulis tentang adanya perkara yang menyangkut Perseroan baik perdata, tata usaha Negara, tuntutan pajak, penyidikan maupunperkara pidana yang dapat mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan. b. Mempertahankan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur. c. Menyampaikan kepada Bank: (i) Laporan keuangan tahunan yang telah dikonsolidasikan yang telah diaudit oleh KAP terdaftar yang disetujui Bank dalam bentuk Long Form Audit Report selambatnya 120 hari setelah tanggal penutupan buku; (ii) laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) internal Perseroan yang wajib disampaikan selambatnya 120 hari setelah tanggal penutupan tahun buku; (iii) laporan keuangan triwulanan Perseroan dan Laporankeuangan triwulanan yang

95

Hal-Hal Yang Tidak : Boleh Dilakukan Perseroan

wajib disampaikan selambatnya 30 hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan. d. Daftar [ersediaan barang setiap 3 (tiga) bulan sekali e. Daftar tagihan dan aging sechedule tagihan setiap 3 (tiga) bulan sekali f. Mempertahankan: (i) Intereset Bearing Debt (excluding shareholder loan) to (equity plus shareholder loan) ratio tidak lebih dari 1 kali; (ii) EBITDA tidak kurang dari 1,5 kali; (iii) Current ratio berarti perbandingan antara aktiva lancer dan kewajiban yang harus segera dibayar tidak kurang dari 1 kali; g. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank sebelum melaksanakan pembagian Deviden kepada pemegang saham dengan besaran deviden yang dibagikan tidak lebih dari 20% dari laba bersih. h. Mempertahankan kepemilikan saham Bapak Budyanto Totong dan keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 51%. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Bank tidak dapat melakukan: a. memperoleh pinjaman baru/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. b. Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada afiliasinya kecuali kepada PT Catur Mitra Sejati Sentosa dan PT Mitra Bali Indah diluar kegiatan usaha sehari-hari. c. Melakukan transaksi dengans eseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; e. Melakukan pemisahan, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; f. Mengubah satus kelembagaan dan anggaran dasar Perseroan; g. Melepaskan hak kekayaan intelektual atas Mitra 10 dan Mitra 10 Express h. Membagikan deviden kepada pemegang saham apabila rasio keuangan Perseroan tidak terpenuhi atau membagikan deviden kepada pemegang saham lebih dari 20% dari laba bersih berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahun sebelumnya. Catatan: Bank telah memberikan persetujuan pencabutan pembatasan terkait pembagian dividen berdasarkan Surat Bank BCA Nomor: 30249/ GBK/2016 tertanggal 11 Mei 2016.

Penyelesaian Sengketa

:


Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Fasilitas Kredit Lokal: Rp10.803.129.247 Fasilitas Time Loan Revolving I: Rp202.500.000.000 Fasilitas Time Loan Revolving II: Rp260.000.000.000 Fasilitas Kredit Investasi I: Rp4.250.543.183 Fasilitas Kredit Investasi II: Rp403.846.145 Fasilitas Kredit Investasi IV: Rp4.000.000.000 Fasilitas Kredit Investasi VII: Rp12.443.946.667 Fasilitas Kredit Investasi VIII: Rp9.063.959.987 Fasilitas Kredit Investasi IX: Rp21.372.893.432

96

C. Kredit Yang Diperoleh CMSS PT Bank Central Asia Tbk Akta Perjanjian Kredit No.15 tertanggal 11 Juni 2008, dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta Junctis: - Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No:026/Add-KCK/2010 tanggal 4 Februari 2010; - Akta Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No.14 tanggal 22 Juli 2010 dibuat dihadapan Arnasya A.Pattinama S.H., Notaris di Jakarta; - Akta Perjanjian Kredit No.6 tanggal 8 Agustus 2011 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta; - Perubahan Keempat Perjanjian Kredit No.058/Add-KCK/2012 tanggal 15 Maret 2012; - Akta Perubahan Kelima atas Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta; - Perubahan Keenam Perjanjian Kredit No. 005/ADD-KCK/2013 tanggal 14 Januari 2013; - Akta Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit No.15 tanggal 24 September 2013 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta; - Akta Perubahan Kedelapan Atas Perjanjian Kredit no. 9 tanggal 6 Nopember 2013 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta; - Akta Perubahan Kesembilan tas Perjanjian Kredit no. 35 tanggal 29 September 2014 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta; - Akta Perubahan Kesepuluh Atas Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Juli 2015 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta; - Perubahan Kesebelas Atas Perjanjian Kredit No. 003/ADD-KCK/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut: Para Pihak :

PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) CMSS (“Debitor”)

Fasilitas Kredit :

- Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar Rp36.000.000.000,00 - Fasilitas Time Loan Revolving dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp125.000.000.000,00, dengan ketentuan: • dapat digunakan (sublimit) untuk fasilitas Letter of Credit (L/C) berupa Sight, Usance, dan Usance Payable At Sight (UPAS) sebesar ekuivalen USD 2,000,000.00 (dua juta Dollar Amerika Serikat) yang dapat diterbitkan dalam semua mata uang yang tersedia di BCA (multicurrency); • Jangka waktu akseptasi Usance/UPAS/LC yang merupakan sublimit dari fasilitas Time Loan Revolving maksimal 4 (empat) bulan; • Dapat digunakan (sublimit) untuk fasilitas Forex Line (Forward) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar ekuivalen USD 2,000,000.00 (dua juta Dollar Amerika Serikat);

-

Fasilitas Kredit Investasi III dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp8.500.000.000,00 - Fasilitas Kredit Investasi IV dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp26.000.000.000,00 - Fasilitas Kredit Investasi V dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp14.000.000.000,00 - Fasilitas Kredit Investasi VII dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp74.000.000.000,00; - Fasilitas Kredit Investasi VIII dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp128.000.000.000,00; - Fasilitas Kredit Investasi IX dengan jumlah pokok tidak melebihi R40.000.000.000,00 - Fasilitas Bank Garansi sampai jumlah pokok tidak melebihi Rp8.000.000.000,00 yang dapat disediakan dalam semua

97

Bunga dan Provisi

:

-

-

mata uang yang tersedia di BCA (multicurrency) dengan ketentuan: jumlah pokok fasilitas Bank Garansi yang digunakan untuk kepentingan Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan) dan/atau Bea Cukai sebagai Penerima Jaminan dengan maksimal jangka waktu Bank garansi 18 (delapan belas) bulan, tidak melebihi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah); Fasilitas Kredit Multi, yang terdiri dari Letter of Credit Omnibus L/C (Sight, Usance dan UPAS L/C) sebesar USD 8,000,000.00 yang dapat diterbitkan dalam semua mata uang yang tersedia di BCA (multicurrency)

Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, Debotor wajib membayar bunga sebesar: a. 10,75% per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); b. 10,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor untuk fasilitas Time Loan Revolving; c. 10,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi III yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Kredit Investasi III; d. 10,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi IV yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Kredit Investasi IV; e. 10,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi V yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Kredit Investasi V; f. 10,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi VI yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Kredit Investasi VI; g. 10,75% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasiliras Kredit Investasi VII yang telah ditarik dan belum dibayar oleh Debitur untuk fasilitas Kredit Investasi VII.

- Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu: a. Setiap tanggal 1 setiap bulan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); b. Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari fasilitas Time Loan Revolving pada tiap-tiap bulan untuk fasilitas Time Loan Revolving; c. Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari fasilitas Kredit Investasi III pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas Kredit Investasi II pada tiap-tiap bulan; d. Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas Kredit Investasi IV pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas Kredit Investasi IV; e. Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas Kredit Investasi V pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas Kredit Investasi V; f. Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas Kredit Investasi VI pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas Kredit Investasi VI; g. Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan fasilitas Kredit Investasi VII pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas Kredit Investasi VII;

98

- Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Debitor yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa: a. Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal saat Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas; dan b. Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh Debitor kepada BCA akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh Debitor kepada BCA. Kewajiban Debitor

:

-

Menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian Kredit; - Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap debitor; - Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan debitor; - Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; - Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan. - Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitor; - Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akutansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitor; - Mengijinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeiksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitor; - Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA: ■ Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) Debitor yang telah dikonsolidasi oleh yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk Long Form Audited Report yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal penutupan tahun buku; ■ Laporan keuangan triwulanan konsolidasi & parent only (in house) Debitor berikut rinciannya yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode dari tiap-tiap laporan. - Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Debitor untuk membayar kewajiban Debitor yang jatuh waktu kepada BCA; - Menyalurkan sebagian besar dari transaksi/hasil usaha Debitor melalui rekening BCA; - Memberitahukan secara tertulis kepada BCA paling lambat 5 Hari Kerja setelah tanggal terjadinya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. - Menyerahkan laporan hasil penilaian oleh perusahaan penilai independen (independent appraisal) yang sesuai dengan daftar BCA atas seluruh agunan (tanah & bangunan, tanah kosong,

99

ataupun apartemen) minimal tiap 2 tahun sekali. Kecuali apabila tingkat kolektibilitas Debitor menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, maka penilaian oleh independent appraisal harus dilakukan tiap 6 bulan sekali. - Menjaga, mempertahankan dan memelihara kondisi keuangan Debitor yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi triwulanan (kuartalan) sebagai berikut: ■ Interest Bearing Debt (excluding shareholder loan) to (equity plus shareholder loan) Ratio berarti rasio perbandingan antara pinjaman yang dikenakan beban bunga (tidak termasuk utang pemegang saham) tidak lebih dari 1 kali ■ EBITDA to (Installment plus Interest) Ratio berarti rasio perbandingan antara laba sebelum dikurangi beban bunga, pajak depresiasi dan amortisasi terhadap (angsuran pinjaman ditambah beban bunga pinjaman) tidak dikurang dari 1,5 kali; ■ Current RATIO, berarti rasio perbandingan antara aktiva lancer dan kewajiban yang harus segera dibayar tidak kurang dari 1 kali. - Menyerahkan laporan hasil penilaian oleh perusahaan penilai independen yang sesuai dengan daftar BCA atas Agunan berupa tanah dan bangunan serta perlengkapan toko yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi IV, selambat-lambatnya 2 bulan setelah pembangunan bangunan di atas tanah tersebut selesai dilakukan atau setelah pembelian. Hal-hal yang tidak : boleh dilakukan

Selama debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpoa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: - memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain lebih dari Rp5.000.000.000,00 baik sekaligus maupun secara akumulatif dimana jumlah tersebut tidak termasuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam benruk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain. - Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya di luar kegiatan usaha sehari-hari; - Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; - Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; - Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari hari; - Melakukan pemisahan, peleburan, penggabungan, pengambilahlihan atau pembubaran; - Mengubah status kelembagaan dan anggaran Dasae Debitor; - Melepaskan hak kekayaan intelektual “Mitra 10” dan “Mitra 10 Express” Jaminan : A. 14 Bidang tanah dengan Sertifikat Hak guna Bangunan sebagai berikut: - seluas 1,615 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6992/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna;

100

- seluas 690m2 dengan SHGB No. 6993/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 340m2 dengan SHGB No. 6997/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 98m2 dengan SHGB No. 6995/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 132m2 dengan SHGB No. 7000/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 550m2 dengan SHGB No. 6994/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 1.240m2 dengan SHGB No. 7002/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 520m2 dengan SHGB No. 699/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 550m2 dengan SHGB No. 6996/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 2.500m2 dengan SHGB No. 6998/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 657m2 dengan SHGB No. 7001/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 328m2 dengan SHGB No. 5856/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 1.530m2 dengan SHGB No. 5860/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; - seluas 611m2 dengan SHGB No. 5858/Jakasampurna, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Jaka Sampurna; Setempat dikenal sebagai Jalan Raya/Kp. Dua, terdaftar atas nama CMSS.

B. Jaminan Perusahaan dari CMSS sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan dan Garansi No. 39 tanggal 11 Juni 2008 dibuat dihadapan Arnasya A. Pattinama,S.H., Notaris di Jakarta.

C. Persediaan Barang milik CMSS yang dijamin secara Fidusia berdasarkan: - Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 23 Oktober 2008 No. W7-013450 HT.04.06.TH.2008/STD; - Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 24 November 2011 No. W7050157 AH.05.01.TH.2011/STD; D. Tagihan/Piutang milik CMSS yang dijamin secara Fidusia berdasarkan: - Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 23 Oktober 2008 No. W7-013451 HT.04.06.TH.2008/STD;

101

-

-

Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 24 Oktober 2011 No. W7-050158 AH.05.01.TH.2011/STD; Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 19 September 2012 No. W7036868 AH.05.01.TH.2012/STD;

E. Perlengkapan Toko milik CMSS yang dijamin secara Fidusia berdasarkan: - Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 11 Oktober 2013 No. W12.187357 AH.05.01.Tahun 2013;

F. Cessie Hak Sewa Bangunan Seluruh hak, manfaat, tuntutan-tuntutan menurut hokum, yang dapat dilaksanakan CMSS terhadap gedung Mitra 10 yang berlokasi di: - Jl. Kyai Haji Soleh Iskandar dan Jalan Raya Baru Kemang, RT 008, RW 09, Bogor, Jawa Barat - Pusat Perbelanjaan di Jl. Sultan Hamengkubuwono XI KM.25 Cakung. - Jl. Cibarusah Raya No. 68, RT 010, Rukun Warga 02, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang, Bekasi. Domisili Hukum

:


Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta - - - - - -

Fasilitas Kredit Lokal: Rp11.506.738.710 Fasilitas Time Loan Revolving: Rp100.000.000.000 Fasilitas Kredit Investasi IV: Rp10.400.000.000 Fasilitas Kredit Investasi V: Rp8.400.000.000 Fasilitas Kredit Investasi VII: Rp32.612.741.379 Fasilitas Kredit Investasi VIII: Rp84.383.200.000

D. Kredit Yang Diperoleh CSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 27 Juli 2012, dibuat di hadapan Arnasya A.Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta; junctis: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 28 Mei 2013; Akta Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 24 September 2013; Akta Perubahan Ketiga atas Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 6 Nopember 2013; Akta Perubahan Keempat atas Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 29 September 2014; Akta Perubahan Kelima atas Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 4 September 2015; Perubahan Keenam atas Perjanjian Kredit Nomor 001/ADD-KCK/2016 tanggal 13 Januari 2016.

(“Perjanjian Kredit BCA”) mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Para Pihak :

a. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) selaku Kreditur; dan b. Catur Sentosa Anugerah selaku Debitur.

2. Fasilitas Kredit :

-

-

-

Fasilitas Kredit Lokal: tidak melibihi Rp10.000.000.000 (Sepuluh miliar Rupiah) Fasilitas Bank Garansi : tidak melebihi Rp70.000.000.000 (Tujuh puluh miliar Rupiah) Fasilitas Time Loan Revolving: tidak melebihi Rp30.000.000.000 (Tiga puluh miliar Rupiah)

102

4. Jangka Waktu :

-

-

-

5. Tujuan Fasilitas :

a. Membiayai modal kerja Debitor untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) b. Menjamin pembayaran dan/atau performance Debitor kepada pihak ketiga untuk fasilitas Bank Garansi

6. Jaminan

: Fidusia Tagihan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 25.000.000.000,(dua puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W-036867 AH.05.01.Th2012/STD tanggal 19 September 2012 jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.244091.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.

7. Provisi : - - - 8. Kewajiban

Perseroan

Fasilitas Kredit Lokal: sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 Fasilitas Bank Garansi: sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 Fasilitas Time Loan Revolving : sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016

:

0,25 % per tahun untuk Fasilitas kredit local (Rekening Koran) 0,75 % per tahun, untuk fasilitas bank garansi 0,25 % per tahun untuk fasilitas Time Loan Revolving

Debitur wajib untuk:

- Menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dengan tujuan penggunaan Fasilitas Kredit;

- Mentaati semua undang-undang,peraturan pemerintah,kebijakan pemerintah,petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur; - Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur,baik perdata,tata usaha negara,tuntutan pajak,penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur; - Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; - Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan; - Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual,antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur. - Membentuk dan memelihara system pembukuan,administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara wajar keadaan kekayaan,keuangan serta hasil usaha Debitur. - Mengijinkan Bank ataupun pihak yang ditunjuk oleh Bank pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan,pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitur; - Menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank: 1. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh Bank dalam bentuk long form audited report yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku; 2. Laporan keuangan tahunan parent only (neraca dan perhitungan rugi laba) selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku;

103

3. Laporan keuangan triwulanan konsolidasi dan parent only (in house) Debitur berikut rinciannya yang wajib disampaikan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan; - Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Debitur untuk membayar kewajiban Debitur yang jatuh waktu kepada Bank; - Memusatkan aktivitas keuangan Debitur melalui rekening Debitur di Bank; - Memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal terjadinya perubahan susunan Direksi,Dewan Komisaris dan pemegang saham; - Menyerahkan laporan hasil penilaian oleh perusahaan penilai independen yangs esuai dengan daftar Bank atas seluruh Agunan yang berupa tanah dan bangunan, tanah kosong maupun apartemen, minimal setiap 2 (dua) tahun sekali, kecuali apabila tingkat kolektibilitas Debitur menurun menjadi kurang lancer,diragukan atau macet,maka penilaian oleh penilai independen harus dilakukan setiap 6 bulan sekali. - Menjaga,mempertahankan dan memelihara kondisi keuangan Debitur berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh Bank - Menyerahkan kepada Bank fotokopi kontrak antara Debitur dan masing-masing principal paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal penandatanganan setiap kontrak baru atau perpanjangan atau perubahan kontrak. 9.

Pembatasan : Perseroan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu Tindakan apabila: Perseroan a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain lebih dari (“Negative Rp5.000.000.000,00 baik sekaligus maupun secara akumulatif dimana Covenant”) jumlah tersebut tidak termasuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas keada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; c. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya dengan cara yang berbeda beda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; d. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru kecuali usaha yang telah berjalan dan pembukaan cabang baru; e. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar.

10. Domisili Hukum : Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan tuntutan hukum di Pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia. 11. Saldo Terutang : (per 3 Mei 2016)

- -

Fasilitas Kredit Lokal: Rp9.172.330.775 Fasilitas Time Loan Revolving: Rp30.000.000.000

104

E. Kredit Yang Diperoleh CAS E1. PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk A. Perjanjian Kredit No. 558 A/VI/12-KMK tanggal 14 Juni 2012 Junctis : - - -

Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas tanggal 26 Agustus 2013 Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas tanggal 15 Agustus 2014 Fasilitas Perbankan – Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas tanggal 21 September 2015; yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

:

a. PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk (“Bank”) b. Perseroan, selaku Debitur.

Fasilitas Kredit

:

Pinjaman rekening Koran sampai jumlah setinggi-tingginya Rp5.000.000.000,(lima miliar Rupiah). Tujuan penggunaan kredit adalah untuk modal kerja.

Jaminan

:

tanah CAS seluas 5.000 m2, berlokasi di Desa Jatinegara, dengan Sertifikat HGB No.424.Jatinegara yang dibebani dengan Hak Tanggunan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggunan No. 2886/2012 tanggal 9 Juli 2012. Tanah tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).


: :

Sampai dengan 30 Juni 2016 Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: - bertindak sebagai penjamin (borg) atas hutang pihak ketiga; - menjaminkan kepada bank lain dan/atau pihak lain ketiga manapun juga, barang-barang yang telah diserahkan sebagai jaminan kepada Bank untuk fasilitas ini; - menarik dana melampaui plafond fasilitas kredit yang telah ditentukan oleh Bank; - Merubah kepemilikan saham Perseroan hingga kurang dari 51% yang ada pada Debitur.

Kewajiban- : kewajiban

1. Mempergunakan kredit yang diberikuan Bank hanya untuk modal kerja; 2. Mendahulukan pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun yang terhutang berdasaran akta ini dri pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Debitur terhadap siapapun. 3. Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan pemerintah menurut sebagaimana mestinya; 4. Wajib meningkatkan aktifitas keuangannya di Bank baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai persentase loan yang diberikan Bank terhadap total seluruh pinjaman Bank. 5. Mengijinkan paegawai atau wakil Bank pada waktu yang layak (sebagaimana ditetapkan oleh Bank dengan pemberitahuan kepada Debitur) untuk masuk dalam bangunan-bangunan yang dijaminkan kepada Bank dan memeriksa keadaan bangunan-bangunan tersebut; 6. Menyerahkan keada Bank fotocopi setiap pembaharuan ijin usaha berikut: a) Laporan Keuangan tahuanan yang telah diaudit oleh Bank Indonesia selambatnya dalam jangka waktu 180 hari dari saat penutupan tahun neraca, b) laporan keuangan tahunan interen perusahaan (semi-annual) yang telah ditandatangani oleh pengurus perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali selambatnya dalam jangka waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal laporan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberi stempel perusahaan dari Debitur.

105

Domisili Hukum :

7. Memberitahukan kepada Bank dengan segera tiap-tiap kejadian yang mempunyai pengaruh buruk kepada usaha Debitur atau menyebabkan keterlambatan Debitur untuk membayar bunga atau hutang pokok dari fasilitas ini. 8. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank bilamana Debitur meminjam atau uang kepada pihak ketiga siapapun, selain yang bertalian dengan usaha sehari-hari dari Debitur; 9. Melakukan penilaian terhadap semua jaminan yang diserahkan kepada Bank melalui external appraiser (penilai independen) maksimal 3 (tiga) bulan setelah penandatangan perjanjian ini; 10. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank bila mana Debitur merubah bentuk dan/atau status hokum perusahaan, susunan pemeng saham atau susunan managemen yang ada saat ini. 11. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk setiap bagian deviden. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

E2. Perjanjian Kredit dengan PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 2 Februari 2011, dibuat di hadapan Kelaswara Chandrakirana, SH, Notaris di Jakarta. Junctis : - Perubahan Perjanjian Kredit No. 0039/PrbPK/SCBC Juanda/2012 tanggal 15 Februari 2012; - Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 0178/PpjPK/CDU/2013 tanggal 2 Februari 2013; - Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 24 Januari 2014 dibuat dihadapan Kelaswara Chandrakirana, SH, Notaris di Jakarta ; - Perubahan Perjanjian Kredit No. 0052/PrbPK/CDU.3/2015 tanggal 30 Januari 2015 (“Perjanjian Kredit BII”); yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut: Para Pihak : a. PT Bank International Indonesia Tbk selaku (“Bank”) b. CAS selaku (“Debitur”) Fasilitas Kredit :

a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 Lama sampai dengan jumlah setinggi-tingginya: Rp6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 1 Tambahan sampai jumlah setinggitingginya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) [PRK 1 Lama dan PRK 1 Tambahan selanjutnya disebut “Fasilitas PRK 1”] c. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 2 sampai dengan junlah setinggitingginya sebesar Rp2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) [selanjutnya disebut “Fasilitas PRK2”]

Tujuan : - Penggunaan -

Fasilitas PRK 1 akan digunakan untuk membiayai pembelian keramik dari PT Mulia Industrindo Tbk Fasilitas PRK 2 akan digunakan untuk membiayai pembelian Glass Block dari PT Mulia Industrindo Tbk

Jangka Waktu :

Fasilitas PRK 1 : sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 Fasilitas PRK 2 : sampai dengan 27 Januari 2017 Agustus 2018

Jaminan

-

:

Deposito-deposito atas nama CAS selurunya sejumlah Rp3.425.000.000,(tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah); - Inventory atas nama CAS sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar Rupiah); dan - Piutang Dagang/ Account Receivables atas nama CAS sebesar Rp2.775.000.000,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

106

Bunga

:

Atas Fasilitas Lredit yang ditarik, Debitur berkewajiban membayar bunga Bank dengan suku bunga masing-masing 11,50% (sebelas koma lima puluh persen). Per tahun.

Hal-hal yang : - diwajibkan -

Transaksi keuangan Debitur wajib dialihkan dan aktif di Bank minimal 50% khusus untuk transaksi dengan Principal. Debitur wakib memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank dan memberikan ijin setiap saat kepada Bank untuk melakukan kunjungan terhadap kegiatan usaha Debitur baik dikantor maupun di lapangan. Menjaga seluruh ijin operasi tetap betrlaku. Memberikan laporan atas segala kejadian yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Debitur, namun tidak tak terbatas pada perisatiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan mogok kerja. Debitur wajib menyelesaikan setiap sengketa dengan Perseroan Terbatas PT Mulia Industrindo Tbk, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan transaksi pembelian produk, kualitas barang, collection list, mekanisme dan/atau nilai tagihan transaksi antara PT Mulia Insutsrindo Tbk dan Debitur dan akan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan hokum, klaim, gugatan atau permintaan ganti rugi apapun dari pihak manapun yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan sengketa tersebut. Menyerahkan laporan account receivable setiap 6 (enam) bulanan sesuai format Bank dan internal appraisal melakukan random sampling atas persediaan. Jaminan harus diasuransikan dengan Banker’s clause.

- -

-

-

-

Hal-hal yang : dilarang

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur dilarang untuk: - Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar terutama tentang perubahan usaha utamanya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Komisaris. - Melakukan merger, akuisisi, konsolidasi atau reordanisasi yang mengubah struktur manajemen atau saham Debitur. - Manyatakan atau meminta dinyatakjan pailit/bankrut - Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain. - Mengagunkan kepada pihak lain jaminan yang telah diserahkan kepada Bank - Melakukan pembayaran dalam bentuk apapun terhadap pinjaman-pinjaman pemegang saham tersebut beserta bunganya sebelum seluruh fasilitas pinjaman di Bank dilunasi - Melakukan tindakan yang melanggar peraturan pemerintah. - Melakukan penambahan kredit dari Bank lembaga keuangan lain tanpa persetujuan Bank.

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. F. Kredit Yang Diperoleh CHS PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 9 September 2003 dibuat dihadapan Insan Wijaya, S.H., Notaris di Bandar Lampung Junctis : - - -

Perjanjian Perpanjangan Kredit No. PRK/76006350 tanggal 9 September 2004; Perjanjian Perpanjangan Kredit No. PRK/76006350 tanggal 9 September 2005; Perjanjian Perpanjangan Kredit No. PRK/76006350 tanggal 8 September 2006;

107

- - - - - - - - - -

Perjanjian Perpanjangan Kredit No. PRK/76006350 tanggal 9 September 2007; Perjanjian Perpanjangan Kredit No. PRK/76006350 tanggal 9 September 2008; Perjanjian Perpanjangan Kredit No. PRK/76006350 tanggal 9 September 2009; Perjanjian Perpanjangan Kredit No. PRK/76006350 tanggal 9 September 2010; Perjanjian Perpanjangan Kredit No. PRK/76006350 tanggal 28 Juni 2011; Perjanjian Fasilitas Perbankan (kredit Modal Kerja) No. 340A/X/12-KMK tanggal 29 Oktober 2012; Fasilitas Perbankan-Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas tanggal 26 Agustus 2013; Perubahan Perjanjian Fasilitas Perbankan (Fasilitas Modal Kerja) No. 512/IX/13-KMK tanggal 3 September 2013; Fasilitas Perbankan-Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas tanggal 15 Agustus 2014; Fasilitas Perbankan-Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas tanggal 21 September 2015 yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk (“Bank”) b. CHS, selaku Debitur. Fasilitas Kredit

:

-

Pinjaman rekening Koran sampai jumlah setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,(satu miliar Rupiah). Tujuan penggunaan kredit adalah untuk modal kerja. - Fasilitas Bank Garansi sampai dengan sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)

Bunga Jaminan

:

11% (sebelas persen)

:

Tanah CHS seluas 6.213 m2, berlokasi Propinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kelurahan Ketapang, dengan Sertifikat HGB No.8, yang dibebani dengan Hak Tanggunan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggunan No. 05883/2013 tanggal 16 Oktober 2013. Tanah tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).


: :

Sampai dengan 30 Juni 2016 Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: - Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga siapapun, selain yang bettalian dengan usaha sehari-hari dari Debitur; - Bertindak sebagai penjamin (borg) atas hutang pihak ketiga; - Menjaminkan kepada bank lain dan/atau pihak lain ketiga manapun juga, barang-barang yang telah diserahkan sebagai jaminan kepada Bank untuk fasilitas ini; - Menarik dana melampaui plafond fasilitas kredit yang telah ditentukan oleh Bank.

Kewajiban- : kewajiban

1. Mempergunakan kredit yang diberikan Bank hanya untuk modal kerja; 2. Mendahulukan pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun yang terhutang berdasaran akta ini dri pembayaran-pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Debitur terhadap siapapun. 3. Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan pemerintah menurut sebagaimana mestinya; 4. Menjaga perputaran rekening Debitur di Bank secara Aktif. 5. Mengijinkan paegawai atau wakil Bank pada waktu yang layak (sebagaimana ditetapkan oleh Bank dengan pemberitahuan kepada Debitur) untuk masuk dalam bangunan-bangunan yang dijaminkan kepada Bank dan memeriksa keadaan bangunan-bangunan tersebut; 6. Menyerahkan keada Bank fotocopi setiap pembaharuan ijin usaha. 7. Memberitahukan kepada Bank dengan segera tiap-tiap kejadian yang mempunyai pengaruh buruk kepada usaha Debitur atau menyebabkan keterlambatan Debitur untuk membayar bunga atau hutang pokok dari fasilitas ini. 108

Domisili Hukum :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

G. Kredit Yang Diperoleh ETI THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK CORPORATION LIMITED Cabang Jakarta (“HSBC”) Perjanjian Pemberian Fasilitas-Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/130609/U/130628 tanggal 15 Juli 2013 Junctis : - Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/140156/U/131218 tanggal 21 Februari 2014; - Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/140204/U/140214 tanggal 11 Maret 2014; - Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/140676/U/140610 tanggal 17 Juli 2014; - Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/160346/U/160209 tertanggal 30 Maret 2016 yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Para Pihak : a. HSBC (“Bank”) b. ETI selaku Debitur. Fasilitas Kredit :

Fasilitas Limit Gabungan dalam jumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan sublimit: - Fasilitas Impor : a. Fasilitas Kredit berdokumen dalam jumlah USD 500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Bunga periode transit akan dibebankan secara harian sebesar 5,1% per tahun dibawah Best Lending Rate. Jangka waktu Wesel adalah pada saat dokumen ditunjukan. b. Fasilitas Kredit berdokumen Tertunda dalam jumlah USD 500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Jangka waktu wesel: maksimal 90 (Sembilan puluh hari) dari ditunjukannya dokumen secara lengkap.

- Pinjaman Impor dalam jumlah USD 500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Jangka waktu pinjaman adalah maksimal 90 hari dari tanggal jatuh tempo wesel yang terkait. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 5,1% pertahun dibawah Best Lending Rate. Jangka waktu pinjaman: maksimal 90 (Sembilan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo wesel terkait.

-

Pembiayaan Supplier dalam jumlah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) yang digunakan oleh Debitur untuk membiayai kewajiban pembayar kepada Qimgyuan Ouya Ceramic Co. Ltd dan Ouya Ceramic Ltd. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar: a. dalam mata uang IDR: 3% per tahun di bawah Best Lending Rate. b. dalam mata uang USD: 5,1% per tahun dibawah Best Lending Rate. Fasilitas ini juga tersedia dalam mata uang Dollar Amerika serikat senilai USD 1.250.000,00 Total jangka waktu penggunaan dalam Fasilitas Impor tidak dalam melebihi 90 hari.

-

-

Fasilitas Bank Garansi sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Jangka waktu (termasuk periode klaim) maksimal 4 bulan. Fasilitas Treasury, dengan limit paparan terhadap risiko sejumlah USD 50,000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)

109

Jaminan

:

Jaminan Fidusia atas persediaan barang dalam jumlah Rp14.508.000.000,(empat belas miliar lima ratus delapan juta Rupiah) berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia No. 10.231522,AH.05.01 Tahun 2013 jo. W10.00174229.AH.05.02 Tahun 2014. Jaminan Fidusia atas Piutang senilai Rp7.812.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta Rupiah) berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.231519.AH.05.01.Tahun 2013 jo.W.10.00174235.AH.05.02 Tahun 2014.


: :

27 Februari 2017 Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: - Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur melebihi 30% dari Laba Bersih setelah Pajak.

Debitur akan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melakukan: Membuat, mengadakan atau mengijinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk: a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjin ini dan b) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari, c) kewajiban sewa melebihi Rp1.000.000.000 per transaksi. Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas property, aktiva atau pendapayan dari Debitur, kecuali aktiva yang dijaminkan untuk kewajiban sewa seperti yang telah diketahui Bank. Debitur diwajinkan untuk memastikan bahwa Perseroan akan selalu menjaga kepemilikan saham mayoritas pada Debitur.

-

-

-

Domisili Hukum :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo Terutang (per 3 Mei 2016) :

Fasilitas Kredit berdokumen: Rp5.374.589.747

H. Kredit Yang Diperoleh KKS H1. Bank Ekonomi Raharja Tbk Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi) Nomor : 173/III/13-KMKKI tanggal 22 Maret 2013 Juncto Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 505/VIII/13-KMK tertanggal 29 Agustus 2013 oleh antara : Para Pihak : PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (“ Bank”) KKS (“Debitur”) Fasilitas Kredit

Fasilitas Combine Limit - DC Line sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 6.000.000,- (Enam Juta Dollar Amerika Serikat) - DPC Line sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 6.000.000,- (Enam Juta Dollar Amerika Serikat) - CIL sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 6.000.000,- (Enam Juta Dollar Amerika Serikat) - LAE sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 6.000.000,- (Enam Juta Dollar Amerika Serikat)

110

- - -

GTE sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 2.000.000,- (Dua Juta Dollar Amerika Serikat) SBDC (one off) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 4.000.000 (Empat Juta Dollar Amerika Serikat) Term Loan (LIC) dalam jumlah setinggi tingginya Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah)

Fasilitas Modal : Kerja

Rp8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah)

Tujuan : Penggunaan Bunga

Modal Kerja - Bunga OD : 11 % - Denda Cerukan : 48 % - Provisi : 0,25 % - Issuance Fee GTE : 0,75 % - Biaya Administrasi : Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk masing-masing fasilitas pinjaman. - Biaya-biaya lainnya sesuai ketetapan Bank dan kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya bunga, denda dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud diatas, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank, perubahan mana akan diberitahukan kepada Debitur dan mengikat Debitur.

Jagka Waktu

Sampai tanggal 30 Juni 2016

Kewajiban- kewajiban

Selama masih terdapat kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Debitur wajib dan akan mewajibkan Penjamin melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pembukuan. a. Debitur dana tau Penjamin Perseroan : - Wajib mengadministrasikan keuangannya sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan diterapkan / digunakan secara terus menerus dan selaras dengan pembuatan pembukuan untuk tahun buku- tahun buku sebelumnya serta pembukuan tersebut senantiasa mencerminkan secara wajar keadaan keuangan,kekayaan dan hasil usaha Perseroan. - Atas Permintaan Bank akan menyerahkan kepada Bank secara lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya laporan keuangan (minimal neraca dan laporan rugi laba) tahunan Debitur yang telah disahkan oleh akuntan public dan laporan keuangan semesteran Debitur yang telah disahkan Direksi Debitur, berturutturut dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan, atau pada waktu lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pemberian Fasilitas dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Debitur dana tau Penjamin perorangan Wajib menyerahkan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 2. Pembayaran Debitur wajib melakukan pembayaran, pelunasan, pada saat atau sebelum jatuh tempo tagihan-tagihan pembayaran kepada lembaga/instansi pemerintah dan berhubungan dengan usaha Debitur sehari-hari, sebelum tertunggak, gagal bayar, atau mempercepat pembayaran sepanjang hal tersebut dimungkinkan, termasuk semua hutang yang ada dan pajak-pajak, kecuali hutang yang sedang dalam proses peninjauan berdasarkan itikad baik.

111

3. Apabila dianggap perlu oleh Bank, mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada waktu (waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Debitur dana atau Penjamin dan memeriksa/mengaudit pembukuan, data-data dalam computer,catatan-catatan dana atau admninistrasi Debitur dana tau Penjamin dana tau membuat Salinan-salinan atau photo copy. Jaminan

Untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas (-fasilitas) kredit (hutang) Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian dengan lunas dan penuh, dengan ini Debitur dan/atau Pemilik Jaminan dan/atau Penjamin memberikan Jaminan kepada Bank yang bentuk dan jumlahnya dapat diterima oleh Bank, yang akan diikat secara tersendiri dalam Perjanjian (-perjanjian) Jaminan yang dibuat antara Pemilik Jaminan dana tau Penjamin dan Bank, dimana Perjanjian Jaminan tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian. -

- - - - - - -

Pembatasan

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.128833.AH.05.01 Tahun 2013 untuk obyek jaminan fidusia berupa semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dapat dijalankan oleh KKS terhadap sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh KKS dengan pihak ketiga manapun juga, sampai jumlah setinggi-tingginya Rp56.738.195.786,44 Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6726/2013 (Hak Milik 06106/KemiriMuka, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 12 Desember 2003 Nomor 642/Kemiri Muka/2003. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 9971/2013 (HGB 753/JURUMUDI, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Desember 2007,Nomor 72/Jurumudi/2007 seluas 1296 m2) Setifikat Hak Tanggungan Nomor 3804/2013 (HGB 749/Jurumudi sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 68/Jurumudi/2007 dengan luas 704 m2) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3859/2013 (HGB 750/Jurumudi sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 69/Jurumudi/2007 dengan luas 604 m2) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3861/2013 (HGB 751/Jurumudi sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 70/Jurumudi/2007 dengan luas 806m2) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3860/2013 (HGB 753/Jurumudi sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Desember 2007 No. 72/Jurumudi/2007 dengan luas 1.296 m2) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3806/2013 (HGB 752/Jurumudi sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 71/Jurumudi/2007 dengan luas 860m2)

Debitur wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ban, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank, yaitu : - - - -

Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain ; Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari; Meminjam-pakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang(-barang) jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Memberikan/menerima pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada/dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;

112

-

Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Debitur kepada Bank; - Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank; - Khusus untuk Debitur atau Penjamin Perseroan berlaku pula ketentuan sebagai berikut : 1. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari asset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya; 2. Melakukan pembelian atau mengakuisisi atau menanggung kewajiban dari setiap atau seluruh asset atau usaha orang lain, firma, atau perusahaan, yang berbeda dengan kegiatan usaha normal dari Debitur 3. Menjual, menyewakan, mengalihkan, atau dengan kata lain melepaskan asset yang dimiliki dimana hal tersebut secara material akan mengubah kegiatan usaha sehari-hari dari Debitur. 4. Menjadi bertanggung jawab atau tetap bertanggung jawab dengan cara apapun atas segala hutang, kecuali (i) hutang yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, (ii)hutang yang telah ada dan diketahui oleh Bank, tetapi tidak termasuk perubahan apapun atasnya. 5. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dana tau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (Kecuali BUMN) 6. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur dan atau Penjamin; Catatan: Bank telah memberikan persetujuan untuk mengesampingkan pembatasan tersebut di atas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun hingga tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan surat No.13/LK/IV/2016 tertanggal 20 April 2016. 7. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutangpiutang berupa apapun juga yang sekarang telah dana tau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Debitur dana tau Penjamin kepada Debitur dana tau Penjamin sesuai relevansinya baik berapa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. - Menyesuaikan anggaran dasar Debitur dana tau Penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 termasuk perubahan, tambahan, pembaruan atau penggantinya yang dari waktu ke waktu dibuat terhadap undang-undang tersebut,berikut peraturan pelaksanaanya. - Asuransi. Atas biaya Debitur dana tau Penjamin sesuai relevansinya, Debitur dan/ atau Penjamin wajib mengasuransikan jiwa Debitur dana tau Penjamin dana tau Barang Jaminan, maupun harta kekayaan Debitur dana tau Penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi yang ditetapkan Bank, dengan Bank sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi dan apabila Debitur dana tau Penjamin tidak mengasuransikan jiwa Debitur dana tau Penjamin dana tau Barang Jaminan, maka Bank berhak (namun tidak wajib) dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur dana tau Penjamin untuk mengasuransikan atau menyuruh mengasuransikan jiwa Debitur dana tau Penjamin dan Barang Jaminan termasuk tetapi tidak terbatas pada perpanjangan dan perubahannya atas beban biaya yang ditanggung dan wajib dibayar oleh Debitur dana tau Penjamin sesuai relevansinya.

113

- Pemberian Kuasa Debitur memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank untuk memblokir,mendebet dan mencairkan dana Debitur pada Bank, baik yang sudah maupun belum jatuh tempo, untuk selanjutnya Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan dana terebut untuk membayar kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian atau Perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar setoran jaminan , pokok Pinjaman, bunga, denda, biaya atau jumlah lain yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank. - Ketentuan Didalam Perjanjian Debitur akan mematuhi dan memperhatikan setiap syarat dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Domisili

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Saldo Terutang : - Fasilitas Combine Limit: Rp23.892.564.338 (per 3 Mei 2016) - Fasilitas Modal Kerja: Rp7.888.765.698 - Fasilitas Term Loan: Rp285.902.421 H2. PT Bank Permata Tbk Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor SKU/13/1226/AMD/MM tanggal 10 Juli 2013, junctis : - Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/13/AMD/MM tanggal 10 Juli 2013 - Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/14/1207/ADD/MM tanggal 24 Juni 2014 - Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/15/1401/AMD/MM tanggal 10 Juli 2015 - Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/15/1402/AMD/MM tertanggal 10 Juli 2015. dengan uraian sebagai berikut : Para Pihak

:

Fasilitas Kredit

:

PT Bank Permata Tbk (“ Bank”) KKS (“Debitur”) Fasilitas Rekening Koran/Overdraft : Rp 1.000.000.000,Fasilitas Post Import Financing : USD 2.000.000,- ; untuk ketentuan penggunaan Fasilitas Bank Garansi sebesar USD 1.000.000,- dapat ditarik dalam IDR

Tujuan : Penggunaan : Bunga :

Modal Kerja - Bunga OD : 13,75% - Bunga PIF : 7,00 % (USD per Tahun dan Floating) 13,75 %(IDR, Floating)

Jagka Waktu

Sampai tanggal 24 April 2016 Catatan: KKS sedang dalam proses mengajukan perpanjangan perjanjian berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit No.55/IV/FIN/16 tertanggal 28 April 2016 yang ditujukan kepada PT Bank Permata Tbk.

:

Kewajiban- : - kewajiban

Wajib mengadministrasikan keuangannya menurut prinsip akutansi yang berlaku secara konsisten dan setiap perubahan atas hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank 7 hari kerja sebelumnya.

114

-

Wajib memberikan barang jaminan kepada Bank sesuai persyaratan dari Bank - Memberikan izin kepada pegawai atau wakil bank untuk memeriksa kekayaan Jaminan

:

- - - -

Jaminan Tagihan/Piutang sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) Jaminan Inventory/Persediaan Barang yang terletak di gudang jalan Abdul Rahman Saleh 20,Jurumudi,Tangerang dengan nilai penjaminan sebesar Rp25.000.000.000 (Dua puluh Milyar Rupiah) Jaminan perorangan atas nama Kiki R Sandrach sebesar pinjaman pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya Jaminan Deposito bernilai 10 % dari nilai setiap L/C

Pembatasan

:

Debitur wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bank,apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank yaitu : - Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dlam rangka menjalankan usaha sehari-hari; - Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari; - Menjaminkan,mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas Barang Jaminan; - Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahannya sehari-hari; - Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank; - Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutung kepada Bank - Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/ konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari asset atau saham dari perusahaan lain

Domisili

:

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan


- -

Fasilitas Rekening Koran/Overdraft: Rp980.927.676 Fasilitas Post Import Financing: Rp12.311.591.909

H3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (Letter of (L/C) Sight / Unsance) No.CRO.RCO.JKG/075/ PK-NCL/2010 yang diaktakan dengan Akta No. 127 tanggal 21 April 2010 dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, SH, Msi., Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhit dengan Addendum VII tertanggal 20 April 2015, yang menerangkan hal sebagai berikut: Para Pihak

:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank”) Perseroan (“Debitur”)

Plafond

:

Plafond Non Cash Loan kepada Debitur tidak melebihi plafond sebesar USD 3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika) Fasilitas Trust Receipt kepada Debitur tidak melebihi plafond sebesar Rp. 41.100.000.000,- (empat puluh satu miliar seratus juta Rupiah)

Jangka Waktu

:

Sampai dengan 21 April 2016

115

Jaminan :

- Piutang dengan nilai agunan Rp68.069.769.172,00 dengan pengikatan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-022988.AH.05.01.TH2010/5/STD tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp40.000.000.000,00 dan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00152523.AH.05.02 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 - Stock dengan pengikatan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-022988.AH.05.01. TH2010/5/STD tanggal 22 Desember 2010n sebesar Rp30.000.000.000,00 Sertifikat perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00152522.AH.05.02 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 4082/2010 tanggal 15 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp1.150.000.000 dan akan ditingkatkan HT II sebesar Rp1.118.000.000 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp746.000.000 atas SHGB No.5304/Duri Kepa tanggal terbit 13 Januari 1995 a.n PT Kusuma Kemindo Sentosa berupa 1 unit ruko di komplek pertokoan Grenvil Maisonette blok FA No.12A, Duri Kepa, Kel.Tanjung Duren, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat. - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 645/2010 tanggal 29 September 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp600.000.000 atas SHGB No.29/Sukajadi tanggal terbit 17 Desember 1997 a.n PT Catur Sentosa Adiprana, berupa 1 unit rumah/villa di Jl.Halmahera No.1 Blok B/29, Resort Lippo Carita, Desa Sukajadi, Kec.Labuan, Kab.Pandeglang, Banten. - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1530/2010 tanggal 17 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp1.295.000.000 dan akan ditingkatkan HT II sebesar Rp1.000.000.000 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp791.000.000 atas SHGB No.1811/Mangga Dua Selatan tanggal terbit 29 Januari 1991 a.n PT Catur Sentosa Adiprana berupa 1 unit ruko di Komplek ruko bahan bangunan, Blok f4 No.16, kel.Mangga Dua Selatan, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat. - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1239/2010 tanggal 10 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.690.000.000 dan akan ditingkatkan HT II sebesar Rp1.199.000.000 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp3.941.000.000 atas SHGB No.2224/Tegal Besar tanggal terbit 6 Januari 2000 a.n PT Catur Sentosa Adiprana, berupa Tanah&Bangunan di Jl. Imam Bonjol No.12, RT 02/02, Kel.Tegal Besar, Kec.Kaliwates, Kab.Jember, Jatim. - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 7139/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp3.110.000.000 Sertifikat Hak Tanggungan II No.6137/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp9.470.000.000 dan akan ditingkatkan hak tanggungan III sebesar Rp3.547.000.000 atas SHGB No.20001/Parangloe tanggal terbit 3 Mei 2000 a.n PT Catur Sentosa Adiprana dan SHGB No.20002/Parangloe a.n PT Catur Sentosa Adiprana berupa Tanah dan Bangunan di Jl.Ir.Sutami Kel.Parangloe, Kec.Tamalanrea Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.

Tanah Kosong di Jl.Lingkar Utara No.46,48,50 Kel.Curug Mekar, Kec.Bogor Barat, Kab.Bogor, Jawa Barat dengan: - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1881/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp963.234.028 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1882/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp731.660.065 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1883/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp859.522.990 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1884/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp4.801.963.147 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1885/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp9.143.619.770 - Sertifikat Hak Tanggungan II No.2016/2015 tanggal 23 Juni 2015 denngan nilai hak tanggungan sebesar Rp6.500.000.000

116

Atas - SHGB No.1384/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1342/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1366/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1366/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1822/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1386/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1176/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1343/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1367/Curug Mekar a.n Perseroan Dan akan ditingkatkan HT II dengan nilai pengikatan sebesar Rp6.500.000.000 Negative Covenants Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham. 2. Memindahtangankan barang agunan/agunan. 3. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. 4. Membagikan deviden. 5. Melunasi hutang perusahaan kepada pemegang saham. 6. Mengambil bagian modal/ekuitas untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi. 7. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain. 8. Sesuai Perjanjian Kredit/Addendum Perjanian Kredit sebelumnya yang telah ditandatangani dan mengikat sepanjang tidak ada perubahan serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat di atas. Hukum yang berlaku

:

Hukum Indonesia

Saldo Terutang : Rp18.853.255.000 (per 3 Mei 2016) Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Treasury No.CRO.JKB/145/PTL/2011 tanggal 21 April 2010 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Addendum V tertanggal 20 April 2016, yang menerangkan hal sebagai berikut: Para Pihak : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank”) Perseroan (“Debitur”) Limit Transaksi

:

USD500.000

Jangka Waktu

:


Hukum yang : berlaku

Hukum Indonesia

Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO.RCO.JGK/074/PK-KMK/2010 yang diaktakan dengan Akta No. 126 tanggal 21 April 2010 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,SH., Msi. Notaris di Jakarta tanggal 21 April 2010 yang terakhir diubah dengan Addendum VII Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 20 April 2016 yang menerangkan hal sebagai berikut: Para Pihak

:


Limit

: USD1.500.000 117

Jangka Waktu

:


Jaminan

:

-

- -

-

-

-

-

Piutang dengan nilai agunan Rp68.069.769.172,00 dengan pengikatan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-022988.AH.05.01.TH2010/5/STD tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp40.000.000.000,00 dan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00152523.AH.05.02 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 Stock dengan pengikatan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7022988.AH.05.01.TH2010/5/STD tanggal 22 Desember 2010n sebesar Rp30.000.000.000,00 Sertifikat perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00152522.AH.05.02 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 4082/2010 tanggal 15 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp1.150.000.000 dan akan ditingkatkan HT II sebesar Rp1.118.000.000 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp746.000.000 atas SHGB No.5304/Duri Kepa tanggal terbit 13 Januari 1995 a.n PT Kusuma Kemindo Sentosa berupa 1 unit ruko di komplek pertokoan Grenvil Maisonette blok FA No.12A, Duri Kepa, Kel.Tanjung Duren, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 645/2010 tanggal 29 September 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp600.000.000 atas SHGB No.29/ Sukajadi tanggal terbit 17 Desember 1997 a.n PT Catur Sentosa Adiprana, berupa 1 unit rumah/villa di Jl.Halmahera No.1 Blok B/29, Resort Lippo Carita, Desa Sukajadi, Kec.Labuan, Kab.Pandeglang, Banten. Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1530/2010 tanggal 17 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp1.295.000.000 dan akan ditingkatkan HT II sebesar Rp1.000.000.000 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp791.000.000 atas SHGB No.1811/Mangga Dua Selatan tanggal terbit 29 Januari 1991 a.n PT Catur Sentosa Adiprana berupa 1 unit ruko di Komplek ruko bahan bangunan, Blok f4 No.16, kel.Mangga Dua Selatan, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1239/2010 tanggal 10 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.690.000.000 dan akan ditingkatkan HT II sebesar Rp1.199.000.000 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp3.941.000.000 atas SHGB No.2224/Tegal Besar tanggal terbit 6 Januari 2000 a.n PT Catur Sentosa Adiprana, berupa Tanah&Bangunan di Jl. Imam Bonjol No.12, RT 02/02, Kel.Tegal Besar, Kec.Kaliwates, Kab.Jember, Jatim. Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 7139/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp3.110.000.000 Sertifikat Hak Tanggungan II No.6137/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp9.470.000.000 dan akan ditingkatkan hak tanggungan III sebesar Rp3.547.000.000 atas SHGB No.20001/Parangloe tanggal terbit 3 Mei 2000 a.n PT Catur Sentosa Adiprana dan SHGB No.20002/Parangloe a.n PT Catur Sentosa Adiprana berupa Tanah dan Bangunan di Jl.Ir.Sutami Kel.Parangloe, Kec.Tamalanrea Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.

Tanah Kosong di Jl.Lingkar Utara No.46,48,50 Kel.Curug Mekar, Kec.Bogor Barat, Kab.Bogor, Jawa Barat dengan: - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1881/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp963.234.028 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1882/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp731.660.065 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1883/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp859.522.990 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1884/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp4.801.963.147 118

- -

Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1885/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp9.143.619.770 Sertifikat Hak Tanggungan II No.2016/2015 tanggal 23 Juni 2015 denngan nilai hak tanggungan sebesar Rp6.500.000.000 Atas - SHGB No.1384/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1342/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1366/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1366/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1182/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1386/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1176/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1343/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No.1367/Curug Mekar a.n Perseroan - SHGB No. 1654/Curug Mekar a.n. Perseroan

Hal-Hal yang : wajib dilakukan oleh Debitur

Debitur berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank, maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Menyampaikan laporan keuangan unaudited setiap triwulan yang disertai dengan penjelasannya dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari sejak akhir periode laporan dan laporan keuangan audited tahunan oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan. Khusus untuk laoran keuangan 2015 audited 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank selain Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo dan Rekan. b. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit. c. Melaksanakan penilaian seluruh agunan minimal setiap 24 bulan atau sesuai kebutuhan Bank yang di laksanakan oleh Bank atau perusahaan penilai rekanan Bank atas beban biaya Debitur hasilnya direview oleh Bank. Apabila terdapat penurunan nilai agunan dimaksud. d. Melaksanakan pendaftaran ulang agunan persediaan dan piutang kepada kantor pendaftaran fiducia mninimal setiap 6 bulan sekali sesuai kebutuhan Bank. e. Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank, untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan obyek yang dibiayai, atas beban Debitur. f. Apabila fasilitas Kredit masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu Kredit harus sudah diajukan sebelum masa laku kredit berakhir. g. Memenuhi standar Bank, termasuk tapi tidak terbatasdiantaranya bahwa pada setiap saat Debitur harus mempertahankan kolektibilitas kredit pada posisi lancer (sesuai peraturan Bank Indonesia) h. Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo dan menyerahkan perpanjangan legalitas yang telah diperpanjang kepada Bank pada kesempatan pertama i. Melakukan perpanjangan asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank minimal coasuransi rekanan Bank dan menyerahkan polis asuransi yang telah diperpanjang untuk seluruh agunan yang insurable kepada Bank pada kesempatan pertama j. Menggunakan fasilitas kredit modal kerja dan trust recipe sesuai kebutuhan dan baki debet harus tercover oleh 70% dari total persediaan barang dan piutang dagang k. Menyerahkan laporan aktivitas usaha setiap triwulan yang terdiri dari laporan realisasi penjualan, pembelian, stock dan piutang

119

l.

Menyerahkan copy surat pemberitahuan pajak pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun terakhir atas agunan fixed aset tanah dan bangunan yang menjadi agunan di bank m. Selalu menjaga debt service ratio >1 dan current ratio diatas 100% n. Sesuai perjanjian kredit/addendum perjanjian kredit sebelumnya yang telah ditandatangani dan mengikat sepanjang tidakmada perubahan serta tidak bertentangan dengan ketentuan syarat di atas. Hukum yang berlaku

:


Hukum Indonesia Rp26.389.064.144

Perjanjian Kredit Modal Kerja Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO.RCO.JGK/076/PK-KMK/2010 yang diaktakan dengan Akta No. 128 tanggal 21 April 2010 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Addendum VII (ketujuh) Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal tertanggal 20 April 2016 yang menerangkan hal sebagai berikut: Para Pihak

:


Fasilitas

:

Kredit Modal Kerja Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)

Jangka Waktu

:


Jaminan

:

Berupa: - Piutang dengan nilai agunan Rp68.069.769.172,00 dengan pengikatan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-022988.AH.05.01.TH2010/5/STD tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp40.000.000.000,00 dan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00152523.AH.05.02 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 - Stock dengan nilai agunan Rp. 68.964.315.546,59 dengan pengikatan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-022988.AH.05.01.TH2010/5/STD tanggal 22 Desember 2010n sebesar Rp30.000.000.000,00 Sertifikat perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00152522.AH.05.02 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 4082/2010 tanggal 15 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp1.150.000.000 dan akan ditingkatkan HT II sebesar Rp1.118.000.000 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp746.000.000 atas SHGB No.5304/Duri Kepa tanggal terbit 13 Januari 1995 a.n PT Kusuma Kemindo Sentosa berupa 1 unit ruko di komplek pertokoan Grenvil Maisonette blok FA No.12A, Duri Kepa, Kel. Tanjung Duren, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat. - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 645/2010 tanggal 29 September 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp600.000.000 atas SHGB No.29/ Sukajadi tanggal terbit 17 Desember 1997 a.n PT Catur Sentosa Adiprana, berupa 1 unit rumah/villa di Jl.Halmahera No.1 Blok B/29, Resort Lippo Carita, Desa Sukajadi, Kec.Labuan, Kab.Pandeglang, Banten. - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1530/2010 tanggal 17 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp1.295.000.000 dan akan ditingkatkan HT II sebesar Rp1.000.000.000 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp791.000.000 atas SHGB No.1811/Mangga Dua Selatan tanggal terbit 29 Januari 1991 a.n PT Catur Sentosa Adiprana berupa 1 unit ruko di Komplek ruko bahan bangunan, Blok f4 No.16, kel.Mangga Dua Selatan, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat.

120

-

-

Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1239/2010 tanggal 10 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.690.000.000 dan akan ditingkatkan HT II sebesar Rp1.199.000.000 dan akan ditingkatkan Hak Tanggungan III sebesar Rp3.941.000.000 atas SHGB No.2224/Tegal Besar tanggal terbit 6 Januari 2000 a.n PT Catur Sentosa Adiprana, berupa Tanah&Bangunan di Jl. Imam Bonjol No.12, RT 02/02, Kel.Tegal Besar, Kec.Kaliwates, Kab.Jember, Jatim. Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 7139/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp3.110.000.000 Sertifikat Hak Tanggungan II No.6137/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp9.470.000.000 dan akan ditingkatkan hak tanggungan III sebesar Rp3.547.000.000 atas SHGB No.20001/Parangloe tanggal terbit 3 Mei 2000 a.n PT Catur Sentosa Adiprana dan SHGB No.20002/Parangloe a.n PT Catur Sentosa Adiprana berupa Tanah dan Bangunan di Jl.Ir.Sutami Kel.Parangloe, Kec.Tamalanrea Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.

Tanah Kosong di Jl.Lingkar Utara No.46,48,50 Kel.Curug Mekar, Kec.Bogor Barat, Kab.Bogor, Jawa Barat dengan: - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1881/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp963.234.028 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1882/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp731.660.065 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1883/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp859.522.990 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1884/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp4.801.963.147 - Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1885/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp9.143.619.770 - Sertifikat Hak Tanggungan II No.2016/2015 tanggal 23 Juni 2015 denngan nilai hak tanggungan sebesar Rp6.500.000.000 Atas - - - - - - - - - Hal-Hal yang : wajib dilakukan oleh Debitur

SHGB No.1384/Curug Mekar a.n Perseroan SHGB No.1342/Curug Mekar a.n Perseroan SHGB No.1366/Curug Mekar a.n Perseroan SHGB No.1182/Curug Mekar a.n Perseroan SHGB No.1386/Curug Mekar a.n Perseroan SHGB No.1176/Curug Mekar a.n Perseroan SHGB No.1343/Curug Mekar a.n Perseroan SHGB No.1367/Curug Mekar a.n Perseroan SHGB No. 1654/Curug Mekar a.n Perseroan

Debitur berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank, maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut: - Menyampaikan laporan keuangan unaudited setiap triwulan yang disertai dengan penjelasannya dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari sejak akhir periode laporan dan laporan keuangan audited tahunan oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank paling lambat diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan. Khusus untuk laoran keuangan 2015 audited 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank selain Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo dan Rekan. - Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit. - Melaksanakan penilaian seluruh agunan minimal setiap 24 bulan atau sesuai kebutuhan Bank yang di laksanakan oleh Bank atau perusahaan penilai rekanan Bank atas beban biaya Debitur hasilnya direview oleh Bank. Apabila terdapat penurunan nilai agunan dimaksud. 121

-

Melaksanakan pendaftaran ulang agunan persediaan dan piutang kepada kantor pendaftaran fiducia mninimal setiap 6 bulan sekali sesuai kebutuhan Bank. - Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank, untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan obyek yang dibiayai, atas beban Debitur. - Apabila fasilitas Kredit masih diperlukan, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu Kredit harus sudah diajukan sebelum masa laku kredit berakhir. - Memenuhi standar Bank, termasuk tapi tidak terbatasdiantaranya bahwa pada setiap saat Debitur harus mempertahankan kolektibilitas kredit pada posisi lancar (sesuai peraturan Bank Indonesia) - Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo dan menyerahkan perpanjangan legalitas yang telah diperpanjang kepada Bank pada kesempatan pertama - Melakukan perpanjangan asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank minimal coasuransi rekanan Bank dan menyerahkan polis asuransi yang telah diperpanjang untuk seluruh agunan yang insurable kepada Bank pada kesempatan pertama - Menggunakan fasilitas kredit modal kerja dan trust recipe sesuai kebutuhan dan baki debet harus tercover oleh 70% dari total persediaan barang dan piutang dagang - Menyerahkan laporan aktivitas usaha setiap triwulan yang terdiri dari laporan realisasi penjualan, pembelian, stock dan piutang - Menyerahkan copy surat pemberitahuan pajak pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun terakhir atas agunan fixed aset tanah dan bangunan yang menjadi agunan di bank - Selalu menjaga debt service ratio >1 dan current ratio diatas 100% - Sesuai perjanjian kredit/addendum perjanjian kredit sebelumnya yang telah ditandatangani dan mengikat sepanjang tidakmada perubahan serta tidak bertentangan dengan ketentuan syarat di atas. Hukum yang berlaku

:

Hukum Indonesia


Rp4.995.308.000

I.

Kredit Yang Diperoleh CLS

PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk Akta Perjanjian Kredit No.34 tertanggal 6 Juli 2005, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta junctis: - Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan No.015/IV/12 tertanggal 23 April 2012; - Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Modal Kerja) No.015/IV/12-KMK tertanggal 23 April 2012; - Surat PT Bank Ekonomi Raharja Tbk tertanggal 26 Agustus 2013; - Perubahan Perjanjian Fasilitas Perbankan No.514/IX/13-KMK tertanggal 3 September 2013; - Surat PT Bank Ekonomi Raharja Tbk tertanggal 15 Agustus 2014; - Surat PT Bank Ekonomi Raharja Tbk tertanggal 21 September 2015; yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Para Pihak

:

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (“Bank”) CLS (‘Debitur”)

122

Fasilitas

:

Fasilitas Pinjaman Rekening Koran Plafon : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Tujuan : Modal Kerja Fasilitas Bank Garansi Plafon : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Tujuan : Menjamin pembayaran ke supplier (PT Satya Langgeng Sentosa)

Bunga Jatuh Tempo

: :

11 % per tahun 30 Juni 2016

Jaminan

:

Hak Tanggungan Peringkat IV atas HGB No.00602/Banguntapan

Pembatasan

:

Debitur wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila Debitur akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank yaitu: 1. Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain; 2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari; 3. Meminjampakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang(-barang) jaminan dengan cara apapun kepada pihak lain; 4. Memberikan/menerima pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada/dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari; 5. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Debitur kepada Bank; 6. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terutang kepada Bank; 7. Khusus untuk Debitur dan atau Penjamin perseroan berlaku pula ketentuan sebagai berikut: a. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya; b. Melakukan pembelian atau mengakuisisi atau menanggung kewajiban dari setiap atau seluruh aset atau usaha orang lain, firma, atau perusahaan, yang berbeda, dengan kegiatan usaha normal dari Debitur; c. Menjual, menyewakan, mengalihkan, atau dengan kata lain melepaskan aset yang dimiliki di mana hal tersebut secara material akan mengubah kegiatan usaha sehari-hari dari Debitur; d. Menjadi bertanggung jawab atau tetap bertanggung jawab dengan cara apapun atas segala hutang, kecuali (i) hutang yang dibuat berdasarkan Perjanjian (ii) hutang yang telah ada dan diketahui oleh Bank, tetapi tidak termasuk perubahan apapun atasnya; e. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN); f. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur dan atau Penjamin;

123

g. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutangpiutang berupa apapun juga yang sekarang telah ada dan atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Debitur dan atau Penjamin kepada Debitur dan atau Penjamin sesuai relevansinya baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. Domisili Hukum

:

Pengadilan Negeri Yogyakarta

J. Kredit Yang Diperoleh CALS PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Akta Perjanjian Kredit No.8 tanggal 9 Desember 2010, dibuat di hadapan Arnasya A.Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta; junctis: - - - - - - -

Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit Nomor 031/Add-KCK/2012 tanggal 2 Februari 2012; Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 03 April 2012; Akta Perubahan Ketiga atas Perjanjian Kredit Nomor 004/ADD-KCK/2013 tanggal 14 Januari 2013; Perubahan Keempat atas Perjanjian Kredit Nomor 141/ADD-KCK/2013 tanggal 18 Juni 2013; Akta Perubahan Kelima atas Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 6 Nopember 2013; Akta Perubahan Keenam atas Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 6 Maret 2015; Perubahan ketujuh atas Perjanian Kredit No.112/ADD-KCK/2016 tanggal 27 April 2016.

(“Perjanjian Kredit BCA”) mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut: Para Pihak

:

a. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) selaku Kreditur; dan b. CALS selaku Debitur.

Fasilitas Kredit

:

Fasilitas Kredit Lokal : tidak melibihi Rp17.000.000.000,00 (Tujuh belas miliar Rupiah) Fasilitas Kredit Investasi : Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) Fasilitas Kredit Investasi 2 : Rp14.280.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) Fasilitas Bank Garansi : tidak melebihi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah)

Jangka Waktu

:

Fasilitas Kredit Lokal : sampai tanggal 9 Maret 2017. Fasilitas Bank Garansi : sampai tanggal 9 Maret 2017.

Tujuan Fasilitas

:

a. Membiayai modal kerja Debitor untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) b. Menjamin pembayaran dan/atau performance Debitor kepada pihak ketiga untuk fasilitas Bank Garansi

Jaminan

:

-

Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 8430/Talang Kelapa terletak dalam Propinsi Sumatera Selatan,Kota Palembang,Kecamatan Sukarami,Kelurahan Talang Kelapa

124

Suku Bunga

:

-

Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11822/Talang Kelapa terletak dalam Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar.

-

Semua Stok Barang berupa keramik lantai, keramik dinding,cat dan lain-lain; yang dimiliki olehpemberi agunan,baik sekarang maupun di kemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di bangunan-bangunan, gudang-gudang milik Debitor, dan/atau disimpan dimanapun juga,sebagaimana ternyata dalam Daftar Persediaan Barang tanggal 9 Desember 2010

-

Segala hak,hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak pemberi Agunan terhadap pihak manapun juga;tagihantagihan dan piutang tersebut akan dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang akan diserahkan oleh pemberi Agunan dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut segenap perubahan dana tau pembaharuannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit

10,75% per tahun untuk Fasilitas kredit local (Rekening Koran) 0,75% per tahun, untuk fasilitas bank garansi 10,75% per tahun untuk fasilitas Time Loan Revolving.

Pembatasan Tindakan : (“Negative Covenant”)

Perseroan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu apabila: a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas keada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; c Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya dengan cara yang berbeda beda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru kecuali usaha yang telah berjalan dan pembukaan cabang baru; e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para Pemegang Saham.

Domisili Hukum

Pengadilan Negeri Palembang

:

Saldo Terutang (per 3 : Mei 2016)

Fasilitas Kredit Lokal: Rp16.473.413.425 Fasilitas Kredit Investasi 1: Rp2.222.222.222 Fasilitas Kredit Investasi 2: Rp11.460.028.692

125

16. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP Berikut adalah Aset Tetap berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut: Atas nama Perseroan

1

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) HGB 6895

2

HGB 105

3

HGB 797

4

HGB 3589

5

HGB 318 HGB 317 HGB 315 HGB 316 HGB 319

600 4.780 400 1.296 4.780

6

HGB 1746

1.848

16 Juli 2028

7

HGB 3459 HGB 3460

2.750 2.750

11 Agustus 2024 11 Agustus 2024

8

HGB 1811

76

18 Juli 2028

73

28 Oktober 2034

No.

Luas Tanah (m2)

Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak

990

17 Agustus 2018

Lokasi Daan Mogot 234 (dijaminkan di BCA)

178 30 November 2033 Daan Mogot 35 A-B (dijaminkan di B.Ekonomi) 90 26 September 2036 Daan Mogot 35 (dijaminkan di B. Ekonomi) 94 22 Desember 2021 Daan Mogot 33 D (dijaminkan di BCA) 22 Maret 2028 22 Maret 2028 22 Maret 2028 22 Maret 2028 22 Maret 2028

Kapuk Muara Kamal IX/6 (dijaminkan di BCA) (Note : ada rencana pelebaran jalan sebesar 38 m2)

KM 12/12 (dijaminkan di BCA) Mg.Ubi No. 26 (dijaminkan di BCA) Mangga Dua F4/16 (dijaminkan di B.Mandiri - KKS)

9

HGB 3811

10

HGB 5394

5.995 21 September 2029 Jl. KH Noer Ali (d/h. Jl.Cut Nyak Dien 7 Kalimalang) (dijaminkan di B. Ekonomi)

11

HGB 109 HGB 108 HGB 107

490 24 September 2025 Kopo Jaya III/18, Bandung 3.850 24 September 2025 (dijaminkan di B. Ekonomi) 1.240 24 September 2025

12

HGB 91 (ex. 140) HGB 92 (ex. 180)

9.615 960

13

HGB 41 HGB 44 HGB 45 HGB 46 HGB 47

14

HGB 267 HGB 95

1.260 27 September 2018 Madukoro Blok A/32, Semarang 2.160 27 September 2018

15

HGB 130

3.520 24 September 2027 Serang Raya, Cilegon (dijaminkan di BCA)

16

HGB 275 HGB 276 HGB 277

1.020 816 1.020

5 Januari 2026 5 Januari 2026 5 Januari 2026

Jl. Margomulyo DD No. 2,3,3A Surabaya (dijaminkan di B. Ekonomi)

17

HGB 29

540

22 Januari 2036

Carita bay-Jl. Halmahera I (dijaminkan di B. Mandiri - KKS)

18

HGB 205 HGB 206 HGB 207 HGB 208

19

HGB 1330

20

HGB 2224

141 146 154 140 145

859 298 371 2.210

11 Februari 2033 9 Desember 2024

Harmoni A/9 (dijaminkan di BCA)

Jl. Margomulyo H 20, Surabaya (dijaminkan di BCA)

24 September 2026 Jl. Pucang Anom Timur 17 24 September 2026 Surabaya (dijaminkan di BCA) 24 September 2026 24 September 2026 24 September 2026

24 September 2029 Jl. Tenaga Baru IV/14 Malang 24 September 2029 (dijaminkan di B. Ekonomi) 24 September 2029 24 September 2029

14.955 21 September 2029 Jl. Manado Mapanget, Manado (dijaminkan di BCA) 4.130

Januari 2020

126

Jl. Imam Bonjol No. 12, Jember (dijaminkan di B. Mandiri - KKS)

No.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Luas Tanah (m2)

Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak

Lokasi

21

HGB 1366 HGB 1343 HGB 1367 HGB 1342 HGB 1384 HGB 1386 HGB 1176 HGB 1182 HGB 1654

515 1273 2375 301 377 3380 392 605 800

22

HGB 20001 HGB 20002 HGB 20631

3.003 5.000 7.186

23

HGB 2451

24

HGB 3013 HGB 3312 HGB 3311 HGB 3014

2416 612 572 2.463

30 Maret 2023 30 Maret 2023 30 Maret 2023 30 Maret 2023

25

HGB 574 HGB 573

2.064 2.177

18 Agustus 2038 18 Agustus 2038

Jl. By Pass - Padang (dijaminkan di BCA)

26

HGB 08

8.082

10 Januari 2029

Jl. Mauni - Kediri (dijaminkan di BCA)

27

HGB 716 HGB 717 HGB 805 HGB 823

1.860 6.805 715 178

8 Maret 2040 8 Maret 2040 25 Juni 2043 23 Januari 2034

Jl. Koba, Bangka (dijaminkan di BCA) Jl. Koba, Bangka Jl. Koba, Bangka (tnh girik)

28

HGB 710 HGB 766

11.325 1.200

16 Mei 2023 16 Mei 2023

29

HGB 822

5.099

26 Agustus 2040

Jl. Siak II - Pekan Baru (dijaminkan di BCA)

30

HGB 26 HGB 27

3.175 4.000

8 Februari 2040 8 Februari 2040

Jl. Raya Kemang - Bogor (dijaminkan di BCA)

31

HGB 00001 HGB 00002

4.042 7.457

8 Februari 2040 8 Februari 2040

Jl. Gubernur Soebarjo (By Pass Lingkar Selatan) Km 8 Banjarmasin (dijaminkan di BCA)

HGB 00003

19 September 2030 Jl. Auto Ring Road, Bogor 19 September 2030 (dijaminkan di B. Mandiri - KKS) 19 September 2030 19 September 2030 19 September 2030 19 September 2030 19 September 2030 19 September 2030 19 September 2030 5 Maret 2030 5 Maret 2030 9 Februari 2033

Jl. Ir. Sutami, Makassar (dijaminkan di B. Mandiri - KKS) Jl. Ir. Sutami, Makassar

123 24 September 2024 Jl. Candraloka B2/03 Perum. Telaga Kahuripan, Bogor Daan Mogot Prima II/19-20

Kawasan Industri Candi 8 C (dijaminkan di B. Danamon) tidak dijaminkan di Danamon

2.038

8 Februari 2040

32

HGB 45

10.865

5 Februari 2041

33

HGB 505 HGB 506 HGB 507

5.770 14 Desember 2041 Jl. Adisucipto, Pontianak 10.680 14 Desember 2041 (dijaminkan di BCA) 6.490 14 Desember 2041

34

HGB 17 HGB 12 HGB 14 HGB 13 HGB 15 HGB 16

2.015 3.635 2.455 1.025 1.345 1.586

35

HGB 04

6.838

18 April 2033

Jl. Ahmad Yani, Lombok

36

HGB 223 HGB 222

9.079 4.384

27 Juni 2043 7 Maret 2043

Desa Ajung, Jember

37

HGB 71 HGB 149

3.211 17 Desember 2044 Jl. Air Ketekok, Belitung 3.105 17 Desember 2044

38

HGB 1747

39

HGB 81

7.995

Jl. Jedes Cangkromo - Solo (dijaminkan di BCA)

24 September 2042 Jl. Raya Munjugagung, Tegal 24 September 2042 (dijaminkan di BCA) 24 September 2042 24 September 2042 24 September 2042 24 September 2042

19 Januari 2045

Jl. Mahir Mahar, Palangkaraya

13.964 29 September 2030 Jl. Raya Narogong (Desa Cikiwul) (dijaminkan di BCA)

127

Atas nama CKS No. 1

Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB 24 HGB 40

Luas Tanah (m2) 2.709 10.883

Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak 24 September 2025 24 September 2025

Lokasi Jl. Ternate 2 Kawasan Industri Medan Jl. Ternate 2 Kawasan Industri Medan

Atas nama CALS No. 1

Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB 02401

Luas Tanah (m2) 24.084

Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak 28 Januari 2018

Lokasi Jl. RE Martadinata, Bengkulu

Atas nama CAS

1


2

HGB 783

No.


220

Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak 2 Februari 2028

6 Februari 2033

Lokasi Jl. Rawa Sumur II/BB 7 Kawasan Industri Pulogadung (dijaminkan di B.Ekonomi untuk kepentingan CSA) Taman Modern Blok G3

Atas nama CLS No. 1



Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak 7 Juni 2022

Lokasi Jl. Ring Road Timur, Bantul (dijaminkan di B.Ekonomi)

Atas nama CHS No. 1



Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak 3 Februari 2032

Lokasi Jl. Ki Agus Anang 28 (dijaminkan di B.Ekonomi)

Atas nama MBI No. 1



Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak 16 Desember 2039

128

Lokasi Jl. Gatot Subroto, Denpasar

Atas nama KKS Tanggal Akhir Masa Berlaku

No.

Sertifikat HGB

Luas (m2)

Lokasi

1

5304

120

5 Agustus 2012 (expired)

Green Maisonette FA/12

2

749

704

23 April 2017

Gudang di Tangerang

3

750

604

23 April 2017

Gudang di Tangerang

4

751

806

23 April 2017

Gudang di Tangerang

5

752

860

23 April 2017

Gudang di Tangerang

6

753

1.296

23 April 2017

Gudang di Tangerang

Atas nama CMSS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SERTIFIKAT HGB HGB 630 HGB 6828 HGB 6827 HGB 968 HGB 305 HGB 327 HGB 329 HGB 326 HGB 328 HGB 09784 HGB 09785 HGB 09783 HGB 6992 HGB 6993 HGB 6997 HGB 6995 HGB 7000 HGB 6994 HGB 7002 HGB 6999 HGB 6998 HGB 6996 HGB 7001 HGB 5856 HGB 5858 HGB 5860

Luas (m2) 5.200 3.452 3.452 7.446 2.300 200 200 520 510 1.725 4.699 1.942 1.615 690 340 98 132 550 1.240 520 1.796 414 437 328 611 1.530

Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak 28 April 2026 8 Oktober 2032 8 Oktober 2032 17 September 2040 16 Desember 2039 13 September 2042 13 September 2042 27 Agustus 2042 13 September 2042 14 Oktober 2044 14 Oktober 2044 14 Oktober 2044 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045 6 Agustus 2045

Lokasi Jl. Percetakan Negara C-36 Jl. Alternatif Raya Cibubur (Jl.Lingkungan) Jl. Alternatif Raya Cibubur (Jl.Lingkungan) Lingkar Ring Road Utara, Yogyakarta Jl. Gatot Subroto, Dps Jl. Gatot Subroto Barat 405, Dps (utk parkir) Jl. Siliwangi - Pamulang Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna Jl. KH Noer Ali, Kalimalang - Jakasampurna

17. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat gugatan ataupun perkara hukum yang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara yang ditujukan kepada Perseroan dan/atau Entitas Anak, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan dan rencana Penambahan Modal Dengan HMETD I ini, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

129

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 1. UMUM Potensi Pertumbuhan yang Kuat Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2016 diperkirakan akan menjadi dorongan positif bagi industri properti secara umum, walaupun diperkirakan pertumbuhan yang masih relatif stagnan. Prediksi bisnis property berjalan lebih cerah dibandingkan tahun 2015 seiring membaiknya perekonomian global dan nasional serta pembenahan kebijakan di dalam negeri. Pengerjaan proyek infastruktur yang sedang dipacu oleh Pemerintah melalui alokasi APBN untuk kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat lebih dari Rp100 triliun, merupakan alokasi yang jauh lebih besar dibandingkan kementerian lainnya. Dalam jangka panjang kenaikan suku bunga, ditambah kemudahan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bentuk keringan perizinan akan mendorong masuknya investasi di Indonesia. Tahun 2016 dengan prediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 52% maka diharapkan sektor properti akan bertumbuh dengan lebih baik, walaupun secara makro ada factor ekternal yang perlu diwaspadai yakni kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi China yang akan menyebabkan fluktuasi pasar financial. Peningkatan bisnis Perseroan diarahkan pada pengembangan bisnis Ritel modern bahan bangunan yang menjadi fokus usaha. Penetrasi pasar Ritel Modern yang dilakukan melalui Mitra10 merupakan rencana pengembangan bisnis Perseroan. Untuk mendukung pengembangan tersebut, direncanakan penambahan jumlah outlet, fasilitas armada serta fasilitas pergudangan yang diperlukan. Arahan kebijakan pengembangan Perseroan tersebut sejalan dengan tingginya kebutuhan rumah dan rutinitas kegiatan renovasi rumah yang sudah ada sangat berpeluang untuk mendongkrak prospek usaha Perseroan kedepan baik dari segmen distribusi maupun segmen ritel modern-nya. Tim Manajemen yang Berpengalaman Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman luas di industri terkait di Indonesia. Sebagian besar tim manajemen senior Perseroan telah memiliki pengalaman rata-rata lebih dari 20 tahun sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan arahan strategis dan melaksanakan inisiatif di distribusi dan ritel modern yang menjadi fokus utama Perseroan. 2. KEGIATAN USAHA Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 1983 sebagai distributor bahan bangunan, sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha dibidang perdagangan barang hasil produksi, terutama bahan bangunan dan barang-barang konsumsi. Sehubungan dengan hal tersebut saat ini Perseroan melalui Entitas Anaknya telah berkembang menjadi : • Distribusi Bahan Bangunan dengan 42 cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia • Distribusi produk kimia dengan 4 kantor cabang • Distribusi barang konsumer yang tersebar di 15 area • Ritel Modern bahan bangunan dan home improvent melalui 21 gerai Mitra10 • Ritel Modern Furnishing melalui 10 gerai Atria Furniture Kegiatan usaha Perseroan didukung oleh 800 principal, 200.000 pelanggan ritel atau toko tradisional dan juga diperkuat lebih dari 600 armada serta pergudangan dengan luas + 200.000 m2.

130

No

Segmen

1 2

Segmen Distribusi Segmen Ritel Modern Eliminasi Total Penjualan*

Penjualan Untuk Tahun Buku 2015 % dari Total Pen(dalam Rp. Miliar) jualan 5.130,46 70 2.216,23 30 62,17 7.284,52 100

* Total Penjualan dihitung berdasarkan jumlah dari Penjualan Beli Putus dan Penjualan Konsinyasi

Segmen Distribusi Kegiatan usaha segmen distribusi dilakukan oleh Perseroan beserta Entitas Anak Perseroan yaitu: • PT Catur Aditya Sentosa • PT Catur Logamindo Santosa • PT Catur Hasil Sentosa • PT Catur Adiluhur Sentosa • PT Eleganza Tile Indonesia • PT Kusuma Kemindo Sentosa • PT Satya Galang Kemika • PT Catur Sentosa Anugerah Saat ini dipasok lebih dari 19.300 SKU yang merupakan jalinan kepercayaan lebih dari 157 prinsipal, yang melayani lebih dari 482.400 pelanggan ritel atau toko tradisional, dan diperkuat oleh lebih dari 515 armada serta gudang seluar lebih dari 166.700 m2. Adapun 15 prinsipal Utama untuk segmen distribusi antara lain : 1. PT Primaraga Keramindo untuk produk keramik 2. PT ICI Paint Indonesia untuk produk cat 3. PT Mulia industrindo Tbk untuk produk Keramik, Glass & Glass block 4. PT Mowilex Indonesia dengan produk cat 5. PT Propan Raya ICC untuk wood Finishing, propan CPC dan ANS 6. Mitsui & co, Ltd untuk produk Titanium, Dioxida, Denka, Cholroprene Evaflex EV 7. Sun Plan Development ltd untuk produk Sodium Alginate, Sodium Sulphide Flake Yellow dan White Oil Grade A No. 15 8. Zhucheng Xingmao Corn S. Co. Ltd untuk corn starch, Maltodextrin DE 10-15 9. Gujarat Ambuja Export ltd untuk corn starch ex india 10. Lanxess Pte. Ltd untuk Chromosal, Primal, Preventol, Retingan, Tanigan 11. Procter & Gamble Home Product Indonesia “P&G” untuk consumer goods products 12. PT Frisian Flag Indonesia untuk produk milk 13. PT Nutrifood Indonesia untuk produk merek Nutrisari 14. PT Cakrawala Mega Indah (Univenus) untuk produk tissue 15. PT Tiga Pilar Sejahtera untuk telur, mie instant dan snacks Segmen Ritel Modern Kegiatan usaha segmen ritel modern dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan yaitu: • PT Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra10) • PT Catur Sentosa Berhasil (Atria Furniture) Saat ini dipasok oleh lebih dari 77.000 SKU, yang merupakan jalinan kerjasama lebih dari 700 prinsipal, dan diperkuat oleh lebih dari 140 armada serta memiliki gudang seluas lebih dari 49.000 m2 Adapun 5 prinsipal utama untuk segmen ritel modern antara lain : 1. Foshen Sincere Ceramics Co. Ltd untuk produk granit 2. PT ICI Paint Indonesia untuk produk cat 3. PT Satya Langgeng Sentosa untuk produk keramik 4. PT Dwimitra Nuansa Satria untuk produk keramik 5. PT Niro Ceramic Sales Indonesia untuk produk granit

131

Entitas Anak milik Perseroan yang bergerak di bidang ritel modern furnishing, yaitu PT Catur Sentosa Berhasil (“CSB”) dengan mengusung brand Atria Furniture, didirikan dengan tujuan untuk bersinergi dengan PT Catur Mitra Sejati Sentosa (“CMSS”) yang mengusung brand Mitra10, yaitu agar CSB dengan CMSS dapat membentuk one stop shopping bagi kebutuhan pelanggan akan bahan bangunan dan Home Improvement. Perseroan berpandangan bahwa proses renovasi atau pembangunan unit properti baru (rumah atau gedung) seringkali bersamaan dengan pembelian perabotan atau furniture yang akan melengkapi fungsi dari properti tersebut. Melihat hal ini, terdapat potensi untuk mengembangkan bisnis furniture sebagai lini usaha baru dalam rangka diversifikasi produk dengan target pasar yang sama. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan kontrak dengan pelanggan, namun memiliki perjanjian-perjanjian untuk segmen distribusi dengan beberapa prinsipal utama diantaranya mengatur hal-hal seperti target penjualan, harga dan area distribusi, yang semuanya itu dilakukan dengan koordinasi antara Perseroan dan pihak prinsipal. Dalam rangka pengendalian mutu dalam layanan jasa dan produk yang diberikan, Perseroan menjaga mutu pelayanannya dengan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku pada Perseroan. Pada Segmen Distribusi, Perseroan menerima pesanan barang dari pelanggan, lalu Perseroan akan menjalankan proses pengiriman barang yang diminta kepada pelanggan dalam waktu paling lambat 2x24 jam sejak pesanan diterima. Selain itu, Perseroan juga mengedukasi karyawan secara berkala mengenai cara untuk menangani produk dengan baik, dimulai dari pengambilan barang di gudang sampai dengan penyerahan barang tersebut di tempat pelanggan. Sedangkan pada Segmen Ritel Modern, Perseroan menjaga mutu layanannya kepada pelanggan dengan cara memperhatikan tingkat Persediaan yang wajar, tidak berlebihan yang dapat menyebabkan overstock, dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan Persediaan barang agar dapat memenuhi seluruh atau sebagian besar permintaan pelanggan, selain itu, Perseroan juga mengedukasi karyawan secara berkala mengenai pengetahuan produk yang memadai, sehingga dapat dengan cepat menanggapi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Untuk menjaga kondisi Persediaan barang agar tetap baik, Perseroan telah mengembangkan dan menerapkan sistem pengelolaan gudang (Warehouse Management System) yang baik sehingga tingkat Persediaan dapat dikontrol secara rutin dan dapat menjaga mutu barang yang akan dibeli oleh pelanggan. TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAK PASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN DIMASA YANG AKAN DATANG. 3. PROSPEK USAHA Perbaikan konsumsi dan investasi Pemerintah diharapkan memberikan stimulus pada perekonomian tahun 2016. Konsumsi swasta relatif tabil walaupun terdapat indikasi penurunan tabungan dan pendapatan, demikian pula pertumbuhan ekspor masih tertahan akibat permintaan global yang masih lemah dan harga komoditas yang turun. Pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2% y-o-y sedangkan inflasi diperkirakan akan berada pada 3,5%. (data Bank Indonesia www.bi.go.id). Dengan adanya indikasi stabilitas ekonomi domestik yang terjaga yang ditandai dengan beberapa indikator ekonomi utama tersebut. Maka Perseroan perlu untuk melakukan rencana perluasan usaha Perseroan di segmen ritel modern Bahan Bangunan dan Home Improvement, melalui brand Mitra10, baik untuk pembukaan gerai baru, relokasi dan renovasi serta fasilitas pergudangan. Perseroan berkeyakinan bahwa penggunaan dana yang direncanakan untuk perluasan usaha di segmen ritel modern Bahan Bangunan dan Home Improvement (Mitra10) akan berdampak pada peningkatan pendapatan Perseroan secara konsolidasi, dimana marjin pendapatan dari segmen tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan marjin pendapatan dari segmen Distribusi secara historis. Dengan peningkatan

132

modal melalui PMHMETD I, diharapkan Perseroan dapat membukukan profitibalitas yang lebih baik dengan efisiensi biaya bunga. Selain itu, Perseroan juga dapat memperluas pangsa pasar, memperkuat bargaining power terhadap para prinsipal serta dapat menciptakan entry barrier bagi perusahaan asing yang bergerak di bidang sejenis yang berniat untuk ekspansi di Indonesia. 4.

PANGSA PASAR PERSEROAN

Perseroan selalu fokus pada 2 segmen usaha yaitu segmen distribusi dan segmen ritel, saat ini segmen distribusi masih menguasai penjualan sebesar 70% di tahun 2015, akan tetapi dalam pertumbuhannya terlihat segmen ritel modern memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dengan pertumbuhan sebesar 13 % untuk tahun 2015, dan sebesar 19% di tahun 2014 dibanding dengan tahun sebelumnya. Secara umum segmen distribusi (bahan bangunan, kimia dan FMCG) telah mencapai penjualan sebesar Rp5,13 triliun atau sebesar 70% dari total penjualan Perseroan, dengan demikian masih menjadi segmen usaha yang menyumbang penjualan terbesar di Perseroan. Keunggulan lain yang sangat penting bagi Perseroan adalah kerjasama dengan para pemasok serta jalinan kerjasama dengan toko tradisional yang mejadi rekan kerja Perseroan dalam pelaksanaan distribusi bahan bangunan dengan penjualan dan pembayaran piutang yang relatif stabil. Selanjutnya melihat pertumbuhan penjualan ritel modern yang cukup menjanjikan dari tahun ke tahun, Perseroan masih melihat potensi pasar yang cukup menjanjikan, dimana penjualan ritel modern yang terkait dengan bahan bangunan dan home improvement Perseroan melalui Mitra10 termasuk salah satu pemain terbesar dengan rekor jumlah toko paling banyak dan paling luas di Indonesia, sehingga pada tahun 2015 Mitra10 tercatat pada Rekor Bisnis Award. Sedangkan untuk home furnishing bilamana dibandingkan dengan para pesaing yang telah memulai terlebih dahulu penjualan Perseroan relatif masih lebih kecil, akan tetapi dengan sinergi dengan Mitra10 sebagai One Stop Shop / One Stop Solution, Perseroan berkeyakinan akan mampu bertumbuh dalam pasar yang masih cukup besar di Indonesia. 5. CAKUPAN PEMASARAN Pemasaran distribusi bahan bangunan mencakup 42 cabang atau gudang distribusi (Luas total 139.000m2) di 40 kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah produk yang ditangani 15.000 SKU. Total pelanggan yang merupakan toko bangunan tradisional sebanyak + 35.000 secara nasional. Dan dilayani oleh 400 truk untuk pengiriman ke toko bangunan tradisional. Pemasaran untuk distibusi kimia mencakup 4 kota besar di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya dengan total luas gudang 8.000m2 dengan 1.100 SKU yang difasilitasi oleh 15 truk untuk distribusi ke + 3.200 pelanggannya. Sedangkan untuk distribusi Consumer Goods mencakup 15 Area pemasaran yaitu di Jabodetabekser, Bandung, dan Bali dengan total fasilitas gudang seluas 22.000m2 dengan total 2.600 SKU, 100 truk, untuk dikirimkan ke + 95.000 pelanggan. Pemasaran ritel moderen Mitra10 dilakukan melalui 21 tokonya (43.500 m2) yang tersebar di Jabotabek, Batam, Medan, Palembang, Surabaya dan Denpasar. Toko toko ini difasilitasi oleh 6 disrtibution warehouse/gudang dengan total 35.900 m2 untuk menampung + 65.000 SKU. Member yang tercatat saat ini + 450.000 member. Sedangkan Atria melakukan pemasarannya melalui 10 showroom-nya (14.800 m2), dimana 7 showroom berada di dalam toko Mitra10, dan 3 showroom berdiri sendiri/ diluar Mitra10. Showroom ini difasilitasi 2 gudang distribusi seluas 11.000 m2 dengan total 7.500 SKU dan 23 truk untuk pengiriman. Total member showroom saat ini + 1.000 m2.

133

Penjualan Perseroan terkonsentrasi terbesar di Jawa dan Bali sebesar 84%, Sumatera 10%, Kalimantan 3%, dan Sulawesi 3%. Perseroan memandang perluasan wilayah pemasaran masih sangat terbuka, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan properti, pembangunan infrastruktur di Indonesia yang akan mendorong pertumbuhan wilayah pemukiman baru di Indoensia. 6.

PERSAINGAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjalankan kegiatan usaha sejenis. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas pelayanan sehingga memungkinkan berkurangnya penjualan produk Perseroan. Oleh karenanya Perseroan melaksanakan konsolidasi dengan memperkuat Sales Task Force daan meningkatkan Service Level kepada pelanggannya, serta mengarahkan pertumbuhan ke lokasi potential yang belum menjadi perhatian para pesaing. Perseroan memiliki keunggulan dalam bentuk integrasi dari pendistribusian bahan bangunan dengan retail modern bahan bangunan dan home improvement melalui Mitra10 sekaligus kelengkapan produk home furnishing melalui showroom Atria yang dikemudian hari akan diarahkan pada lokasi yang berdampingan sehingga memberikan kemudahan bagi pelangan sekaligus akan mendorong penjualan yang terpadu. 7. STRATEGI PERSEROAN Perseroan telah memulai kegiatan konsolidasi internal baik dari sisi sumber daya manusia, strategi bisnis maupun pengembangan jaringan. Perseroan telah mempersiapkan diri dengan beberapa rencana kerja untuk menghadapi perkembangan pasar dan persaingan usaha yang semakin ketat antara lain sebagai berikut : a) Penerapan strategi secara konsisten sesuai dengan misi, misi dan nilai Perseroan. b) Penambahan cabang, toko dan showroom baru dilokasi yang strategis untuk memperluas jaringan segmen ritel modern c) Mengembangkan program-program stategi pemasaran yang agresif, menarik dan sesuai dengan kondisi pasar dalam rangka meningkatkan jumlah pelanggan dan jumlah pembeli pelanggan. d) Penambahan prinsipak baru dan keanekaragaman dan kelengkapan produk yang menarik, inovatif dan sesuai dengan kondisi pasar, selain itu Perseroan akan tetap mempertahankan kerjasama distribusi yang telah terjalin selama ini dengan peningkatan standar mutu pelayanan e) Program pelatihan sumber daya manusia untuk mendukung rencana pengembangan Perseroan f) Pembangunan dan perbaikan saranadan fasilitas gedung perkantoran, pergudangan, cabang, toko, showroom serta peremajaan armada, fasilitas operasional dan infrastuktur lainnya. g) Integrasi sistem manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan h) Memanfaatkan keungulan teknologi informasi di semua aspek Perseroan i) Melakukan efisiensi biaya operasional j) Pengelolaan Modal kerja dengan manajemen kas yang sehat. Dengan melaksanakan rencana kerja sebagaimana tersebut diatas, Perseroan yakin strategi usaha tersebut akan mendukung peningakatan kinerja Perseroan dimasa yang akan datang.

134

X. EKUITAS Tabel berikut ini menyajikan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Posisi Ekuitas Perseoran pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan. Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wajar Tanpa Modifikasian). Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(disajikan dalam ribuan Rupiah keculai ditetentukan lain) TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 2014

EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam jumlah penuh) per saham Modal dasar - 6.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.895.037.800 saham Tambahan modal disetor - neto Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak Saldo Laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaanya Pendapatan komprehensif lainnya Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

289.503.780 51.882.619 (232.495)

289.503.780 51.882.619 (232.495)

1.600.000 419.474.119 3.933.336

1.400.000 384.828.148 6.932.804

766.161.359 87.357.625 853.518.984 3.522.572.851

734.314.856 85.866.896 820.181.752 3.308.566.503

Catatan : Tidak ada perubahan struktur permodalan Perseroan setelah tanggal laporan keuangan.

Setelah PMHMETD I dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 1.158.015.120 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima belas ribu seratus dua puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dan total nilai penambahan modal sebanyak-banyaknya Rp492.156.426.000 (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah) dan diasumsikan bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, seluruh pemegang saham telah mengambil seluruh saham yang ditawarkan secara proporsional maka posisi jumlah modal ditempatkan dan disetor pada tanggal penjatahan yakni tanggal 20 Juni 2016 menjadi sejumlah 4.053.052.920 (empat miliar lima puluh tiga juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Dengan demikian jumlah saham modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan menjadi sebesar Rp405.305.292.000,- (empat ratus lima miliar tiga ratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

135

Berikut ini adalah tabel proforma ekuitas pada tanggal penjatahan yakni tanggal 20 Juni 2016 apabila PMHMETD I dilaksanakan dan seluruh HMETD telah selesai dilaksanakan pada tanggal akhir periode pelaksanaan yakni tanggal 15 Juni 2016 dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham : (dalam ribuan Rupiah)

Keterangan

Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 Perubahan Ekuitas seandainya PMHMETD I sejumlah 1.158.015.120 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham Proforma ekuitas untuk memasukkan penyesuaian pembayaran dividen tahun 2015 Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 setelah PMHMETD I dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp100 setiap saham

Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak

Tambahan modal disetorneto

Modal saham

289.503.780

51.882.619

Saldo laba telah ditentukan penggunaannya

(232.495)

Saldo laba belum ditentukan pengunaannya

1.600.000

Pendapatan komprehensif lainnya

419.474.119

Neto

3.933.336

Kepentingan Nonpengendali

Total Ekuitas

766.161.359

87.357.625

853.518.984

492.156.426

-

492.156.426

(7.237.595)

-

(7.237.595)

-

115.801.512

376.354.914

-

-

-

-

-

-

-

-

405.305.292

428.237.533

(236.495)

1.600.000

419.474.119

136

-

3.933.336 1.251.080.190

87.357.625 1.338.437.815

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPST. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 24 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Kebijakan dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru. Perseroan hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen secara tunai, jika ada, dalam mata uang Rupiah. Berikut merupakan keterangan Pembayaran Dividen dari tahun buku 2011 sampai dengan tahun buku 2015. (dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan Dividen Tunai Persentase Laba Periode Tahun Berjalan Saldo Laba

2015 14.475.189 33,65% 43.021.915 421.074.119

2014 14.475.189 11,88% 121.820.477 386.228.148

31 Desember 2013 10.132.632 13,30% 75.880.191 294.974.601

2012 13.027.670 20,60% 63.072.180 233.960.343

2011 5.790.076 7,60% 75.303.824 189.623.315

Perseroan tidak memiliki pembatasan (negative covenants) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

137

XII. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan 2. bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. 3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008. 4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. 5. Berdasarkan Pasar 17.2.c Undang-undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final. Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

138

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihakpihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang P3B, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku. Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (“SKD”)/ Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding, yaitu: i. Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini. ii. Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negera mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia. iii. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/ Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Form-DGT 1/ Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B. Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan beneficial owner, yaitu sebagai berikut: i. Pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan ii. Kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan iii. Perusahaan mempunyai pegawai; dan iv. Mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan v. Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan vi. Tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

139

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000 dan sebesar Rp3.000 untuk transaksi dibawah Rp1.000.000. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan. Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban Perpajakan Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Per 31 Desember 2015, Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan seluruh kewajiban pajaknya. CALON PEMESAN HMETD DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD I INI.

140

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penambahan Modal ini adalah sebagai berikut: Konsultan Hukum :

Irma & Solomon Law Firm Alamat : Gedung Sequise Center, Lt.1 Jl. Jenderal Sudirman No.71 Jakarta 12190 Telp. : (+62) (21) 5290 3957 Fax. : (+62) (21) 5290 3958 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Keanggotaan : 201131 Atas nama Mathilda Irma Untadi S.H. : 2006009 Atas nama Sihar Solomon Siahaan S.H. No. STTD : No. 383/PM/STTD-KH/2001 Atas nama Mathilda Irma Untadi S.H. No. 564/PM/STTD-KH/2005 Atas nama Sihar Solomon Siahaan S.H. Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 074/SK-Corp/CSA/III/2016 tanggal 30 Maret 2016. Tugas Pokok: Menyusun Laporan Pemeriksaan dan Pendapat Dari Segi Hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk pengunaan dananya, termasuk pemeriksaan apakah terdapat pembatasan dalam perjanjian dengan pihak ketiga yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Akuntan Publik

:

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (the Indonesian member firm of Ernst & Young Global Limited) Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp. : (62-21) 5289 5000 Fax. : (62-21) 5289 4600 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia No. Institut Akuntan : Registrasi Akuntan Publik No. AP.0699 atas nama Roy Iman Wirahardja. No. STTD : 16/BL/STTD-AP/2006 tanggal 7 November 2006 atas nama Benyanto Suherman Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 082/SK-Corp/CSA/IV/2016 tanggal 4 April 2016.

141

Tugas Pokok: Melakukan penelaahan (review) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas dan membuat comfort letter berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan per 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah disampaikan ke OJK.

Notaris

:

Notaris Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Alamat : Komplek Ketapang Indah Blok B2/4-5 Jl. KH. Zainal Arifin No. 2 Jakarta 11140 Telp. : (62) (21) 630 1511 Fax. : (62) (21) 633 7851 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia, No. Anggota 060.2.021.150152 No. STTD : 31/STTD-N/PM/1996 tanggal 4 Juli 1996 Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Tugas Pokok Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD I ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD I ini sesuai dengan Saham sehubungan dengan PMHMETD I ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.073/SK-Corp/CSA/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

142

Biro Administrasi : Efek (BAE)

PT Datindo Entrycom Alamat : Puri Datindo – Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220 – Indonesia No. Telp : +62 21 5709009 No. Fax : +62 21 5709026 No. STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995. Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) untuk pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana PMHMETD I, menerbitkan DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PMHMETD I sesuai peraturan yang berlaku. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.081/SK-Corp/IV/2016 tanggal 4 April 2016.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD I Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

143

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka PMHMETD I PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. 17 tanggal 4 April 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham: 1. Pemesan Yang Berhak Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 7 Juni 2016 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp425 (empat ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Apabila terdapat pecahan atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/ Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 7 Juni 2016. 2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 8 Juni 2016. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

144

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 8 Juni 2016 dengan membawa: a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut. b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan). 3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2016. A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif 1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI; 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka: a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari Bursa berikutnya. 3. Pada hari yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut: a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD; b. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI. 4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. 5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru tersebut kepada Perseroan dan BAE.

145

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif 1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE. 2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD; c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (”KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (”KITAS”)); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD; d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/ Paspor/KITAS); e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: • Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa; • Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. 3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas. 4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (”SKS”), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif. Pemesanan Saham Tambahan Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran; e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

146

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best); b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE; c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juni 2015 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. 4. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 20 juni 2016 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi

jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan berpedoman pada POJK No. 32/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. 5. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada: Bank Central Asia Cabang Daan Mogot No. Rekening : 1983010281 Atas Nama : PT Catur Sentosa Adiprana 147

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 17 Juni 2016. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan. 6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI. 7. Pembatalan Pemesanan Saham Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain : a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syaratsyarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus. b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi. 8. Pengembalian Uang Pemesanan Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada 22 Juni 2016. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata harian Rupiah Perseroan yaitu sekitar 0,03% per hari, yang diperhitungkan sejak tanggal 22 Juni 2016, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan), atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

148

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di: PT Datindo Entrycom Puri Datindo - Wisma Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 - 35 Jakarta 10220 Telp. 021 - 5709009 Fax. 021 - 5709026 dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham asli dan fotokopi KTP atau tanda bukti diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. 9. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 17 Juni 2016. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 22 Juni 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau pengurus yang masih berlaku; c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham. 10. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam PMHMETD I ini tidak terdapat pembeli siaga, dengan demikian apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

149

11. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD Pendaftaran dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui: PT Datindo Entrycom Puri Datindo - Wisma Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 - 35 Jakarta 10220 Telp. 021 - 5709009 Fax. 021 - 5709026 dengan membawa: a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga) d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan). Waktu pendaftaran : Tanggal : 9 Juni 2016 s/d 15 Juni 2016 Pukul : 09.00 - 16.00 WIB e. FPPS tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan).

150

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan tersedia dan dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2016 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia di: PT Datindo Entrycom Puri Datindo - Wisma Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 - 35, Jakarta 10220 Telp. 021 - 5709009 Fax. 021 - 5709026 Apabila sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2016 belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

151

XVI. INFORMASI TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilakan untuk menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada alamat atau nomor telepon/fax atau e-mail di bawah ini: PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Kantor Pusat: Jl. Daan Mogot Raya No. 234 Jakarta 11510 Telp. (021) 566-8801, 567-2622 Fax. (021) 566-9445 Website: www.csahome.com E-mail: [email protected]

152

PROSPEKTUS PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK. ( Perseroan )

Recommend Documents