PROPOSAL PROGRAM KREATIF MAHASISWA JUDUL PROGRAM: KEPATUHAN PESERTA MANDIRI DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN
BIDANG KEGIATAN: PKM PENELITIAN
DI USULKAN OLEH: NOOR ANIDA MAY SHAROH
NIM: 142020100001/ ANGKATAN 2014
INDAH SETYOWATI
NIM: 132010200151/ ANGKATAN 2013
DWI FRANSISKA NOFIANTI
NIM: 152020100043/ ANGKATAN 2015
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO SIDOARJO 2016 i
ii
DAFTAR ISI Halaman Sampul ......................................................................................................i Pengesahan ..............................................................................................................ii Daftar Isi ................................................................................................................iii BAB 1 PEDAHULUAN .........................................................................................1 1.1 Latar Belakang ...............................................................................................1 1.2 Perumusan Masalah ........................................................................................2 1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................2 1.4 Keutamaan Penelitian .....................................................................................3 1.5 Luaran .............................................................................................................3 1.6 Manfaat Penelitian ..........................................................................................3 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................4 BAB 3 METODE PENELITIAN ............................................................................6 BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN ....................................................8 4.1 Anggaran Biaya ..............................................................................................8 4.2 Jadwal Kegiatan .............................................................................................8 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................9 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P .......................................................8 Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-P .........................................................................8
iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Program jaminan kesehatan merupakan sasaran penting untuk mencapai kemakmuran dalam mewujudkan kesehatan. Hal tersebut di dukung dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) telah diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014, dimana jaminan sosial tersebut wajib untuk di ikuti oleh semua penduduk. BPJS Kesehatan merupakan perubahan dari program pemerintah sebelumnya seperti PT. ASKES (Persero) dan PT. JAMSOSTEK (Persero). Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi :Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) seperti fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan untuk peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) antara lain Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta.Selain itu pekerja penerima upah juga dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkannya tanpa batas dengan status peserta mandiri. Dalam pembayaran, peserta PBI dan Non PBI dimana iuran tiap bulan sudah di tanggung oleh pemerintah untuk peserta PBI, sedangkan untuk peserta Non PBI pembayarannya sudah di tanggung oleh perusahaan dengan ketentuan jumlah keluarga yang di tanggung perusahaan adalah sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk anggota keluarga yang lain harus menjadi peserta BPJS Mandiri. Sejauh ini untuk kepesertaan BPJS Mandiri masih banyak mengalami kendala. Menurut Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Harli Muin mengatakan "persoalan BPJS Kesehatan sudah muncul sejak proses aktivasi kartu. BPJS menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif dua minggu setelah pendaftaran diterima. Padahal sakit menimpa tanpa terduga dan tak mungkin bisa ditunda. Selain itu Ada juga masyarakat yang memanfaatkan Program BPJS Kesehatan hanya untuk menyembuhkan penyakit mereka saja, setelah sembuh dari sakit yang di deritanya tidak bayar iuran lagi." Selain itu cara
1
pembayaran yang terlalu rumit dengan harus menyertakan nomor rekening tabungan di salah satu bank yang bekerja sama dengan BPJS pada saat pendaftaran. Setelah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan kartu kepesertaan dimana pada kartu tersebut terdapat nomor anggota yang di perlukan saat melakukan pembayaran iuran dengan memasukkan nomor tersebut untuk pembayaran per-kepala. Saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai memberlakukan sistem pembayaran baru bagi peserta JKN di mana teknis pembayaran iuran dilakukan secara kolektif dalam satu kali transaksi. sistem terbaru dalam melakukan pembayaran cukup dilakukan melalui virtual account (VA) kolektif yang mengacu ke kartu keluarga (KK) sehingga langsung mencakup seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam kepesertaan. Selama ini peserta BPJS Kesehatan membayar iuran satu per satu. Sistem yang baru diberlakukan dengan tujuan untuk mempermudah peserta mandiri dalam pembayaran dengan menunjukkan salah satu nomor peserta keluarganya, selain itu peserta juga akan lebih hemat ketika melakukan pembayaran di outlet PPOB karena biaya administrasi yang dikeluarkan hanya 1x untuk transaksi seluruh keluarga. Jika dengan sistem pembayaran sebelumnya peserta membayar iurannya satu per satu dan masih banyak yang menunggak pembayarannya, akankah cara pembayaran terbaru ini mampu meningkatkan kepatuhan peserta BPJS khususnya peserta mandiri melakukan pembayaran tagihan tiap bulannya. Karena jika peserta tidak bisa membayar tagihan dari salah satu anggota keluarganya, maka tagihan untuk anggota yang lain juga tidak dapat terbayar. Hal tersebut bisa menjadi alasan peserta BPJS Kesehatan jalur mandiri mempunyai tunggakan dalam pembayaran yang dapat menyebabkan penonaktifan sementara sampai tagihan tunggakan di lunasi.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan? 1.3 Tujuan Penelitian Untuk menganalisis kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan. 1.4 Keutamaan Penelitian Jika kebijakan terbaru dalam pembayaran iuaran BPJS kesehatan dirasa tidak efektif, dalam arti tunggakan tagihan iuaran yang di bebankan kepada
2
peserta mandiri semakin meningkat, maka aturan baru dalam pembayaran tidak dapat di berlakukan lagi. 1.5 Luaran Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini berupa: 1) Artikel Ilmiah yang menggambarkan tentang kepatuhan mandiri dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2) memberikan sebuah masukan dan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan yang efektif dalam pembayaran iuaran BPJS Kesehatan yang mampu meningkatkan kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran. 1.6 Manfaat Penelitian 1. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pembaca pada umumnya agar dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang BPJS Kesehatan. 2. Bagi BPJS Kesehatan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk pihak BPJS terkait kebijakan atau aturan dalam pembayaan iuran yang akan diambil. 3. Bagi Mahasiswa Besar harapan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan menambah khazanah pengetahuan bagi mahasiswa. 4. Bagi Universitas Hasil dari penelitian ini akan dipergunakan sebagai dokumentasi di universitas dalam bentuk teks dokumen dan untuk menambah wawasan keilmuan.
3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Tarsanto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Hukum Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional” bertujuan untuk Memberikan kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk kemakmuran warganya serta mengetahui bagaimana penyelenggaraan UU No. 24 Tahun 2011, dan bagaimana kebijakan yang ideal untuk masa mendatang. Agar bermanfaat untuk para praktisi hukum sebagai input penyempurnaan peraturan dan bermanfaat pula untuk masyarakat supaya mengetahui hak dan kewajibannya mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan oleh Negara. Metode yang pakai adalah jenis penelitian kualitatif dan teknis analisa trianggulasi, akan diuraikan aspek-aspek hukum yang perlu mendapatkan tekanan untuk disempurnakan agar efektivitas penyelenggaraan lebih pas yaitu tentang hak sosial kesehatan, kedudukan hukum BPJS, ketentuan pidana, sengketa yang terjadi dan penyelesaiannya di dalam UU tersebut. Dan sebagai kesimpulan yang bisa diambil bahwa BPJS Kesehatan diantaranya tidak boleh mengandung diskriminasi, berbadan hukum publik dimana tidak boleh melakukan bisnis, harus mengatur ketentuan pidana jika terjadi sengketa dan penyelesaiannya antara pihak yang terkait. 2.2 Landasan Teori a. Kebijakan Publik Untuk menyelesaikan suatu masalah, pemerintah mempunyai alat yaitu sebuah kebijakan. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (dalam Winarno, 2002 :16). Kebijakan Publik menurut Jenkind (1978) merupakan keputusan yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya. b. Kepatuhan Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal
4
ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang tertentu. Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. c. Pembayaran Pembayaran adalah proses pertukaran mata uang atau nilai moneter untuk barang, jasa, atau informasi (Chan Kah Sing, 2004:108). Dapat disimpulkan bahwa pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi pula perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan. d. BPJS Kesehatan Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut dengan BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.. Menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Tahapan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010 : 6). 3.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3.3 Teknik Pengumpulan Data Dalam mendapatkan data, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan dua cara, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. a. Teknik Pengumpulan Data Primer 1) Observasi Pengamatan langsung di wilayah studi dengan menggunakan format yang disusun berdasarkan item-item tentang tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan. Setelah itu, memberikan tanda centang (√) pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. 2) Wawancara Dengan tatap muka dan melakukan proses tanya jawab kepada beberapa narasumber kantor di BPJS Kesehatan untuk mendapatkan dan menggali informasi yang tepat tentang kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan. b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Survei literatur, merupakan penelaahan yang bersumber pada buku, jurnal, dokumen kebijakan yang berhubungan dengan masalah BPJS Kesehatan 3.4
Teknik Penentuan Informan Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai
6
permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Dalam penelitian ini sebagai informan adalah beberapa pegawai di BPJS Kesehatan, serta sebagian besar adalah masyarakat pengguna layanan BPJS Kesehatan. 3.5
Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data Untuk dapat mengetahui keabsahan data, maka digunakan teknik triangulasi sumber data. Beberapa teknik tersebut antara lain adalah : (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, dan (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Untuk analisis data, peneliti melakukan analisis sesuai dengan yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis terdiri dari tiga proses yaitu : (a) Reduksi data, (b) Penyajian data, dan (c) Penarikan kesimpulan. Kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam.
7
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 4.1 Anggaran Biaya Tabel 4.1 Ringkasan anggaran Biaya PKM-P No 1 2 3 4
Jenis Pengeluaran Peralatan penunjang (40-50 %) Bahan habis pakai (30-40 %) Perjalanan (1-5 %) Lain-lain (10-20 %) Jumlah
Biaya (Rp) 6.000.000 4.000.000 500.000 2.000.000 12.500.000
4.2 Jadwal Kegiatan Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-P No
Kegiatan
1
Rapat-rapat tim peneliti Penyusunan pedoman wawancara Pengurusan izin penelitian Wawancara kepada pegawai BPJS Kesehatan dan masyarakat pengguna layanan
2 3 4
6 7 8
Bulan Ke1
Bulan Ke2
Bulan Ke3
Bulan Ke4
Editing dan cross check data Penyusunan Draft Laporan Penyusunan dan penyerahan laporan akhir
8
BAB 5 DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodelogi penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara. Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. http://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/402/1-VAUntuk-Pembayaran-Seluruh-Anggota-Keluarga, diakses 16 September 2016. Moleong, Lexy. J. 2010. “Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi”. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan. Tarsanto, 2015. Efektifitas Hukum Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. http://eprints.ums.ac.id/38631/1/Jurnal%20Publikasi.pdf, diakses 16 September 2016. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan 1. Peralatan Penunjang (40-50 %) Material Justifikasi Kuantitas Pemakaian Listrik
Sewa Printer
Untuk 1 penunjang pengerjaan laporan penelitian Untuk mem- 1 buah print laporan penelitian SUBTOTAL (Rp)
2. Bahan Habis Pakai (30-40 %) Material Justifikasi Pemakaian Kertas HVS
Kuantitas
Untuk unit 8 rim naskah penelitian Pulpen Untuk 2 pack penulisan laporan penelitian Tinta Isi Ulang Untuk mem2 Catrider Printer print draft dan netting laporan pendahuluan s/d penutup serta Artikel Ilmiah Biaya Untuk mencari 10 voucher telekomunikasi referensi informasi untuk laporan penelitian Flasdish Untuk 2 menyimpan data SUBTOTAL (Rp)
Harga Satuan (Rp) 200.000
Keterangan (45 %) 250.000
275.000
350.000
600.000
Harga Satuan (Rp) 30.000
Keterangan (35 %) 240.000
30.000
60.000
262.500
525.000
100.000
1.000.000
125.000
250.000
2.075.000 19
3. Perjalanan (1-5 %) Material Justifikasi Pemakaian
Kuantitas
Transportasi 50 hari Observasi dan Perijinan Transportasi 50 hari dan pengumpulan data Komunikasi 50 hari dan Akomodasi SUBTOTAL (Rp)
Harga Satuan (Rp) 50.000
Keterangan (5 %) 2.500.000
40.000
2.000.000
35.000
1.750.000
6.250.000
4. Lain-Lain (Administrasi, Publikasi, Seminar, Lainnya, Maks 20 %) Material
Biaya Perijinan Buku, Jurnal penelitian Foto copy Laporan untuk seminar Foto copy kuesioner Konsumsi Seminar Pengadaan Laporan Pengiriman laporan Publikasi Jurnal
Justifikasi Pemakaian
Kuantitas
Harga Satuan (Rp) 550.000
Keterangan (15 %)
10 buku
160.000
1.600.000
40 orang
5000
200.000
40 paket
5000
200.000
40 orang
10.000
400.000
5 paket
50.000
250.000
125.000
125.000
250.000
250.000
SUBTOTAL (Rp)
550.000
3.575.000
20
Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas No
Nama/NIM
Program Studi
Bidang Ilmu
Alokasi Waktu (Jam/Mingg u) 6 Jam/ 3 × Dalam Seminggu
1
Noor Anida Ilmu May Sharoh/ Administrasi 142020100001 Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2
Indah MSDM Setyowati/ 132010200151
Fakultas Ekonomi
4 Jam/ 3 × Dalam Seminggu
3
Dwi Fransiska Ilmu Nofianti/ Administrasi 152020100043 Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4 Jam/ 3 × Dalam Seminggu
Uraian Tugas
Ketua Pelaksana Sebagai koordinator penelitian Menyusun proposal Memimpin rapat Pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan Koordinator pembelian alatalat dan bahan Pelaksana penelitian Pelaksana penelitian Menyiapkan pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan Sie bendahara (Keuangan) Pelaksana penelitian Membantu ketua Pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan Administrator
21
22
