Profil Yayasan PUGAR SEJARAH SINGKAT Pada tahun 1992 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih berlaku Daerah Operasi Militer. Kehidupan masyarakat Aceh sangat tertindas akibat perlakuan pemerintah yang represif. Kehidupan masyarakat Aceh sangat didominasi oleh keputusankeputusan dan kebijakan yang menutup ruang partisipasi masyarakat. Aktifitas dan kreatifitas masyarakat sangat terkekang, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif dan berpikir kritis tidak dimungkinkan. Dalam kondisi bertempat di Pugar.
dan diaktenotaris
sosial politik yang demikian, pada tanggal 15 Februari 1992 Hotel Aceh 4 (empat) orang mahasiswa bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi dengan nama Yayasan Organisasi ini diharapkan akan mampu menjadi wadah untuk berkreasi sekaligus menyumbang Kuatnya organisasi kontribusi bagi perubahan kondisi Aceh kearah masyarakat pesisir yang lebih baik. Sejalan dengan kerangka berpikir tersebut kita bersepakat memilih dalam bentuk organisasi dengan jenis ornop, memperjuangkan hakdengan demikian kita yakin bahwa haknya sebagai warga dominasi dan campur tangan pemerintah negara yang dapat di kurangi. Guna mempermudah aktifitas berbasiskan kearifan pengakuan legal formal maka Yayasan Pugar lokal. notariskan pada tanggal 10 Maret 1993 dengan akte Husni Usman Nomor 37/ Maret 1993.
VISI
Untuk memperjelas target group yang akan menjadi layanan utama organisasi kami memilih stake holder petani dan nelayan. Karena kedua stake holder ini banyak terdapat di Aceh dan kehidupannya banyak mengalami perlakuan yang tidak adil. Dalam sejarahnya, kelompok ini selalu menjadi korban-korban pembangunan model Orde Baru yang eksploitatif dan kapitalistik, sejak tahun 1999 stakeholder utama adalah nelayan. Pemilihan ini didasari pada kenyataan bahwa komunitas ini sangat termarginal sekali dibanding komunitas lainnya. Kondisi ini terjadi karena perhatian Pemerintah relatif kecil, baik dari segi kebijakan maupun pengangaran. Sampai saat ini kondisi masyarakat pesisir masih belum banyak berubah, sehingga Rencana Strategis Yayasan Pugar pada tanggal 14 Maret 2006 mengamanatkan mandat utama advokasi Yayasan Pugar tetap konsen pada komunitas masyarakat pesisir dengan pendekatan secara simultan dan terus-menerus. Dimana proses penguatan kapasitas, pengorganisasian dan advokasi menjadi pilihan strategi utama disamping pendekatan-pendekatan lainnya. Disamping itu membangun komunikasi dan jaringan dengan berbagai stakeholder ditingkat komunitas, lokal, regional, nasional dan internasional harus terus diupayakan.
TUJUAN STRATEGIS MISI Memperkuat organisasi masyarakat pesisir sesuai dengan kearifan lokal serta mengupayakan lahirnya kebijakan yang berbasis dan berpihak kepada masyarakat pesisir.
1.
Pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan masyarakat lokal dalam Pengelolaan Sumber Gampong dan Mukim (PSDGM) 2. Lestarinya Ekosistim Pesisir dan Laut dalam masa Rekonstruksi, Reintegrasi dan pelaksanaan Pasar Bebas. 3. Pendanaan Operasional Yayasan Pugar sebesar 25% bersumber dari usaha-usaha mandiri Pugar dan masyarakat pesisir.
PROGRAM STRATEGIS Dalam rangka mencapai tujuan organisasi periode tahun 2006 s/d 2010 ada 5 (lima) program strategis yang di usung yakni : 1.
Menghentikan praktek Destruktif fishing dan penghancuran sumber daya pesisir dan laut.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 3. Mengupayakan Tata pemerintahan Gampong dan Mukim berjalan dengan efektif. 4. Melakukan advokasi kebijakan. 5. Melakukan diversifikasi sumber-sumber pendanaan organisasi.
Peran dan Layanan Utama Dalam rangka mewujudkan visinya Yayasan Pugar mengambil peran sebagai penyedia jasa berupa pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan advokasi kebijakan. Beberapa jasa yang menjadi objek layanan utama adalah berupa: 1.
Asistensi teknis, pelatihan dan magang
2. Fasilitasi Proses Penguatan Organisasi masyarakat 3. Fasilitasi pengembangan usaha-usaha produktif yang berkelanjutan 4. Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSDPL) 5. Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut 6. Study dan Riset
Keahlian Pugar Keahlian pugar yang menjadi andalan dalam menjalankan kerja-kerja organisasi selama ini adalah sebagai berikut: 1.
Training, Teknical Asistensi dan Magang, dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat Yayasan Pugar menyediakan layanan training dan teknical asistensi bidang Perencanaan Gampong, Manajemen Administrasi Gampong, Keuangan Gampong, Sistem Informasi Admnistrasi Gampong, Monitoring dan Evaluasi Partsipatif, Legal Draf Peraturan Gampong, Pendidikan Kewarganegaraan, Training Partisipatory Rural Appraisal dan Training Manta Tow.
2. Fasilitasi , yaitu berupa kegiatan fasilitasi terhadap Penyusunan Peraturan gampong (Reusam/Qanun), Perencanaan gampong (RPJMG/RPJP/RKPG), Pertemuan gampong (Musyawarah), Diskusi (FGD), seminar dan Lokakarya. Serta pengelolaan even-even kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan lainnya Ditingkat Gampong, Mukim, Kecamatan Kabupaten dan Provinsi yang merupakan kegiatan utama Program Yayasan Pugar. 3. Comunity organizer, dalam rangka memperlancar kegiatan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan capaian Program dan advokasi, Yayasan Pugar telah berpengalaman dalam melakukan beberapa kegiatan-kegiatan pengorganisasian masyarakat (pesisir dan Pedalaman), beberapa organisasi yang telah terbentuk adalah; Kelompok pengguna air Alue Ie Po Chik, adalah kelompok masyarakat Pengelola Air minum di Kecamatan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Jaringan Masyarakat Pemantau Partisipatif (JMPP), adalah Organisasi kader masyarakat pesisir di 17 gampong di kabupaten Aceh Besar yang fokus melakukan pemantauan dibidang Pendidikan dan Kesehatan. Koalisi Peduli Pendidikan dan Kesehatan (KPPK), serta kelompok atau Organisasi kecil masyarakat dalam berbagai sektor di tingkat basis, yang merupakan aliansi straregis Yayasan Pugar dengan masyarakat sipil di Aceh khususnya Lokasi Dampingan (Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, Abdya, gayo Luwes) yang peduli terhadap isu sosial, adat, ekonomi, pendidikan, pembangunan, Lingkungan dan Hukum serta Hak-hak masyarakat sipil lainnya di Aceh. 4. Study dan Riset, Study dan riset yang telah dilakukan adalah study Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan kesehatan, melakukan analis anggaran Pendidikan dan kesehatan, Kajian Perundang-undangan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan, Study Potensi Sumberdaya Pesisir dan laut, Kajian tentang lembaga Adat (hukum/Adat Aceh), dan lembaga sosial kemasyarakatan Aceh lainnya. 5. Promosi DPL berbasis Adat, Sebagai sebuah strategi konservasi kawasan lingkungan pesisir dan laut, Yayasan Pugar telah melakukan kegiatan Promosi Daerah Perlindungan Laut (Marine Protection Area) berbasis adat di kawasan Panglima laot Ie Meulee dan Anoi Itam Kotamadya Sabang. hingga saat ini telah di keluarkan peraturan adat pengelolaan kawasan dan manajemen Pengelolaannya.
6. Micro Kredit, adalah merupakan suatu strategi Yayasan Pugar untuk mengupayakan peningkatan pendapatan (income generating) masyarakat dampingan. Beberapa kelompok masyarakat di kecamatan Baitussalam, krueng raya dan Kecamatan Peukan Bada Kab. Aceh Besar serta masyarakat kemukiman Ie Meulee Kota Sabang sampai saat ini masih aktif dan menerima dan mengembangkan fasilitas ini. Kegiatan ini malah sudah dikembangkan dalam sebuah kelembagaan Koperasi Hareukat Jalo yang berkantor di Banda Aceh. 7. Rehabilitasi Kawasan Pesisir, Untuk menjaga kelestarian kawasan pantai dari proses penghancuran, maka perlu dilakukan kegiatan berupa rehabilitasi tanaman pantai. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah Penanaman kembali tanaman pantai (mangrove, cemara laot, beunot, kelapa dan angsana) di kecamatan Peukan Bada, kecamatan baitussalam kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Sukaka Jaya Kota Sabang. 8. Advokasi Anggaran, kegiatan ini adalah sebuah kegiatan spesifik yang berkenaan dengan upaya mensinergikan gerakan (CSO) Aceh dengan pemerintah daerah, dan mengkritisi serta mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap besaran dan komposisi Anggaran Belanja Pembangunan Daerah, yang berpihak masyarakat (Publik), Yayasan Pugar bersama-sama dengan kelompok masyarakat dampingan telah mempunyai pengalaman selama dua tahun 2007/ 2008 melakukan advokasi Anggaran di Kabupaten Aceh Besar. 9. Advokasi Kebijakan, adalah misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Advokasi yang dilakukan selama ini adalah berupa addvokasi kebijakan di tingkat Provinsi, Kabupaten-Kota dan kebijakan ditingkat gampong dan mukim., Sebagai upaya Legalitas formal yang diperjuangkan dalam sebuah kebijakan dan peraturan publik yang berpihak masyarakat. Ditingkat kota Sabang yayasan Pugar telah berhasil menginisiasi sebuah peraturan Walikota yang berisi tentang penetapan kawasan panglima laot Ie Meulee dan Anoi Itam menjadi Kawasan Kelola Laut Daerah Berbasis Adat (KKLD-Adat), Kabupaten Aceh Besar keluarnya beberapa paraturan (Perbu) tentang Penguatan Gampong, dan dibeberapa wilayah kemukiman dan Gampong di kabupaten Aceh Besar telah berhasil membuat dan dikeluarkan Qanun Gampong/ reusam tentang Perencanaan Pembangunan (RAPBG), keuangan Gampong , keamanan dan ketertiban dan Qanun lainnya di gampong.
Wilayah Kerja Propinsi Aceh
Struktur Organisasi 1. PEMBINA • Zulhanuddin Hsb (Alm) • Ramadhana Lubis • Yazzid • M. Hamzah • Mawardi • Nurdin El Jodas 2. PENGAWAS • Pw. Anwar • Rosna • Nazaruddin 3. PENGURUS Ketua No Hp Sekretaris Bendahara
: : : :
Muhammad Hamzah 081360486914 Syahrial Mustafa
Alamat Lembaga
: Jln. Keuchik Abdul Samad, No. 6A Desa Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, B. Aceh, 23116.
Telp/Fax Email
: 0651-33192 :
[email protected] [email protected] : www.pugaraceh.org
Website
STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN PUGAR DEWAN PEMBINA
BADAN PENGAWAS
BADAN PENGURUS
DIREKTUR
MENEJER ADVOKASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR & LAUT
MENEJER PEMBERDAYAAN
PROGRAM OFFICER
PROGRAM OFFICER
MENEJER ADMIN & KEUANGAN
STAF ADMIN
PEMBUKUAN
GENERAL SUPPORT
KASIR
Media Publikasi Yang Telah Diterbitkan 1.
Modul Training Education (Buku)
Empowering
2. Warta Pela (Buletin) 3. Nelayan Menggugat (Buku) 4. Dibawa Kemana Masa Depan Aceh (Buku) 5. JALO (Majalah) 6. Adat dan (Buku)
Reusam
Gampong
7. Meninggalkan Titik Nol (Buku) 8. Tupoksi Pemerintahan Mukim & Gampong (Buku saku) 9. Menuju (Buku)
Kemandirian
Gampong
10. Module Training Penguatan Pemerintahan Gampong (File /buku) 11. Kumpulan Peraturan Gampong (File/Buku) 12. Menuju (buku)
Kemandirian
13. KATIR (bulletin)
Tentang Gampong
Jaringan dan Mitra Kerja Dalam menjalankan kerja-kerja organisasi agar dapat berjalan dengan lancar dan baik, senergi dan berkesinambungan, Yayasan Pugar telah berjaringan dan bermitra kerja. Adapun Jaringan dan Mitra kerja tersebut adalah sebagai berikut : Jaringan : 1. Forum LSM Aceh 2. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) 3. Suloh – Aceh. 4. Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA). 5. Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) – Aceh. 6. MITRA GAMPONG Mitra Kerja : 1. Wildlife Conservation Society (WCS) - Bogor 2. Satunama - Yogyakarta 3. Yappika (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi) - Jakarta 4. Aceh Development Fund(ADF) 5. AIPRD-LOGICA - Aceh 6. Mercy Corps - Aceh 7. Mitra Gampong 8. Wetland Internasional 9. International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (I UCN) 10. International Labour Organization (ILO) 11. Japan International Cooperation Agency (JICA)
PENGALAMAN LIMA TAHUN TERAKHIR No
1
2
Nama Program Program Pembersihan Gampong Pasca Tsunami melalui Kegiatan Padat Karya a. Pembersihan gampong Lampineuneg Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar b. Pembersihan gampong Lambada Lhok Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar c. Pembersihan gampong Lamteungoh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar d. Pembersihan gampong Lamtutui Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar e. Pembersihan gampong Lamgurun Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar Rehabilitation People Community Beach Village After Earthquake and tsunami in Peukan Bada dan Baitussalam Subdistric Aceh Besar Distric a. Fasilitasi perencanaan gampong b. Training kesehatan lingkungan c. Perbaikan boat, beli boat, sampan dan alat tangkap d. Pembangunan tempat penjualan ikan/dermaga e. Pembangunan warung sembako f. Fasilitasi pengoperasian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) g. Sosial event h. Rehabilitasi mangrove i. Penerbitan bulletin
Lokasi
Periode
Lembaga Mitra
Aceh Besar
Feb 2005 s/d Mar 2006
Care Internasional in Indonesia
Kab. Aceh Besar
Mar 2005 s/d Mar 2006
JICA
Status
3.
Pemulihan Trauma Bagi Anak, Remaja dan Orang tua di Desa Lamteungoh, Lamtutui dan Lampineung Pasca Gempa dan Tsunami Aceh
Kab. Aceh Besar
Mar 2005 s/d Juli 2005
ICMC
4.
Monitoring External Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase V
Sepuluh Kabupaten Prov. NAD
Jan 2005 s/d Des 2005
Dirjen PMD Depdagri Jakarta
Peningkatan Kapasitas NGO Lokal Pasca Tsunami
Banda Aceh
April 2005 s/d September 2005
Aceh Besar & Banda Aceh
Juni 2005 S/d Agustus 2005
Walhi Aceh
Aceh Besar & Banda Aceh
Des 2005 s/d Feb 2006
Care International in Indonesia
Aceh Besar & Banda Aceh
April 2006 s/d Des 2006
ADF
Aceh Besar & Banda Aceh
April 2006 s/d April 2007
USC Satunama
5.
6.
7.
8.
9.
Respon Cepat bagi Rekontruksi Aceh a. Diskusi komunitas b. Training pengelolaan ikan pasca panen c. Worksohp Panglima Laot ulee Lheue dan lampulo d. Publik Hearing dengan Dinas Perikanan NAD Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga Adat a. Training untuk fasilitator b. Quisioner c. Pertemuan mukim di lima lokasi d. Hearing dengan DPRD kota Banda Aceh Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Pesisir & Kelautan Pasca Tsunami Melalui Bantuan Modal Usaha kecil a. Pelatihan pengembangan usaha b. Pemberian modal usaha ekonomi produktif Penguatan Mukim dan Gampong a. Pelatiahan PRA (partisipatory rural appraisal) b. Pertemuan komunitas c. Pelatihan Manajemen organisasi
PKM Jakarta
10.
Perlindungan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat Lokal di Wilayah Panglima Laot Lhok Anoi Itam a. Pertemuan gampong b. Pemberian modal usaha ekonomi produktif c. Pembuatan boat patroli pantai d. Fasilitasi pembentukan Daerah Perlindangan Laut (DPL) e. Fasilitasi pembentukan peraturan adat tentang pengelolaan DPL f. Penanaman Cemara, Ketapang seluas 4 Ha
11.
Lacal Economic Recovery Rebuilding Livelihood & Employment Opportunities and Socio- Economic Activity
12.
Monitoring External Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase VI
13.
Penguatan Kelompok Pengelolaan Air Bersih dan Rehabilitasi Daerah Sumber Air bagi Masyarakat Wilayah Mesjid Raya-Aceh Besar
14.
Fasilitas Pelatihan Kejuruan Bagi Kaum Muda
15.
Advokasi Anggaran Pendidikan dan kesehatan di Aceh Besar
Kelurahan Anoi Itam Kota Sabang
Daeh Glumpang dan Punge Jurong, Banda Aceh Tujuh Belas Kabupaten Prov. NAD Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Aceh Barat, dan Aceh Besar Kecamatan Lhoong Dan Peukan Bada Peukan Bada, Baitussalam dan Mesjid Raya Aceh Besar
Feb 2005 s/d Feb 2006
Wetland International
April s/d Mei 2006
ILO
Mei 2006 s/d Januari 2007
Dirjen PMD Depdagri Jakarta
Nov 2006 s/d Februari 2007
Plan Aceh
January 2007May 2007
IRC
February 2007September 2008
Yappika & ADF
16.
Pemulihan Ekonomi Lokal
17.
Pengembangan Budi Daya Kepiting
18.
Monitoring External Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase VII
19.
Coral Reef dan Livelihood Fase I
20.
Coral Reef dan Livelihood Fase I
21.
Pemberdayaan kelembagaan Adat masyarakat Gampoeng dan Mukim.
22.
Penguatan Pengelolaan DPL
23.
Penguatan & Pemberdayaan Mukim Lam Nga
24.
Coral Reef Livelihood Fase III
Weuraya dan Lamkruet Aceh Besar Alue Naga, Aceh Besar Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Jaya Anoi Itam, Iemeleu, dan Ujung Kareung Kota Sabang Anoi Itam, Iemeleu, dan Ujung Kareung Kota Sabang Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang Anoi Itam Sabang Mukim Lam Nga, Aceh Besar Sabang
January 2007Juni 2007 Maret 2007Agustus 2007 May 2007 s/d Desember 2007
ILO Kedutaan Besar Perancis Dirjen PMD Depdagri Jakarta
May 2007
IUCN
Juli 2007 s/d Okt 2007
IUCN
November 2006 s/d November 2007 September 2007 s/d Agustus 2008 Februari 2008 s/d Oktober 2008 Februari s/d April 2008
Satunama Wetland Internasional APF IUCN
Kec. Baitussalam dan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Kec. Baitussalam, Peukan Bada, Lhok Nga dan Leupung Kab. Aceh Besar Kab. Gayo Lues, Kab. Abdiya, Kab. A. Besar, Kodya Sabang
25.
Inisiatif Aceh untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik di Kec. Baitussalam dan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar.
26.
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan Administrasi dan Data base Gampong
27
Program Pengembangan Kapasitas Administrasi Gampong dan Pemantauan Partisipatoris Berbasis Komunitas.
28
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerinahan Gampong di 19 Gampong Kabupaten Aceh Besar
Aceh Besar
29
Ensuring Profesional, effective and participatory coordination and facilitation
Aceh Utara
Agustus s/d Desember 2008
AIPRD – LOGICA
Desember 2008 s/d Mei 2009
Mercy Corp.
Juni s/d September 2009
AIPRD LOGICA
Juli s/d November 2009 19 April 2010 s/d 17 Januari 2011
Mercy Corps SERASI PEUDAP II
