PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)
SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Oleh Syambudi Prasetia Bahri 074020071
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2012
PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)
SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi: Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan
Bandung,
Desember 2012
Mengetahui,
Pembimbing,
Elvira Zeyn, S.E., M.Si, Ak.
Dekan,
Dr.H.R.Abdul Maqin.,S.E.,M.P.
Ketua Program Studi,
Dr.H.Sasa S Suratman, S.E., M.Sc.
Ya Allah SWT, Alhamdulillah atas segala nikmat-Mu selama ini… Ya Allah jangan biarkan cinta ku pada yang lain, melebihi cinta ku pada-Mu.... “….Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS. Alam Nasyrah : 6-7) “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya, Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang seberat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (Q.S. Al-Baqarah: 268) Kupersembahkan karya kecilku ini sebagaitanda baktiku teruntuk Orangtua tersayang (Bapak. Syamsul & ibu. Yeyet)
ABSTRAK Sebagai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Instansi Pemerintah yang mengelolala dana publik, DPPKD sebagai pengelola keuangan daerah memiliki tuntutan agar terwujudnya suatau akuntabilitas dalam pemakain uang anggaran mauapun kebutuhan lain dalam perencanaan suatu kinerjanya. Dari sudut pandang embel-embel suatu anggaran yang ada dalam satuan kerja perangkat daerah ini menciptakan kebutuhan baru berupa akuntabilitas publik yang diharapkan lebih dari akuntabilitas biasa. Tuntutan akan akutabilitas ini juga berkembang bersamaan dengan peraturan akuntabilitas pada instansi pemerintahan. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar “pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah”. Indikator variabel pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang digunakan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sedangkan indikator variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang digunakan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh hopwood dan ellwood dalam mahmudi. Dalam penelitian ini metode penelelitian yang digunakan adalah metode studi empiris dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer dari penyebaran kuesioner kepada pegawai dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota cirebon, pengumpulan data dilakukan pada bulan agustus 2012. Seluruh data yang telah terkumpul terlebih dahulu diuji validitas (Moment Pearson) dan reabilitas (Alpha Cronbach). Dalam uji statistik dilakukan dengan mengolah data dari hasil jawaban kuesioner yang diedarkan kepada 32 responden dari objek penelitian. Dari hasil pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata anggaran berbasis kinerja sebesar 61,13 yang artinya baik dan pelaksanaan akuntabilitas publik sebesar 78,87 yang artinya sangat baik, dalam pengujian hipotesis diperoleh nilat t hitung sebesar 12,20 karena t hitung > t tabel 2,042 maka Ha diterima dan Ho ditolak, hasil koefisien determinasi sebesar 64,1% yang berarti bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik yaitu sebesar 64,1 tetapi ada faktor lain yaitu sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya: adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, hilangkan budaya ewuh pakeuwuh yang berpotensi kolusi, asas pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan, penegakkan hukum secara konsisten.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini
dengan
judul
“PENGARUH
PENERAPAN
ANGGARAN
BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon) ”. Shalawat serta salam semoga tetap tecurahkan kepada Junjunan Alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1), Universitas Pasundan Bandung. Dalam proses dan penyelesaian skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam hal penyusunan skripsi ini telah banyak sekali mendapat perhatian, bantuan serta jasa-jasa dan dorongan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada Ibunda Yeyet Maryati dan Ayahanda Syamsul Bahri
tercinta, yang telah banyak mengucurkan
keringat dan air mata serta selalu memberikan doa restu yang tidak terbalaskan demi kesuksesan penulis dalam mencapai cita-cita, Adikku Syamhadi Diki
Irwanto yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepada kalianlah Skripsi ini penulis persembahkan. Selanjutnya penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Elvira Zeyn, SE.,Msi.,Ak Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Prof. Dr. H. M. Didi turmudzi, Msi selaku Rektor Universitas Pasundan Berserta jajaranya. 2. Bapak Dr. H. R. Abdul Makin, SE., M.Si. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. 3. Bapak Dr. H. Sasa S Suratman , SE., MSc Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. 4. Bapak Dadan Soekardan, SE., MSi. Sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. 5. Bapak Atang Hermawan, SE., MSi. sebagai dosen wali yang memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. 6. Bapak Kosim sebagai Staf akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung yang senantiasa membantu penulis dalam berbagai proses administrasi.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, yang telah berbagi ilmu dan semua yang bermanfaat bagi penulis. 8. Ibu juju selaku bagian sekertariat pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon yang banyak membantu penulis dalam penelitian skripsi ini. 9. Ibu Rina yang selalu membantu memberikan data yang penulis butuhkan,penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya. 10. Untuk seseorang yang selalu mendukung saya Lutviani Louisa Almadieraa terimakasih atas segala doa, semangat, motivasi, perhatian dan kasih sayangnya selama ini. 11. Sahabat-sahabat terbaikku terbaikku dion, rifki, robert, iyus, aldi, anes, deka, purwanto, ari, deden, faisyal, riki, fanji, diky, iman, virgi yang telah memberikan semua kebersamaan dan inspirasi bagi penulis. Teman-teman dekatku semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga. 12. Serta kepada rifki hakim yang selama ini membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 13. Seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung Angkatan 2007
khususnya Kelas A, B, dan C terimakasih atas
kebersamaan selama ini dan kita tetap junjung tinggi almamater kita tercinta dengan catatan prestasi. 14. Serta semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada yang telah tersebut di atas, dan semoga amal baik serta dorongan baik moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan yang setimpal dari-Nya.
Billahitaufiqwalhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bandung,
Desember 2012
Penulis Syambudi Prastya Bahri
DAFTAR ISI
Halaman LEMBAR PENGESAHAN MOTTO ABSTRAK .....................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ...................................................................................
ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
vi
DAFTAR TABEL .........................................................................................
x
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
xii
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................
xiii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1.......................................................................................... Latar Belakang Penelitian .................................................................
1
1.2.......................................................................................... Identi fikasi Masalah ..........................................................................
10
1.3.......................................................................................... Tujua n Penelitian ..............................................................................
11
1.4.......................................................................................... Kegu naan Penelitian .........................................................................
11
1.4.1 Kegunaan Praktis ...........................................................
11
1.4.2 Kegunaan Teoritis ..........................................................
12
1.5.......................................................................................... Loka si dan Waktu Penelitian ........................................................... BAB II
12
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1 Kajian Pustaka .........................................................................
14
2.1.1 Anggaran ........................................................................
14
2.1.1.1 Pengertian Anggaran ........................................
14
2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja .............................................
15
2.1.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja .............
15
2.1.2.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja...................
16
2.1.2.3 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja...................
18
2.1.2.4 Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja ...........
19
2.1.2.5 Elemen Anggaran Berbasis Kinerja ..................
19
2.1.2.6 Unsur-unsur Anggaran Berbasis Kinerja ..........
20
2.1.2.7 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja.................
27
2.1.2.8 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja...........
30
2.1.2.9 Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja ..........
34
2.1.3 Akuntabilitas Publik .......................................................
38
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Publik .......................
38
2.1.3.2 Bentuk Akuntabilitas Publik ............................
39
2.1.3.3 Dimensi Akuntabilitas Publik ..........................
41
2.1.3.4 Tahap-Tahap Akuntabilitas Publik ...................
48
2.1.3.5 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Publik ...............
49
2.1.3.6 Siklus Akuntabilitas Publik .............................
50
2.1.3.7 ..................................................................... Fakto r Lain Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Publik ........................................
55
2.2 Kerangka Pemikiran .................................................................
56
2.3 Hipotesis Penelitian .................................................................
64
BAB III METODE PENELITIAN 3.1.......................................................................................... Meto de Penelitian Yang Digunakan ................................................
65
3.1.1 Objek Penelitian .............................................................
65
3.1.2 Pendekatan Penelitian ....................................................
66
3.2.......................................................................................... Defin isi Variabel dan Operasional Variabel .....................................
67
3.2.1 Devinisi Variabel ...........................................................
67
3.2.2 Operasional Variabel ......................................................
68
3.3.......................................................................................... Popul asi dan Sampel .........................................................................
73
3.3.1 Populasi ..........................................................................
73
3.3.2 Sampel ............................................................................
74
3.3.3 Teknik Sampling .............................................................
75
3.4.......................................................................................... Tekni k Pengumpulan Data ................................................................
76
3.5.......................................................................................... Mode l Penelitian ...............................................................................
77
3.6.......................................................................................... Meto de Analisis Data ........................................................................
77
3.6.1 Analisis Data ..................................................................
77
3.6.2 Pengujian Data ...............................................................
82
3.7.......................................................................................... Ranc angan Pengujian Hipotesis........................................................
84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.......................................................................................... Hasil Penelitian .................................................................................
89
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon .....................................
89
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon .....................................
90
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon ....................................
91
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon .....................................
91
4.1.5 Uraian Tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon ....................................
94
4.2.......................................................................................... Pemb ahasan ......................................................................................
98
4.2.1 Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah ......................................................... 4.2.2 Uji Validitas Item dan Realibilitas Instrumen ................
98 106
4.2.3 Analisis Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah ......................................................................
109
4.2.4 Uji Validitas Item dan Realibilitas Instrumen ................
118
4.2.5 Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik .......................... BAB V
121
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.......................................................................................... Kesim pulan ........................................................................................
126
5.2.......................................................................................... Saran ..................................................................................................
127
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
129
LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Publik .....................................................
51
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran .....................................................
63
Gambar 3.1 Model Penelitian .......................................................................
77
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon................................................
93
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Data Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008 ...............................
7
Tabel 1.2 Data Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2009 ...............................
7
Tabel 1.3 Data Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 ...............................
8
Tabel 3.1 Operasionalisasi variable Variabel Bebas (X): Anggaran Berbasis Kinerja ............................................................................
69
Tabel 3.2 Operasionalisasi variable Variabel Terikat (Y): Akuntabilitas Publik ...........................................................................................
71
Tabel 3.3 Daftar Populasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keungan Daerah Kota Cirebon ....................................................................
73
Tabel 3.4 Pedoman interpretasi koefisien korelasi .......................................
86
Tabel 4.1 Pengukuran Kinerja .......................................................................
99
Tabel 4.2 Penghargaan dan Hukuman ...........................................................
101
Tabel 4.3 Kontrak Kinerja ............................................................................
102
Tabel 4.4 Kontrol Eksternal dan Internal .....................................................
103
Tabel 4.5 Pertanggungjawaban Manajemen ................................................
104
Tabel 4.6 Tabulasi Jawaban Responden Variabel X Anggaran Berbasis Kinerja ..........................................................................................
105
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas X (Anggaran Berbasis Kinerja) .....................
107
Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas X (Anggaran Berbasis Kinerja) ...................
108
Tabel 4.9 Akuntansi Hukum dan Kejujuran .................................................
110
Tabel 4.10 Akuntabilitas Manajerial ..............................................................
111
Tabel 4.11 Akuntabilitas Program ..................................................................
113
Tabel 4.12 Akuntabilitas Kebijakan ...............................................................
114
Tabel 4.13 Akuntabilitas Finansial atau Keuangan .........................................
115
Tabel 4.14 Tabulasi Jawaban Responden Variabel Y Akuntabilitas Publik ..
115
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Y (Akuntabilitas Publik) ...............................
119
Tabel 4.16 Hasil Uji Reabilitas Y (Akuntabilitas Publik) ...............................
121
Tabel 4.17 Skor Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Publik ............................................................................................
122
Tabel 4.18 Korelasi Rank Spearman ...............................................................
123
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Surat Tugas Bimbingan Skripsi
Lampiran 2
Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 3
Surat Perbaikan Skripsi
Lampiran 4
Surat Izin Penelitian
Lampiran 5
Surat Izin Pengumpulan Data
Lampiran 6
Struktur Organisasi
Lampiran 7
Kuesioner Penelitian
Lampiran 8
Hasil SPSS 19.0
Lampiran 9
Laporan Realisasai Anggaran Tahun 2008
Lampiran 10 Laporan Realisasai Anggaran Tahun 2009 Lampiran 11 Laporan Realisasai Anggaran Tahun 2010 Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Di akhir abad ke 20 bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai krisis
kawasan yang tidak lepas dari kegagalan pelaksanaan akuntansi sektor publik di Indonesia dalam mewujudkan good governace. Hal ini tercermin dari kinerja organisasi-organisasi sektor publik yang sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Penetapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2007). Selanjutnya, undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kemudian kedua Undang-undang tersebut telah berubah menjadi akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggung jawaban vertikal (Kepada
pemerintah
pusat)
ke
pertanggungjawaban
horizontal
(Kepada
masyarakat melalui DPRD). Disempurnakanya Pemerintahan
Daerah
Undang-undang dan
No.
Undang-undangNo.
32 33
tahun
2004
tentang
tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi
akuntabilitas dengan memperhatikan
beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Lebih lanjut dijelaskan Mardiasmo (2009), anggaran berfungsi sebagai : (1) alat perencanaan, (2) alat
pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) dan alat motivasi. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas
pemerintah,
sehubungan
dengan
fungsi
pemerintah
dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan kontrak politik antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009). Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah sebagai agen dan masyarakat (yang diwakili oleh lembaga perwakilan atau DPRD) sebagai prinsipal. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah (Yuhertiana,2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2006). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Kenis, 1979; Chow et al., 1988; Antony dan Govindarajan, 1998, Halim
etal., 2007). Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujud pemerintah yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah yang efektif, efisien, profesional dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam peroses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Serta ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA-SKPD). Dengan disusunya RKA-SKPD berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif didalam pelaksanaannya dan mencapainya suatu
hasil (outcome). Kemudian melalui penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, Instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil). Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas publik, Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dipergunakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi yang bersangkutan dalam penggunaan dana publik dan bisa dipertanggungjawabkan melalui media pelaporan yang dilaksankan dalam waktu satu tahun anggaran. Secara ringkas menurut Abdul Halim ( 2007 : 20 ) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan denganya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik
yang menjadi konsumen layananya.
Sedangkan menurut Mardiasmo ( 2009 : 20 ) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Dengan pengertian tersebut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek layananya dalam informasinya atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, transparansi, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi dalam aktifitas kegiatanya, hak
diberi
penjelasan
atas
suatu
kinerjanya,
dan
hak
menuntut
pertanggungjawaban terhadap penggunaan pembiyaan dalam suatu kegiatanya yang memakai dana publik dalam pendekatan anggaran berbasis kinerja. Beberapa tahun kedepan ini pemerintah pusat maupun perintah daerah tengah mendapat sorotan yang lebih besar dari masyarakat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan pemerintah karena sebagian besar dibiayai oleh dana publik dan marak terjadi tindak korupsi dan pemborosan pengelolaan keuangan baik dilevel pusat maupun daerah. Misalnya yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan. pada peringatan Hari Air Sedunia di Kabupaten Pacitan Jawa Timur bulan April 2006 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa kegermaranya terhadap kebiasaan para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kinerja aparatnya hingga triliun per bulannya (Bisnis Indonesia, 4 Mei 2006).
Dari peryatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa masih banyak aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah yang memakai dana publik yang tidak dipakai sesuai dengan program kinerjanya serta melakukan pemborosan yang berakibat ketidak efektifanya terhadap dana publik. Maka dari itu Badan Pemeriksa Keuangan harus melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana publik baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat agar tidak terjadi pemborosan maupun korupsi dalam penggunaanya. Dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Jawa Barat pada sembilan Pemerintah Kabupaten atau Kota diwilayah Jawa Barat yaitu Kota (pemkot) Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan kab Bandung Barat, pada tahun anggaran 2008 menemukan 116 kasus dengan kerugiaan sebesar 2,619 triliun. Dari hasil temuan 116 kasus tersebut pada Kota Cirebon menemukan 13 temuan yang jumlah kerugianya sebesar 107,7 miliar. Kemudian hasil pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Jawa Barat pada tiga kota diwilayah jawabarat yaitu Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2009 menemukan 38 temuan ketidak patuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon senilai Rp 111,9 miliar, serta tahun 2010 menemukan 10 temuan ketidak patuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang nilaianya Rp 21,3 miliar lebih. Dari temuan ketidak patuhan anggaran tahun 2008, 2009, dan 2010 temuan tersebut akan dikemukakan lebih jelas dalam tabel berikut:
Tabel 1.1 Data Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008 No
Jumlah Temuan
Jumlah Kerugian ( Miliar )
Keterangan
1
13
Rp 107,7
Kerugian Keuangan Daerah
Sumber :Laporan hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Jawa Barat/bandung.go.id Tabel 1.2 Data Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2009 No
Jumlah Temuan
Jumlah Kerugian ( Miliar )
Keterangan
1
24
46.6
Kekurangan Penerimaan
2
14
65.3
Temuan Administrasi
Sumber : Laporan hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Jawa Barat Tabel 1.3 Data Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 No
Jumlah Temuan
Jumlah Kerugian ( Miliar )
1
1
Rp 148.232.364.00
2
1
Rp 2.359.443.425.07
3
1
Rp 15.113.920.771.00
Keterangan Kas dana bergulir untuk kepentingan pribadi Pembiyaan jamkesmas rawat inap yang tidak digunakan secara baik Penerima bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang belum dipertanggung jawabkan
4
2
Rp 2.8
5
2
Rp 53.031.110.00
6
1
Rp 332.945.075.29
7
8
1
Rp 106.554.740.00
1
Rp 75.325.432,00
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Pembiyaan belanja perjalanan dinas wali kota dan wakil wali kota dan pembayaran atas penjualan 60 unit Kendaraan Dinas yang tidak ada bukti memadai Pembiyaan kerja Dinas PUESDM dan Disdik belum dipertanggungjawabkan Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan buku pada Disdik belum ditetapkan
Sisa kas dan jasa giro pada 10 bendahara pengeluaran SKPD terlambat disetorkan dan belum dipertanggungjawabkan
Sumber : Laporan hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Jawa Barat/KC.com
Berdasarkan fenomena dari tabel temuan pemeriksaan Laporan Pemerintah Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2008-2010 tersebut bisa dikatakan bahwa penggunaan dana publik dengan pendekatan anggaran kinerja khususnya di Kota Cirebon belum semuanya digunakan secara baik karena bisa dilihat dari tabel LKPD angaran 2008-2010 tersebut masih banyaknya temuan ketidak patuhan dalam menggunakan dana publik dalam anggaran kinerjanya yang seharusnya digunakan dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat dalam penggunaan dana publik tersebut, melainkan anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan individu maupun pribadi dan pemborosan para pejabat disetiap intansi pemerintah
dari setiap tahun anggaran yang dilakukan, sehingga masih kurang tercapainya hasil yang secara optimal hal ini menyebabkan ketidak efektifnya suatu angaran kinerja yang dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. Temuan tersebut juga bisa disimpulkan bahwa masih banyaknya temuan BPK atas LKPD merupakan bukti ketidak mampuan SKPD (satuan perangkat kerja daearah) Pemkot Cirebon dalam penggunaana suatu anggaran. Banyaknya catatan buruk hasil temuan BPK tersebut dikarenakan terjadinya keterputusan antara perencanaan anggaran terhadap pelaksanaan dilapangannya. Padahal idealnya terdapat kejelasan mata rantai mulai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi yang diterapkan dengan program kegiatan dan anggaran yang diajukan. Namun seringkali yang terjadi ketika tahap pengajuan usulan program, kegiatan dan angaran masing-masing unit kerja sudah lupa dengan visi, misi tujuan, kebijakan dan strategi. Mereka lebih sibuk dengan upaya menaikan anggaran untuk unit kerjanya bukan memikirkan tugas didalam rencana kerjanya yang berdampak pada pemborosan dan kerugian keuangan daerah. Dokumen perencanaan sebagai acuan seperti RPJP (rencana pembangunan jangka panjang) dan Renja (rencana kerja) kadang hanya disimpan dalam lemari dan tidak diperhatikan sebagai bahan patokan. Kondisi seperti ini menyebabkan inefisiensi, dan ketidakefektivan pembangunan dalam tugasnya yang mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan analisis dan penelitian untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul “Pengaruh
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas
Publik Instansi Pemerintah” (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon)
1.2
Identifikasi Masalah Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,
maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam
penelitian
ini,
penulis
membuat
batasan
ruang
lingkup
atau
merumuskannya sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah. 2. Bagaimanakah Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah. 3. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah.
1.3
Tujuan Penelitian Seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini
memiliki tujuan sebgai berikut: 1. Untuk mengetahui Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah. 2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah. 3. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Instansi Pemerintah.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu secara praktis dan teoritis
yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1.4.1
Kegunaan Praktis Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat dan
berguna baik bagi penulis, Instansi, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penulis a. Sebagai suatu pengalaman yang berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori tentang anggaran berbasis kinerja, dan akuntabilitas publik. b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam menambah pengetahuan untuk menyikapi isu-isu kekinian dalam pengembangan akuntansi itu sendiri. c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. 2. Bagi Instansi Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak Instansi terkait untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dalam
meningkatkan akuntabilitas para pegawai/pejabat yang ada di lingkungan instansi pemerintahan. 3. Bagi Pembaca Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa ini lebih baik lagi untuk kedepannya melalui ilmu akuntansi.
1.4.2
Kegunaan Teoritis Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat
berguna bagi dunia akuntansi khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya. Serta penulis juga berharap semoga penerapan pendidikan dan latihan mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam dunia pendidikan dikemudian hari.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Pengampon No 04 Kota Cirebon. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh instansi tersebut.
BAB II KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1
KAJIAN PUSTAKA
2.1.1
Anggaran
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Menurut Mardiasmo (2009:61), dalam buku Akuntansi Sektor Publik, definisi Anggaran adalah sebagai berikut : “ Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran fianansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.” Menurut Indra Bastian (2006:164 ) mengemukakan pengertiam anggaran adalah : “Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiyainya dalam periode waktu tertentu.”
Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:164) mengartikan anggaran adalah : “ Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggran biasanya dalam jangka waktu setahun ”
Jadi berdasarkan teori-teori diatas anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalm bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang
diperkirakan untuk satu periode waktu serta
dikembangkan untuk melayani
berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan pertangungjawaban kepada publik.
2.1.2
Anggaran Berbasis Kinerja
2.1.2.1 Pengertian Anggaran berbasis kinerja Anggaran berbasis kinerja ( Perfomance based budgeting ) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Menurut Abdul Halim (2007:177) mengartikan Anggaran Berbasis Kinerja adalah : “ Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja ”
Indra Bastian (2006:171) mengemukakan Anggaran Berbasis Kinerja adalah : “Anggaran berbasis kinerja
adalah sistem penganggaran yang
berorintesai pada “output” organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi”.
Dadang solihin, Bappenas (2007) mengemukakan Anggaran Berbasis Kinerja adalah : “ Anggaran berbasis kinerja ( Perfomance Bused Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan perencanaan kinerja
yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran ”
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan pengertian Anggaran Berbasis Kinerja yaitu : “ Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai.” Berdasarkan teori diatas , Anggaran berbasis kinerja adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam Renja-SKPD disetiap unit-unit kinerjanya didalam suatu instansi pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatan anggaranya kepada DPR dan Masyarakat luas.
2.1.2.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikanya prinsipprinsip anggaran berbasis kineja. Menurut Abdul Halim (2007:178) prinsipprinsip anggaran berbasis kinerja yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Transparansi dan akuntabilitas anggaran Disiplin anggaran Keadilan anggaran Efisiensi dan efektivitas anggaran Disusun dengan pendekatan kinerja
Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut: 1.
Transparasi dan Akuntabilitas anggaran Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai
tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 2.
Disiplin Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang diusulkan. 3.
Keadilan Anggaran Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya
secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa
diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. 4.
Efisiensi dan Efektifitas anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas
efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders. 5.
Disusun dengan Pendekatan Kinerja Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan
upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.
2.1.2.3 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja Menurut Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (2009) Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja adalah : 1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget). 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (operational efficiency). 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability)
2.1.2.4 Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Asmoko (2006:54) terdapat beberapa karateristik dalam anggaran
berbasis
kinerja,karateristik
dalam
anggaran
berbasis
kinerja
diantaranya: 1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai 2. Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai 3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasi kinerja 4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja
2.1.2.5 Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Abdul halim (2007:177) menjelaskan elemen-elemen penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu dalam anggaran berbasis kinerja adalah: 1. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya 2. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapain kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya. Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan,pemograman, pengganggaran dan evaluasi. Sedangkan menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008:10-11) menjelaskan elemenelemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu: 1. Visi dan Misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang. Sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai.
2. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realisitis. Tujuan yang baik bercirikan, antara lain memberikan gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, secara jelas menggambarkan arah organisasi dan program-programnya, menantang namun realistis, mengidentifikasikan obyek yang akan dilayani serta apa yang hendak dicapai. 3. Sasaran. Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus mendukung tujuan (support goal). 4. Program. Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran output dan outcome. Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta masuk akal dan dapat dicapai. 5. Kegiatan. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program. Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian program.
2.1.2.6 Unsur-unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur-unsur yang harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur pokok anggaran berbasis kinerja yang harus dipahami menurut Indra bastian (2006 : 175) diantaranya:
1.
P engeluaran pemerintah dikelompokan menurut program dan kegiatan. 2. Perfomance measurement (Pengukuran hasil kinerja ) 3. Program reporting ( Pelaporan program) Sedangkan menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008 : 14-19) unsur-unsur anggaran berbasis kinerja yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Pengukuran kinerja Penghargaan dan Hukuman Kontrak Kinerja Kontrol Eksternal dan Internal, Pertanggungjawaban Manajemen
Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur pokok Anggaran berbasis kinerja menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008 : 14-19) adalah sebagai berikut: 1.
Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis
dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi
Anggaran
Berbasis
Kinerja
yang
menghubungkan
perencanaan strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan). a.
Menentukan Program Dan Kegiatan Dengan Jelas Untuk mencapai tujuan strategis adalah harus menentukan program
dan kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Struktur
pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan akrual. b.
Sistem Informasi Yang Memadai Dalam rangka pengukuran kinerja yang baik diperlukan adanya sistem
informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-masing lembaga/unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan meliputi: a) Ekonomis, sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya; b) Efisiensi, sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan dengan masukan yang digunakan; c) Efektivitas, sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan. Informasi yang dihasilkan juga harus dapat membandingkan kinerja yang
direncanakan
dengan
pencapaiannya.
Pengukuran
kinerja
dilaksanakan oleh masing-masing lembaga/unit kerja yang selanjutnya dikontrol mutunya serta diverifikasi oleh instansi pusat serta lembaga audit. Beberapa teknik dan sumber informasi yang relevan yang digunakan antara lain: a) Pengembangan biaya per unit: di mana kuantitas dan biaya dari
keluaran
pertimbangan;
merupakan
sesuatu
yang
menjadi
b) Pembandingan (benchmarking) atas biaya dan standar pelayanan, baik itu antar lembaga, antara wilayah, maupun antar negara; c) Penentuan peringkat atas kinerja masing-masing lembaga: d) Survey atas pengguna (client survey): dimana kualitas dan ketepatan waktu dari pelayanan publik dinilai. c.
Pihak Eksternal (independen) Agar tercapai penilaian yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal
dalam mengukur kinerja secara lebih independen. Pendekatan dalam mengukur kinerja akan bervariasi antar lembaga/unit kerja, bergantung pada bentuk keluaran yang dihasilkan. d.
Mengukur Kinerja Yang Strategis (key performance indicators) Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja
yang strategis (key performance indicators), bukan menekankan tingkat komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun. (catatan: kinerja tidak diukur berdasarkan jumlah surat masuk/keluar jumlah laporan yang dibuat/jumlah surat yang ditandatangani) karena pengkuran seperti ini dapat menyesatkan. 2.
Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment) Pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja sulit dicapai dengan
optimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yaitu berupa ganjaran dan hukuman (Reward and Punishment) bagi para pelaksana penganggaran.
Penghargaan dan hukuman (Reward and Punishment) tersebut diantaranya adalah : a.
Penerapan Insentif Atas Kinerja Yang Dicapai Dan Hukuman Atas Kegagalannya. Penerapan insentif di sektor publik bukan hal yang mudah untuk
dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh mekanisme non keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja. Hal ini dapat tumbuh misalnya jika ada aturan bahwa lembaga/unit kerja yang mencapai kinerja dengan baik dapat memperoleh prioritas atas anggaran berikutnya walaupun alokasi anggaran telah ditentukan oleh prioritas kebijakan dan program. Hal lain yang bisa menjadi insentif bagi pencapaian kinerja adalah bertambahnya fleksibilitas bagi pihak manajer dalam mengelola keuangan publik dan kepastian atas pendanaan suatu program dan kegiatan. Pendekatan lain dalam pemberian insentif adalah berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam mencapai suatu target kinerja. Apabila suatu lembaga dapat mencapai target yang ditetapkan, dapat diberikan keleluasaan yang lebih dalam mengelola anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Hal ini memungkinkan setiap lembaga untuk maju dan berkembang secara konsisten dengan kapasitas yang mereka miliki. b. Penerapan Efisiensi (Savings) Bentuk lain untuk peningkatan kinerja melalui insentif atau disinsentif yaitu penerapan efisiensi (savings). Hal ini dapat dilakukan untuk program
dan kegiatan yang bersifat pelayanan publik. Alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk saving dalam rangka meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan. c.
Penahanan Atas Penerimaan Yang Diperoleh Oleh Suatu Lembaga Selain itu dapat juga diterapkan penahanan atas penerimaan yang
diperoleh oleh suatu lembaga, hal ini dapat dilaksanakan dengan suatu bentuk perjanjian antara lembaga pusat (central agency) dengan lembaga bersangkutan dalam pembagian atas hasil yang diterima. 3.
Kontrak Kinerja Jika penganggaran berdasarkan kinerja telah dapat berkembang
dengan baik, kontrak atas kinerja dapat mulai diterapkan. Atas nama pemerintah, Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja dengan kementerian negara/lembaga teknis lainnya, begitu juga antara menteri dengan unit organisasi di bawahnya. Walaupun demikian, suatu sistem kontrak kinerja harus didukung oleh faktor-faktor berikut ini : a. definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan; dan b. kewenangan yang ada bagi pihak kementerian negara/lembaga untuk mengelola sumber daya yang ada. Kriteria
tersebut
dapat
terlaksana
apabila
reformasi
bidang
pengelolaan keuangan negara dapat menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja.
4.
Kontrol Eksternal dan Internal Sistem kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus
dilakukan oleh badan di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat persetujuan sebelum menggunakan anggaran mereka. Kontrol diarahkan pada kontrol input suatu kegiatan, serta apa dan bagaimana pencapaian output. Untuk menciptakan kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan: (1) adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran; (2) kontrol dilakukan pada input, output dan outcome; (3) kontrol
dilakukan
sebelum
dan
sesudah
anggaran
digunakan. 5.
Pertanggungjawaban Manajemen Bila sistem penganggaran yang lama menekankan pada kontrol
terhadap input, maka di dalam sistem penganggaran berbasis kinerja difokuskan pada output. Dalam sistem ini manajer pengguna anggaran memperoleh kewenangan penuh dalam merencanakan dan mengelola anggaran mereka. Belum banyak negara yang melaksanakan sistem ini. Negara yang telah menerapkan sistem ini adalah Inggris, Australia, New Zealand, Swedia. Prinsip dasar di dalam sistem ini adalah manajer pengguna anggaran harus diberi kebebasan penuh bila akuntabilitas atas pencapaian output
yang ingin dicapai. Agar akuntabilitas dapat diwujudkan, maka sistem ini didesain mengandung dua karakteristik dasar, yaitu : a.
Kontrol dilakukan pada output dan outcome Hal ini menyebabkan manajer bertanggung jawab terhadap output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya serta outcome yang timbul.
b.
Adanya kebebasan bagi manajer, Dengan adanya kebebasan bagi manajer, maka manajer dapat melakukan dan mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal.
2.1.2.7 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja Mardiasmo (2009 : 63) mengemukakan pentingnya Anggaran berbasis kinerja bagi pemerintahan, karena beberapa alasan yaitu : 1.
A nggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2.
A nggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (Choice), dan trade offs
3.
A nggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran public merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas public oleh lembaga-lembaga public yang ada.”
Secara umum Mardiasmo (2006 : 63) menerangkan anggaran sektor publik atau organisasi pemerintah mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Alat perencanaan, Alat pengendalian, Alat kebijakan fiskal, Alat politik, Alat koordinasi dankomunikasi, Alat penilaian kinerja, Alat motivasi, Alat menciptakan ruang publik.
Sedangkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:22) Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas kepemerintahan, sebagai berikut: a.
Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja akan dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-masing program.
b.
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Dengan anggaran yang jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi. Karena dengan adanya
kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah; c.
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja maka setiap departemen dipaksa untuk fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang bersangkutan. Selanjutnya penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing departemen akan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.
d.
Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Parlemen dan lembaga perencana serta departemen keuangan akan lebih mudah untuk menetapkan kebijakan, menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing departemen karena adanya kejelasan dalam prioritas pembangunan, output yang hendak dicapai dan jumlah penganggaran yang diusulkan dan dialokasikan oleh masing-masing departemen.
e.
Meskipun terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk mencapai tujuan departemen meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah
ditetapkan, pimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin tidak perlu terganggu oleh keterbatasan sumber daya. f.
Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Dengan adanya fokus anggaran pada output dan outcome maka diharapkan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input.
2.1.2.8 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Menurut
Dedi
Nordiawan
(2006:79)
mengemukakan
tahap-tahap
penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Penetapan strategi organisasi Pembuatan tujuan Penetapan aktifitas Evaluasi dan pengambilan keputusan
Adapun penjelasan menurut Dedi Nordiawan tentang tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut : 1.
Penetapan Strategi organisasi Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat : Mencerminkan apa yang ingin dicapai Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas Memiliki orientasi masa depan
Menumbuhkan seluruh unsur organisasi 2.
Pembuatan Tujuan Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi.
3.
Penetapan Aktifitas Penetapan strategis adalah sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.
4.
Evaluasi dan Pengambilan keputusan Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses Evaluasi dan pengambilan keputusan karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.
Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, secara keseluruhan tahapan penyusunan anggaran daerah adalah sebagai berikut : 1. Arah & kebijakan umum anggaran 2. Strategi & prioritas anggaran 3. Pemilihan program & kegiatan Adapun penjelasan tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :
1.
Proses Penyusunan Arah Dan Kebijakan Umum Anggaran
a. DPRD menyusun pokok-pokok pikiran mengenai arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan dua pendekatan berikut. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat, turun lapangan, kuesioner, dialog interaktif, kotak saran, kotak pos, telepon bebas pulsa, web site, sidak, media massa, dan lain-lain. Rencana stratejik daerah b. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan kepada Pemda sebagai masukan untuk menyusun draf arah dan kebijakan umum APBD. c. Pemda menyusun draf arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan lima pendekatan, yaitu sebagai berikut. Arahan, mandate, dan pembinaan dari pemerintah pusat Evaluasi kinerja masa lalu. Rencana stratejik daerah Pokok-pokok pikiran DPRD Penjaringan aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat, turun lapangan, kuesioner, dialog interaktif, kotak saran, kotak pos, telepon bebas pulsa, web site, sidak, media massa, dan lain-lain. d. Penyusunan draf arah dan kebijakan umum APBD oleh Pemda dapat dibantu oleh atau melibatkan masyarakat pemerhati yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi konsentrasi pembangunan masyarakat di daerah.
e. DPRD bersama Pemda membuat kesepakatan arah dan Kebijakan Umum APBD. 2. a.
Proses Penyusunan Strategi Dan Prioritas Anggaran Pemda menyusun strategi dan prioritas APBD berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemda.
b. Penyusunan strategi dan prioritas APBD oleh Pemda dapat dibantu atau melibatkan masyarakat pemerhati yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangbidang yang menjadi konsentrasi pembangunan masyarakat di daerah. c.
Pemda menyampaikan strategi dan prioritas APBD kepada DPRD yang diwakili oleh Panitia ad hoc sebagai konfirmasi apakah strategi dan prioritas APBD tersebut telah sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati.
d. Strategi dan prioritas APBD yang telah dikonfirmasikan kepada DPRD selanjutnya menjadi masukan bagi Tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif dalam proses penganggaran berikutnya. 3. a.
Proses Penyusunan Pemilihan dan Program Kegiatan Berdasarkan Anggaran Unit Kerja, Tim Anggaran Eksekutif menyusun Pra Rancangan APBD.
b. Sebelum dibahas dalam sidang pleno DPRD, Pra RAPBD oleh TAE dibahas dengan Panitia Anggaran Legislatif (PAL).
c.
Hasil evaluasi PAL terhadap Pra RAPBD, oleh TAE disempurnakan untuk menjadi Rancangan APBD.
2.1.2.9 Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk dapat menyusun RAPBD berdasarkan prestasi kerja atau Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) diperlukan sumber daya manusia yang mampu dalam pelaksanaanya. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam buku 2 pedoman penerapan penganggaran berbasis Kinerja (2009 : 20) langkahlangkah pokok penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut: 1. Penyusunan Rencana Stratejik 2. Sinkronisasi 3. Penyusunan Kerangka Acuan 4. Perumusan/penetapan Indikator Kinerja 5. Pengukuran kinerja 6. Pelaporan kinerja Adapun penjelasan langkah-langkah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut : 1.
Penyusunan Rencana Stratejik Untuk
menyusun
anggaran
berbasis
kinerja,
kementerian
negara/lembaga terlebih dahulu harus mempunyai perencanaan stratejik (Renstra). Substansi Renstra memberikan gambaran tentang kemana
organisasi harus menuju dan bagaimana cara (strategi) untuk mencapai tujuan itu.Renstra kementerian negara/lembaga harus mencakup: -
Pernyataan visi dan misi
-
Rumusan tentang tujuan dan sasaran
-
Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri dari program dan kegiatan/subkegiatan. Setiap tahun Renstra tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang memuat: program, sasaran terukur, indikator kinerja, usulan kegitan/TOR, perkiraan sumber daya, dan penanggungjawab/pelaksana program.
2.
Sinkronisasi Merupakan langkah pertama yang sangat penting, yakni sinkronisasi
program dan kegiatan/subkegiatan. Langkah ini dimaksudkan untuk : -
Menata alur keterkaitan antara subkegiatan, kegiatan, dan program terhadap kebijakan yang melandasinya.
-
Memastikan bahwa kegiatan/subkegiatan yang diusulkan benar-benar akan
menghasilkan
output
yang
mendukung
pencapaian
sasaran/kinerja program. -
Memastikan bahwa sasaran/kinerja program akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
-
Memastikan keterkaitan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
3.
Penyusunan Kerangka Acuan Setiap usulan program, kegiatan/subkegiatan yang diajukan oleh
kementerian negara/lembaga harus dilengkapi kerangka acuan yang menguraikan dengan jelas bagaimana program dan isinya terkait dengan upaya mencapai tujuan kebijakan yang melandasinya. Kerangka Acuan harus menggambarkan : -
Uraian mengenai pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
-
Satuan kerja/personel yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk mencapi output dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan.
-
Rincian pendekatan/metodologi dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Uraian singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan (termasuk lokasi dan bagaimana dilaksanakan) serta dilengkapi dengan uraian alur pikir keterkaitan antara kegiatan/ subkegiatan dengan program yang memayunginya.
-
Data input sumber daya yang diperlukan, terutama perkiraan biayannya
4.
Perumusan/penetapan Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah bagian penting dalam penyusunan anggaran
berbasis kinerja. Indikator kinerja merupakan performance commitment yang dijadikan dasar atau kriteria penilaian kinerja kementerian negara/lembaga. Indikator kinerja memberikan penjelasan tentang apa
yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut : -
Masukan (input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan/subkegiatan.
-
Keluaran (output), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program dan atau kegiatan/subkegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
-
Hasil (outcome), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program dan atau kegiatan/subkegiatan yang sudah dilaksanakan.
-
Manfaat (benefit), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah
-
Dampak (impact), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.
5.
Pengukuran kinerja Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai
keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan/subkegiatan. Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban kementerian negara/lembaga atas keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar akuntabilitas kinerja dapat berjalan dengan baik diperlukan: sistem pengukuran kinerja dan sistem pengelolaan kinerja yang dapat bekerja secara sinergis. 6.
Pelaporan kinerja Langkah
akhir
dari
anggaran
berbasis
kinerja
adalah
pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Laporan akuntabilitas
kinerja
menguraikan
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta berguna sebagai bahan evaluasi atau umpan balik bagi pihak pihak yang berkepentingan.
2.1.3
Akuntabilitas Publik
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Publik Istilah Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris accountability yang berarti pertangungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Menurut Mardiasmo (2009:20) mengartikan Akuntabilitas publik adalah sebagai berikut: “ Kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah yang memiliki hak pertanggungjawaban tersebut ”
dan
Menurut Abdul Halim (2007:20)
kewenangan
mengartikan
untuk
meminta
Akuntabilitas publik
adalah: “ Akuntabilitas publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan denganya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layananya ” Sedangkan
menurut
Indra
Bastian
(2010:385)
mengemukakan
Akuntabilitas Publik adalah: “ Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal) ” Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas Publik merupakan bagian perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.
2.1.3.2 Bentuk Akuntabilitas Publik Mardiasmo (2009:21) mengkategorikan akuntabilitas menjadi dua macam yaitu: 1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) 2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)
Adapun penjelasan dari Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).” adalah sebagai berikut : 1. Akuntabilitas Vertikal (Internal) Akuntabilitas Vertikal (Internal) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.” 2. Akuntabilitas Horisontal (Eksternal) Akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas). Sedangkan menurut Mahmudi (2005:9) mengkategorikan Akuntabilitas Publik terbagi menjadi dua bagian yaitu : 1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) 2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)
Adapun Penjelasan dari Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah sebagai berikut : 1. Akuntabilitas Vertikal ( vertical accountability) Merupakan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh Akuntabilitas kepada kepala dinas kepada bupati atau
walikota, Akuntabilitas menteri kepada presiden, Akuntabilitas kepala unit kepada kepala cabang, Akuntabilitas kepala cabang kepada CEO dan sebagainya. 2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) Merupakan Akuntabilitas kepada publik atau masyarakat secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.
2.1.3.3 Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam organisasi sektor publik akuntabilitas memiliki beberapa aspek atau dimensi. Ellwod (1993) dalam Mardiasmo (2009:21-23) menjelaskan bahwa terdapat empat aspek atau dimensi akuntabilitas yaitu, 1. 2. 3. 4.
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Akuntabilitas Proses Akuntabilitas Program Akuntabilitas Kebijakan
Adapun penjelasan menurut Mardiasmo tentang aspek
akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut : 1.
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Akuntabilitas Hukum adalah pertangungjawaban lembaga publik untuk
berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku didalam penguanaan sumber dana publik. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum dan kejujuran pengukuranya dengan penggunaan dana sesuai anggaran dan ketaatan pada peraturan.
2.
Akuntabilitas Proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan
dalam pertangungjawaban lembaga publik didalam melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif dalam hal kecukupan efisiensi sistem informasi . Akuntabilitas proses dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja karena untuk memeriksa terhadap kinerja ya apakah sesuai dengan yang diharapkan atau terjadi tindakan korupsi,kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas
proses
ialah
bahwa
proses
organisasi
harus
dapat
dipertanggung jawabkan. dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dari ketidak efetifan organisasi, 3.
Akuntabilitas Program Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan
yang ditetapkan dalam kegiatan yang dicapai atau tidaknya dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan
biaya
yang
minimal.
Lembaga-lembaga
publik
harus
mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat pada pelaksanaan program. 4.
Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas kebijakan menyangkut pertanggungjawaban pemerintah
atau lembaga publik baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas . Dalam membuat
kebijakan
mempertanggungjawabkan
lembaga kebijakan
publik yang telah
hendaknya ditetapkan
dapat dengan
mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu yang diambil,siapa sasaran dari kebijakan tersebut, stokeholder mana yang akan berpengaruh dan memperoleh dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pengukuran akuntabilitas kebijakan dapat dilakukan dengan melihat kebijakan yang diambil atau diabaikan, dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang diambil atau diabaikan. Sedangkan aspek atau dimensi akuntabilitas publik dalam organisasi sektor publik menurut Hopwood dan Elwood yang dikutip oleh Mahmudi (2006:89-92) menjelaskan bahwa terdapat lima aspek yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Akuntabilitas Manajerial Akuntabilitas Program Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas Finansial
Adapun penjelasan menurut Hopwood dan Elwood yang dikutip oleh Mahmudi (2002:89) otentang aspek
akuntabilitas publik pemerintah adalah
sebagai berikut : 1.
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah pertangungjawaban
lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.pengguna dana publik harus dilakukan secara benar dan mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan
dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum dan kejujuran pengukuranya dengan penggunaan dana sesuai anggaran dan ketaatan pada peraturan. 2.
Akuntabilitas Manajerial Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban publik dalam
melakukan pengelolaan organisasi secara sektor publik secara efisien dan efektif, Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Inefisiensi organisasi publik menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klienya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan Akuntabilitas proses ialah bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggung jawabkan. dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dari ketidak efetifan organisasi, analisa terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial. 3.
Akuntabilitas Program Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan
yang ditetapkan dalam kegiatan yang dicapai atau tidaknya dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan
biaya
yang
minimal.
Lembaga-lembaga
publik
harus
mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi hendaknya merupakan program bermutu yang mendukung strategi dan
pencapain visi, misi dan tujuan organisasi. Pengukuran akuntabilitas program dapat dilihat dari outcome dan efektifitasnya. 4.
Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas kebijakan menyangkut pertanggungjawaban lembaga
publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Dalam membuat kebijakan lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu yang diambil, siapa sasaran dari kebijakan tersebut, stokeholder mana yang akan berpengaruh dan memperoleh
dampak
negatif
dari
kebijakan
tersebut.
Pengukuran
akuntabilitas kebijakan dapat dilakukan dengan melihat kebijakan yang diambil atau diabaikan, dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang diambil atau diabaikan. 5.
Akuntabilitas Finansial Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga
publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien dan efektif tidak ada pemborosan serta korupsi. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk mengambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas ini sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi sorotan utama masyarakat dan akuntabilitas instansi pemerintah di indonesia mengenai aspek finansial diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Kedua Undang-undang tersebut berserta Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan instansi pemerintah selaku pengguna
anggaran
untuk
menyusun
laporan
keuangan
sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan yang harus dijadikan oleh instansi pemerintah menurut permendagri No.13 Tahun 2006 adalah : a. Laporan Keuangan untuk SKPKD terdiri dari : – Neraca – Laporan Arus Kas – Laporan Realisasi Anggaran – Catatan Atas Laporan Keuangan b. Laporan Keuangan untuk SKPD terdiri dari : – Neraca – Laporan Realisasi Anggaran – Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan-laporan ini akan menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh publik untuk melihat dan mengevaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah. Untuk itu akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas finansial. Informasi keuangan merupakan produk akuntansi yang sangat powerful untuk
mempengaruhi
pengambilan
keputusan,
meskipun
informasi
keuangan bukanlah satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi merupakan bahan dasar untuk untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk
berupa keputusan. Dalam organisasi sektor publik keputusan yang diambil harus memahami prinsip akuntabilitas publik terutama dengan akuntabilitas kebijakan oleh karena itu kualitas berupa keakuratan, transparasi, ketepatan waktu, relevasi dan keandalan informasi sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas karena akuntabilitas finansial berhubungan dengan karateristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2008:11) karateristik kualitatif laporan keuangan adalah: “ Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuanya”
Karakteristik dalam laporan keuangan mempunyai syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. karateristik tersebut adalah : 1.
Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memperediksi masa depan,serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu dan memiliki informasi yang relevan diantaranya: – – – –
Memiliki manfaat umpan balik Memiliki manfaat prediktif Tepat waktu Lengkap
2.
Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian
yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karateristik: – Penyajian jujur – Dapat diverifikasi – Natralitas 3.
Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4.
Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
2.1.3.4 Tahap-Tahapan Akuntabilitas Publik Berdasarkan Mulgan (1997) dalam Abdul Halim (2007:21) didalam akuntabilitas publik mempunyai tahap – tahapan,yaitu: 1. 2. 3. 4.
Pelaporan Pencarian informasi atau investigasi Penilaian atau verifikasi Pengendalian dan pengarahan
Adapun penjelasan mengenai tahapan-tahapan didalam akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:
1. Pelaporan Merupakan
kewajiban
yang
dilaksanakan
oleh
steward
atau
pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam mengelola dana publik. 2. Pencarian Informasi atau Investigasi Merupakan kewenangan dari owner atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja steward dalam mengelola sumber daya publik. 3. Penilaian atau Verifikasi Merupakan kewenangan dari owner atau masyarakat untuk menilai kinerja steward dalam mengelola sumber daya publik. 4. Pengendalian dan Pengarahan Merupakan kewenangan dari owner atau masyaraka untuk capain kinerja steward dalam mengelola sumber daya publik.
2.1.3.5 Prinsip-prinsip Akuntabilitas Publik Didalam tata kelola pemerintah yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip akuntabilitas publik karena akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban atas kegiatannya didalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut mardiasmo (2004:105) prinsip-prinsip akuntabilitas publik pada pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan daerah tersebut diantaranya : 1. Transparasi 2. Akuntabilitas 3. Value for money
Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas publik adalah sebagai berikut: 1. Transparasi Transparasi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, anggaran daerah. Transparasi juga memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. 2. Akuntabilitas Akuntabilitas berarti dri perencanaan, pelaporan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. 3. Value for money Value for money berarti telah ditetapkan tiga prisnsip didalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
2.1.3.6 Siklus Akuntabilitas Publik Menurut Indra Bastian siklus akuntabilitas publik pada dasarnya berlandasan pada konsep suatu pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun tahapan dalam siklus akuntabilitas publik Indra Bastian (2010:393) yaitu sebagai berikut:
1. Penetapan Regulasi Pertanggungjawaban Organisasi 2. Pembentukan dan Penerbitan SK Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Organisasi 3. Penyusunan Draft Laporan Pertanggungjawaban Organisasi 4. Pembahasan Draft Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik 5. Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik 6. Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik ke Legislatif 7. Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik Oleh Pimpinan Organisasi Dihadapan Lembaga Legislatif 8. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Oleh Lembaga Legislatif 9. Penilaian dan Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Organisasi 10.Penerbitan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi
Siklus akuntabilitas publik menurut indra bastian (2010:390) dapat digambarkan sebagai berikut:
Sumber : Indra bastian (2010:390) tentang Akuntabilitas Publik Gambar 2.1 : Siklus Akuntabilitas Publik
Adapun penjelasan mengenai siklus akuntabilitas publik menurut Indra Bastian (2010:393) adalah sebagai berikut: 1. Penetapan Regulasi Pertanggungjawaban Organisasi Menetapkan aturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya didalam akuntabilitas publik. Regulasi ini merupakan hal yang penting dalam proses pertanggung jawaban karena regulasi diatur dalam mekanisme dan tata cara pertanggung jawaban serta hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi berserta jajaranya dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pimpinan organisasi berserta jajaranya sehingga ada pimpinan yang jelas antara yang salah dengan yang benar
2.
Pembentukan dan Penerbitan SK Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Setelah aturan dalam proses pertanggungjawaban ditetapkan,tahapan selanjutnya adalah pembentukan dan penerbitan surat keputusan tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi pada tahapan ini akan dibentuk tim yang terdiri dari individu-individu yang kompeten dibidangnya yang akan menyusun laporan pertanggungjawaban dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan organisasi sektor publik selama satu periode. Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun laporan pertanggungjawaban ini diharapkan bisa bertindak jujur serta
harus sesuai antara kegiatan dan program yang telah direalisasikan dengan laporan yang dibuat. 3. Penyusunan Draft Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Penyusunan draft laporan pertanggung jawaban organisasi adalah tahap selanjut dari pembentukan pertanggungjawaban organisasi. Dalam tahapan ini tim penyusun harus jeli dan teliti agar tidak ada kesalahan atau hal-hal yang seharusnya dilaporkan untuk dipertanggungjawabkan justru tidak tercantum dalam draft laporan pertanggungjawaban.
4.
Pembahasan
Draft
Laporan
Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik Pertanggungjawaban organisasi untuk membahas draft tersebut hal ini sebagai
tindakan
koreksi
dan
evaluasi
agar
draft
laporan
pertanggungjawaban organisasi yang dibuat sudah mencantumkan segala sesuatu yang akan dipertanggungjawaban. Dengan adanya komunikasi atau pembahasan draft laporan dengan pimpinan organisasi sebagai pihak yang mengetahui kegiatan atau program selama satu periode tersebut.
5. Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik Setelah proses pembahasan draft laporan pertanggung jawaban dengan pimpinan organisasi selesai dan tercapai kesepakatan dalam draft tersebut.
Kegiatan
dilanjutkan
dengan
penyelesaian
laporan
pertanggungjawaban
organisasi.
Berdasarkan
draft
yang
telah
disepakati tim penyusun kemudian melengkapi draft tersebut sampai menjadi laporan pertanggungjawaban akhir yang siap diajukan dan guna dipertanggungjawabkan.
6.
Pengajuan
Laporan
Pertanggungjawaban
Organisasi Sektor Publik ke Legislatif Setelah laporan pertanggung jawaban organisasi selesai dibuat langkah selanjutnya adalah pengajuan laporan tersebut kepada legislatif. Dilembaga lkegislatif ini laporan pertanggung jawaban organisasi akan diperiksa dan dinilai kebenarannya.
7.
Pembacaan
Laporan
Pertanggungjawaban
Organisasi Sektor Publik Oleh Pimpinan Organisasi Dihadapan Lembaga Legislatif Setelah tahap pengajuan laporan pertanggungjawabn diterima oleh lembaga legislatif tiba saatnya pimpinan membacakan dan memaparkan isi dari laporan pertanggungjawaban tersebut kepada parlemen.
8.
Pembahasan
Laporan
Pertanggungjawaban
Organisasi Oleh Lembaga Legislatif Berdasarkan pemaparan laporan pertanggungjawaban organisasi yang telah disampaikan oleh pimpinan organisasi, lembaga legislatif mengadakan musyawarah atau pembahasn terkait dengan laporan pertanggungjawaban tersebut. Musyawarah ini membahas jawaban
lembaga legislatif atas laporan pertanggungjawabn pimpinan pelaksana organisasi. 9.
Penilaian
dan
Rekomendasi
Atas
Laporan
Pertanggungjawaban Organisasi Penilaian dari pembahasan dan musyawarah yang dilakukan dari laporan tersebut, lembaga legislatif dapat menilai kinerja serta memberikan rekomendasi bagi pimpinan pelaksanaan organisasi yang membuat laporan tersebut agar kualitas pertanggungjawaban organisasi menglami peningkatan dimasa mendatang.
10.Penerbitan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Setelah proses penilaian laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif selesai, laporan tersebut siap untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Publikasi ini bisa disampaikan melalui televisi, surat kabar atau media publik lainya. Dari sini masyarakat dapat menilai kinerja organisasi serta memberikan rekomendasi melalui wakil-wakilnya dalam organisasi sektor publik, apabila dirasa ada halhal yang kurang tepat dalam realisasi kegiatan atau program yang telah dilakukan organisa sektor publik.
2.1.3.7 Faktor Lain Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Publik Dalam
organisasi
sektor
publik
akuntabilitas
merupakan
suatu
pertanggungjawaban pemegang amanah dalam setiap kegiatanya tehadap masyarakat. Namun didalam akuntabilitas publik itu sendiri masih terdapat faktor
lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik didalam suatu organisasi sektor publik, Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik itu tersebut diantaranya yaitu : adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, hilangkan budaya ewuh pakeuwuh yang berpotensi kolusi, asas pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan, penegakan hukum secara konsisten ( www.jogjaprov.go.id. 19 desember 2008 )
2.2
Kerangka Pemikiran Terselenggaranya
otonomi
daerah
dan
desentriliasi
membawa
konsekwensi dilakukanya reformasi penganggaran daerah. Sistem anggaran daerah berubah dari anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil prestasi kinerja atau kegiatan yang dibelanjai dengan pengeluaran yang dianggarkan. Anggaran Berbasis kinerja mengharuskan pemerintah untuk mempunyai program prioritas, pemerintah juga dituntut untuk mengalokasikan anggaran yang senantiasa dapat diukur penmanfaatanya agar hemat, berdaya guna dan tepat guna Salah satu masalah yang sangat penting pada organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah anggaran, karena anggaran merupakan hal yang penting dalam mengunakan dan mengelola dana publik. Menurut Mardiasmo (2009:61) mengdefinisikin angaran adalah sebagai berikut:
“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.”
Dengan dikeluarkanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 25 tahun 1999. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran serta Undang–undang ini menginginkan kesamaan penganggaran Pemerintah dan penganggaran daerah, aturan ini menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat Didalam Permendagri 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun RKA-SKPD ( Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diawali dengan RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah ) Daerah yang merupakan program, visi dan misi kepala daerah berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ), setiap SKPD membuat rencana strategis SKPD menurut PP 58 Tahun 2005 rencana strategis SKPD memuat visi, misi, tujuan, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing,
berpedoman pada rencana strategis SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah ), setiap SKPD membuat rencana kerja SKPD dengan melalui forum SKPD yang melibatkan stakeholder, praktisi, LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) dan para tokoh masyarakat guna menjaring inspirasi, hal ini dimaksudkan agar rencana kerja yang disusun adalah benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat atau kepentingan masyarakat. Penyusunan RKA-SKPD didukung dengan indikator kinerja, target kinerja, Standar Pelayanan Minimal, analisa belanja dan standar satuan harga. Penyusunan RKA-SKPD inilah yang membedakan antara anggaran yang bersifat tradisional dengan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja yang diwajibkan dalam RKA-SKPD harus mencerminkan efisiensi, efektifatas dan akuntabilitas pelayanan publik yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Adapun penjelasan mengenai tentang Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Publik sebagai berikut: Menurut Abdul Halim ( 2007 : 177 ) mengartikan Anggaran Berbasis Kinerja adalah : “ Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja ” Menurut Mardiasmo ( 2009 : 20 ) mengartikan
Akuntabilitas publik
adalah sebagai berikut: “ Kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala
aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut ”
Dari definisi diatas bisa dikatakan bahwa anggaran berbasis kinerja ialah suatu pendanaan didalam kegiatanya yang bertitik beratkan kepada pengeluaran dan hasil, sedangkan akuntabilitas publik ialah suatu pertangungjawaban suatu pemegang amanah terhadap setiap kegiatannya yang bisa dipertanggungjawbakan kepda DPRD maupun masyarakat. Berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya atau peneltitian terdahulu mengenai pengaruh anggaran yang diantaranya dilakukan oleh Hindri Asmoko Tahun 2006 dengan judul penelitian Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan yang melakukan penelitian pada Daerah Seragen dan Klaten yang mendapatkan hasil penelitian bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan, Kemudian yang dilakukan oleh Pahursip Poltak Theoderus tahun 2007 dengan judul penelitian Pengaruh Penerpan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik dan Transparasi di Pemerintah Kota yang terjadi pemaparan yang mendapatkan hasil signifikan terhadap akuntabilitas publik dan transparasi dipemerintahan daerah kota yang terjadi pemaparan. Indraswari Kusumaningrum Tahun 2010 dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang melakukan penelitian pada Provinsi Jawa Tengah mendapatkan hasil penelitian bahwa menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kiki Kurniawan Tahun 2011 dengan judul penelitian Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang melakukan penelitian pada Wilayah Periangan mendapatkan hasil penelitian bahwa menunjukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan persamaan regresi Y=4,945+0,697X. Penerapan dengan pendeketan kinerja didalam kegiatan rencana kinerjanya instansi pemerintah harus mematuhi unsur-unsur angaran kinerja yang bisa dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan anggaran
berbasis
kinerja.
Unsur-unsur
yang
harus
dipahami
tersebut
diantarannya : pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, dan pertanggungjawaban manajemen agar bisa dilaksanakan sesuai tujuan pelaksanaan kinerjanya. Serta dalam penerapan anggaran dengan pendekatan kinerja untuk mendukung terciptanya suatu akuntabilitas pada instansi pemerintah dalam rangka pelaksanan otonomi daerah dan disentrilasi dalam organsisasi sektor publik harus memenuhi beberapa aspek atau dimensi dalam akuntabilitas publik. Aspek atau dimensi akuntabilitas tersebut diantaranya adalah: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan. Aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu anngaran kinerja karena apabila dalam melakukan pelaksanaan pendekatan kinerja dengan mematuhi aspek akuntabilitas tersebut, instansi pemerintah bisa menghasilkan kinerja secara optimal yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penyusunannya suatu anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan kaitan antara pendanaan dengan pengeluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program yang dilakukan termasuk efisiensi dalam pencapaian output dan outcome. Serta pada pendekatan anggaran kinerja dilaksanakan untuk terciptanya suatu akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentriliasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu keterkaitan antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas publik terlihat dari penjelasan yang dikemukan oleh Abdul Halim ( 2007 : 177 ) yang menyatakan bahwa Anggaran berbasis kinerja merupakan penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan pengeluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari pengeluaran tersebut. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Begitupula yang dikemukan oleh Menurut Mardiasmo ( 2004 : 105 ) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat dari pengeluaran dan hasil tersebut. Dalam pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Publik, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang terukur melalui prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolan keuangan daerah bahwa harus transparasi, akuntabilitas dan value for
money. dapat dijelaskan oleh Mardiasmo ( 2004: 105) bahwa Transparasi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. transparasi juga memberikan arti bahwa masyarakat memiliki haka atas proses anggaran karena menyangkut tentang kepentingan masyarakat terutama pemenuhan
kebutuhan
pertanggungjawaban
masyarakat.
Akuntabilitas
adalah
suatu
yang berarti proses perencanaan, penyusunan, dan
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pada DPRD. Dan value for money
berarti
diterapkanya peroses penganggaran yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pelaksanaan kegiatan pemerintah berpegang pada anggaran yang ditetapkan, sehingga tercapainya anggaran berarti juga tercapainya sasaran pemerintah daerah. Oleh karena itu anggaran seharusnya mempunyai kualitas yang baik dan realistis, dengan adanya pengendalian keuangan yang efektif, pelaksanaan anggaran dapat lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Dikeluarkan Peraturan UUD No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah dan UUD No 23 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Instansi Pemerintah
Rencana dan Program Kegiatan Anggaran Anggaran Berbasis Kinerja (X) Unsur – unsur ABK 1. Pengukuran Kinerja 2. Penghargaan dan Hukuman 3. Kontrak Kinerja 4. Kontrol Eksternal dan Internal 5. Pertanggung jawaban Manajemen
Akuntabilitas Publik (Y) Aspek atau dimensi Akuntabilitas Publik 1.
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2.
Akuntabilitas Proses
3.
Akuntabilitas Program
4.
Akuntabilitas Kebijakan
5.
Akuntabilitas Finasial
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Keterangan : yang menjadi bahan penelitian penulis yang berada di dalam garis putus-putus
2.3
Hipotesis Penelitian Pengertian hipotesis menurut Ruseffendi (2005:23) adalah sebagai berikut: “ Hipotesis adalah penjelasan atau jawaban tentatif (sementara) tentang tingkah laku, fenomena (gejala), atau kejadian yang akan terjadi, bisa juga mengenai kejadian yang sedang berjalan”. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:39) pengertian hipotesis adalah
sebagai berikut: “ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : “Apabila Anggaran Berbasis Kinerja diterapkan dengan baik maka akan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik”.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Metode Penelitian Yang Digunakan Menurut Sugiyono (2007:2) mengartikan metode penelitian adalah sebagai berikut: “Cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”. Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan metode studi
empiris yaitu penelitian terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau observasi. Pengertian
metode
studi
empiris
menurut
Sugiyono
(2006:7)
mengemukakan studi empiris adalah : “ Penelitian atau cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.”
3.1.1 Objek Penelitian Objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting) sebagai variabel independen (X) dan
Akuntabilitas Publik sebagai variabel
dependen (Y) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon yang berlokasi pada Jalan Pengampon No 04 Kota Cirebon. Penulis
memilih
dinas
pemerintahan
tersebut
didasarkan
pada
pertimbangan judul penelitian yang akan peneliti teliti.
3.1.2 Pendekatan Penelitian Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan asosiatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis. Pengertian metode pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2007: 53) adalah sebagai berikut : “Metode yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variable atau lebih”. Sedangkan pengertian metode pendekatan asosiatif menurut Sugiyono (2008: 55) adalah sebagai berikut : “Metode dalam meneliti ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih” Ada dua cara dalam metode studi empiris, yaitu kuesioner (pernyataan tertulis) dan wawancara (pertanyaan lisan). Kuesioner dapat langsung dibagikan
kepada responden secara perorangan dan wawancara dapat dilakukan dengan bertatap muka langsung maupun dengan menggunakan telefon. Kemudian apabila data telah diperoleh akan dikelola,diolah,dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari. Sedangkan analisis dilakukan denmgan menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis.
3.2
Definisi dan Operasionalisasi Variabel
3.2.1 Definisi Variabel Menurut Sugiyono (2007: 58) variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. “Variabel Independen: variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. “Variabel Dependen: variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. ”Variabel intervening: variabel antara merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur” Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu: 1. Variabel Independen (variabel bebas) Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependen). Sugiyono (2007:59). Dalam hal ini, variabel independennya
2. Variabel Dependen (variabel terikat) Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Independen). Sugiyono (2007:59). Dalam hal ini, variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
3.2.2 Operasioalisasi Variabel Operasionalisasi variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk memperjelas dan mempertegas variabel-variabel yang akan diteliti, maka variabel-variabel tersebut akan di operasionalisasikan sebagai berikut.
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel ( X ) Anggaran Berbasis Kinerja Variabel
Konsep
Dimensi
Indikator
Skala
Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X)
Anggaran Unsur-Unsur berbasis kinerja Pokok ABK : merupakan metode 1. Pengukuran a. Menentukan program dan penganggaran Kinerja kegiatan dengan jelas bagi b. Menentukan pembiayaan manajemen dari masing-masing untuk program, mengaitkan c. Menentukan sistem informasi setiap yang mampu menghasilkan pendanaan yang informasi yang memadai dituangkan untuk menilai pencapaian dalam kegiatankinerja. kegiatan d. Adanya peran dari pihak dengan eksternal dalam mengukur keluaran dan kinerja secara lebih hasil yang independen diharapkan e. Mengukur kinerja yang termasuk strategis. efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran 2. Penghargaan a. penerapan insentif atas tersebut. dan Hukuman kinerja yang dicapai dan Keluaran dan (Reward and hukuman atas hasil tersebut Punishment) ketidakcapaian hasilnya dituangkan b. penerapan efisiensi (savings) dalam target c. penahanan atas penerimaan kinerja pada yang diperoleh oleh suatu setiap unit lembaga kinerja Sumber : Abdul Halim ( 2007 : 177 )
3. Kontrak Kinerja
a. definisi yang jelas terhadap pelayanan yang dikontrakkan; dan b. kewenangan yang ada bagi pihak kementerian negara/lembaga untuk
Ordinal
Ordinal
Ordinal
mengelola sumber daya yang ada
4. Kontrol a. adanya pemisahan antara Eksternal dan lembaga kontrol dan Internal lembaga pengguna anggaran; b. kontrol dilakukan pada input, output dan outcome c. kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digun
5. Pertanggungja waban Manajemen
a. kontrol dilakukan output dan outcome b. adanya kebebasan manajer Sumber:Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008 : 14-19)
Ordinal
pada Ordinal bagi
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel ( Y ) Akuntabilitas Publik Variabel
Konsep
Dimensi
Indikator
Skala
Variabel Akuntabilitas Publik (Y)
Kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjaw aban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabn ya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjaw aban tersebut
Aspek atau dimensi Akuntabilitas publik : 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
a. Kepatuhan hukum Dan peraturan lain yang diisyaratkan b. Penegakan hukum dalam instansi pemerintah apabila terjadi kesalahan c. Penghindaran Penyalahgunaan jabatan
Ordinal
2. Akuntabilitas Manajerial
a. Pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien Ordinal b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja
3. Akuntabilitas Program
a. Ketercapain tujuan yang ditetapkan dalam perogram b. Pertanggungjawaban Ordinal program sampai pada pelaksanaan program c. Efektivitas program dalam menghasilkan outcome(hasil)
4. Akuntabilitas Kebijakan
a. Tujuan dibuat kebijakan b. Manfaat dibuat kebijakan c. Pertimbangan kebijakan dimasa depan
Sumber : Mardiasmo ( 2009 : 20 )
Ordinal
5. Akuntabilitas Finansial
a. Kesesuaian dengan SAP b. Relevan c. Andal d. Dapat dibandingkan e. Dapat dipahami Sumber: Hopwood dan Elwood yang dikutip oleh Mahmudi ( 2002 : 89-92 )
Ordinal
3.3
Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi Populasi penelitian adalah sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu kriteria tertentu yang dapat dikategorikan ke dalam objek tersebut bisa termasuk orang, dokumen atau catatan yang dipandang sebagai objek penelitian. Definisi populasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2007 : 115) dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis” adalah sebagai berikut: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi populasi sasaran adalah subjek yang berhubungan dengan Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Publik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cirebon dari jabatan terendah sampai jabatan yang tertinggi berjumlah 64 (enam puluh empat) orang yang terdiri dari: Tabel 3.3 Daftar Populasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon No. 1 Kepala Dinas 2
Jabatan
Sub Bagian Program dan Pelaporan
Jumlah 1 Orang 2 Orang
3
Sub Bagian Keuangan
8 Orang
4
Bidang Anggaran
10 Orang
5
Bidang Perbendaharaan
18 Orang
6
Bidang Akuntansi
18 Orang
7
Seksi Penerimaan Daerah
3 Orang
8
Seksi Pengeluaran daerah
4 Orang
JUMLAH
64 Orang
Pemilihan badan, dinas dan kantor dilakukan dengan alasan yaitu instansi tersebut merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berarti menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah (Abdullah, 2004). Pertimbangan kedua adalah manajer tingkat atas pada pemerintah daerah/kota tidak termasuk dalam responden penelitian ini. Bupati atau walikota merupakan jabatan politis yang dipilih melalui DPRD dan partai politik pada kurun waktu tertentu. Pertimbangan ketiga adalah pejabat struktural pada satuan kerja sekretariat daerah tidak termasuk sebagai responden. Hal ini dengan pertimbangan yaitu sekretariat daerah tidak berhubungan secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan badan/dinas/kantor (Darma, 2004).
3.3.2 Sampel Menurut Sugiono (2007: 116) yang dimaksud dengan sampel adalah sebagai berikut:
“ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri di mana sampel itu di ambil ” Pengukuran sampel merupakan suatu langkah yang menentukan besarnya sampel yang di ambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja atau pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD Pemerintah Kota Cirebon. Dengan berpedoman pada Winarno Surahkmat (2009:100), menyatakan pedoman umum penarikan sampel adalah: “ Bila populasi dibawah 100 orang maka dapat digunakan sampel 50% dan jika diatas 100 orang maka sebesar 15%”. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil sebesar 50% dari jumlah populasi sebanyak 64 orang pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Maka responden yang diambil adalah 64 x 50% = 32orang.
3.3.3 Teknik Sampling Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan metode simple random Sampling. Menurut Sugiyono (2010:118) simple random Sampling adalah : “ Cara acak sederhana sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut ”
Pengambilan sampel dengan metode ini memungkinkan penulis melakukan perhitungan statistik untuk menentukan hubungan kedua variabel yang akan diteliti.
3.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : a. Wawancara (Interview) Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara
langsung
dengan
para
pegawai
yang
berwenang
dilingkungan dinas pemerintahan untuk mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti. b. Pengamatan Langsung (Observation) Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. c. Kuesioner Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan atau pertanyaan mengenai hal-hal yang diteliti. d. Dokumentasi
Merupakan teknik penelitian dimana peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa surat keputusan dan formulir yang digunakan organisasi.
3.5
Model Penelitian Model Penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang
sedang diteliti. Dalam hal ini, sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu “ Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon”. Adapun model penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini:
Anggaran Berbasis Kinerja (X)
Akuntabilitas Publik (Y)
Gambar 3.1 Model Penelitian
3.6
Metode Analisis data
3.6.1
Analisis Data Dalam melakukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat
dipercaya yang nantinya akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang dihimpun dari hasil
penelitian akan penulis bandingkan antara data yang ada di lapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2008:142) menyatakan bahwa : “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”. Adapun analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah. 2. Menganalisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setelah adanya analisis data antara data di lapangan dengan kepustakaan kemudian diadakan perhitungan hasil kuesioner, agar hasil analisis dapat teruji dan dapat diandalkan. Lebih jelasnya langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 1. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara sampling, di mana yang diselidiki adalah sampel yang merupakan sebuah sub himpunan dari pengukuran-pengukuran yang dipilih dari populasi yang menjadi perhatian dalam penelitian. Setelah metode pengumpulan data ditentukan kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki, alat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah daftar penyusunan atau kuesioner. Untuk menentukan nilai atau kuesioner, penulis menggunakan skala likert.
2. Daftar Kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan. Setiap item dari kuesioner tersebut yang merupakan pertanyaan positif yang memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda: Jawaban “Sangat Setuju”
memiliki nilai = 5
Jawaban “Setuju”
memiliki nilai = 4
Jawaban “Ragu-ragu”
memiliki nilai = 3
Jawaban “Tidak Setuju”
memiliki nilai = 2
Jawaban “Sangat Tidak Setuju”
memiliki nilai = 1
3. Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik. Untuk menilai variable X dan Variabel Y, maka analisis yang digunakan bardasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Rumus rata-rata (mean) adalah sebagai berikut: Untuk Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)
Me
Xi n
Dimana: Me : Mean (Rata-rata)
: Jumlah Xi : Nilai X ke I sampai n
n
: Jumlah Responden
Untuk Variabel Akuntabilitas Publik (Y)
Me
Yi n
Dimana: Me : Mean (Rata-rata) : Jumlah Yi : Nilai Y ke I sampai ke n
n
: Jumlah Responden Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel kemudian
dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi itu masing-masing peneliti ambil dari banyak pertanyaan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) untuk nilai terendah dan skor tertinggi (5) untuk nilai tertinggi. Untuk variable X nilai terendahnya dan tertinggi, masing-masing nilai ini diperoleh dari banyaknya pertanyaan (15 pertanyaan) dari kuesioner dikalikan dengan nialai terendah yaitu satu (1) dan nilai tertinggi (5) yang penulis tetapkan. Dimana nilai terndah dari variabel X adalah (1x15)= 15 dan nilai tertingginya (5x15)=75. Nilai rentangnya adalah 75-15=60, 60:5=12
Maka dengan demikian kriteria untuk menilai Anggaran Berbasis Kinerja (Variabel X) tersebut penulis tentukan sebagai berikut: Nilai 15 - 27, dirancang untuk kriteria “tidak baik” Nilai 27 - 39, dirancang untuk kriteria “kurang baik” Nilai 39 - 51, dirancang untuk kriteria “cukup baik” Nilai 51 - 63, dirancang untuk kriteria “baik” Nilai 63 - 75 dirancang untuk kriteria “sangat baik” Selanjutnya untuk variable Y nilai terendahnya dan tertinggi, masing-masing nilai ini diperoleh dari banyaknya pertanyaan (14 pertanyaan) dari kuesioner dikalikan dengan nialai terendah yaitu satu (1) dan nilai tertinggi (5) yang penulis tetapkan. Dimana nilai terndah dari variabel Y adalah (1x19)= 19 dan nilai tertingginya (5x19)=95. Nilai rentangnya adalah 95-19=76, 76:5=15,2 Maka dengan demikian kriteria untuk menilai Akuntabilitas Publik (Variabel Y) tersebut penulis tentukan sebagai berikut : Nilai 19 - 34,2 dirancang untuk kriteria “tidak baik” Nilai 34,2 - 49,4 dirancang untuk kriteria “kurang baik” Nilai 49,4 - 64,6 dirancang untuk kriteria “cukup baik” Nilai 64,6 - 79,8 dirancang untuk kriteria “baik” Nilai 79,8 - 95 dirancang untuk kriteria “sangat baik” Perhitungan dari hasil kuesioner dilakukan setelah adanya analisis data antara lapangan dengan kepustakaan agar hasil akhir analisis dapat teruji dan dapat diandalkan.
3.6.2 Pengujian Data A. Uji Validitas Data Yang dimaksud dengan uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono (2007:172) bahwa yang dimaksud dengan uji validitas adalah: “ Uji valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti ” Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2007:179) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut: 1) Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid. 2) Jika r ≤ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid. Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi berdasarkan Pearson Product Moment adalah sebagai berikut:
r
n XY n X2
Keterangan : r = Korelasi X = Skor setiap item
X Y
( X )2 n Y 2 Y n
( Y )2
= Skor total dikurangi item tersebut = Ukuran sampel
B. Uji Reliabilitas Data Menurut Sugiyono (2007:172) mengemukakan: “Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu”. Sedangkan Menurut Ety Rochaety (2007:50) mengemukakan uji reabilitas adalah: “Tinggi rendahanya reliabilitas, secara empiris ditunjukan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Secara teoritis besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00-1,00”. Karena koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00-1,00 maka penulis mengambil syarat minimum koefisien korelasi 0,6 karena dianggap memiliki titik aman dalam penentuan reliabilitas instrumen yang penulis buat, dan juga secara umum banyak digunakan dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:171) Untuk menguji reliabilitas maka digunakan rumus Alpha sebagai berikut: r11
Keterangan: r11 k 2 b t
2
k k 1
b2
1 t2
= Reliabilitas Instrumen = banyaknya butir pertanyaan = jumlah varians butir = varians total
Menurut Suharsimi Arikunto (2002:171) untuk memperoleh jumlah varians butir, harus dicari terlebih dahulu varians setiap butir yaitu sebagai berikut: x2
x2 b2
N N
Keterangan: x2 = jumlah kuadrat varians tiap butir N = jumlah responden
Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2005:171) untuk mencari varians total adalah sebagai berikut: jumlah _ kuadrat _ skor _ total N
jumlah _ kuadrat _ skor _ total t2
3.7
N
Rancangan Pengujian Hipotesis Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari
kedua variabel yang diteliti. Dalam ke dua variabel hal ini adalah korelasi antara Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah yang menggunakan pengujian statistik Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis ini dimulai dengan ditetapkan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternative (Ha), pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikasi, dan penetapan kriteria pengujian. Adapun penjelasan dari langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel yang akan diteliti. Hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel yang akan diteliti yaitu bahwa tidak terdapat hubungan antara varibel X dan variabel Y dan dalam hal ini diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel yang akan diteliti yaitu variabel X dan variabel Y, dan dalam hal ini diformulasikan untuk diterima. Menurut Sugiono (2007:160) penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif adalah sebagai berikut: Ho : ρ = 0, anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Ha : ≠ 0, anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. 2. Pemilihan Tes Statistik dan Perhitungan Nilai Tes statistik Dalam
melakukan
pengujian
hipotesis,
penulis
menggunakan
koefisien korelasi Rank Spearman menurut sugiyono ( 2010:356), korelasi Spearman rank adalah digunakan mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal, dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Adapun persamaan menurut sugiyono (2010:357) sebagai berikut: 2
ρ 1
6 Σ bi n(n 2 1 )
ρ = koefisien korelasi sperman rank Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikansi nilai tersebut maka pengujian tingkat signifikasinya adalah menggunkan rumus t
r
n 2 1 r2
Di mana: r = korelasi n = banyaknya sampel / Responden t = t hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, maka digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut ini :
Tabel 3.4 Pedoman Untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisisen 0,00 – 0,199
Tingkat Hubungan Sangat Rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,000
Sangat Kuat Sumber : Sugiono, 2010:250
3. Penetapan Tingkat Signifikan Sebelum pengujian dilakukan, maka terlebih dahulu harus ditentukan taraf signifikan atau taraf nyata. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana pengujian agar dapat diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara Ho dan Ha. Taraf nyata yang dipilih adalah = 0,05. Angka
ini dipilih karena dapat mewakili hubungan antara variabel yang diteliti dan merupakan suatu signifikan yang sudah sering digunakan dalam bidang penelitian ilmu sosial.
4. Penetapan Kriteria Pengambilan Keputusan. Setelah dilakukan analisis dan pengolahan data korelasi rank spearmen
dengan software SPSS 19.0 (Statistical Product & Service
Solution) dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan yaitu dengan membandingkan nilai rs hitung dengan rs tabel untuk korelasi rank spearmen denngan tingkat signifikan(α = 0,05), yang peneliti rumuskan sebagai berikut: Secara parsial: t hitung > t tabel Dapat
disimpulkan
bahwa
Terdapat
pengaruh
signifikan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah Jika Ho ditolak maka Ha diterima Secara parsial: t hitung < t tabel Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah. Jika Ha ditolak maka Ho diterima Selanjutnya untuk menentukan seberapa besar pengeruh variabel X terhadap variabel Y dari koefisien korelasi maka digunakan koefisien determinasi dengan persentase(%).
Adapun rumus koefisien determinisasi secara umum menurut nugroho (2003:73) adalah: Kd = rs2 x 100% Dimana: Kd = Koefisien Determinasi rs = Korelasi Rank Spearman
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Hasil Penelitian
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Cirebon. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu kantor pemerintahan yang bergerak di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan mampu menyediakan pelayanan terhadap pengolahan keuangan daerah yang baik didalam kegiatanya. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Keuangan Daerah Kota Cirebon sebagai unit yang berperan untuk memberikan akses antar instansi agar dapat mempermudah dan memperlancar segala urusan mengenai pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan didalam penggunaan keuanagan. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (perda) Nomor 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, ditetapkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon merupakan instansi teknis yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan, serta untuk menjalankan fungsinya telah disusun Struktur Organisasi dan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Selanjutnya ditetapkannya
Keputusan Bupati No.6 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Lembaga Teknis Daerah di lingkungan pemerintah Kota Cirebon.
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon Adapun visi dan misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dalam menjalankan organisasinya adalah sebagai berikut: 1. Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon ”Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah yang Handal, Profesional, dan Bertanggungjawab” 2. Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon Untuk mewujudkan Visi diatas, maka harus ditetapkan juga Misi yang harus mendapatkan perhatian seksama dimana tugas yang diemban oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon adalah: 1. Mewujudkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia aparat pengelola pendapatan dan pengelola keuangan daerah 2. Mewujudkan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian operasional dalam pendapatan daerah 4. Memberikan layanan prima kepada masyarkat atau wajib pajak 5. Melaksanakan itensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah secara efektif
6. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan unit pengelola income.
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tugas dan fungsi satuan-satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintah kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan daerah. 2. Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidan pengelolaan keuangan daerah b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang pengelolaan keuangan daerah d. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang mewujudkan pola kerja serta mengatur hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan dan peranan masing-masing jabatan
dalam mewujudkan kerjasama suatu organisasi, dan agar terdapat kesatuan arah dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi, serta adanya kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan tugas tersebut. Begitu pula halnya dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon yang mempunyai struktur organisasi tersendiri. Dengan adanya struktur organisasi maka setiap pegawai akan mendapat kejelasan dan kepastian mengenai wewenang dan tanggungjawab dari pegawai. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon terdiri dari : 1. Kepala Dinas membawahi, 2. Sekertariat membawahi, a. Subag Umum b. Subag Program c. Subag Keuangan 3. Bidang Penganggaran membawahi, a. SeksiePenerimaan Daerah b. Seksie Pengeluaran Daerah 4. Bidang Pendapatan Asli Daerah membawahi, a. Seksie Pendataan b. Seksie Pelaporan c. Seksie Evaluasi 5. Bidang Perimbangan membawahi, a. Seksie Bagi Hasil Pajak b. Seksie Bagi Hasil Bukan Pajak c. Uptd 6. Bidang Perbendaharaan membawahi, a. Seksie Belanja Umum b. Seksie Belanja Khusus c. Seksie Belanja Pegawai 7. Bidang Akutansi membawahi, a. Seksie Verivikasi b. Seksie Penatausahaan Keuangan c. Seksie Pelaporan Keuangan 8. Jabatan fungsional
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Subag Umum
Bidang Anggaran
Bidang PAD
Seksie Anggaran Penerimaan Daerah
Seksie Pendaftaraan dan Pendataan
Seksie Anggaran Pengeluaran Daerah
Seksie Penetapan Dan Pelaporan Pendapatan
Kelompok Pegawai Jabatan Fungsional
Seksie Evaluasi Dan Pelaporan
Bidang Perimbangan
Seksie Bagi Hasil Pajak
Seksie Bagi Hasil bukan Pajak dan Pendapatan lainnya
UPTD
Subag Program dan Pelaporan
Subag Keuangan
Bidang Bendahara
Bidang Akuntansi
Seksie Belanja Umum
Seksie Verifikasi
Seksie Belanja Khusus
Seksie Penatausahaan
Seksie Belanja Pegawai
Seksie Pelaporan Keuangan
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon
4.1.5 Uraian Tugas Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, megatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasi
dan
mempertanggungjawabkan
kebijakan
teknis
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan sebagian bidang otonomi daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. 2.
Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan
tugas-tugas
di
bidang
pengelolaan
pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Kesekretariatan membawahi: a) Sub bagian program Kepala sub bagian program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. b) Sub bagian umum dan kepegawaian Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan,
mengevaluasi
dan
melaporkan
pelaksanaan
tugas
pelayanan
administrasi
umum
dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. c) Sub bagian Keuangan Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan
administrasi
dan
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan dinas. 3.
Bidang Anggaran Bidang
anggaran
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan anggaran
yeng
meliputi
penyusunan
anggaran
pendapatan
dan
pembiayaan, anggaran belanja langsung, dan anggaran belanja tidak langsung Bidang anggaran membawahi: a) Seksi anggaran penerimaan daerah Seksi penerimaan anggaran daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan terhadap penerimaan anggaran daerah b) Seksi anggaran pengeluaran daerah Seksi penngeluaran anggaran daerah mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan,
mengevaluasi
pelaksanaan tugas pengeluran anggaran daerah
dan
melaporkan
4.
Bidang Pendapatan Asli Daerah Bidang
pendapatan
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendapata asli daerah, Bidang pendapatan asli daerah membawahi: a) Seksi Pendataan Seksi pendataan asli daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, terhadap pelaksanaan tugas pendataan asli daerah b) Seksie Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Seksi penetapan dan pelaporan pendapatan melaporkan terhadap pelaksanaan tugas pendataan asli daerah. c) Seksi evaluasi dan pelaporan Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendapatan daerah 5.
Bidang Perimbangan perimbangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dana perimbangan. Bidang Perimbangan membawahi: a)
Seksi Bagi Hasil Pajak Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan dan melaporkan terhadap pelaksanaan tugas pendapatan hasil pajak daerah
b)
Seksie Bagi Hasil bukan Pajak Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan dan melaporkan terhadap pelaksanaan tugas pendapatan hasil bukan pajak daerah
6.
Bidang perbendaharaan Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perbendaharaan yang meliputi administrasi perbendaharaan dana serta kas daerah. Bidang perbendaharaan membawahi: a) Seksi Belanja Umum Seksi belanja umum mempunyai tugas pokok merencanakan, pelaksanaan pengeluaran anggaran terhandap belanja umum. b) Seksi Belanja Khusus Seksi belanja khusus mempunyai tugas pokok merencanakan, pelaksanaan tugas pengeluaran anggaran terhadap belanja khusus. c) Seksi Belanja Daerah Seksi belanja khusus mempunyai tugas pokok merencanakan, pelaksanaan tugas pengeluaran anggaran terhadap belanja khusus. 7.
Bidang Akuntansi Bidang
akuntansi
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang akuntansi yang meliputi, belanja dan pembiayaan, belanja langsung dan tidak langsung Bidang akuntansi membawahi :
a) Seksie Verifikasi Seksi
verivikasi
mempunyai
tugas
pokok
merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas akuntansi pendapatan dan pembiayaan b) Seksie Penatausahaan Keuangan Seksi penatausahaan keuangan mempunyai tugas pokok menata keuangan
dalam
pelaksanaan
tugas
akuntansi
didalam
pembiaayaannya c) Seksie Pelaporan Keuangan Seksi Pelaporan Keuangan mempunyai tugas pokok melaporkan keuangan terhadap pelaksanaan tugas akuntansi 8.
Jabatan fungsional Peraturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih
lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2
Pembahasan
4.2.1 Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya, khususnya mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah. Penulis memberikan beberapa analisis atas penelitian tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah, penulis menggunakan analisis statistik dengan deskriptif asosiatif dalam melakukan penghitungan hasil kuisioner dengan responden sebanyak 32 orang dan pernyataan kuisioner sebanyak 15 untuk variabel X, dimana dari hasil perhitungan tersebut diperoleh mean (rata-rata) yang dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh penulis sebelumnya berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil penilaian kuisioner. Frekuensi jawaban responden terhadap variabel X dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 1.
Pengukuran Kinerja Tabel 4.1 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai
pengukuran kinerja.
No Pernyata an 1 2 3 4 5
SS F 12 9 10 8 7
% 37,5 28,1 31,3 25,0 21,9
F 20 21 17 19 17
Tabel 4.1 Pengukuran Kinerja Penilaian Responden S R TS % F % F % 62,5 0 0 0 0 65,6 2 6,3 0 0 53,1 5 15,6 0 0 59,4 4 12,5 1 3,1 53,1 7 21,9 1 3,1
STS F % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Resp 32 32 32 32 32
% 100 100 100 100 100
Berdasarkan tabel 4.1 pernyataan no.1 mengenai pengukuran kinerja responden menanggapi sangat setuju sebesar 37,5%, setuju sebesar 62,5%, ragu-ragu sebesar 0%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan proses anggaran dapat dilaksanakan dengan sesuai program kegiatan.
Berdasarkan tabel 4.1 pernyataan no.2 mengenai pengukuran kinerja responden menanggapi sangat setuju sebesar 28,1%, setuju sebesar 65,6%, ragu-ragu sebesar 6,3%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan proses penyajian pembiayaan dari masing-masing program. Berdasarkan tabel 4.1 pernyataan no.3 mengenai pengukuran kinerja responden menanggapi sangat setuju sebesar 31,3%, setuju sebesar 53,1%, ragu-ragu sebesar 15,6%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan proses menilai pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja yang bertangungjawab. Berdasarkan tabel 4.1 pernyataan no.4 mengenai pengukuran kinerja responden menanggapi sangat setuju sebesar 25,0%, setuju sebesar 59,4%, ragu-ragu sebesar 12,5%, tidak setuju 3,1%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan proses pengukuran kinerja secara lebih independen dari pihak eksternal Berdasarkan tabel 4.1 pernyataan no.5 mengenai pengukuran kinerja responden menanggapi sangat setuju sebesar 21,9%, setuju sebesar 53,1%, ragu-ragu sebesar 21,9%, tidak setuju 3,1%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan proses pengukuran kinerja yang dilakukan secara strategis. 2.
Penghargaan dan Hukuman ( Reward and Punishment) Tabel 4.2 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai
Penghargaan dan Hukuman ( Reward and Punishment).
No. Pernyataan
Tabel 4.2 Penghargaan dan Hukuman ( Reward and Punishment). Penilaian Responden Jumlah SS S RR TS STS F
%
F
%
F
%
F
%
F
% Resp
%
6
5
15,6
17
53,1
9
28,1
1
3,1
0
0
32
100
7
6
18,8
20
62,5
6
18,8
0
0
0
0
32
100
8
6
18,8
12
37,5 12
37,5
2
6,3
0
0
32
100
Berdasarkan tabel 4.2 pernyataan no.6 mengenai penghargaan dan hukuman responden menanggapi sangat setuju sebesar 15,6%, setuju sebesar 53,1%, ragu-ragu sebesar 28,1%, tidak setuju 3,1%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan pelaksanaan penganggaran berjalan dengan baik. Berdasarkan tabel 4.2 pernyataan no.7 mengenai penghargaan dan hukuman menanggapi sangat setuju sebesar 18,8%, setuju sebesar 62,5%, ragu-ragu sebesar 18,8%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan pelaksanaan penganggaran berjalan dengan efisiensi.
Berdasarkan tabel 4.2 pernyataan no.8 mengenai penghargaan dan hukuman responden menanggapi sangat setuju sebesar 18,8%, setuju sebesar 37,5%, ragu-ragu sebesar 37,5%, tidak setuju 6,3%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan proses pelaksanaan penganggaran berjalan dengan baik yang diperoleh dari suatu lembaga 3.
Kontrak Kinerja Tabel 4.3 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai
kontrak kinerja. Tabel 4.3 Kontrak Kinerja No. Pernyataan 9 10
Penilaian Responden SS F % 7 21,9 7 21,9
S F 18 18
% 56,3 56,3
RR F % 7 21,9 6 18,8
TS F % 0 0 1 3,1
Jumlah STS F % Resp % 0 0 32 100 0 0 32 100
Berdasarkan tabel 4.3 pernyataan no.9 mengenai kontrak kinerja responden menanggapi sangat setuju sebesar 21,9%, setuju sebesar 56,3%, ragu-ragu sebesar 21,9%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk adanya definisi yang jelas terhadap pelayanan dalam penganggaran. Berdasarkan tabel 4.3 pernyataan no.10 mengenai kontrak kinerja responden menanggapi sangat setuju sebesar 21,9%, setuju sebesar 56,3%,
ragu-ragu sebesar 18,8%, tidak setuju 3,1%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk memiliki kewenangan sumberdaya yang ada oleh pihak menteri negara. 4.
Kontrol eksternal dan internal Tabel 4.4 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai
Kontrol eksternal dan internal. Tabel 4.4 Kontrol eksternal dan internal Penilaian Responden
No. Pernyataan 11 12 13
SS F 7 10 9
% 21,9 31,3 28,1
S F 21 19 17
% 65,6 59,4 53,1
F 2 1 3
RR % 6,3 3,1 9,4
F 2 2 3
Jumlah TS % 6,3 6,3 9,4
STS F % 0 0 0 0 0 0
Resp 32 32 32
% 100 100 100
Berdasarkan tabel 4.4 pernyataan no.11 mengenai Kontrol eksternal dan internal responden menanggapi sangat setuju
sebesar 21,9%, setuju sebesar
65,6%, ragu-ragu sebesar 6,3%, tidak setuju 6,3%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju terhadap pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran. Berdasarkan tabel 4.4 pernyataan no.12 mengenai Kontrol eksternal dan internal responden menanggapi sangat setuju sebesar 31,3%, setuju sebesar 59,4%, ragu-ragu sebesar 3,1%, tidak setuju 6,3%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar responden menanggapi setuju untuk melakukan kontrol eksternal maupun intenal terhadap input dan output. Berdasarkan tabel 4.4 pernyataan no.13 mengenai Kontrol eksternal dan internal responden menanggapi sangat setuju 28,1%, setuju sebesar 53,1%, raguragu sebesar 9,4%, tidak setuju 9,4%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan kontrol eksternal maupun internal sebelum dan sesudah melaksanakan anggaran. 5.
Pertanggung jawaban Manajemen Tabel 4.5 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai
Pertanggung jawaban manajemen. Tabel 4.5 Pertanggungjawaban Manajemen No. Pernyataan 14 15
Penilaian Responden SS F % 14 43,8 14 43,8
S F 17 15
% 53,1 46,9
RR F % 1 3,1 2 6,3
TS F % 0 0 1 3,1
Jumlah STS F % Resp % 0 0 32 100 0 0 32 100
Berdasarkan tabel 4.5 pernyataan no.14 mengenai pertanggung jawaban manajemen menanggapi sangat setuju sebesar 43,8%, setuju sebesar 53,1%, ragu-ragu sebesar 3,1%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk pertanggungjawaban anggaran terhadap output baik volume, waktu pengerjaanya dan kualitasnya.
Berdasarkan tabel 4.5 pernyataan no.15 mengenai pertanggung jawaban manajemen responden menanggapi sangat setuju sebesar 43,8%, setuju sebesar 46,9%, ragu-ragu sebesar 6,3%, tidak setuju 3,1%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk melakukan penggunaan anggaran diberikan kebebasan untuk mengekpresikan profesionalitas secara optimal. Tabel 4.6 Tabulasi Jawaban Responden Variabel X Anggaran Berbasis Kinerja Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
2 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4
3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 4
4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4
5 4 5 5 4 4 3 2 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4
6 3 5 4 5 4 3 2 5 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3
7 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3
8 3 5 5 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4
Item 9 10 11 12 13 14 15 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 2 4 2 2 4 4 5 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4
Jumlah 65 72 65 67 58 58 56 67 65 64 59 58 59 71 69 58 68 58 62 67 69 67 51 62 65 56 53 54 53 53
31 32 Jumlah
4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4
3 3
4 4
4 4
2 3
4 3
4 4
54 53 1956
Berdasarkan tabulasi data untuk variabel anggaran berbasis kinerja (X) maka dapat dihitung rata-rata (mean), dan diperoleh hasil sebagai berikut: Me Me
Xi n 1956 32
Me 61,13
Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka nilai variabel X adalah sebesar 61,13 apabila hasil tersebut dibandingkan dalam kriteria yang telah penulis tetapkan, maka nilai rata-rata dari variabel X termasuk dalam kriteria “Baik”.
4.2.2 Uji Validitas Item dan Realibilitas Instrumen a. Uji Validitas Item Validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur tersebut mampu mengukur apa yang diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mencari nilai validitas dari sebuah item, maka digunakan korelasi skor item dengan total item-item tersebut. Untuk mengukur validitas setiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan skor
jumlah tiap skor butir. Adapun metode yang digunakan adalah korelasi item total. Item yang memiliki skor total serta korelasi antar item yang tinggi, maka menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap 34 pernyataan yang terdiri dari 15 pernyataan untuk variabel X (anggaran berbasis kinerja), dan 19 pernyataan untuk variabel Y (akuntabilitas publik). Adapun kriteria atau syarat suatu item tersebut dinyatakan valid yang penulis kutip dari Sugiyono (2010:179) adalah bila korelasi tiap faktor tersebut bernilai positif dan besarnya 0,3 keatas, maka instrumen tersebut dinyatakan valid dan bila kurang dari 0,3 maka dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas untuk masing-masing variabel dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini. Perhitungan uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 19.0 For Windows dan hasil perhitungan dengan SPSS 19.0 disajikan dalam bentuk lampiran. Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel X( Anggaran Berbasis Kinerja)
i m p u
Variabel X
Korelasi
Angka Kritis
Keterangan
Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6 Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9 Pernyataan 10 Pernyataan 11 Pernyataan 12 Pernyataan 13 Pernyataan 14 Pernyataan 15
0.602 0,580 0,746 0.555 0,568 0,389 0,371 0,471 0,390 0,724 0,679 0,686 0,661 0,762 0,602
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji coba validitas variabel anggaran berbasis kinerja (X) seperti yang terlihat pada tabel 4.7 ternyata sebagian pernyataan tersebut memiliki korelasi diatas nilai kritis yang telah ditetapkan penulis yaitu sebesar 0,3. Jadi dapat disimpulkan bahwa lima belas (15) butir pernyataan tersebut dinyatakan valid.
b. Uji Reliabilitas Uji
reliabilitas
instrumen
digunakan
untuk
menunjukan
sampai
sejauhmana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Dalam uji reliabilitas yang dilakukan dalam penlititan ini penulis menggunakan alat bantu statistik yang ada dalam program SPSS 19.0 For Windows yaitu dengan menggunakan rumus alpha Cronbach’s. Menurut Ety Rochaety (2007:50). Keputusan yang diambil, suatu konstruk
dikatakan reliabel jika menghasilkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan uji reliabilitas dalam bentuk tabel dari variabel X Anggaran Berbasis Kinerja. Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas Variabel X( Anggaran Berbasis Kinerja)
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items ,858
15
Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 19.0 di atas terlihat bahwa dari 32 orang responden untuk item pernyataan yang ada dalam variabel X memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0,858. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 15 (lima belas) pernyataan dalam variabel X tersebut adalah reliabel karena koefisien korelasi lebih besar daripada nilai kritisnya yaitu 0,60 (0,858>0,60).
4.2.3 Analisis Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya, khususnya mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah. Penulis memberikan beberapa analisis atas penelitian tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah penulis menggunakan analisis statistik dengan deskriptif asosiatif dalam melakukan penghitungan hasil kuisioner dengan responden sebanyak 32 orang dan pernyataan kuisioner sebanyak 19 untuk variabel Y, di mana dari hasil perhitungan tersebut diperoleh mean (rata-rata) yang dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh penulis sebelumnya berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil penilaian kuisioner. Frekuensi jawaban responden terhadap variabel Ydapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
1.
Akuntabilitas hukum dan kejujuran Tabel 4.9 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai
akuntansi hukum dan kejujuran.
No Pernyataan 1 2 3 4
SS F
%
Tabel 4.9 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Penilaian Responden S R TS STS F
9 28,1 17 11 34,4 17 4 12,5 21 3 9,4 13
%
F
%
F
%
F
%
53,1 53,1 65,6 40,6
5 4 7 7
15,6 12,5 21,9 21,9
1 0 0 8
3,1 0 0 25,6
0 0 0 1
0 0 0 3,1
Jumlah Res p 32 32 32 32
Berdasarkan tabel 4.9 pernyataan no.1 mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran responden menanggapi sangat setuju sebesar 2,81%, setuju sebesar 53,1%, ragu-ragu sebesar 15,6%, tidak setuju 3,1%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju untuk menjalankan Permendagri No 59 dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di SKPD. Berdasarkan tabel 4.9 pernyataan no.2 mengenai Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran responden menanggapi sangat setuju 34,4% setuju sebesar 53,1%, ragu-ragu sebesar 12,5%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk menerapkan Kepres No 80 Tahun 2007 dalam pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan di SKPD.
% 100 100 100 100
Berdasarkan tabel 4.9 pernyataan no.3 mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran responden menanggapi sangat setuju sebesar 12,5%, setuju sebesar 65,6%, ragu-ragu sebesar 21,9%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk memberikan hukuman kepada setiap SKPD yang tidak sanguup menerapkan peraturan undangundang. Berdasarkan tabel 4.9 pernyataan no.4 mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran responden menanggapi sangat setuju sebesar 9,4%, setuju sebesar 40,6%, ragu-ragu sebesar 21,9%, tidak setuju 25,6%, dan sangat tidak setuju 3,1%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju untuk memberikan teguran apabila penyalahgunaan jabatan yang tidak semestinya. 2.
Akuntabilitas manajerial Tabel 4.10 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai
akuntabilitas manajerial.
No Pernyataan 5 6 7 8
SS F 11 10 4 12
% 34,4 31 12,5 37,5
Tabel 4.10 Akuntabilitas Manajerial Penilaian Responden S R TS F % F % F % 19 59,4 2 6,3 0 0 18 56,3 4 12,5 0 0 21 65,6 7 21,9 0 0 14 43,8 6 18,8 0 0
STS F % 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Resp 32 32 32 32
% 100 100 100 100
Berdasarkan tabel 4.10 pernyataan no.5 mengenai akuntabilitas manajerial responden menanggapi sangat setuju sebesar 34,4%, setuju sebesar 59,4%,
ragu-ragu sebesar 6,3%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan sebagian
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa besar
responden
menanggapi
setuju
untuk
mampu
memepertanggungjawabkan atas pengelolaan organisasinya secara ekonomis dan efisien. Berdasarkan tabel 4.10 pernyataan no.6 mengenai akuntabilitas manajerial responden menanggapi sangat setuju sebesar 31%, setuju sebesar 56,3%, raguragu sebesar 12,5%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju untuk mampu memepertanggungjawabkan atas pengelolaan organisasinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan. Berdasarkan tabel 4.10 pernyataan no.7 mengenai akuntabilitas manajerial responden menanggapi sangat setuju sebesar 12,5%, setuju sebesar 65,6%, ragu-ragu sebesar 21,9%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan sebagian
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa besar
responden
menanggapi
setuju
untuk
mampu
memepertanggungjawabkan atas penyusunan laporan kierjanya. Berdasarkan tabel 4.10 pernyataan no.8 mengenai akuntabilitas manajerial responden menanggapi sangat setuju sebesar 37,5%, setuju sebesar 43,8%, ragu-ragu sebesar 18,8%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan sebagian
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa besar
responden
menanggapi
memepertanggungjawabkan proses rencana kerja.
setuju
untuk
mampu
3.
Akuntabilitas Program Tabel 4.11 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai
akuntabilitas program. Tabel 4. 11 Akuntabiltas Program Penilaian Responden No. Pernyataan
SS F
S %
F
RR %
TS
Jumlah
STS
F
%
F
%
F
%
n
%
9
12
37,5 17 53,1
3
9,4
0
0
0
0
32
100
10
12
37,5 15 46,9
5
15,6
0
0
0
0
32
100
11
8
3
9,4
2
6,3
0
0
32
100
12
19 59,4
Berdasarkan tabel 4.11 pernyataan no.9 mengenai akuntabilitas program responden menanggapi sangat setuju sebesar 37,5%, setuju sebesar 53,1%, ragu-ragu sebesar 15,6%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan sebagian
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa besar
responden
menanggapi
setuju
untuk
mampu
mempertanggungjawabkan pelaksanaan setiap program kegiatan. Berdasarkan tabel 4.11 pernyataan no.10 mengenai akuntabilitas program responden menanggapi sangat setuju sebesar 37,5%, setuju sebesar 46,9%, ragu-ragu sebesar 9,4%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar responden menanggapi setuju untuk tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam setiap program kegiatan.
Berdasarkan tabel 4.11 pernyataan no.11 mengenai akuntabilitas program responden menanggapi sangat setuju sebesar 12%, setuju sebesar 59,4%, raguragu sebesar 9,4%, tidak setuju 6,3%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju untuk mampu mempertanggungjawabkan atas pencapaian hasil yang diharapkan dari setiap pelaksanaan programnya. 4.
Akuntabilitas Kebijakan Tabel 4.12 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai
akuntabilitas kebijakan Tabel 4.12 Akuntabilitas Kebijakan Penilaian Responden No. Pernyataan
SS F
S %
F
RR %
Jumlah
TS
STS
F
%
F
%
F
%
Resp
%
12
10
31,3 19 59,4
2
6,3
1
3,1
0
0
32
100
13
8
25,0 20 62,5
2
6,3
2
6,3
0
0
32
100
14
11
34,4 18 56,3
2
6,3
1
3,1
0
0
32
100
Berdasarkan tabel 4.12 pernyataan no.12 mengenai akuntabilitas kebijakan responden menanggapi sangat setuju sebesar 31,3%, setuju sebesar 59,4%, ragu-ragu sebesar 6,3%, tidak setuju 3,1%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan sebagian
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa besar
responden
mempertanggungjawabkan
atas
menanggapi
setuju
penetapan
tujuan
untuk kebijakan
memperhatikan kepentingan organisasi dan kebutuhan publik.
mampu yang
Berdasarkan tabel 4.12 pernyataan no.13 mengenai akuntabilitas kebijakan responden menanggapi sangat setuju sebesar 25,0%, setuju sebesar 62,5%, ragu-ragu sebesar 6,3%, tidak setuju 6,3%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan sebagian
hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa besar
responden
menanggapi
setuju
untuk
mampu
mempertanggungjawabkan atas pertimbangan kebijakan dimasa depan. Berdasarkan tabel 4.12 pernyataan no.14 mengenai akuntabilitas kebijakan responden menanggapi sangat setuju sebesar 34,4 setuju sebesar 56,3%, raguragu sebesar 6,3%, tidak setuju 3,1%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju untuk mampu mempertanggungjawabkan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang sudah ditetapkan. 5. Akuntabilitas Finansial atau Keuangan Tabel 4.13 di bawah ini menunjukan tanggapan responden mengenai akuntabilitas finansial atau keuangan.
No Pernyataan 15 16 17 18 19
F 10 12 15 13 10
Tabel 4.13 Akuntabilitas Finansial atau Keuangan Penilaian Responden SS S R TS % F % F % F % 31,3 21 65,6 1 3,1 0 0 37,5 19 59,4 1 3,1 0 0 46,9 16 50,0 1 3,1 0 0 40,6 18 56,3 1 3,1 0 0 31,3 17 53,1 5 15,6 0 0
STS F % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Resp 32 32 32 32 32
Berdasarkan tabel 4.13 pernyataan no.15 mengenai akuntabilitas finasial atau keuangan responden menanggapi sangat setuju
sebesar 31,3 setuju
% 100 100 100 100 100
sebesar 65,6%, ragu-ragu sebesar 3,1%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju bahwa laporan keuangan disajikan dengan mengacu dan sesuai standar akuntansi pemerintah Berdasarkan tabel 4.13 pernyataan no.16 mengenai akuntabilitas finasial atau keuangan responden menanggapi sangat setuju
sebesar 37,5% setuju
sebesar 59,4%, ragu-ragu sebesar 3,1%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju bahwa laporan keuangan yang disajikan mengungkapkan informasi keuangan yang relevan dengan kebutuhan penggunanya. Berdasarkan tabel 4.13 pernyataan no.17 mengenai akuntabilitas finasial atau keuangan responden menanggapi sangat setuju sebesar 46,9% setuju sebesar 50,0%, ragu-ragu sebesar 3,1%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju bahwa laporan keuangan disajikan dengan mengungkapkan informasi keuangan yang handal yaitu jujur, dapat diverifikasi dan netralitas Berdasarkan tabel 4.13 pernyataan no.18 mengenai akuntabilitas finasial atau keuangan responden menanggapi sangat setuju sebesar 40,6% setuju sebesar 56,3%, ragu-ragu sebesar 3,1%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju bahwa laporan keuangan disajikan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya Berdasarkan tabel 4.13 pernyataan no.19 mengenai akuntabilitas finasial atau keuangan responden menanggapi sangat setuju sebesar 31,3% setuju sebesar 53,1%, ragu-ragu sebesar 15,6%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju 0%. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanggapi setuju bahwa laporan keuangan disajikan dapat dipahami oleh pengguna.
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 23
1 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 2 4 3 5 3 4 5 5 3 3 4 4 4
Tabel 4.14 Tabulasi Jawaban Responden Variabel Y Akuntabilitas Publik Item 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Jumlah 19 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 84 81 90 72 75 74 89 92 92 71 84 71 90 82 75 82 75 77 80 82 82 74
24 25 26 27 28 29 30 31 32 Jumlah
5 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 3 4 4 4 4 3
4 4 3 3 3 4 4 3 3
2 2 4 3 3 4 4 4 4
5 5 4 4 3 3 4 4 4
5 5 4 4 4 4 3 3 3
5 5 3 3 4 3 3 4 4
5 5 4 4 3 4 4 3 3
5 5 4 3 3 3 4 4 4
5 5 3 4 4 4 3 3 3
4 5 3 2 4 3 2 4 4
4 5 4 4 3 2 4 4 4
4 5 4 4 4 3 2 2 3
4 5 4 4 4 4 4 4 3
4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 3
4 5 4 4 5 5 3 4 4
4 5 5 5 4 4 4 4 4
4 5 5 5 4 4 3 3 3
Berdasarkan tabulasi data untuk variabel akuntabilitas publik (Y) maka dapat dihitung rata-rata (mean), dan diperoleh hasil sebagai berikut: Me
Me
Me
Yi n 2524 32
78,87
Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka nilai variabel Y adalah sebesar 78,87 apabila hasil tersebut dibandingkan dalam kriteria yang telah penulis tetapkan, maka nilai rata-rata dari variabel Y termasuk dalam kriteria “ baik”.
4.2.4 Uji Validitas Item dan Realibilitas Instrumen a. Uji Validitas Item Validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur tersebut mampu mengukur apa yang diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
82 89 74 71 71 70 67 69 67 2524
seharusnya diukur. Untuk mencari nilai validitas dari sebuah item, maka digunakan korelasi skor item dengan total item-item tersebut. Untuk mengukur validitas setiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan skor jumlah tiap skor butir. Adapun metode yang digunakan adalah korelasi item total. Item yang memiliki skor total serta korelasi antar item yang tinggi, maka menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap 34 pernyataan yang terdiri dari 15 pernyataan untuk variabel X (anggaran berbasis kinerja ), dan 19 pernyataan untuk variabel Y (akuntabilitas publik). Adapun kriteria atau syarat suatu item tersebut dinyatakan valid yang penulis kutip dari Sugiyono (2010:172) adalah bila korelasi tiap faktor tersebut bernilai positif dan besarnya 0,3 keatas, maka instrumen tersebut dinyatakan valid dan bila kurang dari 0,3 maka dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas untuk masing-masing variabel dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini. Perhitungan uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 19.0 For Windows dan hasil perhitungan dengan SPSS 19.0 disajikan dalam bentuk lampiran.
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Y (Akuntabilitas Publik) Variabel Y
Korelasi
Peryataan 1 Peryataan 2
0,495 0,555
Angka Kritis 0.3 0.3
Keterangan Valid Valid
Peryataan 3 Peryataan 4 Peryataan 5 Peryataan 6 Peryataan 7 Peryataan 8 Peryataan 9 Peryataan 10 Peryataan 11 Peryataan 12 Peryataan 13 Peryataan 14 Peryataan 15 Peryataan 16 Peryataan 17 Peryataan 18 Peryataan 19
0,411 0,442 0,752 0,599 0,780 0,774 0,774 0,757 0,648 0,522 0,690 0,746 0,708 0,826 0,545 0,602 0,661
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Kesimpulan: Berdasarkan hasil uji coba validitas variabel Akuntabilitas publik (Y) seperti yang terlihat pada tabel 4.15 ternyata sebagian pernyataan tersebut memiliki korelasi diatas nilai kritis yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,3. Jadi dapat disimpulkan bahwa sembilan belas (19) butir pernyataan tersebut dinyatakan valid.
b. Uji Reliabilitas Uji
reliabilitas
instrumen
digunakan
untuk
menunjukan
sampai
sejauhmana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Dalam uji reliabilitas yang dilakukan dalam penlititan ini penulis menggunakan alat bantu statistik yang ada dalam program SPSS 19.0 For Windows yaitu dengan menggunakan rumus alpha Cronbach’s.
Menurut Ety Rochaety (2007:50). Keputusan yang diambil, suatu konstruk
dikatakan reliabel jika menghasilkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan uji reliabilitas dalam bentuk tabel dari variabel X Anggaran Berbasis Kinerja. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan uji reliabilitas dalam bentuk tabel dari variabel X Akuntabilitas Publik. Tabel 4.16 Hasil Uji Realibilitas Variabel Y(Akuntabilitas Publik) Reliability Statistics
Cronbach's Alpha ,898
N of Items 19
Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 19.0 di atas terlihat bahwa dari 32 orang responden untuk item pernyataan yang ada dalam variabel Y memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0,898. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 19 (sembilan belas) pernyataan dalam variabel Y tersebut adalah reliabel karena koefisien korelasi lebih besar daripada nilai kritisnya yaitu 0,60 (0,898>0,60).
4.2.5 Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja (X) dengan keputusan akuntabilitas publik (Y) dapat diketahui dengan melakukan pembuktian terhadap hipotesis yang telah dikemukan sebelumnya, yaitu:
1. Pengujian Hipotesis Ho : ρ = 0, artinya penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Ha : ρ ≠ 0, artinya penerapan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. 2. Perhitungan Nilai Statistik Hipotesis tersebut akan diuji dengan menggunakan analisis korelasi Rank Spearman dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 2
ρ 1
6 Σ bi n(n 2 1 )
Skor dari hasil penjumlahan tabulasi jawaban responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 4.17 Skor Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Publik Responden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Skor Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 65 72 65 67 58 58 56 67 65 64 59 58 59 71 69 58
Skor Akuntabilitas Publik 90 84 81 90 72 75 74 89 92 92 71 84 71 90 82 75
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Jumlah
68 58 62 67 69 67 51 62 65 56 53 54 53 53 54 53 1956
82 75 77 80 82 82 74 82 89 74 71 71 70 67 69 67 2524
Dengan menggunakan bantuan program SPSS 19.0 for Windows diperoleh nilai korelasi antara penerapan anggaran berbasis kinerja (X) terhadap akuntabilitas publik (Y) sebagai berikut:
Tabel 4.18 Korelasi Rank Spearman Correlations variabel_x Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N variabel_y Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
variabel_x 1
variabel_y ** ,801 ,000
32 ** ,801 ,000
32 1
N 32 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
32
Berdasarkan perhitungan statistik di atas, diketahui nilai korelasi ρ hitung sebesar 0,801. Hasil tersebut dibandingkan dengan tabel 3.4 yang merupakan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono
(2010 : 250) pada Bab III. Nilai koefisien korelasi antara anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik terletak diantara 0,801-1,000. Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang “ Sangat Kuat” antara penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas publik pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikan ρ dan menentukan apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima dapat dilakukan dengan uji t menggunakan rumus: t
r
n 2 1 r2
Di mana: r = korelasi n= banyaknya sampel / Responden t = t hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel Perhitungan uji t :
t
0,801
32 2 1 0,8012
t
0,801
30 1 0,641
0,801
5,47 0,359
12,20 Dari hasil pengujian di atas, didapat nilai t hitung sebesar 12,20 dengan taraf signifikan 0,05, n = 15, dk (32-2) = 30 (derajat kebebasan), dk(n-2) dk
(32-2)30 = 2,042 maka t tabel = 2,042 sehingga t hitung > t tabel 12,20 > 2,042. Dan ini menunjukan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dari hasil pengujian ini membuktikan bahwa hipotesis yang telah ditetapkan penulis yaitu bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik, dapat diuji, dibuktikan kebenarannya, dan dapat diterima. Berdasarkan hasil analisis korelasi dapat dihitung besarnya pengaruh dari penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik dengan menggunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi (KD) merupakan koefisien yang dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik, hasil perhitungan dengan menggunakan rumus: Kd = r2 x 100% Kd = (0,801)2 x 100% Kd = 0,641 x 100% Kd = 64,1 Berdasarkan koefisien determinasi (R square) = 0,641 berarti variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dipengaruhi oleh akuntabilitas publik sebesar 64,1%, sedangkan sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya: adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, hilangkan budaya ewuh pakeuwuh yang berpotensi kolusi, asas pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan, penegakkan hukum secara konsisten.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data serta pembahasan yang
didasarkan dari identifikasi masalah yang penulis lakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari perolehan nilai mean sebesar 61.13 yang berada pada kategori baik. Hal ini menunjukan Pengukuran Kinerja, Penghargaan dan Hukuman, Kontrak Kinerja, Kontrol eksternal dan Internal dan Pertangungjawaban Manajemen. 2. Akuntabilitas Publik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon sudah dinyatakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari perolehan nilai mean sebesar 78,87. Hasil ini menunjukan bahwa yang berada pada kategori selalu dilaksanakan dalam Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas
Program,
Akuntabilitas
Kebijakan,
Akuntabilitas
Finansial atau Keuangan. 3. Berdasarkan Hasil pengujian Hipotesis diperoleh nilai sebesar 12,20 > 2,042. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. Adapun pengaruh langsung dari penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik sebesar 64,1%, sedangkan sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya : adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, hilangkan budaya ewuh pakeuwuh yang berpotensi kolusi, asas pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan, penegakkan hukum secara konsisten
5.2
Saran Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan studi
kepustakaan yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon : 1. Dalam melakukan pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Cirebon sebaiknya harus meningkatkan dan mengoptimalkan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya; penerapan efisiensi (savings); dan penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap input, output dan outcome atas pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan seluruh potensi sumber daya yang ada baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya dapat berjalan dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja pada bidang pendapatan belum terlaksana dengan baik, dimana penyusunan anggaran pendapatan dilaksanakan berdasarkan pada pengalaman tahun sebelumnya, oleh karena itu agar anggaran pendapatan terealisasi dengan baik, maka penyusunan anggaran pendapatan seharusnya dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja. 3. Bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sama, sebaiknya ukuran sample yang dipakai lebih banyak sehingga hasilnya akan lebih representatif. Dan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik daintaranya adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, hilangkan budaya
ewuh
pakeuwuh
yang
berpotensi
kolusi,
asas
pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan, dan penegakkan hukum secara konsisten.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIM YKPPN, Yogyakarta. Akdon Riduwan,2007, Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika, Alfabeta, Bandung. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2008, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Jakarta. Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP)., 2007. Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008 Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta. Dedi Nordiawan, 2005, Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta. Dedi Nordiawan, 2006, Akuntansi Sektor Publik,Salemba Empat, Jakarta Direktorat Aparatur Negara, 2006, Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia/ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), 2008, Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. Indra Bastian, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, Erlanga, Jakarta. Indra Bastian, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 4, Erlanga, Jakarta. Ismail Mohamad Sjahruddin Rasul dan Haryono Umar. 2004. Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas, Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta. Mahmudi, 2002, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta _______,, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta. Mardiasmo,2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
_______,, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI, Yogyakarta _______,, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI, Yogyakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Rochaety Ety, Metode Penelitian Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007. SPSS 19.0 for windows Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Bisnis, CV., Alfabeta, Bandung. ________, 2007, Metode Penelitian Bisnis, CV., Alfabeta, Bandung. ________, 2010, Metode Penelitian Bisnis, CV., Alfabeta, Bandung. Suharsimi Arikunto, , (2005) : Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktik, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber-sumber lainnya : www.Bisnis Indonesia.com www.Bpk.go.id www.jogjaprov.go.id www.google.com.
Tabel Tabulasi Jawaban Responden Variabel X Anggaran Berbasis Kinerja
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 `19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Jumlah
1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3
3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3
4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
5 4 5 5 4 4 3 2 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4
6 3 5 4 5 4 3 2 5 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
7 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4
8 3 5 5 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3
Item Jumlah 9 10 11 12 13 14 15 3 4 4 5 5 5 5 65 5 5 5 5 4 5 5 72 4 4 4 5 3 4 5 65 4 4 5 5 5 5 5 67 4 4 4 4 4 4 4 58 4 4 4 4 4 4 4 58 4 4 4 4 4 4 4 56 4 4 5 5 5 5 5 67 3 4 4 5 5 5 5 65 3 4 4 4 5 5 5 64 4 4 4 4 4 4 3 59 4 3 4 4 4 4 4 58 4 3 4 5 4 5 3 59 5 5 5 5 5 5 5 71 3 5 4 5 5 5 5 69 4 4 4 4 4 4 4 58 4 5 4 5 5 4 5 68 4 4 4 4 4 4 4 58 4 5 4 4 4 4 5 62 5 4 4 4 4 5 5 67 5 5 5 4 4 5 5 69 5 4 5 4 4 5 5 67 4 2 4 2 2 4 4 51 5 4 4 4 5 5 2 62 5 5 5 4 4 5 4 65 4 3 3 4 4 4 4 56 3 4 2 4 4 4 4 53 3 4 4 3 4 4 4 54 3 4 3 2 3 4 4 53 4 3 2 4 2 4 4 53 4 3 4 4 2 4 4 54 4 3 4 4 3 3 4 53 1956
Tabel Tabulasi Jawaban Responden Variabel Y Akuntabilitas Publik Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Jumlah
1 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 2 4 3 5 3 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3
4 3 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 1 5 2 4 2 4 4 5 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4
5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4
6 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3
7 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 4
8 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3
Item Jumlah 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 90 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 84 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 81 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 89 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 92 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 92 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 71 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 84 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 77 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 80 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 82 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 74 3 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 71 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 71 3 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 70 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 67 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 69 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 67 2524
Tabel Validitasi Jawaban Responden Variabel X Anggaran Berbasis Kinerja Variabel X
Pernyataan 1
Pernyataan 2 Pernyataan 3 Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6 Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9 Pernyataan10 Pernyataan11 Pernyataan12 Pernyataan13 Pernyataan14 Pernyataan15
Korelasi
Angka Kritis
Keterangan
0.602
0,3
Valid
0,580 0,746 0.555 0,568 0,389 0,371 0,471 0,390 0,724 0,679 0,686 0,661 0,762 0,602
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tabel Validitasi Jawaban Responden Variabel Y Akuntabilitas Publik Variabel Y
Korelasi
Peryataan 1 Peryataan 2 Peryataan 3 Peryataan 4 Peryataan 5 Peryataan 6 Peryataan 7 Peryataan 8 Peryataan 9 Peryataan 10 Peryataan 11 Peryataan 12 Peryataan 13 Peryataan 14 Peryataan 15 Peryataan 16 Peryataan 17 Peryataan 18 Peryataan 19
0,495 0,555 0,411 0,442 0,752 0,599 0,780 0,774 0,774 0,757 0,648 0,522 0,690 0,746 0,708 0,826 0,545 0,602 0,661
Angka Kritis 0.3 0.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Reliability Statistics Variabel X Cronbach's Alpha
N of Items ,858
15
Reliability Statistics Variabel Y
Cronbach's Alpha ,898
N of Items 19
LEMBAR KUESIONER PENELITIAN
1.
Petunjuk Umum Seperangkat kuesioner peryataan berikut ini untuk menilai “ Pengaruh
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah” yang melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Cirebon”. Sebelum menjawab pertanyaanpertanyaan yang ada dalam kuesioner ini penulis mohon agar Bapak/ibu/sdr/i membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian kuesioner dengan teliti. Harap mengisi dan menjawab pertanyaan dengan keyakinan yang tinggi tanpa keraguan sesuai dengan kejadian yang ada. Untuk menambah keyakinan Bapak/ibu/sdr/i dalam menjawab setiap peryataan,diinformasikan bahwa data yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan untuk penelitian. Semua jawaban dan identitas yang Bapak/ibu/sdr/i berikan akan penulis rahasiakan. 2.
Identitas Responden
Nama Jenis kelamin No. Induk Pegawai Jabatan 3.
: : Pria/Wanita : :
Petunjuk Pengisian
Mohon dibaca setiap peryataan dengan teliti Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang ada selama Bapak/Ibu bekerja, kemudian berikan ceklis (√ ) untuk salah satu
jawaban, dengan keterangan sebagai berikut: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam mengisi kuesioner ini mohon dijawab semua pertanyaan yang ada, karena penulis membutuhkan jawaban untuk kepentingan penelitian
A. Data Penilaian responden Anggaran Berbasis Kinerja (Variabel X) PERNYATAAN A.
SS
Pengukuran Kinerja
1. Agar
anggaran
dapat
dilaksanakan
dengan baik maka program dan kegiatan harus disajikan dengan jelas; 2. Penyajian
Pembiayaan
dari
masing-
masing program, kegiatan dan keluaran harus tergambar dengan jelas; 3. Untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-masing bertanggung kegiatan,maka
unit jawab
kerja
yang
atas
suatu
diperlukan
sistem
informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai. 4. Untuk mengukur kinerja secara lebih independen diperlukan peran dari pihak eksternal. 5. Pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang strategis (key performance
indicators),
bukan
menekankan tingkat komprehensif dan
S
R
TS
STS
birokratis atas kinerja yang disusun B. Pengghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment) 6. Agar pelaksanaan penganggaran berjalan dengan baik perlu adanya penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya; 7. Agar pelaksanaan penganggaran berjalan dengan baik perlu adanya penerapan efisiensi (savings); 8. Agar pelaksanaan penganggaran berjalan dengan baik perlu adanya penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga. C.
Kontrak Kinerja
9. Adanya definisi yang jelas terhadap pelayanan
yang dikontrakkan dalam
penganggaran. 10. Pihak
kementerian
negara/lembaga
memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada. D.
Kontrol Eksternal dan Internal
11. Terdapat
pemisahan
antara
lembaga
kontrol dan lembaga pengguna anggaran; 12. Sebaiknya kontrol dilakukan pada input dan output. 13. Kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan. E.
Pertanggungjawaban Manajemen
14. Pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya 15. Pengguna anggaran diberikan kebebasan untuk melakukan dan mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal.
B. Data Penilaian responden Akuntabilitas Publik (Variabel Y) PERNYATAAN
SS
A. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 1. Menjalankan Permendagri No 59 dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di setiap SKPD 2. Menerapkan Kepres No 80 Tahun 2007 dalam pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan disetiap SKPD 3. Memberikan hukuman kepada setiap SKPD yang tidak sanggup menerapkan peraturan undang-undang 4. Memberikan teguran dan tidak diberikan sanksi apabila penyalahgunaan jabatan yang tidak semestinya pada SKPD. B. Akuntabilitas Manajerial 5. Mampu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan
organisasinya
secara
ekonomis dan efisien 6. Mampu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan organisasinya sesuai dengan visi,misi, dan tujuan organisasi didalam
S
R
TS
STS
setiap SKPD 7. Mampu Mempertanggung jawabkan atas penyusunan laporan kinerjanya 8. Mempertanggungjawabkan
proses
rencana kerja C. Akuntabilitas Program 9. Tercapainya
tujuan
yang
ditetapkan
dalam setiap program kegiatan, 10. Mampu
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan setiap program kegiatan 11. Mampu mempertangungjawabkan atas pencapaian hasil yang diharapkan dari setiap pelaksanaan programnya D. Akuntabilitas Kebijakan 12. Mampu mempertangung jawabkan atas penetapan
tujuan
kebijakan
yang
memperhatikan kepentingan organisasi dan kebutuhan publik 13. Mampu mempertanggungjawabkan atas mempertimbangkan
kebijakan
dimasa
depan 14. Mampu
mempertanggungjawabkan
terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang sudah ditetapkan E. Akuntabilitas Finansial / Keuangan 15. Laporan
keuangan
disajikan
dengan
mengacu dan sesuai Standar Akutansi Pemerintahan 16. Laporan
keuangan
mengungkapkan
yang
disajikan
informasi
keuangan
yang
relevan
dengan
kebutuhan
penggunaanya. 17. Laporan
keuangan
mengungkapkan yang
andal
yang
disajikan
informasi
keuangan
yaitu
:
jujur,
dapat
diverifikasikan dan netralitas 18. Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan
dengan
periode
sebelumnya 19. Laporan Keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna
DAFTAR RIWAYAT HIDUP BIODATA PRIBADI Nama Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Alamat
No Telfon Nama Orang Tua
PENDIDIKAN FORMAL Tahun 1995-2001 Tahun 2001-2004 Tahun 2004-2007 Tahun 2005-20012
: : : : :
Syambudi Prasetia Bahri Cirebon, 21 Januari 1990 Laki-Laki Islam Jl. Kp Banjar Melati Rt 04 Rw 03 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Cirebon : 081313645089 : 1.Ayah : Syamsul Bahri 2.Ibu : Yeyet Maryati
: : : :
SDN Pegajahan 1 Cirebon SMP Negeri 10 Cirebon SMA Negeri 3 Cirebon Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan Bandung
