LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERI : D NO.80 TAHUN : 1990 NOMOR : 80 GUBERNUR IGPAI-ADAERAII TINGKAT I BALI
IGPUTUS$I GIJBERNT'R KEPAI"A DAERAII TINGKAT I BALI NOMOR 8iI TAIIUN 1990
TENTANG PENGESAI{AN PERATTJRAN DAERAII KABUPATEN DAERAII TINGKAT II GI T{YAR NOMOR 5 TNIUN 1989 TENTANG PE. NETAPAI{ SISA PERI{ITUNGAN AT.IC'GARAN PENDAPATAN DAN REI"ANJA DAERAH I(ABUPATEN DAERAI{ TINGI(AT II GIANYAR TAIIUN AT.iGGARAN 1 988/1 989 GTJBERNTJR
Menimbang
:
IGPAI,A DAERAII TINGI(AT I BALI,
a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1988/1989 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah l(abupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 27 Nopember 1989 Nomor 5 Tahun 1989 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
b.
bahwa Pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. 223
Mengingat
:1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-undang Nomor 64
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tendan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
tang Pengurusan, Pertanggungiawaban
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
224
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9031319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903269 Tahun 1986 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903261Tahun 1989 tentang Perubahan BentuVContoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentangPenjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
MEMUTU SKAN Menetapkan
:
:
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANC.GANAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1988/1989.
Pasal
1
Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1988/1989 dengan perincian :
a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan fuiggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai
berikut: 225
1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan ...
Rp. 4.7I8.672.L93,36
2. Perhitungan Anggaran Belanja:
Rutin
.
Rp. 1.291.493.230,48 Pembangunan Rp. 3.275.961.809,46
Rp. 4.567.455.039,94
3. Sisa Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih
sejumlah
Rp.
L51.2L7.L53,42
b. Jumlah penerimaan
dan Pengeluaran Perhitungan lJrusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggar-
an 1988/1989 yaitu sebagai berikut
1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan
Rp.
:
L43.4L3.757,28
2. Perhitungan Anggaran Belanja : Rutin . . . . . . . Rp. L6L.575.817,28 Pembangunan
Rp.
0,00
Rp.
161.575.817,28
. Rp.
18.162.060,00
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Per-
hitungan sejumlah..
Pasal
2
Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan
a. Pengetikan Peraturan Daerah harus
:
sesuai de-
ngan petunjuk yang telah diberikan.
b. Antara "Konsiderans Memperhatikan" dan
Me-
mutuskan pada akhir kalimat "dengan persetujuan dan seterusnya ditambahkan kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar". 226
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran berikutnya harus tepat dengan waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor STahun L974; d. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Ifubupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1 garkan kembali menjadi Anggaran Tahun yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990. Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar sclaku Koordinator penerimaan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah agar memacu lebih giat para petugas pungutnya sehingga target penerimaan dapat dicapai bahkan dilampaui; Pembayaran-pembayaran yang memberatkan Anggaran Belanja Daerah dengan penerbitan SPMU Beban Tetap (Rutin dan Pembangunan) harus memperhatikan ketentuan pasal 50 ayat (3) dan pasal 66 ayat (5 dan 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985' Untuk penerbitan SMPU yang nilainya di atas Rp. 5.000.000,00 dengan beban sementara dan yang nilainya di bawah Rp. 5.000.000,00 dengan beban tetap agar memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ; ePada
c.
arkan sudah
ada dan tidak dibenarkan mempergunakan dasor uang perjalanan dinas ;
h. Sisa UUDP pada Bendaharawan yang belum disetor agar diperintahkan segera untuk menyetor ke Kas Daerah
;
227
Pengeluaran-pengeluaran panjar agar dibatasi dan diharapkan dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran bersangkutan. J
Pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah harus tercantum pasaVkredit Anggarannya. Untuk itu tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yan g mengakibatkan beban atas Anggaran Belanja Daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dana dalam Anggaran Belanja Daerah;
k. Pengiriman SPJR dan SFJP kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Gianyar agar berpedoman pada pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 903-1319 Tahun 1985 ;
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar agar memerintahkan Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar melaksanakan kewajibannya membayar jasa Giro yang merupakan penerimaan Daerah Tingkat II.
Pasal
3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi tanggal
Pada
: Denpasar : 13 Pebruari 1990.
GUBERNUR KEPALA D.AERAH TINGKAT I BALI,
nd.
o NIP. 228
K
A"
130222536.
Keputusan
ini disampaikan kepada
:
1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jl' Merdeka Utara No. 7 di Jakarta ; 2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ; 3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar ; 4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar; 5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar ; 6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl) ; 7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar. 8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar ; 9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar ;
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Nomor : 80 Tanggal : l Mei 1990
Seri:DNomor:80.
Sekretaris Wilayah/Daerah, ttd.
Drs. SEMBAH SUBIIAKTI. NIP.
010023939.
229
