Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora ISSN EISSN

Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora

ISSN 2089-3590 | EISSN 2303-2472

PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP PENGOBATAN TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG 1Sri

Ratna Suminar, 2Liya Sukma Muliya, dan 3Dian Yustisiani

1, 2, 3

Fakultas Hukum / Bagian Hukum Perdata Universitas Islam Bandung e-mail: [email protected]

Abstrak. Penerimaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional masih tetap tinggi, bukan saja di tengah-tengah masyarakat pedesaan, melainkan juga masyarakat perkotaan. Bukan hanya oleh masyarakat golongan bawah, melainkan juga oleh golongan menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, sistem nilai, dan tradisi yang mempengaruhi sikap dan pengetahuan mereka tentang sakit, penyakit, dan upaya penyembuhan. Di samping itu, adanya pergeseran pola hidup masyarakat dunia termasuk Indonesia yang berkembang menuju paradigma back to nature, dengan menggunakan cara-cara tradisional untuk kesehatan. Namun demikian tidak semua pengobatan tradisional aman, bermanfaat, dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu pengawasan dari pemerintah agar pengobatan tradisional dapat bermanfaat bagi masyarakat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum. Kata kunci: Pengawasan Pemerintah Kota Bandung, Pengobatan Tradisional, peningkatan kesehatan masyarakat

1.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan isu penting yang harus dihadapi setiap negara karena berhubungan langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat. Oleh karena itu, setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, dengan adanya pergeseran ketatanegaraan di Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tenang Pemerintahan Daerah. Menetapkan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masingmasing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Dengan adanya konsep Otonomi Daerah tersebut, maka pemerintah daerah Kota Bandung mempunyai kewenangan yang luas untuk melaksanakan pembangunan kesehatan daerah Kota Bandung sesuai dengan masalah, potensi, dan karakteristik masyarakat Kota Bandung. Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandung yang pesat, juga menjadi kota pendidikan, pariwisata,dan 195

196 | Sri Ratna Suminar, et al. perdagangan telah menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar kota untuk datang, berusaha atau berdomisili di Bandung. Mobilitas masyarakat luar kota Bandung masuk ke dalam dan keluar kota Bandung dapat berisiko menimbulkan peningkatan dan penjalaran penyakit menular atau yang mendapat perhatian dengan cepat. Masalah penyakit menular atau yang memerlukan perhatian tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kota Bandung agar penyakit tersebut dapat dikendalikan penjalaran atau dihambat peningkatannya. Pemerintah kota Bandung mempunyai kewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya sesuai amanat undang-undang dan dengan adanya tren perkembangan angka harapan hidup di kota Bandung yang selama periode 2008 sampai tahun 2013 rata-rata penduduk kota Bandung dapat bertahan hidup, yaitu sampai usia 7374 tahun. Namun demikian, SDM kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Bandung dirasakan masih kurang memadai, untuk itu, diharapkan sarana kesehatan swasta, termasuk pengobatan tradisional dapat memberikan kontribusi bagi kurangnya SDM Kesehatan, maupun sarana-prasarana layanan pemerintah. Sehubungan dengan hal di atas, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dimana cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi 2 (dua), yaitu keterampilan dan ramuan. Masing-masing memiliki metode, praktek pelayanan dengan falsafah ilmu yang berbeda. Ada yang rasional sehingga mudah dipahami dan dipelajari, namun ada pula yang tidak rasional sehingga sulit untuk dipahami dan dipelajari. Walaupun pelayanan kesehatan modern telah berkembang di Indonesia, namun jumlah masyarakat yang memanfaatkan pengobatan tradisional tetap tinggi. Pelayanan kesehatan tradisional telah dimanfaatkan sejak dahulu dan sampai kini masih diakui keberadaannya di masyarakat serta diperlukan dukungannya dalam mengatasi masalah kesehatan. Ada beberapa alasan yang dapat mengangkat kesehatan tradisional sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kesehatan di tanah air , diantaranya pergeseran pola hidup masyarakat dunia termasuk Indonesia yang berkembang menuju paradigma back to nature, dengan menggunakan cara-cara tradisional untuk kesehatan. Namun dalam kenyataannya, pengobatan tradisional pun tidak semuanya mempunyai kualitas yang baik karena masih banyak pengobatan tradisional yang bila ditinjau metode maupun ramuan yang digunakan meragukan untuk dikategorikan sebagai upaya pelayanan kesehatan bahkan hampir dikatakan semua pengobatan tradisional dalam menangani pasiennya tidak didasarkan pada diagnosis penyakit secara rasional. Untuk itu, pelaksanaan pengobatan tradisonal harus diatur dan diawasi oleh pemerintah agar pengobatan tradisional dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan norma agama. Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain : 1. Bagaimanakah peran pengobatan tradisional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 2. Bagaimanakah upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengawasi pengobatan tradisional agar aman dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat ?

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora

Pengawasan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pengobatan ....

2.

| 197

Pembahasan

2.1

Peran Pengobatan Tradisional bagi Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari batasan ini, terlihat jelas bahwa aspek kesehatan atau dimensi sehat bukan hanya fisik, mental dan sosial saja, tetapi ditambah satu aspek lagi, yakni ekonomi (produktif secara ekonomi). Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang mempunyai empat aspek tersebut diperlukan sumber daya kesehatan. Yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Di dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa : “Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.” Kemudian Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa : “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarkat.” Selanjutnya, Pasal 47 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa : “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.” Upaya kesehatan, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya Kesehatan tersebut mencakup : a. Pelayanan kesehatan promotif Adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi atau meningkatkan kesehatan. b. Pelayanan kesehatan preventif Adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan / penyakit. c. Pelayanan kesehatan kuratif penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. d. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif Adalah kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat

ISSN 2089-3590, EISSN 2303-2472 | Vol 4, No.1, Th, 2014

198 | Sri Ratna Suminar, et al. yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Di dalam Pasal 48 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pengobatan tradisional termasuk salah satu dari 17 ( tujuh belas ) jenis upaya kesehatan yang harus terselenggara secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengertian pengobatan tradisional terdapat di dalam Pasal 1 angka 16 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyatakan sebagai berikut: “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan / atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.” Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini, penerimaan masyarakat Indonesia terhadap pengobatan tadisional masih tetap tinggi, bukan saja di tengah-tengah masyarakat pedesaan, melainkan juga masyarakat perkotaan. Bukan hanya oleh masyarakat golongan bawah, melainkan juga oleh golongan menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, sistem nilai, dan tradisi yang mempengaruhi sikap dan pengetahuan mereka tentang sakit, penyakit, dan upaya penyembuhan. Di samping itu, adanya pergeseran pola hidup masyarakat dunia temasuk Indonesia yang berkembang menuju paradigma back to nature, dengan menggunakan cara-cara tradisional untuk kesehatan. Bagi masyarakat Kota Bandung Pengobatan tradisional merupakan pengobatan alternatif yang hanya merupakan bentuk penyembuhan atau pelayanan kesehatan alternatif bukan yang utama dan tidak dapat disejajarkan dengan pengobatan modern (dengan Ilmu Kedokteran). Sesuai hasil penelitian, diketahui bahwa dari 50 orang responden, 29 orang (58%) menjawab bahwa apabila mereka sakit (misalnya : patah tulang, urat kejepit, kesemutan yang terus menerus, darah tinggi), maka mereka lebih memilih diobati oleh dokter dibandingkan oleh pengobat tradisional. Di samping itu, masyarakat Kota Bandung lebih percaya bahwa penyembuhan dengan ilmu kedokteran (modern) lebih cepat menyembuhkan penyakit dibandingkan dengan pengobatan tradisional, hal ini diketahui dari jawaban 30 orang (60% ) responden dari 50 orang responden. Namun demikian, sampai saat ini pengobatan tradisional masih tetap dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit oleh masyarakat di Kota Bandung. Alasan-alasan tersebut antara lain: pengobatan tradisional dilakukan dengan Pendekatan Holistik; Pelayanan bersifat terpadu (penyembuhan dan perawatan); Bersifat kekeluargaan; hubungan antara pengobat tradisional dengan pasien bersifat informal; biaya pengobatan terjangkau dan disesuaikan dengan apa yang dimiliki pasien (Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari 50 orang responden, 23 orang (46%) menjawab bahwa mereka memilih untuk berobat / memelihara kesehatan ke pengobat tradisional dengan alasan biayanya murah); Lokasi tempat pengobatan tradisional berjarak dekat dengan tempat tinggal pasien (dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa salah satu alasan masyarakat memilih berobat ke tempat pengobatan tradisional karena jarak antara lokasi pengobatan tradisional dengan tempat tinggal pasien berjarak dekat). Dengan pelayanan yang sedemikian rupa seperti yang disebutkan di atas, maka pasien merasa nyaman untuk berobat ke tempat pengobatan tradisional, karena selain pasien mendapatkan pengobatan fisik juga psikis pasien sangat diperhatikan oleh



| 199

pengobat tradisional disamping itu hubungan yang informal dan bersifat kekeluargaan antara pasien dengan pengobat tradisional akan berdampak positif sehingga pasien akan merasa bahwa pengobatan tradisional yang dijalaninya dapat menyembuhkan dan menyehatkan kembali. Dalam pengobatan tradisional, pasien merasa betul-betul diperhatikan, diobati, dan dirawat sehingga mengakibatkan pasien merasa cepat sembuh dari sakitnya dan merasa selalu dalam keadaan sehat dan fit. Terbukti berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 50 orang responden 42 orang (84%) menjawab bahwa pengobatan tradisional dapat menyembuhkan penyakit / menyehatkan badan, sehingga mereka merasa selalu dalam keadaan sehat ( fit ) setelah berobat ke tempat pengobatan tradisional. Selanjutnya dari 50 orang responden, 46 orang menjawab bahwa pengobatan tradisional bermanfaat untuk meningkatkan kesehatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengobatan tradisional bagi masyarakat kota Bandung dimanfaatkan bukan untuk mengobatai penyakit ( kuratif ) dan rehabilitatif, namun dipergunakan untuk mencegah penyakit (preventif) dan promotif saja. Oleh karena itu, pengobatan tradisional hanya berperan sebagai pengobatan alternatif yaitu sebagai upaya preventif dan promotif saja dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Bandung. 2.2

Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam Mengawasi Pengobatan Tradisional Agar Aman Dalam Negara Hukum Modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Munculnya konsep itu membawa konsekuensi terhadap peranan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakatnya lebih dominan. Seperti halnya di sektor-sektor lain, pemerintah adalah sebagai penanggung jawab semua pembangunan. Oleh sebab itu, di sektor kesehatan pemerintah juga bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Berbicara mengenai pengawasan, pengertian pengawasan adalah : “Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.” Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi, dapat dilihat tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya. Pasal 178 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menentukan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan umumnya yang diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, secara khusus diatur pula di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, diantaranya sebagai berikut : Pasal 31 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, menyatakan bahwa :


200 | Sri Ratna Suminar, et al. (1) Pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional diarahkan untuk meningkatkan mutu, manfaat, dan keamanan pengobatan tradisional; (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas atau Unit pelaksana teknis yang ditugasi. Selanjutnya, Pasal 34 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, menyatakan bahwa : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi : menginventarisasi pengobat tradisional di wilayah kerjanya; membina pengobatan tradisional di wilayah kerja melalui antara lain forum sarasehan, KIE kultural, pelatihan, pertemuan; membina dan mengembangkan “self care” (pengobatan mandiri) dengan cara tradisional; pemantauan pekerjaan pengobat tradisional; pencatatan pelaporan. Berdasarkan penelitian, dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pengobatan tradisional di kota Bandung, dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan Asosiasi pengobat karena hanya Asosiasi pengobat tradisional yang mengetahui bahwa pengobatan yang dilakukan aman, sesuai standar yang ditetapkan mereka, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan masyarakat. Tugas dari Asosiasi yaitu melaporkan kegiatan pengobat tradisional kepada Dinas Kesehatan karena umumnya pengobat tradisional hanya sedikit yang memberikan laporan langsung ke Dinas Kesehatan. Berdasarkan Pasal 21, setiap pengobat tradisional dikenakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan kepada Dinas Kesehatan. Adapun buny Pasal tersebut adalah sebagai berikut : (1) Pengobat tradisional wajib melaporkan kegiatannya tiap 4 (empat) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah dan jenis kelamin pasien, jenis penyakit, metode dan cara pengobatannya. Berdasarkan hasil wawancara, kesadaran hukum dari para pengobat tradisional masih rendah untuk melaporkan secara periodik kegiatannya sesuai dengan auran hukum. Oleh karena itu Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Asosiasi pengobata tradisional karena pengobat tradisional lebih mudah melaporkan kegiatannya kepada Asosiasi. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Kepmenkes RI No 176/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, Dinas Kesehatan Kota Bandung melaksanakan pelatihan secara periodik yang dilaksanakan satu tahun sekali kepada pengobat tradisional maupun kepada Asosiasi. Kegiatan yang dilaksanakan memberikan pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan tim Ahli dari Perguruan Tinggi untuk memberikan pelatihan dengan memberikan ilmu tentang cara pengobatan sesuai dengan metode yang dilakukan oleh pengobat tradisional, serta mengarahkan pengobat tradisional agar dalam melakukan pengobatan tidak merugikan pasien. Namun kegiatan ini pun baru dilaksanakan untuk pengobatan tradisional jenis ramuan sedangkan untuk pengobatan tradisional jenis ketrerampilan belum dapat dilaksanakan, hanya baru dapat dilaksanakan sesekali saja.



3.

| 201

Penutup

3.1

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, diperoleh simpulan sebagai berikut : 1. Pengobatan tradisional mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Bandung. Namun demikian bagi masyarakat Kota Bandung pengobatan tradisional berperan sebagai pengobatan alternatif, yaitu hanya merupakan upaya preventif dan promotif saja bukan merupakan upaya kuratif dan rehabilitatif. 2. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandung telah berupaya melaksanakan amanat undang-undang untuk mengawasi pengobatan tradisional di Kota Bandung khususnya Pasal 31 dan Pasal 34 Kepmenkes RI No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan tradisional,. Namun demikian, Dinas Kesehatan masih menemukan kendala-kendala khususnya dalam mengawasi pengobatan tradisional jenis keterampilan karena belum ada kepatuhan dari para pengobat untuk melaporkan kegiatannya seperti yang diamanahkan oleh undang-undang hal ini menyulitkan Dinas Kesehatan untuk memantau pengobatan tradisional itu aman atau tidak. Untuk itu, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Asosiasi pengobat Tradisional karena hanya asosiasi yang mengetahui kegiatan dari pengobat tradisional tersebut aman dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. 3.2 Saran 1. Mengingat perkembangan pengobatan tradisional yang semakin pesat, maka disarankan kepada pengobat tradisional agar tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum supaya pengobatan tradisional dapat bermanfaat dan aman bagi masyarakat. 2. Oleh karena pengobatan tradisional merupakan potensi yang besar dan merupakan pengobatan yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, maka disarankan kepada pemerintah untuk terus membina , mengatur, dan mengawasi pengobatan tradisional agar banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus membina masyarakat juga agar dapat menempatkan peran pengobatan tradisional dengan tepat dalam meningkatkan kesehatannya.

Daftar Pustaka Buku H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2012. Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Titon Slamet Kurnia, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Alumni, Bandung, 2007. Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Sinar Harapan, Jakarta, 1989. Peraturan Perundang-Undangan


202 | Sri Ratna Suminar, et al. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076 / MENKES / SK /VII /2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota bandung Keputusan Kepala Dinas Kota Bandung Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Lain-lain : Idward, Pedoman Teknis Penelitian Pelayanan Kesehatan Tradisional, www.gizikia.depkes.go.id., diakses 7 Januari 2014.


Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora ISSN EISSN

Recommend Documents