Profesionalisme. BPK Harus Meningkatkan. Hasan Bisri Wakil Ketua BPK RI W A W A N C A R A

WAWANCARA

Hasan Bisri Wakil Ketua BPK RI

“BPK Harus Meningkatkan Profesionalisme” Wakil Ketua BPK Hasan Bisri yang baru terpilih, mulai berkarir di BPK sejak 1977 sebagai staf hubungan masyarakat atau humas. Tugasnya menyusun risalah sidang. Saat itu, BPK belum memi­ liki kantor sendiri. Masih menumpang di gedung DPR. Adapun, auditornya berkantor di berbagai de­ partemen. “Karena saya pandai mengetik, saya ditugasi menyusun risalah sidang badan,” kenangnya. Bagaimana kisah selengkapnya, berikut petikan wawancara dengan Warta BPK di ruang kerja­ nya, belum lama ini.

foto-foto: warta bpk/rianto prawoto

Bisa diceritakan sejak kapan Anda berkarir di BPK? Saya mulai berkarir di BPK sejak Desember 1977. Pada waktu itu, BPK belum memiliki kantor sendiri. Kita masih numpang di Gedung DPR. Sementara para auditor berkantor di departemen-departemen. Di sana ada ruangan yang disediakan untuk BPK. Pada waktu itu, Ketua BPK Umar Wirahadikusuma dan Wakil Ketua R . Sudrajat. Saya masuk BPK pada saat pemerintah Orde Baru baru beberapa tahun berkuasa. Tak heran bila pengaruh militer sangat kuat di BPK . Bahkan, ketua BPK juga dari kalangan militer. Begitu juga wakil ketua, penasehat ketua BPK hingga Kepala Biro SDM. De­ ngan begitu suasana dengan kultur militernya sangat kental. Seperti apa suasana budaya militer di BPK saat itu? Pada waktu itu, yang namanya anggota BPK, apalagi wakil ketua se­suatu yang hampir tak terjangkau oleh para pegawai BPK. Posisinya sangat tinggi dan sakral. Sehingga untuk bisa masuk ke ruangannya saja sangat mustahil. Namun, sejak saya menjadi verifikatur, saya sudah biasa keluar masuk ke ruangan wakil ketua dan anggota karena saya dianggap tahu mengenai keuangan negara. Saat itu saya menjadi auditor membidangi perhitungan anggaran negara. Dengan begitu saya dianggap mengetahui tentang anggaran negara. Oleh karena itu, saya sering dipanggil

22

SEPTEMBER 2011

22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 22

Warta BPK

12/15/2011 7:51:36 PM

WAWANCARA ke ruangan anggota BPK untuk diajak berdiskusi. Tentu saja saat itu seorang verifaktur bisa masuk ke ruang anggota BPK sangat luar biasa. Bagaimana mekanisme kerja saat itu? Saat itu belum ada auditor utama. Eselon I hanya satu yakni Sekretaris Jenderal. Jadi setelah badan Sekretaris Jenderal ada kepala biro. Kewenangan Sekjen begitu besar. Tugas pemeriksaan waktu itu langsung dari Ketua BPK Umar Wirahadikusuma. Saya masih menyimpan surat tugas dari beliau. Sementara hasil laporan pemeriksaan keua­ngan harus diperiksa oleh tujuh orang anggota. Bisa dibayangkan betapa lamanya. Di mulai koreksi dari anggota terkait

BPK boleh banyak tahu tetapi tidak boleh banyak bicara. Bahkan, ketika ada auditor BPK yang mencoba menulis di koran dengan mengkritisi kondisi keuangan negara akan mendapat sanksi karena dinilai tidak loyal terhadap pimpinan. Kalau ada pernyataan ketua BPK menjadi heboh. Saya ingat betul ketika anggota BPK Prof. Soemarjo mengatakan korupsi di Indonesia kalau dibelikan mobil panjangnya dari Surabaya sampai ke Anyer. Begitu juga saat Umar Wirahadikusuma mengatakan hampir semua departemen ada korupsi. Pernyataan itu juga menjadi heboh. Bagaimana dengan pergantian ketua BPK?

yang membidangi wilayah pemeriksaan kemudian berkas laporan itu akan diedarkan keseluruh anggota. Karena belum ada komputer semuanya masih menggunakan mesin ketik manual. Untuk membedakan koreksian masing-ma­ sing anggota dibedakan dengan warna tinta. Bagaimana independensi BPK saat itu? Saya merasakan pada waktu itu BPK sangat undercon­ trol. Kebetulan saya berada di bagian humas dan persidangan. Saya pandai mengetik, ditugasi untuk menyusun risalah sidang badan. Di sana saya melihat banyak peristiwa sebagai bentuk intervensi pemerintah. Misalnya ketika BPK mem­persoalkan mengenai dana leadervom, konon Sekneg tidak berkenan. Akibatnya, laporan itu tidak diterbitkan. Kemudian ketika BPK mempersoalkan mengenai dana kerohanian. Konon dana itu untuk bantuan pre­siden ke masjid, tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Sekneg juga tidak berkenan sehingga tidak diterbitkan. Alasannya, untuk stabilitas pemba­ngunan. Begitu juga ketika kita setiap 5 tahun memeriksa dana pemilu. Pada waktu itu, pemeriksaannya tidak mempersoalkan pertangungjawaban keuangan. Apakah temuan BPK itu tidak pernah diungkap di media massa? Pada waktu itu, BPK tidak pernah bicara kepada pers. Sebetulnya ini dilakukan karena tidak ingin membuat ku­ ping pemerintah panas. Namun, saat itu Umar Wirahadikusuma mengemasnya dalam bahasa sangat cantik. Orang

Pergantian Ketua BPK hampir sangat mulus dan hampir tidak ada gejolak. Bahkan, masyarakatpun tidak mengetahui karena pada waktu itu sistem pergantian pimpinan BPK, Sekretaris Negara yang mengusulkan beberapa calon ke DPR . Selanjutnya DPR akan mengusulkan ke Presiden untuk dipilih. Namun, yang diusulkan DPR itu usulan dari Sekneg. Bahkan, kalau ketua BPK mau mencalonkan pegawainya di BPK harus melalui Sekneg. Pada waktu itu, pegawai BPK yang menjadi anggota memang tidak banyak. Setiap periode paling hanya satu orang. Bagaimaan suasana ketika BPK dipimpin oleh M. Yu­ suf? Setelah selesai Pak Umar, ketua BPK diganti oleh M. Yusuf. Saat itu, ketenaran beliau sangat jelas ketika menjadi Menhankam. Jadi, begitu mendengar Pak Yusuf pindah ke BPK, pegawai BPK sangat senang menyambut kedatangan beliau. Namun setelah beliau di BPK, rupanya beliau malah tidak happy karena bukan bidangnya. Pasalnya, dia seorang jenderal lapangan yang menjadi ketua BPK, yang notabene bukan bidangnya. Sehingga boleh dikatakan kami dipim­ pin oleh orang yang sesungguhnya tidak punya kompetensi di bidang audit. Namun, saat itu harapannya adalah manajerialnya yang kita harapkan. Oleh karena tugas yang bersifat pembinaan lebih banyak diserahkan kepada wakil ketua. Praktis selama Pak Yusuf menjadi ketua, tidak ada gebrakan. Hanya sewaktu dibangun beberapa kantor per-

Warta BPK

22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 23

SEPTEMBER 2011

23

12/15/2011 7:51:43 PM

WAWANCARA wakilan, seperti di Ujung Pandang dan Banjarmansin. Kesan apa ketika BPK dipimpin M. Yusuf? Saya ingat ketika Pak Yusuf akan menyerahkan hasil laporan keuangan. Beliau tidak membacakan naskah pidato yang sudah disiapkan. Beliau hanya mengatakan tidak akan membacakan naskah pidato. Namun, beliau mengajak para hadirin yang menghadiri rapat itu untuk berdoa mudahmudahan para pemimpin kita diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Hanya itu saja. Kemudian pernyataan ketua BPK itu ramai di koran karena menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan, Pre­siden Soeharto mengutus Moerdiono ke BPK untuk menanyakan maksud pernyataan ketua BPK tersebut. Rapat anggota BPK telah memutuskan Anda menjadi Wakil Ketua BPK. Bagaimana tanggapan Anda? Tentu saya bersyukur dipercaya untuk menduduki jabatan wakil ketua BPK. Jabatan wakil ketua juga merupakan tantangan bagi saya untuk bisa melakukan sesuatu yang berarti bagi BPK. Apalagi, sekarang saya menduduki wakil ketua dalam suasana yang berbeda. Kalau dulu wakil ketua mempunyai power yang besar. Kalau sekarang tidak bisa lagi sebab mekanisme forum tertinggi dalam peng­ambilan keputusan melalui sidang badan. Inilah yang kita sebut sebagai kepemimpinan kolegian. Tampaknya memimpin secara kolegial itu tidak gampang. Dibutuhkan cara untuk mengakomodir semua keinginan sehingga idenya jalan dan bisa dilaksanakan. Artinya, membutuhkan seni tersendiri supaya pemikiran dan gagasan saya bisa dilaksanakan dan disetujui oleh badan secara aklamasi. Selain itu, saya menjadi wakil ketua juga dalam suasana politik yang berbeda. Di mana ada tuntutan dari masyarakat agar keuangan negara dikelola secara bersih. Menurut saya, mau tidak mau BPK harus meningkatkan profesionalisme. Menurut Anda, dari segi legal basis apakah sudah cu­ kup bagi BPK terkait kewenangan dan tugasnya? Kalau dari sisi mandat konstitusi, saya kira sudah cukup. Mekipun masih ada beberapa UU yang membatasi kewenangan BPK. Seperti UU Perpajakan dan UU Perbankan. Oleh karena itu, BPK harus bisa menyiasati kedua UU tersebut agar tidak menghambat tugas BPK. Sebab di luar kedua UU tersebut, BPK mempunyai kewenangan yang cukup luas. Di mana ada uang negara, berapapun jumlahnya, BPK bisa melakukan pemeriksaan tanpa ada hambatan apapun. Oleh karena itu, BPK diberikan mandat oleh rakyat de­ ngan kewena­ngan yang luas. Kalau kita tidak menggunakan kekuasaan ini sebaik-baiknya, saya khawatir nanti masyarakat tidak percaya lagi dengan BPK. Bila masyarakat merasa kecewa dengan BPK, jangan menyesal kalau ada upaya

24

SEPTEMBER 2011

22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 24

mengkerdilkan fungsi BPK karena dianggap tidak bisa menjalankan ama­nah. Ini tantangan untuk kita dan gene­rasi yang akan datang. Apa tantangan yang akan dihadapi? Dalam 10 tahun yang akan datang, isu tentang pemberantasan korupsi ma­sih menjadi isu utama. Jadi, kalau BPK tidak peduli terhadap isu itu berarti kita tidak bisa memahami aspirasi rakyat. Apalagi, pendiri negara kita telah mengamanatkan bahwa untuk memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk BPK yang bebas dan mandiri. Dengan begitu tugas memeriksa adalah memastikan bahwa apakah uang negara sudah digunakan sesuai dengan ketentuan dan apakah uang negara sudah digunakan secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat. BPK dituntut bisa mendeteksi penyimpangan penggunaan keuangan negara. Apakah BPK juga dituntut untuk berperan dalam pemberantasan ko­ rupsi? Memang UU tidak secara eksplisit mengamanatkan seperti itu. Namun secara implisit upaya pemberantasan korupsi adalah tugas BPK. Oleh karena itu, dalam Renstra kita tertulis bahwa BPK mendorong terciptanya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Bahkan dalam misi­ nya, BPK juga berusaha mencegah dan melaporkan setiap bentuk penyimpa­ ngan keuangan negara da­lam bentuk apapun. Artinya kita harus proaktif dalam pencegahan korupsi. Rasanya pemeriksaan akan kehila­ngan rohnya bila tidak menemukan persoalan apa di sana. Dalam standar audit laporan keuangan pemerintah, setiap jenis pemeriksaan apapun yang dilakukan BPK, kepatuhan terhadap peraturan harus diutamakan. Dengan adanya tugas BPK untuk ikut dalam pencega­ han korupsi, apa mesti yang ditingkatkan oleh BPK? Barangkali hal yang masih perlu kita tingkatkan adalah keberanian auditor ketika menemukan ketidakpatuhan dalam hasil auditnya. Untuk itu auditor juga dituntut meng­ usut lebih lanjut apakah ketidakpatuhan ini ada indikasi penyimpangan keuangan negara. Ini memang tidak mudah. Kita juga sadar betul tidak semua auditor mempunyai kemampuan dan naluri seperti itu. Untuk itulah kita perlu memperkuat unit investigasi. Sejak diberikan kewenangan besar kepada BPK, bagaimana implementasinya apakah ada kendala? Kendala dalam arti hambatan ekstenal itu relatif. Bahkan, hampir tidak ada kecuali dua UU yang membatasi akses BPK. Bahkan, BPK harus bisa mengubah paradigma dari awalnya pemeriksaan yang disikapi sebagai beban oleh pelaksana Warta BPK

12/15/2011 7:51:43 PM

WAWANCARA pengelola keuangan negara, kita harus bisa meng­ubah para­digma bahwa peme­riksaan itu adalah kebutuhan. Menjadi tugas BPK untuk mengubah kondisi itu. Kita juga harus tampil simpatik, profesional dan tidak mencari kesalahan serta tidak menciptakan ketidakpastian hukum. Jadi supaya audit ini disikapi seba­gai kebutuhan, auditor harus memberikan nilai tambah bagi auditee. Seharusnya, ketika auditor memeriksa sebuah laporan misalnya pemeriksaan pengadaan barang bila sudah sesuai dengan aturan, harus disebutkan bahwa proses pengadaan barang sudah sesuai dengan aturan. Apa sudah banyak hasil peme­riksaan yang dilapor­ kan ke penegak hukum? Kalau dibandingkan dengan sebelum reformasi, ada kemajuan luar biasa. Sebelum reformasi hampir tidak ada hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan ke penegak hukum. Bukan berarti saat itu tidak ada masalah, tetapi ba­ nyak. Sekarang sudah ratusan laporan BPK yang disampaikan ke penegak hukum. Sebagai orang yang dibesarkan di BPK bila ada suatu instansi terungkap ada dugaan korupsi, tetapi BPK tidak menemukan penyim­pangan, saya malu hati. Kita juga tidak bisa mengatakan pemeriksaan keua­ ngan dan pemeriksaan kinerja tidak didesain untuk pemberantasan korupsi. Saya kira BPK lebih mengoptimalkan dan memantapkan lagi untuk melakukan pencegahan dan melaporkan bentuk penyimpangan keuangan negara. Bagaimana tindaklanjut hasil temuan BPK selama ini? Saya agak prihatin karena tindak lanjut laporan BPK oleh penegak hukum masih rendah. Padahal, BPK sudah melakukan MOU dengan pene­gak hukum. Selaku wakil ketua saya akan melakukan evaluasi tindaklanjut temuan BPK. Dengan evaluasi itu kita akan tahu kenapa ada laporan BPK yang di SP3-kan. Ini terjadi karena laporan BPK yang tidak benar atau ada apa. Sebab setiap kali kita menyampaikan indikasi ada­nya tidak pidana ke penegak hukum itu sudah melalui proses yang panjang dan sudah melalui pertimba­ ngan Bimbankum. Bila ternyata pene­ gak hukum tidak menemukan cukup bukti dari laporan tersebut, kita harus melakukan evaluasi. Kelemahan kita dimana. Dalam UU dikatakan laporan BPK

Warta BPK

22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 25

mengenai dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dijadikan bahan untuk melakukan penyidikan. Kita tahu dalam proses penanganan sebuah perkara ada proses penyidikan dan proses penyelidikan. Oleh karena­ nya, kalau kita menyampaikan temuan kepada penegak hukum harus unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. De­ngan begitu tidak ada lagi laporan BPK ke penegak hukum yang sulit ditindaklanjuti. Artinya, kita merasa apa yang kita sampaikan ke penegak hukum tentu cukup bukti, tetapi fakta menunjukan tindaklanjutnya tidak cepat seperti yang kita harapkan. Selain akan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut temuan BPK, apa program unggulan lainnya? Sesuai dengan bidang tugas wakil ketua, saya ingin meningkatkan manajemen SDM sehingga karyawan BPK menjadi human capital. Apalagi, sebagai lembaga pemeriksa itu tentu kuncinya di SDM. Oleh karena itu, SDM ini betulbetul kita maintenance dan dididik dengan baik. Saya sering mengistilahkan seorang auditor itu seperti seorang prajurit. Ketika dia tidak bertempur harus berlatih. Artinya, ketika tidak mengaudit, dia harus belajar supaya pengetahuannya tidak ketinggalan. Terutama pemahaman mengenai keuangan negara. Apakah kebu­ tuhan SDM sudah mencukupi? Itu juga harus kita kaji kembali. Saya juga akan melakukan rekapitulasi ke-

SEPTEMBER 2011

25

12/15/2011 7:51:45 PM

WAWANCARA butuhan auditor. Artinya, kita perlu melakukan peninjauan kembali me­ ngenai dasar perhitungan kita dahulu untuk menentukan kebutuhan auditor seperti apa. Kita juga akan menghitung lagi untuk menentukan idealnya berapa kebutuhan SDM. Kita juga akan menghitung perbandingan auditor dan nonauditor. Bagaimana tanggapan Anda mengenai percepatan perhitungan kerugian negara? Dari sisi percepatan penyelesaian kerugian negara akan kami percepat lagi. Kita juga akan menentukan time­

Bagaimana pandangan Anda mengenai peran IT dalam mengatasi keterbatasan SDM? Gagasan e-audit yang dilontarkan Ketua BPK harus kita dukung. Namun, harus diingat itu merupakan sebuah alat saja guna membantu auditor dalam menilai kelengkapan, memastikan bahwa seluruh transaksi sudah dicatat dalam laporan keuangan. E-audit akan mengurangi waktu pemeriksaan. Bagaimana dengan dukungan anggaran terhadap program BPK? Saat ini, DPR sangat mendukung program BPK. Oleh karena itu, ang-

Tim Warta BPK sedang mewancarai Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri.

frame berapa lama jangka waktu penyelesaian di BPK. Dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan BPK kadang menjadi pengadilan. Adapun, permintaan menghitung kerugian negara dari penegak hukum harus kita aksele­ rasi lagi. Ini juga kita harus percepat prosesnya. Sebab pro­ses yang lama akan menimbulkan kecurigaan. Kita harus evaluasi lagi. Salah satu upaya­ nya adalah perlu dibentuk divisi sen­ diri.

26

SEPTEMBER 2011

22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 26

garan BPK dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam 3 tahun terakhir anggaran BPK cukup besar. Besarnya anggaran itu diserap untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peralatan kerja di daerah. Bila nanti kebutuhan itu sudah terpenuhi, anggaran BPK harus dimanfaatkan untuk mening­ katkan kapasitas. Seperti bagaimana kita harus mencari peluang agar para auditor dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Bagaimana hubungan BPK de­ ngan stakeholder? Yang paling penting hubungan BPK dengan DPR. Selama ini komunikasi antara komisi di DPR dengan BPK agak menurun dibandingkan de­ ngan waktu sebelumnya. Harapannya setelah IHPS diserahkan ke DPR harus ditindaklanjuti dengan komunikasi yang lebih intensif antara komisi yang membidanginya. Adapun, hubungan dengan DPD relatif lebih aktif sekarang. Sementara dengan pemerintah, terutama dengan pemda, memang harus lebih banyak mengkomunikasikan hasil audit. Sebab banyak instansi pemerintah daerah yang belum paham mengenai pengelolaan ke­­ua­ng­ an negara. Oleh karena itu, program BPK goes to campus dan BPK Mende­ ngar harus digalakkan. Selain itu, saya juga mengharapkan Litbang melakukan survei mengenai tingkat kepuasan stakeholder terhadap hasil laporan BPK. Bagaimana peran Pusdiklat guna meningkatkan kapasitas SDM? Pusdiklat harus menjadi pusat pendidikan pemeriksa. Harapannya, alum­ni Pusdiklat akan disegani. De­ ngan begitu apapun latar belakangnya setelah digodok di Pusdiklat akan menghasilkan auditor yang handal. Kita juga perlu membuat spesialisasi dalam audit, seperti spesialisasi audit kinerja, audit keuangan. Bagaimana de­ngan pem­­binaan terhadap auditor yang diduga me­ lakukan pelanggaraan? Penegakan disiplin sa­ngat perlu. Itu bisa dimulai dari datang ke kantor tepat waktu atau cara berpakaian. Untuk itu, saya mengharapkan Irtama tidak mencari kesa­lahan dalam melakukan pembinaan, tetapi proposional saja. Kalau ada auditor yang melakukan pelanggaran disiplin harus secepatnya diproses secara fair. Tentu saja dalam memberikan sanksi terhadap auditor dalam rangka pembinaan. Artinya kita memberi kesem­patan kepada mereka untuk memperbaiki. Dengan begitu unsur pembinaan terkait dengan pola promosi dan mutasi. bw

Warta BPK

12/15/2011 7:51:48 PM

Pantau

G

onjang-ganjing di tu­ buh Banggar DPR yang dituding sebagai  biang ke­rok penggelembungan anggaran pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia,   tampaknya te­ rus memanas. Sekalipun  para pimpi­ nan DPR  telah berupaya mengambil jalan tengah, tetapi hal itu dinilai ber­ bagai kalangan LSM tidak konstrukstif. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan   berdasarkan hasil evalusi terhadap tudingan-tudingan yang  dialamatkan di Banggar,  pimpi­ nan DPR sepakat untuk melibatkan KPK dan BPK  guna mengawasi rapat Banggar. Keputusan itu diambil oleh jaja­

Warta BPK

27 - 29 pantau.indd 27

Pengawasan  BPK & KPK ke Banggar, Anomali Rapat Pimpinan DPR  memutuskan memberi  kewenangan  kepada BPK dan KPK  mengawasi rapat Badan Anggaran DPR (Banggar).  Sejumlah LSM  mengingatkan  pengawasan seperti itu bukanlah  ranah BPK ran pimpinan DPR dalam rapat yang digelar pertengahan September lalu. Pertimbangannya, menurut Pramono,

pengawasan langsung oleh KPK dan BPK diharapkan bisa menjawab kecuri­ gaan publik akan adanya praktek mafia SEPTEMBER 2011

27

12/15/2011 5:08:29 PM

Pantau anggaran. Dia memaparkan sebenarnya dalam penyusunan anggaran sebuah proyek, Dewan hanya memiliki porsi yang kecil, kira-kira sekitar 18%. Ada­ pun, yang lebih dominan justru men­ jadi kewenangan pemerintah. “Kami itu hanya melanjutkan 82% yang dari pemerintah. Namun, agar tidak ada prasangka, memang sebaik­ nya ada pengawasan oleh KPK dan BPK ke Banggar,” katanya. Pramono menambahkan ke de­ pan, pimpinan DPR yang akan proak­ tif mengundang KPK dan BPK untuk menghadiri rapat Banggar, maupun

Muqoddas mengatakan aliran dana itu   ditengarai berkaitan erat de­ ngan   manajemen di Banggar.  “Kami tentu akan melakukan pelacakan sam­ pai ke sana juga,” katanya. Dia menjelaskan saat ini   KPK  te­ ngah   menangani dua kasus besar yakni korupsi dalam proyek wisma at­ let SEA Games XVII Palembang senilai Rp191 miliar dan proyek pembangu­ nan infrastruktur di 19 daerah trans­ migrasi senilai Rp500 miliar. Keduanya diduga melibatkan sejumlah tokoh badan di DPR yang bertugas menyu­ sun anggaran negara itu. Anggota Badan Anggaran Wa

Banggar. Saya juga heran kenapa yang diungkap hanya 21 transaksi untuk satu orang anggota Dewan.” Ketua DPR Marzuki Alie membena­ rkan banyaknya transaksi yang dilaku­ kan anggota Dewan. Atas kecuri­gaan itulah, katanya, pimpinan DPR tak hanya melaporkan satu tetapi beber­ apa nama. Namun, PPATK kesulitan melacak transaksi yang dilakukan para anggota Dewan itu. “Karena semua transaksi dilakukan dengan cash,” kata­ nya. Dari sejumlah nama yang diminta agar ditelusuri itu, kata Marzuki, PPATK hanya menemukan satu nama ang­

istimewa

rapat Komisi DPR yang terkait dengan penyusunan anggaran. Izin Banggar ti­ dak diperlukan karena antarpimpinan DPR sudah menyepakati mekanisme baru tersebut. Sebelumnya, KPK berniat melacak aliran uang yang diduga hasil korupsi ke Banggar DPR. Ketua KPK Busyro

28

27 - 29 pantau.indd 28

SEPTEMBER 2011

Ode Nurhayati mengatakan sebenar­ nya ada ratusan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan Pu­ sat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR.      “Informasi menyebutkan bebera­ pa nama anggota Dewan dan anggota

gota Dewan yang melakukan 21 tran­ saksi.  Dia bisa terlacak PPATK  karena orang itu melakukan transaksi per­ bankan. Diikutsertakannya BPK dalam pe­ ngawasan rapat Banggar DPR, tam­ paknya  mendapatkan tanggapan  ekstra hati-hati dari   lembaga audit

Warta BPK

12/15/2011 5:08:30 PM

Pantau

Pramono Anung

negara itu. Pasalnya, masalah penga­ wasan rapat Banggar DPR sendiri bu­ kan wilayah kewenangan  BPK.   “Peng­ awasan seperti itu bukan ranah BPK,” kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.  Menurut  dia, BPK tidak seharusnya melakukan pengawasan langsung ter­ hadap proses penyusunan anggaran di DPR. “Kami itu melakukan peme­ riksaan yang sifatnya post-audit, sesu­ atu yang sudah dilaksanakan. Bukan dalam proses perencanaan.” Oleh karena itu, sebelum men­ jawab undangan DPR yang  beren­ cana   untuk melibatkan   BPK dalam rapat Banggar, BPK terlebih dulu melakukan pem­bahasan internal. “Kehadiran dalam rapat Banggar justru membuat kami khawatir kami tidak akan bisa independen.  Jadi kem­ bali kepada konstitusi saja,” katanya.  

Jebakan Batman

Koalisi Anti Mafia Anggaran yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Centre (IBC) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), mengimbau  agar KPK dan BPK berhati-hati menyikapi rencana diikutkan dalam tiap rapat Banggar, karena  bisa jadi  rencana itu merupakan jebakan “Ini aneh. Jadi untuk mengungkap

lebih mikro.” terangnya. potensi penyimpangan ang­ Itulah sebabnya Koalisi  Anti Mafia garan di DPR, dengan meng­ Anggaran mendesak KPK untuk men­ alihkan isu bahwa pemerik­ jalankan model kerja silent initiative, saan yang terjadi sudah di bukan pemantauan rapat-rapat secara bawah   pemeriksaan BPK dan fisik. KPK.   Bagi kami ini seolahKoalisi juga mendesak DPR agar olah   hanya jebakan Batman. mengundang KPK untuk melakukan Menyuruh masuk hanya untuk tinjauan (assesment) dan evaluasi legalitas semata,” ujar Pene­ terhadap seluruh ‘mesin’ yang meng­ liti Divisi Korupsi Politik ICW gerakkan Banggar. Abdullah Dahlan, dalam jumpa “Saya kira KPK dan BPK tidak ha­ persnya di kantor ICW, Jakarta rus hadir pada rapat-rapat Banggar, Selatan, belum lama ini. karena diperkirakan kurang berdam­ Menurut dia, yang perlu pak signifikan. Seharusnya langkah dilakukan dalam mencegah yang diambil  ialah, DPR membangun maraknya mafia anggaran di mekanisme partisipasi publik dan Banggar adalah peran penting transparansi dalam membahas ang­ KPK dalam menindak aktorgaran di rapat-rapat DPR.  Hal tersebut aktor utama. Bukan hanya bertujuan untuk memperbesar ruang melakukan pencegahan tetapi dan kapasitas pengawasan, sehingga juga penindakan untuk mem­ istimewa pada akhirnya akan berpengaruh ter­ berikan efek jera. hadap ruang gerak mafia anggaran,”  “DPR harusnya konsisten menjadi­ ujar Ronald. kan hasil audit BPK sebagai instumen Koordinator Advokasi Indonesia pengawasan. Hasil audit BPK mesti­ Budget Center (IBC) Roy Salam meni­ nya jadi referensi bagi tindakan pe­ lai rencana pimpinan DPR yang akan nyelewengan mafia anggaran.” mengundang secara resmi KPK dan Direktur Monitoring dan Advokasi BPK dalam setiap rapat Banggar, seba­ PSHK Ronald Rofiandri sependapat gai sebuah anomali. dengan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. “Dengan melibatkan kedua lemba­ Dia   menyebutkan bahwa BPK seha­ ga tersebut dalam setiap rapat,  berarti rusnya bekerja di wilayah audit imple­ mereduksi pertanggungjawabannya mentasi anggaran, bukan pada tahap kepada publik.”   bd rancangan anggaran. Kehadiran BPK pada proses perencanaan anggaran tidak relevan. Ronald menjelaskan selama ini modus yang dipilih   mafia anggaran ti­ dak pernah tampil pada bilik terang atau for­ mal semacam yang ter­ jadi   pada rapat Banggar. Jadi  bisa dipastikan  keha­ diran   BPK dan KPK dalam rapat itu tidak akan mene­ mukan praktek mafia ang­ garan dalam ruang formal yang sifatnya  sangat nor­ matif itu. “Aktor mafia anggaran lebih banyak bermain di bawah permukaan pada Abdullah Dahlan tahap implementasi yang istimewa

Warta BPK

27 - 29 pantau.indd 29

SEPTEMBER 2011

29

12/15/2011 5:08:30 PM

ANTAR LEMBAGA

foto: istimewa

Konferensi APA Sepakati Deklarasi Solo.

Bom Menggelegar, APA Tetap Digelar Konferensi Asian Parliamentary Assembly (APA)  tetap digelar pada 28 September di Solo, meski tiga hari sebelumnya bom mengguncang Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di kota itu. Konferensi berlangsung di The Sunan Hotel membahas dua hal yakni prinsip kerja sama di Asia dan perlindungan pekerja migran.

G

elaran internasional itu dibuka oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Dihadiri se­ jumlah pejabat daerah di antaranya Wakil Gubernur Jawa Te­ ngah Rustriningsih, Wali Kota Surakarta Djoko Widodo dan jajaran Muspida, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Surakarta. Konferensi APA kali ini diikuti oleh

30

SEPTEMBER 2011

30- 31 antar lembaga.indd 30

18 negara di antaranya Iran, Irak, Bang­ ladesh, Maladewa, Pakistan, Filipina, Afghanistan, Syria, Bahrain, Laos, Yor­ dania, Kuwait, Palestina,  Turki dan tuan rumah Indonesia. Sementara dua ne­ gara yang menjadi tamu kehormatan, yaitu Hong Kong dan Brunei Darus­ salam. Terkait dengan isu perlindungan tenaga kerja migran, Ketua Badan

Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid, menyatakan bahwa isu ini yang diusung Indonesia dalam berbagai forum internasional.       “Kita berharap ketika Indonesia me­ ngusulkan proposal perlindungan migrant worker ini, nanti masing-masing parlemen itu melaksanakan fungsinya yaitu regulasi, pengawasan, dan ang­ garan untuk menghadirkan suatu hal yang berpihak pada pekerja migrant,” kata mantan Ketua MPR ini. Menurut dia, Indonesia bukan ha­ nya negara yang banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri, tetapi juga banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Tenaga kerja a­sing itu juga harus dilindungi. Hal yang sama juga dengan TKI yang ada di luar negeri harus mendapat perlin­ dungan serupa. Parlemen negara-negara APA, menurut Wahid, memandang sudah saatnya untuk menjalin kerja sama yang lebih intensif terkait perlindu­ ngan kepada para pekerja lintas ne­

Warta BPK

12/15/2011 5:18:08 PM

ANTAR LEMBAGA Menurut dia, anggota Parlemen hormati kemerdekaan, integritas dan gara itu. Asia memiliki tanggung jawab besar kedaulatan wilayah dan juga non-in­ “Karenanya kita mengundang pula untuk mentransliterasi resolusi terse­ terfensi urusan domestik negara lain. parlemen Hong Kong dan Filipina but menjadi kebijakan kongkrit di ma­       Hal lainnya adalah APA memandang yang dinilai sukses untuk masalah mising-masing negara anggota APA. Dia perdamaian dan keamanan abadi di grant care ini,” ujar Hidayat. juga berharap, secara riil mendorong kawasan Asia merupakan bagian dari Hong Kong adalah negara yang penciptaan kesejahteraan masyarakat tujuan utama persahabatan dan kerja sukses mempekerjakan banyak te­ Asia. sama di Asia. “Dengan demikian par­ naga kerja asing. Adapun Filipina Oleh karena itu, ia mengingat­ lemen di Asia diharapkan dapat men­ menjadi contoh negara yang sukses kan seluruh anggota APA agar tidak dorong penggunaan penyelesaian mengirimk­an banyak tenaga kerja ke terjebak dengan aktifitas mono­ konflik secara damai dengan memaju­ luar ne­geri. Parlemen kedua negara ini, ton hanya memproduksi resolusi kan dialog. Sekaligus pula menegas­ tambahnhya, akan bertukar pengala­ dan kesepakatan yang nyaris tan­ kan pentingnya parlemen Asia untuk man dengan delegasi yang berasal pa implementasi.”Kita tidak ingin melindungi HAM termasuk aspirasi dari 17 negara dalam mengatasi ber­ mendapati resolusi-resolusi yang telah atas demokrasi hingga perlindungan bagai persoalan yang muncul terkait dibuat sejak tahun 2006 hanya men­ hak para pekerja migran,” ujar Hidayat. ketenaga kerjaan tersebut. jadi macan kertas yang hanya garang Selain itu, Deklarasi Solo juga me­ Selain masalah ketenagakerjaan, di atas meja, tetapi ompong dalam negaskan bahwa parlemen meme­ konferensi APA juga mengagendakan implementasi,” kata Priyo. gang peranan penting dalam men­ sosialisasi dan penguatan tentang ke­ dukung berbagai prinsip itu sepakatan pihak parlemen Asia dengan mengkonsolidasi­kan untuk menghadirkan prinsipsemangat yang ada, sekali­gus prinsip Asia dalam kerja sama memperkuat solidaritas ber­ yang telah mereka sepakati. dasarkan aspirasi rakyatnya. Pada akhir penyeleng­ Selain Deklarasi Solo, kon­ garaan International Conferferensi APA juga menghasil­ ence on Principles of Friendship kan draf Resolution on The Proand Cooperation in Asia dan Ad tection and Promotion on The Hoc Committee Meeting on ProRight of Migrant Worker in Asia. tection of the Rights of Migrant Menurut Hidayat, delegasi In­ Workers in Asia itu juga akan donesia telah memperjuang­ dihasilkan apa yang disebut de­ PEMBUKAAN KPA-Ketua DPR RI Marzuki Alie berbincang kan kepentingan tenaga kerja ngan Deklarasi Solo. dengan Walikota Solo Joko Widodo saat membuka Indonesia dengan memasuk­ Ketua DPR Marzuki Alie Konferensi Parlemen Asia atau Asian Parliamentary kan isu-isu yang penting ke mengajak bangsa-bangsa Asia Assembly di The Sunan Hotel, Solo, Rabu (28/9/2011) dalam draf reso­lusi tersebut. memikul tanggungjawab memecah­ Sejumlah isu tersebut di antara­­­ kan berbagai persoalan global yang Deklarasi Solo nya, perlu adanya komitmen seim­ muncul di kawasan melalui penguatan Konferensi internasional ini bera­ bang dan bertanggungjawab antara kerja sama di antara anggota APA. khir dengan disepakatinya Deklarasi negara pe­ngirim dan penerima pe­ “Sebagai anggota Asia Parliamen­ Solo sebagai bagian dari kesepakatan kerja migran, hingga seruan untuk tary Assembly, kita memiliki tang­ para delegasi negara yang hadir. meningkatkan kualitas pekerja mi­ gungjawab besar untuk turut mencari “Para delegasi telah menyepa­. gran dari negara pengirim demi me­ solusi dan membantu memecahkan kati sebuah deklarasi yang bernama minimalisir potensi terjadinya pelang­ berbagai permasalahan yang dihadapi Deklarasi Solo tentang persahabatan garan HAM para pekerja migran di sebagian besar bangsa Asia,” ujar Mar­ dan kerja sama di Asia,” ujar Ketua negara penerima. zuki Alie saat membuka konferensi in­ Badan Kerja Sama Antar Parlemen Draf resolusi juga mencermin­kan ternasional tersebut. (BKSAP) DPR Hidayat Nurwahid seusai pentingnya peran parlemen sekaligus Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Priyo menutup konferensi itu. dorongan untuk mereview legislasi Budi Santoso berharap  sidang APA Butir-butir kesepakatan yang ter­ terkait pekerja migran dan mendu­ yang berlangsung selama 2 hari di tuang dalam Deklarasi Solo itu adalah kung proses budgeting untuk pro­ Solo itu dapat menghasilkan rekomen­ APA memandang penting upaya gram terkait. Langkah tersebut dilaku­ dasi kongkrit yang bersifat implemen­ mempromosikan dan memperkuat kan untuk memberikan perlindungan tatif dan dapat ditransliterasi menjadi hubungan persahabatan serta kerja yang utuh dan komprehensif bagi kebijakan riil yang memberikan man­ sama antarnegara di Asia. Berdasarkan para pekerja migran. faat bagi seluruh masyarakat di Asia. prinsip kesetaraan dan saling meng­ and

Warta BPK

30- 31 antar lembaga.indd 31

SEPTEMBER 2011

31

12/15/2011 5:18:08 PM

ROAD TO WTP

warta bpk/mh. arianto

Fadel Muhamad,

Menteri Kelautan dan Perikanan

Program Rescue Kunci Raih WTP Kementerian Kelautan dan Per­ ikanan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2010. Pencapaian itu diraih setelah sebelum­ nya selalu mendapatkan disclaimer. Apa yang telah dilakukan untuk meraih opini WTP? Berikut wawancara Warta BPK dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad di selasela pelaksanaan Pertemuan Teknik BPK-JAN Malaysia mengenai Audit Lingkungan di Manado, belum lama ini. Apa kiat Anda dalam waktu singkat dapat meraih opini WTP?

32

SEPTEMBER 2011

32- 33 road to wtp.indd 32

Pertama, saya ingin berterimaka­ sih kepada BPK. Ketika saya mulai mengambil alih dan dipercaya men­ jadi Menteri kelautan dan perikanan, saya melihat ada tiga hal yang paling pokok. Pertama, saya ingin spending atau pembelanjaan itu optimal. Wak­ tu itu hanya di bawah 90%. Kedua, terkait dengan laporan keuangan. Sebelumnya kita selalu disclaimer dan disclaimer. Ketiga, sumber daya ma­ nusia, the right man on the right place. Nah, tiga hal itu yang pertama kali saya perhatikan ketika masuk ke ke­ menterian. Tentu yang berhubungan

dengan BPK adalah yang kedua yaitu laporan keuangan. Bagaimana langkah yang di­ ambil terkait hal itu? Opini waktu itu disclaimer. Kemu­ dian saya mendatangi BPK dan BPKP saya panggil. Kita membuat program yang namanya rescue. Saya anggap kita ini sama dengan orang sakit jan­ tung yang harus dioperasi. Kita dibe­ dah, mana yang kurang. Setelah kita mengetahui mana kekurangannya, dan segera menyelesaikan. Hanya waktunya tidak cukup. Maka kita buat program berikutnya pada 2010. Alhamdulillah, kita dapat menyele­ saikannya. Apa arti opini ini bagi Anda? Ada dua hal. Pertama, saya pu­ nya kontrak kinerja dengan Presiden untuk membereskan laporan ke­­­ua­ ngan itu selambat-lambatnya sam­ pai 2012. Artinya saya lebih awal 2 tahun dari yang ditargetkan. Kedua, dengan adanya percepatan itu dan Warta BPK

12/15/2011 7:56:01 PM

ROAD TO WTP kenaikan spending, saya dapat tam­ bahan dana dari menteri keuangan untuk membiayai reformasi birokrasi internal. Apa halangan yang dihadapi dalam pencapaian opini itu? Ada empat handycap terbesar. Per­ tama, tidak semua karyawan bagian atas itu mau. Mereka tidak berpikir bahwa pembenahan ini urgent. Ini hambatan dari dalam yang pertama kali. Untuk itu, saya terus tekankan kepada mereka mengenai penting­ nya hal ini. Saya bawa mereka rapat di BPK dan BPKB, baru mereka merasa bahwa ini memang perlu. Kedua, kita tidak memiliki tenagatenaga keuangan yang bagus. Akhir­ nya, kita pinjam dari BPKP. Jangan lupa Irjen yang lama itu ahli perikanan demikian juga staf yang lain, bukan ahli audit, bukan akunting. Ketiga, kita belum terbiasa memberikan laporan secara rutin dan teratur. Artinya, jadi tidak jadi laporan itu biarkan saja. Ini satu behavior yang keliru. Untuk itu, saya tunggu sendiri rapat-rapat. Saya juga pimpin rapat dengan mereka. Keempat, komitmen. Kita jadikan ini komitmen bersama, bukan mau saya saja. Saya jadikan ini sebagai komitmen seluruh aparat. Ketika itu terjadi, cepat semua bergerak. Apa sebenarnya yang dilakukan selama program rescue? Ketika rescue itu, saya langsung pegang komando dengan komitmen yang kuat. Dengan begitu, semua pun mau tak mau mengikutinya. Bagaimana Anda memper­ tahankan opini WTP ini? Insyaallah, kita akan pertahankan opini WTP ini seterusnya. Sebenarnya mempertahankan itu bisa sulit, bisa tidak. Tidak sulit karena kita sudah mengetahui mana letaknya yang salah. Mana yang belum beres, mana yang kurang. Tinggal kita selesaikan saja. Apa ada kaitannya antara opini WTP itu dengan kinerja kementeri­ an Anda? Apa bukan karena dana anggaran yang besar? Opini WTP tentu berpengaruh ke

kinerja. Demikian juga dengan dana yang besar karena banyak programprogram. Pengaruh terhadap kinerja kita cukup besar yaitu timbul rasa percaya diri dari staf saya. Para eselon I dan II semua percaya bahwa yang mereka belanjakan itu sudah benar, tidak ada kesalahan kita. Kita juga yakin telah membelanjakan dengan baik dan tidak ada korupsi. Apakah program yang Anda te­ rapkan juga bisa berhasil di entitas lain? Menurut saya dapat diterapkan. Sebelum saya menjadi menteri dan menjabat sebagai gubernur Goron­ talo, BPK mengambil percontohan na­ sional di Gorontalo. Sampai prosedur keuangan pun yang dipakai di Goron­ talo. Sampai Pak Anwar [mantan ketua BPK Anwar Nasution] datang ke Gorontalo langsung. Saya sudah merasakan. Jadi, memang bisa jika konsep itu direplikasi dan diterapkan di tempat lain oleh Pak Anwar. Sama saja dengan di kementerian, asalkan ada komitmen bersama dan mau melaksanakan.

Jika Anda sudah tidak di ke­ menterian itu lagi, apakah sistem yang ada bisa jalan? Saya kira tidak ada masalah kare­ na orangnya sudah bagus-bagus di eselon II. Kuncinya memang di eselon II itu. Mereka yang bekerja sehari-hari. Apa harapan Anda atas perte­ muan antara BPK dan JAN Malay­ sia yang membahas masalah audit lingkungan ini? Saya sangat menghargai langkah dari BPK untuk kerja sama dengan Malaysia dan mengambil topik yang berhungan dengan audit kelautan dan perikanan. Saya juga menghargai audit yang sudah dilakukan terhadap mangrove karena ini bidang saya. Kerja sama dengan Malaysia ini perlu karena banyak masalah kita dengan Malaysia mengenai perbatasan. Jika kita awali dengan mereka [auditor Malaysia] dan Polisi Diraja Malaysia ikut, nanti lama-lama semua elemen di negara itu akan mengikuti. Harapan saya, dari BPK dan JAN ini menjadi titik awal bagi langkah jang­ ka panjang ke depan. aiz

warta bpk/mh. arianto

Warta BPK

32- 33 road to wtp.indd 33

SEPTEMBER 2011

33

12/15/2011 7:56:01 PM

BPK DAERAH

BPK Perwakilan Sulawesi Utara

Membawa BPK Agar Kembali Disegani BPK Perwakilan Sulawesi Utara terus berbenah, baik internal maupun yang terkait dengan pihak eksternal. Dalam 1 tahun, BPK Perwakilan Sulut ditargetkan kembali disegani. Rohmadi baru 2 bu­ lan menempati pos baru sebagai Kepala BPK Per­ wakilan Sulut setelah sebelumnya bertugas di BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) atau Kendari selama 2 tahun. BPK Perwakilan Sulut memiliki jumlah pega­ wai sebanyak 102 orang di antaranya 31 auditor dan sembilan pejabat struktural. Jumlah entitas yang diperiksa di Provinsi Su­ lut sebanyak 16 pemda, lebih banyak dari Sultra yaitu 13 pemda. (Lihat tabel). Namun, dari sisi perolehan opini hasil warta bpk/mh. arianto pemeriksaan laporan Roh­madi Saptogiri keuangan, di Sulut ha­ entu tidak mudah menjadi nya satu yang meraih pimpinan baru ketika se­ju­m­ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lah masalah masih menum­ yakni Pemprov Sulawesi Utara. Sele­ puk. Pembenahan internal bihnya, Wajar Dengan Pengecualian maupun eksternal mau tak mau harus (WDP) ke bawah sampai dengan disdiambil dengan segala risikonya. Apa­ claimer. Selain itu, tingkat kepatuhan lagi jika hal ini terkait dengan lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi negara yang harus melayani publik BPK masih rendah. Hal ini terlihat dari dengan baik dengan tetap menjaga kerap berulangnya opini dalam satu kewibawaan institusi. Setidaknya itu­ tahun berulang sampai 5 tahun. lah gambaran dari pernyataan Kepala Menanggapi rendahnya opini enti­ BPK Perwakilan Sulawesi Utara Roh­ tas di Sulut, Rohmadi mengatakan BPK madi Saptogiri, 42, dalam berbagai ke­ terus melakukan dorongan melalui sempatan di sela-sela Tehcnical Meetrekomendasi untuk perbaikan. “Kapa­ ing on Environmental Audit Between sitas BPK tetap berdasarkan tugas au­ BPK and JAN Malaysia, di Manado, be­ dit dan memberikan rekomendasi. Ti­ lum lama ini.

T 34

SEPTEMBER 2011

34 - 38 bpk daerah.indd 34

dak bisa begitu saja mengubah opini. Hal itu kita sampaikan dalam forumforum tertentu ketika penyerahan hasil pemeriksaan dan dihadiri oleh kepala daerah dan ketua DPRD,” kata pria kelahiran 1969 itu. Jadi penekanannya, BPK itu hanya sekadar memotret, kemudian meni­ lai dan membandingkan dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan stan­ dar. Menurut dia, tugas seorang kepala perwakilan BPK tidak dalam kapasitas memperbaiki opini, dalam arti terlibat secara penuh. Peran BPK, jelasnya, se­ suai dengan misinya yaitu mendorong entitas, tetapi tidak dalam kapasitas untuk ikut serta memperbaiki opini (tidak incharge). “BPK mendorong melalui reko­ mendasi yang harus ditindaklanjuti. Logikanya, jika rekomendasi itu ditin­ daklanjuti permasalahannya tidak akan berulang sehingga opini mem­ baik.” Selain masih rendahnya tingkat opini entitas, permasalahan di Sulut juga cenderung berulangnya opini dari tahun ke tahun. Rohmadi men­ contohkan Pemerintah Kota Bitung yang mendapatkan opini WDP selama 5 tahun sampai saat ini. “Masalah sistemik sudah kita ung­ kap berkali-kali dan tidak segera ditin­ daklanjuti. Contohnya masalah aset, disiplin anggaran yang kerap berbeda dengan realisasinya. Kita sudah sam­ paikan berkali-kali bahwa hal itu tidak boleh. Namun, permasalahannya ini tetap saja berulang.” Dia menambahkan masalah pen­ catatan aset yang tidak dibukukan juga dialami oleh Pemda Bitung. Logi­ kanya, pihak pemda segera memben­ tuk tim untuk membenahi secara me­ nyeluruh masalah aset. “Jadi BPK hanya mendorong. Jika mereka datang ke kita dan ada ko­ munikasi, akan kita sampaikan seperti itu [rekomendasi]. Kita tidak bisa day to day membantu di entitas tertentu,” jelasnya. Selain itu, BPK terus mendorong dengan memberikan rekomendasi yang menyelesaikan masalah. Ada­

Warta BPK

12/15/2011 5:27:50 PM

BPK DAERAH pun, yang mengambil tindakan dan menindaklanjuti rekomendasi adalah pihak pemda. Rohmadi menegaskan BPK terikat dengan kode etik yang harus dipe­ gang oleh seluruh auditor yakni tidak bisa ikut dalam proses. BPK, tuturnya, hanya bisa melakukan dengan ja­ lan memberikan himbauan dan do­ rongan. Untuk itu, BPK juga aktif dalam berbagai forum guna menyampaikan perlunya melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan. Sebenarnya, kondisi entitas di Su­ lut, tidak jauh berbeda dengan di Sul­ tra. “Saya sudah 2 tahun lebih di Sul­ tra, tentunya mengetahui persis peta di sana. Kita bisa mengklasifikasikan mana pemda dan unsur legislatif yang memiliki keinginan kuat untuk baik serta melakukan dengan tindakan nyata. Kemajuannya juga kelihatan. Misalnya, pihak pemerintah di provinsi yang meningkat dari disclaimer men­ jadi WDP.” Namun, lanjutnya, ada juga enti­

tas di Sultra yang lemah dalam imple­ mentasi rekomendasi. “Kalau di depan kita bagus, action plan juga baik, akan tetapi dalam implementasinya tidak ada, komitmennya kecil. Ada yang be­ berapa tahun tetap WDP. “ Bahkan, lanjutnya, ada pemerintah daerah yang sama sekali tidak ada upa­ ya untuk memperbaiki opini. “Dalam kebijakan dan tindakan tidak ada pe­ rubahan. Kami temukan di beberapa daerah di Sultra seperti itu. Akhirnya, ya ... disclaimer terus dan ini bertahuntahun. Kondisi di Sulut, kurang lebih sama dengan di Sultra.” Meski begitu, keinginan para ke­ pala daerah di Sulut untuk menjadi WTP sudah terlihat. “Hanya saja, saya belum mengetahui dalam tataran implementasi. Apakah keinginan kuat itu diwujudkan dalam kebijakan yang kemudian dilaksanakan, itu yang saya belum mengetahuinya,” papar pria yang dikaruniai empat anak itu. Menyinggung kemungkinan dike­ nakan sanksi bagi entitas yang ber­

Gedung BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Warta BPK

34 - 38 bpk daerah.indd 35

tahun-tahun tidak berubah opininya, dia mengakui belum ada. Namun, kesadaran atas pentingnya opini bagi entitas sudah ada karena opini itu bisa menjadi pertaruhan atau gengsi ke­ pala daerah. Juga bisa digunakan se­ bagai alat untuk meminta tambahan dana anggaran. “Kalau dia WDP atau WTP, mereka mendapat insentif dari Menteri Keua­ ngan. Sebaliknya, jika ada yang memi­ liki opini di bawah, misalnya disclaimer dan berturut-turut, memang tidak ada sanksi. Ini kelemahannya. Akan lebih indah unsur punishment itu juga dimu­ lai, bisa dari kementerian keuangan, kementerian dalam negeri. Apakah DAU diperlambat atau sanksi lain.”

Soliditas Internal Rohmadi menjelaskan pada saat dirinya masuk ke BPK Perwakilan Su­ lut termasuk spesifik lantaran adanya kasus yang tengah ditangani oleh KPK dan kepolisian. “Untuk itu saya segera melakukan

warta bpk/mh. arianto

SEPTEMBER 2011

35

12/15/2011 5:27:53 PM

BPK DAERAH pemetaan internal. Selanjutnya saya langsung melakukan konsolidasi. Nah, saat ini saya masih dalam tahap kon­ solidasi itu. Terus terang saya belum sampai tahapan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan ke depan dengan pemda,” tuturnya. Dia menegaskan langkah awal yang ingin dibangun yakni soliditas in­ ternal. Dirinya yakin, dengan semangat soliditas internal mampu mensiner­ gikan seluruh kekuatan untuk meraih kembali kejayaan perwakilan. “Menjadi unit perwakilan yang disegani dan dihormati oleh seluruh stakeholders. Juga menjadi lembaga yang diperhitungkan, baik secara in­ ternal BPK yang bisa dijadikan study banding perwakilan lain. Saya kira 1 tahun kita bisa kembali disegani.” Dia menilai kasus-kasus yang ter­ jadi hanya bagian dari masa lalu. Bagi dia, yang penting internal dulu dibena­ hi agar satu bahasa. Nantinya setelah sinergi internal sudah terjadi baru me­ langkah keluar. “Kita buktikan bahwasannya BPK Manado kini sama sekali berbeda de­ngan masa lalu. Tentunya tidak menunggu solid dulu, akan tetapi se­ cara simultan dengan juga melakukan koordinasi secara eksternal dan pe­ nguatan secara kelembagaan. Mem­ buka jaringan dan komunikasi me­ ngenai keberadaan dan fungsi BPK,” tegasnya. Komunikasi secara intens sudah dilakukan dengan pihak luar dianta­ ranya melalui forum-forum pertemuan para pengurus dan aparat daerah itu. “Misal­nya ketika rakor di Polda. Dengan pihak kejaksaan juga sudah kita mulai selanjutnya dengan aparat keamanan Korem dan Kementerian Keuangan.” Menurut dia, pejabat BPK di dae­ rah harus bersikap luwes dalam arti menyesuaikan diri dengan situasi dan budaya setempat. Namun, tetap harus ada garis tegas atas sikap BPK. “Dalam bergaul kita menunjukkan tetap luwes sebagai manusia yang bisa mengikuti irama budaya setempat. Namun, dalam hal tertentu kita harus

36

SEPTEMBER 2011

34 - 38 bpk daerah.indd 36

Wilayah Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Utara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemerintah Kabupaten Bolaan Mongondow Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pemerintah Kabupaten Sangihe Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Pemerintah Kabupaten Talaud Pemerintah Kabupaten Minahasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pemerintah Kota Bitung Pemerintah Kota Kotamobagu Pemerintah Kota Manado Pemerintah Kota Tomohon

mengatakan tidak yang sifatnya prin­ sip. Dengan harapan auditee memaha­ mi mana yang bisa dilakukan dengan BPK, mana yang tidak bisa.” Di mata Rohmadi, sikap karyawan BPK Perwakilan Sulut sebenarnya su­ dah terbangun menyusul kasus yang terjadi secara bertubi-tubi. Mereka ter­ bangun dan tersentak serta mengam­ bil sikap. “Saya hanya mendorong dan mengatakan apa yang sudah dilaku­ kan selama ini sudah on the track.”

Meski be­ gitu, dia men­ gakui ada beberapa hal yang harus dibenahi keti­ ka baru masuk ke Sulut. “Saya yakin kepe­ mimpinan se­ belumnya ada juga hal-hal yang positif dan itu akan kita teruskan. Sementara un­ tuk masalah-masalah yang sudah tim­ bul akan kita minimalisir dan perbaiki.” Rohmadi berkeinginan untuk membangun fraud control system yang tengah dibangun oleh BPK Pusat. Sistem ini dimaksudkan sebagai detek­ si dini, sebagai alat untuk mencegah fraud internal. “Jika memungkinkan kami juga ingin menjadi piloting untuk proyek itu.” aiz

Warta BPK

12/15/2011 5:27:55 PM

BPK DAERAH

Pemda Tersulit dan Sabantar Jo .. karang kedua pemda itu su­ dah mengerti manfaat dari pemeriksaan BPK. “A p a l a g i sejak 2008 ada reward bagi pem­da yang memiliki opini WTP dan WDP. Hanya saja dari keseluru­ han pemda yang diperiksa baru satu yang mendapatkan WTP, selebih­ nya WDP, Tidak Wajar, dan Ti­ dak Memberi­ kan Pendapat.” Te r k a i t dengan kerja warta bpk/mh. arianto sama dari auAuditor senior Effron Sitepu (kiri) dan I Made Dharma Sugama, ditee, Effron Kasubbag Hukum dan Humas, BPK Perwakilan Sulawesi Utara. mengung­ kapkan kerap BPK Perwakilan Sulawesi Utara memiliki 16 caku­ pemberian data yang ditunda-tunda, padahal waktu pan wilayah audit. Menurut salah seorang auditor senior pemeriksaan terbatas. “Ada istilah di daerah sini ketika di perwakilan itu, Effron Sitepu, dua kabupaten yang su­ diminta datanya, mereka bilang ‘sabantar’ . Sabantar ini lit untuk dilakukan audit yaitu Pemkab Talaud dan Pem­ bisa besok, lusa, bisa 3 hari. Makanya dalam pemerik­ kot Tomohon. saan saya selalu buat tanggal penerimaan di dokumen­ “Selama 3 tahun lebih di sini, pemeriksaan yang be­ nya. Jika tidak, sabantar terus jo..” rat itu di Kabupaten Talaud dan Kota Tomohon karena Dia menambahkan sebagian besar entitas sudah sampai dengan saat ini opini yang melekat masih dismenyadari bahwa opini yang buruk mempengaruhi claimer,” katanya belum lama ini. gengsi dan citra daerahnya. “Dalam 1-2 tahun ter­akhir, Dia menjelaskan sistem pengelolaan keuangan para pemda sudah mengetahui pentingnya opini kare­ ke­dua entitas itu kurang bagus. Mereka, lanjutnya, na terkait dengan kinerja keuangan. Mereka sudah melakukan tarik tunai tidak melalui prosedur pengelua­ tahu kalau disclaimer itu jelek dan gengsi juga,” papar ran keuangan atau tanpa dasar yang jelas. pria yang tengah menyelesaian pendidikan Strata Dua “Selain itu, selama ini rekomendasi yang kita beri­ Universitas di Sam Ratulangi ini. kan hanya di-keep saja, tidak digunakan untuk menjadi Penempatan di BPK Sulawesi Utara merupakan yang landasan yang lebih baik ke depan. Hanya sebatas tu­ pertama kali bagi Effron sejak masuk BPK pada 1998. lisan,” jelas Effron yang dikaruniai dua orang putri dan “Hampir 80% saya sudah keliling melakukan pemerik­ seorang putra ini. saan di seluruh Indonesia. Namun, penempatan di per­ Menurut dia, awalnya pengelola dua daerah itu ti­ wakilan baru pertama di Manado ini.” aiz dak mengetahui kegunaan dari opini BPK. Namun, se­

Warta BPK

34 - 38 bpk daerah.indd 37

SEPTEMBER 2011

37

12/15/2011 5:27:58 PM

BPK DAERAH

Aset & SDM Ganjal Opini Bitung BPK Perwakilan Sulawesi Utara memiliki 16 wilayah pemeriksaan dengan opini yang masih kurang menggembirakan. Pasalnya, dari seluruh entitas itu hanya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selebihnya, di bawah kasta tertinggi itu sampai disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TP). Selain masalah opini ini, entitas di Sulawesi Utara juga kerap ‘bertahan’ pada satu opini dalam waktu yang cukup lama. Misalnya, disclaimer atas Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam waktu lebih dari 3 tahun. Penyebabnya bisa saja faktor internal entitas maupun eksternal yang terkait dengan perundang-undangan ataupun pihak terkait lain. Hanya saja, seharusnya setiap entitas melakukan rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai tindak lanjut dari perbaikan kinerja pengelolaan keuangan. Kota Bitung, misalnya. Kota yang memiliki luas daratan 31.350,35 hektare dengan 13 pulau ini, dalam 5 tahun terakhir berpredikat WDP. Apa masalahnya? Wali Kota Kota Bitung Hanny Sondakh mengakui banyak hal yang mempengaruhi opini WDP sampai 5 tahun itu. “Sebagai pimpinan saya tetap berusaha. Hanya saja, kita perlu SDM akuntansi yang cukup. Pasalnya, selama ini kita masih kekurangan tenaga akuntansi. Selain itu, kita sudah mengikuti program-program [BPK] dan akan terus berusaha. Yang lain bisa, mengapa kita tidak,” katanya diselasela Technical Meeting on Environmental Audit Between BPK and JAN Malaysia di Manado, belum lama ini. Dia menjelaskan pemda yang dipimpinnya membutuhkan sekitar 25 orang tenaga akuntan. “Ketika saya masuk, tidak cukup ahli akuntansi. Saya tiap tahun menerima karyawan, akan tetapi sekarang tidak ada lagi penambahan karyawan karena bisa habis di gaji. Kita usahakan juga Hanny Sondakh melakukan program pensiun dini.” Menurut dia, setiap entitas harus melihat poin-poin yang kurang untuk segera diperbaiki. Dia beranggapan kesempurnaan atas hasil yang dilakukan hanya bisa dinilai oleh orang lain. “Saya belajar dari yang sudah bagus opininya, kira-kira di mana kelemahan kita. Melakukan konsultasi juga dengan orang-orang yang bisa mengatur sistem dengan lebih bagus. Terus terang kita melakukan perubahan tahap demi tahap karena kalau kita melihat di belakang masih sulit.” Hanny menyebut masalah pencatatan aset masih cukup berat untuk dilakukan pembenahan. Namun, saat ini sebanyak 380 lebih sertifikat tanah sudah dikeluarkan. “Saya banyak mencari tanah yang sudah hilang, ada beberapa sudah ditemukan. Status tanah di Pulau Lembe ini agak susah. Ada yang klaim memiliki, bahkan sudah ada sekolah, kantor kecamatan, kita juga complain. Jadi, kita juga

38

SEPTEMBER 2011

34 - 38 bpk daerah.indd 38

sulit menentukan angka appraisal yang benar. Misalnya, gedung kita yang memiliki tapi tanah tidak jelas.” Masalah lain yang masih dispute, yaitu aset rumah sakit yang ada di Bitung. Statusnya pinjam pakai karena masih milik pemerintah provinsi. “Namun, kita juga menyediakan sarana-sarana untuk pelayanan masyarakat. Saya juga sudah diberikan kewenangan untuk mengelola rumah sakit ini. Kita juga alokasikan anggaran yang banyak dibantu dari pusat.” Ketika ditanya kapan target perolehan WTP, Hanny hanya berharap opini itu bisa diraihnya tahun depan. “Kita berusaha tahun depan, meski masih ada problem .”

Tuna dan Cakalang

Sekilas mengenai Kota Bitung. Kota ini digerakkan oleh sektor kelautan dan perikanan utamanya produksi ikan tuna dan cakalang. Terletak sekitar 60 Km arah utara Ibu Kota Manado. Jika melalui jalan darat bisa ditempuh sekitar 40 menit dengan kondisi jalan satu arah bolak-balik, ciri khas jalan provinsi di Tanah Air. Sepanjang kiri kanan jalan masih lebat ditumbuhi pohon-pohon agak lebat dengan diselingi rumah penduduk yang tidak begitu padat. Bitung memiliki sejumlah fasilitas pendukung sektor kelautan dan perikanan seperti pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus perikanan. Menurut Kepala Bappeda Bitung James Rompas, pengadilan khusus itu banyak menangani kasus illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Taiwan dan Filipina. Dia menambahkan dukungan keamanan sudah memadai. Selain ada pangkalan angkatan laut juga ada polisi khusus perairan. “Kita memiliki perangkat pengamanan laut yang lengkap,” jelasnya. Mengenai produksi perikanan tangkap, Hanny Sondakh mengungkapkan untuk komoditas cakalang mencapai 50.020 ton, golongan tuna 65.893 ton, layang 27.391 ton, dan campuran 3.635 ton. “Total produksi perikanan tangkap selama 2010 mencapai 146.940 ton. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 145.053 ton,” tuturnya. Dia menjelaskan saat ini di Bitung terdapat 35 perusahaan tangkap. Adapun, pada industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok yaitu ikan kayu sebanyak lima perusahaan, ikan frozen (23 unit), ikan kaleng (5 unit), dan ikan tuna (11 unit). “Sementara sebanyak 13 perusahaan di industri pengolahan saat ini masih dalam tahap konstruksi,” katanya. Hanny menambahkan sebagian besar produk perusahaan ikan itu diekspor ke Eropa, AS, Asia, Australia, dan Afrika. “Negara-negara Arab, Asia Tengah, dan Afrika misalnya Arab Saudi, Uni Emirate Arab, Mesir, Pakistan, Yordania, Yaman, dan Kenya.” aiz Warta BPK

12/15/2011 5:27:59 PM

O B I TUAR I

Mantan Wakil Ketua BPK Wafat Innaalillahi wa innaa ilaihi rooji’un. Telah meninggal dunia mantan Wakil Ketua BPK Periode 1993-1998 Jenderal Polisi (Purn.) Kunarto. Semoga amal bakti beliau kepada negara menjadi catatan indah bangsa Indonesia.

Saat pelantikan Anggota BPK periode 1993 - 1998 dimana Jend. Polisi (Purn.) Kunarto terpilih sebagai Wakil Ketua BPK.

K

unarto, menghembuskan nafas terakhirnya pukul 03.30, Rabu (28/9) di Rumah Sakit Premier Internasional Surabaya. Tutup usia pada 71 tahun. Penyakit kanker prostat yang menutup usianya. Jenazah kemudian diterbangkan ke Jakarta. Disemayamkan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta. Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan kalibata Jakarta pada Rabu (28/9) lalu. Almarhum Kunarto sejak kecil bercita-cita menjadi polisi. Cita-citanya itu tergapai, begitu tamat SLTA tahun 1961. Masuk PTIK Angkatan IX dan menyelesaikan pendidikan dinasnya pada 1970. Setelah menamatkan PTIK, Kunarto langsung ditugaskan men-

Warta BPK

39 - obituari.indd 39

jadi Sepri Panglima Angkatan Kepolisian (1970). Setelah menjalani berbagai karier di kepolisian, akhirnya pada 20 Februari 1991, dilantik Presiden Soeharto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sanoesi. Jabatannya diemban sampai tahun 1993. Setelah masa tugasnya sebagai Kapolri selesai, beliau terpilih menjadi Wakil Ketua BPK periode 1993-1998. Pada waktu itu, Ketua BPK dijabat J.B Sumarlin. Setelah selesai masa tugasnya, sebenarnya pria kelahiran Yogyakarta, 8 Juni 1940 ini menjadi calon kuat untuk menduduki jabatan Ketua BPK. Hanya saja Wakil Ketua yang dipilih tidak sesuai keinginan, beliau mengundurkan diri dari pencalonan Ketua BPK.

Ada yang pernah terucap beliau ketika diwawancarai sebuah media nasional. Menjelang masa jabatannya sebagai Wakil Ketua BPK ber­ akhir, medio Juli 1997. Ucapan yang cukup meresap. “Coba berikan kami tenaga yang cukup untuk memantau seluruh Indonesia dan punya perwakilan di tiap provinsi. Namun, ini kan tidak. Seperti perwakilan kami di Medan, Sumatra Utara, itu harus me­ ngawasi tujuh provinsi de­ngan 100 pegawai. Sementara bi­ aya operasional sangat kecil sekali. Dengan kondisi begini, bagaimana kami bisa melaku­ kan tugas dengan baik, kalau kami sendiri punya keterba­ tasan. Jika targetnya menyelamatkan 60% dari APBN, berikan saya enam kali kekuatan pegawai dari jumlah yang ada sekarang. Kalau sekarang hanya ada 1.800 orang kalikan enam, dan semuanya harus akuntan. Saya jamin 60% penyelamatan uang negara akan tercapai. Lalu anggaran BPK, kalau sekarang hanya dapat Rp26 miliar, ka­ likan enam. Saya jamin akan dapat me­ naikkan peringkat dari tingkat korupsi paling tinggi ke tinggi negara paling bersih”. Harapan beliau, sedikit-banyak telah didapat BPK saat ini. Namun, masih ada harapan-harapan beliau yang belum bisa diwujudkan. Seiring de­ ngan waktu, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan BPK akan semakin besar. Namun, harapan beliau itu bisa menjadi renungan insan BPK saat ini dan masa mendatang. Selamat jalan Pak Kun. and SEPTEMBER 2011

39

12/15/2011 5:31:01 PM

GALLERY FOTO

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Sekjek BPK Hendar Ristriawan berfoto bersama dengan peserta StuNed Scholarship Program di Jakarta, belum lama ini.

Delegasi BPK RI dan JAN Malaysia berfoto bersama dengan pejabat Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam rangkaian acara Tehcnical Meeting on Environmental Audit, di Manado, belum lama ini.

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan penjelasan di depan peserta rapat koordinasi pelaksana BPK dalam rangka anggaran 2012-2013 di Bogor, 13-16 September 2011.

40

SEPTEMBER 2011

40 - 41 galeri foto.indd 40

Warta BPK

12/15/2011 5:52:28 PM

Ketua BPK Hadi Poernomo dan jajaran anggota BPK memberikan penjelasan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi XI DPR dan Ketua Kelompok Fraksi Komisi XI, pada 29 September 2011, di Jakarta.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menandatangani dokumen dalam pelantikan posisi wakil ketua BPK di saksikan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa, di Jakarta, belum lama ini.

Rapat pembahasan pemeriksaan pekerjaan jasa konsultasi antara BPK dengan dewan pengurus provinsi Inkindo DKI Jakarta, belum lama ini.

Anggota BPK Rizal Jalil tengah memberikan sambutan dalam Workshop Pemeriksaan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah di Wilayah Indonesia Timur, belum lama ini.

Peserta Senior Officials Meeting untuk pemantapan pembentuan ASEANSAI berfoto bersama di Hotel Crowne Plaza-Jakarta, belum lama ini.

Anggota BPK Taufiqurrahman Ruqi tengah memberikan penjelasan pada workshop dengan kementerian keuangan di Jakarta, pada 22 September 2011.

Warta BPK

40 - 41 galeri foto.indd 41

SEPTEMBER 2011

41

12/15/2011 5:52:42 PM