PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI (P3DN)
Disampaikan pada :
RAPAT KERJA DEPPERIN KAWASAN TIMUR INDONESIA Menado, 17 - 20 Maret 2009 Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka 1
SISTEMATIKA 1. LATAR BELAKANG PERLUNYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI A. PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA B. OPTIMALISASI PROGRAM P3DN UNTUK MENUMBUHKAN INDUSTRI DALAM NEGERI C. KEBIJAKAN / PERATURAN
3 4 5 6
2. KEPPRES NO. 80 THN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
8
3. INPRES NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
12
4. PERMENPERIN RI No.11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI 20 5. PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENILAIANSENDIRI CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian No No. 372 Tahun 2006) A. DASAR PENILAIAN CAPAIAN TKDN B. DASAR PENILAIAN CAPAIAN TKDN (LANJUTAN) C. TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN) D. CONTOH PENETAPAN TKDN E REWARD BAGI PRODUK NASIONAL E. F. KRITERIA & PERSYARATAN BMP G. CONTOH PERHITUNGAN
23 24 25 26 27 28 29 30
6. KONSEP Tim-Nas P3DN (PERMENPERIN) Dalam Proses Pembahasan A. SUBSTANSI KONSEP Tim-Nas ((PERMENPERIN)) TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI PENJABARAN DARI INPRES NO. 2 TAHUN 2009 B. SUBSTANSI PERMENPERIN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA TIMNAS P3DN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH C. DAFTAR KELOMPOK BARANG DAN JASA PRODUKSI DALAM NEGERI YANG AKAN DITERBITKAN OLEH MENTERI PERINDUSTRIAN D. TUGAS TIMNAS P3DN
31 32
7. DUKUNGAN PENGGUNAAN PRODUK BARANG/JASA DALAM NEGERI
36
33 34 35
2
1. LATAR BELAKANG PERLUNYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
3
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA Krisis keuangan global telah menurunkan secara dramatis permintaan dunia terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia yang dikhawatirkan akan menyebabkan ledakan pengangguran dalam jumlah besar. Dalam hal ini pasar dalam negeri yang besar dapat merupakan katup penyelamat bagi industri yang semula berorientasi ekspor untuk mengalihkan penjualannya ke pasar domestik. Indicator
2006
2007
2008*
2009*
9.8
7.5
6.2
-2.1
G-7 countriesa,b United States C Commodity dit prices i (US$)
2.2 3.3
1.7 2.6
3.3 4.5
1.6 2.5
Non-oil commodities Oil price (US$ per barrel)c Oil price (percent change)
29.1 64.3 20.4
17.0 71.1 10.6
22.4 101.2 42.3
-23.2 74.5 -26.4
Manufactures unit export valued
16 1.6
55 5.5
90 9.0
21 2.1
5.2 3.1
5.3 4.3
3.3 4.9
1.9 3.8
4.0
3.7
2.5
0.9
5.0 3.0 2.9 2.9 24 2.4 2.8 5.5 7.7 10.1
4.9 2.6 2.4 2.6 21 2.1 2.0 5.6 7.9 10.5
3.6 1.3 1.2 1.1 05 0.5 1.4 4.3 6.3 8.5
1.9 -0.1 -0.3 -0.6 -0.1 01 -0.5 3.1 4.5 6.7
5.5
6.3
6.0
4.4
Global conditions
World trade volume Consumer prices
Interest rates $ LIBOR, 6-month (percent) € EURIBOR, 6-month (percent)
Real World GDP growth Memo item: World (PPP weights)f Real High-income countries GDP growth OECD countries Euro Area Japan United States Non-OECD countries Real Developing countries GDP growth East Asia and the Pacific
Indonesia Source: World Bank
4
B OPTIMALISASI PROGRAM P3DN UNTUK MENUMBUHKAN B. INDUSTRI DALAM NEGERI a)
b)
c)
d)
e)
f)
Sepuluh butir pengarahan Presiden RI tentang langkah-langkah menghadapi krisis keuangan dunia salah satunya adalah menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pasar domestik dan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh produk buatan Indonesia.
Pertumbuhan & Kontribusi PDB 2008 (%) Pertumb. PDB 5 3% 5,3%
Konsumsi Rumah Tangga
10,4% Konsumsi Pada masa sulit seperti saat ini ekspor dan Pemerintah konsumsi masyarakat y sulit untuk terus diharapkan p menjadi penarik pertumbuhan ekonomi. 11,7% Investasi Belanja Pemerintah yang menyumbangkan sedikitnya 8,4% terhadap PDB merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, belum Ekspor 9 5% 9,5% didayagunakan maksimal untuk penggunaan P3DN. Impor 10% P3DN dapat digunakan untuk menumbuhkan industri dan pada gilirannya akan dapat menyerap Perubahan tenaga kerja Inventori Keppres 80 Tahun 2003 belum dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka meningkatkan 6,1% PDB P3DN di lingkungan Instansi Pemerintah. D l Dalam rangka k mengoptimalkan ti lk P3DN dikeluarkan dik l k Inpres No.2 tahun 2009. Sumber: BPS
Kontr. PDB 2007
2008
63 6 % 63,6,%
61 0% 61,0%
8,3%
8,4%
25,0%
27,7%
29 4% 29,4%
29 8% 29,8%
(25,4%)
(28,6%)
-0,9% 0 9%
1 7% 1,7%
100%
100%
Ket: Kontribusi PDB= Konsumsi Rumah Tangga + Konsumsi Pemerintah + Investasi + Ekspor + Perubahan Inventori - Impor
5
APBN - 2009 Belanja Negara
: Rp. 1.037,1 Trilyun
I. Belanja Pemerintah Pusat - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal - Belanja bunga dan Pinjaman - Belanja Subsidi - Bantuan Sosial - Belanja Lain-lain
: 716,4 T : 140,2 T : 91,7 T : 72,0 T : 101,7 T : 166,7 T : 79,0 T : 65,1 T
II. Belanja Daerah
: 320,7 T 6
POTENSI PASAR P3DN Perusahaan Konstruksi
Perusahaan Perkebunan
Perusahaan Alutsista Dep PU Dep Han Perusahaan Migas
Perusahaan Telekom
Dep Kes
Pedoman P3DN
Dep ESDM Perusahaan Listrik
Dep Tan
Perusahaan Peralatan Kesehatan
Depperin Kem BUMN
Daftar Inventaris Dep Kom info
Dep Lain nya
Pem da
BUMN
BUMD
POTENSI PASAR P3DN 1. Sektor Migas –
: Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Cost Recovery
2. Sektor Energi : • Pengadaan Tabung LPG, LPG Kompor Gas dan Perlengkapannya • Program Pembangkit Tenaga Listrik 3. Sektor Telekomunikasi : • Program Palapa Ring (Jaringan Fiber Optic) di KTI • Program Broadband Wireless Access (BWG) • Wimax (Koneksi Internet) 4. Sektor Pertahanan
: Pengadaan Alutsista
5. Sektor Kesehatan
: Pengadaan Alat Kesehatan
6. Sektor Transportasi
: Kapal, Kend. Bermotor, Psw. Terbang, Kereta Api 8
SEKTOR PAKAIAN DAN KELENGKAPAN KERJA y Pada saat ini, ini penggunaan pakaian kerja dan sepatu beserta assesories lainnya dilingkungan TNI/POLRI, PNS dan Guru sudah banyak y menggunakan gg produksi dalam negeri, p g , namun masih p perlu didorong untuk pengoptimalannya, sebagai gambaran potensi : y Industri Dalam Negeri g telah mampu memproduksi: y Pakaian Kerja (Seragam) untuk : TNI/POLRI/PNS/Guru, Perbankan, Maskapai Penerbangan, Hotel, Rumah Sakit dan Sekolah. y Sepatu Kulit Formal/Kasual, Sepatu Olah Raga, Sepatu Pengaman dan Sepatu TNI/POLRI beserta assesoriesnya y Batik (Tulis/Cap)
9
SEKTOR PAKAIAN DAN KELENGKAPAN KERJA (Lanjutan) Penggunaan seragam saat ini sudah semakin berkembang, karena penggunaan seragam dapat d t mencerminkan i k identitas id tit lembaga/instansi, l b /i t i menjadi alat pemersatu, sebagai alat kontrol dan peningkatan disiplin serta melestarikan nilai-nilai nilai nilai budaya. budaya Bila dilihat potensi yang dapat menggunakan seragam antara lain PNS termasuk guru (4 juta), anak usia sekolah ((64 jjuta)) diasumsikan 50% % diantaranya y bersekolah ((32 juta), TNI/POLRI (750 ribu), dan lainnya (3 juta). Dengan asumsi masing-masing dalam 1 tahun setiap orang menggunakan 2 stel pakaian dan 2 pasang sepatu, maka secara nasional peluang pel ang pasar untuk nt k produk prod k garmen, garmen pakaian jadi dan sepatu sepat sangat besar. Apabila juga diwajibkan untuk memakai kemeja/blus batik 2 kali 1 minggu, minggu maka secara langsung akan menghidupkan industri batik yang umumnya merupakan industri kecil menengah 10
C. KEBIJAKAN / PERATURAN 1. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 IInpres No. 2. N 2 Tahun T h 2009 tentang Penggunaan P Produksi Dalam Negeri 3. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 11/MIND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri
11
Keppres : No. 80 th 2003 b b beberapa keli k li dirubah di b h terakhir t khi No N 95 th 2007
I Inpres No. N 2 th thn 2009 Ttg Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Permenperin RI No. 11/M-IND/PER/3/2006
Permenperin RI No.31/M-IND/PER/6/2006 Ttg Pedoman Pembentukan Tim P3DN
Permenperin RI No.32/M-IND/PER/6/2006 Ttg Pedoman Pembentukan Tim P3DN Deperin
Permenperin RI No.57/M-IND/PER/6/2006 No.57/M IND/PER/6/2006 Ttg Penunjukan Surveyor Pelaksana Verifikasi
Peraturan Sekjen Depperin No. 372/SJ-IND/PER/6/2006, tgl 08 Juni 2006 Tentang Petunjuk Teknis & Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian TKDN
12 12
2 KEPPRES NO. 2. NO 80 THN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
13
Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman P l k Pelaksanaan P Pengadaan d Barang/Jasa B /J P Pemerintah i t h Bab I KETENTUAN UMUM Bagian Keempat Kebijakan Umum P Pasal l 4
Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah ; a. Meningkatkan
penggunaan
produksi
dalam
negeri,
rancang
b bangun d dan perekayasaan k nasional i l yang sasarannya adalah d l h memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional 14 14
Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab IV
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri PASAL 40 (1) Instansi pemerintah wajib : a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun & perekayasaan nasional dalam pengadaan d b barang/jasa; /j b. memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional; (2) Kewajiban instansi pemerintah dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak. (3) Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan : a. SNI/standar lain/standar int’l yg setara ; b. produksi dalam negeri sesuai dgn kemampuan industri nasional; c. tenaga ahli/penyedia barang/jasa dalam negeri. 15 15
Keppres No No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PASAL 43 (1) : Dalam D l d k dokumen pengadaan d di jibk diwajibkan memberikan b ik preferensi f i harga utk barang produksi dalam negeri, & penyedia jasa pemborongan nasional.
PASAL 44 (1)
Pengadaan
barang/jasa
supaya
mengacu
pada
daftar
inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri (2)
Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi barang/jasa produksi dalam negeri dikeluarkan oleh departemen yang membidangi perindustrian. 16 16
3. INPRES NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
17
INPRES NO. 2 TAHUN 2009 Tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa / Pemerintah Presiden Republik Indonesia Indonesia, Dalam rangka mengoptimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, Pemerintah sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. Menteri Kebinet Indonesia Bersatu; 2 Jaksa 2. J k A Agung R Republik blik IIndonesia; d i 3. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. 6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negera; 7. Gubernur; 8 Bupati / Walikota 8. 1818
INPRES NO. 2 TAHUN 2009 Tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pertama a.
Agar g
memaksimalkan
penggunaan p gg barang/jasa gj hasil
produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan
nasional nasional,
serta
penggunaan
penyedia
barang/jasa nasional; b.
Memberikan Preferensi Harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional p perusahaan p p penyedia y barang/jasa. gj kepada 19
INPRES NO NO. 2 TAHUN 2009 Kedua Agar berpedoman dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa
Produksi Dalam Negeri yang
dit t k oleh ditetapkan l h Menteri M t i Perindustrian; P i d ti
Ketiga Menteri
Perdagangan
mengkoordinasikan
kampanye
penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D
20 20
INPRES NO. 2 TAHUN 2009 Keempat Membentuk TimNas P3DN, dengan susunan keanggotaan sbb; Ketua
: Menteri Perindustrian
Anggota :
1 Menteri Dalam Negeri; 1. 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perdagangan; 4 Menteri Negara Pendayagunaan 4. Penda ag naan Aparatur Aparat r Negara 5. Menteri Negara Bappenas 6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 7. Menteri Negara BUMN 8. Sekretaris Kabinet p BPKP 9. Kepala 10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah
21 21
INPRES NO. 2 TAHUN 2009 Kelima Timnas P3DN bertugas : a.
Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program g p penggunaan p gg barang/jasa gj produksi dalam p untuk mengoptimalkan negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
b.
Menetapkan langkah-langkah strategis
c c.
Melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif
d.
Menetapkan
langkah-langkah
strategis
dalam
rangka
penyelesaian l i permasalahan l h yang menghambat h b t pelaksanaan l k instruksi Presiden ini. e.
Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan instruksi Presiden ini. 22 22
INPRES NO. NO 2 TAHUN 2009
Keenam Timnas dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, konsultan tenaga ahli, ahli akademisi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu
Ketujuh Timnas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Koordinatar Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diminta Presiden
2323
INPRES NO. 2 TAHUN 2009 Kedelapan Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Timnas P3DN dibebankan kepada APBN.
Kesembilan Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2009
24 24
4. PERMENPERIN RI No. 11/M-IND/PER/3/2006 Tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
25 25
A SUBSTANSI PERMENPERIN NO.11 A. NO 11 TAHUN 2006 Untuk mengimplementasikan isi Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya b h M t i Perindustrian Menteri P i d t i menerbitkan bitk P t Peraturan N 11/M No:11/MIND/PER/3/2006 jo No:30/M-IND/PER/6/2006; yang isinya antara lain : Mewajibkan instansi menggunakan produksi dalam negeri yang
memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan ((BMP)) tertentu;; Memberikan preferensi harga pada produksi dalam negeri yang
memiliki nilai TKDN tertentu pada Tender; Mewajibkan instansi membentuk Tim Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring.
26
B. Catatan: Produksi dalam negeri g adalah barang/jasa gj termasuk rancang g bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan UKM melalui kemitraan, memelihara K2L, memberdayakan lingkungan (CD), serta pelayanan y purna jjual p memberikan fasilitas p
27
5. PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENILAIAN SENDIRI CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Nomor 372 Tahun 2006)
28
A. DASAR PENILAIAN CAPAIAN TKDN Dasar penilaian TKDN barang /jasa sesuai Keppres No. 80 /2003 (L (Lampiran i I Bab B b IV) serta t perubahannya b h *) % TKDN Barang = Harga Barang Jadi - Harga Komponen Luar Negeri x 100% Harga Barang Jadi
% TKDN Jasa = Harga Jasa - Harga Jasa Luar Negeri x 100% Harga Jasa
% TKDN Gabungan Gabungan antara TKDN Barang dan TKDN Jasa *)
Seringkali dalam praktek biaya-biaya yang tidak terkait dengan proses produksi barang dan jasa dimasuk- masukkan oleh y Barang/Jasa g Sebagai g TKDN. Penyedia 29 29
B. DASAR PENILAIAN CAPAIAN TKDN (lanjutan) Untuk mengurangi praktekpraktek-praktek yang kurang menguntungkan terhadap tujuan Program P3DN Berdasarkan Permenperin No No.. 11 11//2006 2006,, ketentuan harga dalam rumusan tersebut adalah :
Harga H B Barang JJadi di
Biaya Bi Produksi P d k i
Harga Jasa
Biaya Jasa
Harga Gabungan
Biaya Gabungan B Barang & JJasa
B Barang & JJasa
30 30
C. TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)
Perubahan : Bahan Baku, T Tenaga Kerja K j
Komponen Dalam Negeri (KDN) Komponen Luar Negeri (KLN) TKI/TKA
-
Sifat Wujud W j d Fungsi
Industri
BARANG DAN JASA
Nilai Ekonomi Lebih Tinggi
TKDN = Biaya (material langsung+tenaga kerja langsung+overhead
31 31
D. CONTOH PENETAPAN TKDN : 1. 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 .
BIAYA MATERIAL LANGSUNG (Variabel) BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (V i b l) (Variabel) BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead) (Variabel + Tetap) __________________________________________+ + BIAYA PRODUKSI (Cost to Make) (Variabel + Tetap) BEBAN PEMASARAN (Marketing Expences) BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (G & A Expences) _________________________________________+ HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold) KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax) _________________________________________+ HARGA JUAL (Selling Price) TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN _________________________________________+ + HARGA FOB
Biaya Produksi
Harga Barang Jadi
32 32
E. REWARD BAGI PRODUK NASIONAL REWARD 1: PREFERENSI HARGA Sumber Pendanaan
Nilai TKDN Barang/Jasa (X %)
Preferensi
Dalam Negeri/K3S
X >= 25 %
Barang Maks. 30 % Jasa Maks. 7,5%
Pinjaman Luar Negeri / Hibah
X >= 25 %
Barang Maks. 15 % Jasa Maks. 7,5 %
REWARD 2: KEWAJIBAN MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI BILA TKDN+BMP>=40% (PERMENPERIN NO. 11/2006 PS 2 AYAT 3) Sistim Pendanaan Dalam Negeri/K3S dan Luar negeri
Nilai TKDN Barang/Jasa
Nilai BMP
X%
Y% (Maksimum BMP = 15 %)
% TKDN dan BMP X%+Y% >= 40 %
P l k Pelaksanaan pengadaan d b barang/jasa /j h hanya dapat d t diikuti diik ti oleh l h perusahaan h dalam negeri yang memproduksi barang/jasa 33
F. KRITERIA & PERSYARATAN BMP FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN
KRITERIA
Nilai BOBOT MAKSIMUM TOTAL
Pemberdayaan P b d U Usaha h K Kecilil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan.
- s/d Rp 1 Milyar
5%
Sertifikasi OHSAS 18000 (bobot 30%) / ISO 14000 Series (bobot 70%)
- Tidak Ada
0%
- Ada
20%
- Setiap Kelipatan 5% p 1 Milyar y Rp
30%
20%
- Investasi s/d Rp 3% 2 Milyar P b d Pemberdayaan Li Lingkungan k
15% 30%
- Setiap kelipatan 3% Rp 2 Milyar
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual
- Investasi s/d Rp 5% 1 Milyar 20% - Setiap kelipatan 5% Rp 1 Milyar
34
G CONTOH PERHITUNGAN G. Harga Evaluasi Akhir (HEA) Penyedia Brg/Jasa
Harga Penawaran (Rp)
TKDN (%)
HEA (Rp)
Peringkat
A
1.050.000.000
60
889.830.508
I
B
1.150.000.000
50
1.000.000.000
III
C
1.025.000.000
25
953.488.372
II
1 HEA = -------------- X HP ; HP=harga penawaran; KP=koef.preferensi; 1 + KP
Kp = TKDN X preferensi = 60%x30%=18%
CATATAN (1) ( ) UNTUK PENGADAAN BARANG DALAM NEGERI DGN PREFERENSI HARGA 30%. (2) PEMBERIAN PREFERENSI HARGA TIDAK MENGUBAH HARGA PENAWARAN DAN HANYA DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERHITUNGAN HARGA EVALUASI AKHIR (PERMENPERIN NO 11/2006 PS 13 AYAT 1)
35
6 KONSEP Ti 6. Tim-Nas N P3DN (PERMENPERIN) Dalam Proses Pembahasan *)
*) Penjabaran dari Inpres No.2 tahun 2009 Tentang P3DN Barang/Jasa Pemerintah
36
A. SUBSTANSI KONSEP Tim-Nas (PERMENPERIN) TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI PENJABARAN DARI INPRES NO. 2 TAHUN 2009 Karena dirasakan bahwa aturan-aturan aturan aturan yang telah dikeluarkan tersebut belum dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah maka akan dikeluarkan Peraturan Menteri baru yang isinya sebagai berikut: 1 Mempertegas 1. Me e te ke jib kewajiban:
Departemen, LPND (Lembaga Non Departemen), P Pemda d (Propinsi, (P i i Kabupaten/Kota), K b /K ) BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BI (Bank Indonesia), BUMD (Badan ( d Usaha h Milik ilik Daerah), h) BHMN (Badan Hukum Milik Negara), KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama), menggunakan hasil Produksi Dalam Negeri. Negeri
2. Menyusun Daftar Barang/Jasa yang sudah diproduksi di dalam negeri. 3. Daftar produsen (Company Profile) barang/jasa produksi dalam negeri akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian. 4. Melaporkan pelaksanaan setiap 6 bulan. g BPKP untuk melakukan audit P3DN. 5. Menugaskan 6. Key Performance Indicator (KPI) 37 37
B SUBSTANSI PERMENPERIN TENTANG PEMBENTUKAN B. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA TIMNAS P3DN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 1. Sekretariat melaporkan kepada Sekjen pelaksanaan tugas Timnas P3DN, 2. Pokja terdiri atas 3 (tiga) bidang dengan masing-masing tugasnya: a Bidang Kebijakan: menyiapkan kebijakan umum, a. umum peraturan pelaksanaan, kaji ulang, dan langkah-langkah promosi g Pelaksanaan dan Sosialisasi: mengupayakan g p y kepada p seluruh b. Bidang instansi Pemerintah untuk: optimalisasi P3DN, membuat Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa PDN, membentuk tim penyelesaian sengketa, melakukan koordinasi dan monitoring, dan sosialisasi. c. Bidang Penyelesaian Masalah dan Pengawasan: mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan penyelesaian masalah, mediasi kasusk kasus, pengawasan, serta t evaluasi l i dan d monitoring. it i
38
C. DAFTAR KELOMPOK BARANG DAN JASA PRODUKSI DALAM NEGERI YANG AKAN DITERBITKAN OLEH MENTERI PERINDUSTRIAN 1.
Bahan Penunjang Produksi Pertanian 2 2. Alat Mesin Pertanian 3. Peralatan Penunjang Pertambangan 4. Peralatan Penunjang Migas 5. Peralatan Kelistrikan 6 6. Peralatan Telekomunikasi 7. Peralatan Elektronika 8. Bahan Bangunan dan Konstruksi Mesin 9. Peralatan Pabrik 10. Alat Besar dan Konstruksi 11. Alat Transportasi 12. Bahan dan Peralatan Kesehatan
12. Alat Instrumentasi dan Laboratorium 13 Alat Tulis dan Peralatan 13. Kantor 14. Alat Olah Raga dan Pendidikan 15. Pakaian dan Perlengkapan Kerja 16. Bahan Kimia 17. Logam dan Produk Logam 18 Sarana Pertahanan 18. 19. Barang Lainnya 20. Jasa Keteknikan EPC
39
D. TUGAS TIMNAS P3DN 1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk mengoptimalkan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; 2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri penyedia y barang/jasa gj nasional dalam p pengadaan g barang/jasa gj dan p pemerintah; 3. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; 4. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
40
7. DUKUNGAN PENGGUNAAN PRODUK BARANG/JASA 7 DALAM NEGERI DI DEPLU, DEPDAGRI, KANTOR MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KANTOR MENTERI NEGARA KUKM, TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DEPDIKNAS, KEMENTERIAN PENERTIBAN APARATUR NEGARA (PAN) (PAN), POLRI DAN LKPP
41
A. Dukungan g Departemen p Luar Negeri g 1. Mewajibkan kepada seluruh PNS Pusat dan Perwakilan di luar negeri untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki, dan peralatan lainnya hasil produksi dalam negeri. g ppenggunaan gg seragam g batik hasil pproduksi dalam negeri g ppada hari-hari tertentu 2. Mengusulkan setiap minggu kepada seluruh PNS di Pusat dan Perwakilan Luar Negeri. 3. Mengusulkan penggunaan kendaraan produksi dalam negeri bagi kantor-kantor Perwakilan di g luar negeri.
B. Dukungan Departemen Dalam Negeri 1. Mewajibkan kepada seluruh PNS Pusat untuk mengunakan seragam termasuk alas kaki, dan peralatan l t l i lainnya h il produksi hasil d k i dalam d l negeri.i 2. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS . 3. Membuat surat edaran kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan kewajiban penggunaan seragam kerja hasil produksi dalam negeri bagi PNS termasuk Guru.
C Dukungan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan C. 1. Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk menggunakan seragam, termasuk alas kaki hasil produksi dalam negeri. 2. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS . 3. Menghimbau pada kaum perempuan tentang peningkatan kecintaan kepada hasil produksi dalam negeri. 42
D. Dukungan g Kantor Menteri Negara g Koperasi p dan UKM 1. Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk menggunakan seragam, termasuk alas kaki hasil produksi dalam negeri. 2. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari hari-hari hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS dan turut mensukseskan kampanye penggunaan produksi dalam negeri.
E Dukungan Tentara Nasional Indonesia E. 1. Mewajibkan kepada seluruh PNS untuk menggunakan seragam, termasuk alas kaki, rompi tahan peluru, kopel rim, baret, dan peralatan non alutsista hasil produksi dalam negeri. 2 Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari 2. hari hari tertentu setiap minggu kepada PNS di lingkungan TNI.
F. Dukungan Departemen Pendidikan nasional 1. Mewajibkan kepada seluruh siswa / Pelajar untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki, dan peralatan lainnya hasil produksi dalam negeri. 2 Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari 2. hari hari tertentu setiap minggu kepada seluruh siswa/pelajar Indonesia di Dalam Negeri dan Perwakilan di Luar Negeri. 3. Mengusulkan penggunaan Peralatan kebutuhan belajar mengajar produksi dalam negeri bagi sekolah sekolah. k l h 4. Mengajak serta Guru-guru termasuk yang tergabung dalam PGRI untuk menggunakan seragam termasuk alas kaki, dan peralatan lainnya hasil produksi dalam negeri. 43 43
G Dukungan Kementerian Penertiban Aparatur Negara G. 1. Mewajibkan kepada seluruh PNS Pusat/Daerah untuk mengunakan seragam termasuk alas kaki, dan peralatan lainnya hasil produksi dalam negeri yang berasal dari anggaran APBN/APBD. 2. Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS . 3. Menginsturksikan kepada PNS mengajak serta masyarakat Indoneisa untuk menggunakan Produksi Dalam Negeri.
H. Dukungan Polisi Republik Indonesia 1. Mewajibkan kepada seluruh PNS POLRI untuk mengunakan seragam, termasuk alas kaki maupun perlatan yang diperlukan sejauh memungkinkan hasil produksi dalam negeri. 2 Mengusulkan penggunaan seragam batik hasil produksi dalam negeri pada hari 2. hari-hari hari tertentu setiap minggu kepada seluruh PNS-POLRI maupun Petugas yang sedang tidak wajib berpakaian seragam dalam tugas maupun petugas administrasi.
I. Dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah 1. Membuat kebijakan Pengadaan Pemerintah yang mengoptimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri. negeri
44 44
AKU BANGGA MENGGUNAKAN
PRODUK BUATAN INDONESIA TERIMA KASIH 45
PENGATURAN PELAKSANAAN P3DN DI INSTANSI PEMERINTAH KETUA WAKIL KETUA
SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS KEMENTRIAN/SEKRETARIS UTAMA
PUSAT KETUA HARIAN TIM KERJA
TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN
KOORDINATOR
KOORDINATOR
SEKRETARIS
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA KETUA
DAERAH WAKIL KETUA
SEKRETARIS DAERAH / PROPINSI / KABUPATEN / KOTA
KETUA HARIAN TIM KERJA
TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN
KOORDINATOR
KOORDINATOR
SEKRETARIS
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
46 46
47
