Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan

Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan Rachmadi Usman Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jalan Brigjen. H. Hassan Basry Banjarmasin e-mail: [email protected] Naskah diterima: 30/01/2014 revisi: 30/02/2014 disetujui: 30/03/2014

Abstrak

Setiap anak harus mendapatkan perlindungan hukum, tidak terkecuali bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Bila tidak demikian, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut terlahir dalam kondisi suci dan tidak berdosa, sekalipun yang bersangkutan terlahir sebagai hasil zina. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta mewajibkan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, Mahkamah Konstitusi memutuskan aturan hukum Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yakni inkonsitusional sepanjang ketentuan tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, melainkan juga termasuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menimbulkan pergeseran makna dan ruang lingkup hukum frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, yang mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah yang menyebabkan kelahirannya,

Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan

harus dimaknai mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Namun pada sisi lainnya, Mahkamah Konstitusi telah melahirkan prinsip tanggung jawab orangtua (ayah) biologis terhadap anak yang dilahirkannya, termasuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Ayah Biologis, dan Anak Di Luar Perkawinan. Abstract

Every children should get law protection, also children who born from unmarried parent. If it is not, that children be a victim, whereas they was born in holy condition without any mistakes, even they was born as a adultery action. The children who born from unmarried parents often get discrimination and stereotype in society. Because that, toward give protection for children who born from unmarried parents and obligate the father to responsible, Constitutional Court decide provision Article 43 paragraph (1) Act Number 1 of 1974 concerning Marriage is against Constitution of 1945 conditionally, unconstitutional as long as that provision interpretation omit private/civil relation between the man who proved by science and technology and/or other evidence by Law have relationship with their father, and then every children who born from unmarried parents have private/ civil relation not only with their mother and her family, but also with their father and his family. This decision rise change of meaning and law definition concerning children who born from unmarried parent, include children from adultery couple, as long as can prove by law they have relationship with the man as father also have private/ civil relation with their father and his family. But in other side, Constitutional Court also rise parent (father) biologic principle against children, include children who born from unmarried parent. Keyword : Responsibility, Biologic father, Children who born from unmarried parent.

PENDAHULUAN Kembali lagi Mahkamah Konstitusi memberikan terobosan baru yang progresivitas dalam menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.1 Pasalnya anak luar kawin mendapat perlakuan yang setara dengan anak sah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, melainkan juga mempunyai hubungan dengan ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini mengandung 1

Wahyu Nugroho, “Perlindungan Anak dan Hak-hak Konstitusional”, Majalah Konstitusi, Nomor 61, Pebruari 2012, h. 6.

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014

169


makna bahwa orang tua (ayah/bapak) biologis tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, bilamana dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya ternyata mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menghamili ibunya.

Mahkamah Konstitusi dalam rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal 13 Pebruari 2012 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Pebruari 2012, memutuskan mengabulkan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”2, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehubungan dengan itu, maka oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.3 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi secara tegas memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk ikut bertanggung jawab, sepanjang hal itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak yang bersangkutan mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. 2

3

Lihat Republik Indonesia, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 36-37.

170



Artinya setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang menyebabkan kelahirannya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, pada dasarnya memberikan peluang bagi anak di luar perkawinan, selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat pula mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang menyebabkan kelahirannya, dengan syarat asal dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya, baik berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Terhadap putusan ini, Moh. Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menilai “putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat penting dan revolusioner, karena sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik itu dari kawin siri maupun perselingkuhan, mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu, ketentuan ini berlaku juga bagi laki-laki yang melakukan hubungan tanpa ikatan pernikahan. Konsekuensinya laki-laki tersebut harus bertanggung jawab terhadap anak yang lahir”.4

Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).5 Selain itu bagi yang kontra, putusan tersebut juga dapat menjadi landasan hukum untuk tidak menegaskan dan meniadakan “kesakralan” lembaga perkawinan dengan cara “melegalkan” perzinaan, “meniadakan” lembaga pengakuan anak dan mengurangi hak anakanak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang status hukumnya setara dengan anak di luar perkawinan.

Adanya perbedaan dalam pemaknaan hukum (legal meaning) anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat membawa implikasi mendasar pada perubahan hukum keluarga terkait dengan masalah nasab, perwalian dan kewarisan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya melahirkan pula suatu prinsip hukum dalam bidang hukum 4 5

Lihat “Laporan Utama: Bukan Legalkan Zina”, Majalah Konstitusi, Nomor 61, Pebruari 2012, h. 12. Eka N.A.M. Sihombing, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”, http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/ berita-utama/399-keduduk, diunduh tanggal 15 Maret 2012, h. 1.


171


keluarga, yaitu prinsip tanggung jawab ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan, yang tentunya membawa perubahan paradigma yang mewajibkan kedua orangtua kandung atau orangtua biologis bertanggung jawab terhadap anak (anak-anak) yang dilahirkan di luar perkawinan. Berdasarkan hal ini, perlu dianalisis apakah terdapat perbedaan pemaknaan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan apa yang menjadi dasar konstitusional prinsip tanggung jawab ayah biologis terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan seiring dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

PERGESERAN PEMAKNAAN HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Pebruari 2012 mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang berawal dari uji materiil atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin ‘Moerdiono’ (?).

Dengan merujuk pada amar Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, yang menyatakan: “... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono”. Pernikahan yang seperti ini, menurut yang bersangkutan adalah sah, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”6 Pernikahan mereka tersebut telah sesuai dengan akad nikah secara Islam, tetapi tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, sehingga tidak dapat dicatatkan dalam buku Akta Nikah dan dengan sendirinya yang bersangkutan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. 6

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 3.

172



Padahal ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari pernikahan ini yang bersangkutan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Iqbal Ramadhan ‘bin Moerdiano” (?)7 sebagaimana identitas yang termuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hak-hak konstitusional Hj. Aisyah Mochtar selaku ibu dan Muhammad Iqbal Ramadhan selaku anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Padahal konsekuensi dari adanya ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama, termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam praktiknya norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Hal ini dikarenakan norma agama diredusir oleh norma hukum yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma agama oleh norma hukum tersebut, maka tidak saja perkawinan Hj. Aisyah Mochtar yang statusnya menjadi tidak jelas, tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah. Akibatnya, hilangnya status perkawinan antara Drs. Moerdiono dengan Hj. Aisyah Mochtar dan status Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak Drs. Moerdiono.8

Sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara Indonesia telah dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan yang merupakan warga negara 7

8

Ali Wafa, “Memaknai Anak Di Luar Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.pta-mataram.go.id, diunduh tanggal 9 Oktober 2012, h. 2. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 5 dan 7-8.


173


Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia Iainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum.9

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini melahirkan norma konstitusi sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak yang setara dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.10

Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkata lain, yang mengakibatkan Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing. Dalam hal ini, sesungguhnya Hj. Aisyah Mochtar dan Drs. Moerdiono telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya pernikahan tersebut adalah keberadaan anak di muka hukum menjadi tidak sah menurut norma hukum dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.11 Sehubungan dengan itu ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan, bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Muhammad Iqbal Ramadhan hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan 9

10

11

Ibid, h. 4. Ibid. Ibid, h. 4-5 dan 7.

174



menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan mereka tersebut adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam.12

Merujuk pada ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Hj. Aisyah Mochtar dan sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah hilangnya status hukum perkawinan Hj. Aisyah Mochtar dengan Drs. Moerdino dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama.13 Sementara itu, pemohonnya juga menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Hj. Aisyah Mochtar dan dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum anaknya Hj. Aisyah Mochtar. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi yang bersangkutan.14

Pemohon juga mengajukan dalil bahwa jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya Muhammad Iqbal Rahamdhan telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal usulnya dengan 12 13 14

Ibid, h. 5. Ibid, h. 6. Ibid.


175


hanya mencantumkan nama ibunya dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan Drs. Moediono sebagai suami dari Hj. Aisyah Mochtar tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai Muhammad Iqbal Ramadhan. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan mereka.15

Akibat perlakuan diskriminatif tersebut, ibunya Muhammad Iqbal Ramadhan secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, harus menanggung biaya untuk kehidupannya serta untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahannya dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Dalam hal ini tentunya tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. Tegasnya, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional mereka sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya.16

Dari petitum yang dimohonkan, akhirnya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan untuk sebagian dengan menyatakan, bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 15 16

Ibid, h. 9. Ibid, h. 9-10.

176



sepanjang dimaknai dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.17

Seperti diketahui salah satu pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”. Frasa ini tidak hanya ditemukan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Artinya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah paralel dengan syariat Islam sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahkan Kompilasi Hukum Islam menegasi makna “hubungan perdata” dengan “hubungan nasab”. Kedua pasal ini jelas memberikan status hukum yang berbeda terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan ketentuan ini, berarti anak yang lahir di luar perkawinan tersebut mempunyaui pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak yang lahir di luar perkawinan tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya, sebagai yang menyebabkan kelahirannya. Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam pengertian antara anak dan ibu itu terdapat hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai ayah. Sebaliknya, anak sah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.18 Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan mafhum mukhalafah dari pernyataan 17 18

Ibid, h. 36-37. Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jakarta: Cv Sinar Grafika, 2004, h. 39-40 dan 41.


177


tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dalam bentuk nasab, hak dan kewajiban secara timbal balik.19

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diketahui pemaknaan frasa anak yang lahir di luar perkawinan, tidak terbatas hanya terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, yang sesungguhnya termasuk dalam kategori sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah, melainkan dapat ditafsir berlaku pula bagi anak yang lahir di luar perkawinan lainnya. Tafsir ini cukup beralasan sebagaimana dikemukakan dalam bagian akhir pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan sebagai berikut: “Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”20

Salah seorang diantaranya Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang mempunyai alasan berbeda (concurring opinion) juga menyatakan sebagai berikut: “Keberadaan Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

19

20

Jumni Nelli, “Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/145_ JUmni%2520Nel..., diunduh tanggal 16 Maret 2013, h. 22. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 35.

178



Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.”21

Oleh karena tidak ada satupun kalimat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan atau setidaknya dapat ditafsirkan hanya berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirih, maka kaidah hukum yang menyangkut tentang perlindungan anak di luar perkawinan dalam putusan tersebut juga berlaku bagi semua jenis anak yang lahir di luar perkawinan. Memang beberapa pendapat bermunculan mengenai ruang lingkup maksud dan tujuan dari makna perlindungan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, sebagian menganggap wajar dan rasional jika Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan siri, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama. Namun jika putusan tersebut diberlakukan bagi anak-anak zina, maka akan timbul persoalan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 akan dianggap melegalkan perbuatan zina.22 Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian akan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tidak ingin terikat tali perkawinan untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama (perzinaan, perselingkuhan, samen leven), yang sudah tentu hal ini melecehkan lembaga perkawinan.23

Terkait dengan tafsir yang demikian, “Majelis Ulama Indonesia menilai, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terindikasi memutarbalikkan ajaran Islam dan lebih gawat lagi mengubah syariat Islam. Padahal dalam hukum Islam telah secara tegas dijelaskan tentang ketiadaan hubungan keperdataan anak hasil perzinaan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dengan dikabulkannya judicial review atas ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti tidak ada perbedaan status antara anak di luar perkawinan dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah atau resmi.”24

Padahal diketahui kesahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan, dan tanggung jawab anak dalam keluarga. Dalam hal ini perlu 21 22

23

24

Ibid, h. 44. D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Hak Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, h. 253-254. Bambang Ali Kusumo, “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Sirri dan Hak Anak Luar Kawin”, http://ejournal.unisri. ac.id/index.php/Exsplorasi/article/view, diunduh tanggal 16 Maret 2013, h. 58. Lihat “Lensa Khusus: Kontroversi Putusan MK tenang Anak di Luar Nikah”, Majalah MPA, Nomor 308, Mei, 2012, h. 16.


179


diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan anak dalam perkawinan itu atas anak yang lahir secara sah (anak sah) dan anak yang lahir di luar perkawinan (anak luar kawin). Keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga.25

Menurut ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan yang sama dapat dijumpai dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa anak yang sah itu terdiri atas anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Dari ketentuan tersebut di atas, ini berarti bahwa anak yang sah itu meliputi: 1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yaitu anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil; 2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yaitu anakanak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan, tetapi kemudian orangtuanya bercerai atau meninggal dunia. 26

Pengertian anak yang sah ini hendaknya termasuk pula anak-anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri yang menikah secara sah dengan suaminya.27 Dalam hal ini yang termasuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir di luar pernikahan, meliputi: 1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya; 2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih; 3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di-li’an (diingkari) oleh suaminya; 4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan; 5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan.28

25 26 27 28

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: CV Sinar Grafika, 2006, h. 347. Ibid. Ibid. Syamsul Anwar dan Isak Munawar, “Nasabah Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih danPerundang-undangan”, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%2520NASAB%2520ANAK, diunduh tanggal 16 Maret 2013, h. 18.

180



Angka 4 dan angka 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak subhat yang apabila diakui oleh ayah subhat-nya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya. Sebaliknya angka 1, 2, dan 3 adalah termasuk dalam kelompok anak zina.29

Dalam perspektif hukum perdata barat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian anak luar kawin (anak-anak tidak sah, anak alami) digunakan dalam dua arti oleh undang-undang, yaitu: a. dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (overspelig) dan sumbang (bloedschennig); b. dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang. 30

Anak-anak yang termasuk dalam anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (ayah biologis). Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak-anak tersebut mendapat perlindungan dari undang-undang, artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Sebaliknya wanita itu tidak dapat menghindar bahwa anak-anak yang dilahirkannya bukan anaknya. Dalam akta kelahiran anak yang demikian, dicatat bahwa anak-anak tersebut dilahirkan dari seorang perempuan. Konsekuensi lainnya, dengan adanya hubungan perdata seperti dimaksud, maka anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya. Jika ibunya meninggal dunia, maka anak-anak itu tampil sebagai ahli waris. Begitu pula kalau ibunya meninggal dunia lebih dulu dari neneknya, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan berhak menggantikan keduduknya ibunya mewarisi sewaktu neneknya meninggal dunia.31

Sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, terdapat frase “hanya” yang berarti pembatasan, yakni hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan Putusan Mahkamah 29 30

31

Ibid. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga Universiyt Press, 2008, h. 180. Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta: Djambatan, 1998, h. 90-91.


181


Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diubah menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, di mana frasa “hanya” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dihapus dan diganti dengan frasa “serta” pada akhir ayat yang berarti penambahan hubungan perdata semua jenis anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan adanya perubahan rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan sendinya tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang dapat membuktikan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (ayah biologis).

Jelas putusan yang demikian ini mengundang kontra, karena dalam putusan yang dibacakan ini tidak dinyatakan bahwa anak hasil di luar perkawinan jika anak hasil nikah siri. Apalagi penjelasan dari pihak yang mengeluarkan putusan pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan adalah nikah siri atau anak hasil perzinaan, kumpul kebo, selingkuh dan lain sebagainya yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang canggih. Putusan ini menabrak nilai-nilai suci yang diajarkan agama manapun. Mengapa demikian, karena putusan ini akan membuka kran bagi perzinaan, perselingkuhan, dan jenis seks bebas lainnya. Khususnya bagi perempuan, mereka akan mudah melakukan seks bebas karena tidak takut lagi jika perbuatannya menghasilkan anak.32

Adapun bagi laki-laki akan menutup seks bebas karena khawatir perbuatannya akan menghasilkan anak. Ini merupakan argumen konyol, karena zaman sekarang banyak terjadi seks bebas yang tidak menghasilkan anak disebabkan pemerintah memprogramkan bagi-bagi kondom. Jika memang putusan ini dimaksudkan untuk mengurangi perzinaan, seharusnya yang dikabulkan adalah gugatan Machica yang 32

Rahmat Hidayat, “Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam”, http://www.negarahukum.com, diunduh tanggal 16 Maret 2013, h. 1.

182



pertama yaitu pengakuan nikah siri dan tidak perlunya pemaksaan pencatatan pernikahan negara, atau negara mempermudah proses pencatatan pernikahan bagi pasangan yang mau menikah dan mempermudah urusan akta kelahiran.33

Dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan hukum terdapat perlakuan berbeda mengenai status dan kedudukan hukum anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Bagi anak yang dilahirkan luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang tidak berarti tidak dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan perubahan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membawa konsekuensi “memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya dari sebuah realitas menjadi hubungan hukum yang membawa akibat hukum dalam lapangan hukum keluarga”.34

Perubahan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini menimbulkan “ketidakadilan hukum bagi anak sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah”, karena mereka diperlakukan sama dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinann. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penghargaan bagi anak sah dibandingkan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang ternyata diberikan “perlakuan khusus”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melahirkan norma hukum yang “tidak berkeadilan hukum” bagi anak-anak sah, yang disetarakan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak hanya berlaku dalam hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, juga berkenaan dengan hubungan nasab, hubungan perdata perwalian dalam perkawinan dan hubungan darah dalam kewarisan.

Kaidah hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini dapat dikatakan “tidak bermoral”, dengan tidak menghargai “kesakralan” atau “kesucian” dari lembaga perkawinan. Dengan perubahan kaidah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti lembaga perkawinan tidak diperlukan. Karena anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat pula mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, setelah

33 34

Ibid. Bandingkan pendapat A. Mukti Arto, “Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP”, sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dan Isak Munawar. Op.Cit, h. 26.


183


yang bersangkutan dapat dibuktikan mempunyai atau adanya “hubungan darah” dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini “menghalalkan” yang jelas “haram”-nya, hal ini berlawanan dengan syariat Islam. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang senada dengan Pasal 100 Kompilasi hukum Islam, jelas “sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal”, di mana ikatan nasab seorang anak dengan orangtuanya (terutama ayahnya) berbeda-beda sesuai dengan ikatan perkawinannya.35

Dengan disetarakannya anak sah dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, juga menimbulkan keadilan hukum yang tidak berkepastian hukum. Perubahan kaidah hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung makna bahwa sesungguhnya hukum tidak memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status dan kedudukan hukum anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal keduanya mempunyai status dan kedudukan hukum yang berbeda, tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan disetarakan dengan anak sah, padahal mereka berasal dari hubungan hukum perkawinan yang berbeda, yang seyogianya juga melahirkan keadilan dan kepastian hukum yang berbeda.

KONSTITUSIONALITAS TANGGUNG JAWAB ORANGTUA BIOLOGIS TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN

Sesuai dengan permohonan Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan, dapat diketahui permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dengan hasil seperti tabel berikut ini: UUD 1945

Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 28B ayat (1): Pasal 2 ayat (2): “Setiap orang berhak “Tiap-tiap perkawinan dicatat membentuk keluarga dan menurut peraturan 35

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010

Ditolak

Bandingkan Syamsul Anwar dan Isak Munawar. Ibid, h. 24.

184



melanjutkan keturunan perundangundangan yang melalui perkawinan yang berlaku.” sah”. Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan Diskriminasi.”

Pasal 43: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Perkawinan yang sah tersebut merupkan prasyarat untuk adanya hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan itu. Negara tidak menjamin hak untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan tanpa terikat dalam perkawinan sah.36 Kata-kata “melanjutkan keturunan” apapun pengertian pasti terjemahan kongkritnya adalah “anak”, yakni kehadirannya melalui pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan, yang keberadaannya harus dilakukan melalui perkawinan yang sah.37 Dengan demikian berarti, negara hanya akan menjamin memenuhi hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tersebut asal dilakukan melalui perkawinan yang sah. Juga sudah selayaknya negara hanya akan menjamin dan memberikan perlindungan pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan yang sah. 36 37

Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 115. Chatib Rasyid, “Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUUVIII/2012”, Makalah dalam Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan Lainnya di IAIN Walisongo, Semarang, 10 April 2012, h.14.


185


Mengenai pengertian hukum “perkawinan yang sah”, Penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undangundang ini”.

Sebelumnya pada Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dinyatakan, bahwa “dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu.” Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, berarti: (1) tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) pengertian “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, juga termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu; dan (3) hal ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pula menurut UndangUndang Dasar 1945 ini, keturunan (anak) yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, yang berarti pula tidak melegalisasikan keturunan yang sah dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.38

Terhadap keturunan yang sah tersebut sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini secara konstitusional mewajibkan orangtua sah menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak-anaknya dan memberikan perlindungan dari tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya berupa kekerasan dan diskriminasi. Namun Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya setiap orang di sini tidak terbatas pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, melainkan juga termasuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan,

38

Syamsul Anwar dan Isak Munawar, Op.Cit, h. 25.

186



juga harus mendapatkan perlindungan dan keadilan yang pasti dan kepastian yang berkeadilan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan terobosan dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Alasan hukum yang melatarbelakangi rechtfinding tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum.39 Sebab Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan ketidakadilan yang bertumpu pada alasan bahwa hukum meniadakan hak-hak keperdataan si anak terhadap ayah biologisnya.40

Menurut Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: “….. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan terobosan hukumnya tersebut membuka titik terang hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya. Hubungan darah antara anak dan ayahnya dalam arti biologis bisa dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Membuka kemungkinan hukum untuk subyek hukum (ayah) yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar 39

40

Omer Law-Ger, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin”, http://bolmerhutasoit. wordpress.com/2012/10/04/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-no-46puu-viii2010-terhadap-pengakuan-anak-luar-kawin/, diunduh tanggal 20 Maret 2013, h. 4-5. D.Y. Witanto, Op. Cit. h. 241.


187


kawin. Subyek hukum tersebut akan bertanggung jawab sebagai ayah biologis dan ayah hukumnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.41

Pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini tidak hanya mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, tetapi sekaligus mempunyai hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya berupa hubungan-hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup dan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya. Namun, untuk menjadi wali nikah, ayah biologis tidak secara serta merta dan bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya, karena untuk menjadi wali nikah disyaratkan adanya legalitas hukum melalui putusan pengadilan dan telah mempunyai akta kelahiran.42 Dalam perspektif hukum Islam, tidak semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapatkan akibat hukum perdata yang sama dan seimbang, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, wali nikah dengan laki-laki sebagai ayah biologis yang menyebabkan kelahirannya. Bilamana semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan disamakan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (anak sah) akan berakibat merusak asal usul anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang berbeda, sehingga wajar jika hukum memberikan kedudukan dan hak yang berbeda antara anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Kalau keduanya disamakan, akan menimbulkan ketidakadilan hukum yang pasti dan kepastian hukum yang adil terkait dengan konsep nasab (keturunan) dalam hukum keluarga. Islam mensyariatkan perkawinan (pernikahan) dengan tujuan menentukan nasab atau keturunan, agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Bila anak itu adalah anak sah, mempunyai ayah dan ibu. Namun, kalau anak itu lahir di luar perkawinan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas, karena hanya mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah.43 Perkawinan merupakan salah satu hubungan perdata yang akan melahirkan hubungn-hubungan keperdataan yang lain. Jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan telah disamakan keberadaannya dengan anak sah, akan timbul

41 42

43

Omer Law-Ger, Op.Cit., h. 5. Abd. Rasyid As’ad, “Status Hukum Anak Luar Kawin”, http://badilag.net/artikel/12855-status-hukum-anak-luar-nikah-oleh-drs-abd-rasyid-asad-mh910.html, diunduh tanggal 20 Maret 2013, h. 9. Slamet Abidin dan Imanudin, Fikih Munakahat Jilid I dan Jilid II, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 157.

188



persoalan lain bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama tertentu, seperti Islam, diantaranya yakni dalam aspek hukum perwalian nikah dan kewarisan. Karena dari hubungan nasab-lah akan timbul hak bagi seorang ayah atau keluarga ayah dari garis keturunan laki-laki untuk menjadi wali nikah atas seorang anak perempuan. Begitu juga dalam aspek hukum waris, hak untuk mewarisi timbul disebabkan dengan adanya perkawinan dan hubungan darah yang timbul akibat perkawinan yang sah. Salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan itu adalah untuk menjaga kesucian hubungan darah (nasab).44

Pembedaan status anak atas anak sah dan anak luar kawin dihadapan hukum bukalah perlakuan diskriminasi, melainkan adanya dua peristiwa hukum yang berbeda, yang mengharuskan statusnya berbeda. Walaupun statusnya berbeda, kedua-duanya oleh negara harus diperlakukan sama. Apabila status anak sah dan anak luar kawin tersebut status nasabnya disamakan, persamaan ini akan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebab seorang diberikan hak oleh hukum untuk mendapatkan keturunan “hanya” melalui perkawinan yang sah, arti kebalikan dari pasal ini adalah seorang tidak diberikan hak untuk mendapatkan keturunan dari hubungan badan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah.45

Dengan demikian dalam perspektif hukum Islam, tidak semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, apalagi kalau anak itu merupakan anak zina dan anak li’an, sehingga mereka itu hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jumhur ulama sepakat bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan perkawinan yang sah, selain itu tidak akan menimbulkan hubungan nasab. Tentu dengan sendirinya anak zina dan anak li’an hanya dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Menurut hukum Islam, status anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak luar nikah) disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li’an. Atas dasar itu tanggung jawab atas segala keperluan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak-mewaris.46 44

45 46

Rio Satria, “Kritik Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, www.badilag.net/.../10391-kritik-analisis-tentang-putusan-mahkamah, diunduh tanggal 21 Maret 2013, h. 15. Syamsul Anwar dan Isak Munawar, op.cit, h. 26. Rahmat Hidayat, “Eksistem Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Juducial Review Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, http://www.negarahukum.com/hukum/eksistensi-anak-pasca-putusan, diunduh tanggal 20 Juni 2012, h. 6.


189


Dalam rangka memperkuat kedudukan dan perlakuan anak hasil zina, pada tanggal 10 Maret 2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur mengenai kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Berdasarkan fatwa ini ditetapkan, bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun demikian ditegaskan, bahwa anak hasil zina tersebut tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Siapa anak zina itu ditegaskan, adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Sebagai bentuk wujud tanggung jawab, menurut fatwa tersebut, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman kepada laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan kepadanya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Hukuman dimaksud bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya atau laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maupun Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, keduanya melahirkan spirit hendak memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan, terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab ayah biologis untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dasar anak biologisnya. Kedua putusan tersebut telah memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar anak biologisnya. Sedangka pemenuhan hak-hak lainnya dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan dilakukan secara proporsional dan seimbang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku yang mengatur mengenai hak keperdataan bagi anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Kaidah hukum yang dilahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat diterapkan serta merta terhadap semua jenis anak yang dilahirkan di luar perkawinan, karena hal tersebut akan mengaburkan eksistensi lembaga perkawinan sebagai wadah melahirkan hubungan nasab yang sah menurut hukum.

190



PENUTUP Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang bermaksud memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan, ternyata menimbulkan kontroversial. Pada satu sisi bermaksud dengan pertimbangan hukumnya telah memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, namun sisi lainnya dapat menjadi pembenaran terhadap perkawinan yang tidak sah secara hukum yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah me-review Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, melainkan pula dengan “laki-laki sebagai ayahnya” yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Seiring dengan itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pemaknaan hukum “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” yang luas dan berbeda dari maksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibatnya semua jenis anak yang termasuk dalam ruang lingkup “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, dalam hal ini termasuk anak zina dan anak li”an mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (anak sah). Padahal kedua jenis anak tersebut secara proporsional mempunyai perbedaan perlindungan hukumnya, yang tidak mungkin untuk saling dipertentangkan satu sama lainnya. Hal ini berarti hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dimaknai sempit atau luas, termasuk hubungan nasab, wali nikah, dan waris, sepanjang hal itu sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sudah seharusnya pemerintah segera mungkin menetapkan aturan hukum mengenai kedudukan anak luar kawin dalam peraturan pemerintah.


191


DAFTAR PUSTAKA Abidin Slamet dan Imanudin, 1999, Fikih Munakahat Jilid I dan Jilid II, Bandung: Pustaka Setia.

Ali Wafa, 2012, “Memaknai Anak Di Luar Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.pta-mataram.go.id, diunduh tanggal 9 Oktober.

Syamsul Anwar dan Isak Munawar, 2013, “Nasabah Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perundang-undangan”. www.badilag.net/data/ ARTIKEL/ARTIKEL%2520NASAB%2520ANAK, diunduh tanggal 16 Maret. As’ad Abd. Rasyid, 2013, “Status Hukum Anak Luar Kawin”, http://badilag.net/ artikel/12855-status-hukum-anak-luar-nikah-oleh-drs-abd-rasyid-asad-mh910.html. diunduh tanggal 20 Maret. Bambang Ali Kusumo, 2013, “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Siri dan Hak Anak Luar Kawin”. http:// ejournal.unisri.ac.id/ index.php/Exsplorasi/article/view diunduh tanggal 16 Maret.

Chatib Rasyid, Chatib, 2012, “Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUUVIII/2012”. Makalah dalam Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan Lainnya di IAIN Walisongo Semarang, 10 April. D.Y. Witanto, 2012. Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Hak Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1997/1998. Eka N.A.M Sihombing. 2012, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”. sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/399keduduk., diunduh tanggal 15 Maret.

Gatot Supramono, 1998, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah. Jakarta: Djambatan.

Jimly Asshiddiqie, 2009, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika.

Law-Ger, Omer, 2013, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin”, http://bolmerhutasoit. wordpress.com/2012/10/04/dampak-putusan-mahkamah konstitusi-no46puu-viii2010-terhadap-pengakuan-anak-luar-kawin/. diunduh tanggal 20 Maret. 192



Nelli, Jumni, 2013. “Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/145_ JUmni%2520Nel..., diunduh tanggal 16 Maret. NN, 2012, “Laporan Utama: Bukan Legalkan Zina”, Majalah Konstitusi

NN, 2012, “Lensa Khusus: Kontroversi Putusan MK tenang Anak di Luar Nikah”. Majalah MPA, Nomor 308. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press. Rachmadi Usman, 2006, Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: CV Sinar Grafika.

Rahmat Hidayat, 2012, “Eksistem Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Juducial Review Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, http://www.negarahukum.com/hukum/eksistensi-anak-pascaputusan, diunduh tanggal 20 Juni.

_____________, 2013. “Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam”. http://www.negarahukum.com. diunduh tanggal 16 Maret.

Rio Satria, 2013, “Kritik Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”,www. badilag.net/.../10391-kritik-analisis-tentang-putusan-mahkamah, diunduh tanggal 21 Maret. Soedharyo Soimin, 2004, Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jakarta: CV Sinar Grafika.

Wahyu Nugroho, 2012, “Perlindungan Anak dan Hak-hak Konstitusional”, Majalah Konstitusi Nomor 61.


193

Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan

Recommend Documents