Problem Pelaksanaan dan Penanganan Pelanggaran Hak Atas Pangan
Sri Palupi I tit t for Institute f Ecosoc E Rights Ri ht
Disampaikan dalam acara Workshop “Memperkuat Justisiabilitas Hak Hak-hak hak Ekonomi Ekonomi, Sosial dan Budaya: Prospek dan Tantangan,” diselenggarakan oleh Pusat Studi HAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 13-15 13 15 Nopember 2007.
Hak Atas Pangan •
Sebagai S b i bagian b i d darii h hak k atas t standar t d kkehidupan hid yang llayak, k h hak k atas pangan menjadi indikator apakah masyarakat hidup dengan martabat yg paling dasar.
•
Dengan hak atas pangan berarti: setiap orang memiliki hak bukan hanya atas pangan yang diperlukan sekedar utk bertahan hidup, tetapi juga atas pangan dengan kualitas dan kuantitas yg memadai utk hidup secara lebih bermartabat
•
Pemenuhan hak atas pangan berarti: 1) tersedianya pangan, 2. terpenuhinya kebutuhan akan gizi, 3. terbebasnya pangan dari y , 4. dapat p diterimanya y p pangan g secara kultural,, bahan berbahaya, pangan dapat diakses secara fisik dan ekonomi Hak atas pangan menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi
•
Kondisi Hak Atas Pangan di Indonesia •
Potret pelanggaran hak atas pangan: 60% penduduk miskin mengalami rawan pangan; jumlah balita penderita gizi buruk meningkat dari 1,67 juta di tahun 2005 menjadi j di 2 2,3 3 jjuta t di ttahun h 2006 2006; setiap ti jjam 24 b balita lit IIndonesia d i meninggal, i l 54% karena gizi buruk; 20-40% anak balita di 72% kabupaten menderita kurang gizi
•
Tingginya Ti i anak kb balita lit penderita d it gizi i ib buruk-busung kb llapar dil dilatarbelakangi t b l k i oleh l h beragam faktor yg ada di tingkat rumahtangga, komunitas, dan kebijakan publik. Pemerintah gagal dalam memenuhi hak atas pangan.
• •
•
Hak atas pangan di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan dijabarkan dalam UU No. 7/1996 tentang Pangan dan PP No. 28/2002 tentang Ketahanan Pangan
Kelemahan UU No.7/1996: terfokus pada ketersediaan pangan murah dan mutu pangan, namun mengabaikan dimensi keadilan dan penanggulangan kemiskinan sebagai g bagian g dari p pengakuan g hak atas p pangan. g UU tsb lebih banyak y mengatur g soal-soal yg terkait dengan industri dan perdagangan pangan, sementara kepentingan masyarakat miskin akan jaminan sosial dan kepentingan petani akan lahan dan keadilan/kehidulan yg layak kurang diperhitungkan ---Æ Padahal hak atas pangan terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak petani atas lahan/reforma agraria (Pasal 11 Kovenan)
Kendala Pelaksanaan Hak Atas Pangan g 1)
2)
3)
4)
5)
Hak H k atas t pangan masih ih di dipandang d sbg b h hak k yg tid tidak k justiciable. j ti i bl Pemenuhannya bertahap, mekanisme monitoring di tingkat internasional lemah, belum ada mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran. Interpretasi legal atas penerapan dan penanganan pelanggaran lemah Hak atas pangan adalah hak asasi yg paling sulit dan kompleks. (Fakta kelaparan, problem aktor penanggung jawab, sifat pangan, perdebatan id l i ) ideologis) Melemahnya peran pemerintah dan menguatnya peran korporasi dan lembaga internasional, membuat tidak jelas siapa aktor yg bertanggung j jawab b Pemenuhan hak atas pangan yg terkait erat dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan hak petani atas tanah/reforma agraria, menuntut perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan Lemahnya pemahaman aparat pemerintah akan hak asasi, khususnya hak ekosob
Orientasi Kebijakan Pembangunan • L Lebih bih b banyak k memberi b i ruang b bagii pemodal d l besar dan mengorbankan hak-hak dasar kelompok miskin • Berdimensi tunggal (ekonomi), yg berdampak pada kerusakan alam dan berakibat pada bencana yg terus menerus • Kebijakan pembangunan daerah berorientasi peningkatan PAD dan kurang berpihak pada yg miskin • Kebijakan alokasi anggaran yg pelit utk yg miskin, royal utk birokrat dan boros utk bayar hutang
Apa yang Bisa Dilakukan • Tantangan pemenuhan hak atas pangan adalah bagaimana dapat mewujudkan perlindungan efektif terhadap hak atas pangan, baik melalui mekanisme legal atau t mekanisme k i lain. l i • Adanya mekanisme legal belum tentu menjamin pelaksanaan hak atas p p pangan. g Namun adanya y mekanisme legal dapat mendorong pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawabnya dalam melaksanakan menghormati, e g o a , melindungi e du g da dan memenuhi e e u hak a • Perlu mengupayakan langkah legislasi di tingkat nasional untuk membuat hak atas pangan menjadi semakin justiciable ---Æ mendorong adanya strategi pelaksanaan hak atas pangan yg dituangkan dalam kerangka hukum
Substansi Legislasi Pelaksanaan Hak Atas Pangan • Prinsip p umum ttg g hak atas p pangan g dan tanggung gg g jjawab utk menghormati, melindungi dan memenuhi • Identifikasi pembentukan institusi dan definisi peran, tanggung jawab dan otoritasnya • Benchmarks yg hendak dicapai • Agenda reformasi legislatif dan administratif, dan identifikasi area • Peran dan tanggung jawab aktor di tingkat regional, nasional dan lokal • Mekanisme partisipasi civil society, khususnya yg berada di lokasi rawan pangan • Prinsip2 P i i 2 pengaturan t perdagangan, d ttermasuk k pajak j kd dan tarif • Perlindungan e du ga konsumen o su e
Substansi Legislasi Pelaksanaan Hak Atas Pangan • • • • • • • • •
Monitoring pasar dan intervensinya Identifikasi individu dan kelompok rentan yang perlu dibantu Hak-hak individual Skema pengadaan pangan Penyusunan sistem pencadangan pangan Kaitannya dengan strategi penanggulangan kemiskinan P Peran monitoring it i oleh l h llembaga b h hak k asasii d dan parlemen l (kelembagaan monitoring) Peranan p pengadilan g terkait dengan g kasus Gugatan individu dan kelompok: apa yg dapat dituntut di pengadilan
