PRESS RELEASE ACARA PENYERAHAN SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008, PERESMIAN DATA CENTER DAN LAUNCHING SISTEM RKPD ONLINE, SIPPE (SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI), SIMANJA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN JALAN) DAN BANK DATA ONLINE (Hari Kamis tanggal 08 Desember 2014)
Tantangan global yang dihadapi dunia baik sektor pemerintah maupun
swasta,
mau
tidak
mau
menuntut
semua
pihak
untuk
mempersiapkan diri agar mampu survive dalam menghadapi kondisi tersebut. Peningkatan mutu produk dan jasa yang ditawarkan pun menjadi isu utama. Untuk mencapainya tiada pilihan lain kecuali melakukan standarisasi manajemen organisasi khususnya standarisasi dalam sistem manajemen mutu. Untuk itu, suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta perlu menyiapkan kerangka sistem manajemen mutu lembaganya ke arah yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan dari pelanggan atau mitra kerja lembaga tersebut. Bagi lembaga pemerintah, Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik pun telah mengamanatkan perlunya upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Diperlukan suatu sistem pengelolaan yang apabila diterapkan, secara bertahap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dicirikan dengan sistem birokrasi yang sederhana, inovatif dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik sesuai standar nasional maupun internasional.
Sistem inilah yang pada
akhirnya diharapkan akan menciptakan clean government and good governance.
1
Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda sebagai salah satu unit kerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan
langkah
terobosan
dengan
menerapkan
sebuah
sistem
manajemen mutu yang berstandar internasional yang berorientasi proses dan “customer focus” yang disebut Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Melalui proses yang sangat ketat dimulai dengan tahap persiapan sistem internal dan penilaian audit penerapan SMM ISO 9001:2008, pada bulan Desember tahun 2014 Bappeda Kabupaten Bogor berhasil memperoleh Sertifikat
Sistem
Manajemen
Mutu
ISO
9001:2008
untuk
lingkup
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai tindak lanjut komitmen Bappeda dalam penerapan SMM ISO dan peningkatan kualitas pelayanan maka Bappeda pun secara bertahap membangun sebuah pusat pelayanan data yang dinamakan sebagai Data Center Bappeda. Data Center ini adalah sebuah pusat pelayanan data di mana Bappeda menghimpun berbagai data sektoral agar dapat diakses dan dimanfaatkan tidak hanya oleh SKPD tapi juga oleh publik. Harapannya, dengan adanya Data Center ini maka tidak akan ditemui lagi permasalahan yang selama ini dikeluhkan berkaitan dengan data mulai dari kelengkapan, keseragaman sampai kemudahan dalam mengaksesnya. Tidak hanya itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Bappeda pun telah dan sedang mengembangkan beberapa sistem informasi yang dibangun untuk membantu Perencana Bappeda dalam melakukan identifikasi permasalahan secara akurat dan menyusun rumusan kebijakan yang tepat sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Beberapa Sistem informasi yang dibangun adalah sebagai berikut: 1. RKPD Online Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan Bappeda akan suatu sistem yang dapat mewujudkan perencanaan yang dapat: –
mewujudkan koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan
2
–
menjamin
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi,
dan
sinergi
antar
desa/kelurahan, kecamatan, OPD maupun Bappeda sebagai koordinator –
menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran pelaksanaan dan pengawasan –
mengoptimalkan partisipasi masyarakat
–
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Beberapa keunggulan dari penggunaan Sistem RKPD Online adalah
sebagai berikut: –
Satu pintu : Interaksi perencanaan dalam satu pintu, baik eksternal maupun internal
–
Pencatatan permanen : Penyimpanan data yang terpadu, terstruktur dan terpusat di dalam sistem secara permanen dan dapat dilihat sejarah pergerakan data tersebut
–
Real time : Pengajuan usulan
dan pengolahan data dapat dilakukan
setiap saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu –
Transparansi data : Semua data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tahapan dan menghasikan data untuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sistem RKPD Online sudah dilakukan uji coba dan sosialisasi kepada
seluruh SKPD dan sudah bisa operasional per 1 Januari 2015. 2. Sistem Informasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi (SIPPE) SIPPE disebut juga sebagai e-Planning dibangun sebagai sebuah sistem perencanaan dan monitoring berbasis WEB yang terintegrasi mulai dari penyusunan RPJMD, RENSTRA dan RKPD-RENJA SKPD sampai pada tahapan monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk setiap program dan kegiatan. Sistem e-Planning juga menyediakan Tool analisis akademik yang dapat dipertanggungjawabkan tentang target makro dan proyeksi indikator makro ekonomi, sosial yang menjadi target dan sasaran didalam RPJMD Kabupaten/Kota. 3
Di dalam sistem e-Planning, selain memuat proses penyusunan RPJMD, juga memberikan Tool Analisis Modelling yang berguna untuk mengetahui target dan indikator sasaran RPJMD dalam konteks makro. Kegunaan lain yang sangat penting adalah: –
Memudahkan dalam menyusun secara berkala rencana baik jangka menengah maupun jangka pendek (RPJMD-RENSTRA, RKPD-RENJA SKPD).
–
Memudahkan
dalam
penyusunan
pelaporan
secara
berkala
pembangunan daerah (LKPJ akhir tahun, LKPJ akhir masa jabatan dan LPPD ) –
Memudahkan dalam menyusun secara berkala laporan Evaluasi Kinerja SKPD dan Kinerja daerah, dengan range waktu triwulanan, tahunan dan lima tahunan.
3. Sistem Informasi Manajemen Jalan (SIMANJA) Hingga saat ini tercatat 458 ruas jalan kabupaten dan ratusan jalan lain dengan status jalan desa, jalan provinsi dan jalan nasional. Pencatatan data ruas jalan, data hasil survey kondisi jalan dan kegiatan penanganan jalan masih dilakukan secara manual sehingga evaluasi dan analisis kegiatan pengelolaan jalan menjadi proses yang rumit. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem atau database ruas jalan dan manajemen pengelolaan jalan yang terintegrasi.
Maka dibuatlah Sistem Informasi Manajemen Jalan
disingkat SIMANJA. SIMANJA merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai perangkat atau tools untuk mempermudah identifikasi, perencanaan kegiatan dan alat evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan terkait penanganan jalan di Kabupaten Bogor. Ada pun keunggulan dari sistem informasi ini adalah –
Client-Server: Database SIMANJA tersentralisasi sehingga memudahkan integrasi data dan laporan serta pemeliharaan data.
–
Multi-User: SIMANJA dapat diakses oleh banyak pengguna sekaligus dalam waktu bersamaan. 4
–
Web-Based: SIMANJA dapat diakses pengguna dimana saja asalkan terhubung ke dalam jaringan SIMANJA baik melalui LAN maupun internet.
–
Realtime Report: Laporan yang dihasilkan oleh SIMANJA dapat dilihat saat itu juga.
4. BANK DATA Online Kurangnya kemampuan untuk mengumpulkan serta mengolah datadata perencanaan pembangunan serta kurangnya akses data berkenaan dengan perencanaan pembangunan. Perlu disusun suatu basis data pokok yang berisikan informasi-informasi aktual sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mengolah dan menyajikan data dan informasi yang dapat mendukung terwujudnya perencanaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. Sistem Informasi Bank Data Perencanaan Pembangunan Daerah telah berhasil dibangun dengan mengakomodir kebutuhan akan bank data yang berisi data-data pokok berkenaan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sistem yang dibangun dapat dipergunakan untuk mengelola datadata perencanaan pembangunan daerah yang dikelompokkan dalam empat bagian, yaitu: –
Bagian I : memuat Data Umum Kondisi Geografis, Pemerintahan dan Demografis serta Indikator Kinerja Makro.
–
Bagian II : memuat Data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan 3 (tiga) Aspek Penetapan Indikator Kinerja Daerah, yaitu (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Pelayanan Umum; dan (3) Aspek Daya Saing Daerah.
–
Bagian III : memuat Data Pendukung Indikator Kinerja Utama menurut Bidang Urusan. Apa yang sudah diraih dan dibangun oleh Bappeda Kabupaten Bogor
bukanlah tujuan akhir tetapi justru menjadi langkah awal untuk menjamin konsistensi mutu pelayanannya dan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement). Beberapa rencana pengembangan sudah kami 5
susun dan akan dilaksanakan di Tahun 2015 ini, antara lain penambahan ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, pembuatan sistem informasi untuk aplikasi yang lain selain pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi yang sudah ada.
Langkah ini
dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi amanat Undang-Undang tapi diyakini pula akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian visi “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Semoga dengan rahmat Allah SWT, melalui Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 ini dan segala fasilitas yang sudah dibangun bersama sistem pendukungnya, Bappeda Kabupaten Bogor dapat menjadi unit kerja terdepan yang mempunyai performance, konsistensi dan komitmen sesuai Standar Mutu Internasional dalam pelayanan publik sehingga dapat menjadikan Bappeda sebagai instansi terbaik dalam pelaksanaan kinerjanya dan seluruh kerja keras kami dicatat sebagai amal sholeh oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal ‘Alamin.
6
