Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora ISSN EISSN

Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora

ISSN 2089-3590 | EISSN 2303-2472

PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN 1

Diana Wiyanti, 2Euis D. Suhardiman, 3Frency Siska

1,2,3

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung , 022.4203368 (129) e-mail: 1 [email protected], , 3 [email protected]

Abstrak. Penelitian ini mengkaji mengenai pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana di bidang Pasar Modal yang berada dalam masa transisi peralihan dari BapepamLK ke OJK dan menganalisis perbandingan pemeriksaan tindak pidana di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh OJK dan Bapepam-LK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Metode yang digunakan adalah diskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, analisisnya bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana di bidang pasar modal yang berada dalam masa transisi peralihan dari Bapepam LK ke OJK langsung diambil alih oleh OJK setelah 31 Desember 2012. Sementara itu terdapat perbedaan dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan dan struktur organisasi lembaga pengawas antara Bapepam LK dan OJK. Kata kunci: pemeriksaan, pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan

1.

Pendahuluan

Pasar modal merupakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi pemodal yang memiliki peran strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, untuk itu maka pengawasan dalam kegiatan pasar modal harus menjadi prioritas. Pengawasan di bidang pasar modal telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang kemudian menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada awal tahun 2006. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Bapepam-LK bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi di pasar modal dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif yaitu dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan, maupun secara represif yaitu dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Kewenangan Bapepam-LK sebagai pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal. Namun walaupun demikian ternyata masih banyak kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan yang belum tuntas penyelesaiannya. Selama lahirnya UUPM 1995, baru terdapat satu kasus yaitu kasus BIMA yang diselesaikan melalui jalur penal, selebihnya adalah sanksi administratif. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 27 Oktober 2011 DPR RI mensahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UUOJK) yang mengambil alih fungsi pengawasan kegiatan di pasar modal dari Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (disingkat OJK). OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUOJK adalah suatu lembaga independen dan 107

108 | Diana Wiyanti, et al. bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga-lembaga Jasa Keuangan, yang mencakup: lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Setelah berlakunya undang-undang ini maka kedudukan Bapepam-LK yang memiliki fungsi dan tugas pengaturan serta wewenang pengawasan terhadap kegiatan di bidang pasar modal berada pada masa transisi pengambilalihan oleh OJK. Sementara itu tercatat pada tahun 2011 Bapepam-LK memeriksa 178 kasus dugaan pelanggaran dan penyidikan pada 12 kasus dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Pada Tahun 2012 terdapat 70 kasus yang belum diselesaikan, sementara pada tahun 2013 terdapat 33 kasus pelanggaran hukum di pasar modal. Dari uraian tersebut tampak bahwa penyelesaian kasus-kasus di Pasar Modal baik pelanggaran maupun tindak pidana berada dalam masa transisi, sementara aktifitas di pasar modal yang bergerak cepat membutuhkan pengawasan dan penanganan segera.

2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimanakah pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana di bidang pasar modal yang berada dalam masa transisi dari Bapepam-LK ke OJK, dan bagaimanakah perbandingan pemeriksaan tindak pidana di bidang Pasar Modal dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan Bapepam-LK?

3.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana di bidang Pasar Modal yang berada dalam masa transisi dari Bapepam-LK ke OJK, dan diketahui perbandingan pemeriksaan tindak pidana di bidang Pasar Modal dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan Bapepam-LK.

4.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengungkapkan pelaksanaan fungsi pengawasan terkait kewenangan pemeriksaan kasus-kasus di Pasar Modal baik yang dilakukan oleh Bapepam-LK maupun oleh OJK. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

5.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1

Pemeriksaan Kasus-kasus Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal Yang Berada Dalam Masa Transisi dari Bapepam-LK ke OJK Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPM Bapepam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan,

Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora

Pemeriksaan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal Dalam ....

| 109

Bapepan-LK bertugas membuat peraturan-peraturan di bidang pasar modal sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal. Sedangkan dalam rangka pengawasan, Bapepam-LK harus mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuatnya, dan apabila apa terdapat pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana, maka Bapepam dapat memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di pasar modal. Dalam mengemban tugasnya diharapkan Bapepam-LK dapat mendorong secara optimal pemanfaatan pasar modal sebagai wahana penghimpun dana jangka panjang sehingga dapat membantu pendanaan pembangunan nasional. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), bulan Desember 2012 merupakan bulan terakhir bagi Bapepam-LK dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Ditegaskan dalam Pasal 68 bahwa sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/ atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kementrian Keuangan dan Bapepam-LK, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK. Meskipun telah diatur bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 kedudukan Bapepam-LK khususnya terhadap fungsi, tugas, dan wewenang pengawasannya di Pasar Modal telah diambil alih oleh OJK. Namun dalam implementasinya tidak seluruh fungsi Bapepam-LK di Pasar Modal berakhir. Hal tersebut khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengaturan mengingat seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh Bapepam-LK masih berlaku sepanjang OJK belum menerbitkan aturan yang baru. Berakhirnya fungsi, tugas dan wewenang Bapepam-LK di pasar modal yang kemudian diambil alih oleh OJK berpengaruh terhadap penyelesaian kasus-kasus di pasar modal. Pasal 68 UUOJK menyatakan bahwa sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK. Dengan demikian dalam rangka tetap menjaga pasar modal yang aman, teratur, dan memenuhi keadilan, penanganan kasus-kasus di Pasar Modal yang berada dalam masa transisi dari Bapepam-LK ke OJK tidak dihentikan atau ditunda penyelesaiannya. Kasuskasus yang belum diselesaikan oleh Bapepam-LK, sejak kewenangannya dialihkan maka menjadi tanggung jawab OJK untuk dilanjutkan penyelesaiannya. Dalam rangka OJK melakukan pemeriksaan dan penyidikan kasus tindak pidana di Pasar Modal, Pasal 49 UUOJK menunjuk pihak-pihak yang dapat melaksanakan tugas tersebut yaitu : 1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi tugas pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang: a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

ISSN 2089-3590, EISSN 2303-2472 | Vol 4, No.1, Th, 2014

110 | Diana Wiyanti, et al. c. Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; e. Melakukan pemeriksaan atau pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; f. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan; g. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi; h. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; i. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain; j. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; k. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam ttindak pidana di sektor jasa keuangan; l. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan m. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. Selanjutnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan, selanjutnya Jaksa yang menerima laporan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai dengan kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 50 UUOJK. Jika memperhatikan kembali isi ketentuan di atas, yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK, maka hal ini sejalan dengan prinsip OJK sebagai lembaga pengawas yang independen yang tidak berada di bawah dan tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun kecuali langsung kepada presiden. Terkait hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUOJK dijelaskan sebagai berikut: (1) Dewan Komisioner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK. (2) OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Selanjutnya Ali Ridwan staf pengawasan pasar modal OJK memaparkan bahwa status Non PNS pegawai OJK tidak mempengaruhi kewenangannya dalam pemeriksaan



| 111

dan penyidikan dugaan kasus-kasus di pasar modal. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK akan membentuk organisasi Direktorat Penyidikan sebagai pihak yang akan menjadi penyidik dengan merekrut penyidik dari Polri, sementara untuk pemeriksaan OJK akan mempunyai Direktorat Pemeriksaan. 5.2

Perbandingan Pemeriksaan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh OJK Dan Bapepam-LK

Terdapat beberapa perbedaan terkait fungsi pengawasan dan pemeriksaan kasuskasus di Pasar Modal baik yang dilakukan oleh Bapepam-LK sebelum era lahirnya UUOJK dan oleh OJK berdasarkan UUOJK. Pertama, fungsi pengawasan OJK bersifat independen terintegrasi. Dikatakan independen karena OJK merupakan lembaga negara di luar kementerian negara atau departemen, sehingga OJK tidak bertanggung jawab terhadap pihak manapun selain bertanggung jawab langsung kepada presiden sehingga OJK tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun baik dari segi pengaturan, operasional, maupun keuangan. Terintegrasi maksudnya bahwa OJK didirikan dengan tujuan menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan untuk sektor-sektor yang berada di bawah bidang Jasa Keuangan yakni Perbankan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Non Bank, Asuransi, dan Perlindungan Konsumen. Sifat Independen terintegrasi tersebut telah dinyatakan dalam UUOJK yakni dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan : “OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain...”. Selanjutnya dalam Pasal 5 UUOJK ditegaskan sebagai berikut : “ OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” Terkait dengan independensi pengawasan di Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Gonthor M. Aziz mengatakan bahwa Independensi dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu sebagai berikut: 1. Independensi secara hukum atau legally independence yaitu karena undang-undang yang mendasari secara tegas menyatakan bahwa lembaga tersebut independen, jadi OJK strongly dengan independency legally. Jika dibandingkan dengan UUPM, tidak pernah disebutkan secara tegas bahwa pengawasan oleh Bapepam bersifat independen. Jadi secara hukum OJK memang sudah memnuhi prinsip independen. 2. Independen secara operasional. OJK tidak dapat diintervensi secara operasional karena bukan merupakan lembaga pemerintah, sementara UUPM menyinggung dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa menteri melakukan pengaturan secara makro, sedangkan Bapepam secara operasional. 3. Independen secara keuangan. Pada peraturan sektoral sebelumnya baik pada pasar modal, asuransi, dana pensiun, tidak menyebutkan independensi secara keuangan. Menurut Pasal 34 Ayat 2 UUOJK disebutkan bahwa dalam hal keuangan, OJK dapat menggunakan sumber pembiayaan dari APBN atau dari industri yang bersangkutan secara pungutan, itu juga merupakan salah satu karakteristiknya dimana OJK bisa mengupayakan biaya operasionalnya sendiri tanpa harus ketergantungan dengan pihak lain. Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK secara normatif tidak dinyatakan dalam UU Pasar Modal bahwa Bapepam-LK bersifat independen,


112 | Diana Wiyanti, et al. namun secara teknis bersifat independen. Sebagai lembaga yang independen, dimaksudkan bahwa Bapepam dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah dilakukan secara objektif tidak dipengaruhi atau mendapat tekanan politik serta intervensi dari kepentingan-kepentingan pihak lain khususnya pemerintah. Meskipun demikian, menurut peneliti sifat independen Bapepam-LK masih memiliki kekurangan, yakni dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan. Sehingga menimbulkan intervensi Menteri Keuangan terhadap fungsi pengawasan, pengaturan dan pembinaan BapepamLK di Pasar Modal. Kedua, terkait pemeriksaan kasus-kasus di Pasar Modal, OJK memiliki dua organ yakni Direktorat Pemeriksaan yang khusus berwenang memeriksa dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana di Pasar Modal, dan Direktorat Penyidikan yang khusus berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terdapat unsur tindak pidananya. OJK akan merekrut penyidik dari kepolisian dan kejaksaan untuk memenuhi kewenangan dari Direktorat Penyidikan OJK. Hal ini mengingat bahwa secara kelembagaan OJK berada di luar Pemerintah, sehingga tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah maka tidak ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan OJK yang melakukan penyidikan. Bapepam-LK dalam rangka melaksanakan pemeriksaan kasus-kasus di Pasar Modal, oleh UU Pasar Modal diberikan juga kewenangan untuk melakukan penyidikan selain fungsi pemeriksaannya. Pihak yang melakukan penyidikan tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Bapepam-LK. PPNS tersebut telah diberikan pelatihan sebagai penyidik dan memperoleh sertifikat yang ilmunya juga disetarkan dengan penyidik kepolisian. Untuk itu Bapepam-LK tidak merekrut atau bekerjasama dengan pihak dari kepolisisan atau kejaksaan Ketiga, terkait organ lembaga pengawas di Pasar Modal. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Gonthor M. Aziz dalam UUOJK terdapat pemisahan kewenangan antara fungsi fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan. Fungsi pengaturan atau yang dikenal dengan regulatory body dikepalai oleh Dewan Komisioner, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUOJK: “Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisioner”. Sementara fungsi pengawasan yang dikenal dengan supervisory body dikepalai oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Di Bapepam-LK, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan, Bapepam-LK bertugas membuat peraturan-peraturan di bidang pasar modal sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal. Sedangkan dalam rangka pengawasan, Bapepam-LK harus mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuatnya, dan apabila terdapat pelangaranpelanggaran baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana, maka Bapepam dapat memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Dengan demikian maka fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan dilakukan oleh satu lembaga yaitu Bapepam-LK.

6.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana di bidang Pasar Modal yang berada dalam masa transisi dari Bapepam-LK ke OJK, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK berdasarkan Pasal 68 UUOJK Adapun Perbandingan pemeriksaan tindak pidana di bidang Pasar Modal dalam rangka



| 113

melaksanakan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan Bapepam-LK yaitu pada fungsi pengawasan oleh Bapepam-LK bersifat independen namun tidak ditegaskan dalam UUPM. Sedangkan pengawasan oleh OJK bersifat independen terintegrasi telah ditegaskan dalam UUOJK. Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan penyidikan oleh Bapepam-LK, kewenangannya diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Bapepam-LK, sedangkan pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di OJK dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Direktorat Penyidikan yang dibantu oleh Kepolisian atau kejaksaan yang direkrut oleh OJK.. Dalam UUPM fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan dilakukan oleh satu lembaga yaitu Bapepam-LK. Sedangkan di OJK terdapat struktur organisasi lembaga pengawas yang memisahkan organ regulatory body yang dikepalai oleh Dewan Komisioner dengan organ supervisory body yang dikepalai oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Daftar Pustaka Buku-buku Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Alumni, Bandung, 2008. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004. Marzuki Usman, Pasar Modal Sebagai Piranti Untuk Mengalokasikan Sumber Daya Ekonomi Secara Optimal, Jurnal Keuangan dan Moneter Vol. 1 No. 1 Juli 1989, 1989. Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Sawidji Widoatmodjo, Pasar Modal Indonesia, Pengantardan Studi Kasus, Seri Akademis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal. Sumber Lain Ali Ridwan, “OJK Bukan PNS”, Narasumber Pada Kegiatan Wawancara Dalam Rangka Penelitian bertempat di Kantor OJK Jakarta, Tanggal 20 Juni 2014. Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan dan Kementerian Keungan Republik Indonesia, Warta Bapepam-LK, Informasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Edisi November-Desember 2012, Jakarta, Penerbit Bapepam-LK Kementerian Keuangan RI, 2012.


114 | Diana Wiyanti, et al. Bapepam-LK penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DLJK), Diunduh dari Bapepam. go.id /bapepamlk /organisasi/index.htm, Tanggal 2 April 2014.Elfira Taufani, Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal, diakses dari www.google.com., tanggal 7 Desember 2013. Elfira Taufani, Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal, diakses dari www.google.com., tanggal 7 Desember 2013 Finance.detik.com, Kasus-kasus pelanggaran dan tindak pidana di Pasar Modal, diakses dari www.finance.detik.com, pada tanggal 30 Desember 2013. Gonthor R Aziz, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Narasumber pada kegiatan wawancara Tim Peneliti di Kantor OJK Jakarta, Tanggal 20 Juni 2014. Stefano Alexander Aron, Peranan Badan Pengawas Pasar Modal Dan lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran di Pasar Modal Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, diakses dari http://fh.unpad.ac.id/repo., pada tanggal 7 Desember 2013. Otoritas Jasa Keuangan, Tentang OJK, diakses dari http://www.ojk.go.id, pada tanggal 15 Juli 2014.


Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora ISSN EISSN

Recommend Documents