PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI) Azka Alin Nugraha STAIN Jurai Siwo Metro Lampung ABSTRACT This study aims to describe how the divorce case settlement procedures performed religious court Kotabumi through circuit court. This study uses data collection techniques interviews and documentation. Interviews were conducted with the Chairman of the Religious Courts, Judges, Pansek, and the Clerk of the Court regarding the procedures related Kotabumi Religion circuit courts. Documentation is done by collecting documents and literature relevant to this study. From the research dsimpulkan that the procedure is a divorce case with a circuit court (outside the court) was essentially the same as the trial in the court building, just that there are specific provisions are set as described in Articles 14 and 15 Perma No. 1 of 2014. As well as the implementation of the trial conducted roving Islamic Court Kotabumi help people who want justice because the material limitations of distance and also the time to access the Religious Courts itself. Keywords: religious courts, relative authority, Earth City Religious Court, circuit courts, divorce. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Kotabumi melalui sidang keliling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Pansek, dan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi terkait mengenai Prosedur Sidang Keliling. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian dsimpulkan bahwa Prosedur perkara perceraian dengan sidang keliling (di luar gedung Pengadilan) pada intinya sama dengan sidang dalam gedung Pengadilan, hanya saja ada ketentuan khusus yang mengaturnya sebagaimana di jelaskan dalam pasal 14 dan 15 Perma No 1
1
2
Tahun 2014. Serta pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kotabumi sangat membantu masyarakat yang menginginkan keadilan karena keterbatasan materi jarak dan juga waktu untuk mengakses Pengadilan Agama itu sendiri. Kata Kunci: peradilan agama, kewenangan relatif, Pengadilan Agama Kota Bumi, Sidang Keliling, perceraian. A. PENDAHULUAN Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian yakni UU No 1 tahun 1974 putusnya perkawinan di atur dalam pasal 38 menyebutkan perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.1 Namun pada kenyataannya hal ini masih sangat dirasa sulit bagi masyarakat yang tinggal jauh dari Pengadilan yang ingin mendapatkan keadilan di karnakan masih jarangnya transfortasi, kurangnya biaya menuju Pengadilan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007 menjelaskan bahwa masyarkat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Agama.2 Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung terhadap dari penelitian tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 yang kini sudah diperbarui dengan Sema No 1 Tahun 2014 tentang layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan.3 Dalam hal ini salah satu bentuk dari bantuan layanan hukum bagi masyarakat miskin yang tinggal jauh dari Pengadilan namun masih dalam ruang lingkup Peradilan itu sendiri tentunya adalah dengan diadakannya sidang keliling atau sidang yang dilakukan diliar gedung Pengadilan Agama. Sebagaiman yang tertuang dalam pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan “Pengadilan Agama dapat
1
Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: perdana media group 2005) h. 115 2 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No: 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010, di keluarkan Jakarta, 30 Agustus 2010 3 Surat Edaran No: 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan mahkamah agung RI No 1 tahun 2014 tentang layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan.
3
menyelenggarakan Sidang diluar gedung Pengadilan, khususnya untuk perkaraperkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.4 Penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling sendiri merupakan suatu hal yang relatife baru,dalam institusi pengadilan. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan sudah cukup tinggi.5 Pengadilan Agama Kotabumi sendiri merupakan institusi pengadilan dengan beban perkara yang cukup banyak yakni pada tahun 2014 saja perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kotabumi mencapai 468, 113 cerai talak, dan 355 cerai gugat.6 Sementara itu Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Lampung, luas wilayahnya 2.725,63 km hal itu terdiri dari 23 kecamatan.7 Faktanya bahwa masyarakat yang tinggal jauh dari Pengadilan Agama Kotabumi merasa sangat terbantu dengan adanya sidang keliling, hal ini diharapkan akan dapat meringankan beban, yang dirasakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan mengajukan gugatannya kepada Pengadilan.8 Tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat (pencari keadilan) dapat dengan mudah mendapatkan akses dan menyalurkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dari lembaga pengadilan, dengan semboyan “Justice for the all” (keadilan untuk semua). Yang pada prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.9 Hal ini diharapkan akan dapat meringankan beban, yang dirasakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agma Kotabumi khususnya dalam perkara perceraian. Dari beberapa uraian di atas, menarik untuk dikaji pada penelitian kali ini mengingat hukum acara sidang keliling tidak diatur dalam PERMA No 1 tahun 2014. Penelitian ini 4
Juknis Perma No 1 tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 tentang sidang di luar gedung pengadilan di tetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 5 Fariha ,Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling, http://lib.uinmalang.ac.id. Diakses pada tanggal 22 Januari 2015 6 Wawancara dengan panitera Pengadilan AgamaKotabumi Edy Riyadi, S. Sos, SH. Pada tanggal 20 Januari 2015 7 Diakses Melalui Laman http://www.lampungutara.go.id/ Pada Tanggal 22 Januari 2015 8 Wawancara dengan ketua Pengadilan AgamaKotabumi DRS. H. ASRORI,SH., MH. Pada tanggal 25 Januari 2014 9 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012) h.132
4
berupaya untuk menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan PA Kotabumi melalui sidang keliling. B. Kerangka Teori 1. Sidang Keliling a. Pengertian Sidang Keliling Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang pengadilan yang dilaksankan di luar gedung pengadilan ditunjukan untuk mempermudah setiap warga Negara yang tidak mampu atau sulit untuk menjangkau lokasi kantor Pengadilan Agama karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.10 Yang di peruntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak,
transportasi,
maupun
biaya.11
Pada
prinsip
pokoknya
adalah
sederhana,cepat dan biaya ringan.12 Menurut Roihan A Rasyid mengatakan Sidang keliling adalah sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan. Misalnya
sidang-sidang
yang
dilakukan
di
kecamatan-kecamatan
dan
sebagainya.13 Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetap di luar tempat kedudukan Pengadilan, dan harus berdasarkan Surat putusan Ketua Pengadilan Agama yang menyebutkan lokasi, waktu, petugas/pejabat yang melaksanakan.14 b. Dasar Dan Tujuan Sidang Keliling 1) Dasar Hukum Sidang Keliling Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang- Undang 10
Surat Edaran No: 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indinesia. Jakarta 26 Maret 2014 11 PA Kota Bumi, Diakses Melalui Laman www.pa-kotabumi.go.id/ Pada Tanggal 20 Februari 2015 12 UU No 7 Thn 1989 Tentang Peradialan Agama 13 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), h.130-131 14 Pasal 18 Ayat 2 PERMA No: 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia. Jakarta 26 Maret 2014
5
dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan tinggal jauh dari
Peradilan Agama, pedoman pemberian bantuan hukum ini diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014 yang terbagi dalam 2 lampiran: a) Penerima jasa layanan dari bantuan hukum Pengadilan Agama adalah setiap prang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. b) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dibuktikan dengan Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah/kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkuta bener-benar tidak mempu membayar biaya perkra.15 Dalam hal ini pemberian bantuan hukum
terhadap sesama manusia
adalah suatu perbuatan yang mulia. Sebagaimana firman Allah: …
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya16, (Qs. Al Maidah [5]: 2) Ayat di atas menegaskan bahwa hukum Islam membolehkan pemberian bantuan hukum tapi dalam hal yang positif. Kemudahan yang diberikan melalui sidang keliling ini juga sejalan dengan firman Allah SWT:
Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 15
Peraturan Mahkamah Agung Pasal 19 ayat 1 dan 2 huruf a. Dapartemen Agama Al-Qur’an dan Terjemahan juz 1-30,h.842
16
6
bersyukur.( Qs. Al-Baqarah17, [2]: 185) Ayat di atas menerangkan bahwa dalam Islam pun menghendaki kelonggaran atau keringanan dalam menjalankan syari'at Islam disaat seorang hamba mengalami kesukaran atau kesulitan. Hal ini didukung oleh hadits Nabi SAW: َوبَشُِّرْو َاوالَتُنَفُِّرْوا،يَ ِّسُرْوا َوالَ تُ َّع ِسُرْوا Artinya: “Mudahkanlah dan jangan engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi lari”18 (HR. Bukhari) Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kotabumi juga sejalan dengan kaidah fiqih yaitu: ِ ب التَ ْي ِسْي ُر ُ اَل َْم َش َقةُ ََْتل Artinya: “Kesulitan akan mendatangkan kemudahan”.19 Dengan adanya bantuan hukum seperti sidang keliling ini pihak-pihak yang sebelumnya merasa kesulitan dengan jarak dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan jika mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kotabumi karena jarak yang jauh, akhirnya menjadi terbantu dengan diadakannya sidang keliling yang dilaksanakan dekat dengan tempat kediamannya. Kesulitan yang sebelumnya menjadi penghalang akhirnya membuka jalan menuju kemudahan dengan diadakannya sidang keliling. Dalam hukum positif pelaksanaan sidang keliling diatur dalam SEMA nomer: 10 Tahun 2010, bahwa Peradilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling dilakukan pada lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan
Agama Kotabumi atau dilokasi yang menyulitkan para pencari
keadilan baik dari segi biaaya, transportasi dan proses apabila sidang dilaksanakan dikantor Pengadilan
Agama Kotabumi sesuai dengan DIPA
Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2013 dana yang tersedia adalah sebanyak Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Sidang Keliling dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan . 17
Ibid
18
Abi Abdillah al-Bukhairy, Sahih Al-Bukhairy, Juz. 1 Dar al Kutub al Ilmiyyah, ( Jakarta: Departemen Agama RI 2006), h. 112. 19
Abdullah bin Said Muhammad Ibadi, Idhah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah Juz 3 Mekkah 1410H, h. 37
7
b) Sidang Keliling dapat melayani perkara bisaa dan perkara Prodeo c) Sidang Keliling harus dapat dilaksanakan dengan seefektif dan seefesien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.20 2) Tujuan Sidang Keliling Tujuan dari sidang keliling pada dasarnya adalah: 1) lokasi sidang yang dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all and justice for the poor). 2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 3) Meningkatkan kesadaran hukum mesyarakat terhadap hukum syari’ah Islam yang menegakkannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.21
c. Prosedur Dan Teknik Sidang Keliling 1) Prosedur Sidang Keliling Sesuai dengan SEMA No: 10 tahun 2010 sidang keliling atau sidang yang dilakukan diluar pengadilan dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA, Kantor Kepala Desa, atau gedung lainnya. Adapun Prosedur dalam mengajukan perkara dalam sidang keliling 1) Mencari informasi tentang sidang keliling yang dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon,website pengadilan, kecamatan atau di balai desa. 2) Melengkapi persyaratan administrasi, membuat surat gugatan atau permohonan,melengkapi dokumen, membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan, pada saat persidangan harus membawa minimal 2 orang saksi, menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap, meminta tanda bukti pembayaran (SKUM) . 3) Mengikuti proses persidangan datang tepat waktu di tempat sidang keliling
20
21
2014
Diakses Melalui Laman www.pa-kotabumi.go.id Pada Senin 27 Oktober 2014 Wawancara Pansek Pengadilan Agama Kotabumi Nasron Husen, SH Pada Tanggal 26 Februari
8
yang sudah di tentukan bersama 2 oarang saksi dengan membawa SKUM beserta salinan surat gugatan atau permohonan, mengikuti proses persidangan sampai akhir, jika tidak bisa hadir dalam proses sidang keliling maka pemeriksaan sidang persidangan ditunda. 4) Setelah perkara diputus salinan putusan bisa diambil di pengadilan atau di tempat sidang keliling.22 2) Teknik Pelaksanaan Sidang Keliling Sementara itu dalam hal teknik pelaksanaan sidang keliling yaitu tidak jauh berbeda dari sidang-sidang pada umumnya yang dilakukan di Pengadilan Agama yang berwenang menangani kasus perceraian yaitu : 1) Tahapan Sidang Pertama Sampai Anjuran Damai. Dalam tahapan ini terdiri dari: a) Ketua Majlis Hakim Membuka Sidang, sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketokan palu sebanyak 1 atau 3 kali.23 b) Hakim Menanyakan Identitas Para Pihak. c) Pembacaan Surat Gugatan atau Permohonan. d) Anjuran Damai.24
2) Tahapan Jawab-Berjawab (Replik-Duplik) Sesudah pembacaan surat gugatan atau permohonan dan anjuran damai tidak berhasil ketua majlis akan menanyakan kepada tergugat/termohon, apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis. Hal yang perlu diingat betul disini ialah sebagai berikut: a) Tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara sampai terakhir. b) Pertanyaan Hakim kepada para pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevant dengan hukum. Begitu pula replik-duplik dari para pihak. c) Semua jawaban atau pertanyaan dari para pihak atau pun dari hakim, harus melalui dan izin dari ketua majlis. 22
Sureat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No 10 tahun2010 pasal 1ayat 1tentang pedoman pemberian bantuan hukum 23 UU No 14 tahun 1970 Pasal 17 ayat 1.Tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 24 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), h.135
9
d) Pertanyaan dari hakim kelpada para pihak, yang bersifat umum atau policy arahnya sidang, selalu oleh hakim ketua majlis.25
3) Tahap Pembuktian Dalam hal-hal yang perlu ditekankan disini dalam tahapan pembuktian ialah: a) Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus member kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi. b) Semua alat bukti yang disodorkan oleh para pihak, harus disampaikan kepada ketua majlis lalu ketua majlis memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti. c) Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang, adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh para pihak, seperti memanggilkan saksi di dalam persidangan.26
4) Tahapan Penyusunan Konklusi Setelah tahapan pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majlis hakim, para pihak boleh mengajukan konklusi (Kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simple, sehingga hakim boleh meniadakannya. 5) Musyawarah Majlis Hakim Menurut Undang-Undang Musyawarah Majlis harus dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin yang ada di ruang sidang dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. 6) Putusan Pengucapan Putusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum yang sebelumnya sidang tertutup untuk umum guna
25 26
h.136
Ibid, h. 135 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012),
10
musyawarah majlis dalam menentukan putusan persidangan. Keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapih yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitra sidang.27
2. Perkara Perceraian 1. Pengertian Dan Dasar Hukum a.
Pengertian Perceraian Perceraian atau dalam Hukum Islam disebut dengan istilah talak adalah
melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.28 Talak diambil dari kata "ithlaq" artinya melepaskan atau meninggalkan.29 Menurut Al-Jaziry mengatakan: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.30 Adapun tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, yaitu bergantung pada niat suami. Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak itu maka jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka tidak jatuh.31 Talak itu sendiri adalah hak suami karena dalam hal ini suamilah yang berniat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam iddah. b.
Dasar Hukum Imam Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan talak boleh dilakukan
berdasarkan kemutlakan ayat Al Qur’an.32 : 27
Ibid, h.136 Al Washliyah Tetap Jaya “Pengertian Talak Atau Perceraian dalam Islam” Diakses Melalui Laman http:/saktirangkuti. Blogspot.com. Pada tanggal 22 januari 2015 29 Amir Bin Mu’allim,Yurisprudensi Peradilan Agama,. (Badan Litbang & Diklat Departemen Agama 2006) h.217 30 Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), h. 192 31 Ibid, h. 196 32 Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Depok: Gema Insani Juz 9 tahun 2007 ) h.323 28
11
Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.33 (Qs: Ath Tallaq ayat: 1) Ayat ini menjelaskan bahwa apabila istir hendaklah ditalak maka jatuhkanlah diwaktu suci sebelum dan dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. Walaupun dalam Islam talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun perbuatan talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu: أَ ْبغَضُ ْال َح ََل ِل إِلَى ه ُ َّللاِ تَ َعالَى الطه ََل ق Artinya: “Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara talak”.34 Yang dimaksud dengan perkara yang halal disini adalah perkara yang perbuatannya bukan sesuatu yang lazim, dan mencakup perkara mubah, sunnah, wajib,
dan
makruh.
Imam
Maliki,
Syafi’i
dan
Hambali
menyebutkan
sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab.35 Hukum talak juga dapat beerbeda-beda sseusai dengan ketentuan dan niatnya yang diantaranya: 1) Talak menjadi wajib apabila suami istri tidak dapat didamaikan lagi, dua orang wakil dari pihak suami maupun istri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka. 2) Talak menjadi haram apabila menceraikan istri swdang haid atau nifas, dan masa suci dia pergauli.36 3) Talak menjadi sunnah hukumnya apabila suami tidak mampu 33
Dapartemen Agama Al-Qur’an dan Terjemahan juz 1-30,h.557 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, pentj Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. AS SYIFA', 1992), h. 728. 35 Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Depok: Gema Insani Juz 9 tahun 2007 ) h.323 36 Ibid . h 323 34
12
menanggung nafkah istrinya. 4) Talak menjadi makruh apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan Agama, akan tetapi suami memiliki keinginan untuk menikah lagi. 5) Talak dapat menjadi mubah ketika suami lemah keinginan nafsunya begitupun bagi istrinya.37 2. Wewenang Penyelesaian Perkara Perceraian Kata“wewenangan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”,yang berasal dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kekuasaan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kewenangan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, bisaanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kewenangan Relatif” dan Kewenangan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta perkara yang menjadi kekuasaan pengadilani. Selanjutnya ditegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga haruslah di maksudkan tidak sebagai peradilan bisaa.38 Peradilan
Agama merupakan salah satu di antara tempat lembaga
peradilan di Indonesia yang merupakan peradilan khusus karena Peradilan Agama khusus mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan masyarakat yang ber Agama Islam, dan perkara yang ditanganinya adalah perkara perdata tertentu berdasarkan hukum Islam, penganut Agama lain non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.39 a. Kewenangan Relatif Yang dimaksud dengan kewenangan relatif (relative competentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradian Agama.40 Kewenangan 37
Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Depok: Gema Insani Juz 9 tahun 2007 ) h.324 Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, ( Jakarta: PRENADA MEDIA) h.104 39 Abdul Manan, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 206 40 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset 2004), h 87 38
13
relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Dalam perbedaannya dengan kuasaan pengadilan yang sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Kotabumi dan Pengadilan Agama Metro, antara Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis. Sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu,41 atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh, di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. b.
Kewenangan Absolut Kewenangan absolut (absolute
competentie)
adalah
kekuasaan
yang
berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang ber Agama Islam. Kekuasaan asbsolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.42 Kewenangan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan yang berhubungan dengan perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan
Agama diharuskan untuk
meneliti perkara yang diajukan kepdanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan, kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya. Pengadian Agama dilarang menerimanya, jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan
41
Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset 2004), h.91 42
14
boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, ekspsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Makamah Agung untuk membatalkan batas kekuasaan absolutnya.43 Pengadilan
Agama
bertugas
dan
berwenang
memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang ber Agama Islam di bidang: perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infa shadaqoh dan ekonomi syari’ah.44 Perkara-perkara perdata tersebut di atas merupakan Kompetensi Absolut atau Yurisdiksi Pengadilan
Agama, selain kompetensi absolute, Pengadilan
Agama juga memiliki Kompetensi Relatif, yaitu kewenangan yang dibatasi oleh faktor wilayah hukum. Setiap Pengadilan
Agama hanya berwenang mengadili perkara yang
termasuk di dalamnya kewenangan wilayah hukumnya, kompetensi Absolut tersebut yang dapat dihalangi oleh Kompetensi Relatif yang mengakibatkan Pengadilan
Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika
perkara yang bersangkutan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama lain. Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. 3. Prosedur Dan Teknik Perkara Perceraian Pihak yang ingin mengajukan perkaranya terutama perkara perceraian dapat langsung datang ke Pengadilan Agama yang berada di wilayahnya. Jika ada dalam waktu sidang keliling para pihak yang ingin mengajukan perkaranya bisa datang langsung kelokasi dimana sidang keliling diadakan.45 Sebagaimana waktu yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama, yang tidak boleh diwakilkan, kecuali jika telah menguasakan pada Pengacara atau Advokat yang telah diberi kuasa oleh para pihak yang ingin berperkara. 43
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), h. 27-28 44 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama 45 Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama kotabumi, NANA, S.Ag. pada tanggal 16 Februari 2015
15
a. Prosedur (tata cara pengajuan perkara) Dalam hal ini langkah yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin berperkara (Pemohon) atau kuasa hukumnya yaitu: 1)
Mengajukan permohonan
secara tertulis
maupun
lisan kepada
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iah.46 2)
Pemohon
dianjurkan
Agama/Mahkamah
untuk
Syari’ah
meminta
tentang
tata
kepada cara
Pengadilan
membuat
surat
permohonan. 3)
Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah
4)
Permohonan memuat Nama, Umur, Pekerjaan,
Agama,dan Tempat
tinggal kediaman Pemohon, dan termohon. Posita (Fakta kejadian dan fakta hukum), Petitum (Hal-hal yang dituntut sesuai posita). 5)
Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri (bila prkara cerai talak), dan harta bersama.47
6)
Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).48
b. Teknik Penyelesaian Perkara perceraian 1) Pemohon
mendaftarkan
permohonan
cerai
talak
ke
Pengadilan
Agama/Mahkamah syari’ah 2) Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah syari’ah untuk menghadiri sidang 3) Tahapan persidangan: a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi.49 b) Apabila tidak berhasil maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi.50
46
Pasal 118 HIR,142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 47 Pasal 66 ayat 5 UU No 7 Tahun 1989. 48 Pasal HIR, 237 R.Bg UU No. 3 Tahun 2006 49 Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 50 Pasal 3ayat 1 PERMA No 2 Tahun 2003.
16
c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawab, menjawab, pembuktian, dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik). 4)
Putusan pengadilan Agama/mahkamah syari’ah: a) Permohonan
dikabulkan.
Apabila
termohon
tidak
puas
dapat
mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/mahkamah syari’ah tersebut b) Permohonan ditolak dan pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/mahkamah syari’ah tersebut c) Permohonan
tidak
diterima.
Dan
pemohon
dapat
mengajukan
permohonan baru. 5) Permohonan dikabulkan dan mempunyai hukum tetap maka: a) Pengadilan Agama/mahkamah syari’ah menentukan hari sidang ikrar talak b) Pengadilan
Agama/mahkamah syari’ah memanggil pemohon dan
termohon untuk melaksanakan ikrar talak c) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak,atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak dipersidangan maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.51 6) Setelah ikrar talak diucapkan panitra berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.52 C. Proses Berperkara Di Pengadilan Agama Kotabumi Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2014 sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama, yang menyebutkan lokasi, waktu, petugas/pejabat yang melaksanakan. Namun ketua Pengadilan Agama harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang di luar gedung pengadilan untuk menjamin efektifitas dan 51 52
Pasal 70 ayat 6 UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006. Pasal 84 ayat 4 UU No 3 Tahun 2006
17
efisiensi pelaksanaan sidang keliling itu sendiri. Ketua Pengadilan Agama di haruskan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pejabat terkait mengenai pelaksanaan sidang keliling seperti ( Camat, Kepala KUA, Kepala Desa) agar pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama dapat berjalan secara efektif dan efisien.53 Dalam hal ini pelaksanaa sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perceraian sama dengan penyelesaian perkara yang dilakukan di dalam kantor Pengadilan Agama hanya saja pelaksanaannya saja yang berbeda yaitu : a. Mencari informasi tentang sidang keliling yang dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat,telpon,website pengadilan,kantor kecamatan atau dapat langsung datang ketempat pelaksanaan sidang keliling itu sendiri b. Melengkapi
persyaratan
administrasi,membuat
surat
gugatan
atau
permohonan, melengkapi dokumen, membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh pengadilan, pada saat persidangan harus membawa minimal 2 orang saksi, menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap, kemudian meminta tanda bukti pembayaran (SKUM) kepada petugas. c. Mengikuti proses persidangan dengan datang tepat waktu di tempat sidang keliling dan membawa saksi minimal 2 orang. d. Sidang Keliling dapat melayani perkara bisaa dan perkara Prodeo.54 e. Pemeriksan perkara dalam sidang di luar gedung pengadilan tidak boleh menyalahi aturan hukum acara yang berlaku. f. Setelah perkara diputus maka salinan putusan dapat diambil di pengadilan atau di tempat sidang keliling. g. Seperti biasanya setiap perkara maksimal dalam 2 kali sidang sudah dapat putus, namun jika dalam 2 kali sidang belum putus sidang akan dilanjutkan di dalam gedung pengadilan ( bukan sidang keliling lagi).55
D. Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kotabumi 53
PERMA No 1 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 4 Tentang Pedoman Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan 54 Perma No 1 tahun 2014 tentang pedoman layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Pasal 8 Ayat [2]. 55 Wawancara dengan hakim pengadilan agama kotabumi Shobirin, S.HI.,M.E.Sy Pada tanggal 26 februari 2014
18
Pelaksanaan sidang keliling sendiri dilakukan pada lokasi yang jauh dari kantor Peradilan Agama Kotabumi, atau dilokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaaya, transportasi dan proses apabila sidang dilaksanakan dikantor Pengadilan Agama Kotabumi sesuai dengan DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2014/2015 dana yang tersedia adalah sebanyak Rp 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) dengan 15-16 perkara dalam sidang keliling yang di tempatkan pada dua tempat yakni di Kec. Abung Semuli Desa Tatakarya dan Desa Ogan lima Kec. Abung Barat.56 Dengan ketentuan sebagai berikut: a. Katua Pengadilan Agama membuat perencanaan pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan selama satu tahun b. Ketua Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan pejabat setempat terkait pelaksanaan sidang keliling. c. Sidang Keliling dilaksanakan di luar gedung Pengadilan sesuai dengan surat keputusan ketua Pengadilan Agama yang menyebutkan lokasi, waktu, serta para pejabat/petugasnya. d. Petugas sidang di luar gedung Pengadilan adalah hakim dan panitera pengganti e. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat diikuti oleh hakim mediator, petugas posbankum, jurusita, satuan pengamanan, dan pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai dengan kebutuhan.57 f. Sidang Keliling harus dapat dilaksanakan dengan seefektif dan seefesien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.58 Dengan di adakannya sidang kelilng sudah dapat dipastikan akan sangat membantu masyarat yang tiggal jauh dari lingkungan Peradilan Agama setempat. Tentunya hal ini di perjelas dengan adanya Undang-Undang yang membahas mengenai sidang keliling. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 56
Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Drs. H. ASRORI,SH., MH. Pada tanggal 25 Februari 2014 57 Ibid, Pasal 18 Ayat [11] Prosedur layanan sidang di luar gedung pengadilan. 58 PA Kota Bumi, Diakses Melalui Laman: www.pa-kotabumi.go.id diakses rabu 23 Februari 2015
19
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang- Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan tinggal jauh dari Peradilan Agama. 59
E. KESIMPULAN Prosedur perkara perceraian dengan sidang keliling (di luar gedung Pengadilan) pada intinya sama dengan sidang dalam gedung Pengadilan, hanya saja ada ketentuan khusus yang mengaturnya sebagaimana di jelaskan dalam pasal 14 dan 15 Perma No 1 Tahun 2014. Selain di jelaskan dalam pasal tersebut, volume persidangan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka setiap perkara maksimal dua kali sidang sudah putus, dan jika ternyata lebih dari dua kali, maka sidang di lakukan di dalam gedung Pengadilan (bukan sidang keliling) lagi. Sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan yang dilakukan Pengadilan Agama Kotabumi sangat membantu masyarakat yang menginginkan keadilan karena keterbatasan materi, jarak, dan juga waktu, untuk mengakses Pengadilan Agama Kotabumi. Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kotabumi di Balai Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara cukup efektif, dan telah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA) No 1 tahun 2014. DAFTAR PUSTAKA Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002. Abdul Manan, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Abdullah bin Said Muhammad Ibadi, Idhah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah Juz 3 Mekkah 1410H.
59
Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotabumi SABRIMEN, S.Ag., MH pada tanggal 24 Februari 2014
20
Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset 2004. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, pentj Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. AS SYIFA', 1992. Amir Bin Mu’allim,Yurisprudensi Peradilan Agama,. Badan Litbang & Diklat Departemen Agama 2006. Anonim. Penyelesaian Perkara Perceraian, Diakses Melalui Laman http://www.lampungutara.go.id/ pada tanggal 22 Januari 2015. Fariha, Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling, Diakses Melalui Laman http://lib.uin-malang.ac.id. Pada tanggal 22 Januari 2015. Juknis Perma No 1 tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 tentang sidang di luar gedung pengadilan di tetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014. PA Kota Bumi, Diakses Melalui Laman: www.pa-kotabumi.go.id/ diakses pada tanggal 20 Februari 2015. PERMA No: 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia. Jakarta 26 Maret 2014. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012. Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: perdana media group 2005. Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: PRENADA MEDIA. Surat Edaran No: 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indinesia. Jakarta 26 Maret 2014. Surat Edaran No: 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan mahkamah agung RI No 1 tahun 2014 tentang layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung No: 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010, di keluarkan Jakarta, 30 Agustus 2010. Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No 10 tahun2010 pasal 1ayat 1tentang pedoman pemberian bantuan hukum . Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama. UU No 14 tahun 1970 Pasal 17 ayat 1.Tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. UU No 7 Thn 1989 Tentang Peradialan Agama. Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Depok: Gema Insani Juz 9 tahun 2007.
