PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF

PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH NOVIYANTI WULANDARI SITEPU 117005045/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF

OLEH NOVIYANTI WULANDARI SITEPU 117005045/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013


ABSTRAK PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan yang sah adalah salah satunya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu anak yang sah yang memiliki hubungan keperdataan secara sempurna kepada kedua orang tuanya. Berbeda dengan perkawinan yang tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun.Anak sebagai hasil hubungan luar nikah tidak dijadikan sasaran hukum sosial atas perbuatan ibu kandungnya dan ayah alami (genetik).Kedudukan seorang anak penting dalam sebuah perkawinan, tetapi seorang ayah dalam hal ini bisa saja tidak mau mengakui kedudukan seorang anak sebagai hasil hubungan pernikahan tidak sah dan ayah memiliki kekuasaan untuk hal tersebut. Pengakuan sebagai anak ini saja tanpa diikuti dengan suatu perkawinan antara ayah dan ibu hanyalah ada anak yang diakui (natuurlijk erkendkind) maka anak ini belumlah dinamakan anak sah (wettig kind). Sehingga dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana latar belakang pengakuan, kedudukan dan implementasi hak keperdataan anak di luar perkawinan dalam kajian hukum positif . Untuk meneliti permasalahan tersebut maka digunakanlah penelitian yuridis normatif yang artinya penelitian yang mangacu pada norma hukum yang berkaitan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dalam melakukan pengkajian uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dari hasil penelitian tersebut diatas maka diperolehlah suatu kesimpulan bahwasanya untuk kasus yang meminta permohonan penetapan perkawinan tidak perlu seorang hakim memakai acuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 cukup para hakim memeriksa kelengkapan bukti dan mendengarkan saksi yang dihadirkan para pemohon. Sedangkan untuk kasus yang mengakui anak mereka adalah anak yang dihasilan di luar perkawinan maka para hakim memakai acuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut yang dilakukan demi kepentingan anak tersebut. Sehingga dihimbau kepada pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya untuk segera mencatatkannya demi kepentingan anak sehingga anak memiliki kejelasan status. Serta diharapkan kepada orang tua yang telah mengakui anak di luar perkawinan hendaknya melaksanakan kewajiban selayaknya sebagai orang tua demi masa depan anak. Kata Kunci : Pengakuan,Kedudukan, Implementasi Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan


ABSTRACT Legal consequence caused by a legal marriage is the birth of a legal child who has complete civil relationship with the parents. On the other hand, an illegal marriage does not have any legal consequence. A child from an illegal marriage does not have any legal social relationship on what has been done by his own mother or father (genetic).The position of a child is important in a wedlock although a father, in this case, is able to not recognize his child as the result of the illegal marriage, and it seems that he has the right to do so. The recognition of a child without a marriage between his/her father and mother is regarded as a recognized child (natuurlijk erkendkind) and cannot be called as a legal child (wettig kind). From the background above, it could be formulated some problems of how about the background of recognition, position, and implementation of the civil right of a child in an illegal marriage, viewed from the study of positive law. In order to analyze these problems, the researcher used judicial formative approach which was referred to legal norms related to statue approach in analyzing material test of Law No. 1/1974 on Marriage. The result of the research shows that, for a case which requests marriage validation, judges do not need to use the reference from the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010; they only need to examine the completeness of evidence and listen to witnesses proposed by the supplicants. In the case of the recognition of a child from an illegal marriage, judges refer to the Ruling of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/20010 as the consideration for the verdict for the sake of the child. It is recommended that those who have not yet registered their marriage should register it immediately for the sake of their children in getting legal status, and illegal married parents who have recognized their children should take care of them seriously for the sake of their children’ future lives.

Keywords: Recognition, Position, Implementation of Civil Right of Children from Illegal Marriage


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Penulisan Tesis ini berjudul PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF, Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi pada Program Pasca Sarjana pada Universitas Sumatera Utara. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak Komisi Pembimbing yang terhormat Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, S.H.,M.S., Bapak Dr. Hasim Purba, SH., M.Hum., Bapak Dr.Dedi Harianto, SH., M.Hum., yang penuh dengan perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM)., Sp.A(K). 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H, M.Hum. 3. Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H, M.H, dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H, M.Hum. 4. Ibu Dr. Idha Apriliana, S.H, M.Hum, dan Ibu Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum selaku Penguji dalam menyelesaikan tesis di Program Magister Ilmu Hukum


pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ide dan pertanyaan-pertanyaan terhadap penulis. 5. Bapak Haspan Pulungan, S.H, di Pengadilan Agama Medan, Bapak Indra Cahya, S.H, di Pengadilan Negeri Medan dan Abangnda Mitra Lubis, S.H., di Yayasan PUSAKA Indonesia. 6. Para Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir penulis, yang sangat bermanfaat dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang. 7. Teristimewa kepada Suami tercinta Harry Burhani Siregar, ST, dan Ayahanda Ferdinand Sitepu, juga Ibunda tercinta (almh) Sudjiati, juga buat anak-anakku tersayang Rachmand Tuah Bastanta Siregar dan Dhabita Aisyah Mehulika Siregar, yang senantiasa mengiringi dengan doa dan kasih sayangnya serta memberi dorongan, semangat dan bantuan baik moril maupun materil bagi penulis dalam menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Hukum, dan juga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian. 8. Teman-temanku yang senasib dan seperjuangan Anjani, Iqbal, Rambe, Tika, Eta, Kartina dan semua teman-teman stambuk 2011 khususnya konsentrasi Perdata yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Para Pegawai di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Medan, Desember 2013 Penulis Noviyanti

W.

Sitepu

117005045


DAFTAR RIWAYAT

Nama

: Noviyanti Wulandari Sitepu

Tempat/Tanggal Lahir

: Seribu Dolok, 17 November 1977

Agama

: Islam

Status

: Menikah

Nama Suami

: Harry Burhani Siregar, ST

Nama Orang Tua

:

Ayah

: Ferdinand Sitepu

Ibu

: Sudjiati (almh)

Alamat

: Jl. Avros Gg. Mancang No. 14 Kp. Baru – Medan

Email

: [email protected]

Riwayat Pendidikan

:

• 1984 – 1990

: SD Negeri Nomor 101921 Karang Anyar, Beringin – Lubuk Pakam.

• 1990 – 1993

: SMP RK Serdang Murni Lubuk Pakam.

• 1993 – 1996

: SMA Negeri I Lubuk Pakam.

• 1997 – 2000

: D3 Administrasi Perpajakan FISIP USU Medan.

• 2002 – 2004

: S1 Program Extension Fakultas Hukum USU Medan.


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ................................................................................................................

i

ABSTRACT ...............................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..............................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT .............................................................................................

v

DAFTAR ISI .............................................................................................................

vi

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................

1

A. Latar Belakang ..............................................................................................

1

B. Perumusan Masalah .......................................................................................

9

C. Tujuan Penelitian ...........................................................................................

10

D. Manfaat Penelitian .........................................................................................

10

E. Keaslian Penelitian .........................................................................................

10

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ........................................................................

11

1. Kerangka Teori.........................................................................................

11

2. Kerangka Konsepsi ..................................................................................

14

G. Metode Penelitian...........................................................................................

17

1. Jenis dan Sifat Penelitian .........................................................................

18

2. Sumber Data .............................................................................................

19

3. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................

20

4. Analisis Data ............................................................................................

21

BAB II LATAR BELAKANG PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN .......................................................................................

22

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Pencatatan Perkawinan ............

22


1. Pengertian Perkawinan............................................................................

22

2. Pengertian Lembaga Catatan Sipil ..........................................................

25

3. Tujuan Dan Fungsi Kantor Catatan Sipil ................................................

30

4. Jenis-Jenis Akta Catatan Sipil .................................................................

32

B. Latar Belakang Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif ...................................................................................

33

1. Ditinjau Dari Sisi Anak ...........................................................................

33

2. Ditinjau Dari Sisi Orang Tua ..................................................................

36

C. Status Hukum Anak Dengan Adanya Pengakuan Anak ...............................

38

1. Pengertian Anak Sah ...............................................................................

38

2. Status Hukum Anak Dengan Adanya Pengakuan Anak .........................

47

BAB III PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF ..................................................

57

A. Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Perkawinan ..............................

57

B. Kajian Hukum Positif Terhadap Anak Di Luar Perkawinan ........................

64

1. Pengertian Dan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..............................

64

2. Pengertian Dan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ............................................................

65

3. Pengertian Dan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam ......................................................

69

4. Pengertian Dan Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Hukum Adat .......................................................................................................

73

C. Perkembangan Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif ...................................................................................

76


BAB IV IMPLEMENTASI HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN .......................................................................................................

90

A. Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan .............................................

90

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

92

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .................................

96

3. Menurut Hukum Islam ..........................................................................

98

4. Menurut Hukum Adat ........................................................................... 104 B. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Luar Perkawinan ...... 107 1. Hak Dan Kewajiban Dalam Perundangan ............................................ 107 2. Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Islam ........................................... 113 C. Implementasi Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan............... 115 1. Pengadilan Negeri ................................................................................. 115 2. Pengadilan Agama ................................................................................ 116 3. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak PUSAKA ................................ 117 D. Akibat Hukum Bila Tidak Dipenuhi Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan ................................................................................................. 116 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 124 A. Kesimpulan ................................................................................................. 124 B. Saran

....................................................................................................... 126

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 128 LAMPIRAN


PENGAKUAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF

Recommend Documents