PRODUKSI DAN PEREDARAN KAYU: STUDY KASUS DI SUMATRA SELATAN

PRODUKSI DAN PEREDARAN KAYU: STUDY KASUS DI SUMATRA SELATAN Oleh: Nunung Parlinah dan Indartik

Ringkasan Informasi tentang produksi dan peredaran kayu penting untuk diketahui dalam rangka memahami mekanisme pasar dalam memenuhi permintaan kayu. Empat poin yang perlu dianalisis : 1)Luas hutan; 2) Produksi kayu; 3) Pasar Kayu; dan 4) Peredaran kayu. Lokasi yang dipilih sebagai studi kasus adalah Sumatra Selatan. Dari hasil studi, sebagian besar (66.58%) dari total luas hutan Sumatra Selatan adalah hutan produksi. Terdapat kecenderungan produksi kayu semakin menurun karena berkurangnya potensi hutan alam dan maraknya illegal logging, sedangkan pasar kayu Sumatra Selatan relatif tinggi, diindikasikan dengan tingginya kapasitas industri terpasang. Akibatnya untuk memenuhi bahan baku maka industri mandatangkan bahan baku dari luar Sumatra Selatan. Sementara itu produksi kayu dari Sumatra Selatan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga untuk propinsi lain. Kata Kunci: produksi kayu, pasar kayu, industri, peredaran kayu

I. PENDAHULUAN Tulisan ini akan menjelaskan mengenai produksi dan peredaran kayu berdasarkan study kasus yang dilakukan di Sumatra Selatan. Produksi dan peredaran kayu tersebut penting diketahui untuk memahami bagaimana mekanisme pasar yang terjadi dalam memenuhi permintaan kayu. Paling sedikit terdapat empat point yang perlu dianalisis yaitu; (1) luas hutan, (2) produksi kayu, (3) pasar kayu dan (4) peredaran kayu. Total luas hutan di Sumatra Selatan adalah 4.255.843 ha atau 42,12% dari total luas Propinsi Sumatra Selatan, dan 66,58% dari total luas hutan adalah hutan produksi. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Bagian II. Baru-baru ini, potensi hutan alam produksi mengalami penurunan yang cukup signifikan (Dinas Kehutanan Sumatra Selatan, 2004). Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada jumlah kayu bulat yang dihasilkan, dengan kata lain produksi kayu bulat juga mengalami penurunan (hal ini akan dijelaskan lebih rinci dalam Bagian III). Di lain pihak, permintaan kayu di Sumatra Selatan sangat tinggi diindikasikan dengan tingginya kapasitas industri yang ada. Kondisi ini tidak mendukung bagi keberlangsungan industri kayu.

Informasi lebih lanjut akan didiskusikan pada

Bagian IV. Pada Bagian V dijelaskan bagaimana mekanisme pasar, sebagai contoh

1

peredaran kayu dari dan ke Sumatra Selatan dapat memenuhi permintaan kayu di Sumatra Selatan. Bagian akhir adalah merupakan penutup dari tulisan ini. II.

LUAS HUTAN

A. Luas dan Tipe Hutan Luas Propinsi Sumatra Selatan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Perda No. 5 tahun 1994) adalah 10.104.400 ha, dengan luas kawasan hutan sebesar 4.255.843 ha (42.12%). Dari total luas kawasan hutan tersebut, sebagian besar merupakan hutan produksi.

Apabila dirinci menurut fungsi hutan, luas

kawasan hutan tersebut terdiri dari 1) hutan suaka alam 780.166 ha (18,33%); 2) hutan lindung 684.754 ha (16,09%); 3) hutan produksi terbatas 338.561 ha (7,96%); 4) hutan produksi 1.825.034 ha (42,88%); dan 5) hutan produksi konversi 627.328 ha (14,74%). Pada tahun 2003, pemanfaatan hutan produksi di Sumatra Selatan dikelola oleh 10 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), baik HPH Hutan alam maupun HPH hutan tanaman B. Jumlah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan (2004) menyebutkan bahwa pada tahun 2003, jumlah HPH yang aktif hanya 4 perusahaan atau sepertiga dari jumlah HPH aktif pada tahun 1995/1996. Jumlah HPH di Sumatra Selatan selama kurun 1995 s/d 2003 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Perkembangan jumlah HPH di Propinsi Sumatra Selatan sejak tahun 1995 s/d 2003 disajikan pada Tabel 1. di bawah ini. Tabel 1.

Perkembangan Jumlah HPH di Propinsi Sumatra Selatan Tahun 1995/1996 s/d 2003

Tahun 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003

HPH Aktif 12 12 12 10 2 2 5 1 4

Tidak Aktif 4 3 0 0 5 5 3 7 6

Jumlah

Keterangan

16 15 12 10 7 7 8 8 10

HPH-Hutan Alam/ HPH-Hutan Tanaman

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan (2004)

2

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah HPH yang aktif semakin berkurang secara drastis setelah tahun kegiatan 1998/1999. Pada saat memasuki tahun kegiatan 1999/2000, jumlah HPH yang masih bertahan hanya 2 unit atau terjadi pengurangan sebanyak 80 %. Selanjutnya terjadi fluktuasi, namun jumlah rata-rata pada 5 tahun berikutnya tidak lebih dari 3 unit HPH yang beroperasi. Selain ijin pemanfaatan hutan berbentuk HPH, ijin pemanfaatan hutan juga dapat berbentuk IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dan IPKTM (Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik). Data jumlah IPK yang tersedia hanya dari tahun 2000 s/d 2003, sedangkan jumlah IPKTM yang tersedia hanya tahun 2004. Jumlah IPK yang ada di Propinsi Sumatra Selatan sejak tahun 2000 s/d 2003 berturut-turut adalah : 8 unit (2000), 5 unit (2001), 8 unit (2002) dan 3 unit (2003). Sedangkan jumlah IPKTM pada tahun 2004 adalah 4 unit.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah HPH aktif adalah munculnya konflik sosial yang tinggi. Hal ini mulai kerap terjadi setelah tumbangnya Pemerintah Orde Baru pada tahun 1998. Sejak tahun itulah hak-hak ulayat yang dulu terpinggirkan dan terabaikan, sekarang menjadi perhatian yang istimewa. Adanya era otonomi daerah yang dipahami secara salah kaprah oleh sebagian besar orang, telah ikut memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi kehutanan di Indonesia.

Konflik yang seringkali terjadi antara HPH dengan

masyarakat sekitar hutan diantaranya adalah : 1.

Adanya ijin pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati atau Gubernur) yang mengatasnamakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), dimana areal yang ditunjuk sebagai lokasi pemanenan hutan ternyata tumpangtindih dengan areal kerja HPH aktif. Pada akhirnya mereka mengajukan klaim ganti rugi atau kompensasai kepada HPH dengan nilai nominal yang cukup fantastis yang diberikan. Tidak adanya titik temu dan kesepakatan antara kedua belah pihak seringkali berbuntut pada penyanderaan alat-alat berat atau penutupan jalan angkutan. Bahkan pada beberapa lokasi camp terjadi pengrusakan peralatan dan pembakaran camp. Sebagai contoh pembakaran camp yang terjadi di Sumatra Barat yaitu di PT. Minang Sejahtera (Kompas, 2005).

3

2.

Tidak adanya kesesuaian besarnya kompensasi seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur tentang kompensasi ganti rugi pada tanah ulayat/adat. Hal ini terjadi akibat tidak adanya transparansi hasil produksi kayu bulat yang telah dicapai oleh HPH. Realisasi produksi kayu bulat baik dalam segi kubikasi maupun jenis pohon yang ditebang oleh HPH akan menjadi patokan dalam penentuan besarnya nilai kompensasi tanah ulayat. Dua faktor di atas telah memicu terpuruknya HPH, disamping adanya faktor

lain yang tidak dapat diabaikan, yakni terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Pada saat itu ketidakberdayaan HPH dalam menjalankan roda usahanya, tercermin dari tingginya tenaga kerja yang di PHK (pemutusan hubungan kerja). Secara pelan tapi pasti satu persatu akhirnya HPH gulung tikar.

III.

PRODUKSI KAYU Sejak tahun 1970, Propinsi Sumatra Selatan telah tercatat sebagai salah satu

daerah penghasil kayu bulat dengan volume ekspor yang cukup tinggi (Silalahi dkk, 2001). Pada saat ini produksi kayu bulat di Propinsi Sumatra Selatan berasal dari areal HPH, IPK dan IPKTM seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Jumlah HPH yang aktif semakin berkurang secara drastis setelah tahun kegiatan 1998/1999. Hal ini telah ikut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap jumlah produksi kayu bulat. Selengkapnya jumlah produksi kayu bulat, baik yang dihasilkan oleh HPH, IPK maupun IPKTM dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini. Tabel 2. Volume Produksi Kayu Bulat di Propinsi Sumatra Selatan Kayu Bulat (M3)

Tahun 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003

HPH 329.787 329.843 227.848 185.688 89.032 41.583 -

IPK 149.776 88.812 227.836 46.070 124.486 200.331 98.907 2.255 70.412

IPKTM 47.960 42.938 27.526 32.651 132.162 21.224 63.169 97.526 23.688

Jumlah 527.523 461.593 483.210 264.409 345.680 263.138 162.077 99.781 94.101

BBS (HTI) 793.920 1.169.075 1.822.766 1.330.262 2.197.633

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan (2004)

4

Dari Tabel 2. di atas, terlihat bahwa terdapat penurunan produksi kayu bulat pada HPH yang berlangsung dari tahun ke tahun. Sedangkan sacara kumulatif pada ketiga ijin pemanfaatan hutan (HPH, IPK, dan IPKTM), jumlah produksi kayu bulat cukup fluktuatif.

Penyediaan kayu bulat untuk kebutuhan industri cukup terbantu

oleh adanya IPK yang menghasilkan produksi kayu bulat sebesar 124.486 M3 pada tahun kegiatan 1999/2000, dan produksi kayu bulat sebesar 200.331 M3 pada tahun 2000. Seperti diketahui besarnya limit diameter pohon yang ditebang antara HPH dan IPK adalah berbeda. Pada HPH, diameter minimal yang ditebang adalah 55 cm pada hutan produksi terbatas (HPT) dan 60 cm pada hutan produksi tetap (HP). Sedangkan pada IPK pada umumnya tidak ada batasan diameter pohon yang ditebang.

Peruntukkan kayunya juga bervariasi, seperti untuk kayu lapis, MDF

(Medium Density Fibreboard), papan partikel, dan lain-lain. Ijin Pemanfaatan Kayu ini dikeluarkan lazimnya pada hutan konversi dengan tujuan untuk lokasi pemukiman transmigrasi, perkebunan, HTI (Hutan Tanaman Industri) dan lainlainnya. Adapun faktor yang menyebabkan menurunnya produksi kayu bulat selain faktor yang telah tersebut pada bab II adalah : 1.

Pelaksanaan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang tidak benar dalam implementasi di lapangan oleh HPH. Praktek yang selalu dilaksanakan oleh HPH dalam pengelolaan hutan adalah adanya penebangan ulang pada blok kerja yang belum pada waktunya atau cuci mangkok (relogging). Dengan demikian ketersediaan tegakan tinggal yang semula akan dipanen pada daur kedua

tidak mencukupi dan tidak layak diusahakan secara finansial.

Akibatnya proses perpanjangan ijin HPH yang terjadi merupakan ijin pengelolaan hutan pada kawasan virgin forest bukan pengelolaan hutan pada logged over area (LOA). Sedangkan pada HPH yang telah habis areal virgin forestnya akan segera menutup usahanya. Bila pelaksanaan TPTI dijalankan dengan baik, maka ketersediaan kayu bulat bukan merupakan suatu masalah dan kelestarian hasil hutan dapat terjaga. 2.

Maraknya illegal logging yang terjadi hampir di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Praktek illegal logging ini, sasarannya bukan hanya terjadi pada virgin forest tapi juga pada areal logged over area (LOA). Dalam jangka

5

panjang, ekploitasi yang tidak terkontrol akan mengakibatkan hilangnya fungsi kelestarian hasil, karena tidak tersedianya tegakan yang memadai, dimana tegakan tersebut kelak akan diproyeksikan untuk kegiatan penebangan pada daur kedua.

Dengan demikian produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh

kawasan hutan di Propinsi Sumatra Selatan tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk bahan baku industri.

IV.

PASAR KAYU Sebagai mata rantai dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan, di Propinsi

Sumatra Selatan, telah terdapat IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu), berupa IPKH yang menghasilkan produk kayu gergajian, kayu lapis dan medium density fiberboard (MDF). Kontinuitas

proses produksi IPKH sangat dipengaruhi oleh ketersediaan

bahan baku. Berdasarkan kapasitas produksi IPKH seperti yang tercantum pada Tabel 3., menunjukkan bahwa permintaan kayu bulat untuk keperluan bahan baku industri sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kapasitas terpasang/produksi pada IPKH yang relatif lebih besar dibandingkan dengan produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh HPH. Sebagai contoh, pada tahun 1995/1996 produksi kayu bulatadalah sebesar 527.523 M3, sementara kapasitas terpasang IPKH total adalah sebesar 1.954.070 M3/tahun. Apabila diasumsikan bahwa produksi kayu bulat tersebut disuplai secara keseluruhan ke IPKH lokal, maka tingkat pemenuhan bahan baku industri hanya 26,99 % .

6

Tabel 3. Jumlah IPKH di Propinsi Sumatra Selatan Tahun 1995/1996 s/d 2003 IPKH Tahun Unit 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000

103 100 117 101 109

2000

111

2001

120

2002

119

2003

96

Aktif Kapasitas Produksi 595.460 M3 789.860 M3 982.040 M3 672.200 M3 870.000 M3 450.000 Ton 765.060 M3 450.000 Ton 582.970 M3 450.000 Ton 542.035 M3 450.000 Ton 469.315 M3 450.000 Ton

100 116 110 129 125

Tidak Aktif Kapasitas Produksi 1.358.610 1.169.710 1.180.480 1.863.370 1.111.168

123

1.216.108

114

1.398.198

115

1.439.133

138

1.511.853

Unit

M3 M3 M3 M3 M3 Ton M3 Ton M3 Ton M3 Ton M3 Ton

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan (2004)

Jumlah IPKH yang terdapat di Propinsi Sumatra Selatan sejak tahun 1995 s/d 2003 cukup fluktuatif. Keterpurukan IPKH mulai terlihat sejak tahun 1995 dengan semakin banyaknya IPKH yang tidak aktif beroperasi. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan bahan baku kayu bulat yang pada umumnya diperuntukkan dalam pembuatan kayu lapis dan kayu gergajian. Namun demikian produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh HPH tidak semuanya terserap oleh IPKH lokal. Karena pada kenyataannya, kayu bulat tersebut juga didistribusikan ke luar propinsi (lebih rinci peredaran kayu bulat akan dijelaskan pada Bab V).

V.

PEREDARAN KAYU Jumlah volume produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh HPH di Propinsi

Sumatra Selatan, seperti yang telah dijelaskan pada bab III berkisar antara 94.101 m3 per tahun sampai dengan 527.523 m3 per tahun dengan kecenderungan menurun. Dalam rangka pemenuhan bahan baku industri yang berbasis kayu bulat, ternyata peredarannya tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tapi juga untuk kebutuhan yang ada di luar propinsi. Seperti yang terlihat pada Tabel 4., peredaran kayu bulat juga sampai ke daerah lain seperti Jambi, Riau, Sumatra Utara dan lain-lain. Kondisi yang mencolok terjadi pada tahun 2000 dimana peredaran kayu bulat di luar propinsi

7

yakni di Propinsi Kalimantan Barat sebesar 243.076 m3, adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan Sumatra Selatan yakni sebesar 202.995 m3. Meskipun pada faktanya bahwa kapasitas terpasang IPKH yang dapat dipenuhi baru mencapai 26,55%. Tabel 4. Perkembangan Peredaran Kayu Bulat dari Propinsi Sumatra Selatan Tahun 1999/2000 s/d 2003 Tujuan

1999/2000 Sumsel 242.216,96 Jambi 29.126,13 Riau Sumut 14.388,15 Kalbar 25.183,50 Jabar 10.116,81 Jateng 1.613,61 Jatim 3.556,97 Jakarta 6.420,97 Maluku 2.184,22 Bali Lampung Jumlah 334.807,32

2000 202.995,43 8.155,05 18.310,84 243.076,27 12.216,86 633,43 758,65 486.146,53

Volume (M3) 2001 2002 147.551,14 118.233,62 7.233,14 3.876,46 1.581,54 26.565,35 11.362,20 5.240,95 11.451,07 1.649,77 43,90 3.528,82 16,98 958,61 646,46 16,64 4,81 72,70 204.132,07 135.902,09

2003 57.946,68 17.797,94 380,38 12,06 18,07 81,15 76.236,28

Ket Data sesuai dengan dokumen yang beredar

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan (2004)

Di samping adanya peredaran kayu bulat yang ke luar propinsi, dalam upaya pemenuhan bahan baku industri, IPKH lokal pun mendatangkan kayu bulat dari luar propinsi. Peredaran kayu bulat dari dan ke luar propinsi dimungkinkan terjadi karena adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (a)

Pertimbangan nilai ekonomis dan harga yang kompetitif

(b)

Adanya keterkaitan HPH tersebut dengan holding company, dimana lokasi IPKH tujuan terletak di luar propinsi Tabel 5. memperlihatkan bahwa pada kurun waktu 3 tahun, realisasi kayu

bulat untuk keperluan bahan baku industri tidak optimal, baik bila dibandingkan dengan pemenuhan keperluan bahan baku yang diijinkan oleh Pemerintah (persetujuan RPBBI/Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) maupun kapasitas terpasang IPKH.

8

Tingkat pemenuhan bahan baku industri, khususnya kayu bulat oleh HPH lokal sangat rendah apabila dibandingkan dengan kapasitas terpasang IPKH, yakni hanya 26,55%. Ketidakmampuan HPH local dalam memenuhi bahan baku industri, menyebabkan IPKH mendatangkan bahan baku industri dari luar propinsi. Rata-rata pertahunnya IPKH mendatangkan kayu bulat dari luar propinsi sebesar 101.766 M3. Sedangkan pemenuhan bahan baku serpih atau bukan kayu bulat masih cukup memadai. Bahan baku serpih ini digunakan dalam pembuatan pulp dan kertas, MDF dan lain-lain. Tabel 5. Rekapitulasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK sesuai Persetujuan RPBBI di Propinsi Sumatra Selatan Tahun 2001 s/d 2003 Tahun

2001

Jumlah IPHHK 121

2002

119

2003

96

Kapasitas Terpasang 582.678

M3

450.000

Ton/Th

542.035

M3

450.000

Ton/Th

469.315

M3

450.000

Ton/Th

Persetujuan RPBBI

Realisasi Sumber Perolehan DALAM

LUAR

396.678

102.858

1.923.750

1.757.864

171.863 -

368.553

97.428

2.074.529

1.575.224

276.801

79.178

2.102.458

1.624.754

165.243 246.657 -

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan (2004)

Apabila kondisi ini berlangsung terus menerus, maka IPKH pun akan menyusul seperti halnya HPH, yang kian hari kian menyusut jumlahnya. Mencermati keadaan hutan yang tidak produktif lagi, maka untuk menghidupkan kembali IPKH, perlu diteliti dan dikembangkan berbagai kemungkinan perubahan dan pengalihan fungsi hutan yang tidak produktif untuk dijadikan Hutan Tanaman Industri.

9

VI.

PENUTUP Sebagian besar hutan di Sumatra Selatan adalah merupakan hutan produksi,

dimana pemanfaatannya dikelola oleh beberapa perusahaan, baik HPH Hutan Alam maupun HPH Hutan Tanaman (HPHTI).

Selain berasal dari HPH dan HPHTI,

produksi kayu di Sumatra Selatan juga berasal dari IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) dan IPKTM (Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik). Produksi kayu di Sumatra Selatan terus menurun karena beberapa faktor seperti adanya konflik sosial dan krisis moneter.

Faktor-faktor tersebut telah

menyebabkan bangkrutnya HPH dan lebih jauh menyebabkan IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu) terpuruk karena kekurangan bahan baku. Untuk memenuhi kekurangan bahan baku tersebut, IPKH mendatangkan kayu dari luar propinsi kurang lebih sebanyak 101.766 m3 per tahun. Sementara itu, pemenuhan bahan baku serpih atau bukan kayu bulat masih memadai. Peredaran kayu dari Sumatra Selatan selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, juga untuk memenuhi kebutuhan luar propinsi seperti Jambi, Sumatra Utara, Kalimantan Barat dan lain-lain. Peredaran kayu ke luar propinsi dimungkinkan terjadi karena pertimbangan ekonomi dan keterkaitan dengan holding company. Untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali keberadaan IPKH, perlu adanya penelitian dan pengembangan untuk memanfaatkan hutan yang tidak produktif menjadi hutan tanaman.

DAFTAR PUSTAKA Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan. 2004. Statistik Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan Tahun 2003. Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan. Palembang. Silalahi, A.T.L, A.H. Lukman dan N.A. Ulya. 2001. Perkembangan Produksi dan Perdagangan Kayu di Propinsi Sumatra Selatan. Prosiding Ekpose Hasilhasil Penelitian Balai Teknologi Reboisasi Palembang. Balai Teknologi Reboisasi Palembang. Palembang. Kompas. 2005. Suku-suku Asli Indonesia Ungkapkan Suka-duka. http://kompas.com/gayahidup/news/0501/18/201006.htm, Updated: Selasa, 18 Januari 2005, 20:10 WIB. Akses tanggal 9 Maret 2006.

10