Prespektif CBFM Sebagai Salah Satu Skema Utama Penerima Manfaat Pendanaan Karbon Untuk Penurunan Kemiskinan Dan Resolosi Konflik Oleh Direktur Bina Perhutanan Sosial
PEMAHAMAN HIRARKI PENGUASAAN ATAS TANAH (UUPA) 1. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah
2. Hak Menguasai Negara atas Tanah 3. Hak Ulayat Hukum Adat
Masyarakat
4. Hak Perseorangan atas Tanah (hak hak atas tanah, wakaf, hak milik dsb)
1. Bangsa Indonesia sbg pemegang hak tertinggi atas tanah yang penguasaanya dilakukan oleh Negara
2. Hak lain sesuai dengan kepentingan negara
KESALAHAN DALAM PEMAHAMAN MENJADI SALAH SATU SUMBER KONFLIK DALAM PEMANFAATAN HUTAN
KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM SISTEM PENGUASAAN ATAS TANAH (UUPA) 1. Hak Ulayat diakui negara dengan beberapa persyaratan 2. Hak Ulayat mempunyai dua usur utama :
• unsur
kepunyaan/hak menggunakan • unsur kewenangan
1. Pada dasarnya semua warga ulayat mempunyai kedua unsur hak ulayat
2. Karena tidak mungkin setiap warga ulayat melakukan pengurusan ulayat, maka dilimpahkan kepada Ketua Adat 3. Tidak ada hak perorangan
Persyaratan Hukum Adat : 1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional/negara 2. Tidak bertentangan dengan UUPA
3. Tidak bertentangan dengan Undang - Undang
KRITERIA HAK ULAYAT YANG DIAKUI NEGARA (UUPA) 1.
Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya
2.
Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga adat untuk keperluan hidupnya sehari-hari
3.
Terdapat Tatanan Hukum Adat yang berlaku dan ditaati oleh warga adat
Meskipun pemegang hak tertinggi adalah Negara dan Hak lain dilakukan sesuai dengan kepentingan negara, namun dalam pelaksanaanya harus ada harmonisasi antara kepentingan negara dan adat
SKEMA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK MASYARAKAT (CBFM)
HKm
Hutan Desa (Nagari)
P. 37/MENHUT-II/2007
P.49/MENHUT-II/2008
Dasar CBFM : Memberi Kesempatan kepada Masyarakat Setempat untuk mengelola Sumberdaya Hutan
TUJUAN HKm dan HUTAN DESA SEBAGAI CBFM Pengembangan Industri Kecil Perkayuan (pro-growth)
Menciptakan Lapangan Kerja
Meningkatan pendapatan masyarakat (pro-poor)
Mempercepat rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis (pro-green economy)
(pro jobs)
POSISI HKm dan HUTAN DESA DALAM PENURUNAN EMISI
Sasaran Penurunan Emisi
Aspek Pengelolaan HKm dan Hutan Desa : 1. Kelola kawasan
Mewujudkan Peningkatan penyerapan emisi, melalui :
1. Mempertahankan dan meningkatkan tutupan lahan 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Memerlukan Prakondisi : 1. Kepastian Areal/Kawasan
2. Kelola Kelembagaan (pemangku)
2. Kepastian Pemangku Kawasan sebagai penerima manfaat
3. Kelola usaha (Rencana kerja pengelolaan hutan lestari )
3. Kepastian Rencana Pengelolaan Kawasan secara Lestari
ISUE NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN HKm dan HUTAN DESA 1. Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat 2. Pembagian akses kawasan yang tidak adil 3. Tuntutan Redistribusi Lahan yang tidak proporsional 4. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Ada 19.410 desa disekitar hutan dengan penduduk 48,8 juta jiwa
5. Eskalasi konflik lahan (tenurial) cenderung meningkat
URGENSI HKm dan HUTAN DESA 1. Memberi kesempatan berusaha bagi masyarakat disekitar hutan dengan membuka akses pemanfaatan kawasan hutan (keadilan pemanfaatan
kawasan)
2. Sebagai alternatif penyelesaian konflik penguasaan kawasan hutan
(konflik tenurial)
3. Berkaitan langsung dengan persoalan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat disekitar hutan 4. Sebagai media untuk mengembangkan peran para pihak dalam penguatan kelembagaan masyarakat 5. Dapat menjadi pembangkit peningkatan perekonomian masyarakat disekitar hutan
Arah HKm dan Hutan Desa Sebagai skim yang adil, terpercaya dan efektif untuk alternatif pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan solusi konflik lahan dalam kawasan hutan menuju pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera
TATANGAN HKm dan HUTAN DESA 1. Target Program cukup besar (2 juta Ha HKm dan 0,5 juta Ha HD) 2. Tuntutan sosial untuk antisipasi solusi konflik lahan
3. Heterogenitas pemahaman HKm dan Hutan Desa 4. Masih ada perilaku birokrasi yang kurang kondusif
5. Keterbatasan Anggaran 6. Keterpaduan peraturan perundangan belum terwujud 7. Posisi tawar petani HKm dan Hutan Desa yang rendah
EVALUASI DAMPAK HKm dan HUTAN DESA 1. Mampu mengkomodasi kearifan lokal dalam pelestarian hutan (Pro Green Economy), 2. Mampu membentuk satuan pengamanan hutan berbasis lokal,
3. Mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja (Pro Poor, Pro Growth dan Pro Job) - Penelitian LIPI, 2010 4. Menjadi media penyuluhan yang efektif dalam pelestarian hutan.
Contoh Hasil HKm dan Hutan Desa Untuk Peningkatkan Penyerapan Emisi
HKm di Lombok Barat
HKm Lombok Utara
Contoh Hasil HKm dan Hutan Desa ......... lanjutan
HKM di Kab. Gunung Kidul
HKm di Kabupaten Way Kanan
Contoh Hasil HKm dan Hutan Desa ......... lanjutan
Hutan Desa Kab. Bungo
Hutan Desa di Kab. Bantaeng
