PRODUK-PRODUK PERTUKARAN (AL-BAI' WA AL-IJÂRAH) PADA PERBANKAN SYARIAH. Yenni Samri Juliati Nasution

PRODUK-PRODUK PERTUKARAN (AL-BAI' WA AL-IJÂRAH) PADA PERBANKAN SYARIAH Yenni Samri Juliati Nasution Dosen Fakultas Syari’ah IAIN - SU Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371

‫ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬:‫ﲡﺮﻳﺪﻱ‬ ‫ﺍﻛﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪﺙ ﰲ‬. ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﻟﺒﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺗﺒﺎﺩﻝ‬،‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﻋﻘﺪ ﲨﻌﻴﺔ ﺃﻱ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺁﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﻱ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﻧﻘﺎﺫ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻟﻦ ﺗﻀﻴﻊ‬ ‫ﺁﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺁﻝ ﺭﺍﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﱴ‬. ‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‬ .‫ﲣﻮﻝ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ‬ Abstrak: Konsep hubungan perniagaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang mungkin terjadi dalam transaksi ekonomi diantaranya adalah akad pertukaran (yaitu akad jual beli /bai’u: pertukaran harta yang mempunyai nilai), akad titipan (yaitu akad wâdi'ah dan simpanan), akad berserikat (yaitu akad kerjasama almusyarâkah, al-Mudhârabah), akad memberi kepercayaan (yaitu hak memberi jaminan hingga seseorang yang melepaskan haknya pada orang lain menjadi percaya dan merasa terjamin bahwa haknya itu tidak akan hilang. Alkafâlah, al-Rahn), dan akad memberi izin (akad mewakilkan: al-Wakâlah, memberi kuasa kepada penerima untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan bagi yang diwakili. Kata Kunci : Perbankan Syariah, Murâbahah, Ijârah. A. Pendahuluan

B

ank berdasarkan syariah Islam (Bank Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah islam. (Heri, 2006: 19). Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian

242

Yenni Samri Juliati Nasution: Produk-Produk Pertukaran …

berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Falsafah dasar dari hubungan perniagaan atau hubungan transaksi ekonomi antar pihakpihak yang terlibat dalam operasi Bank berdasarkan Syariah Islam adalah : efesiensi, keadilan dan kebersamaan. (Aziz, 1990: 16). Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat sangat penting. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan memanfaatan dana sehingga akan mengurangi kesenjangan social ekonomi, dengan demikian akan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin baik, dengan meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.Dalam operasinya Bank Islam menggunakan system bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Tulisan ini akan membahas produk-produk pertukaran yang terdiri dari jual beli Murâbahah, jual beli salam, jual beli Istishna', dan sewa menyewa (Ijârah). B. Produk-Produk Pertukaran Teori Pertukaranbisa dilihat dari: Segi Objek, Waktu dan Harga. 1. Teori Pertukaran dilihat dari Segi Objek: a. Jenis Objek Secara Umum 1) Ayn (real asset) berupa barang dan jasa. 2) Dayn (financialasset) berupa uang dan surat berharga. (Adiwarman karim, 2004:h.44). b. Jenis Objek Secara Khusus 1) Pertukaran real asset('ayn) dengan real asset ('ayn) = ba'i al-muqayadah a) Jenisnya berbeda/lain jenis - tidak ada masalah upah dibayar dengan beras. b) Jenis sama/sejenis, Ada yang kasat mata dapat dibedakan mutunya seperti gandum dengan gandum - tidak boleh kecuali sama kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan. Adayang kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya - tidak masalah - seperti kambing dengan kambing (boleh)

243

‫ إ ء ا‬Vol. I No. 2, Juli – Desember 2011

2) Pertukaran real asset ('Ayn) dengan financial asset (dayn) = ba'i al-muthlaqah. Yang dibedakan ayn-nya. a) Bila aynnya barang = bai (jual beli). b) Bila aynnya jasa = Ijârah/ujrah (upahmengupah/sewa-menyewa). 3) Pertukaran financial asset ( Dayn) dengan financial asset (dayn) = ba’i al-sharf. Daynnya bisa berupa : a) Uang - uang kartal (uang kertas atau uang logam) dan uang sebagi alat bayar resmi oleh pemerintah. Dilihat dari jenisnya, • Ada yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah,dibolehkan dengan syarat kesamaan jumlah dan kesamaan waktu penyerahan. • Tidak sejenis seperti rupiah dengan dollar, juga dibolehkan dengan syarat penyerahan dilakukan pada waktu yang sama, disebut dengan sharf. b) Bukan uang (surat berharga) - hanya diterima sebatas bagi mereka yang mau menerimanya. Jual beli surat berharga ini dapat dibedakan atas : • Representasi ayn, sebagian ulama membolehkan, selama penjualan tersebut dilakukan kepada yang berutang (bai' al-dayn lil madin, sale of debt to the debtor), dengan syarat : Ada kepastian membayar (mustaqir, confirmed) dan ini boleh menurut mazhab hanbali dan Zahiri; sedang Apabila tidak ada kepastian membayar ( ghair mustaqir, unconfirmed), transaksi ini dilarang. • Penjualan dilakukan kepada pihak ketiga atau bukan yang berutang (bai al-dayn lilghairu madin, sale of debt to third party), terdapat beberapa pendapat, yaitu : Menurut mayoritas ulama tidak boleh/dilarang, sedangkan menurut sebahagian ulama boleh, yaitu dengan syarat: asalkan utangnya pasti dibayar (ibn taymiyah); dengan tiga syarat (Pengikut Syafi'i seperti Imam Nawawi dan Imam Subki): utang yang pasti pembayarannya, utang yang bersifat tetap, utangnya bukan barang pesanan. dengan 8 syarat

244


•

•

(menurut Imam Malik & al-Zarqoni), dari 8 tersebut bila diringkas menjadi dua, yaitu : Hendaklah utang itu merupakan barang yang bisa dijual sebelum diterima penyerahannya, bukan jenis makanan, dilakukan pembayaran secara tunai, harga berlaku sama, tidak dibayar dengan emas bila utang dalam bentuk emas atau sebaliknya. Orang yang berutang berkemampuan untuk membayar pada waktu yang ditentukan, ada pengakuan utang, layak berutang dan tidak tidak ada perselisihan atau permusuhan. Bukan representasi dari ayn, ini dilarang.

4) Pertukaran financial asset (dayn) dengan real asset (Ayn)= bai al-salam II. Teori Pertukaran Dilihat Dari Segi Waktu Pertukaran :Tunai, Tangguh Bayar, Tangguh Serah yang terdiri dari: 1) Lunas dimuka - salam 2) Lunas sebelum barang diserahkan - istisna III. Teori Pertukaran dilihat dari Segi Harga / Keuntungan : A. Jenis harga terdiri dari : 1) Murâbahah = pokok + keuntungan 2) Tauliyah = harga asli 3) Wâdhi'ah/khasarah = di bawah harga 4) Musawamah = harga asli disembunyikan B. Waktu Pembayaran terdiri dari : 1) Harga ditentukan oleh penawar 2) Harga ditentukan oleh pembeli/harga lelang (bai almuzayadah/bai man yazid) 3) Harga ditentukan pembeli dengan pembayaran uang muka (al-'arabun). 1. Bai’ Al-Murâbahah a. Pengertian Secara bahasa : Murâbahah dari kata rabaha, yurabihu, murabahatan, seperti ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan” artinya perdagangan yang

245


menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Murâbahah juga berasal dari kata ribhun/rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Pengertian fuqaha: al-Bai’ bira`sil maal warubhun ma’lum, artinyajual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.(Adi Warman Karim, 2004: h.103). Pengertian dalam praktik: Al-bai Al-Murâbahah Liamir Bisy-syira yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Definisi DSN: Murâbahahadalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. (Himpunan Fatwa DSN MUI, Edisi Revisi 2006). Definisi PBI: Murâbahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. (PBI No. 7/46/PBI/2005. PBI ini telah dicabut dg PBI No. 9/19/PBI/2007). Murâbahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. (PBI No. 9/19/PBI/2007). Definisi UU: Akad Murâbahahadalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Penjelasan Pasal 19 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Definisi Produk: Murâbahah adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip/Akad Murâbahah dimana Bank Syariah membiayai pembelian Rumah/Mobil*) atau barang multiguna**) atau Modal Kerja ***) atau Investasi

246


****) sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. *) rumah, apartemen, ruko/rukan, tanah kosong (kavling), villa, dan kendaraan atauroda dua atau empat. **) seperti barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang kebutuhan konsumer lainnya, seperti barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang kebutuhan konsumer lainnya. ***) misalnya untuk membeli bahan baku kertas dalam rangka pesanan percetakan. ****) Pembiayaan Investasi, misalnya untuk membeli mesin cetak Definisi Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah.: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah; 2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijârah atau sewa beli dalam bentuk IjârahMuntahiya bit tamlik (IMBT); 3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murâbahah, Salam, dan Istishna’; 4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan 5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijârah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Kegiatan Usaha Bank Syariah (Pasal 19 UU No.21/2008) antara lain: Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (huruf d).Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murâbahah,

247


Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (hurufe).Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijârah dan/atau sewa beli dalam bentukIjârah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (huruf f). b. Mekanisme Landasan Fiqih Produk pembiayaan ini berpedoman pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murâbahah. ( Himpunana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2006: h. 20) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murâbahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murâbahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahanselain barang yang dibiayai Bank. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional. c. Contoh Penerapan Dalam Akad Format Akad Pendekatan pertama: Membuat 2 Akad secara terpisah, yaitu: Akad Wakalah (Kuasa) dari Bank kepada nasabah, dan Akad Pembiyaan Murâbahah antara Bank dan nasabah.

248


Pendekatan kedua: Membuat satu Akad, yaitu Akad Pembiyaan Murâbahah, yang dalam akad tersebut sudah termasuk pemberian kuasa dan pemberian kuasa dan hak-hak lainnya kepada nasabah. d. Ikhtisar Fiture/Mekanisme Murâbahah Pembiayaan = Penyaluran dana. Pembelian barang (harga perolehan, margin, harga jual). Wakalah. Pembayaran(taqsitd atau ta'jil). Uang muka. Urbun. Potongan harga (Diskon) Supplier. Potongan pelunasan = Percepatan pelunasan. Potongan tagihan Murâbahah.Denda keterlambatan. Ganti rugi(Ta’widh). 2. Ba’i Al-Salam a. Pengertian Definisi DSN: Bai’al-salam/salam yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu (Fatwa DSN No: 05/DSNMUI/IV/2000).(Landasan Syariah Bai' as-Salam, a. AlQur'an, QS.2:282. ). Definisi PBI: Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh (PBI No.9/19/PBI/2007). Definisi UU: Akad salam adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati (Penjelasan Psl 19 (d) UU No.21/2008). ( Muhammad Syafi’i Antonio, 2009: h.109, lihat juga Wahbah az-Zuhaily, 1997: h. 3604). b. Mekanisme Salam Fiture dan Mekanisme Salam Pembiayaan Salam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli

249


barang dengan pesanan yang dibayar penuh dimuka berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad. Spesifikasi barang salam disepakati pada saat akad transaksi salam. Bank selaku pembeli barang Salam membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat dan harga yang disepakati. Pembayaran harga oleh Bnak kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati. Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada Bank. 3. Ba’i al-Istishna’ a. Pengertian Secara bahasa : Istishna’ artinya minta dibuatkan/dipesan. Pengertian DSN: Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mushtashni’) dan penjual (pembuat, shani’). (Himpunan Fatwa DSN MUI, Edisi Revisi 2006). Pengertian PBI: Istishna’adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (PBI No. 9/10/PBI/2007) Definisi UU : Akad Istishna’ adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’ ) (Penjelasan Pasal 19 huruf d UU No.21/2008). Definisi Umum

250


Istishna’ adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang melalui pesanan pembuatan barang, yang dibayarkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang juga mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannyasesuai dengan akad. Definisi Produk Istishna’ adalah produk penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan prinsip Istishna’ Pararel dimana Bank Syariah membiayai konstruksi dan atau renovasi rumah (konsumer), kebutuhan modal kerja (misal : calon nasabah adalah developer yang membutuhkan modal kerja untuk pembangunan proyek perumahan), barang kebutuhan Investasi nasabah sesuai spesifikasi yang ditentukan Nasabah. b. Mekanisme Landasan Fikih Produk pembiayaan berpedoman pada fatwa DSN No.22/DSNMUI/III/2000 tentang Jual Beli Istishna Pararel. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Istishna Pararel berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : Bank sebagai penjual dalam Akad Istishna’ dapat membuat Akad Istishna' paralel dengan pihak lainnya dimana Bank bertindak sebagai pembeli. Kewajiban dan hak dalam kedua Akad Istishna’ tersebut harus terpisah. Pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Istishna’ tidak boleh tergantung pada Akad Istishna’ paralel atau sebaliknya. Dalam hal Bank yang bertindak sebagai pembeli dalam Akad Istishna’ paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam Akad Istishna’ tidak memenuhi Akad Istishna’. Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, harus dilakukan secara proporsional. Ketentuan tentang Istishna’ berlaku pula pada Istishna’ Paralel, yaitu sebagai berikut :Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati. Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada Bank. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran oleh Bank selaku pembeli kepada nasabah dilakukan secara bertahap atau sesuai

251


kesepakatan. Dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga. Dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka Bank tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount). c. Contoh Produk Skema Pembiayaan Istishna’ Investasi: Calon Nasabah datang ke Bank Syariah mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan Investasi (misal : pembangunan/perluasan pabrik). Bank meminta Calon Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan. Jika persyaratan telah lengkap, selanjutnya Bank melakukan analisa kelayakan pembiayaan. Jika calon nasabah layak dibiayai, maka Bank akan mengeluarkan Surat Persetujuan kepada calon nasabah. Calon Nasabah melakukan negosiasi dengan Bank. Jika terjadi kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat persetujuan dan berjanji untuk melakukan transaksi Istishna’ dengan Bank. Calon Nasabah dan Bank melakukan Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Istishna dalam rangka pembangunan/ perluasan pabrik nasabah. Bank menunjuk Kontraktor atau pemborong bangunan berdasarkan kontrak kerja (akad fiqih Istishna Pararel) untuk membangun pabrik nasabah sesuai spesifikasi yang ditentukan. d. Contoh Penerapan dalam Akad Format Akad Pendekatan pertama: Membuat 2 akadsecara terpisah, yaitu: Akad Wakalah (Kuasa) dari Bank kepada danAkad Pembiayaan Murâbahah.

Nasabah,

Pendekatan kedua: Membuat satu akad, yaitu akad Pembiayaan Istisna', yang dalam akad tersebut sudah termasuk pemberian kuasa dan hak-hak lainnya kepada nasabah. e. Contoh Produk

252


Skema Pembiayaan Istishna’ Investasi: Bank dalam hal ini dapat mewakilkan kepada Nasabah (wakalah) untuk menunjuk Kontraktor sesuai pilihan nasabah. Bank membayar secara termin kepada kontraktor sesuai progess penyelesaian pekerjaan pembangunan pabrik. Dalam hal disepakati pada awal akad, nasabah dapat menunjuk Bank untuk melakukan monitoring dan pengawasan atas penyelesaian pembangunan secara periodik. Atas upaya ini Bank mendapatkan ujrah (fee) dari nasabah. Bank melalui Kontraktor (wakil) menyerahkan bangunan yang telah selesai kepada nasabah.Nasabah menerima bangunan pabrik dan membayar secara angsuran atau bertahap sesuai jadwal yang disepakati. 4. Ijârah a. Pengertian Pengertian DSN: Ijârah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Himpunan Fatwa DSN MUI, Edisi Revisi 2006). Definisi UU: Akad Ijârah adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (UU No.21/2008). Rukun Ijârah: 1. Shighat (ijab-qabul); 2. Para pihak yang berakad (terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa-lessor dan penyewa/pengguna jasa-lessee); 3. Obyek akad Ijârah, yaitu: manfaat barang dan sewa; atau manfaatjasa dan upah. Syarat Ijârah: 1) Para pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijârah. 2) Manfaat yang menjadi objek Ijârah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

253


3) Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan. 4) Obyek Ijârah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan. 5) Obyek Ijârah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (Ijârah ‘ala al-‘amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual (fardhu ‘ain) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa. 6) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai. 5. Hak dan Kewajiban Dalam Ijârah a. Pemberi Sewa (Lessor) Menyediakan asset/barang yang disewa dan menjamin terhadap timbulnya kecacatan terhadap barang sewa. Dapat membuat, membeli atau menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh penyewa. Apabila ada kecacatan dari barang sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari obyek barang sewa, pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan hak opsi (khiyar) kepada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan sewa. b. Penyewa (Lessee) Menjaga keutuhan asset.barang yang disewa dan membayar harga sewa. Para ulama sepakat bahwa asset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa. Namun apabila asset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari asset yang disewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari asset yang disewa itu. c. Pemeliharaan Barang Sewa

254


Kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat. Misalnya penyewa dapat meminta pemberi sewa untuk melaksanakan pemeliharaan obyek sewa untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (misalnya oli yang diperlukan untuk mesin dan peralatannya), atau untuk memungkinkan asset itu terus memberikan manfaat sehingga diminta pemeliharaan dilakukan secara periodik. 6. Jenis Ijârah (1). Ijârah Muthlaqah (operating lease) Ijârah mutlaqah adalah sewa menyewa. Ijârah Mutlaqah terbagi dua, yaitu menyewa untuk jangka waktu tertentu, dan menyewa untuk proyek tertentu. Bentuk pertama diterapkan dalam bentuk sewa menyewa barang/asset, sedangkan bantuk kedua digunakan untuk menyewa pekerja/tenaga ahli dalam usaha-usaha tertentu (ujrah wal ’umulah).. (2). Ijârah Muntahiya Bittamlik/Ijârah wa Iqtina Akad sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan baik dengan penjualan maupun pemberian (hibah).IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa (al-bai’ wa Ijârah muntahiya bittamlik).Pembayaran sewa telah memperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebahagian pembayaran merupakan pembelian terhadap barang secara angsuran.Pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu: pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa; dan pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. (3). Ijârah Multijasa Yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa (Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa).

255


Ketentuan Multijasa adalah sebagai berikut: Pembiayaan multi jasa hukumnya boleh (Jaiz) dengan menggunakan akad Ijârah atau Kafalah.Dalam hal LKS menggunakan akad Ijârah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ijârah.Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Kafalah.Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah/fee).Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. 4. Mekanisme Ijârah Multijasa Bank Syariah melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyedia Jasa (Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit, dan lain-lain).Bank Syariah mewakalahkan kepada nasabah untuk membeli manfaat jasa dari pihak ketiga.Nasabah menyerahkan manfaat jasa kepada Bank Syariah.Bank Syariah mengadakan akad Ijârah Multijasa dengan nasabah. 5. Perbandingan No

Aspek

Ijârah

Leasing

1

Objek

Manfaat barang dan manfaat jasa

Manfaat barang saja

2

Cara pembayaran

Tergantung pada kinerja objek yang disewa. Tidak tergantung pada objek yang disewa

256

Tidak tergantung pada objek yang disewa


3

Perpindaha n kepemilikan

o Ijârah, tidak ada perpindahan kepemilikan. o IMBT, terjadi perpindahan kepemilikan melalui janji untuk menjual atau hibah sejak awal akad.

No

Aspek

Ijârah

257

Operati ng lease, tidak ada perpind ahan kepemil ikan. Financi al lease, terdapat pilihan untuk membel i atau tidak membel i pada akhir periode perjanji an. Leasing


4

Kontrak sewa sekaligus beli (dua akad sekaligus/le ase purchase).

Bentuk ini dilarang karena akadnya gharar, dua transaksi sekaligus, yaitu sewa dan beli (ba’I fi ba’iatain/safqhah fi safqhatain)

Lease purchase/se wa beli diperbolehk an.

5

Jual dan Sewa (sale and leas back)

o Boleh o Yang tidak boleh adalah menjual dengan menggantungk an pada akad yang kedua (ta’alluq/bai’ al-‘inah)

boleh

6. Contoh Produk Skema Pembiayaan IMBT: a. Bank Syariah (Bank) dan Developer mengadakan Perjanjian Kerjasama (MOU) pemilikan rumah. Bank akan menyediakan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah bagi calon pembeli rumah Developer. b. Pembeli atau calon nasabah bermaksud membeli rumah di lokasi milik Developer dan mengajukan Pembiayaan Pemilikan Rumah kepada Bank. Calon Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Jika persyaratan lengkap, Bank selanjutnya melakukan analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah. c. Jika calon nasabah layak dibiayai, maka Bank akan mengeluarkan Surat Persetujuan kepada calon nasabah (surat penawaran). Calon Nasabah melakukan negosiasi dengan Bank. Jika terjadi kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat penawaran dan berjanji (wa’ad) untuk melakukan transaksi IMBT dengan Bank. d. Bank melakukan transaksi rumah (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) dengan Developer sesuai spesifikasi rumah yang diminta oleh calon nasabah, secara prinsip (fiqih) rumah

258


menjadi milik Bank (dokumentasi rumah dibuat atas nama Nasabah) 5. Nasabah dan Bank melakukan Perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah Berdasarkan Prinsip IMBT dengan janji (wa”ad) dari Bank untuk melepaskan kepentingannya atas rumah (akad fiqih hibah) setelah seluruh kewajiban nasabah lunas. 6. Developer sebagai wakil Bank (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) menyerahkan rumah kepada nasabah (Nasabah mendapatkan manfaat rumah selama masa IMBT). 7. Nasabah membayar kewajiban ke Bank sesuai jadwal yang disepakati. 8. Sesuai kesepakatan di awal akad, Bank dan Nasabah sepakat untuk melakukan review terhadap jumlah kewajiban Nasabah pada setiap periode yang ditentukan. 9. Di akhir masa IMBT, Bank merealisasikan janjinya (wa’ad) dengan melepaskan kepentingan atas rumah dan menyerahkan rumah kepada nasabah (akad fiqih hibah) setelah seluruh kewajiban Nasabah dilunasi. Contoh Produk Skema Pembiayaan IMJ 1. Bank Syariah (Bank) melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyedia Jasa (Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit, dan lainlain). 2. Bank Syariah mewakalahkan kepada nasabah untuk membeli manfaat jasa dari pihak ketiga. 3. Nasabah menyerahkan manfaat jasa pada angka 2 di atas kepada Bank Syariah. 4. Bank Syariah mengadakan akad Ijârah Multijasa dengan nasabah,yang mengatur hal-hal antara lain: a) Secara simultan: Bank Syariah mewakalahkan kepada Nasabah untuk membeli manfaat jasa dari pihak ketiga (LPJ); Nasabah menyerahkan manfaat jasa di atas kepada BankSyariah. Bank Syariah menyewakan (Ijârah) manfaat jasa tersebut kepada Nasabah. b) Pembayaran sewa (ujrah) dari Nasabah kepada Bank Syariah.

259


Ketentuan Ijârah: Kedua belah pihak memenuhi syarat hukum, Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan Ijârah dan tidak terpaksa, Manfaat objek diketahui secara jelas. Penyewa berhak atas manfat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain baik dengan cara menyewakannya atau meminjamkan: Objek Ijârah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung. Objek Ijârah adalah halal. Akad Ijârah Berakhir jika: Objek hilang/lenyap (terbakar, faktor alam). Habis masa waktunya. Salah satu pihak yang wafat dapat dialihkan pada ahli warisnya. Objek disita, pailit. C. Penutup Perkembangan perbankan Syariah akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia itu sendiri, demikian juga produk-produk pertukaran yang ada saat ini ( Bai alMurâbahah, Bai’Al-Salam, Ba’i Al-Istishna dan Ijârah) akan terus mengalami percepatan dan efisiensi yang sangat cepat sesuai perkembangan ruang dan waktu, sehingga pemahaman dari masyarakat terhadap perbankan syariah dan produk-produk yang dihasilkannya juga semakin baik yang membuat meningkatnya jumlah nasabah yang ada pada perbankan syariah, dan keterbukaan dari semua pemakai jasa perbankan syariah , terlebih pihak pengelolanya merupakan keniscayaan, sehingga perbankan syariah merupakan bank yang memberi mamfaat bagi semua pihak. KEPUSTAKAAN Al-Amine, Muhammad al-Bashir Muhammad, Istisna' In Islamic Banking And Finance, Kuala Lumpur: Zafar Sdn. Bhd. Al-Asal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam,Bandung: Pustaka Setia, 1999. Al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikr,1997, Cet. IV. Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2009.

260


Antonio, Muhammas Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001. Aziz, M. Amin, Mengembangkan bank Islam di Indonesia, Jakarta: Bangkit, 1990. Djazuli, Yana Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007. Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004. Cet.I. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi revisi, 2009. Lubis, Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal Tarigan, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2002. Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-istilah Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2006. Tarigan, Azhari Akmal dkk, Dasar-Dasar EkonomiIslam, Bandung: Citapustaka Media, 2006. __________, Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia,Bandung: Citapustaka Media, 2007.

261

PRODUK-PRODUK PERTUKARAN (AL-BAI' WA AL-IJÂRAH) PADA PERBANKAN SYARIAH. Yenni Samri Juliati Nasution

Recommend Documents