Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal

i

Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal

KATA SAMBUTAN

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat.

Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan


KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas iv ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan v budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal Tahun 2012 diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor



DAFTAR ISI pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal. Semoga Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya vi Lokal Tahun 2012 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Yulaelawati M.A., M A Ph D Ella Yulaelawati, Ph.D. NIP.195804091984022001


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................ BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

vii vii 1 1 5 6

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS SENI BUDAYA LOKAL ........................................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran Program (Penerima Manfaat) .................................. C. Tujuan Program .................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ...............................

7 7 7 8 8 8 15

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. D. Proses Penyaluran Dana ...................................................... E. Catatan Khusus ..................................................................

17 17 17 18 19 22

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ..................................... A. Pemantauan dan Evaluasi .................................................... B. Pelaporan ............................................................................

23 23 24

BAB V Penutup ....................................................................................

27


viii

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

28

Lampiran 1. Contoh Akad Kerjasama ................................................

28

Lampiran 2. Format Cover Proposal ..................................................

33

Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota .......

34

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ........

35

Lampiran 5. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ...........

36

Lampiran 6. Format Profil Rincian Lembaga/Organisasi ...................

38

Lampiran 7. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana .......

41

Lampiran 8. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program ..................

42

Lampiran 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ................

43

Lampiran 10. Format Rekapitulas Rincian Rencana Penggunaan Dana .

45

Lampiran 11 Format Contoh Buku Kas Umum ...............................

46

Lampiran 12 Format Contoh Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ...

47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: 1) memahami masalah, 2) menilai tujuan hidupnya, 3) membentuk strategi, 4) mengelola sumber daya, 5) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, mendidik, menjamin keseimbangan lingkungan, memastikan keberlanjutan/ kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana.



1

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: Ketersediaan, Keterjangkauan, Peningkatan Kualitas, Kesetaraan Pendidikan yang nondiskriminatif, dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban antara lain: pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca masyarakat, serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. 2

Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: swamanajemen, lingkungan sepanjang hayat, menghargai norma, nilai dan budaya, program berbasis kebutuhan, masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program, pemberdayan sebagai ciri utama, berakar pada nilai-nilai sosial, berbasis pengalaman, partisipatif, demokratis, serta berbasis kecakapan hidup. Komitmen internasional yang dikenal dengan Deklarasi Dakkar mengamanatkan untuk menurunkan separuh jumlah penduduk buta aksara di masing-masing negara anggota UNESCO pada tahun 2015. Kebijakan ini direspons sangat positif oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA. Inpres tersebut mengamanatkan target pengurangan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas menjadi lima persen pada akhir tahun 2009. Ini berarti akan terjadi percepatan pengurangan separuh jumlah penduduk buta aksara di Indonesia sesuai target UNESCO.


Sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tersebut, telah tercapai target sisa penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sebesar 5% atau sekitar 8,3 juta orang, sebagian besar di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar bertempat tinggal di daerah tertinggal (terpencil, terisolir, pedalaman, perbatasan, pulau terluar atau pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, kawasan perdesaan miskin, komunitas adat terpencil, dan sejenisnya) yang secara geografis umumnya sulit dijangkau. Umumnya mereka bermata pencaharian sebagai: petani, buruh, nelayan dan sebagian lain merupakan kelompok masyarakat miskin perkotaan yang bermata pencaharian sebagai buruh serabutan atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, 3 keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan mereka juga terbatas karena tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Penduduk buta aksara yang berdiam diri di daerah tertinggal tersebut, relatif sangat tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan dan sarat dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan hidup lainnya. Mereka merupakan kelompok masyarakat khusus (komunitas khusus) yang perlu mendapat perhatian khusus pula, karena umumnya mereka tidak memiliki pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam mempertahankan hidup. Sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal sejak tahun 2009 menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan, baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa yang berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara, apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.


Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program, antara lain meliputi pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga, keaksaraan berbasis cerita rakyat, aksara kewirausahaan, dan keaksaraan berbasis seni budaya lokal. Program-program tersebut didukung dengan bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rintisan, TBM Penguatan Keaksaraan dan TBM Ruang Publik, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu, pendidikan pemberdayaan perempuan untuk 4 pembangunan berkelanjutan, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. Salah satu program pendidikan keaksaraan yang akan dilakukan pada tahun 2012 adalah Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal. Program ini digulirkan dalam rangka mendorong dan memotivasi masyarakat khususnya peserta didik (warga belajar) program pendidikan nonformal (khususnya program pendidikan keaksaraan) dalam mengikuti program pembelajaran pendidikan keaksaraan yang terintegrasi dengan pengembangan seni budaya lokal. Melalui program ini diharapkan peserta didik khususnya para pemuda putus sekolah (pengangguran), dapat lebih mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan nilai-nilai seni budaya lokal yang kita miliki di berbagai daerah, untuk mengimbangi semakin maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini. Program ini dapat diakses oleh berbagai lembaga/organisasi sebagai penyelenggara program yang memiliki legalitas, kapabilitas, dan integritas dalam melaksanakan pembelajaran dan pelatihan di bidang seni budaya lokal, Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi para penyelenggara program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengajuan dan pengelolaan dana bantuan program keaksaraan berbasis seni budaya lokal tahun 2012, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal”.


B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan 5 Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 7. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan; 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014; 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012.


C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal ini bertujuan: 1. Sebagai panduan bagi para lembaga/organisasi calon penyelenggara program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal untuk menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program, serta melaksanakan program kegiatan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana secara 6 akuntabel dan transparan. 2. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, menetapkan lembaga/organisasi penerima dana bantuan penyelenggaraan program, menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga/organisasi penyelenggara program. 3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS SENI BUDAYA LOKAL 7

A. Pengertian 1. Seni budaya lokal adalah salah satu karya manusia yang di dalamnya terdapat pengetahuan, moral, dan perilaku hidup manusia serta adat istiadat yang berkembang di masing-masing daerah yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. 2. Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal merupakan kemampuan melestarikan seni budaya lokal melalui pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan masyarakat di bidang seni budaya lokal. 3. Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya lokal adalah bantuan dana penyelenggaraan program yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga/ organisasi sebagai penyelenggara program untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal.

B. Sasaran Program (Penerima Manfaat) Sasaran program atau sebagai penerima manfaat penyelenggaraan program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal ini adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, prioritas bagi pemuda/i yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.



masyarakat setempat (dimana lokasi program diselenggarakan). Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat edaran, pamflet/ leaflet atau melalui siaran radio komunitas setempat. b. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon peserta didik (minimal 25 orang), dengan persyaratan: 1) pemuda/i yang berusia 15 tahun ke atas, prioritas usia produktif umur 15 – 30 tahun; 9 2) belum memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran; 3) diutamakan bagi peserta didik yang telah menyelesaikan salah satu program pendidikan nonformal (pasca program pendidikan keaksaraan, atau paket A, atau Paket B, atau Paket C); 4) bersedia mengikuti program sampai dengan selesai. Hasil seleksi calon peserta didik ke dalam contoh tabel berikut:

C. Tujuan Program Tujuan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal ini adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk usia 15 tahun ke atas khususnya para pemuda/i yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan melalui pembelajaran dan pelatihan yang terintegrasi dengan seni budaya lokal tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang seni budaya lokal. 8

D. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal ini adalah: 1. meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik di bidang seni budaya lokal; 2. meningkatnya kesadaran untuk menghargai dan melestarikan seni budaya lokal sebagai bagian dari jati diri dan kekayaan budaya bangsa; 3. terpeliharanya seni budaya/kearifan lokal di suatu daerah yang diapresiasikan melalui pementasan seni budaya; 4. terdokumentasikannya seni budaya/kearifan lokal di suatu daerah berupa bahan, media, atau metode pembelajaran dan pelatihan keaksaraan berbasis seni budaya lokal.

E. Deskripsi Kegiatan Adapun gambaran pelaksanaan atau tahapan kegiatan yang perlu dilakukan oleh lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal, adalah sebagai berikut : 1. Persiapan a. Sosialisasi Program Tahapan pertama yang perlu dilaksanakan oleh lembaga/organiasi penyelenggara program adalah melakukan sosialisasi program kepada aparat pemerintah, tokoh agama/masyarakat, serta


No

Nama

Jenis kelamin

Umur

Pendidikan

Alamat

c. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon tutor/pelatih/nara sumber teknis, dengan persyaratan: 1) memiliki pengalaman dan keahlian tertentu sesuai bidang atau jenis seni budaya lokal yang akan dibelajarkan dan dilatihkan; 2) bersedia membelajarkan dan melatih peserta didik sampai selesai; 3) bersedia atau berupaya mengarahkan peserta didik yang telah menyelesaikan program untuk membentuk klub sebagai peluang mencari nafkah (lapangan kerja).


Hasil seleksi calon tutor/pelatih/nara sumber teknis dicatat ke dalam contoh tabel berikut: No

10

Nama

Jenis kelamin

Umur Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

d. Mengidentifikasi jenis seni budaya lokal yang akan dipilih sebagai bidang atau jenis program pembelajaran dan pelatihan yang akan dilakukan, dengan ketentuan: 1) merupakan seni budaya lokal yang masih terpelihara dan perlu dikembangkan, seperti: seni rupa, seni pahat, seni tenun tradisional, seni musik, seni tari, seni teater, dan sejenisnya; 2) memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai lapangan kerja dalam mendukung pariwisata lokal. e. Menyusun rencana pembelajaran dan pelatihan sesuai dengan jenis seni budaya lokal yang akan dibelajarkan dan dilatihkan, yang dirumuskan ke dalam contoh tabel berikut:

No

Pokok Bahasan

Tujuan

Materi pembelajaran/ pelatihan

Metode Media/ pembelajaran/ sarana yang pelatihan digunakan

Evaluasi

f. Menyiapkan bahan dan media pembelajaran dan pelatihan, antara lain: buku pegangan, alat-alat tulis, gambar/poster, alat-alat seni budaya lokal, dan lain-lain yang diperlukan sesuai jenis seni yang diprogramkan, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan.


g. Menyiapkan rencana dan waktu pembelajaran/pelatihan. Lama waktu pembelajaran dan pelatihan sangat tergantung pada kedalaman materi yang akan dipelajari dan dilatihkan, sesuai dengan jenis seni budaya lokal yang diprogramkan. Misalnya, jika waktu pembelajaran dan pelatihan membutuhkan waktu selama 66 jam @ 60 menit, dan jika pertemuan dilakukan 6 jam per minggu, maka program ini dapat dilaksanakan selama 3 bulan. h. Menyiapkan tempat dan sarana pembelajaran/pelatihan. Tempat pembelajaran dan pelatihan sebaiknya dilakukan di 11 sekitar lokasi lembaga penyelenggara program atau di sentra pengembangan seni budaya lokal tersebut, dengan menyiapkan berbagai alat, bahan dan sarana pembelajaran/pelatihan yang dibutuhkan sesuai jenis program seni budaya lokal yang diselenggarakan. i. Menyiapkan hal-hal lainnya yang dibutuhkan. 2. Komponen Pembelajaran dan Pelatihan Untuk memastikan proses pembelajaran dan pelatihan berlangsung sesuai rencana, perlu adanya dukungan dan ketersediaan berbagai komponen pembelajaran dan pelatihan yang harus dipersiapkan secara baik. Komponen-komponen pendukung pembelajaran dan pelatihan tersebut dapat disiapkan dan dilakukan secara parsial maupun terintegrasi, yaitu: a. Peserta didik Mengingat sasaran program ini adalah warga masyarakat setempat sebagai peserta didik yang relatif masih muda, maka perlu ditumbuhkembangkan kesungguhan mereka untuk terus belajar, berlatih dan memberdayakan dirinya melalui aktifitas pembelajaran dan pelatihan keaksaraan berbasis seni budaya lokal yang diselenggarakan untuk kepentingan bersama.


12

b. Bahan Belajar Berbagai potensi sumber daya di bidang seni budaya setempat dapat dijadikan sebagai bahan belajar dalam program pembelajaran/pelatihan. Sangat dianjurkan agar bahan belajar menggunakan berbagai pengalaman masyarakat atau tokoh/ praktisi di bidang seni dan budaya setempat sebagai bahan/materi pembelajaran agar memberi manfaat langsung bagi warga belajar. Pengembangan bahan/materi pembelajaran yang sesuai konteks lokal (fungsional), menjadi salah satu aspek yang menjadi inti program ini. c. Tutor/pelatih/nara sumber teknis Tutor/pelatih/nara sumber teknis program pembelajaran/ pelatihan, memiliki peran yang sangat sentral. Idealnya adalah seseorang yang menguasai teknik membelajarkan orang dewasa, memahami karakteristik pendidikan orang dewasa, dan memahami konsep dan pemanfaatan seni budaya lokal dalam kehidupan masyarakat setempat. d. Kelompok Belajar Untuk mengefektifkan proses pembelajaran dan pelatihan, penyelenggara program, dapat mengelompokkan warga belajar dalam 2 atau 3 kelompok belajar. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan, dan memelihara semangat belajar bersama. Oleh karena itu, agar pembelajaran dan pelatihan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan hasil yang maksimal, sangat memerlukan kiatkiat dan motivasi pembelajaran. e. Fasilitas/Sarana Belajar Ketersediaan sarana dan fasilitas belajar berupa alat-alat seni budaya lokal mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan. Pemilihan alat-alat seni budaya lokal sebagai sarana/ fasilitas belajar harus disesuaikan dengan potensi seni budaya yang tersedia dan diminati warga belajar. Namun demikian tidak


f.

g.

h.

i.

berarti harus yang serba bagus dan mahal. Inovasi dalam aspek penyediaan sarana belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan warga belajar dewasa sangat diperlukan. Dana Belajar Biaya pembelajaran dan pelatihan yang disediakan pemerintah harus diperhitungkan dengan cermat sesuai peruntukkannya. Dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per lembaga, harus dikelola sesuai rincian penggunaan dana yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan penyesuaian dengan kebutuhan setempat. Lembaga penyelenggara diharapkan dapat 13 menggali sumber dana lain sebagai pendamping dana subsidi pemerintah untuk memaksimalkan penyelenggaraan program. Tempat Belajar/Berlatih Tempat pembelajaran dan pelatihan dapat dilakukan dimana saja, yang penting menyenangkan dan kondusif bagi peserta didik untuk belajar meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kecermatan dalam memilih tempat pembelajaran/pelatihan, sangat diperlukan agar tercipta suasana yang mencerahkan dan memberdayakan peserta didik. Program Pembelajaran dan Pelatihan Program pembelajaran dan pelatihan seyogianya mengacu pada standar keaksaraan usaha mandiri dengan lama pembelajaran dan pelatihan minimal setara dengan 66 jam pembelajaran @ 60 menit, namun tetap menyesuaikan pada kedalaman materi yang harus dipelajari dan dilatihkan sesuai jenis program yang diselenggarakan. Terbuka kesempatan untuk melakukan inovasi, sehingga peluang peserta didik untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan dapat terwujud dengan baik. Penilaian Hasil Belajar Hasil belajar diharapkan dapat dicapai sesuai standar kompetensi yang ditentukan, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan seni budaya lokal sesuai target materi pembelajaran


14

dan pelatihan yang dilakukan, sehingga memungkinkan peserta didik dapat memanfaatkannya untuk berusaha (enterteineur) untuk pemberdayaan diri dan lingkungannya. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian hasil belajar (teori dan praktek) bagi setiap warga belajar pada akhir program, sehingga diketahui hasil pembelajaran dan pelatihan yang dicapai dalam penyelenggaraan program ini. Inovasi pembelajaran dalam program ini sangat penting, karena terkait dengan hasil belajar atau keluaran (output), dampak program (outcomes), dan cara mengukur hasil pembelajaran/pelatihan. 3. Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelatihan Kegiatan pembelajaran dan pelatihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan dana diterima oleh lembaga penyelenggara program. Sebelum pembelajaran dan pelatihan dilakukan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat dan pihak lain yang dianggap perlu untuk memperoleh dukungan keberhasilan program. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembelajaran dan pelatihan, perlu disusun jadwal pertemuan seperti pada contoh tabel berikut: Hari/tanggal Pukul

Tempat

Pokok Bahasan

Pertemuan ke …

Dalam setiap pertemuan, pengelola program harus membuat daftar hadir peserta dan daftar hadir tutor/pelatih/nara sumber teknis, serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran/pelatihan. Semua dokumen pembelajaran dan pelatihan, agar diarsipkan secara tertib dan teratur. 4. Evaluasi Hasil Pembelajaran dan Pelatihan Apabila program pembelajaran dan pelatihan telah selesai dilaksanakan, maka perlu dilakukan evaluasi pembelajaran untuk


mengetahui sampai sejauhmana pencapaianrencana pembelajaran dan pelatihan dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran dan pelatihan, pengelola program menilai bahwa sebagian besar pencapaian hasil pembelajaran/ pelatihan belum dapat memenuhi target sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pengelola harus melanjutkan pembelajaran/ pelatihan bagi peserta didik sampai dengan target yang ditentukan. Apabila hasil pembelajaran/pelatihan dinilai telah memenuhi target yang diinginkan, dan peserta didik dianggap telah memiliki keterampilan seni budaya lokal, maka pengelola dapat melakukan 15 suatu pentas seni budaya pada acara-acara seremonial tertentu di daerah.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana 1. Alokasi Dana Alokasi pemberian bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal pada tahun 2012 ini hanya tersedia di Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dengan sasaran sebanyak 12 lembaga yang terpilih berdasarkan kompetisi proposal. Kepada setiap lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal yang terpilih, akan diberikan bantuan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program kegiatan, yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 2. Rincian Penggunaan Dana Adapun rincian alokasi penggunaan dana, mengacu pada prosentase yang tertera pada tabel sebagai berikut:


No

Komponen Pembiayaan

Rincian Pembiayaan

1. Identifikasi

calon Pendataan calon WB dan pelatih WB dan pelatih Identifikasi jenis keterampilan seni budaya lokal ATK WB dan pengelola program (pensil, pulpen, 2. Pengadaan penghapus, buku tulis/referensi, dan lain-lain) alat dan bahan Pembelian jenis-jenis peralatan seni budaya lokal pembelajaran/

Prosentase 5% 30%

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

pelatihan 3. Penyelenggaraan

Penyusunan bahan dan media pembelajaran/ pelatihan praktik keterampilan seni budaya local Transport tutor/pelatih/narasumber keterampilan Transport penyelenggara/pengelola program 4. Pementasan dan Pementasan dalam acara tertentu Dokumentasi Pendokumentasian kegiatan 5. Manajemen program Pemantauan dan evaluasi program

35%

program

16

A. Lembaga Penyelenggara 20% 10%

Pelaporan

17

Adapun lembaga/organisasi penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal sebagai penerima dana bantuan penyelenggaraan program ini adalah lembaga/organisasi yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan program pembelajaran dan pelatihan keterampilan di bidang seni budaya lokal, seperti: klub atau sanggar seni (kesenian), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah memiliki nomor induk lembaga (NILEM), atau satuan pendidikan masyarakat sejenis lainnya. Setiap lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal ini harus membelajarkan dan melatih peserta didik (warga belajar) sebanyak minimal 25 (dua puluh lima) orang.

B. Persyaratan Lembaga Persyaratan lembaga/organisasi sebagai penerima bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal ini, adalah sebagai berikut: 1. memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 2. memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi; 3. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus; 4. diutamakan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga/organisasi;



5. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan untuk melaksanakan program; 6. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan program; 7. memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 8. dapat menyediakan tenaga Tutor/pelatih/nara sumber teknis, sesuai dengan jenis seni budaya lokal yang diusulkan atau diselenggarakan. 18

C. Tata Cara Pengajuan Dana 1. Penyusunan Proposal Untuk memperoleh bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal, lembaga/organisasi harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lengkap dengan lampiran proposal seperti: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Akte Notaris Lembaga, Profil lembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif, fotocopy NPWP lembaga, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program, dan lain-lain yang diperlukan). 2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan: a. Proposal dikirim selambat-lambatnya pada 31 Juli 2011, dengan catatan apabila sampai dengan batas waktu tersebut masih tersedia dana bantuan yang belum tersalurkan, maka waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang sampai dengan tersalurnya semua alokasi bantuan yang masih tersedia.


b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebanyak rangkap 2 (dua), dan tembusannya (berupa fotocopy) dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (masing-masing rangkap satu).

D. Proses Penyaluran Dana 1. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan 19 Pendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal (independen) yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, penilaian administratif: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim penilai. 2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar lembaga/organisasi yang dianggap layak sebagai nominasi calon lembaga/organisasi penerima dana. 2. Verifikasi Proposal Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukan verifikasi terhadap calon lembaga/organisasi penyelenggara program Hal ini dimaksudkan


20

untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang lembaga/organisasi yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan dana untuk mempresentasikan program yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga/organisasi yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga/organisasi calon penerima bantuan dana atau kepada Dinas Pendidikan setempat. 3. Penetapan lembaga/organisasi penerima dana Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi terhadap lembaga/ organisasi calon penerima dana, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan daftar nominasi calon lembaga penerima dana kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan persetujuan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat menetapkan lembaga/organisasi penerima dana dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang daftar lembaga/ organisasi penerima bantuan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat mengirimkaan surat keputusan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat, untuk digunakan sebagai bahan pembinaan terhadap lembaga/organisasi penerima bantuan dana tersebut.


4. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan lembaga/organisasi penerima bantuan dana, kemudian dilakukan penandatanganan akad kerjasama antara Pihak Pertama (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat) dan Pihak Kedua (Lembaga/Organisasi penerima bantuan dana sebagai penyelenggara program), sesuai dengan konsep akad kerjasama terlampir. Bersamaan dengan penandatanganan akad kerjasama tersebut, Pihak Kedua juga menandatangani kuitansi penerimaan dana, dan 21 dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairan dana. 5. Penyaluran Dana Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangan seperti disebutkan di atas, kemudian Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran bantuan dana kepada lembaga/organisasi (penerima bantuan dana sebagai penyelenggara program), melalui mekanisme sebagai berikut: a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Biro Keuangan Kemdikbud mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III meminta bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening lembaga/organisasi sesuai daftar yang tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan lembaga/organisasi penerima bantuan dana. d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua lembaga/organisasi yang namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan lembaga/ organisasi penerima bantuan dana.


E. Catatan Khusus

22

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. 2. Lembaga/organisasi yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dana harus: a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku; b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. 3. Lembaga/organisasi penerima dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat (pada tahun 2011 atau tahun sebelumnya) yang tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya, tidak akan diikutsertakan dalam proses penilaian (kompetisi) proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun 2012. 4. Setiap lembaga/organisasi penerima bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, agar berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

23

A. Pemantauan dan Evaluasi Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program secara berkala terhadap lembaga/organisasi penerima bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. 2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap lembaga/ organisasi penerima bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan masyarakat secara berjenjang. 3. Penilik yang membidangi Pendidikan Nonformal (PAUDNI) di tingkat kecamatan, diharapkan melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap lembaga/organisasi penerima bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka evaluasi program dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan pihak-pihak terkait.



B. Pelaporan Setiap lembaga/organisasi penerima bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, wajib menyusun dan membuat laporan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan yang telah diterima.

24

Pelaporan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 1. Pertama; laporan awal, yang memuat tentang pemberitahuan bahwa dana telah diterima, dan menjelaskan secara singkat rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Format laporan awal, terlampir. Laporan awal harus disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima bantuan dana. 2. Kedua; laporan akhir (laporan lengkap), yang memuat tentang hasil pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut program. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan (mengacu pada format laporan akhir terlampir), antara lain memuat tentang: a. uraian tentang persiapan pelaksanaan kegiatan; b. jadwal pelaksanaan kegiatan; c. peserta didik (warga belajar) yang mengikuti program pembelajaran dan pelatihan dari awal sampai akhir program (persentase); d. tutor/pelatih/nara sumber teknis yang mendukung pelaksanaan program; e. sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan; f. dukungan yang diperoleh dari pihak terkait dalam pelaksanaan program; g. hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program;


h. hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program; i. rincian penggunaan dana. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini harus dilampiri dengan: a. data dan profil lembaga/organisasi penyelenggara program; b. bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; c. foto dokumentasi pelaksanaan; 25 d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun dan digandakan minimal rangkap 5 (lima), dan harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan, dikirim kepada: • Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, sebanyak rangkap 2 (dua); • Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat, sebanyak rangkap 1 (satu); • Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sebanyak rangkap 1 (satu); • Arsip untuk lembaga/organisasi penyelenggara program, sebanyak rangkap 1 (satu). Khusus bagi lembaga yang belum dapat menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pada tanggal 15 Desember 2012 (karena alasan keterlambatan penerimaan dana dari pusat, sehingga program kegiatan masih sedang berlangsung atau belum selesai dilaksanakan), maka lembaga tersebut wajib menyampaikan laporan sementara paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012 yang antara lain memuat tentang:


•

kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sudah digunakan, dan • kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan. Setelah semua program dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan, maka lembaga tersebut harus menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, pasal 28 ayat 8).

BAB IV PENUTUP

D

emikian Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan 27 Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para lembaga/organisasi penerima bantuan dana sebagai penyelenggara dan pengelola program dalam mengajukan proposal, mempersiapkan penyelenggaraan program, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan program.

26

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat ke depan. Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected], [email protected], atau Website: http///www.paudni. kemdiknas.go.id/dikmas.



Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Contoh Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR : ............... DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA /ORGANISASI ..........................

28

TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS SENI BUDAYA LOKAL TAHUN 2012

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

………………………… ………………………… ………………………… Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/organisasi .........……… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:


1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Akad kerjasama ini bertujuan untuk: Meningkatkan keberaksaraan penduduk usia 15 tahun ke atas khususnya para pemuda/i yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan melalui pembelajaran dan pelatihan yang terintegrasi dengan seni budaya lokal tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang seni budaya lokal. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.


29

2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak untuk melaksanakan program; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan program; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku; 30 e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program; f. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota setempat. Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 3. Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk membelajarkan dan melatih sebanyak 25 (dua puluh lima) orang peserta didik. 4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Nomor …………/-/2011 tanggal …. 2011 dengan kode anggaran …………….. 5. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada:


Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : : NPWP 6. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program. 7. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan 31 program, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang. Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini.


2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK 32

PIHAK PERTAMA

Lampiran 2. Format Cover Proposal

PROPOSAL PENGAJUAN, PENGELOLAAN, DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS SENI BUDAYA LOKAL TAHUN 2012

PIHAK KEDUA Materai Rp. 6.000,-

33

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Oleh: Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................ Alamat : ............................................................ No. Telp./HP/Faks. : ............................................................



Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) SURAT REKOMENDASI Nomor: .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ....................................................................... 34 Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat Lembaga : ....................................................................... No. Tlp/HP/Faks. : ....................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan program tahun 2012 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .................................................. 2012 Kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota *) ..………............... Tanda Tangan, Stempel

(..................................................)

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Alamat Lembaga : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan program. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu: e. Laporan awal, disampaikan paling lambat satu minggu setelah dana diterima. f. Laporan akhir, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 15 Desember 2012. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan program. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Akad Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan program. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2012 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000

Tanda Tangan, Stempel

(…………..………………….)

*) coret yang tidak perlu



35

Lampiran 5. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal PROPOSAL PENGAJUAN, PENGELOLAAN, DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS SENI BUDAYA LOKAL TAHUN 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: 36 kondisi geografis dan demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) B. C. D. E.

Dasar pelaksanaan kegiatan Sasaran program Tujuan program Hasil yang akan dicapai

BAB II PROFIL LEMBAGA A. Alamat lengkap lembaga B. Kepengurusan lembaga C. Sarana dan prasarana yang dimiliki D. Ketenagaan (SDM) yang dimiliki E. Program yang pernah dilakukan F. Kemitraan yang pernah dilakukan dilakukan

C. Identifikasi dan seleksi seni budaya lokal yang akan dibelajarkan/ dilatihkan D. Alat, bahan, dan media pembelajaran dan pelatihan E. Materi dan sillabus pembelajaran dan pelatihan F. Sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihan G. Tempat atau lokasi pembelajaran dan pelatihan H. Jadwal pembelajaran dan pelatihan I. Penilaian pembelajaran dan pelatihan 37 J. Rencana biaya kegiatan (penggunaan anggaran) BAB IV PENUTUP LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi akta notaris atau surat izin operasional pendirian lembaga. 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga. 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga, dan rincian tugas pengurus. 5. Profil rinci lembaga.

BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) calon peserta didik B. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) calon tutor/ pelatih/narasumber teknis



Lampiran 6. Format Profil Rincian Lembaga/Organisasi

3.

PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM A. IDENTITAS KELEMBAGAAN 1. Nama Lembaga/ Organisasi 2. Alamat Lembaga 3. No. Telp/HP/Fax/

38

E-mail 4. Tanggal Berdiri 5. Akte Notaris/ Perijinan

Sarana/Fasilitas • Kursi Tamu Pembelajaran • Meja/kursi/lemari Sekretariat dan Pelatihan • Meja/kursi Ruang Belajar Teori • Meja/kursi Ruang Keterampilan • Lemari/rak buku • Mesin tik manual • Komputer • Printer • Mesin faksimile/telepon • Papan tulis • Buku/modul/bahan belajar lain • Alat-alat keterampilan: • …………… • ……………

• • • • • • • • • • • • • •

............. set ............. set ............. set ............. set ............. set ........... unit ............ unit ............ unit ............ unit ............ unit .............. set .......... paket .......... paket ......... paket

C. KETENAGAAN (SDM) YANG DIMILIKI

6. Rekening Bank 7. NPWP (jika ada) 8. Kepengurusan

Nama

Jabatan

Pendidikan Terakhir

Jenis/Profesi Tenaga

SMP

Tingkat Pendidikan (Orang) SMA Dipl. S1 S2 Jumlah

• Pengurus/Pengelola • Tenaga Administrasi • Tenaga Tutor • Tenaga Pelatih/Narasumber teknis • ……… • ………

B. SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI 1. 2.

Status Lahan/ Bangunan

• Luas Tanah • Luas Bangunan

Rincian Bangunan

• • • • • • • • •

...... m2 ....... m2

Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

• …….. Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai • • • • • • • • •

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang


Jumlah

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN Jenis Program

L

Peserta Program P L+P

Sumber Biaya

• ........................ • ........................ • ........................ • ........................ Jumlah


39

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN 1. Dukungan dana yang pernah diperoleh No.

Nama/Jenis Program

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Lampiran 7. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana Jumlah Dana Barang/Jasa Dana (Rp)

FORMAT ACUAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA No (1)

1

2. Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja 40

No. Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

2

3

F.

PRESTASI YANG DIMILIKI

4

1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan No.

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

5

6

2. Penghargaan yang pernah diperoleh No.

Bentuk Penghargaan

Diperoleh Dari

Tahun 7

8

3. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti No.

Jenis Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan

Lama Pelatihan

Tahun

Tempat Pelatihan

Kegiatan

Volume

(2)

(3)

Harga Satuan Jumlah (Rp) (Rp) (3) X (4) (4)

(5)

Identifikasi calon WB dan pelatih : a. .... b. dst. ATK WB dan Penyelenggaraan: a. .... b. dst. Pengadaan alat/vahan keterampilan: a. .... b. dst. Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. .... b. dst. Penyelenggaraan program: a. .... b. dst. Transport tutor/pelatih keterampilan: a. .... b. dst. Dokumentasi dan sosialisasi: a. .... b. dst. Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: a. .... b. dst. Jumlah

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................................................ Terbilang : ......................................................................................... ..........................................................................................



41

Lampiran 8. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS SENI BUDAYA LOKAL TAHUN 2011 A. LEMBAGA 1. Nama Lembaga : ……....................………….................... 2. Alamat Lengkap: ……....................………….................... 42 3. Nama Ketua : ...……....................…………................ 4. No. Telp./HP. : ……....................……..…..................... B. LAPORAN AWAL 1. Kami laporkan bahwa bantuan dana penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal, telah kami terima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud pada: • Tanggal : .............................. • Jumlah : Rp. ......................... • Melalui Bank : ............................... • Nomor Rekening : …………………… 2. Uraian singkat rencana pelaksanaan program, sebagai berikut: .. ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... 3. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan terima kasih. ......, ..........................., 2012 Ketua lembaga/organisasi ............


Lampiran 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS SENI BUDAYA LOKAL TAHUN 2012 A. COVER / SAMPUL LAPORAN: • Nama Program • Nama Lembaga • Alamat Lengkap • Nomor Telepon/Fax/HP/ Email • Bulan/ Tahun Laporan

: .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................….....

B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Tujuan (Program dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Sasaran program (peserta didik/warga belajar yang mengikuti program pembelajaran dan pelatihan dari awal sampai akhir program (persentase) 3. Tutor/pelatih/nara sumber teknis yang mendukung pelaksanaan program 4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan


43

5. 6. 7. 8.

44

Jadwal pelaksanaan kegiatan Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan Rincian penggunaan dana Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program 9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Profil lembaga penyelenggara program 2. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3. Foto dokumentasi pelaksanaan 4. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Lampiran 10. Format Rekapitulas Rincian Rencana Penggunaan Dana No

Jumlah Tanggal Bukti SPJ (Rp) Pengeluaran

Rincian Pengeluaran

01 Identifikasi calon WB dan pelatih: • ……………………… • ……………………… 02 ATK WB dan Penyelenggaraan: • …………………… • …………………… 03 Pengadaan bahan dan peralatan: • ……………………… • ……………………… 04 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: • ……………………… • ……………………… 05 Penyelenggaraan program: • ……………………… • ……………………… 06 Transport tutor/pelatih keterampilan: • ……………………… • ……………………… 07 Dokumentasi dan sosialisasi: • ……………………… • ……………………… 08 Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: • ……………………… • ……………………… 09 Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan • ……………………… • ……………………… Jumlah

Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & kwitansi

31 Juli 2012

Nota & kwitansi

05 Agustus 2012

Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & Kwitansi

14 September 2012

Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & kwitansi

12 Oktober 2012

02 Agustus 2012

01 September 2012

10 November 2012

Daftar dan Ttd. Penerimaan

20 November 2012

Ttd. Penerimaan dan Nota & kwitansi

01 Desember 2012

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal = > Rp. 1.000.000, pakai materai



45

Rp. 6.000.

Lampiran 12 Format Contoh Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

Lampiran 11 Format Contoh Buku Kas Umum

No Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan Pengeluaran

No

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Jenis Pajak PPn

PPh 21

PPh 22

PPh 23

Jumlah

Ket

Saldo

46

47

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang (= > Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat.

Jumlah

Mengetahui Ketua Lembaga

Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas

…………………………,2012

Mengetahui Ketua Lembaga

STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Jelas Nama Terang


Nama Terang


48


Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Seni Budaya Lokal

Recommend Documents