Progres Kegiatan Pengembangan Kapasitas (CB, Pelatihan, Media Dev, Database Manajemen)
A. Pendahuluan Pengembangan Kapasitas dalam P2KP, dimaknai sebagai peningkatan dan penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku individu/kelompok sasaran, konsultan dan pengelola program dalam melaksanakan keseluruhan intervensi untuk mencapai tujuan transformasi sosial yang diharapkan. Pada akhirnya para pelaku memahami, mempunyai kemampuan dan motivasi dalam mendorong proses perubahan secara partsipatif dan berkelanjutan. Diharapkan proses ini mampu menggerakkan : • Pengorganisasian penanggulangan kemiskinan melalui siklus pada tingkat kelurahan/desa dan kota/kab yang berkelanjutan. •
Pelembagaan dan penyebarluasan sikap perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan.
Berdasarkan sasaran yang hendak dicapai tersebut di atas , ada tiga kapasitas yang hendak didorong dalam proses belajar, yaitu mengerti, mau dan mampu. Mengerti. Pelaku harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai : a. memahami filosofi, visi – misi, prinsip dan nilai P2KP b. tahapan program dan metode serta pendekatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. c. Konsep pemberdayaan yang dipakai dan dikembangkan dalam P2KP d. Pendekatan pembangunan dalam P2KP e. Tahapan dan metodologi intervensi yang dilaksanakan oleh P2KP Mau (motivasi). Dalam menjalankan perannya, setiap pelaku harus mempunyai keyakinan dan motivasi bahwa mereka bagian dari pemecahan masalah sehingga keterlibatan pelaku dapat membantu mempercepat proses perubahan dan penanggulangan kemiskinan, sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sebagai manusia . Selain motivasi di atas para pelaku juga harus meyakini bahwa pendekatan pemberdayaan yang dilakukan dalam P2KP merupakan alternatif pemecahan masalah kemiskinan. Mampu. Setiap pelaku harus mempunyai kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai pendamping proses pembelajaran di masyarakat yaitu : a. mampu mengidentifikasi permasalahan kemiskinan , menyusun perencanaan, memfasilitasi proses penyadaran kritis, melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tahapan program berdasarkan pada nilai dan prinsip P2KP . b. mampu memfasilitasi proses penyadaran kritis masyarakat dan pihak dalam penanggulangan kemiskinan. c. Khusus untuk Pemerintah diharapkan mampu melahirkan strategi dan kebijakan operasional penanggulangan kemiskinan yang tepatguna. B. Tujuan Khusus Pengembangan Kapasitas Tujuan khusus peningkatan kapasitas yang dikembangkan oleh P2KP dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
Pengetahuan
Sikap/Perilaku
y Konsep Dasar P2KP y Konsep
y Pemberdaya y Motivasi sebagai
y Isu – isu kemiskinan y Model – model
y Sensitivitas terhadap
Pemberdayaan
y y y
y y y
y y
pendekatan pembangunan Pengetahuan khusus (MK, Infra) Mekanisme perencanaan pembangunan Kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan Nangkis Konsep PAPG Konsep ND Tahapan siklus untuk masing – masing tahapan intervensi Strategi komunikasi dan pemasaran sosial Kemitraan
agen perubahan
y y
permasalahan kemiskinan Terbuka Bertanggungjawab
Keterampilan
y y y y y y y
Fasilitasi Advokasi Komunikasi Nertworking Mediasi Teknis (pembukuan, teknik dll) Kerjasama dan kemitraan
C. Proses Pembelajaran Pengembangan Kapasitas Pengembangan konsep dan metodologi implementasi yang dikembangkan pada tahap awal oleh pihak program ditransformasikan melalui intervensi pada kegiatan siklus baik di tingkat kelurahan/desa maupun siklus pada tingkat kota/kab dengan tujuan terjadinya perubahan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Proses intervensi dilaksanakan melalui pendampingan yang dilakukan oleh konsultan pada setiap tingkatan. Guna memaksimalkan proses pendampingan, perlu peningkatan kapasitas kepada pihak konsultan dengan melalui pelatihan, lokakarya dan diskusi – diskusi reflektif. Pihak konsultan mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas kelompok sasaran yang mereka dampingi dengan melalui pelatihan, lokakarya, diskusi refleksi, komunikasi informasi, dan fasilitasi pelaksanaan siklus. Pada tahap ini aliran komunikasi bergerak dari pihak program ke kelompok sasaran. Dalam perjalanan pelaksanaan proses belajar melalui siklus – siklus yang dilaksanakan, baik di tingkat kelurahan/desa maupun pada tingkat kota/kab menghasilkan gagasan – gagasan yang berupa produk pengetahuan baru untuk penanggulangan kemiskinan. Produk pengetahuan baru tersebut, diharapkan
menjadi bagian dari isu pembelajaran bagi berbagai pihak baik itu di tingkat kelurahan/desa, kota/kab maupun pusat. Proses belajar ini bisa dilakukan melalui kegiatan lokakarya refleksi, diskusi refleksi, advokasi, public relation, kunjungan lapangan dan sebagainya. Hasil pembelajaran yang dihasilkan dikumpulkan dan dikaji melalui kegiatan monev dan research dan menjadi masukkan bagi pengembangan gagasan – gagasan baru yang dilakukan oleh pihak program. Aliran komunikasi tidak lagi hanya dari pihak program kepada kelompok sasaran, akan tetapi antar kelompok sasaran dan kepada pihak luar . Masyarakat dan stakeholder kota/kab menjadi sumber belajar bagi pihak lainnya . Secara umum proses pengembangan kapasitas yang dilakukan dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini : Pelatihan Lokakarya Diskusi refleksi (KBIK)
Gasasan baru
P2KP Gasasan awal
Konsultan
Pelatihan Lokakarya Komunikasi informasi (PR & Advocady)
Stakeholder Nasional
Lokakarya Diskusi refleksi (KBN) Komunikasi informasi (Advocacy & PR) Kunjungan lapangan
Pelatihan Lokakarya Diskusi refleksi (KBIK)
Konsultan
Pelatihan Lokakarya Diskusi refleksi (KBIK)
MONEV & RESEARCH
Pelatihan Lokakarya Diskusi refleksi (KBP) Komunikasi informasi (advocacy & KIE) Studi lapangan Fasilitasi pelaksanaan siklus
Stakeholder Kota
Siklus Kota
Produk Pengetahuan Baru
Konsultan Pelatihan Lokakarya Diskusi refleksi (KBK) Komunikasi informasi (KIE) Fasilitasi pelaksanaan siklus
Lokakarya refleksi Diskusi refleksi (KBP & KBK) Komunikasi informasi (Advocacy & PR ) Kunjungan lapangan
Siklus Kelurahan
BKM UP Relawan Lurah
Produk Pengetahuan Baru
Perubahan Sosial
D. Strategi Umum Untuk menerjemahkan konsep pengembangan kapasitas tersebut, maka ditetapkanlah Strategi umum yang dikembangkan dalam peningkatan kapasitas terdiri dari : • Strategi 1 : Pengelolaan produk pengetahuan secara berkelanjutan • Strategi 2 : Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi • Strategi 3 : Pelatihan sebagai stimulan pengembangan kapasitas • Strategi 4 : Pengembangan komunitas belajar
• Strategi 5 : Mendorong Pemda dalam pelembagaan pelatihan
E. Rencana umum Kegiatan Pengembangan Kapasitas Jika diklasifikasikan berdasarkan level kegiatannya, pengembangan kapasitas dapat digolongkan ke dalam: 1. 2. 3. 4.
kegiatan
Level kegiatan Pusat Level Kegiatan OC (Regional) Level kegiatan Provinsi Level Kegiatan Kota/Kabupaten
Lebih lengkap Rencana Kegiatan disampaikan dalam lampiran. F.
maka
Pengembangan
Kapasitas
akan
Rencana Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tahun 2009
Rencana Kegiatan Pengembangan Kapasitas PNPM MP Tahun 2009, adalah seluruh Rencana kegiatan untuk menerjemahkan strategi yang sudah disusun dalam kerangka waktu Tahun Anggaran 2009. Untuk mempermudah pembahasan, maka Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2009 diklasifikasikan berdasarkan level kegiatan dari mulai tingkat pusat sampai dengan masyarakat. F.1 Rencana Kegiatan Tingkat Pusat 1. Agenda kegiatan Rutin Berikut adalah Rencana kegiatan di tingkat pusat yang terkait dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas, beberapa terkait langsung dengan kegiatan CB yang lain bekerjasama dengan USK yang lain. Rencana No 1
Jenis Pelatihan Kegiatan CB Pelatihan NMC
Durasi 3
Mulai 15-May
Selesai 17-May
2
Konsolidasi Internal Pelatihan OC
2
19-May
20-May
3
EGM Manajemen Keuangan
5
4-Aug
8-Aug
4
EGM Infrastruktur
5
4-Aug
8-Aug
5
EGM Asmandat Senior
3
4-Aug
8-Aug
6
EGM Program Director
3
4-Aug
8-Aug
7
EGM TL
3
4-Aug
8-Aug
8
ToT pemandu (utk peldas 3 + BKM,madya 1,utama 1) Konsolidasi tingkat Cluster (Medan, DIY dan Banten) Konsolidasi Pelatihan Dasar 3 dan BKM
4
4-Aug
7-Aug
4
4-Aug
7-Aug
2
24-Jul
24-Jul
11
Konsolidasi internal (KMP) EGM dan Pelatihan Korkot 1 EGM - Monev (4 kali) (3hr)
5
4-Aug
8-Aug
12
Pelatihan Khusus TA Infra (3hr)
5
4-Aug
8-Aug
13
Pelatihan Pinjaman Bergulir (TA MK/RF Propinsi)
2
15-Jun-09
30-Jun-09
9 10
14
Expert Group Meeting CB & Trainers (OC 6,7, & 8) & OC Existing
5
18-Aug
19-Aug
15
ToT Pemandu Baru
8
24-Sep
31-Sep
16
Workshop penulisan produk pengetahuan
3
15-Sep
18-Sep
2. Agenda Tambahan Dalam perkembangannya ada beberapa aktifitas yang tidak diprediksi merupakan kegiatan yang diagendakan Tahun 2009, antara lain sebagai berikut: 1. Penyusunan strategi operasional CB 2. Review Modul akibat perubahan pedoman PNPM MP 2009: i. Review Modul BKM ii. Review Modul PJM iii. Review Modul Tinjauan Partisipatif iv. Penyusunan Modul RWT 3. Penyusunan mekanisme pengelolaan pelatihan masyarakat 4. Pelaksanaan ToT Pemandu Penguatan dan baru untuk Pemda 5. Penyusunan mekanisme Penulisan produk pengetahuan baru F.2 Rencana Kegiatan Tingkat KMW/Provinsi Untuk kegiatan pengembangan kapasitas tingkat provinsi berikut adalah rencana kegiatannya: Rencana No
Jenis Pelatihan Kegiatan CB
Durasi
Mulai
Selesai
1
Pelatihan OC (OC 6,7& 8)
5
28-Jul-09
31-Jul-09
2
Pelatihan OC (OC 1,2,3,4, 5 & 9)
5
08-Sep-09
12-Sep-09
3
Pelatihan Korkot 1 (OC 6, 7 & 8)
8
15-Agust-09
22-Agust-09
4
Pelatihan Korkot 1 ((OC 1,2,3,4, 5,8 & 9)
8
14-Sep-09
21-Sep-09
5
ToT Pelatihan Dasar 2 Faskel dan Asisten Kota
4
21-Jul-09
24-Jul-09
6
ToT Pelatihan Madya 1
4
08-Agust-09
11-Agust-09
7
ToT Pelatihan Utama 1
2
11-Agust-09
12-Agust-09
8
ToT Pelatdas 1 Pemda
2
11-Agust-09
12-Agust-09
8
Pelatihan dasar 2 faskel
10
27-Jul-09
05-Agust-09
9
Pelatihan Madya 1 faskel
10
11-Agust-09
20-Agust-09
10
Pelatihan utama 1 faskel
4
21-Agust-09
24-Agust-09
11
Pelatdas Pemda
4
01-Sep-09
04-Sep-09
F.3 Rencana Kegiatan Tingkat Masyarakat Untuk rencana kegiatan masyarakat pada prinsipnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat dengan fasilitasi fasilitator dikendalikan langsung oleh Korkot dan TA CB/Pelatihan KMW. Dan secara nasional dikoordinasikan oleh KMP. Pada tahun 2009 ini (Pada tahun 2010 dan seterusnya kategori ini menyesuaikan) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2009 terdapat 3
kategori siklus tahunan berdasarkan urutan PNPM-Mandiri Perkotaan yang masuk ke desa/kelurahan tersebut, yaitu : 1.
Siklus 1 : dimana tahun pertama PNPM mulai diperkenalkan di suatu kelurahan. Dalam konteks tahun 2009, maka desa/kelurahan yang dimaksud adalah desa/kelurahan yang masuk PNPM pada tahun anggaran 2009
2.
Siklus 2 : dimana tahun kedua PNPM bekerja di kelurahan yang sama. Dalam konteks tahun 2009, maka desa/kelurahan yang dimaksud adalah desa/kelurahan yang masuk PNPM pada tahun anggaran 2008
3.
Siklus 3 : dimana tahun ketiga PNPM bekerja di kelurahan yang sama. Dalam konteks tahun 2009, maka desa/kelurahan yang dimaksud adalah desa/kelurahan yang masuk PNPM pada tahun anggaran 2007 dan tahuntahun sebelumnya.
Untuk kegiatan pengembangan kapasitas, maka kegiatan yang dominan adalah kegiatan pelatihan masyarakat yang didanai oleh dana fixed cost. Terdapat Rp
71,516,990,000 yang di anggarkan untuk membiayai seluruh kegiatan pelatihan masyarakat tersebut. Ada 232.213 kegiatan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:
masyarakat yang harus dikendalikan,
Jml kegiatan pelatihan Total jml Total jml Sisa 2008 Kegiatan kegiatan/kel kegiatan yg tdk 2009 teralokasi 2051 0 13 13 24.940
JENIS SIKLUS TAHUN Jml PELATIHAN NO TAHUNAN INTERVENSI YANG kelurahan DIBERIKAN 1
Siklus 1
2009
Dasar
2
Siklus 2
2008
3
Siklus 3
≤2007
Madya (ex lokasi dasar 2008) Utama (ex lokasi madya & utama 2008)
2.581
11
16
27
57.228
4.323
9
19
28
150.045
11.039
Pada kurun waktu 2009 maka direncakan sampai dengan Juni 2009 adalah untuk menyelesaikan kegiatan pelatihan sisa 2008, sedangkan untuk agenda pelatihan masyarakat tahun anggaran 2009 dilaksanakan mulai awal Bulan Juli 2009 dengan rincian waktu sebagaimana terlampir. G. Progres Kegiatan Pengembangan Kapasitas 2009 G.1 Progres umum
232.213
Secara umum dapat dikatakan progres kegiatan pengembangan kapasitas pada tahun 2009 belum sesuai dengan yang diharapkan, ada delay sekitar 2 bulan dari yang direncanakan. Tetapi hal ini tidak semata-mata diakibatkan oleh kesalahan manajerial akan tetapi juga akibat molornya mobilisasi KMW baru dan juga banyak kendala-kendala yang terkait dengan support kegiatan maupun kebijakan yang menjadikan kegiatan pengembangan kapasitas dapat berjalan dengan baik. Khususnya untuk kegiatan pelatihan masyarakat, masih banyak agenda yang belum terealisasi sedangkan dana pelatihan fixed cost sudah cair 82%. G.2. Progres Pelatihan Tingkat Pusat Dari 16 rencana kegiatan di tingkat pusat, 10 kegiatan berjalan sesuai rencana, proogresnya mencapai 63%. Secara prinsip capaian kegiatan ini cukup memenuhi kebutuhan substansi di lapangan khususnya yang terkait dengan siklus-siklus pendampingan yang utama. Analisis terhadap ini akan disampaikan di subbab lain. NO
JENIS KEGIATAN
Durasi
RENCANA Mulai
Selesai
Rencana
Realisasi
%
1
Pelatihan NMC
3
15-May-09
17-May-09
15-May-09
17-May-09
100%
2
Konsolidasi Internal Pelatihan OC
2
19-May-09
20-May-09
27-Aug-09
28-Aug-09
100%
3
EGM Manajemen Keuangan
5
4-Aug-09
8-Aug-09
3-Aug-09
5-Aug-09
100%
4
EGM Infrastruktur
5
4-Aug-09
8-Aug-09
3-Aug-09
5-Aug-09
100%
5
EGM Asmandat Senior
3
4-Aug-09
8-Aug-09
22-May-09
4-Aug-09
100%
6
EGM Program Director
3
4-Aug-09
8-Aug-09
24-Mar-09
25-Mar-09
100%
7
EGM TL
3
4-Aug-09
8-Aug-09
24-Mar-09
25-Mar-09
100%
8
ToT pemandu (utk peldas 3 + BKM,madya 1,utama 1) Konsolidasi tingkat Cluster (Medan, DIY dan Banten) Konsolidasi Pelatihan Dasar 3 dan BKM
4
4-Aug-09
7-Aug-09
11-Sep-09
15-Sep-09
4
4-Aug-09
7-Aug-09
08-Sep-09
10-Sep-09
Konsolidasi internal (KMP) EGM dan Pelatihan Korkot 1 EGM - Monev (4 kali) (3hr)
2
24-Jul-09
24-Jul-09
5
4-Aug-09
8-Aug-09
0%
Pelatihan Khusus TA Infra (3hr) Pelatihan Pinjaman Bergulir (TA MK/RF Propinsi) Expert Group Meeting CB & Trainers (OC 6,7, & 8) & OC Existing
5
4-Aug-09
8-Aug-09
0%
2 5
15-Jun-09 18-Aug-09
30-Jun-09 19-Aug-09
0%
ToT Pemandu Baru Workshop penulisan produk pengetahuan
8
24-Sep-09
31-Sep-09
3
15-Sep-09
18-Sep-09
9 10 11 12 13 14 15 16
100%
16-Des-09
17-Des-09
100% 100%
0% 0% 0% 16
10
G.3. Progres Pelatihan Tingkat KMW/Provinsi Untuk kegiatan Pelatihan di tingkat KMW atau provinsi progresnya sudah mencapai 82,92%, pada umumnya kegiatan yang belum dilakukan terkait
63%
dengan rumusan materi yang belum tuntas pembahasannya dan dikonsolidasikan di tingkat pusat. Analisis lebih dalam tentang hal ini akan disampaikan di bab lain. NO
SASARAN
1
2 TINGKAT KMW/PEMDA Sosialisasi Training of Trainer
II a b
2 3 4 5 6 7 8 9
%
KET
RENC.
REAL.
40
4
0%
40 40 40 40
36 36 0 36
90% 90% 0% 90%
40 40 40
0 0 0
0% 0% 0%
40
0
0%
39
0
0%
19
13
68%
40
34
85%
40
0
0%
Belum tot
40
0
0%
Belum tot
10916
10916
100%
257
1
0%
40
36
90%
40 38
34 8
85% 21%
tdk dilakukan
tdk dilakukan
Personil OC Pelatihan OC ( sesuai mobilisasi OC ) Coaching Khusus Pinjaman Bergulir Pelatihan 1 ( korkot+askot mandiri) Pelatihan 2 ( korkot+askot mandiri)
1 2 3 4
Baru OC 6,7,8
Lokasi Baru & Lama Level Kecamatan
c a
Pelatihan Aparat Desa/Lurah ( untuk lokasi baru & lama yang belum melakukan ) Pelatihan untuk Forum BKM ( 1 aparat lurah, BKM, 1 kec )
1 2 Fasilitator & Askot Khusus
b
Coaching Khusus Faskel & Askot Ekonomi Coaching Khusus Faskel & Askot Infrastuktur Pelatihan Asmandat Kota
1 2 3 B a a.2
NASIONAL
3
TOT Pelatihan Dasar 2 Faskel & Askot TOT Pelatihan Dasar 3 Faskel & Askot TOT Madya Faskel 1 TOT Madya Faskel 2 TOT Paket Utama Faskel TOT Pelatihan Dasar 1 Pemda TOT Coaching KBP 1,2,3 TOT Coaching KBP 4,5 TOT Pelatihan Korkot 1 ( korkot+askot mandiri ) TOT Pelatihan Korkot 2 ( korkot+askot mandiri )
1
10 c
JENIS PELATIHAN/COACHING
Lokasi Lama Pemda Pelatihan
Belum tot
NO
SASARAN 1 3 5 7 9
JENIS PELATIHAN/COACHING Coaching KBP 1 Coaching KBP 2 Coaching KBP 3 Coaching KBP 4 Coaching KBP 5 Coaching Database Nangkis Kota
10
NASIONAL
%
RENC.
REAL.
226 235 235 235 235
2 0 0 0 0
1% 0% 0% 0% 0%
235
0
0%
KET Belum tot
Fasilitator & Askot Madya
c
1 2
Pelatihan Madya 1 Pelatihan Madya 2
40 39
36 2
90% 5%
yang belum KMW lampung krn tdk dibiayai manajemen,serta OC 6 PNPM belum mengajukan KAK
Fasilitator & Askot Utama
d
1 2 C a a.2
Pelatihan Utama 1 Pelatihan Utama 2 ( open menu )
40
36
90%
39
2
5%
Pelatihan Dasar Pemda Coaching KBP 1 Coaching KBP 2 Coaching KBP 3 Coaching KBP 4 Coaching KBP 5 Coaching Database Nangkis Kota
25 25 25 25 25 25
3 0 0 0 0 0
12% 0% 0% 0% 0% 0%
25
0
0%
40
37
93%
yang belum KMW lampung krn tdk dibiayai manajemen,serta OC 6 PNPM belum mengajukan KAK
Lokasi Baru Pemda Pelatihan
1 2 4 6 8 10 11
Belum tot
Fasilitator & Askot Dasar
b 1
2
3
Pelatihan Dasar 1 Fasilitator & Askorkot
Pelatihan Dasar 2 Fasilitator & Askorkot Pelatihan Dasar 3 Fasilitator & Askorkot
40
37
93%
yang belum KMW lampung krn tdk dibiayai manajemen,serta OC 6 PNPM sedang melakukan krn sebelumnya ada kendala budget yang belum KMW lampung krn tdk dibiayai manajemen,serta OC 6 PNPM belum mengajukan KAK
40
37
93%
13.683
11.334
82,92%
G.4. Progres Pelaksanaan Pelatihan masyarakat dengan stimulan dana fixed cost.
Progres pencairan fixed cost sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 mencapai 82.1% atau sebesar Rp 58,680,311,000 dari alokasi fixed cost pelatihan sebesar Rp 71,516,990,000 (sesuai kebutuhan pelatihan). Besarnya fixed cost pelatihan yang tidak terserap sampai akhir tahun 2009 adalah sebesar Rp 12,836,680,000 (18%) yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Progres pencairan fixed cost terendah terjadi di Papua 0% disebabkan kekurangan DIPA Tahun 2009, seluruh dana DIPA diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji Korkot,askot dan faskel serta BOP faskel. No
Kode
Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599 493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888
NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI. YOGYAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIANJAYA BARAT NASIONAL
Rencana alokasi 2.267.300 2.201.935 2.280.000 780.180 697.840 513.610 970.580 2.506.205 589.790 540.165 2.382.090 1.504.665 10.436.885 17.537.575 1.433.540 10.682.280 463.955 267.360 1.384.680 1.262.100 2.411.830 303.860 322.310 2.193.305 134.590 811.275 967.850 868.875 1.126.195 574.955 805.470 2.755 290.985 71.516.990
Realisasi 733.945 2.201.935 2.280.000 763.050 286.275 513.610 970.580 1.543.280 581.574 242.087 2.382.090 1.504.665 10.417.850 11.161.120 1.433.540 9.748.220 231.150 267.360 1.384.680 1.063.680 959.165 303.860 322.310 2.193.305 134.590 480.175 967.850 868.875 1.126.195 574.955 805.470 232.870 58.680.311
% Pencairan 32,4% 100,0% 100,0% 97,8% 41,0% 100,0% 100,0% 61,6% 98,6% 44,8% 100,0% 100,0% 99,8% 63,6% 100,0% 91,3% 49,8% 100,0% 100,0% 84,3% 39,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 59,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 80,0% 82,1%
% Kegiatan 5,4% 31,0% 4,8% 15,2% 16,7% 9,0% 30,2% 5,9% 13,8% 1,2% 58,5% 34,1% 25,1% 34,4% 68,8% 5,5% 22,2% 49,6% 10,3% 39,6% 8,5% 11,3% 22,6% 13,4% 47,8% 11,2% 30,0% 27,2% 62,7% 23,4% 18,2% 0,0% 0,0% 23,8%
Sebagaimana disebutkan di muka bahwa ada sekitar 232.213 banyaknya kegiatan pelatihan masyarakat yang diagendakan di tahun 2009 yang tersebar di 11.039 kelurahan. Sampai dengan akhir tahun 2009, kegiatan pelatihan yang telah selesai dilaksanakan (LPJ telah diterima) baru
mencapai 23,8% dengan 338.935 peserta yang dilatih yang terdiri dari BKM,Relawan,UP-UP diseluruh lokasi Dasar,madya dan utama. Adapun rinciannya adalah sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini : Progres Pelatihan Masyarakat Per Level Pelatihan Tahun 2009 No
Level Pelatihan
Jumlah Kel
Progres Pelatihan
Jumlah peserta pelatihan
1
Pelatihan Dasar
2,051
36,63%
100.247
2
Pelatihan Madya
2,581
20,51%
84.547
3
Pelatihan Utama
6,407
20,2%
154.141
Total
11,039
23,8%
338.935
Sumber : Data diolah, 2009 G.5 Kegiatan Pengembangan Modul Modul sebagai salah satu support terhadap keberhasilan suatu even pelatihan perlu selalu dikembangkan. Untuk di tahun 2009 banyak yang sudah dikembangkan berdasarkan pedoman pelaksanaan 2009 dan kebutuhan lapangan baik terhadap Modul Dasar, Modul Madya dan Modul Utama, juga modul yang berhubungan dengan Pembukuan, Pinjaman Bergulir, dan Infrastruktur. Modul atau Pedoman yang telah mengalami revisi pengembangan adalah : NO 1
Modul / Pedoman Modul Dasar
Kondisi Awal
1. Pemetaan Swadaya 3. PJM Pronangkis
Pedoman Pemetaan Swadaya, Pembanguan LKM dan PJM Pronangkis berserta Modulnya
Modul Review Partisipatif
1. Pedoman Tinjauan
2. Pembangunan LKM 2
Modul Madya
Kondisi Sekarang
Paritisipatif dan Modulnya
2. Pedoman, Petunjuk
Operasional Baku (POB) dan Modul baru tentang Rapat Warga Tahuan (RWT)
3
Modul Utama
Modul Monev Partisipatif (tidak digunakan lagi)
1. Pedoman Tinjauan Paritisipatif dan Modulnya
2. Pedoman, Petunjuk
NO
Modul / Pedoman
Kondisi Awal
Kondisi Sekarang Operasional Baku (POB) dan Modul baru tentang Rapat Warga Tahuan (RWT)
4
Pedoman / Modul Pedoman Pembukuan Ekonomi
Terdapat Pemecahan menjadi :
a. Pedoman Pembukuan Sekretaris
b. Pedoman Pembukuan UPK
5
Pedoman Pinjaman Bergulir
Revisi Pedoman Pinjaman bergulir Ekonomi Rumah Tangga
6
Infrastruktur
Pedoman Infrastruktur
Pedoman Infrastruktur (3 buku) Pedoman Baik dan Buruk (baru)
Kegiatan pengembangan pedoman dan modul akan terus dilakukan disesuaikan dengan perkembangan isu – isu yang muncul dan pengetahuan
G.6 Kegiatan Knowledge Management Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar diberbagai tingkat masih menggunakan sistem yang telah ada, seperti yang dilakukan sebelumnya. Secara umum capaian kegiatan informal ini masih belum optimal diperhatikan dan dikelola oleh para pelaku disemua tingkat. Beberapa aspek yang menjadi penyebab masalah ini antara lain: masih menjadi kegiatan yang bersifat pilihan, sistem pelaksanaan dan pengendalian masih lemah, pemahaman dari para pelaku. Progres pelaksanaan KBIK, KBP, dan KBK secara nasional menunjukkan trend yang semakin lemah. Bahkan dari temuan dibeberapa kegiatan pemantauan menunjukkan bahwa cukup banyak lokasi yang tidak menunjukkan progres kegiatan sama sekali. Pelaksanaan pengembangan kapasitas masih sangat bertumpu pada pelaksanaan kegiatan formal seperti pelatihan dan sosialisasi. KBK masih perlu untuk diperjelas posisi dan konsepnya: kapan dibentuk, bentuknya bagaimana, siapa pelakunya, hubungannya aktifitasnya dengan pelaksanaan siklus, dls. KBP perlu mengoptimalkan fasilitasi untuk pengelolaan kegiatannya, pelaksanaan coaching KBP yang dibiaya oleh program harus dianggap sebagai stimulan semata, sehingga bukan merupakan kegiatan satu-satunya. Pelaksanaan KBIK perlu dikelola dengan
pelaksanaan yang rutin, terlaporkan tema-temanya, ada dokumen hasilnya, dan sekaligus bisa menjadi sumber untuk penulisan best practice dan produk pengetahuan baru. Pengelolaan best practice juga masih menggunakan sistem yang telah ada, seperti yang dilakukan sebelumnya. Best practice dibuat oleh para pelaku yang berminat dan hasilnya dikirimkan ke USK KMP. Karena pengendalian masih berbasis USK maka beberapa mengunakan pengendalian masing-masing, ada yang mewajibkan dan ada yang belum mengelolanya secara optimal. Produk best practice beberapa USK masih update progresnya, dan ditayangkan di web program. Produktifitas best practice perlu ditingkatkan dan dioptimalkan antara lain dengan melibatkan peran pelaku yang lebih luas. Keberadaanya bisa optimal bila menjadi bagian dari tugas pelaku untuk menginformasikan hasil karya dan kerjanya kepada publik yang lebih luas. Mulai tingkat Tenaga Ahli sampai dengan Tim Fasilitator mempunyai kewajiban rutin untuk memproduksi best practice atau produk pengetahuan baru lainnya. Pengelolaan kegiatan best practice atau produk pengetahuan baru memerlukan sistem yang bisa mengatasi kelemahan yang selama ini. Demikian pula dari aspek pengendalian oleh pelaku membutuhkan penataan peran fungsi disemua tingkatan, sehingga pelaksanaan tahun 2010 sudah bisa lebih baik, produktif dan optimal.
G.7 Kegiatan Pengembangan Media & Progress Distribusinya Pengembangan media yang dilakukan pada tahun 2009, sangat banyak mengalami perubahan, sejalan dengan proses pendampingan di lapangan dan kesiapan DIPA. Jenis media yang dicetak terdiri dari Lot 1 (berupa modul, pedoman), Lot 2 (booklet, leaflet), Lot 3 (Spanduk dan Umbul-Umbul) dan Lot 4 (VCD), sumber yang mendanai untuk penyediaan material printing adalah : 1. APBN 2. Loan WB (ICB (29 Milyard), dan NCB (2,5 Milyard)), dan Khusus untuk mencetak Banner
TABEL DINAMIKA RENCANA PRINTING MATERIAL TAHUN 2009
NO
RENCANA
SUMBER DANA
PERIODE Januari sd Desember
1
Loan WB ICB (29 M)
2
Loan WB NCB (2,5 M)
Juli sd Agustus Juli sd Agustus September sd Desember
Loan WB 3 Khusus Lot 3 Loan WB 4 khusus Lot 4 5 APBN
Media Sosialisasi Media Training Media Sosialisasi Media Training Media Sosialisasi Media Training Media Sosialisasi Media Training
JUMLAH PERUNTUKAN 985,272
532383 305844
158,321 110,861
REALISASI
JUMLAH JUMLAH RUPIAH PERUNTUKAN 15,579,090,782 13,813,090,236 2,730,304,181 8,218,278,082 1,199,495,802 0 2,568,978,737 0 418,942,233,49 158,321 1,100,262,963 110,861
KETERANGAN
JUMLAH RUPIAH -
3,606,817,500
302,708
3,606,817,500
Shofing List
8,074
480,000,000
8,074
480,000,000
Pedoman Pelaksanaan PNPM 2009
17,025
302,430,398
17,025
302,430,398
2,420,488
49,598,748,681
Banner and Penance
tahun 2008
596,989 25%
perhitungan untuk wilayah IDB dan WB
0 0 418,942,233,49 1,100,262,963
302,708
tahun 2008
Agustus sd September
TOTAL PROSENTASE
MEDIA
5,489,510,861
Sampai pada bulan desember 2009 yang dapat dicetak adalah yang bersumber dari APBN dan Loan WB (NCB dan Khusus Banner), sehingga kalo kita lihat dari peruntukan yang sudah berikan support adalah 25 %. Hal ini terjadi karena dari proses revisi DIPA yang begitu lama yang memiliki dampak pada support material printing yang sangat minim sekali. G.8 Pembenahan Sistem Informasi Capacity Building Salah satu kendala terbesar upaya pengendalian Pengembangan Kapasitas adalah belum adanya SIM CB. Dalam kurun waktu pelaksanaan P2KP dan kemudian dilanjutkan menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, penanganan progres pelatihan, distribusi media printing, evaluasi materi, evaluasi pemandu dan data kegiatan Capacity Building lainnya masih ditangani secara manual. Untuk melakukan proses pemantauan, evaluasi, pembinaan dan perencanaan dibutuhkan pengetahuan yang bersumber dari informasi yang memadai, sehingga dibutuhkan proses manajemen data yang memadai pula. Pada akhir tahun 2009 tim CB berupaya untuk memperbaiki pola manajemen data CB dengan membangun aplikasi database bernama SIPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kapasitas). Sistem ini akan terus dikembangkan secara bertahap untuk menjawab segala kebutuhan data dan informasi kegiatan CB. Agar data SIPEKA dapat terintegrasi ke dalam data SIM, maka tim SIM KMP akan berupaya untuk mengembangkan fitur distribusi data dengan mengadopsi system database terdistribusi (distributed database management system). Aplikasi SIPEKA diharapkan dapat terimplementasi mulai awal tahun 2010 dengan 3 misi utama, yaitu : 1. Mengupgrade system pendataan manual menjadi terstruktur 2. meningkatkan kualitas data dan informasi CB untuk mendukung kegiatan managerial CB (proses pemantauan, evaluasi, pembinaan dan perencanaan) 3. mempercepat proses distribusi informasi kegiatan CB secara realtime ke web
G.9 Kegiatan Pengendalian Pengembangan Kapasitas
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjaga kualitas pengembangan kapasitas, maka Tim Pengembangan Kapasitas melakukan pengendalian dengan cara sebagai berikut: 1. Kunjungan lapangan; yaitu kegiatan pemantauan langsung di lapangan yang pada Tahun 2009 umumnya dilakukan bersamaan dengan agenda Uji petik umum 2. Teleconference; Dilakukan pada saat pelatihan baru dilakukan melalui sambungan langsung telpon kepada penyelenggara pelatihan maupun peserta yang dilatih. 3. Pengendalian data dan informasi; Khususnya progres pelatihan tingkat OC sampai dengan tingkat masyarakat yang di update secara manual tiap 2 minggu sekali. 4. Pengendalian TOR Pelatihan; Adalah salah satu upaya preventif pengendalian pelatihan melalui persetujuan rencana kegiatan pelatihan yang diusulkan oleh KMW khususnya untuk pelatihan-pelatihan di tingkat KMW/Provinsi 5. Pengendalian Distribusi Material printing; Untuk memastikan material printing sampai kepada pelaku yang terlibat langsung di lapangan Untuk kunjungan lapangan tim CB setidaknya ada 19 perjalanan Dinas yang sudah dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung dengan kepentingan kegiatan CB, untuk memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. No. 1. 2. 3. 4. 5.
Lokasi Tujuan KMW Propinsi Jatim, Kota Batu, Jatim KMW 5, Kota Manado, Sulut KMW Jateng, Kota Semarang KMW Prop Jatim, kota Mojokerto-Malang KMW 8 Sulawesi, Kota Manado, Sulut
6.
KMW 9 Riau, Kota Pekanbaru
7.
KMW 4 Sumut, Kota Medan Pemda Bali
8. 9. 10.
KMW 7, Prop NTB, kota Mataram KMW Propinsi Jatim, Kota Batu, Jatim
Agenda Kegiatan Kunjungan Memandu ToT pelatdas Kunjungan Monitoring pelatdas Kunjungan PElatdas 1 faskel baru lokasi lama Kunjungan Mojokerto-Malang Fixed cost pelatihan Serah terima KMW 5 kepada OC 8 PNPM MP dan uji petik siklus Pelatihan Teknis P2KP dan uji petik siklus ToT Pelatihan Pelatihan Dasar 3 + BKM,Madya 1 & Utama 1 Kunjungan Memandu TOT pemda Bali kunjungan uji petik RK,Review dan Pelatihan Utama Monitoring Peldas 1 Fasilitator
Waktu 24 - 26 Feb 2009
Personil
12 - 18 Mar 2009 28 - 30 April 2009 11-14 juni 2009 09-14 Agst 2009 Dikdik Herdiana 19-20 Agustus 2009 11-16 September 2009 20 - 23 Oktober 2009 14-18 Des 09 8-12 Maret 2009
Yunan Isnaeny
No. 11. 12. 13. 14 15 16. 17. 18. 19.
Lokasi Tujuan KMW Prop DIY, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul KMW Prop Banten DKI Jakarta, Kota Rangkasbitung KMW 5 Sumut, Kota Medan KMW 6 Jatim, Kota Surabaya, Jatim KMW 8 Sulawesi, Kota Makassar dan Kab Maros KMW 6 Jatim, Kota Malang, Jatim Pemda Kepulauan riau, Batam KMW 8 Sulawesi, Kota Manado, Sulut KMW9 Papua, Kota Jayapura
Agenda Kegiatan Ujik petik RKM dan BLM
Waktu 18-21 Maret 2009
Memandu Kosolidasi Pemandu nasional Peldas, Madya dan Utama Monitoring Pelatihan Utama bagi Fasilitator Monitoring Peldas 3 Fasilitator
11-16 September 2009
Ujik petik BLM Uji Petik untuk di lokasi Baru dan Lama Baru 2009. Kunjungan Memandu TOT pemda Bali ToT Penguatan Pemandu Pemda 2009 Uji Petik BLM dan Review Partisipatif 2009.
Personil
20-23 September 2009 7-10 Nopember 2009 21-24 Desember 2009 8- 9 Agustus 2009 13 - 16 Oktober 2009 20-23 Oktober 2009 14-18 Desember 2009
Boyke Nugraha
G.10 Pembenahan Managemen CB Penatakelolaan dan konsolidasi tim CB dilakukan secara intens sejak November 2010, sejak mulai bergabungnya manager CB yang baru. Beberapa hal yang telah dicapai selama kurun waktu tersebut adalah;
Redefinisi tupoksi USK-USK CB ke dalam struktur organisasi kerja CB
Reorientasi strategi CB yang bukan hanya berbasis pelatihan, yang coba diterjemahkan dalam KAK 2010. Pada akhir tahun ini tengah difinalisasikan, karena masih mengakomodir berbagai masukan terutama dari WB dan SNVT.
Capaian-capaian lain berbentuk PROSES, dengan memfasilitasi kegiatan RENSTRA bagi KMP untuk menjawab kebutuhan akan acuan kerja yang lebih jelas bagi CB dan integrasi USK lainnya di tahun 2010. Penataan pada aspek ini akan mempermudah CB dalam pengembangan mekanisme kerja yang lebih terstruktur. Hingga akhir tahun ini Renstra masih dalam persiapan dan akan dilakukan pada awal Januari. Begitu pun dengan persiapan fasilitasi kegiatan penyusunan Action Plan untuk sinergi KMP MP-Advance, yang menghasilkan produk action plan integrasi yang masih akan difolllow up di 2010.
Pada akhir tahun 2009, dilakukan jajak persepsi bagi seluruh personil KMP dengan tujuan untuk Mendeskripsikan profil persepsi, refleksi dan
opini personil KMP atas Program dan kondisi organisasi KMP, dengan indikator kunci; PNPM dan Implementasinya Secara Umum, Peta Kondisi Saat Ini, Aspek-aspek Optimalisasi yang diperlukan, Faktor Penghambat, Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan Langkah Ke Depan. Lokasi penelitian ini dilakukan di KMP dengan total sampling seluruh personel KMP. Dengan kesimpulan sebagai berikut; 1) Muatan PNPM dan issu menunjukkan trend sebagai spirit personel, namun adanya peta kebutuhan untuk menyamakan persepsi tentang visi, misi, tujuan dan strategi. 2) Trend nilai idealisme yang cukup tinggi 3) Adanya trend perbedaan fokus dan strategi , dianggap sebagai fungsi managemen yang tidak berjalan selain diindikasikan sebagai faktor sebab in-efisiensi. 4) Adanya trend bahwa situasi kerja, kerjasama, pola hubungan dan kinerja personil merupakan aspek-aspek yang menuntut perhatian untuk pengembangan organisasi KMP. 5) Trend indikasi situasi hadap perubahan disikapi pasif, pesimis, kurang semangat. Selain muncul indikasi ketidakpedulian terhadap perbaikan kinerja—di lain sisi sangat kuat adanya keyakinan bahwa faktor penentu keberhasilan adalah komitmen dan motivasi. 6) Komitmen dan motivasi dianggap faktor utama keberhasilan. 7) Kepemimpinan faktor kunci lainnya, muncul trend kepemimpinan harapan adalah yang tegas dan siap mengambil resiko. 8) Pemantapan program, strategi dan mekanisme/prosedur kerja, trend perbaikan yang diharapkan 9) Adanya trend tuntutan kebijakan dan praktek managemen mengenai sistem imbalan atas prestasi, penugasan sesuai kapasitas & wewenang, perhatian & bimbingan, sarana peralatan kerja. 10)Adanya trend kesiapan mendukung untuk berinisiatif, kreatif, profesional 11)Perlunya standard mutu, indikator, monitoring, evaluasi muncul sebagai trend pembenahan untuk implementasi program
Kesimpulan berdasarkan data-data jajak persepsi di atas, menjadi indikasi untuk pengembangan organisasi KMP, yang juga seharusnya menjadi target pekerjaan CB di 2010 bersama managemen KMP.
H. Analisis Permasalahan Sebagaimana disebutkan dimuka, kegiatan Pengembangan Kapasitas dari sisi waktu mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Setidaknya ada dua sebab besar yang mengakibatkan keterlambatan itu terjadi yang pertama dikarenakan Manajemen Proyek yang belum tertata dengan baik yang juga menjadi salah satu faktor dominan keterlambatan pelaksanaan siklus di lapangan, yang berikut soal perumusan beberapa konsepsi pendukung pelaksanaan di lapangan. H.1 Masalah Manajemen Proyek Yang dimaksud dengan manajemen proyek dalam hal ini, adalah Pengelolaan proyek dari mulai perencanaan, implementasi dan pengendalian, serta evaluasi yang berkontribusi besar terhadap pengendalian kualitas pelaksanaan CB di lapangan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain: 1.
Mekanisme kerja dan managemen kerja yang belum sistemik, acuan di TK KMP belum tertata sehingga berimbas pada managemen pengendalian CB sebagai sub sistem di dalamnya, kendala ini dirasakan terutama dari fokus kerja dan orientasi untuk integrasi. Pembenahan yang dilakukan pun akhirnya bersifat parsial, sehingga tidak optimal dalam akselerasi program.
2.
Adanya beberapa keterlambatan kegiatan di tingkat pusat, yang tertata secara konsep dalam bentuk berjenjang, yang mengakibatkan keterlambatan kegiatan di tingkat daerah.
3.
Proses perencanaan kegiatan yang belum cukup terintegrasi, Misalnya budgeting Fixed cost dihitung terlebih dahulu sementara Rencana kegiatan belum tersusun sempurna, Hal ini juga ditambah dengan pada saat terjadi Revisi DIPA Fixed cost tim CB tidak ada yang terlibat, Akibatnya banyak kegiatan yang sebenarnya tidak direncanakan muncul.
4.
Proses mobilisasi OC PNPM terlambat sehingga mengakibatkan perpanjangan kontrak berulang-ulang yang berakibat kepada perbedaan pola pengendalian antara OC eksisting dan PNPM serta kurangnya kesinambungan data dan juga pengendalian lapangan
5.
Keterlambatan keluarnya Surat yang terkait dengan kebijakan alokasi Fixed cost training.
6.
Di sisi lain belum cukup clearnya target output dan indikator keberhasilan program, menyebabkan tidak tegasnya arahan atau fokus kegiatan pengembangan kapasitas
7.
Pada awal Tahun 2009 belum cukup clearnya target penyerapan DIPA BLM di seluruh pelaku, sehingga dikemudian hari mengakibatkan percepatan pencairan BLM sampai 2-3 kali BLM dalam satu tahun dan sangat singkat (kurang lebih 3 bulan) yang mekanisme dan prosedurnya menabrak konsep
yang tertuang dalam Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan 2009, akibatnya agak cenderung mengabaikan kegiatan pengembangan kapasitas. 8.
Salah satu yang berkontribusi cukup besar dalam hal manajemen personil CB KMP, yaitu pengunduran diri Koordinator CB disaat belum selesai menerjemahkan strategi operasional CB yang menjadi tugas KMP.
9.
Dari sisi Sistem Informasi, Sampai dengan akhir Tahun 2009 kegiatan pengendalian CB dilakukan secara manual, tidak didukung oleh Sistem Informasi Manajemen CB, akibatnya informasi yang diberikan tidak cukup dapat menggambarkan progres dan data yang sangat banyak.
10. Keterlambatan Proses Pencetakan dan distribusi material printing di tingkat pusat, akibat karena ketersediaan DIPA, perencanaan tender proyek, perubahan modul,dll.
H.2 Masalah Perumusan Konsep PNPM Perkotaan di satu sisi sangat dinamis dalam mengantisipasi perubahan akan tetapi disisi target-target proyek sangat fixed dan kaku sehingga tidak jarang hal ini mengakibatkan keterlambatan-keterlambatan di sisi yang lain. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi besar terhadap keterlambatan maupun capaian kegiatan pengembangan Kapasitas: 1.
Tidak pernah diprediksikan terjadinya perubahan Pedoman PNPM MP 2009, dan baru di launching pada Bulan Agustus 2009. Sehingga berakibat kepada perubahan modul dan kemudian pada gilirannya kegiatan pelaksanaan pelatihan misalnya mundur karena harus menunggu review modul terkait.
2.
Yang terkait dengan pendampingan tingkat Kota/kab. Bahwa sampai dengan saat ini PNPM MP belum memiliki Pedoman teknis Pendampingan Tingkat Kota/Kab. yang berakibat kepada berbeda-bedanya cara pendampingan tingkat kota sehingga kualitas pendampingan tingkat kota belum dapat dilihat dengan baik. Sedang dirumuskan pula indikator tingkat kemandirian Pemda terkait program PNPM.
3.
Belum cukup clearnya strategi operasional Peningkatan Kapasitas KMP dikarenakan belum cukup clearnya target capaian KMP secara keseluruhan.
H.3 Keterlambatan pencairan dana fixed cost Pelatihan Masyarakat
Selain dari beberapa faktro tersebut diatas, faktor-faktor lain yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana fixed cost masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Sebagian besar pada awal Tahun 2009, masih menyelesaikan sisa-sisa kegiatan pelatihan pada tahun 2009 2. Perubahan komposisi faskel, perubahan SK tim, perubahan spesimen tanda tangan fixed cost 3. Koridor tentang pemanfaatan fixed cost baru terbit pada bulan Juli 2009
4. Adanya keterlambatan pengajuan beberapa berkas pencairan dana dari faskel/korkot 5. Adanya
kebijakan sebagian daerah yang menganggarkan dana pelatihan sesuai dengan sisa dana operasional fixed cost untuk gaji, biaya operasional, dan kegiatan pilot.
Progres Pelatihan Masyarakat dan Pemanfaatan Fixed Cost 120% %DanaCair %Keg.Pelatihan 100%
80%
60%
40%
20%
NASIONAL
PAPUA
IRIANJAYA BARAT
MALUKU
MALUKU UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
SULAWESI BARAT
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
GORONTALO
SULAWESI TENGAH
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
DI. YOGYAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
BANTEN
DKI JAKARTA
LAMPUNG
BANGKA BELITUNG
SUMATERA SELATAN
JAMBI
BENGKULU
RIAU
KEPULAUAN RIAU
SUMATERA BARAT
NAD
SUMATERA UTARA
0%
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa : 1. Progres pencairan dan pemanfaatan fixed cost untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat yang relatif banyak dan cepat terjadi di provinsi Yogyakarta, NTT, Banten dan Kalimantan Tengah 2. Progres pencairan fixed cost paling sedikit terjadi di provinsi Papua (0%) karena alokasi fixed cost habis dipakai untuk membayar gaji dan biaya operasional, sehingga tidak ada lagi fixed cost yang dapat digunakan untuk mensupport kegiatan pelatihan 3. Progres pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat paling lambat terjadi di provinsi Irjabar dan Lampung. Keterlambatan pelaksanaan pelatihan di Irjabar (Papua Barat) terjadi akibat tidak tersedianya dana yang dialokasikan untuk pelatihan sampai dengan bulan Desember dan dana pelatihan baru teralokasikan setelah terbit revisi DIPA PBL pada akhir bulan Desember 2009. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pelatihan di
Lampung disebabkan karena faktor pergantian personil tenaga ahli bidang pelatihan yang terlalu sering. H.4. Substansi Program Pengendalian substansi program, secara kuantitatif masih belum mencukupi untuk dianalisa secara mendalam pada periode tahun ini. Namun datadata kualitatif berdasarkan berbagai laporan, pertemuan dan konsolidasi serta uji petik diperoleh hal-hal penting sebagai berikut;
Tidak optimalnya penghayatan atas visi dan misi PNPM di kalangan pelaku
Ketidakseimbangan target kerja, pencairan dan berlapisnya mekanisme dan intensitas pertemuan yang dilakukan mengakibatkan lunturnya membangun substansi program untuk transformasi dan pemberdayaan
Tidak dibekalinya faskel dengan kapasitas untuk mengelola substansi program, agaknya menjadi faktor yang sangat memungkinkan terjadinya deviasi implementasi program secara substantif.
Kurangnya kemampuan personil untuk menterjemahkan transformasi sosial dalam ranah praktis, di sisi lain tidak optimalnya transfer substansi dan pedoman-pedoman pendukung yang ada.
Keterlambatan distribusi berbagai pedoman kerja, mengakibatkan adanya disorientasi pada beberapa aspek capaian substansi
Tidak dimilikinya pedoman untuk pengendalian substansi program, sehingga sulit mengangkat aspek-aspek substansi yang dicapai atau tidak dicapai secara objektif
J. Rekomendasi Agar Pelaksanaan CB di Tahun 2010 dapat berlangsung lebih baik dari Tahun 2009, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Acuan Kerja 1.
Adanya follow up nyata terkait dengan upaya pengembangan Kerangka Acuan Kerja 2010 yang tengah dirumuskan.
2.
Perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang keberhasilan pencapaian program oleh seluruh pihak.
3.
Agar disusun Strategi operasional Peningkatan Kapasitas yang terintegrasi dengan Kerangka Acuan Kegiatan KMP pada tahun 2010, disertai pembahasan perubahan alokasi anggaran
target
dan
indikator
4.
Pemberian ruang desentralisasi dengan pengaturan mekanisme yang dinamis untuk dapat mengakomodir aspirasi, inisiatif dan kebutuhan lokal menjadi agenda penting untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan program 2010
5.
Perlunya review kontrak terkait alokasi anggaran yang dapat mensupport KAK 2010
Optimalisasi Pelatihan 6.
Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanan pelatihan, maka perlu segera dilakukan review terhadap desain pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan yang lebih sederhana.
7.
Untuk Pelatihan tingkat masyarakat, mendorong pencairan dana fixed cost langsung ke masyarakat melalui BKM dan akan disusun mekanisme tersendiri.
8.
Terkait dengan pengelolaan data dan informasi CB: a. Setiap jenis pelatihan yang akan dilaksanakan harus selalu mengacu pada sumber dana DIPA b. Pelatihan 2009 yang menggunakan anggaran DIPA tahun 2009 akan tetap didata sebagai pelaksanaan pelatihan tahun anggaran 2009 (walaupun pelatihan tersebut dilaksanakan di tahun 2010) c. Pelatihan 2009 yang menggunakan anggran DIPA tahun 2010 akan didata bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan tahun anggaran 2010. Seluruh data tersebut akan dimasukkan dalam aplikasi SIPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kapasitas) yang sedang dibangun tim CB sehingga progres di lapangan akan terdata dengan lebih sistemik.
Pendampingan Siklus Kota 9.
Mendorong dan mengembangkan pedoman teknis Pendampingan tingkat Kota/Kabupaten sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas pendampingan tingkat kota/kabupaten
Pengendalian 10. Menyelenggarakan Supportive Pengembangan Kapasitas 2010.
Supervition
untuk
supervisi
intervensi
11. Mekanisme pengendalian yang lebih terintegrasi di tingkat KMP
Tatakelola Faskel 12. Perlunya satu kebijakan dan pedoman tata kelola faskel menyangkut recruitmen, pelatihan tugas, tim building, kinerja dan penempatan faskel sehingga dapat mengantisipasi persoalan yang ada di tahun ini.
Penguatan Personil
13. Integrasi dan pemantapan kembali proses-proses pengembangan kapasitas melalui e learning dan web site sebagai media alternatif untuk berkomunikasi dan pengembangan kapasitas pengelolaan dan pengendalian program.
