,
Profil
Hj. Siti Aminah, S.Ag, M.Pd Sosok kita kali ini adalah seorang ibu yang dikenallincah dan ramah. Sebagai seorang perempuan pertama yang menduduki posisi jabatan Kasubdit Produk Halal tak lantas membuatnya minder. laadalah Hj. Siti Aminah, S.Ag, M.Pd. Ibu dari M. Satrio Ubaidillah(10) ini memulai karirnya di Kementerian Agama sejaktahun 1994. --'":""-1 Sebagai isteri seorang tentara, kedisiplinan memiliki makna sangat penting dalam hidupnya. Karenanya, ia memberi contoh kepada para stafnya untuk hadir lebih awal di kantor. Meski jarak rumah yang cukup jauh di Lenteng Agung-Jakarta Selatan, ibu Aminah, begitu dia biasa dipanggil, tidak pernah terlambat sampai kantor. Bahkan tak jarang harus membuka pintu kantor sendiri karena jam enam ia sudah bisa di temui di ruangannya. Dilihat dari ketekunannya dalam bidang produk halal, nampaknya jabatan saat ini tepat untuknya. Apalagi ia terlibat langsung dalam menyusun konsep RUU JPH. Sejak tahun 2007, bu Aminah sudah mengawal RUUJaminan Produk Halal yang membuatnya sering hadir di Senayan.Selama dua periode masa bhakti DPR RI, akhirnya RUU JPH disahkan menjadi UU JPH dalam rapat paripurna MPR25 September 2014. "Ini merupakan anugerah terindah untu kumat Islam Indonesia", tegasnya saat berbincang dengan bimasislam. Merespon pengesahan RUU JPH, pihaknya langsung sujud syukur sebagai ungkapan terimakasih kepadaTuhan yang tak terhingga. Bagaimana tidak, menurutnya, dirinya sering pulang malam untuk mengikuti rapat dengan anggota DPR.Bahkan pernah dalam bulan Ramadhan full bekerja di gedung DPR dengan konsekuensi meninggalkan kebersamaan berbuka bersama dengan keluarga. Resikoini ia jalani sesuai dengan filosofi hidupnya, ingin melakukan dan memberikan yangterbaik kepada bangsadan muslim Indonesia. Perjalanan terbitnya UU JPH dimulai sejak Tahun 2007. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah. Karena masih ada beberapa point yang belum ada kesepatakan, hingga tidak dapat disahkan pada rapat paripurna tahun 2009. Namun, pada periode selanjutnya dilakukan penelaahan lagi sebagai inisiatif DPRdan disahkan di akhir periode 2014. "Ini merupakan kejutan di detik-detik terakhir sebagai kado untuk umat Islam", imbuhnya. Menurutnya, UU JPH ini sebagai jaminan kepada umat muslim Indonesia terkait produk konsumsi, baik makanan, kosmetik, obat dan barang gunaan seperti tas, sepatu yang terbuat dari kulit. Regulasiini mengatur pelaku usaha dalam proses sertifikasi dan labelisasi halal. "Halal itu by proses, dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian ini nanti yang akan diaudit oleh LPH (Iembaga Pemeriksa Halal) dibawah Koordinasi BPJPH (Badan PenyelenggaraJaminan Produk Halal)" tambahnya. UU JPHmengamanatkan BPJPHuntuk memberi pelayanan publik di bidang halal, kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, baik MUI maupun LPH. LPH menjadi lembaga yang melakukan kegiatan
pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan prod uk. LPHini bisa dari Pemerintah, ormas Islam, perguruan tinggi yang telah tersertifikasi oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional). Hasil pemeriksaan dari LPH ini nanti dilaporkan ke BPJPH untuk direkomendasikan fatwa halal pada MUI. "Tahun 2014 ini kami juga sedang dalam persiapan menuju laboraturium yang terakreditasi, awal November 2014 Laboraturium halal Kementerian Agama akan diuji oleh Asesor dari KAN (Komite Akreditasi Nasional)" jelasnya. Setelah gol-nya UU JPH ini, pemerintah diberi waktu dua tahun untuk menyelesaikan satu Perpres, dua Permen, dan delapan PP yang selanjutnya menyusun struktur BPJHselama tiga tahun. Jadi, lima tahun kedepan Kementerian Agama memiliki nomenklatur baru dengan berdirinya BPJPH setingkat eselon satu. Bagaimana dengan para pelaku usaha? Menurut penggemar musik klasik Barat dan film action ini, sejak disahkannya regulasi tersebut para pelaku usaha sangat mengapresiasi, dengan catatan tidak membebani waktu dan biaya. Bahkan banyak telepon masuk dari luar negeri untuk mendapatkan informasi berkaitan d e n ga n export/import produk halal, seperti yang tahun 2015 adalah awal dibukanya PerdaganganBebasMasyarakat Ekonomi Asia. Padaera ini, produk dalam negeri harus ketat bersaing di pasar domestik dan mancanegara. Ketika ditanyakan langkah-Iangkah apa yang harus dilakukan pasca pengesahan UUJPHini, perempuan langsing ini menjelaskan: langkah pertama, sosiallsasi secara nasional, baik pada pemerintah daerah maupun pelaku usaha. "Kami akan menambah intensitas sosialisasi Gemar Halal (Gerakan MasyarakatSadar Halal)" tegasnya. Data yang tersedia, sampai tahun 2013 baru 78% produk yang bersertifikat halal dan hasil penelitian tahun 2012 di wilayah Jakarta, konsumen sangat jarang mengamati labelisasi halal. Menurutnya, mereka lebih mementingkan harga dan rasa, sehingga kesadaran akan halal ini masih sangat rendah. Jiwa "sadar halal" ini harus ditumbuhkan mulai dari diri sendiri dan lingkungannya.Terbukti,dirinyacukup teliti dan mengawasi konsumsi keluarganya. Disinggung tentang mahalnya tarif, lamanya proses sertifikasi, serta isu gratifikasi lembaga fatwa halal yang menimpa MUI tahun 2013, perempuan kelahiran Bima, 44 tahun silam ini, menyanggah, bahwahal ini tidak akan terjadi lagi karena akan ada tarif progresif para pelaku usaha menengah dan besar, dan disetorkan langsung kepada rekening pemerintah.Sedangkan pelaku usaha kecil sangat mungkin dibebaskan dari biaya sertifikasi karena seluruh akomodasi, transportasi proses audit akan ditanggung negara. Sertifikasi ini akan berlaku selama empat tahun, dan wajib untuk mengajukan sertifikasi ulang. Kedepan logo labelisasi halal ini akan berubah menjadi logo halal bersertifikat halal BPJPH,tutupnya. (tomo) bimasislam.kemenag.go.id
Keragaman Mazhab Perkaya Pengembangan Zakat dan Wakaf
Jakarta, bir:zasislam-Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia baru-baru ini memfasilitasi kegiatan bertaraf internasional, "The Third
International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development." Konferensi internasional keuangan inklusif Islam dengan fokus pada zakat dan wakaf berlangsung Kamis 28 Agustus2014. Agenda seminar dirangkaikan dengan pembentukan "working group"untuk penyusunan "zakai core principles"(prinsip pengelolaan zakat) atau prinsip-prinsip kerangka pengaturan dan pengawasan lembaga zakat secara internasiona 1. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Bank Indonesia melibatkan tim IRTI-IDB (Islamic Development Bank) dan BAZNAS.Hadir kalangan akademisi, wakil dari otoritas zakat dan wakaf di beberapa negara, seperti Pakistan, Qatar, Malaysia, Sudan, Saudi Arabia, Afrika Selatan, serta delegasi lembaga multilateral World Bank dan Islamic Development
Bank(IDB). Pembukaan acara dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Halirn Alarnsyah. Dalam sambutannya Halim Alamsyah mengapresiasi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan meletakkan dasar yang lebih kuat bagi upaya pengembangan sektor zakat dan wakaf. "Peningkatan kualitas tata kelola lembaga zakat secara internasional diharapkan mendorong tercapainya financial inclusion (layanan keuangan terjangkau masyarakat) melalui penguatan basis produksi yang lebih luas serta perluasan akses masyarakat terhadap jasa keuangan syariah. Apalagi sektor sosial Islam berupa zakat dan wakaf merniliki potensi sekitar Rp 217 triliun, dapat memainkan peran sangat penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan." imbuhnya. Ia menambahkan, keberadaan lembaga zakat yang efisien akan meningkatkan jangkauan layanan kepada segmen masyarakat yang saat ini belum tersentuh oleh lembaga perbankan. bimasislam.kemenag.go.id
Sementara i tu speakers dari Kementerian Agama, M. Fuad Nasar, Pelaksana Tugas Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakil Sekretaris BAZNAS menyampaikan makalah temtang "Pengembangan dan Implementasi Zakat dan Wakaf di Indonesia". Menurutnya, dua hal prinsipil yang menjadi entry point ketika membicarakan pengembangan dan implementasi zakat dan wakaf sebagai sektor keuangan Islam di Indonesia, yaitu: Pertama, negara memiliki otoritas dan kepentingan untuk mengatur, memfasilitasi serta memberi kepastian hukum kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah dan muamalah sesuai ketentuan syariah, an tara lain mencakup zakatdan wakaf. Zakat dan wakaf tidak masuk ke dalam neraca keuangan dan kekayaan negara, tetapi pemerintah dapat mengarnbil tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan yang merugikan kepentingan rnasyarakat. MenurutFuadNasar, "Negara tidakmengambilmazhab fiqih tertentu sebagai mazhab resmi yang dijadikan acuan bagi pengembangan hukum zakat dan wakaf di Indonesia. Pengembangan hukum Islam tentang zakat dan wakaf lebih dinamis, karena mengakomodir keragaman mazhab pemikiran fiqih yang terdapat di Dunia Islam. Walaupun pengaruh corak pemikiran mazhab Syafi'i cukup dominan pada sebagian besar masyarakat muslim Indonesia, tetapi dalam konten regulasi perzakatan dan perwakafan tidak terjadi kekakuan mazhab, apalagi "syaji'i oriented" atau "syafi'i minded", melainkan secara dinamis mengedepankan "maqashid syariah" sebagai tolok ukurnya. Sebagaimana terlihat dalam fiqih terapan mengenai zakat perusahaan, zakat penghasilan profesi, wakaf uang, wakaf dalam jangka waktu tertentu, dan lainnya, mencerminkan khazanah hukum Islam yang kaya dengan metode ijtihad, isiinbatn dan isiihsan:" terang Fuad. Wakil Sekretaris BAZNAS menyampaikan makalah secara panel bersama Prof. Dr. Nasim Shah Shirazi (IRTI-IDB),Haji Azrin Abdul Mahan (pusat Pungutan Zakat, Malaysia), dan Dr. G.M. Arif (Pakistan Institute of Economic Development) dengan moderator Dr. Rifki Ismal (Asisten Direktur, Bank Indonesia) mengemukakan, "Sekalipun regulasi tentang zakat dan wakaf adalah sebuah keniscayaan, tetapi bukan segalanya. Untuk pengembangan zakat dan wakaf di dunia modern, kita butuh sosialisasi dan edukasi publik yang lebih luas, kita butuh trust building, kita butuh best practices, kita butuh role model, dan kita butuh partnerhip dan kerjasama di antara sesama negara-negara muslim."
ungkapnya.(mfn/foto:bimasislam)
PIt.Dirjen: Birokrat yang Baik Harus Punya Tiga Kompetensi ini! Jakarta, bimasislam-- Pelaksana Tugas (PIt) Direktur [enderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dr. Muchtar Ali, M.Hum mengatakan ada tiga kompetensi yang perlu dimiliki oleh birokrat, khususnya pegawai Ditjen Bimas Islam. Ketiga kompetensi tersebut adalah Kompetensi Teknikal, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Perilaku. Hal terse but disa.mpaikan pria yang juga mernimpin Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah itu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pemberdayaan Wakaf Tahun 2014 yang mengusung tema "Kerja Keras, Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, Solidaritas dan Sinergitas", di Swissbell Hotel, Jakarta, Senin (29/09). Dijelaskan Muchtar, kompetensi teknikal yang dimaksud adalah penguasaan terhadap materi regulasi, penyajian data, publikasi media, dan sejenisnya, Sedangkan kompetensi manajerial adalah kemampuan pegawai untuk mengatur organisasi dengan
menerapkan empat sisi dari The Prophetic Messages yang dikenal dalam agama Islam yaitu Shiddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah. Tidak eukup hingga disana, kedua kompetensi tersebut, lanjut Muchtar, perlu dilengkapi kompetensi terakhir yakni Kompetensi Perilaku atau attitude yang baik. Mantan Kasubdit Produk Halal itu menjelaskan jika ketiga kompetensi ini digabungkan menjadi satu, maka harapan terhadap kinerja pemerintahan yang lebih baik dapat mudah dicapai karena tiga kebutuhan pengelolaan program-program birokrasi terpenuhi dengan baik. Rakernas Ditdaya Wakaf tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama, Direktur Pemberdayaan Wakaf, dan para pejabat di Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimas Islam. Acara ini diikuti oleh 70 peserta dari perwakilan Kemenag se-Indonesia, juga menghadirkan peserta dari BWI, BPN, MUI, LKS PWU dan sejumlah Ormas Islam. (Ska/foto:kemenag)
Ditjen Bimas Islarr Sina Penyuluh Agama Islam (PAI\ \/a"g Beruqe= di Penjara Surabaya, bimasislam - Dalam rangka meningkatakan kualitas Penyuluh Agama Islam (PAl) yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan di wilayahJawa Timur, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, cq. Direktorat Penerangan Agama Islam, melakukan Pembinaan Keagamaan. "Tuiuan dari kegiatan ini adalah. uniuk memberikan wawasan keagamaan dan metode pemoinaan kepada PAl yang bertugas di LP wilayah [auia Timu r. LP itu wi/ayah dakwah yang unik dan memiliki karakteristik iersendiri, sehingga PAI yang ingin melakukan. penyuluhan agama harus memahami seluk beluknua dan menguasai metode yang tepat agar tujuan iercapai", tegas Amir, salah satu panitia pelaksana kepada bimasislam di sela-sela pelaksanaan kegitan di hotellbis, Surabaya (17/9). Hadir sebagai nara sumber adalah Kapala Bidang Pembinaan Narapidana, Kanwil Kemenkum HAM Kanwil [awa Timur, Heri Azhari BC, IP, S. Sos. Dalam sambutannya Heri berharap agar pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh PAI terus ditingkatkan. "Para napi
sangai memerlukan kehadiran agamawan, dalam hal ini PAl, uniuk membimbing mereka agar meniadi pribadi yang utuh sebelum dikembalikan ke masyarakat. Harus diakui, banyak orang yang menjadi narapidana bukan karma mereka tidak memiliki ilmu, tetapi karma mereka khila] dan memerlukan pembinaan mental spiritual", tandasnya. Peserta yang hadir adalah Penyuluh Agama Islam (PAl) di wilayahJatim, khususnya mereka yang ditugaskan di wilayah LP. Peserta yang hadir sebanyak 50 orang, baik penyuluh PNS maupun Non-PNS. Salah satu yang hadir menjadi peserta adalah penyuluh senior, KH. Muhammad Khoiron Syuaib. Penyuluh ini bertugas di lokalisasi yang cukup dikenal dengan pendekatan yang humanis. Bahkan kiprahnya telah dituliskan dalam salah satu disertasi yang disajikan oleh Dr. H. Sunarto AS,MEL Profilnya juga telah dibuat di negeri [iran, Malaysia, sehingga dapat dijadikan role model dakwah di tempat lokalisasi. (thobib/foto:bimasislam)
Wamen: Tugas Indonesia Menjadi Pelopor Bagi Kebangkitan Islam Modern Palembang, bimasislam Wakil Menteri Agama, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, mengatakan bah w a Indonesia memenuhi semua syarat sebagai negara pelopor kebangkitan dunia Islam. "Timur Tengah telah menyelesaikan tugasnya melahirkan Islam, dan kini tugas Indonesia menjadi pelopor bagi kebangkitan Islam modern" demikian
dikatakan pria yang termasuk dalam 500 Most lnfluental Muslim in the World itu pada Selasa (17/9) di Palembang. Menurut Nasaruddin, sangat banyak indikator mengapa Indonesia layak menjadi negara yang pantas memelopori kebangkitan dunia Islam, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dikatakan Nasaruddin, indikator tersebut misalnya jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, letak geografis yang strategis bagi la1u lintas perdagangan internasional, wilayah geografis yang luas, kekayaanSumber Daya Alam yang melimpah, jauh dari pusat konflik, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Seluruh faktor ini secara bersamaan tidak dimiliki olehnegara-negara Muslim lain.
bimasislam.kemenag.go.id
Lebih dari itu, pria yang juga menjabat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) itu juga mengatakan bahwa faktor yang cukup penting lainnya adalah kultur masyarakat Nusantara yang ramah dan moderat. Hal ini, dikatakan Nasaruddin, merupakan berkah dari letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang meniadi wilayah migrasi negaranegara Asia kontinental. "Semakin kontinental suatu negara, maka struktur masyarakatnya akan semakin berstratifikasi atau berkasta, hal ini menyulitkan lahirnya peradaban modern. Indonesia tidak merniliki
budaya seperti jelasnya.
negara-negara
Asia Kontinental
itu."
Oleh karena itu. Guru Besar Ilmu Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu mengajak agar umat Islam di Indonesia tidak mudah dipecah belah dan diadu domba. "Selama umat Islam bersatu, kita tidak akan dikalahkan. Sementara ini kita masih mudah terpecah, garis keras di satu sisi, dan liberal di sisi lain,
semakin lama perbedaan itu makin meruncing. Hal ini yang membuat kita menjadi lemah" keluhnya. (Ska, Jato: bimaislam)
Kemenag Tak Ingin Dibenturkan Dengan Umat Jakarta, bimasislam-- "Kementerian Agama tidak ingin dibenturkan dengan umat. Masalah yang ada sudah cukup banyak dan tidak perlu ditambah lagi. Kernenterian Agama bukan tidak bisa menertibkan dan memberi sanksi terhadap LAZ-LAZ yang tidak berizin. Tetapi ingin terlebih dahulu mengedepankan pendekatan sosialisasi dan persuasi, sebelum sampai tahap law enforcement." Dernikian Kasubdit Pengawasan Lembaga Zakat dan Wakil Sekretaris BAZNAS,M. Fuad Nasar menanggapi kritik dari beberapa kalangan yang menyoroti banyaknya lembaga amil zakat yang beroperasi tidak punya izin dari Kementerian Agama, tapi kenapa mereka dibiarkan. Menurut Fuad Nasar, "Sewaktu baru disahkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu UndangUndang No 23Tahun 2011,orang sudah ribut dengan isu kriminalisasi amil zakat. Sebetulnya tidak ada kriminalisasi yang dikhawatirkan. Ada atau tidak ada undang-undang, tetap ada orang Islam yang membayar zakat, yang menerima zakat, dan bahkan yang mengorganisir pengurnpulan dan pendistribusian zakat untuk tujuan sosial tentunya. Dengan adanya UndangUndang Pengelolaan Zakat, maka seluruh kegiatan pengelolaan zakat di tanah air wajib memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi, tidak sembarangan menjatuhkan sanksi atas para pengelola zakat, kecuali sepadan dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Penegakan aturan dilakukan bertahap karena menyangkut ranah keagamaan dan sosial yang telah melembaga di masyarakat." Menjawab pertanyaan seputar peran Kementerian Agama dalam pengawasan lembaga zakat, Wakil Sekretaris BAZNAS menjelaskan, Kementerian Agama melalui direktorat yang menangani zakat, sedang mendata dan menyampaikan himbauan kepada semua organisasi kemasyarakatan, perkumpulan dan yayasan yang melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, agar mengurus legalitas sebagai Lembaga Ami! Zakat (LAZ) dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam perundeng-undangan. [ika himbauan tidak digubris, akan diberi teguran. "Peran BAZNAS juga harus dioptimalkan. Salah satu bimasisiam.kemenag.go.ld
tugas BAZNASadalah membuat pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS,BAZNASprovinsi, BAZNASkabupaten/kota dan LAZ.sedangkan salah satu fokus kinerja pemerintah di bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat ialah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat nasional yang mengacu pada regulasi perundangundangan maupun pedornan yang dikeluarkan BAZNAS. Kementerian Agama mengawasi dan memastikan apakah pedoman-pedoman pengelolaan zakat itu dilaksanakan dengan baik atau tidak." ungkapnya. Menurut Fuad, pihaknya ingin agar Direktorat Pemberdayaan Zakat ke depan lebih fokus menjalankan fungsi pembina an, pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat sesuai amanat undang-undang. Tugas dan fungsi direktorat yang menangani zakat pada Kementerian Agama jangan duplikasi dengan BAZNAS,atau sebaliknya. Untuk itu ke depannya Direktorat Pemberdayaan Zakat harus didukung dengan sumberdaya man usia yang memiliki standar kompetensi tertentu, terrnasuk auditor syariah di bidang zakat. Regulasi dan pedoman tentang audit syariah sedang disusun. "Kita tidak menginginkan dunia zakat diwarnai dengan aksi gugat-menggugat antar-sesarna umat Islam. Pengelolaan zakat merepresentasikan wajah umat, apakah kita ingin menambah coreng-morengnya wajah umat? Kita tentu malu melihat sesama urnat Islam ribut terus dan seolah tidak mampu mengelola urusan sendiri dengan baik. tegas Fuad. II
Dia menambahkan, "Setiap regulasi yang dibuat oleh Pemerintah harus merniliki kewibawaan dan tidak dianggap angin lalu saja. Kalau terbukti adanya kasus pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ, misalnya rnenjadikan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola seolah sebagai aset pribadi sekelompok orang, atau pelanggaran atas prinsip-prinsip syariah, tentu harus dilakukan audit investigasi dan law enforcemen t.Masalah yang kita hadapi saat ini adalah rendahnya kepatuhan (compliance) para pengelola zakat terhadap regulasi terkait dengan perizinan dan pelaporan." pungkas Fuad Nasar mengakhiri keterangan persnya. (mfn!foto:bimasislam)
Muslim Thailand
Kagumi
Moral Perempuan
Indonesia
Jakarta, bimasislam - Temyata tidakhanya kaum laki-laki Indonesia yang dikagurni oleh wanita luar negeri khususnya dari negeri sakura Iepang, wanita Indonesia juga mendapat kesan positif dari pandangan para kaurn adam luar negeri. Setidaknya pandangan positif terse but diungkapkan, oleh salah seorang anggota delegasi Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand, Haji Hanafi bin Hasan ketika berkunjung ke kantor Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, ]1. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Karnis (25/9).
83,7 persen atau sekitar 140 [uta penduduk di aniaranua
merupakan umat Islam. [adi, umiar saja apabila mereka melihai banyak perempuan yang memakai ji/bab di sini. Ini tentu berbeda dengan. Thailand, "ucap Amin. Direktur Penerangan Agama. Islam Euis Sri Mulyani menambahkan, kekaguman orang luar terhadap wanita Islam Indonesia tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki program pemberdayaan dan pembinaan perempuan muslim melalui wadah ormas Islam dan majelis taklim, Euis menyebutkan, jumlah majelis taklim di Indonesia mencapai 91.000 kelompok, dimana majelis taklim ini merupakan binaan dari ormas Islam seperti Muslimat NU, Fatayat NU, BKMT, Aisyiyah, dan FKMT. Dengan jumlah sebanyak ini tentu sangat strategis dalam membina akhlak kaum perempuan dan anak-anak.
"Dan kami (pemeriniah-red) bersama ormas Islam sudah melaunching Asosiasi Majelis Taklim Indonesia (AMTI) pada awal tahun 2012, dimana ketua llmumnya adalan Prof Dr. Hj. Tuty Alawiyah, "kata Euis.
"Akhla): dan moral di Indonesia bagus dari segi wonitanya, "kata Hanafi dengan bahasa melayu yang bercampur dengan bahasa Thai. Oalam pandangan mereka, lanjut Hanafi, kaurn perempuan Indonesia terlihat sangat religi karena banyak yang memakai busana muslimah. Oi samping itu, perempuan Indonesia juga mereka nilai sangat sukses dalam hal pendidikan terhadap anak-anakanya. Atas dasar penilaian tersebut, rombongan mereka tertarik bertukar pikiran dan pengalaman dengan Indonesia terkait masalah pemberdayaan perempuan, selain masalah lainnya seperti pengelolaan sertifikasi halal dan penanganan masalah pemikahan dan rujuk. Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, menanggapi wajar penilaian rombongan Majelis Agama Islam Wilayah Sonkhla tersebut terhadap perempuan muslim di Indonesia. Hal ini menurut Amin, karena perbedaan yang mencolok tentang jumlah penduduk muslim Indonesia dengan muslim di Thailand.
"Kalau. di Indonesia kan, dari 285 juta penduduk Indonesia,
II
Dalam kaitannya kerjasama yang dibangun dengan Majelis Agama Islam Thailand, Euis mengatakan, pada tahun 2015 Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam akan mengikutsertakan perwakilan dari Thailand untuk mengikuti kegiatan Pembibitan Calon Da'i Muda diIndonesia. Sekitar 30 orang delegasi Majelis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand berkunjung ke Ditjen Bimas Islam untuk melakukan studi banding tentang pengeJolaan sertifikasi halal, pernikahan, pemberdayaan dan organisasi perempuan, sejarah Syeikh Abdus Shamad Al-Falembani (penulis Kitab Hidayatus Salikhin), serta pengaturan terkait Agama Islam di Indonesia. Setelah mendapat penjelasan yang memadai dari sejumlah pejabat Ditjen Bimas Islam, rombongan yang dipimpin Tuan Guru H. Abdul Wahab ini menerima kenangkenangan berupa plakat penghargaan dan buku-buku terkait kebimasislaman. (i n s o n p a n e-
syamsuddin/foto:bimasislam)
Muhammadiyah Amin: Toleransi Perlu Sikap Egaliter dalam Masalah Kemasyarakatan Jakarta, oimasislam-: Dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang mengakui keanekaragaman agama, maka dituntut sikap toleransi dari masyarakatnya. Keharmonisan sosial tak akan tercipta bila tidak ada toleransi a n t a r umat beragama, begitupun umat Islam sebagai kelompok mayoritas. Bagi umat Islam, bnnasislam kemenag go Id
sesungguhnya tidak ada masalah dengan urusan toleransi. "Islam turun lewat kitab sucinya mengajarkan prinsip toleransi terhadap umat lain", tegas Muhammadiyah Amin, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag dalam khutbahnya di Masjid Istiqlal Jakartahari Jumat(19/9)ini.
Dalam Surah Al-Kafirunjl09 ayat terakhir, menurutnya, betapa Islam dengan gamblang dan vulgar menegaskan sikap toleransi tersebut. Hanya saja, lanjut Mantan Rektor lAIN Gorontalo ini, toleransi dalam Islam hanya pada aspek kebebasan untuk melaksanakan praktek keberagamaan masing-masing bukan pada aspek teclogis untuk menyamakan atau menyatukan keyakinan antar umat beragama.
persoalan kemasyarakatan, terutama secara hukum. Semua kalangan hams disikapi sarna, tidak melihat status dan jabatan. Ketiga, harus waspada dan hati-hati terhadap provokator yang suka memanas-manasi suasana yang sebenarnya terjadi biasa saja. Seringkali konflik sosial muncul akibat ditunggangi ulah mereka.
Agar toleransi yang dimaksud bisa dicapai, jelas Muhammadiyah di depan ribuan jamaah yang mengikuti Shalat Jumat, perlu dilakukan tiga hal, yaitu: Periama, Selalu diupayakan untuk menciptakan kedamaian antar umat beragama. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas hams memperhatikan kelompok minoritas. Sedangkan agama dan kepercayaan lain menghormati kelompok mayoritas.
Agama RI Lukman Hakim Saefudin, negara kita adalah Negara Pancasila, bukan Negara Agama maupun Negara Sekuler. Negara kita bersendikan nilai-nilai agama, tapi tidak hanya memperhatikan kepentingan satu agama saja, karenanya diberlakukan hukum positif dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sinilah diperlukan toleransi antar umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, ingatnya di akhir ceramah. (edijun/foto: btmasislam)
Kedua, hams
diberlakukan
sikap egaliter
dalam
Ingjnkan
Yang
harus
d is ad ar i oleh kita
semua,
ujar
Muhammadiyah seraya menyitir ungkapan Menteri
sesuatu
~,enganbakat yang kau·miliki, danjangan ntenginginkan
sesuatu sesuai dengan nafsu atau seleramu. (Lukmen Hqkim)
b.masislam.kemerag go Id
Akhirnya RUU Jaminan Produk Halal Dlsahkan Menjadi UU Jakarta, bimasislam-- Setelah melalui jalan yang panjang dan berliku, akhirnya RUU Jarninan Produk Halal disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna DPR RJ hari ini KaJ.TIi.s, 25 September 2014di gedung Nusantara DPR RI, Jakarta (25/9). Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, dansecara aklamasi menyetujui RUU JJ'H
jaminan produk halal seeara nasional. Badan tersebut bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
Penyampaian pendapat akhir presiden disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.Dalam sambutannya, Amir Syamsuddin mengatakan bahwa yang melatarbelakangi pentingnyaRUU JPH adalah antara lain;
Ksdua, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPJPH memerlukan sumber daya manusia yang memiliki k e m a mpuan m elaksana kan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk. Oleh karena itu auditor halal mempunyai peran yang sangat penting dan menjadi salah satu kunci untuk meniamin kehalalan suatu produk, selain merniliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan juga tentunya auditor merupakan sosok yang memiliki integritas dan tersertifikasi.
Pertama,berbagai peraturan perundang-undangan
Ketiga, Auditor halal yang melaksanakan tugas pemeriksaan
menjadiUndang-Undang.
yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jarninan hukum bagi umat Islam untuk dapat mengonsumsi atau menggunakan prcduk halal. Hal inimenjadikan umat Islam menemui kesulitan membedakan mana yang halal dan mana yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman bathin dalam mengo.nsumsi atau menggunakan produk. Peraturan perundangundangan yang adajuga baru mengatur kehalalan produk pangan, belum mengatur produk obat, kosmetika, kirnia biologis dan rekayasa genetik, dan/ atau produk gunaan lainnya. Kedua, tidak adanya kepastian hukum mengenai institusi mana yang merefleksikan keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan prod uk halal, Sistern yang sekarang belum rnemberikan kepastian mengenai wewenang, tugas, dan fungsi mengenai atau dalam kaitannya dengan jaminan produk halal, termasuk koordinasinya. Dalam teori hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia masih diragukan posisi hukumnya atau legal standing-nya dan sistem yang ada belum memberikan jawaban tentang bagaimana menjadikan Fa twa Majelis Ulama Indonesia sebagai hukum nasional dan masuk dalam instrumen hukum nasional.
Ketiga, produksi
dan pereclaran produk di pasar domestik semakin.sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bioeknologi, dan proses kimia biologis. Keempat, Sistem produk hala1 Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resrni (standar halal nasionaI) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Pelaku usaha menetapkan Tanda Halal sendiri sesuai selera masing-masing yang mengakibatkan terjadinya berbagai pemaJsuan Tanda Halal, yang sulit ditindak.
Kelima, sistem infortnasi produk halal sebagai pedoman pelaku us aha dan masyarakat tidak memadai dan belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal. Sedang substansi yang diatur dalam Rancangan UndangUndang tentang Jarninan Produk Halal, yaitu; pertama, Badan Penyelengga];a Jarninan Produk Halal atau BPJPH menjadi "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yanitselanjutnya disingkat BPJPH adalah lembaga yang reelakukan penjaminan kehalalan prod uk" . Halini untuk memastikan bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah. lembaga yang di];:,erikan otoritas oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan
melekat pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pembentukan LPH dengan sistem desentralisasi akan memberikan dampak yang posistif dalarn memberikan pelayanan sertifikasi halal, mengingat sebaran produk dan kondisi geografis Indonesia yang tidak memungkinkan untuk dijangkau apabila LPH bersifatsentralistik. Keempai; Hubungan intemasional sangatlah penting bagi suatu negara, dalam era globalisasi yang sangat kompleks ini. Tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama internasional memiliki arti penting dalam hubungan kerja sama antar negara dalam beragam bentuk, termasuk kerjasama di bidang perdagangan. Guna Iebih memudahkan kerja sama perdagangan khususnya di bidang produk halal, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/ atau pengakuan sertifikat halal.
Kdima,
Kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam penye1enggaraan }PH, khususnya dalam hal pengawasan terhadap peredaran produk halal berupaya diminimalisir. Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan d al am penyelenggaraan JFH, maka dalam pengaturan RUU JPH ini, BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan t e r s e b u t m e n g i k u t s e r t-a k a n Kementerian/Lembaga terkait dan peran serta dari masyarakat.
Keenam, Selail1 dalam pengawasan, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal melakukan sosialisasi,. edukasi, dan W0rmasi tentang produk halal. DihaIapkan dengan adanya peran serta masyarakatdapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menggunakan, mengonsumsi, dan memproduksi produk )1.alal.
Ketujuh, Untuk lebih meningkafkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik pada penyelenggaraan JPH, maka pola pengelolaan keuangan diatur dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pengaturim BLU merupakab wadah implementasi Enterprising the Government dengan penganggaran berbasis kinerja, sehingga diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dengan disahkalmya RUU JPH menjadi UU, maka ini merupakan kado buat uma:t Islam. Indenesia me1alui DPR RI masa bakti 2009-2014 dan era peme:dntahan SBY yang kedua.
(bul'han/foto:bimasislam)
bimasislam.kemenag.go.ilj
Partisipasi Masyarakat, Kunci Keberhasilan Pembinaan Masyarakat Tasikmalaya,
bimasislam - Dire ktorat Jenderal Bimas Islam telah meluncurkan program pembinaan kehidupan keagamaan melalui peningkatan perekonomian, khususnya di daerah rawan konflik. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang beberapa tahun ke belakang terjadi konflik antara warga masyarakat dengan pemeluk JAI. Sebanyak 16 kelompok us aha yang telah ada mendapatkan bantuan dana pengembangan us aha, disamping bantu an operasional bagi penguatan peran Majelis Taklim sejumlah 3 lokasi dan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bahrussalam Desa Kutawaringin Kecamatan Salawu. Bimasislam beberapa waktu laiu (16-19/9) berkunjung
dan bersilaturahim dengan masyarakat binaan, didampingi Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Danial Abdul Kholik, Kepala KUA Kecamatan Salawu, Drs. H. Ana Suryana dan jajaran pemerintahan Desa Kutawaringin. Di desa yang berada di atas perbukitan, terdapat 6kelompok binaan, meliputi kelompok ternak kambing, pembibitan ikan dan usaha pembuatan keripik singkong dan gula merah. Dalam tinjauan bimasislam, ketiganya berkembang cukup baik, mengingat para anggota binaan sebelumnya telah memulai usahanya sehingga telah memiliki pengalaman. Begitupun di Desa Tenjowaringin. Kelompok binaan membuka usaha pernbuatan rengginang, warung makan dan ternak ikan. Dipimpin langsung oleh Bapak Atang Rostaman, terdapat 3 kolam ikan yang semuanya berisi ikan siap jual. Menurut Atang Rostaman, bantuan dialokasikan bagi penguatanhome industri yang memang sudah berkembang di masyarakat Tenjowaringin meski dalamskala yang kecil.
"Buntuan tereebut bagi kami sangat besar manfaatnya karma membantu memperkuat unit-unit usaha yang sebelumnya sudah ada," tuturnya. Hal menarik yang dapat dilihat di kedua desa binaan ini adalah tingginya partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan bantuan. Desa Ku tawaringin misalnya, mendapatkan alokasi bantuan pembangunan MI sebesar Rp. 360.000.000,-. Kini, tiga lokal kelas dengan konstruksi tingkat dua danluas 7 m x 7 mnampak megah berada di perbukitan yang hijau. Menurut Kang Asep, tokoh sekaligus Kepala MI Bahrussalam, masyarakat sangat antusias membantu pembangunan, dari mulai tenaga, makanan hingga materi lainnya. Hasilnya, anggaran yang sebelumnya hanya cukup membangun kelas pembelajaran yang sederhana, justru kini menjadi lokal kelas yang sangat luas dan siap dibangun di atasnya tiga lokal. masvaraku: di sini, tidak meiihai latar belakang kelompok dan pahamnva, bersama-sama membangun MI. 1ni awal yang baik, artinya melalui lembaga ini kebersamaanyang sebelumnya sempat terkoyak, dapai kami rangkai kembali. lni point p e n i i n g bagi k a m i;" tuturnya. "Selurun
Menurut Kasi Bimas Islam, Drs. H. Danial Abdul Kholik, pihaknya secara intensif membangun komunikasi dengan seluruh stake holdersdi Kecataman Salawu guna memantau pelaksanaan bantuan Bimas Islam. Hal ini bertujuan agar banta un dapat dikelola secara baik dan berdampak bagi perekonomian masyarakat dan juga penguatan kerukunan.
"Hasilnya memang belumlan fantastis, tapi kita bisa melihai semangai dan kerjasama aniar masyarakat mulai nyata dan kini silaiurahim begiiu eratoKami yakin dan mendorong tokohiokoh. lokal menjadi penggerak bagi penguaian kerukunan, kami yang di luar memberi support, karena tokoh-iokoh.lokal ini Iebih.paham dan mengerii suasana dan kondisi. " tegasnya. Kang Danial, begitu biasa disapa, kembali nmenegaskan bahwa faktor partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembinaan. Tanpa adanya partisipasi, mustahil program-program pembinaan dapat berjalan secara baik, termasuk dalam pembinaan kerukunan di Kecamatan Salawu. (kangjeje/foto:bimasislam)
Kenapa Anggaran BANSOS di Kemenag Sering Orpersoalkan? lrn Jawaoannyat Bekasi, bimasislam - Anggaran Bantuan So sial (BANSOS) di lingkungan Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir sering dipersoalkan oleh pemeriksa (auditor). Hal ini terjadi karena parameter pemeriksa menggunakan kaca mata akun 57 sebagai akun Bansos yang mengandung unsur resiko social. Sementara jenis bantuan di Kemenag itu unik yang tidak bias disamakan dengan K/L lainnya. "Kalau pemeriksa, baik BPK atau BPKP menilai pelaksanaan BANSOS di lingkungan Kemenag dianggap tidak tepat sasaran, karen a tidak memiliki resiko social, ibaratnya mereka mengukur luas tanah dengan timbangan. [adi dari sudut manapun tidak akan pernah bimasislam.kemenag.go.id
ketemu. Solusinya adalah mereka membuatkan akun baru untuk mengakomodir jenis bantuan di lingkungan Kemenag". Dernikian ditegaskan oleh Syamsuddin, man tan Kabiro Perencanaan Kemenag di hadapan peserta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Renaksi Nasional di hotel Amaroossa Grande, Bekasi (25/9). Lebih lanjut Syamsuddin menegaskan bahwa selama dirinya menjadi Karo Perencanaan, telah banyak menjelaskan kepada Bappenas, Dirjen Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bahwa anggaran bantu an di lingkungan Kemenag itu tidak bisa dikatakan sebagai Bansos seperti yang dilakukan di Kemensos yang diartikan harus memiliki resiko social.
"Kemenag dalam Keppres dikatakan bahwa Menteri Agama diberikan tugas membantu presiden bidang keagamaan dalam menyukseskan pembangunan nasional. Yang perlu diberi catatan disini, bahwa untuk menjalankan tugas tersebut Kemenag harus melibatkan Stake Holders, seperti lembaga-lembaga social keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan, Ormas Islam, Majelis Agama, para dai, ulama, kyai, pastor, dan lain-lain. Agar mereka dapat berperan secara maksimal, maka harus diberikan bantuan. Dan bantuan yang diberikan sangat berbeda dengan jenis Bansos di Kemensos. Harusnya jenis bantuan di Kemenag tinggal diberikan akun tersendiri", tegasnya. Sayangnya, imbuh mantan Ses Ditjen Balitbang ini, bahwa mereka itu orang-orang pinter, yang sulit menerima penjelasan kita. "Mereka nampaknya malu mengakui kesalahan, meskipun mereka tahu bahwa mereka salah setelah mendapatkan penjelasan dari kita", keluhnya. "Masalahnya mereka mau apa tidak membuatkan akun, tinggal menambah akun 57.7 atau be rap a, gampang kok. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka masalah ini akan berlarut-larut", ujarnya. Dalarn kesempatan tersebut, Syamsuddin juga memberikan pencerahan kepada peserta rapat bahwa para generasi muda agar bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan citra Kementerian Agama. "Di tengah isu penghapusan Kemenag, anda semua harus membuktikan bahwa Kemenag memiliki kinerja yang
baik. Sehingga mereka yang i n gin membubarkan berfikir ulang. Memang Kemenag ini tidak selalu dilihat secara substansi, tetapi persepsi. Kemenag i tu sebenarnya tidak seburuk yang mereka duga dan pikirkan. Banyak peran dan kontribusi Kemenag dalam pembangunan bangsa. Akibatnya, mereka selalu mencitrakan Kemenag dengan lebel yang buruk", katanya. "Cobalah anda semua membuktikan bekerja, dan bekerja demi Kemenag. Saya sejak awal mengerjakan konsep mulai dari Renstra, konsep pengembangan Kemenag, bahkan hingga kini masih memikirkan itu. Meski saat ini saya sudah tidak memiliki jabatan, karena dedikasi saya dan kecintaan saya pada lembaga ini, saya tidak ambil pusing jabatan saya dicopot. Istilahnya Khalid bin Walid ketika berjuang habis-habisan untuk Islam, ternyata dia tidak diapresiasi oleh Khalifah Umar saat itu. Khalid kemudian bilang, saya berjihad bukan untuk Umar, tetapi untuk Islam, tutupnya. (thobib/foto:bimasislam)
Wamen: Pemberdayaan Wakaf Harus Mempertimbangkan Lombok, b im asislam "Pemberdayaan Wakaf yang dilakukan oleh kita di manapun h a r u s mempertimbangk an kearifan lokal, termasuk di NTB ini", demikian tegas Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam ceramahnya mengisi materi kegiatan Semiloka Peluang Kemitraan Investasi Wakaf di Maiaram. Corak budaya dan latar belakang sejarah masyarakat setempat menjadi pertimbangan dalam menentukan peluang investasi wakaf, bukan sekedar kreatif dan produktif, baik oleh Nazhir, investor, juga pejabat terkait terutama di Kementerian Agama. Tidak kalah pentingnya, harap Nasar, pertimbangan untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat dengan aparat pemerintahan. :»
Wamen meyakini bahwa wakaf sebenarnya lebih bisa diandalkan d ar ip ad a z ak a t sebagai potensi perekonomian umat Islam, bahkan untuk pengentasan kemiskinan, Pengalernan di negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir dan Uni Emirat Arab, bisa menjelaskan begitu potensialnya peran wakaf bagi perekonomian nasional mereka. Dan, hal itu berjalan
Kearifan Lokal
sukses, sampai-sampai bisa memberikan beasiswa pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa muslim di dunia yang mengambil studi di sana, jelasnya. Selain itu, urai Guru Besar UIN Jakarta ini, pada prakteknya Wakaf lebih fleksibel peruntukkan pemakaiannya, juga tidak dibatasi jumlah dan bentuknya. Karenanya, sebagian ulama menginisiasi diadakannya Wakaf Tunai atau Wakaf Uang sebagai alternatif pengembangan potensi ekonomi umat ke depan. Bayangkan saja, tambahnya, kalau Zakat itu hanya dikenakan sebesar 2,5% saja dari harta setiap muslim, maka Wakaf bisa lebih dari itu dan diangap sah bila dikeluarkan berulang kali dan kapan saja, Seperti diberitakan sebelumnya, acara yang bertema "Raih Peluang Investasi Kernitraan untuk Kesejahteraan Umat"ini diadakan di Hotel Grand Legi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan diikuti sejumlah 50 orang peserta yang datang dari unsur Nazhir, Pengusaha, juga Investor. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan tanah wakaf dengan mencari gagasan dan peluang investasi, agar tanah wakaf tersebut bisa segera dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat, demikian jelas Ahmad Muhajir AlGhadri, Kasubdit Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf, saat berbincang santai dengan bimas Islamtentang kegiatan ini. (edijun/foto:bimasislam) bimasisiam.kemenag.go.id
KUA PIYUNGAN BANTUL u'u. ,apan Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO ..... 't"
Kelima, dalam bidang pendidikan, KUA Kecamatan Piyungan bekerjasama dengan instansi sekolah dan UPT PPO mengadakan kegiatan Mujahadah, Ceramah motivasi dan Do'a bersama menjelang UAN baik dengan siswa, guru maupun wali murid atau wali siswa. Keenam, optimalisasi pelaksanaan program pengembangan SIMBI (Sistem Informasi Blmas Islam) maka Aplikasi SIMAS (Sistem Informasi Masjid) dan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). KUA Kecamatan Piyungan telah melakukan entri data Masjid dan Musalla, jumlah dan luas tanah wakaf di wilayahnya.
Tahun 2014, siapa yang tidak kenai dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. KUA ini berhasil meraih juara 1 KUA Teladan Tingkat Nasional Tahun 2014, menyingkirkan 32 KUA kompetitornya. Dimotori oleh Saudara Drs. Ali Naseh, KUA ini berhasil mencapai puncakJuara Pemilihan KUATeladan Nasional diJakarta. KUAyang memiliki semboyan "Melayani dengan Profesional dan Amanah" ini meneguhkan bahwa keikutsertaan dalam Pemilihan KUATeladan bukan hanya sekedar ikut perlombaan, namun juga pelayanan di tengah masyarakat. Dalam memberikan pelayanan,KUA ini hampir tidak ada protes atau keluhan dari masyarakat.Artinya, KUA ini telah mencapai tahapan ideal sebagai lembaga publik yang diharapkan masyarakat. Selain professional dengan layanannya,juga transparan dalam pengelolaan informasi dan manajemen.
Ketujuh, Program Akselerasi Pendaftaran Nikah, yaitu integrasi program aplikasi pendaftaran nikah antara pihak desa di wilayah Kecamatan Piyungan dengan KUA. Ketika pihak desa mengentri/memasukkan data pendaftaran nikah sudah secara otomatis datanya masuk di program aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Majanemen Nikah). Sehingga, ketika calon mempelai datang ke KUA untuk mendaftar, Penghulu/PPN dapat langsung mengadakan verifikasi data tanpa harus entri data pendaftaran nikah. Keuntungan lain bagi Kelurahan adalah dengan adanya aplikasi ini, maka semua belangko yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah dan rujuk dari desa/kelurahan seperti; model Nl, N2, N3, N4, N7 dan model N lain yang diperlukan, serta surat keterangan lain-Iainnya yang dibutuhkan akan terisi secara otomatis. Kedelapan, Layanan SMS Center, yaitu layanan informasi yang memberitahukan kepada yang berkepentingan tentang telah diterimanya pendaftaran nikah atas namaorang yang dimaksud, dengan eaeatan pihak yang berkepentingan memberikan nomor HPyang dapat dihubungi. Kesembilan, integrasi data antara database pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Piyungandan database Kependudukan di DUKCAPILKabupaten Bantu!. Dengan program ini tidak ada lagi duplikasi data status perkawinan penduduk di KUA dan DUKCAPILyang Merupakan kejadian penting daiam rangka penerapan Sistem Administrasi Kependudukan danSistem Pencatatan
Didukung oleh SDM yang cukup, yaitu Ngatijan (Penghulu);Choirul Amin (Penghulu);lriyanti (TU dan Rumah tangga), Syaifudin (Bendahara Pengeluaran Pembantu); Mulyata (PenyusunProgram, Anggaran dan Pelaporan); Nugroho (Pengadministrasi); NurAbadi (PenyuluhFungsional);dan Ani Muzayaroh (Penyuluh Fungsional). Sebagai manajer, Ali Naseh mendorong mereka agar menjalankan fungsi masing-masing dengan baik, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja KUAPiyungan. Beberapa program unggulan KUA Piyungan hlnggaberhasil menjadi jawara KUATeladan 2014 adalah: Pertama,program kajian Kitab Fiqih Munakat Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah yang diselenggarakan setelah rapat koordinasi mingguan KUAsebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tata ruang yang harmonis dan serasi, tempat parkir yang luas, taman yang indah dan "rest area" yang diantaranya berfungsi untuk transit sejenak bagi masyarakat untuk menyiapkan berkas/keperluan yang dibutuhkan. Di sisi lain telah disediakan pula akses kursi roda bagi penyandang (difabel) yangterdapatdi sebelah kanan depan kantor. Ketiga,untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi dan nepotisme, KUA Piyungan memasang banner Zona Integritas tentangtidak ada pungutan biaya pelayanan apapun selain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan. Demikian juga terdapat informasi biaya pelayanan nikah di KUA dengan tarif not rupiah, dan di luar KUARp600.000, Keempat, merespon terhadap isu-isupenting yang sedang berkembang. Ketika Institusi Pondok Pesantren tersudutkan akibattindakan radikal atas nama Islam, KUA Ini merespon cepat dengan melakukan koordinasi melalui silaturrahim dengan Pondok Pesantren yang ada di wilayah Piyungan, seperti kegiatan "Sarasehan peran aktif pondok pesantren dalam membendung radikalisme dan terorisme" dan "Peran Pond ok Pesantren dalam memperkokoh wawasan kebangsaan".
bimasislam.kemenag.go.id
Nikah. Kesepuluh, Sertifikasi ISO (standar internasional) 9001: 2008 dalam bidang pelayanan nikah dan rujuk. ISO9001:2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen Mutu/kualitas. Manfaat Penerapan ISO 9001:2008 pada KUA adalah: Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, Jaminan Kualitas Pelayanandan Proses, Meningkatkan Produktivitas instansi dan "market gain", meningkatkan motivasi, moral dan kinerja karyawan, sebagal alat analisa kompetitor institusi, meningkatkan cost efficiency dan keamanan pelayanan, meningkatkan komunikasi internal, meningkatkan citra positif institusi, sistem terdokumentasi dan Media untuk Pelatihandan Pendidikan. KUA Piyungan sebagai KUA pertama dan satu-satunya KUA di Indonesia yang telah menerapkan SMM (standar manajemen mutu) ISO dalam pelayanan nikah dan rujuk.
•
Paradigma Baru Pelayanan KUA Bidang Perkawinan Oleh: Asep Rohadian,Lc Program Reformasi birokrasi telah membuka warna baru dalam bentuk pelayanan publik di Indonesia. Berbagai instansi pemerintahan telah (sedang] melakukan pembenahan diberbagai sektor yang selama ini menjadi titik lemah bagi pelayanan publik. Salah satunya adalahKementerian Agamayang kini terus berupaya untuk berbenah dalam layanan pernikahan dl KUA.
Keduo, adalah infrastruktur Kantor Urusan Agama. Fakta yang terjadi, pasca terbitnya aturan baru tentang perkawinan, bahwa masyarakat banyak yang rnernillh untuk melaksanakan perkawinan di KUA. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat ada margin yang cukup besar dari segi biaya antara nikah di KbiA pada jam Kantor dan nikah diluar KUA,baik pada Jam Kantor ataupun jam luar kantor. Contoh kecil, di KUA Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, jumlah pernikahan pada bulan Agustus 2014 mencapai 150 peristiwa; 94 di luar kantor, dan sisanya S6 dilaksanakan di Kantor pada jam kerja, Padahal sebelumnya jumlah perkawinan yang dilaksanakan di Kantor hanya ada beberapa pasang saja. Menyikapi hal lni, ada satu pekerjaan rumah bagi Kementerian Agama, yaitu perlunya menyediakan infrostruktur Kantor yang representatif dan layak, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk melaksanakan pernikahan di Kantor.
Sebagai ujung tombak layanan publik Kementerian Agama ditingkat terbawah, KUA pun segera (telah) berbenah menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang menjadi keniscayaan reformasi birokrasi. Salah satu perubahan mendasar adalah bentuk baru pelayanan dibidang perkawinan, terutama pasca terbltnva PP No 48 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 teritang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian diikuti dengan terbitnya PMA No.24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Pelayanan publik di KUA yang berbasis [asa, dan untuk menghasilkan pelayanan yang primatidak hanya Sumber Daya Manusla-nva yang dibangun, infrastrukturyang baikjuga menjadi salah satu faktor penentu. Justru, tempat yang baik akan menjadi kesan pertama bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka mendapat pelayanan. Selama ini, balai nikah yang ada di KUA terkesan asal-asalan. Tempat yang terbatas menjadi alasan klasik. Tak [arang. Balai Nikah harus berhimpitan dengan berbagai arsip dan berkas perkawinan. Bahkan disebagian wilayah, Balai Nikah harus bergantian dengan ruang staf KUA itu sendiri. Sehingga, bagaimana mungkin hal itu bisa menghasilkan output yang baik ditengah antusiasme masyarakat.
Selama ini, KUA telah mendapat stigma yang cukup kuat ditengah masyarakat sebagai lembaga yang rentan terhadap praktlk pungll dan gratifikasi. Bahkan dalam beberapa tahun telah mendapat perhatian serius dari lembaga penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan. Indikasinya adalah dijadikannya salah seorang aparatur KUA di Kediri sebagai terpidana kasus korupsi (pungutan liar).
Ketigo, masih adanya potensi "gratifikasi". Selama ini, para penghulu dianggap sebagai pihak yang sering disorot dengan dugaan gratifikasi. Sudah menjadi hal lumrah, jika setelah menghadiri pernikahan, mereka mendapat "Tanda Terima kasih" dari pihak pengantin. Inilah yang dlsorot oleh lnspektorat jenderal Kementerian Agama RI,bahkan oleh KPK,sehingga kemudian menjadi salah satu motifditerbitkannya PPNo.48 tahun 2014.
Inilah yang kemudian mendorong pemangku kebijakan ditingkat pusat untuk mencari formula ideal guna melakukan reformasi dibidang pelayanan publik untuk memperbaiki citraKUA. Meski kebijakan baru melalui penerbitan PP48 2014 berimplikasi pada seal-seal teknis, namun hal ini mendapat dorongan kuatdari penghulu se-lndonesia, khususnya yang tergabung dalam APRI.
Potensi gratifikasi sangat dimungkinkan terjadi mengingat sampai sekarang petunjuk teknis pelaksanaan PP 48 tersebut, khususnya peraturan Dirjen Bimas Islam belurn juga turun. Para penghulu sangat membutuhkan kepastian terkait berapa alokasi yang diterima, bagaimana proses pencairan, dan kapan hak mereka benar-benar mereka terima.
Dalam catatan penulis, terbitnya PP 48 2014 tersebut terdapat beberapa potensi masalah yang perlu disikapi bersama agar ke depan pelaksanaan layanan betul-betul semakin meningkat: Pertama,masalah persepsi. Aparatur penegak hukum seharusnya bisa membuka mata bahwa ada banyak pihak terkait dalam perkawinan, disana ada peran dari desa atau kelurahan, juga pihak kecamatan. Artinya masalah pernikahan tidak hanya menjadi domain Kementerian Agama, dalam hal ini K,mtor Urusan Agama. Ketika Kementerian Agama telah berbenah diri dengan mengeluarkan peraturan baru yang memiliki spirit yang baru, maka sudah selayaknya diikuti dengan aksi serupa oleh institusi yang membawahi desa/kelurahan.
Dikalangan penghulu, isu itu menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Proses yang terlatu lama terkait pencairan hak-hak mereka menjadikan mereka "galau". Ketika kewajiban telah ditunaikan, maka sudah selayaknya hak-hak pun diperhatikan dengan segera. Selama ini, para penghulu, sebagai pelaksana teknis perkawinan dilapangan telah berdaptasi menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut dan menolak berbagai "gratlfikasi" dari masyarakat. Namun dengan berlarutnya aturan yang tak kunjung turun, maka timbul kekhawatiran akan tergoda kembali kepada kebiasaan lama, terlebih tidak adanya kepastian pencairan. Karenanya menjadi hal mendesak hal ini disikapi oleh pihak-pihak yang berwenang.
Fakta dilapangan telah berbicara, meskipun aturan di PP No 48/2014 sudah jelas, terkait dengan biaya nikah, namun biaya tersebut hanya berlaku di KUA. Sementara sebelum ke KUA, prosedur perkawlnan harus melibatkan pihak lain, yaitu adanya pengantar dari RT, RW, hingga ke tingkat desa/kelurahan, dan dalam kasustertentu, hingga tingkat kecamatan. Proses yang lumayan panjang tersebut faktanya rnernerlukan waktu dan juga biaya. Sementara tidak ada aturan yang pasti mengenai waktu dan juga biaya yang berlaku untuk melakukan proses tadi. Sehingga timbul pemahaman di ma~yarakat, bahw,a biaya tersebut adalah biaya yang juga melibatkan KUA. Belum lagi hal ini juga melibatkan P3N yang tidak bisa dikontrol oleh pihak KUA jikaterjadi pungutan di luar ketentuan. Bisa jadi, pada saat riset integritas dilakukan pihak lain (termasuk KPK sekalipun) tentang biaya nikah, maka ada kemungkinan biaya yang disebutkan oleh masyakat akan melebihi ketentuan yang disebutakan PP48 2014. Sudah bisa ditebak, bahwa hasilnya akan sangat mempengaruhi citra KUA. Inilah problem yangterjadi dilapangan. Pengarah Abdul Djamll
PenanggungJawab Muhammadlyah Amin
Blmas Islam ...._~_
I
Terakhir, perubahan mindset pelayanan di KUA telah dibangun, Reformasi birokrasipun sedang dilaksanakan. Banyak pihak tentunya berharap KUA dengan wajah baru dalam pelayanan akan memberikan kesan mendalam dimasyarakat. Karena, salah satu indikator keberhasilan dalam bidang pelayanan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)yang telah mendapat pelayanan. Namun perlu disadari, bahwa proses ini barouberJalan, dan akan terus berubah menuju kondisi yang lebih baik dan ideal. Jika semua potensi masalah terse but dapat ditangani dan segera, maka bukan hal yang tidak mungkin KUA akan menjadi pelayan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penulis adolah Penghulu KUA Ciampea Kabupaten Bogar
"
-,
~~~-_ I~"'~ ~~ . : ~ ,,-
-""_' '" - ~" ...~<1(~·f~~
~?~: -:t--:;'f.,~~.,.~~
Redaks. wwwblmasis/am kemenag go id menenma k.nman artikel pembaca " ',.' .~.'" yang mengandung unsur ke.lmuan, has.I penehban aklual. menank. dan lidak • ,'; " pemah dlpubhsh d, med.a lalO, Panjang luhsan maks.mal 2 halaman A4 dengen spas, 1. ': "/:~;,' Editor Yoesni, Barokah Indah Sari Faman MlIchalik. Haslomo Aji
Redaktur
Ihsan eayl) Merdeka,
Alatiel,Thobib AI·Asyhar Andy Pabenleng, M. Fuad Nasar. Yayat Sup(iyadi. M Nakip, Edi Junaedi, Ahmad Syamsudin, Jaja Zarkasy, Jamaluddin Marky
Rahmania, Myma Yulianij Fotografer Asian Shabri (Koord)
Endah
Tn Fahriati
y: .
•
Bag. unolyang 1n9.npehPu~n berita dapal SMS d. 081'64~17993?' •••• alau ema,l persb.masislam@yahoo rom Ipersb'l1'
[email protected] >', ,. ~ ')~.'"~~,:.., _.. ,'-"",,~.,,::".~z, ... Y{. i;~::-=t.~~
:<.~0
h~
.,,,'
Sekretariat Olqen Bimas Islam Bag.an Pe[encanaan (Ian Sistem Informasi JI. MH. Thamnn NO.6 Jakarta 10340 Hunting (+6221) 3812871 Telepon (+622') 3'924509·3'93056 - 3920774 Ext. 376 Faks 3800'75 PO BOX 3733 JKP 10037 Websall; 'fflffl.blmasislam,kemenag.go.1d I Email;
[email protected]
bimasislam.kemenag.go.id
