Prinsip Dasar dan Regulasi Ketenagalistrikan Toha Ardi Nugraha
Instalasi Penyedia Pemanfaatan Tenaga Listrik
Tanggung Jawab Kelistrikan
Regulasi Keteknikan Sektor Ketenagalistrikan • • • • • • •
Peraturan Perundang-undangan Standar Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Standar Kompetensi Baku Mutu Lingkungan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Inspeksi Ketenagalistrikan Sanksi-sanksi
Instalasi Tenaga Listrik • Aman • Andal • Akrab Lingkungan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Usaha Penunjang Tenaga Listrik Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Tenaga Teknik yang Kompeten dan Bersertifikat
Industri Penunjang Tenaga Listrik
Regulasi Sektor Ketenagalistrikan • •
•
• •
•
UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan; PP No. 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 3/ 2005 tentang Perubahan Atas PP No.10/1989 jo PP No. 26/2006 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.10/1989; Permen (Peraturan Menteri) ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, Permen ESDM No. 0046 Th 2006 tentang Adendum Permen ESDM No.45 tahun 2005 Kepmen (Keputusan Menteri) ESDM nomor 1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUIL Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0027 T ahun 2005 Tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan; dsb
UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 15, ayat (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib: a. Menyediakan tenaga listrik; b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; c. Memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Pasal 17 Syarat-syarat penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan, instalasi, dan standardisasi ketenagalistrikan diatur oleh Pemerintah.
UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 18
(1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, pengembangan usaha, dan tercapainya standardisasi dalam bidang ketenaga-listrikan.
PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 PASAL 21 • Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan • Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi: - Standardisasi, - Pengamanan Instalasi TL, - Pengamanan Pemanfaat TL untuk mewujudkan A3 (Aman,Andal dan Akrab lingkungan) • Pekerjaan didalam instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi • Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik • Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi
PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 (sambungan..) PASAL 21 • Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan TT dan TM dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi • Pemeriksaan instalasi pemanfaatan TR oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba • Pemeriksaan instalasi TR yang dimiliki oleh konsumen TT dan atau TM dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi • Setiap tenaga teknik yg bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi TT = tegangan tinggi TM = tegangan menengah TR = tegangan rendah
PP NO. 3 TAHUN 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 T ahun 1989 (sambungan..) PASAL 22 • Instalasi ketenagalistrikan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang ketenagalistrikan. • Setiap instalasi ketenagalistrikan sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi (SLO).
Ketentuan mengenai perencanaan, pemasangan, pengamanan, pemeriksaan, dan pengujian serta uji laik operasi instalasi ketenaga-listrikan diatur dengan Peraturan Menteri No. 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, dan Peraturan Menteri No. 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Permen 0045 Tahun 2005
Obyek Regulasi Teknik • Instalasi Tenaga Listrik milik Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan Perorangan atau Lembaga Negara lainnya) • Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik milik Pelanggan TT, TM dan TR • Industri Penunjang Tenaga Listrik (produsen peralatan dan pemanfaat tenaga listrik) • Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (konsultan, kontraktor, Jasa Inspeksi dll) • Tenaga Teknik Bidang Ketenagalistrikan
TT = tegangan tinggi TM = tegangan menengah TR = tegangan rendah
Golongan Pelanggan PLN
Sertifikasi Bidang Ketenagalistrikan 1. Sertifikasi Peralatan Tenaga Listrik 2. Sertifikasi Pemanfaat Tenaga Listrik 3. Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik – Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik – Instalasi Transmisi Tenaga Listrik – Instalasi Distribusi Tenaga Listrik 4. Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik – Instalasi Pelanggan Tegangan Tinggi – Instalasi Pelanggan Tegangan Menengah – Instalasi Pelanggan Tegangan Rendah 5. Sertifikasi Tenaga Teknik
Permen ESDM No. 0027 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan
Permen ESDM No. 0045 Tahun 2005 dan Perubahannya
SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi No. 1898/40/600.4/2001 tgl 21 Maret 2001 tentang Tata Cara Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
INSTALASI TENAGA LISTRIK PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. 0045 Tahun 2005 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN PASAL 7 ayat (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik : • selesai dibangun dan dipasang, • direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas, atau • dilakukan relokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku. PASAL 11 ayat (1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku. Pasal 11 ayat (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.
MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK
JENIS INSTALASI TENAGA LISTRIK
MASA BERLAKU (TAHUN)
Instalasi pembangkit tenaga listrik
5
Instalasi transmisi dan distribusi tenaga listrik
10
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen TT dan TM
15
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen TR
15
KONSUIL LEMBAGA PEMERIKSA INSTALASI (KONSUIL, PPILN) bertugas untuk memeriksa kelaikan operasi instalasi listrik Tegangan Rendah (TR) yang sudah dipasang oleh INSTALATIR LISTRIK dan mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang menyatakan bahwa Instalasi dalam rumah/bangunan pelanggan aman dan memenuhi standar instalasi. • Konsuil : Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) • PPILN : Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional
KONSUIL • Dasar Hukum : Kepmen ESDM No.1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUIL sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendah • Tugas : Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi
• Cakupan : Instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendah daya 450 s.d 197 kVA
PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK PERATURAN MENTERI ESDM No. 0027 Tahun 2005 TENTANG TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN
PASAL 2 • Setiap peralatan tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda SNI setelah mendapatkan sertifikat produk • Setiap pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda Keselamatan setelah mendapatkan sertifikat produk PASAL 5 Peralatan atau pemanfaat tenaga listrik produk impor yang tidak mempunyai tanda SNI atau tanda keselamatan dapat diperjualbelikan dengan dibubuhi tanda kesesuaian produk setelah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk
DAFTAR SNI WAJIB YG DIBERLAKUKAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No.
Nama Produk
No SNI
Dasar Peraturan
SNI 04-6507.12002/Amd1-2006
Permen No.009 Th 2007
1
Pemutus Sirkit Mini (Mini Circuit Breaker)
2
Tusuk-kontak & Kotak-kontak (Plugs and Sockets)
SNI 04-3892.1-2006
Permen No.012 Th 2007
3
Saklar (Electric Switch)
SNI 04-6203.1-2006
Permen No.010 Th 2007
4
Kipas Angin (Electric Fans)
SNI 04-6292.80-2006
Permen No.011 Th 2007
5
Persyaratan Umum
SNI 04-6292.1-2003
Permen No.38 Th 2005
6
Frekuensi (50 Hz)
SNI 04-1922-2002
Permen No.34 Th 2005
7
PUIL 2000
SNI 04-0225-2000
Kepmen No.2046 Th 2001
Produk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik Yang Telah Memperoleh Sertifikat Produk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik
Merk yang Sudah SNI
MCB
MERLIN GERIN, CHINT, ABB, LIKON, HAGER, SHUKAKU, MASKO, HYUNWOO, ELITECH, VYBA, MASKO
KOTAK-KONTAK
NATIONAL, MERTEN, CLIPSAL,BROCO, HAGER, LEGRAND, GP, VYBA
TUSUK-KONTAK
STANDARD, NIYOKU, CABLEX SENTOSA, , LEGRAND, EWINDO
SAKLAR
KIPAS ANGIN
NATIONAL, MERTEN, CLIPSAL,BROCO, HAGER , LEGRAND, GP, VYBA, MK, GB GEBRO MASPION, COSMOS, UCHIDA, NLG, SANKEN, MIYAKO
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. Peraturan ini merupaka pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Peraturan ini mengatur mengenai : • Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, • Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, dan • Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: – – – –
pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik; dan/ atau penjualan tenaga listrik.
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi yang dapat meliputi jenis usaha: • pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; • pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau • pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Badan usaha yang dapat melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum: – badan usaha milik negara; – badan usaha milik daerah; – badan usaha swasta yang berbadan hokum Indonesia; – koperasi; dan – swadaya masyarakat,
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan berdasarkan : – Izin Operasi; – Surat Keterangan Terdaftar; – Laporan.
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas jenis usaha: – pembangkitan tenaga listrik; – pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau – pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh: instansi pemerintah; pemerintah daerah; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; badan usaha swasta; koperasi; perseorangan; dan lembaga/badan usaha lainnya.
Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dibagi berdasarkan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Atas 200 kVA, di Atas 25 kVA Sampai Dengan 200 kVA, dan sampai Dengan 25 kVA.
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi: • konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; • pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; • pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; • pengoperasian instalasi tenaga listrik; • pemeliharaan instalasi tenaga listrik; • penelitian dan pengembangan; • pendidikan dan pelatihan; • laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; • sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; • sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau • sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha yang meliputi: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; badan usaha swasta;koperasi,
