Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo

Arifin Tahir

Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo Arifin Tahir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

Abstract: This research aims to know and analyze the process of policy implementation on government management transparency of Gorontalo City. The method used in this research is descriptive qualitative. The result demonstrates that the process of policy implementation on government management transparency of Gorontalo City that had passed through several stages as perceived from the policy substance, organization executor, and policy target dimensions is effective in the government governance of Gorontalo City. The transparency policy objective is to achieve information accessibility that can be accessed by the society. The suggestions of this research are: 1) need commitment on every aspect of transparency policy elements such as policy actor, policy executor, and policy target to collectively be responsible for the related Local Government Regulation, 2) Local Government Regulation Num.3 /2002 as the legal foundation of the transparency policy implementation needs more detail policy to operate the intended Local Government Regulation. Keywords: policy implementation, transparency, government management Abstrak: Arifin Tahir, 2012, Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo, sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah bersama DPRD Kota Gorontalo mewujudkan komitmennya dalam manajemen tata pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggungjawab melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor: 3 tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahaan Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan transparansi manajemen pemerintahan Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hasil penelitian menemukan bahwa proses implementasi kebijakan transparansi dalam manajemen pemerintahan kota Gorontalo telah melalui berbagai tahapan dilihat dari dimensi substansi kebijakan, organisasi pelaksana dan sasaran kebijakan berjalan efektif dalam tata kelola pemerintahan di kota Gorontalo, dimana tujuan kebijakan transparansi yaitu terciptanya aksesbilitas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang disarankan dalam penelitian sebagai berikut; 1) Perlu komitmen pada semua elemen kebijakan transparansi baik pelaku kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan untuk bersama bertanggung jawab terhadap Perda dimaksud, 2) Bahwa Perda Nomor 3 tahun 2002 yang merupakan payung hukum pelaksanaan kebijakan transparansi masih memerlukan derivasi kebijakan untuk mengoperasionalkan perda dimaksud. Kata Kunci: implementasi kebijakan, transparansi, manajemen pemerintahan

Manajemen pemerintahan yang baik menurut filosofi good governance adalah mengedepankan prinsip Alamat Korespondensi: Arifin Tahir, staf pengajar pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

34

transparancy atau oppenes yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparancy atau oppenes berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan

JURNAL APLIKASI Nama Orang MANAJEMEN | VOLUME34 11 | NOMOR 1 | MARET 2013

Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo

tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sejalan dengan aktualisasi prinsip transparancy atau oppenes tersebut, pemerintah memberlakukan dan menerapkan UU Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara implementatif memberikan ruang gerak kepada masyarakat dalam mengakses informasi berbagai kebijakan publik dan pembangunan. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparans adalah merupakan wujud kesadaran bersama dalam menindaklanjuti reformasi dalam tata pemerintahan demokrasi yang pada prinsipnya mengharuskan pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bebas, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai kebijakan dan programnya. Dalam perspektif pemerintahan daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan salah satunya dilihat dalam dimensi sejauhmana peran masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol sosial terhadap segala bentuk kebijakan pemerintahan daerah. Sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjalankan tugastugas pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka pemerintah daerah bersama DPRD Kota Gorontalo mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggungjawab melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 tanggal tahun 2002 tentang Transparansi. Peraturan Daerah Kota Gorontalo tersebut secara filosofi menciptakan dan menjamin dinamika manajemen pemerintahan daerah yang dalam setiap kebijakannya menghendaki keterlibatan langsung dari masyarakat sejak proses formulasi, implementasi, sampai pada evaluasi kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekalipun Kebijakan Transparansi ini telah diberlakukan di kota Gorontalo, namun hal ini belum dapat mewujudkan substansi dari Perda itu sendiri yaitu Perda No. 3 Tahun 2002. Dimana dalam kenyataannya kebijakan transparansi yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai informasi langsung dari pemerintah ternyata mengalami hambatan.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti melakukan penelitian lebih mendalam terhadap fenomena tersebut di atas dengan mengangkat judul: ”Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo” Kebijakan Publik Isitilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isuisu dan metode implementasinya”. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006:ix) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni; Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (resources) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public

TERAKREDITASI SK DIRJEN DIKTI NO. 66b/DIKTI/KEP/2011

ISSN: 1693-5241

35

Arifin Tahir

(official officers) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujudkan. Model Implementasi Kebijakan. Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi, maka pada bagian ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini. 1. Model George C. Edwads III Edwar III (1980:9), mengemukakan: ”In our approuch to the study of policy implementation, we begin in the absrtact and ask: What are the precondition for succsesful policy implemetation? What are primary obstacles to succsesfull policy implementation?” Setidaknya George C. Edwads III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra condisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendirinya bahwa perubahan, control dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. 3. Model Merilee S. GrindleGrindle (dalam Wibawa, 1990:127) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program36

program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. 4. Model Charles O. Jones Jones (1996:166) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menururut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.Tiga aktivitas dimaksud adalah: 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Transparansi dalam Manajemen Pemerintahan Yang baik (Good Governance) Sebelum menjelaskan tentang Konsep Transparansi dirasa perlu menelaah tentang konsep Manajemen Pemerintahan yang baik (Good Governance). ”The Exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation’s affair at all levels. OECD dan WB mensinonimkan Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan betanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar bebas, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kepastian hukum dan suasana politik untuk tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Istilah manajemen pemerintahan yang baik (good public governance) merupakan suatu konsepsi tentang manajemen pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggraan pemerintahan, tata kepemerintahaan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Penerapan manajemen kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajement kepemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajement, (planing, organizing actuating, dan controlling) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajement tersebut

JURNAL APLIKASI Nama Orang MANAJEMEN | VOLUME 11 | NOMOR 1 | MARET 2013


mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sementara itu Sedarmayanti (2003:2), menjelaskan bahwa good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance. Makna dari transparansi dalam manajemen pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu; 1) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan 2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Transparansi (transparency) secara harafiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen through). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan (oppeness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. Azas keterbukaan (transparansi) dalam manajemen pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang manajemen pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam manajemen pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang manajemen pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui ”siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya”. Menurut Utomo, (2006:77), formulasi dan implementasi

otonomi daerah tidak menyimpang dari makna dan the ultimate goal, akan memberikan warna good governance bagi pemerintahan di daerah. Maksudnya bahwa pemerintahan yang penuh dengaqn kompatibilitas antar komponen, responsif, responsible, akuntabel dan transparans terhadap keberadaan, keinginan, tantangan dan tuntutan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirin daerah dan masyarakat akan segera dapat cepat terealisir. Berdasarkan uraian di atas tentang transparansi, hal ini memberikan asumsi bahwa masalah transparansi merupakan sesuatu hal yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance. Transparansi harus menjadi komitmen dari seluruh elemen sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Transparansi yang telah di perdakan di Kota Gorontalo, merupakan komitmen bersama antara legislative dan pemerintah kota dalam mewujudkan good governance itu sendiri. Oleh sebab itu konsep transparansi menurut Perda No. 3 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo berdasarkan pasal I adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum.

METODE Jenis Penelitian Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses implementasi kebijakan transparansi manajemen pemerintahan kota Gorontalo. Pemilihan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Lokasi Penelitian Lokus penelitian ini yaitu di Kota Gorontalo sebagai kota penyelenggara perda transparansi.

Sumber Data Penelitian Sumber yang dimaksudkan itu adalah para pembuat kebijakan yang terdiri atas: Walikota Gorontalo, Sekda Kota Gorontalo, Ketua dan anggota DPR Kota Gorontalo, Sekwan Kota Gorntalo, Kepala SKPD Kota Gorontalo, Kepala Badan Statistik Kota Gorontalo, Kepala Badan Pengawas Keuangan Daerah Kota Gorontalo Ketua/anggota komisi


ISSN: 1693-5241

37

Arifin Tahir

transparansi, Perwakilan LSM/LPM/BKM di lingkungan kota Gorontalo.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Observasi, Dokumentasi, FGD.

Tehnik analisis data Modus yang digunakan dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan secara terus-menerus baik dalam proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Model yang digunakan melalui reduksi, pengumpulan, penyajian data dan diakhiri dengan kesimpulan.

HASIL Profil Kota Gorontalo sebagai Kota Penyelenggara Kebijakan Transparansi Kota Gorontalo wilayah geografisnya terletak di antara 000281 7"–0003556 Lintang Utara dan 122°59’44"–123°05’59" Bujur Timur dengan luas 64,79 km2 atau sekitar 0,53 % dan luas Provinsi Gorontalo yang terletak pada ketinggian antara 0– 500 meter diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah relatif datar dan dipinggiran bagian selatan dikelilingi pegunungan kapur. Kota Gorontalo dilalui tiga buah sungai yaitu Sungai Bone, Bolango dan Sungai Tamalate yang bermuara di Teluk Tomini. Iklim wilayah umumnya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kondisi curah hujan rata-rata berkisar 0 mm sampai 175 mm dengan kecepatan angin berada pada kisaran antara 1 sampai 4 meter/detik. Daerah ini secara administratif terdiri dari 3 kecamatan yang kemudian sejak tahun 2001 sampai dengan 2004 berkembang menjadi 6 kecamatan dengan 49 kelurahan. Selama kurun waktu 4 tahun jumlah penduduk Kota Gorontalo mengalami peningkatan dan 148 080 jiwa pada tahun 2004 menjadi 173 867 jiwa di Tahun 2008 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,34% per tahun dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2,201 jiwa/Km2. Perkembangan penduduk Kota Gorontalo dalam kurun waktu dari tahun 2004-2008 rata–rata 2,44% 38

pertahun, yaitu dari jumlah 148 080 Jiwa pada Tahun 2004 manjadi 173 867 Jiwa pada Tahun 2008. Data populasi dan kepadatan penduduk Tahun 2008 seperti terlihat pada tabel berikut.

Kelembagaan Pemerintahan Untuk memenuhi berbagai aspirasi dan kebutuhan daerah terhadap keberadaan kelembagaan daerah, maka sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan sehingga dengan lahirnya UndangUndang 32 Tahun 2004 yang secara operasional dijabarkan dalam Peraturan Pemenintah Nomor 8 Tahun 2004 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut melalui Perda tentang Tata Kerja Organisasi Pemerintah Kota Gorontalo dengan Kelembagaan Daerah yang sekarang dikenal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tata Kerja Pemerintah Kota Gorontalo meliputi Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah yang membawahi 3 Asisten; Sekretaris Dewan; 10 Badan; 10 Dinas; 5 Kantor; 6 Kecamatan; 46 Kelurahan yang kemudian terjadi pemekaran menjadi 49 Kelurahan; dan 3 UPTD. 10 (sepuluh) Badan yang ada adalah: Badan Pengelolaan RSUD, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Badan Perencana Pembangunan dan Penanaman Modal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Narkotika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan 10 Dinas masing-masing adalah: Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Menengah, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda dan Olah raga dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Sementara 5 (lima) buah kantor masing-masing: Kantor Pariwisata, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Pengelola data dan Elektronika dan



Perpustakaan, Kantor Pengelola Pasar, Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja. Kota Gorontalo memiliki 6 Kecamatan yakni : Kecamatan Kota Barat terdiri atas 7 kelurahan, Kecamatan Kota Selatan terdiri atas 10 Kelurahan, Kecamatan Kota Utara terdiri atas 10 Kelurahan, Kecamatan Dungigi terdiri atas 5 Kelurahan, Kecamatan Kota Tengah terdiri atas 11 Kelurahan, Kecamatan Kota Timur terdiri dari 6 kelurahan.

Visi, Misi Pembangunan Kota Gorontalo Visi dan Misi Kota Gorontalo Visi harus dirumuskan dan ditetapkan dalam batas waktu yang jelas, sebagai implementasi dan tindak lanjut dari pasal 37 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000. Visi Pemerintah Kota Gorontalo 2008-2013 adalah: ”Kota Entrepreneur” Visi yang ditetapkan sebagai cita-cita yang ingin dicapai Pemerintah Daerah dalam tahun 2008–2013 ini merupakan upaya mewujudkan vlsi jangka panjang Kota Gorontalo 2008–2027, yaitu: ”Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Maju dan Sejahtera”.

PEMBAHASAN Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo Sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, maka pemerintah daerah bersama DPRD Kota Gorontalo mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggungjawab melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahaan Kota Gorontalo. Kebijakan transparansi sebagaimana disebutkan di atas, proses implementasinya telah melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan terukur berdasarkan aturanaturan yang berlaku dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD kota Gorontalo. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan transparansi dimaksud, maka perlu ditelaah halhal sebagai berikut yaitu: 1) Substansi Kebijakan

(Perda No. 3 tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo). 2) Organisasi Pelaksana Kebijakan Transparansi. 3) Target Group/Sasaran Kebijakan Transparansi.

Substansi Kebijakan (Perda No. 3 tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo) Perda No. 3 tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo Transparansi sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Perda dibentuk oleh DPRD Kota Gorontalo yang dibahas bersama Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam konteks ini, pembahasan dan persetujuan bersama atas Perda transparansi yang dibentuk itu berlangsung melalui pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD kota Gorontalo. Pembentukan Perda Transparansi tidaklah terjadi begitu saja, melainkan telah melalui tahapantahapan yang panjang berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku sehingga terbentuknya Perda No. 3 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahaan kota Gorontalo. Untuk menganalisis substansi Kebijakan yakni Perda No. 3 tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo, maka peneliti melakukan telaah hal-hal sebagai berikut: 1) Tujuan Perda Transparansi 2) Ruang lingkup Perda Transparansi dan 3) Manfaat Perda Transparansi. Ketiga indikator tersebut diuraikan sebagai berikut: • Tujuan Perda Trasparansi No. 3 tahun 2002 Sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjalankan tugas-sistemik pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka pemerintah daerah bersama DPRD Kota Gorontalo mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002, pada hakekatnya mengatur tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo. Salah satu pertimbangan diwujudkannya Perda tersebut adalah dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan diberbagai bidang pembangunan di wilayah Kota Gorontalo.


ISSN: 1693-5241

39

Arifin Tahir

Ini berarti bahwa tujuan dibentuknya perda transparansi di kota Gorontalo adalah karena berubahnya paradigma baru dalam tatanan sistem pemerintahan dimana sebelumnya yang digunakan dalam sistem pemerintah daerah UU No. 5 tahun 1974 telah dirubah dengan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004. Perubahan yang signifikan adalah perlu adanya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelayanan publik Ruang Lingkup Perda No. 3 tahun 2002 tentang Transparansi Perda No. 3 tentang Transparansi secara frilosofis menciptakan dan menjamin dinamika tata kelola pemerintahan daerah yang dalam setiap kebijakannya menghendaki keterlibatan langsung dari masyarakat. Kesemuanya itu sebagai bukti konkrit dari pemerintah daerah kota Gorontalo dalam mengaktualisasikan prinsip good governance, yaitu transparansi yang bertanggungjawab. Secara teknis kebijakan transparansi tersebut, mendisain beberapa aspek yang wajib disampaikan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selanjutnya berdasarkan hasil telaah penulis terhadap dokumen perda transparansi, perda tersebut mendesain kewajiban dan hak yang menguraikan tentang kewajiban yang menyangkut tentang informasi, prosedur maupun proses pengambilan kebijakan sebagai berikut: - Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi/misi/ strategi pembangunan kota, perencanaan tahunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. - Khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat kota, proses penganggaran sampai penetapan APBD. - Informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang. - Pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, penunjukan panitia lelang sampai pada pemenang disampaikan kepada masyarakat.

•

40

-

Proses pengawasan di mulai dari rencana obyek yang diawasi,pengawasan serta hasil audit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup perda No. 3 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo adalah mendesain tentang informasi yang wajib disampaikan oleh pemerintah, tugas dan fungsi komisi transpransi, serta sanksi dan denda bagi SKPD atau badan publik yang tidak memberikan informasi. • Manfaat Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo Sebagai warga negara yang baik tak ada harapan yang lebih positif terhadap pemerintah selain memberikan layanan yang optimal. Tak ada satu masyarakat di daerah yang tidak membutuhkan pelayanan pemerintah, namun kadang seiring dalam berjalannya tugas tak sedikit masyarakat yang menilai bahwa pelayanan publik di daerah masih rawan dengan korupsi dan cenderung tertutup. Tertutup artinya pelayanan tersebut seringkali tersembunyi atau sengaja disembunyikan, dimanipulasi jauh dari sikap terbuka, transparansi dan akuntabel. Disamping wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam menjaring dan mendalami manfaat kebijakan transparansi penyelenggraan Pemerintah Kota Gorontalo, peneliti telah melakukan Forum Group Discussion (FGD) pada hasi Sabtu tanggal 02 Januari 2010 . Tujuan diskusi adalah untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam tentang proses impelementasi kebijakan transparansi penyelenggaran pemerintahan di Kota Gorontalo. Dalam diskusi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Perda No. 3 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo memberikan banyak manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo. Manfaat bagi pemerintah kota Gorontalo adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada publik serta upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik dalam mengurangi kesempatan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).



Manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat dapat berpartisipasi langsung terhadap proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebebasan memperoleh informasi terhadap kebijakan yang dilakukan memiliki dampak yang signifikan terhadap demokratisasi dan upaya membangun penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance). (Sumber FGD, 2 Januari 2010). Menurut beberapa responden yang hadir dalam Forum Group Discussion yang dilaksanakan tanggal 2 Januari 2010 bahwa keseriusan pemerintah kota Gorontalo dalam melaksanakan prinsip good governance nampak dengan dibuatnya Peraturan Daerah kota Gorontalo Nomor 03 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo. Dalam Forum Group Discussion diperoleh kesimpulan sebagai berikut: • Bahwa kebijakan transparansi di Kota Gorontalo berjalan cukup efektif, dan publik diberikan kesempatan untuk mengakses informasi langsung ke pemerintahan Gorontalo baik melalui web site www.gorontalo.kota.co.id maupun melalui berbagai media yang ada di Kota Gorontalo. • Bahwa kebijakan walikota Gorontalo terkait dengan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dimana publik dapat mengetahui perkembangan saldo keuangan daerah setiap hari di media cetak Gorontalo Post. • Bahwa Komisi Transparansi selama ini tidak efektif lagi menjalankan tugas dan fungsinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: - Sebahagian besar personil komisi transparansi telah menjadi anggota partai politik - Pemerintah belum melakukan resafel kembali Komisi Transparansi • Bahwa tugas dan fungsi komisi transparansi secara tidak langsung berada di bawah SKPD masing-masing. • Bahwa sebagai implementor dari kebijakan transparansi selain Komisi Transparansi adalah Badan Publik atau SKPD masing-masing Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perda No. 3 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo, bukan saja memberikan manfaat dalam menciptakan pemeritahan yang baik (good governance) dan sekaligus dapat mencegah praktek KKN, namun juga

dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan serta pengawasan atas pelaksanaannya.

Organisasi Pelaksana Kebijakan Transparansi Salah satu dimensi proses implementasi kebijakan adalah organisasi pelaksana. Terkait dengan proses implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota Grontalo, maka organisasi pelaksana sebagai diatur dalam Perda No. 3 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo, adalah Komisi Transparansi. Komisi transparansi adalah lembaga yang bersifat independen yang mempunyai tugas berfungsi dan berwewenang menyelesaikan sengketa masaalah yang berkaitan dengan transparansi di lingkungan pemerintahan kota Gorontalo.

Target Group/Sasaran Kebijakan Transparansi Target Group/Sasaran Kebijakan Transparansi adalah merupakan salah fokus masalah dari pada proses implementasi kebijakan transparansi, penyelenggaran pemerintahan di kota Gorontalo yang menjadi kajian disertasi ini. Sebagai pembuat kebijakan atau aktor kebijakan dalam kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo adalah Walikota Gorontalo, sedangkan pejabat pelaksana di lapangan adalah komisi transparansi berdasarkan surat keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1161 tahun 2003 tanggal 15 Agustus 2003 yang direvisi kembali dengan surat keputusan Walikota nomor 667 tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang penetapan kembali susunan dan anggota komisi transparansi, dan sebagai kelompok target adalah masyarakat kota Gorontalo yang membutuhkan layanan informasi. Pada prinsipnya tujuan awal dibentuknya Perda No. 3 tahun 2002 adalah disamping karena lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di mana konsekwensinya adalah semakin meningkatnya tuntutan masyarakt untuk terlibat dalam proses pembangunan. Disisi lain adanya desakan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat di kota Gorontalo agar pelaksanaan pembangunan lebih transparan kepada publik. Dengan demikian yang menjadi kelompok target pada Perda No. 3 tahun 2002 tentang transparansi


ISSN: 1693-5241

41

Arifin Tahir

peneyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo adalah masyarakat Gorontalo yang membutuhkan layanan informasi. Melalui kegiatan Musrembang yang dilakukan setiap tahun disetiap tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai pada tingkat kota Gorontalo, merupakan wahana pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai isu-isu aktual untuk nantinya dapat dijadikan dasar dalam proses pembangunan ke depan. Ini berarti dalam proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam proses Good Governance, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses tersebut. Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif). Dalam menyikapai hal tersebut Pemerintah Gorontalo selain menetapkan kebijakan transparansi juga menetapkan pula suatu kebijakan tentang perencanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan ditetapkannya Perda Nomor 2 tahun 2002. Begitu besar perhatian pemerintah terkait dengan pelibatan masyarakat sebelum pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat. Inilah merupakan salah satu bukti penerapan prinsip-prinsip keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo yang mengharuskan penyelenggara pemerintahan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskkriminatif dalam penyelenggaraan negara. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa walikota sebagai aktor kebijakan selamanya melibatkan masyarakat sebelum mengambil kebijakan.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Bertolak dari uraian sebelumnya tentang hasil penelitian proses implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo, maka disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan transparansi telah melalui berbagai tahapan 42

dilihat dari dimensi substansi kebijakan, organisasi pelaksana dan sasaran kebijakan berjalan efektif dalam tata kelola pemerintahan di kota Gorontalo, dimana tujuan kebijakan transparansi yaitu terciptanya aksesbilitas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Saran Dari hasil kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: • Perlu komitmen pada semua elemen kebijakan transparansi baik pelaku kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan untuk bersama bertanggung jawab terhadap Perda dimaksud. • Bahwa Perda nomor 3 tahun 2002 yang merupakan payung hukum pelaksanaan kebijakan transparansi masih memerlukan derivasi kebijakan untuk mengoperasionalkan perda dimaksud.

DAFTAR RUJUKAN Abdul, W., Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara. Adimihardja, K., & Hikmat, H. 2003. Participatory Research Appraisal. Pengabdian dan Peberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora. Anderson, James, A. 1997. Public Policy Making Third Edition, USA, Penerbit Houghton Miffin Company. A.R. Mustapadijaja. 1992. Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Perepannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan. Jakarta: LPFEUI. Bungin, B. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Dye, R.T. 2008. Understanding Public Policy. Pearson Education’Upper Saddle River’ NewJersey. Dun, Willian, N. 1981. Public Policy Analysis: An Intruduction, Prentce_Ha, Inc, Englewood Cliffs, N.J.07632. USA. _______. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. (Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa, dkk.) Yogyakarta: Gaja Mada University Pres. Edwar III, George, C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, DC,Congressional Quarterly Press. Hatifah, Sumarto. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatisi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Islam, R. 2006. Does More Transparency Go Along With Better Governance, Jurnal Compilation, Black Whell Publishing Ltd. 9600 Garsingtoon Road, Oxford, USA.



Jones, Charles, O. 1996. Pengantar Keijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Krina, P., Lalolo, L. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Pertisipasi. 9Online (http//www.goodgovernance-bappenas.go.id/ konsep files/good%20governance.pdf,) Diakses, 06 November 2006. http.www. transparansi.or.id. Masyarakat Transparansi. 2007. Diakses, 10 April 2009. Moleong, L. 1990. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rusda Karya Nugroho, D., Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Nurcholis, H. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Oliver, R.W. 2004. What is Transparency, Published by McGraw-Hill Professional. Perda No. 3 tahun 2002. Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo, Pemkot Gorontalo. Parsons, W. 2006. Public Policy: Pentgantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana. Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: CV Mandar maju.

Smith, R.D. 2004. Regulatory Transparency in OECD Countries : Overview, Trends a,d Challenges. Australian: Journal of Public Administration. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfa Beta. Stillman II, Richard, J. 1992. Public Admnistraion ( Concepts and Cases), Houghton Miffin Company, Boston, USA. _______. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). Tachjan. 2006, Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Bandung- Puslit KP2W lemlit UNPAD. Utomo, W. 2006. Admnistrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmacdari Adninistrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah. Jakarta: CV Eko Jaya. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta. Wibawa, S., dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Younis, T., Ed. 1990, Implementation of Public Policy, Sydney, Dartmouth. Zainal, A.S. 2004. Kebijakan Publik. (Edisi Revisi). Jakarta: Pancur Siwah.


ISSN: 1693-5241

43

Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo

Recommend Documents