PRESIOEN REPUBLIK INDONE'i>IA
PERATURAN PRESlDEN REPUBLll\ INDONESlA NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANO
RENCANA TATA RUANO KAWA.SAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
DENQAN RAHMATTIJHAN YANG MAHA ESA
PRESJDEN REPUBLJI\ JNDONESlA,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 l ayat 0) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pcnataan Ruang dan Pasal 123 ayat (41 Peraturan Pcmerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang
Rencana
Wilayah
Tata
Nasional,
Ruang
perlu
l\awasan
menetapkan
Taman
Nasional
OunungMerapi;
Mengingat
I.
Pasal 4 ay at (I) Undang-Undang Dasar Negara
2.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Republik lndonuia Tahun 1945;
Penataan
Ruang
(Lembaran
Indonesia
Tahun
2007
U;mbaran
Negara
Negara
Nomor 68,
Republik
Repub!ik Tambahan
Indonesia
Nomor
4725);
3. Peraturan
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA
-23.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik JndonesiaNomor4833J; MEMUTUSKAN·
Menetapkan
PERATURAN TATA
RUANG
PRESJDEN
TENTANG
RENCANA
KAWASAN
GUNUNG MERAP!
KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Oalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan I
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilaya.h, tempat manusia dan makhluk la.in hidup, melakukan kegia.tan,dan memcliharakelangsungan hidupnya
2.
Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dun pole. ruang.
3.
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang,
4
Rencana Tata Ruang adalah hasil pcrencanaan Tata Ruang.
5
Pelaksanaan
pema.nfaatanruang,danpengendalianpemanfaatan ruang.
pcnataan
Penataan
Ruang a.dalah upaya pcncapaian tujuan
ruang melalui
pclaksanaan
pcrencanaan
tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pcngendalian pcmanfaatanruang
www.bphn.go.id
.J. 6.
Kawasan Strategia Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karcna mempunyai pengaruh sangat pcnting se<:ara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang tdah ditetapkan sebagai warisan dunia 7.
Taman Nasional adalah kawasan pekstarian a.lam yang mempunyai
Ekosis1em asli, dikclola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan f""nditian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang
budi daya, pariwi11ata, dan rckrcaai. 8.
Ta.man Nasional Ounung Merapi adalah Taman Nasional Gunung Mero.pi
scbagaimana
ditetapkan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangandi bidangkchutanan.
9.
Kawasan Ta.man Nasional Ounung Merapi ada!ah kawaaan strategis nasional
yang
pelestarian
mempunyai
Jingkungan
kesejahteraan
pengaruh
Taman
masyarakat di
sangat
Nasional
ka ....·asan
penting
Gunung
terhadap
Merapi
sekitar Taman
dan
Nasional
Gunung Merapi yang merupakan Ka ....·asan Rawan Beneana Alam Geologi. JO. Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan lindung dan kawasan budi daya di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi, yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi, yang
karakteristik
pcmanfaatan
ruangnya
ditetapkan
untuk
melindungi pe!estarian dan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi. 11. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khaa tertentu, baik di daratan maupun di perairan
yang
mempunyai
fungsi
pokok
perlindungan
sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumbcr daya alam haya1i danekosistemnya.
www.bphn.go.id
PRESIDEN Rtl'UBLIK INOONtSIA
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dcngan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 13
Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan alas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk diper!ahankan keberadaannya sebagai hutan te!ap. 15
Kawasan Budi Daya Pertanian adalah wilayah budi daya memiliki potensi budi daya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidakdibatasi wilayahadministrasi
16. Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. 17
E:kosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan
utuh-menyeluruh
dan
saling
mempengaruhi
dalam
membemuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hid up 18
Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
men~gah,
meredam, mencapai kesiapan,
dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu 19
Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki karakteristik
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
Bencana Alam Geologi adalah peristiwa atau scrangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala dan akibat letu5an gunung berapi yang mcngakibatkan
timbulnya
korban
jiwa
manusia,
kerusakan
lingkungan, kcrugian harta benda, dan/atau dampak psikologis. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapdarurat,danrehabilitasi 22
Evakuasi adalah upaya memindahkan pengungsi dari Kawasan Rawan Bencana ke kawasan aman bencana dan upaya menyediakan tempatbernaungsementara
23
Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tingga!nya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera
mungkin
kepada
masyarakat
tentang
kcmungk:inan
terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingk:at TES adalah tempat berkumpul sementara bagi Pengungsi saat terjadi Bencana Alam Geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi Evakuasi Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tcmpat be rkumpul akhir bagi Pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat tcrjadi Bcncana Alam Ocologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana Jalur Evakuasi adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA Mitigasi Bcncana ada!ah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
29. Ruang ..
www.bphn.go.id
"'L
IOE"N
1... IN( ")NE:SIA
·•·
Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjumya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh tan1ai dasar bangunan
gedung
dan
luas
lahanftanah
perpetakan/daerah
perencanaan yang dikussai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 31
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjumya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan
luas
tanah
perpetakan/daerah
perencanaan
yang
dikuasai sesuai r"'ncana tata ruang dan rencana tata bangunan dan hngkungan. Koefisien Da"'rah Hijau yang setanjutnya disebut KOH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang krbuk8. di bangunan
gedung
pert.amanan/penghijauan
dan
yang luas
diperuntukan tanah
bagj
perpetakan/da..,rah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan Oaris Sempadan BanKunan
yan~
11t:lanjumya disebut GSB adalah
garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan. 34. Bangunan Sabo ada\ah jenis dan macam bangunan air yang dibangun dalam rangka pengendahan gerakan massa scdimen. 35. Masyarakat adalah orang perscorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporas1 dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang
36.Pcmcrintah ..
www.bphn.go.id
Pusat yang sclanjutnya discbut Pemerintah adalah Presiden
Republik
Indonesia
yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan negara Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Dae rah adalah Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah scbagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah 38
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidangPenataan Ruang
Bagian Kedua RuangLingkup Pengaturan
Pasal2 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Taman NasionalGunungMerapi; b
tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Taman NasionalGunungMerapi; rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
d.
rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; arahan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi;
f
arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
g
pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
h.
peran
Masyarakat dalam Penataan
Ruang di
Nasional Gunung Merapi
www.bphn.go.id
Kawasan
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANO SERTA CAKUPAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAP! BagianKesatu Pcran dan F'ungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Mera pi
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pcmbangunan Kawasan Taman Nasional GunungMerapi
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Ounung Merapi berfungsi sebagaipedoman untuk: penyusunan
rencana
pembangunan
Kawasan
Taman
Nasional
Gunung Merapi; b
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; perwujudan
keterpaduan,
keterkaitan,
dan
keseimbangan
perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; V d.
Pcnataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan Taman NasionalGunungMerapi; pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis kelestarian lingkungan dan Mitigasi Bencana;
f.
penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
g. perwujudan
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPU0LIK INOONESIA
g
perwujudan keterpaduan penanganan Bencana Alam Geologi pasca erupsi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
h
perwujudan keterpaduan rcncana pengembangan kawasan di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Bagian Kcdua Cakupan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
(I)
Cakupan
kawasan
Penataan
Ruang
Kawasan
Taman
Gunung Merapi ditetapkan berdasarkan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi dan Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi (2)
Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mencakup 18 (delapan belas)ke<:amatanmeliputi" Taman Nasional Gunung Merapi. terdiri atas 1.
sebagian wilayah Ke<:amatan Dukun dan sebagian wilayah Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang, Provinsi JawaTengah;
2.
sebagian
wilayah
Kecamatan
Selo,
sebagian
wilayah
Kecamatan Cepogo, dan sebagian wilayah Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah; 3.
sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten,
4
sebagian
ProvinsiJawaTengah;dan wilayah
Kecamatan Cangkringan
Kccamatan
Pakem, di
dan
Turi,
sebagian
Kabupaten
sebagian wilayah
Sleman,
lstimewa Yogyakarta
www.bphn.go.id
wilayah
Kecamatan
Provinsi
Daerah
Pi:tESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b
Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Mcrapi, terdiri atas I.
seluruh wilayah Kccamatan Sawangan, scluruh wilayah Kecamatan Muntilan, scluruh wilayah Kecamatan Salam, seluruh wilayah Kecamatan
Mungkid,
seluruh wilayah
Kecamatan Ngluwar, scbagian wilayah Kecamatan Dukun, dan sebagian wilayah Kccamatan Srumbung di Kabupatcn Magelang, ProvinsiJawaTengah; 2
sebagian
wilayah
Kttamatan
Sclo,
sebagian
wilayah
Kecamatan Cepogo, dan sebagian wilayah Kecamatan Musuk di Kabupatcn Boyolah Provinsi Jawa Tcngah; 3.
seluruh wilayah Kecamatan Manisrenggo, seluruh wilayah
4
seluruh
Kccamatan Karangnongko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kcmalang di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan wilayah
Kecamatan
Turi,
Kccamatan sebagian
Tempel, wilayah
sebagian wilayah Kccamatan
Pakem,
sebagian wilayah Kccamatan Cangkringan, dan sebagian wilayah
Kecamaum
Ngemplak
di
Kabupaten
Steman,
ProvinsiDaerahlstimewaYogyakarta.
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNO MERAPI Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Mernpi Pasal6 Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis MitigasiBencana. Bagian
www.bphn.go.id
Pl E '::" -~ ~:
~UBl
,., IND
NESIA
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Kawmmn Taman Nasional Gunung Merapi Pasal 7 KebiJakan penataan
ruang
Kawasan Tarnan Nasional Gunung Merapi
mchputi: pelC$tarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi; dan b.
peng.,mbangan Kawasan Taman Nasional Ounung Mcrapi bcrbasis MitigasiBcncana Bagian Kctiga Stratcgi Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Ounung Mcrapi Pasal8
Stratcgi pelcstarian lingkungan Kawallan Taman Nasional Ounung Mcrapi lltbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tcniiri atas· a.
mcningkatkan fungsi konlltrvasi Taman Nasional Ounung Mcrapi untuk mcnjaga kcbcrlanjutan Ekollistcm dan Kcanckaragaman Hayati bcscrta habitatnya scrta mcnjaga kcscimbangan tata air, iklim makro, dan lingkunganalami;
b.
mcningkatkan konscrvasi sumbcr daya air di Kawasan Sckitar Taman Nasional Ounung M"rapi;
c.
mc~habi!itasi
dan mcrcvitalisasi Taman Nasional Ounung Mcrapi
yang mcngalami kcrusakan baik akibat Bcncana Alam Ocologi Ounung
Merapi
rnaupun
penyebab
Lainnya,
mclalui
kcgiatan
pemulihan komunitas hayali dan ckosistcmnya; d.
mcnccgah
dan
mcmbatasi
kcgiatan
pemanfaatan
ruang
yang
bcrpotcnsi mcngurangi fungsi !indung di Kawasan Taman Nasional GunungMerapi;
e.mengenda!ikan ..
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
mengendalikan dan membat.asi intcnsit.as kawasan terbangun untuk mendukung
pclestarian
lingkungan
Kawasan
Taman
Nasional
Gunung Mcrapi; dan f
mengembangkan kegiatan pemanfaat.an ruang yang mcndukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi alam, Keanckaragaman Hayati, keunikan vulkanik, scrta kearifan lokal dan nilai·nilai warisan sosial budaya.
Strategi pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Mera.pi berbasis Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurur b tcrdiri meningkatkan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bcncana; b.
meningkatkan
fungsi
Kawasan
Lmdung
dan
mengembangkan
Kawasan Budi Daya di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasisMitigasi Bencana; mengembangkan sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan sistem pusat pcrmukiman dan s1stem jaringan prasarana di Kawasan Ta.man Nasional Gunung Merapi; d.
menyesuaJkan pemanfaatan ruang pada Kawasan Ra"'-an Bencana Alam Gcologi yang terdampak langsung di Kawasan Taman Nasional Gunung Mera.pi; rnelakukan pcngendalian yang tinggi pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave)
permukiman di
Kawasan Ta.man Nasional Gunung Merapi; f.
mcningkatkan peran dan kesadaran Masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan sistcm evakuasi bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Mera.pi; dan
g.mengembangko.n ..
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA
-13-
g.
men8"mbangkan kelembag1111n antarscktor dan antardaerah untuk meningkatkan kerja sama pen8"lol.u.n kawasan dan Pcnanggulangan lkncana di Ka"'asan Taman Nasional Ounung Merapi
RENCANA STRUKTUR RUANO KAWASAN TAMAN NASIONAL GU NUNO MERAPl
Bagian Kesatu
(I)
Rencana Struktur Ruang Ka"'alllln Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan untuk meningkatkan kualitas Hngkungan, pelayanan Evakuasi bencana, dan jaringan prasarana Kawasan Taman Nasional Ounung
Merapi
guna
menjamin
kelestarian
lingkungan
dan
kesejahteraan MHyarakat Kawasan Taman Nasional Ounung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana. !21
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tcrdiri a. b.
(3)
rencana sistcm pusat permukiman; dan rencanasistcmjaringanprasarana.
Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diatur dalam rencana tata ruang wi!ayah kabupatcn
beserta rencana rincinya di Kawasan Taman Nasional Ounung Mcrapi. {4)
Rencana Struktur Ruang di dalam Taman Nasional Ounung Merapi diatur sesuai dengan ketentuan penuuran perundang-undangan.
Bagian
www.bphn.go.id
PIH'.'10£N INOOJ'<£SIA
~£PUBl.ll'I
Bagian Kedua RcncanaSistemJaringan f>rasarana Pasalll (I)
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimahud dalam Pasal 10ayat(2)hurufbterdiriatas:
(21
a.
sistem jaringan prasara.na utama; dan
b.
sistem jaringan prasarana lainnya
Sistcm jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf a berupa sistem evakuasi bencana.
(3]
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (\) hurufbmeliputi: sistemjaringan transportasi; b.
sistemjaringanenergi; s1stem jaringan te!ekomunikasi;
d.
sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan pem.ant.a\Uln dan
~ringat.an
Dini Bencana Alam
Geologi. Pasal 12 (I)
Sistcm cvakuasi bcncana ditct1tµkan 8chagai upaya mcmlndahkan pengungsi dari Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi ke kawasan aman
bem;ana,
mcmudahkan
proses Evakuasi pengungsi, dan
menjamin keselamatan sert.a kebutuhan dasar
~ngungsi
selama
terjadinya Bencana Alam Geologi di K.a."'-asan Taman Nasional Gunung Mera pi. (2]
Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 1erdiri at.as TES, TEA. dan Jalur Evakuasi
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INOQN(S I A
-15-
(3) TES sebagaimana dimaksud dalam Pua! 12 ayal (2) ditetapkan untuk memudahkan proses Evakuasi Pengungsi menuju TEA saat 1erjadi BencanaAlamOeologi. (4) TES sebagaimana dimaksud pada ayo.t (I) ditetapkan dcngan kriteria bcrada pada lokasi yang mudah diakses oleh Pengungsi dan kendaraan penjemputPengungsi; b
tidak berada pada area yang membahayakan kesclamalan Pengungsi, scperti af'ea rawan longsor, af'ea jaringan listrik tegangan tmggi, area rawan pohon tumbang, dan sempadan tcrsedia
prasarana
dan
sarana
yang
memadai
dengan
memperumbangkan keamanan dan aksesibilitas; d (5)
tersediaalatkomunikasi;dan
Lokasi TES sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Pasal14
(\)
TEA sebagaimana dimaksud dalam Pasa\ 12 ayat (2) ditetapkan untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi sclama tcrjadinya Bencana Alam Oeologi.
(2)
TEA scbaga1man& dimaksud pada ayat (II d1tetapkan dengan kriteria berada di luar l\awasan Rawan Bencana di Ka ....·asan Taman Nasional OunungMcrapi; b
berada pada lokasi yang mudah diakscs olch Pengungsi dan kendaraan pengangkut Pengungai; tidak berada pada area yang membahayakan kesclamatan Pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area ra'"an pohon tumbang, dan scmpadan sungai;
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPU8LIK INOONESIA
16d.
tersedia
prasarana
dan
sarana
yang
memadai
dengan
mcmpertimbangkan keamanan dan aksesibilitas; tersedia ruangterbuka;
(3)
f
terscdia prasaranadan sarana komunikasi;dan
g
tersediarambu Evakuasi.
Ruang terbuka scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain berfungsi scbagai ruang parkir bagi kendaraan pengangkut ~ngungsi
dan ruang pendaratan helikopter untuk mengangkut
korban Beneana Alam Geologi dan bantuan logistik (4)
TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (JJ berada pada; Kecamatan
Sawangan,
Kecamatan
Dukun,
Kecamatan
Srumbung, Kecamatan Muntih:m, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; b.
Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan Kecamatan
Tempel,
Kecamatan
Cangkringan,
Kecamatan dan
Turi,
Kecamatan
Kecamaum
Pakem,
Ngemplak
di
Kabupaten Sleman (5)
Selain Jokasi TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk mendukung sistem evakuasi bencana, pemerintah kabupaten dapat menetapkan lokasi TEA lainnya di luar
Kawasan Taman Nasional
Ounung Merapi dalam rencana tata ruang "·ilayah kabuptHCn. Pasal!S (\)
Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) d itetapkan untuk memudahkan proses Evakuasi Pengungsi dari TES keTEA.
(2)
Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1tetapkan dengan kriteria: merupak.an
ja!an
dengan
perkerasan
kendaraan pengangkut Pt:ngungsi; b.
tersediamarkajalan;dan
www.bphn.go.id
yang
dapat
dilalui
PAESIOE:N At ·'UBLll'<. INOONE:SIA
tenediarambuEvakuasi. (3) Jalur Evakuasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) yang melintasi sungai dan/atau sempadan sungai yang berpotensi terkena banjir lahar harus memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi l'<:ringatan Dini Bcncana Alam Geologi. (41
Jalur
Evakuasi
sebaga1mana
dimaksud
pada
ayat
{\)
menghubungkan: TES yang mdayani Desa Oondowangi, Desa Sawangan, Desa Mangunsari, Desa Tirtosari, Desa Podo!K>ko, Desa Butuh, Desa Krogowanan, Desa Kapuhan, Desa Oantang, Desa Jati, Desa Soronalan, Desa Wulunggunung, Desa Ketep, Desa Banyuroto, dan Desa Wonolelo pada Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang dan Desa Tiogolele, Desa Klakah, dan Desa Jrakah pada Kecamatan Scio di Kabupaten Boyola!i dengan I.
TEA yang berada pada Kecamatan Sa"·angan di Kabupaten
2.
TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Ounung
Magelang; dan/ at.au Mernpi; b.
TES yang melayani Desa Kemiren,
Desa
Nga1·go~oka
Kamongan,
Ngablak, Desa Srumbung, Desa
Banyuadem,
dan
Oesa Oesa
pada Kccanmtan Srumbung di Kabupaten Magch1.ng
dengan: I.
TEA yang berada pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten
2
TEA yang berada pada Kecamatan Ng!uwar di Kabupaten
3.
TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Ounung
Mage Jang; Magelang; dan / atau Mera pi;
c. TE:S ..
www.bphn.go.id
PRCSIOCN RCPUBI II\ INDONCSIA
·18TES yang melayani Desa Sewukan, Oesa Keningar, De1111 Dukun, Desa Sumber, Desa Kalibcning, Desa Wates, Desa Ngargomulyo, Desa Sengi, Desa Paten, Desa Mangunsoko, dan Oesa Krinjing pada Kecamatan Dukun di Kabupaten Magelang dengan: I.
TEA yang bcrada pada Kecamatan Dukun di Kabupa.ten
2.
TEA Lainnya di luar Kawa1111n Taman Nasional Gunung
Magelang; dan/atau Mera pi; d.
TES yang melayani Desa Guion pada Kecamatan Salam, Desa Pandanretno, Desa Tegalrandu, Desa Mranggen, Desa Polengan, Desa
Bringin,
dan
Oesa
Pueanganom
pada
Ke<:amatan
Srumbung, Oesa Banyudono, Desa Banyubiru, Desa Ngadipuro, Desa Ketunggeng pada Keeamatan Dukun, Kabupaten Magelang, serta De$11 Tanjung,
Dcsa Sokorini, Desa Sriwedari, Desa
Congkrang, De!lll Adikarto, Desa Menayu, Desa Keji, Desa Ngawen, Desa Gunungpring, Desa Pucurejo, Dc$11 Tarnanagung, Desa
Gondosuli,
Desa
Sedayu, dan
De1111
Munulan
pa.da
Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang; e.
TES yang melayani Desa Progowati, Desa Ngrajek, Desa Mendut, Desa Sawitan, Oesa Rsmbcanak, Oesa Paremono, Desa Pabelan, Desa Bojong, Desa Pagersari, Oesa Mungkid, Desa Ambartawang, Desa Bumirejo, Desa Biondo, Desa Senden, Desa Gondang, dan Desa Treko pada Ke<:amatan Mungkid di Kabupaten Magdang dengan TEA yang bcrada pada Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang;
i.
TES yang melayani Deu Ngargosoko, Desa Tegalrandu, Desa Kaliurang, Desa Nglumut, Desa Banyuadem, Desa Kradenan, Desa Jerukagung, Desa Sudimoro, Desa Kamongan, dan Desa Kemiren padn Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang serta
Desn
Mantingan,
Desn
Salam,
Desn
Suncen,
Oesn
Kadduwih ..
www.bphn.go.id
PA(' 10£N AtPUBllK 1NOONI SIA
.19. Kadiluwih, Desa Somoketro, Dcsa Jumoyo, Dcsa Tino, Baturono, Desa Tersanggede, Dcsa Sirahan, dan Desa Seloboro pada Ke<:amatan Salam di Kabupaten Magclang dengan: l.
TEA yang berada pada Keeamatan Salam di Kabupaten
2.
TEA yang berada pa.da Kecamat.an Ngluwar di Kabupaten
Magelang; dan/atau Mage Jang;
g.
TES yang melayani Dcsa Sligo, Desa Somokaton, Desa Ngluwar, Dua Karangtalun, Desa Jamuskauman, Desa Plosogede, Desa Blongkeng, dan Desa Pakunden pada Ke<:amatan Ngluwar di Kabupaten Magelang dengan TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwardi Kabupaten Magelang;
h.
TES yang melayani Desa Lencoh, Desa Samiran, Desa Se!o, Desa Jeruk, Desa Scnden, dan Desa Tarubat.ang, pada Kecamatan Desa Suroteleng, Desa Genting, Desa Sukabumi, Desa
Selo,
Wonodoy
Desa
Oubug,
Kembangkuning,
Desa
Oesa
Jel
Mliwis,
Desa
Desa
Bakulan,
Deu.
Cabeankunthi,
Desa
Candigat.ak, dan Oesa Sumbung pada Ke<:amat.an Cepogo, Oesa Clunt.ang, Oesa Mriyan, Oesa Sangup, Oesa Lanjaran, Oe!la Sruni, Oe!la Kembangsari, Desa Karangkendal, Desa Sukorejo, Desa
Ringinlarik,
Pusporenggo,
Desa
Oesa
Musuk,
Sukorame,
Oesa
dan
Pagerjurang,
Oesa
Kebongulo
Ocsa pada
Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali dcngan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Ounung Merapi; TES yang melayani
Oesa Sumur, Desa JemQW
Oesa Karanganyar, Oesa Lampar, dan Desa Keposong pada Ke<:amatan Musuk di Kabupaten Boyolali dengan TEA Jainnya di luar Kawasan Taman Nasional Ounung Merapi; TES yang melayani Oesa Tegalmulyo, Oesa Tiogowatu, dan Dcsa Tangkil pada Kecamatan Kemalang, dan Oesa Demakijo, Desa Blimbing.
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUEILIK INOONESIA
-20Blimbing, Dcsa Kanoman, Desa Oemampir, Dcu. Jiwan, Ngemplak, dan Dcsa Logedc pada Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Kla1cn dcnga•r I.
TEA yang bcrada di Dcsa Dcmakijo pada
2.
TEA lainnya di luar Kawuan Taman Nasional Gunung
Ke<:amatan
Karangnongko di Kabupatcn Klaten; dan/atau Mera pi; k.
TES yang melayani Dc'la Gumul, Dcsa Karangnongko, Dcsa Jagalan, Dcsa Jeti$, Della Banyuaeng, De..a Kadilajo, Dcsa Somokaton pada Kecamatan Karangnongko, dan Dcsa Sukorini pada Kccamaw.n Manisrenggo di Kabupatcn Klaten dengan: I
TEA
2.
TEA J.ainnya di luar Kawasan Taman Nasional Ounung
yang
bcrada
di
Desa
Oumul
pada
Kecamatan
Karangnongko di Kabupaten Klatcn: dan Mera pi: TES yang mclayani Dcsa Balcrantc, Dcsa Panggang, Dcsa Bawukan, dan
Dc..a Talun
pada Ke<:amatan
Kcmalang di
Kabupaten Klatcn dengan TEA lainnya di luar Kawa..an Taman Nasional Gunung Merapi; m.
TES yang melayani Dcsa Taskombang, Desa Solodiran, Dcsa Nangsri, Dcsa Borangan, lksa Barukan, Desa Tanjungsari, Dcsa Krangga.n, Desa Lcses, Desa Kebonalas, Dcsa Bendan, Dcsa Tijayan, Dcsa Kecemen, Dcsa Ngemplakseneng, Desa Sapcn, dan Dcsa Kcpurun pada Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten Klaten dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional GunungMerapi; TES yang melayani
Dcsa Sidorejo,
Dcsa Kendalsari, Dcsa
Bumiharjo, Dcsa Dompol, Dcsa Kemalang, dan Dcsa Kcputran pada Kceamatan Kemalang di Kabupaten Klatcn dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Ounung Merapi:
www.bphn.go.id
"AE'·IOEN A(PUBLIK. .,.,.00N[SIA
"
T£S yang melayani O.:sa Merdikorejo dan Dcsa Lumbungrejo pada Kccamatan Tempel, Kabupatcn Sleman dcngan TE:A yang bcrada pada Kccamatan Tempel di Kabupaten Steman; p
TES yang mclayani Dcsa Wonokerto dan Desa Girikerto pada Kccamatan Turi di Kabupaten Steman dengan TEA yang bcrada pada Kecamatan Turi di Kabupatcn Slcman;
q.
TES yang mclayani Dcsa Umbulharjo, Dcsa Argomulyo, Dcsa
Kcpuharjo, dan Dcsa Wukirsari pada Kccamatan Cangkringan, Kabupa1en Steman dcngan TEA yang bcrada pada Kceamatan Cangkringan di Kabupatcn Sleman: TES
yang
mclayani
Desn
Hargobinangun
dan
Desa
Purwobinangun pada Kceamatan Pakem di Kabupatcn Slcman dcngan TEA yang bcrada pada Kccamatan Pakcm di Kabupfltcn Steman; TES yang mclayani Dcsa G!agaharjo, Dcsa Argomulyo, dan Dcsa Kepuharjo pada Keeamatan Cangkringan dan Dcsa Sindumartani pada Kccamatan Ngcmplak di Kabupaten Sleman dcngan· I.
TEA
yang
bcrada
di
Dcsa
Sindumanani
dan
Desa
Umbulmartani pada Kceamatan Ngcmplak di Kabupatcn Slcman;dan 2
TEA tainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Mera pi
TES yang mclayani Dcsa Banyurcjo, Dcsa Tambakn:jo, Desa Sumbcrrcjo, Dcsa Pondokrejo, Dcsa Mororejo, De511 Margorejo, dan Dcsa Lumbungrejo pada Keeamatan Tempel di Kabupatcn Slcman dcngan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; TES yang mclayani Dcsa Bangunkcno dan Dcsa Donokcrto pada Kceamatan Turi dan Dcsa Candibinangun, Dcsa Harjobinangun, dan Dcsa f>akcmbinangun pada Kecamatan Pakcm di Kabupatcn
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPU9LIK INDONESIA
-22Sleman dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; TES yang mdayani Desa Umbulmartani dan Dcsa Widodomartani pada Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman dengan TEA \ainnya di luar Kawasan Taman Nasiona l Gunung Merapi (5)
Pengembangan Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat ti) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerint.ah Daerah sesuai dengan kewenangannya Pa5al 16
{I)
Sistem janngan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) hurur a ditctapkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan
pdayanan
pergerakan
orang dan
barang/jasa
bagi
pelaksanaan Evakuasi bencana dan pengembangan kegiatan budi daya yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (2)
Sistem jaringan uansportasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (I I berupas1stemjaringan1ransportasidarat.
(3)
Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksudkan pada ayat(2)berupasistemjaringanjalan
{4)
Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 13) terdiri jaringanjalan:dan b.
lalu lintasdanangkutanjalan Pasal17
(I) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (41 huruf a terrliriatas: jaringanjalanarteri; b
jaringanjalan kolektor;dan jaringanjalanbebashambatan (2)Jo.ringan ..
www.bphn.go.id
PR[~IO[N
RCPUBl.IK INOnNE
IA
-23(2) Jaringan jalan arteri sebaga1mnna dimaksud pada ayat (I) huruf a berupa jalan yang menghubungkan Kabupaten Magelang dcngan KabupatenSleman. (31 Jaringan jalan kolektor sebagaimann dimaksud pada ayat (I I huruf b
meliputi: jalan yang menghubungk.an: I.
Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Sawangan;
2.
Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan
3
Kecamatan Dukun dan Kecamatan Muntilan; dan
4
Ke<;;amatan Srumbung, Kecamatan Salam, dan Kecamatan
Ngluwar;
Ngluwar, di Kabupaten Magclang; b.
jalanyangmenghubungkan: I.
Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Ke<;;amatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak; dan
2.
Kecamatan Pakem dan Kecamatan Ngemplak,
di Kabupaten Sleman; c.
jalan yang menghubungkan Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Kia.ten;
d.
jalan yang menghubungkan Kccamatan Scio dan Kecamatan Ccpogo di Kabupaten Boyolah
(41
Jaringan jalan bebas hambatan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufc mcliputi:
!I)
a
jalan Yogyakarta-Bawcn; dan
b.
jalan Solo-Yogyakarta.
Lalu !intas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pua! 16 ayatf4)hurufbberupaterminalpenumpang (2]Terminnl
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUSllK INOONES IA
-24(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berada pada Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang.
(l)
Sistem jaringan energi scbagaimana dimaksud dalam Pasal l I ayat (3) hunif b ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang memadai dan mcnycdiakan akscs cncrgi bagi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
(2)
Sistcm jaringan energi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) benipa jaringantransmisitcnagalistrik
(3)
Jaringan transmisi tenaga listrik scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tcrdiriatas
(41
a.
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUT11; dan
b.
Saluran Udara Tcgangan Ekstra Tinggi (SUTET)
SUTT scbagaimana dimaksud pada ayat (3) hunif a terdiri atas: SUTT yang melintasi Kei;amatan Cepogo dan Kei;amatan Musuk di Kabupaten Boyolali; b
SUTT yang mchntasi Kccamatan Manisrenggo dan Ke<:amatan Karangnongko di Kabupatcn K!atcn; dan SUTT yang melintasi Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kccamatan Ngcmplak di Kabupatcn Sleman.
(5)
SUTET s ,.bagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa SUTET yang
melintasi
Kecamatan
Musuk
dan
Kecamatan
Ce !XJgo di
Kabupaten Boyolali Pasal20 [I)
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) hunif c ditctapkan untuk mcningkatkan aksesibilitas
Masyarakat serta pengelola Taman Nasional Gunung Merapi tcrhadap layanan tclckomunikasi untuk mcndukung peningkatan pelestarian Taman
Nasional
dan
sistem
evakuasi
bcncana
scrta
sistem
pcmantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Goologi (2)Sistem ..
www.bphn.go.id
PRESIOEN RCI JflllK INOONESIA
-25(2) Si stem jaringan telckomunikasi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 11 terdiriau.iw
(3)
a.
jaringan teresteria!;dan
b.
jaringan satelit.
Jaringan leresterial di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada aya1 (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Jaringan
satelit di
Kawasan
Taman
Nasional
Gunung
Merapi
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b yang mehpuli satelit dan transponden
diselcnggarakan
melalui
pelayanan
stasiun
bum1
ditetapkan sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan; (5) Selain jaringan terestcrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat {2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan lxrgerak seluler lxrupa menara
&~
Transceiver Sta1ion (BTS)
telckomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(I) Sistem jaringan sumlxr daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d d1tetapkan untuk mengembangkan pengelolaan sumlxr daya air yang terdiri atas konservasi sumlxr daya air, pcndayagunaan sumlxr daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. (21 Sistem jaringan sumlxr daya air sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terdiri at.as sumber air dan prasarana sumber daya air
(I)
$umber air sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 21 ayat (21 terdiri atas air pcrmukaan pada sungai dan air tanah pada cekungan air tanah [CA1'1
(2JSumber ..
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK IN00N(SIA
-26-
12) Sumber air sebogaimana dimak!lud pada ayat (I) terdiri atas: sumbcr air bcrupa air pcnnukaan pada sungai terdiri atas: I.
WS Lmtas Provinsi Progo-Opak-Serang mehput1 Kali Apu, Kali Trising, Kali Senowo, Kali Duren, Kali Pabclan, Kali Lamat, Kali Blongkeng, Kali Putih, Kali Batang, Kali Krasak, Kali Boyong, Kali Kuning, Koli Opak, dan Kali Gendol: dan
2.
WS LinUts Provinsi Bengawan Solo mcliputi Kali Gandul dan KaliWoro
b
sumbcr air bcrupa air tanah pada CAT tcrdiri atas· I
CAT Magclang-Tcmanggung;
2
CAT Karanganyar-Boyolali; dan
3
CAT YogyakarUt -Slcman. Pasa.123
{I)
Prasarana sumbcr daya air l!Cbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(2)tcrdiriatas·
(2)
a.
sistcmjanngan irigasi;dan
b.
sistempcngendahanbanjir.
Si stem jaringan irigalli sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a bcrupajaringan irigasiyangmclayanidacrah irigasi yangbcrada pada wilayah: Kccamatan
Sawangan,
Kccamatan
Dukun,
Kccamatan
Srumbung, Kccamata.n Muntilan, Kccamata.n Salam, KccamaUtn Mungkid, dan Kccamatan Ngluwar di Kabupatcn Magelang; b
Kccamatan Selo, Kecamatan Ccpogo, dan Ke<:amatan Musuk di Kabupatcn Eloyolali; Kccamatan Manisrcnggo, Kccamatan Kcmalang, dan Kccamatan Karangnongko di Kabupatcn Klatcn; dan
d
Ke<:amatan
Tempel,
Kccamatan
Cangkringan,
Ke<:amatan dan
Turi,
K~matan
Kccamatan
Pakcm,
Ngcmp!ak
di
Kabupaten Sleman (3] Sistcm ..
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK IN00N!'.SIA
(3)
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat Pl huruf b berupa Bangunan Sabo yang berada di· KaliApu; b
Kali Trismg Kali Senowo;
d.
Kali Pabelan; KalJLamat:
r.
Kali Blongkeng;
g
Kali Putih;
h
Kali Batang;
J
Kali Krasak;
k.
KaliBoyong;
I
Kali Kuning;
KaliBebeng;
m. Kali Opak: KaliGcndol; KaliWoro;dan p
KaliGandul.
Pasal 24 (I)
Sistem jaringan pemantaua11 dan Pl::ringatan Dini Bcncana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l ayat (31 huruf e ditctapkan untuk mcmantau dan menginfonnasikan s1tuasi rawan Bencana Alam Oeologi di Kawa$lln Taman Nasional Ounung Mero.pi.
[2)
Sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tcn:liri at.as: jaringan pemantauan Bcncana Alam Geologi; dan b.
jaringan Pcnngatan Dini Bcncana Alam Geologi.
Pasal25
www.bphn.go.id
PRE:SIDE:N RE:PUBLIK INOONE:SIA
-28· Pasal25 (I)
Jaringan pemantauan Bencana Alam Geologi sebagalmana dimaksud da!am Pase.I 24 ayat (2) hurur a bcrupa prasarana dan sarana pemantauan aktivitas Gunung Mcrapi.
(2)
Jaringan pemantauan Bencana Alam Gcologi sebagaimana dimaksud pada
ayat
(l)
dikelola
oleh
insumsi
yang
menydenggarakan
pemantauan aktivitas Gunung Merapi
Pasal26
Pl
Jaringan
Peringatan
Alam
Geologi
scbaga1mana
dimaksud dalam Pasal 24 aytlt (2) huruf b bcrupa prasarana dan sarana Peringatan Dini Bencana Alam Geologi (2)
Prasarana dan
sarana
Peringatan
Dini Bencana Alam Geologi
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas alat komunikasi, alat tanda bahaya, dan/atau prasarana dan sarana Peringatan Dini Bencana Alam Geologi lainnya
Pasal27 Pengcmbangan sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan scsuai dcngan ketcntuan peraturan perundang-undangan.
Rencana struktur ruang Kawasan Taman
Nasional Gunung Mcrapi
digambarkan dalam peta dengan skala I :25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak
Peraturan Pres1den ini.
www.bphn.go.id
terpisahkan dari
PRE SI DEN RtPUSLIK INOONtSIA,
-29RENCANA POL.A RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI Bagian Kesatu
(II
Rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan
umuk
meningkatkan
perlindungan
lingkungan,
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam seeara berkelanjutan, dan meningkatkan konservasi sumber daya air serta melindungi Masyarakat dari risiko Bencana Alam Geologi di
Kawasan Taman
NasionaJGunungMerapi (2)
Reneana pola ruang sebagaimana d1maksud pad.a ayat {I) terdiri atas rcneanaperuntukan: Kawasan Undung; dan b
Kawasan Budi Daya Bagian Kedua Kawasan Lindung
Kawasan Lindung !lebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, terdiriatas· Zona Lindung I (Zona l.1) yang merupakan Taman Nasional yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi; b.
Zona Lindung 2 (Zona l.2) yang merupak.an Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung;
c
Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan Kawasan Rawan Beneana AlamGcologiyangberadapadasempadansungai:dan
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUSLIK IN00N[SIA.
• 30 . d
Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan Kawasan Ra"·an Bencana Alam Geologi yang terdapat kantung (Didovej permukiman.
(\)
Zona LI scbagaimana dimaksud dalam f>asal 30 huruf a ditetapkan
melmdung1 keanekaragaman hayati dan Ekosistem Gunung Mera pi; b.
melindungi dan
mel~tarikan
flora dan fauna yang hampir punah
ataudiperkirakanakan punah; melindungikeseimbangantatagunaair; d
meningkatkan konservasi sumber daya air;
f.
meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
g
melindungi ka"·asan di bawahnya.
mehndung1 keseimbangan iklim makro;
12)
Zona LI scbagaimana dimaksud pada ayat (II berupa Taman Nasional Gunung Merapi yang didalamnya terdapat zona·zona sebagaimana ditetapkan
dalam
ketentuan
peraturan
perundang·undangan di
bidangkehutanan. (3) Zona LI sebagaimana dimaksud pada ayat 12) berada pada scbagian wilayah Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; b
Kecamatan Scio, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupoten Boyol.ali; Kecamalan Kemalang di Kabupalen Klaten; dan
d.
Kecamatan
Turi,
Kecamalan
Pakem,
dan
Kecamatan
Cangkringan di Kabupa1en Sleman.
Pasal 32
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLI" INOONESIA
( 11
Zona L2 sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b ditctapkan untuk
mcmbcrikan
pcrlindungan
scmaksimal
mungkin
atas
kemungkinan Beneana Alam Geo!ogi tcrhadap manusia, permukiman, dan infrastruktur (2)
Zona L2 scbag11imana dimaksud pada ayat (I) berupa kawa!ISn yang berpotcnsi terkcna kcmbali dampak crupsi Gunung Merapi berupa awan pena$ dan material panas lainnya serta berdampak be11ar pada m.anusia, pcrmukiman, dan infrastruktur.
(3)
Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat {2) meliputi Kawa!ISn Rawan Bencana Alam QCQ]ogi yang terdampak langsung letusan Gunung Merapi, yang berada pada sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Kla1en; dan b
Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman. Pasal 33
(I)
Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c ditetapkan untuk: mclindungi mengganggu
sungai
dari
dan
merusak
kegiatan kualitas
manusia
yang
dapat
sungai
serta
untuk
mcngamankan aliran sungai dan mcningkalkan konservasi sumberdayaair;dan b.
mengamankan ka"·asan sekitar sempadan sungai sebagai area limpasan banjirlahar.
(21
Zona L3 scbagaimana dimaksud pada ayat (I) bcrupa kawasan yang berpotensi terkena aliran lahar atau banjir, serta dapat berpotensi terkenaperluasanawanpanasdanmaterialpanas!ainnya.
(3)
Zona L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mcliputi Kawasan Rawan Bencana Alam QCQ!ogi yang berada pada sempadan: KaliApu; b. KaliTrising;
www.bphn.go.id
>-'R(· • • N R(PUBLll\ INOONESIA
KaliSenowo; d
KaliPabelan;
e
KaliLamat;
f.
KaliBlongkeng;
g.
KaliPutih;
h. Kali Batang; Kali Bebeng;
J.
Kali Krasak;
k. KaliBo}'Qng; I
Kali Kuning;
m. Kali Opak; KaliOendol; Kali Woro;dan p. KaliOandul
Pa"'134 (I)
Zona IA !!Cbagaimana d1makaud dalam Paaal 30 hurur d ditetapkan untuk
memberikan
perhndungan
Ka"·asan
Rawan
Beneana,
meningkatkan kon!!Crvaai aumber daya air, dan terdapat kantung (enclauej
permukiman
deng1m
konsep
kehidupan
harmonis
berdampingan dengan Bcncene Alam Oeologi dan tidak melakukan pcmbangunan fisik baru. (2f Zona IA sebagaimana dimaksud padn ayat (I) berupa: kawasan yang berpotcnsi terkcna kembali dampak erupsi Ounung Merapi berupa ewan panaa den material panas lainnya yang berdampak kecil pada manus1a, permukiman, dan infrastruktur; b. kawasan yang terdapat kantung fenelauej permukiman dengan konsep kehidupan harmoms berdampmgan dengan Beneana Alam Oeologi, perumahan dengan kepadatan sangat n:ndah, dan tidak melakukan pembangunan
fi~ik
baru. (3) Zona ..
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK INOONESIA
(3)
Zona L4 sebagaimami dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan Rawan Bem:ana Alam Oeologi yang terdapat kantung (enclavej permukimanyangberadapadasebagianwilayah Kecamatan
Sawangan,
Kecamatan
Dukun,
dan
Kecamatan
Srumbung di Kabupaten Magelang; b,
Kecamatan Selo, Kcx:amatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di KabupatenBoyolali; Kcx:amatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan
d
Kcx:amatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Steman Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya
(l)
Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) hurufbterdiriatas: Zona
Budi
Daya
I
(Zona Bl) yang merupakan
kawasan
permukimanpcrkotaan; b
Zona
Budi
Daya 2 (Zona 82) yang merupakan kawasan
permukimanpcrdesaan; Zona Budi Daya 3 (Zona 83) yang merupakan kawasan budi daya hortikulturadanpcrkebunan; d
Zona Budi Daya 4 (Zona 84) yang merupakan Kawasan Budi DayaTanaman Pangan;dan Zona Budi Daya 5 (Zona 85) yang merupakan kawasan hutan rakyat
(2)
Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berada di Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi
www.bphn.go.id
"Al SIO[N A[PUeLll< INOONE
•A
-34Posal36 (I)
Zona Bl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e ditetapkan untuk mengembangkan kegiatan permukiman perkotaen yang mendukung fungsi lmdung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi den bcrbasis Mitigasi Bencana.
121 Zona Bl sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memiliki karakteristik a.
kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sedang; dan
b.
kawasan yang memiliki intensitas pelayanan prasarana dan sarana sedang
(3)
(4)
Zona Bl scbagaimana dimaksud pnda ayat (2) terdiri atas: a.
kawasanperumahandengan kepadatan sedang;
b.
kawasan pemerintahan kabupaten atau kccamatan;
c.
kawasan perdagangandanjasaskalakecilataumenengah;dan
d.
kawasan pelayanan sosial dan pelayanan umum
Zona Bl scbagaimana dimaksud pada ayat (3) bcrada pada sebagian wilayah: a
Kecamatan Sawangan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang;
b.
Kecamatan Sclo, Ke.:amatan Ccpogo, dan Kecamatan Musuk di KabupatcnBoyolali;
c
Ke<:amatan Manisrenggo, Kccematan Kcmalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupatcn Klaten; dan
d.
Kccamatan
Tempel.
Kecamatan
Cangkringan,
Kccamatan dan
Turi,
Kccamatan
Ke<:amatan
Pakem,
Ngemplak
di
Kabupaten Sleman.
{I)
Zona 82 sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 35 ayat (It hun.if b ditetapkan untuk mengembangkan kegiatan permukiman perdesaan
yang ..
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPU8L11{ INOQNESIA.
yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi dan berbasis Mitigasi 8cncana. 12) Zona 82 sebagaimana dimaksud pada ayat (11 memiliki karakteristik a. b.
kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah; dan kawasan yang mcmiliki intensitas pelayanan prasarana dan saranarendahdansedang
(3)
Zona 82 scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tcrdiri atas:
(4)
Zona 82 scbagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian
a.
kawasan perumahan kcpadatan rcndahdan scdang;dan
b.
kawasan budidaya pertanian.
wilayah· Ke<:amatan
Sawangan,
Kecamatan
Dukun,
Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; b.
Kecam•ltan Sclo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten 8oyolali; Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Ke<:amatan Karangnongko di Kabupaten Klatcn; dan
d
Kecamatan
Tempel,
Kccamatan
Cangkringan,
Kecamatan dan
Turi,
Kecamatan
Kccamatan
Pakem,
Ngcmplak
di
KabupatenSleman.
(l)
Zona 83 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (\) huruf c ditetapkan untuk mcngembangkan potensi budi daya hortikultura dan perkebunan
yang
mendukung
fungsi
lindung
Kawasan
Taman
Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mitigasi 8encana. (2) Zona 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik berupa: kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah;
www.bphn.go.id
PRE'·IOEN REPUBlll IN( )NI
'"'
-36-
b.
kedalaman efektif lapisan ui.nah aW.s >30
cm~
dan
memiliki kondisi, potensi sumber daya alam, 11erta prasarana dan sarana
untuk
pengembangan
budi
daya
hortikultura dan
perkebunan. (3)
Zona 63 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri 111as:
(4)
Zona 63 sebagaimana d1maksud ayat (3) berad11 pada sebagian
a.
kawasan budiday11 hortikulturadan perkebunan;dan
b.
kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah.
wilay11h a.
Kecamatan
Sawangan,
Kecamatan
Dukun,
Srumbung, Kecamntan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kccamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; b.
Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupillen 6oyolali; Kecamatan Manisrenggo, Kccamatan Kemalang, dan Kccamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan
d.
Kecamatan
Tempel,
Kecamatan
Cangkringan,
Kecamatan dan
Turi,
Kecamatan
Kecamatan
Pakem,
Ngemplak
di
Kabupatcn Slcman. Pasal39 (I)
Zona 64 scbagaiman11 dim11ksud dal11m Pasal 35 ayat (LI huruf d ditelapkan untuk mengembangkan polensi
budi daya tanaman
pangan yang mcndukung fungsi lindung K11was11n Taman Nasional Gunung Merapi dan berbasis Mttigasi Bencana, serta mewujudkan keberlanjutan lahan tanaman pangan termasuk lahan pertanian panganberkclanjutan.
(21 Zona ..
www.bphn.go.id
PRESIOCN RCPUBL IK INOONt:SIA
(2) Zona 64 sebagaimana dimaksud pada ayat (!) memiliki karakterislik bcrupa; kawasan yang memihki daya dukung lingkungan rendah; b.
curah hujan minimal 1.500 mm / tahun; kedalaman efektif lapisan tanah atu > 30 cm;
d.
terscdiajaringan irigasi;dan mcmilik i kondisi, potensi sumber daya alam, scrta prasarana dan sarana untuk pcngembangan budi daya tanaman pangan.
(3) Zona 64 scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri at.as:
(4)
a.
Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan: dan
b.
kawasanpcrumahanperdesaankcpadatanrcndah.
Zona B4 scbaga1mana d1maksud pada ayat (3) bcrada pada sebagian "'ilayah: Keca.ma1an
Sa"·angan,
Kecamatan
Dukun,
Srumbung, Kecamatan Muntilan. Kecamatan Salam, Kecamalan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupatcn Magclang; b.
Kecamatan Scio, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolah; Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kema!ang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupalen Klalen; dan
d.
Kecamatan
Tempel,
Kecamatan
Cangkringan,
Kecamatan dan
Turi,
Kecamatan
Kecamatan
Pakem,
Ngcmplak
di
Kabupaten Sleman Pasal40 (I)
Zona BS sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 35 ayat (I) huruf e ditetapkan
untuk
mengcmbangk.an
potensi
hutan
rakyat yang
mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan bcrbasis Millgas1 Sencana
(21 Zona ..
www.bphn.go.id
PRES10£N R£PUBLll<; INOONESIA
(2) Zona 65 s.ebagaimana dimaksud pada ayat ( lj mcmiliki karaktcnstik berupa: kawasan yang mcmiliki daya dukung hngkungan rcndah; b.
mcmiliki kcs.esuaian lahan s.ebagai pcnanian tanaman kcras; dan memiliki kondisi, potcnsi sumber daya alam, sertn prasarana dan !18.rana untuk pcngcmbangan hutan rakyat.
(3) Z.:,na BS s.ebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
(4)
a.
hutan rakyat;dan
b.
kawasan pcrumahan pcrdcsaan kepadatan rcndah.
Z<:ina BS s.ebaga1mana dimaksud pada ayat (31 berada pada s.ebagian wilayah: Kccamatan
Sawangan,
Kccamatan
Dukun,
Srumbung, Kccamatan Muntilan, Kccamatan Salam, Kccamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupatcn Magclang; b
Kecamatan Selo, Kccamatan Cepogo, dan Kccamatan Musuk di Ka bupaten Boyolali; Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kcmalang, dan Kccamatan Karangnongko di Kabupatcn Klatcn; dan
d
Kccamatan
Tempel,
Kccamatan
Cangkringan,
Kccamatan dan
Turi,
Kccamatan
Kccamatan
Pakcm,
Ngemplak
di
Kabupaten Sleman.
Pasal41 Rcncana
pola
ruang
Kawasan
Taman
Nasional
Gunung
Mcrapi
dlgambarkan dalam pcta dengan skala I :2S.OOO s.ebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Prcsidenini
www.bphn.go.id
PRESIOEN REl'U8LIK INOON!
IA
-39-
ARAHAN PEMANF'AATAN RUANO KAWASAN TAMAN NASJONAL OUN UNG MERAPJ
Bagian Kesatu
(I) Arahan pcmanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan acuan da!am mewujudkan Struktur ruang dan pola ruang scsuai dengan Rencana Tata Ruang Kawaa.an Taman Nasional Gunung Mera pi
121 Arahan pcmanfaatan ruang sebagalmana dimaksud peda ayat (I) indikasiprogramutama;
(3)
(4)
b.
indik!lsisumbcrpendanaan;
c
indikasi instansi pclaksana; dan
d
indikasi waktu pclaksanaan.
Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a.
program utama pcrwujudan struktur ruang; dan
b.
program utama pcrwujudan pola ruang
Sumber pcndanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Oacrah, dan/atau sumber lain yang sah sesuaidengan ketcntuan pc raturan pcrundang-undangan
(5)
lnstansi pc!aksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemcrintah, pemcrintah provinsi, pcmerintah kabupaten dan/ataumasyarakat.
(6)Waktu.
www.bphn.go.id
PR[ SI DEN REPUBLIK INDONE:SIA
(61
Waktu pclaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pela k5ana, baik
pusat
maupun
daerah,
dalam
menetapkan
prioritas
pcmbangunan pada Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, yang meliputi" tahappcrtama pada periode lahun2014; b
tahap kedua pada periode tahun 2015·2019;
c.
tahap ketiga pada pcriode tahun 2020-2024;
d.
lahap keempat pada pcriode tahun 2025-2029; dan tahap kelima pada pcriode tahun 2030-2033.
(7]
Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pcndanaan, ind ikasi inslansi pclaksana, dan indikasi waktu pclaksanaan tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Bagian Kedua lndikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
Pasa143 lndikasi program uw.ma perwujudlln struktur ruang Kawasan Taman NHional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (31 huruf a dipriorilaskanpada: Pengembangan,
pcningkatan
kua!itas,
dan/atau
pcmantapan
kualitas,
dan/atau
pcmantapan
prasaranadan sarana TES; b
Pengembangan,
pcningkatan
prasaranadan saranaTE:A;
e. Pengembangan .
www.bphn.go.id
PRtSIO[N RtPL '3LIK INOONC
Pcngcmbongon,
peningkotan
IA
kualitos,
don/atau
pemantapan
prau.rana dan sarana Jalur Evakuasi; d.
Pcningkatan kualitas dan/atou pemantopan jaringan jalan artcri; Pengcmbangan, peningkatankualitas,dan/ataupemantopanjaringan jalankolcktor;
f.
Pcngembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan bcbas hambatan;
g.
Pcmngkatan kualitas dan/atau pemantapan tcnninal penumpang;
h
Pcningkatan kuahtas dan/atau pcmantapan SUTT; Pcningkatan kualitas dan/atau pemantapan SUTET; Pcningkatan kualitas dan/atau pemantapanjaringan tcrcsicrial;
k
Pcmantapan jaringan satcli1; Pcmantapan jaringan bergcrak sclulcr beropa menaro BTS;
m
Konscrvasi,
pengcmbangan,
peningkatan
kualitas,
dan/atau
peningkatan
kuahtas,
dan/atau
peningkatan
kualitas,
dan/atau
kualitas,
dan/atau
pemantapansumbcrairpermukaan; Konservasi,
pengembangan,
pemantapan sumbcr air tanah; Rchabilitasi,
pengcmbangan,
pemantapansistemjaringanirigasi; p
Rchabilitasi,
pengcmbangan,
peningkatan
pemantapan Bangunan Sabo; q
Pcngembangan,
pemngkatan
kualitas,
dan/atau
pemantapan
prasaranadansaranapcmantauanbcncana;dan Pcngembangan,
peningkatan
kuahtas,
don/atau
pemantapan
prasaranadan saranaperingatandini bencana.
Bagian
www.bphn.go.id
PRE:SID(N REPUBLIK INDDNESIA
-42Bagian Kctiga lndikas1 Program Utama ?crwujudnn Pola Ruang
lndikasi program utama pcrwujudan pola ruang Kawasan Taman Nasional Ounung Mcrapi scbag11imana dimaksud Pasal 42 ayat (3f huruf b d1prioritaskan pada Rehabihtasi, revitallsasi, pcmantapan dan/atau pcngcndalian fungsi tamannasional; b
Rehabihtasi, pengembangan. peningkatan, pemantapan, dan/atau pengendalian fungs1 lindung Ka"·asan Rawan Bencan11 Alam Oeologi vang tcrdampak langsung scrta pcnycsuaian pcmanfaatan ruang Zona L2daripcrmukiman; Rehabihtasi,
pengcmbangan, pcningkatan, pemantapan dan/atau
pcngendafom fungsi lindung SCrta pclcsl.arian lingkungan Kawasan Rawan Bencana Alam OeokJsi yang bernda pada scmpadan sunga.i; d
Rchabilitasi,
pcngcndalian,
peningkatan.
pcmantapan
dan/atau
pengcndahan fungs1 lindung serta pelcstarian lingkungan Kawasan Rawan Bencana Alam Ooologl yang tcrdapat kantung (endcwe! pcnnuk1man; Rchubiliu.si,
pcuingkatan
kualitas,
pcmantapan
dan /atau
pengcndalian ka"·asan pennukiman pcrkotaan scrta pcnyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dacrah; f.
Rchabilitasi,
pcningkatan
kualitas,
dan /atau
pcngcndahankawasan pcrmukiman perdC!l.llBn; g
Rchabilitasi, pcngcmbangan, pcmngkatan, pcmantapan, dan/atau
h
Rchabilitasi,
pcngcndalian fungsi kawasan budi daya hortikultura dau pcrkcbunan; pcngcmbangan, peningkatan, pemantapan dan/atau
pcngcndalian fungs1 kawasan budi daya tanaman pangan; dan
i. Rehabihw:ii
www.bphn.go.id
PRESIOEN INDONESIA
REPU0LI~
-43-
Rehabihtasi, pengembangan, peningkatan, pemantape.n, dan/atau pengendatian fungsi kawasan hut.an rakyat.
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANO KAWASAN TAMAN NASIONAL. GUN UNG MERAPJ Bagian Kesa.tu
[I) Arahan pengendnlian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merupakan acuan da!am pelaksanaan pengendalian pemanfaa.tan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. (2)
Arahan pengendalian pemanfaat.an ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ti) terdiri atas: arahan peraturanzonasi; b
arahanperizinan; arahan pemberian insentifdandislnsentif;dan
d
arahan sanksi Bnginn Kedua Arahan Peraturan Zonasi Pasal46
(If Arah an peraturan zonasi Kawasan Taman Nasinnal Gunung Mera pi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerint.ah kabupaten dalam mcnyusun kctentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
(21 Arahan ..
www.bphn.go.id
PRESIOtN AEPUBL.IK INOONE' IA
(2)
pcraturan zonasi scb&gaimana dimaksud pada ayat {I) meliputi
(3)
a.
arahan pcraturan:ronasi untuk strukturruang;dan
b.
arahanperaturan:ronasiuntukpolaruang
Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruangmeliputi" jenis kegiatan yang dipcrbo!ehkan, dipcrbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak dipcrbolehkan; b
intensitaspcmanfaatanruang;
d
ketentuan lainyangdibutuhkan
prasarana dan sarana minimum; dan/atau
Pasal47 Arahan peraturan zonasi untuk struktur n.w.ng scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a mehputi· arahan pcraturan zonasi untuk sistem evakuasi bcneana; b
arahan p.:raturanzonasiuntuksistemjaringantransportasi; arahan peraturanzonasiuntuksistemjaringanenergi;
d
arahan pcraturan :ronasi untuk sistem jaringan telekomunikasi; arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dran
f.
arahan pcraturan :ronasi untuk sistem jaringan pcman1auan dan Peringatan Omi Beneana Alam Geologi
Pasal48 (I)
Arahan
peraturan
zonasi
untuk
sistem
evakuasi
beneana
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi: arahan pcraturan :ronasi TES; b.
arahan peraturan :ronasi TEA; dan arahan pcraturanzonasiJalurEvakuasi (2)Arahan.
www.bphn.go.id
PRESICEN REPL' II<; !NCON( IA
(2)
Ar11h11n peraturan zon11si TES scbaga1m11na dimaksud pada ayat (I) hurufatcrdiriatas: kcgiatan yang diperbolchkan mcliputi kcgiatan Evakuasi bencana dan kcgiatan lainnya yang scsuai dcngan fungsi ruang tcrbuka dan/atau ruang yang digunakan scbagai TES mchputi pertcmuan atau ac11ra warga pada balai dcsa dan olahraga atau rckrcasi padaruangtcrbukaatau lapanganolahragaatau taman; b
kcgiatan yang diperbolchkan dcngan syarat mcliputi kcgiatan sclain
scbagaimana
dimaksud
pada
huruf a,
yang
tidak
mcngganggu kclancaran Evakuasi bencana scrta fungsi TES; c
kcgiatan yang tidak diperbolchkan
mcliputi
kcgiatan yang
mcngganggu kelancaran Evakuasi bencana scrta fungsi TES antara lain mcnghalangi akscs TES, mcngurangi luasan ruang TES, dan mcrusak prasarana dan sarana TES; dan d.
pcnycdiaan prasarana dan sarana mimmum mcliputi: I.
ruang tcrbuka dan/atau ruang yang dapat berfungsi scbagai
2.
alatpcncrangan;
3.
alatkomunikasi;dan
4.
rambu Evakuasi.
tcmpat berkumpul scmcntara f>cngungsi
(3)
Arahan pcraturan 20nasi TEA scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) hurufbmeliputi kcgiatan yang diperbolchkan mcliputi kcgiatan Evakuasi bencana dan kcgiatan lainnya yang scsuai dcngan fungsi ruang yang digunakan scbagai TEA mcliputi pertcmuan atau acara warga pada balai dcsa dan olahraga atau rckrcasi pada ruang tcrbuka atau lapanganolahragaatautaman; b.
kcgiatan yang dipcrbolchkan dcngan syarat mchputi kcgiatan sclain
scbagaimana
dimaksud
pada
huruf a,
yang tidak
mcngganggu kclancaran Evakuasi bcncana scrta fungsi TEA;
c.kcgiatan ..
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLll'I IN00NESIA
kcgiatan yang tidak d1pcrbolchkan
mcliputi kcgiatan yang
mcngganggu kclancaran Evakuasi bcncana scrta fungsi TEA antara lain mcnghalangi akscs TEA, mcngurangi luasan ruang TEA, dan mcrusak prasarana dan sarana TE.A; d
pcnycd1aan prasarana dan sarana mimmum mchputi: \,
ruangtcrbuka;
2
air bcrsih, lislrik, ruang hunian atau ruang tidur, ruang mcdis, dapur umum, ruang logistik, dan ruang mandi cuci kakus;
3 (4)
prasaranadan sarana komunikasi;dan
Arahan pcraturnn wnui Jalur Evakuasi scbagaimana dimaksud pada ayat{I) hururc mclipuu kcgiatan yangdipcrbolchkan mcliputi kcgiatan Evakuasi bcncana dan pcmi.mfaatan ruang milikjalan, ruang manfaatjalan, dan ruang
pcnga"·asan
jalan
yang
sesuai
dcngan
kctcmuan
pcraturan pcrundang-undangan; b
kcgiatan yang dipcrbolchkan dcngan syarat mchputi kcgiatan selain
scbagaimana dimaksud
pada
hurur a, yang t1dak
mcngganggu kclancaran Evakuasi bencana scrta fungsi Jalur Evakuasi; kcgiatan prng tidak dipcrbolchkan
meliput1 kegiatan yang
mcngganggu kclancaran Evakuasi bencana serta fungs1 Jalur Evakuasi antara lain mcnghalangi/mcnutup Jalur Evakuasi, parkir di badan Jalan, dan merusak muka jalan dan ramburnmbu Evakuasi: d
pcnycdiaan pra'!o!lrana dan !Ulrana minimum mcliputi: I
pcncranganjalan;
2
markajalan;dan
3
rambu E\•akuas1
Pasal 49 ..
www.bphn.go.id
11<
INI
'"
NE
IA
Pasal49 (\)
Arah1m
peraturan
sistem
jaringan
transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 47 huruf b melipuli arahan peraturan zonasi silltemjaringan transport.asi daratyang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan jaringan ,ialan arteri, jalan kolektor, dan jalan bebas hambatan; dan
b.
arahan peraturan zonasi sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupaterminal.
(2)
Arahan pcraturan zonasi untuk kawa!l.B.n di aepanjang sisi jalan artcri, jalan kolektor, dan jalan bcbas hambatan sebagaimana dimaksud padaayat(l)hurufa meliputi a.
kegiatan yang dipcrbolchkan mcliputi pemanfaatan ruang milik
jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan b.
pcrundang~undangan;
kcgiatan yang diperbolchkan dengan syarat melipuli kegwtan sclain scbagaimana dimaksud pada huruf a, mehputi kegiatan pcmbangunan utilitas kola lermasuk kelengkapan jalan famiturej, pcnanaman pohon, papan fasilit.as
~k!ame,
(sl~I
dan pembangunan
pcndukung jalan lainnya yang tidak
mengganggu
kclancaran lalu lint.asdan kesclamatan penggunajalan; kcgiat.an yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pcngawasan jalan yang mcngakibatkan terganggunya kelancaran lalu lint.as dan kesclamatan penggunajalan; d
pcmanfaai.an ruang pcngawasan jalan dengan Koefisien Dacrah Hijau {KOH] sckurang·kurangnya 30 (tiga puluh) pcrscn; pcmanfaatan ruang sisi jalan bcbas hamba1an un1uk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pcngemudi dan memiliki pcngamananfungsijalan;
f.pengcmbangan
www.bphn.go.id
PRL,J(N REPUBLIK INOONE 1IA
f.
peng<:mbangan jalan dilakukan dengan menerapkan teknologi yang memperhatikan kerawanan lkncana A!am Geologi; dan
g.
pengembangan
jalan
dengan
mempertimbangkan
terakomodasinya Jalur Evakuasi (3)
Arahan pe raturan zo nasi sistem jaringan lalu lintas dan angkuta n jalan berupa terminal sebagaimana d1maksud pada ayat (If huruf b meliputi: kegiatan yang diperbolehkan mehputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal; b
kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana
mengganggu
dimaksud
keamanan
dan
pada
huruf a
keselsmatan
lalu
yang lintas
tida k dan
angkutanjalan sertafungsiterminal; kegiatan yang tidak diperbolehkan mengganggu
keamanan
dan
meliputi
keselamatan
kegiatan yang
lalu
lintas
dan
angkutan jalan serta fungsi ka"·asan di sekitar terminal; dan d.
pemanfaatan ruang terminal dengan Koefisien Daerah Hijau (KOH) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) per11en.
PasalSO (I) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c me!iputi arahan Peraturan Zonasi untuksistemjaringantransmisi tenagalistrik. (2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (\) melipufr kegiatan yang diperbolehkan mehputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan
transmisi
tenaga
listrik
dan
kegiatan
prasaranapenunjangtransmis1tenagalistrik;
b. keaiatan ..
www.bphn.go.id
PRE51DEN REPUBLIK INCONCSIA.
-49-
b.
kegiatan yang diperbolehkan dcngan syarat mdiputi kegiatan selain
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
a,
meliputi
penghijauan, pertanian, perparkiran, pemakaman dan kegiatan lain
yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta tidak
mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan menimbulkan bahaya kebakaran,
meliputi
kegiaw.n yang
sena mengganggu fungsi
sistemjaringantransmisitenagalistrik.
peraturan
i:onasi
untuk
sistem
jaringan
telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 47 huruf d meliputi: a
kcgiatan yang diperbolehkan mchputi kcgiatan operasional dan penunjang operasional sistcm jaringan tclckomunikasi;
b.
kcgiatan yang diperbolchkan dcngan syarat meliputi kcgiaw.n selain scbagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistcm jaringan telekomunikasi
dan
tidak
mengganggu
fungsi
sistem
jaringan
tclckomunikasi; dan kcgiatan
yang
tidak
diperbolchkan
meliputi
kegiaw.n
yang
mcngganggu fungsi sistcm jaringan tclekomunikasi.
(I)
Arahan peraturan i:onasi untuk sislcm jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 huruf e meliputi arahan peraturan i:ona111 untuk sumber air dan arahan peraturan i:onasi untuk prasaranasumberdayaair
(21
Arahan peraturan i:onasi untuk sumber air scbagaimana dimaksud padaayat(l)tcrdiriata.s: kcgiatan yang diperbolchkan mcliputi kegiatan pembangunan prasarana sumber air dan prasarana penunjang sumber air, kegiatan
www.bphn.go.id
i>RE .c.£N REPUBl I~ INC lN! ilA
- 50-
kegiatan
penanaman
vegetasi
yang
dapat
mengurangi
pencemaran sungai, dan kegiatan pengamanan sungai dan CAT; b.
kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sungai dan CAT sebagai sumber air; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan
meliputi
kegiatan yang
mengganggu fungsi sungai dan CAT sebagai sumber air. (3)
Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air berupa sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan danpemeliharaanjaringanirigasi; b
kegiatan yang diperbo!ehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf a
yang
tidak
mengganggu fungsi jaringan irigasi; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi. (41
Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air berupa llistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir, pengamanan aliran sungai, pembangunan struktur alami dan struktur buatan yang
dapat
mengurangi
dampak
bencana
banjir,
dan
pengamanan limpasan banjir lahar; b
kegiatan yang dipedx1lehkan dengan syarat mehputi kegiatan selain
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf a
yang
tidak
mengganggu fungsi sistem pengendalian banj ir;
c.kegiatan
www.bphn.go.id
PRE.IO[N REPUBLIK IN00N(SIA
c.
kegiatan
yang tidak diperbolehkan
pendirian
bangunan
pengendalian banjir,
yang
meliputi
mengganggu
kegiatan fungsi
dan
sisi.em
struktur alami dan struktur buatan yang
dapat mengurangi dampak bencana banjir sena kegiatan lainnya yangmcngganggusistempengcndalian banjir.
peraturan Peringatan
Dim
zonasi
untuk
sistem jaringan
pemantauan dan
Bcncana Alam Geologi yang terdiri atas jaringan
pemantauan beneana dan jaringan Peringatan Dini Bcneana Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi: kegiatan yang diperbolehkan meliputi kcgiatan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana serta prasarana dan sarana penunjang jaringan pemantauan dan jaringan Penngatan Dini Beneana Alam Geologi; b
kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan :selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan pemnntauan dan jaringan Peringatan Dini Beneana Alam Geologi;dan
e.
kegiatan
yang
tidak
diperbolehkan
meliputi
kegiatan
yang
menghalangi ak:ses pemantauan dan komunikasi, merusak jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi :sena kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Dini Bem:ana Alam Geologi
!II Arahan peraturan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (21 huruf b meliputi: arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan b
arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya
(2)Arahan
www.bphn.go.id
- 52 (21
Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (!) hunifa terdiri a1as· arahan peraturan zonasi untuk Zona LI; b.
arahan peraturan zonasi untuk Zona L2; arahan peraturan zonasi untuk Zona 1.3; dan
d.
arahan peraturan zonasi untuk Zona IA.
131 Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan 8udi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufb terdiri atas· arahan peraturan zonasi untuk Zona 8 l; b.
arahan peraturan zonasi untuk Zona 82;
e.
arahan pe raturan zonasi untuk Zona B3;
d.
arahan peraturan zonasi untuk Zona 84; dan
e.
arahan peraturan zonasi umuk Zona B5
PasalSS Arahan peraturan zonasi untuk Zona LI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a diatur sesuaJ dcngan ketentuan peraturan perundang-undangandi b1dangkchutanan.
Arahan peraturan zonasi Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayatf2)hurufbterdiriatas: kcgiatan yang diperbolchkan mcliputi: I
kegiatan yang mcnunjang fungsi lindung Zona L2;
2.
kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan pedindungan ka"'-asan
rcsapan air; 3.
kegiatan Evakuasi beneana;dan
4.
kcgiatan pemantauan dan Pcringatan Dini 8cncana Alam Ocologi; b. kcgiatan
www.bphn.go.id
-53b
kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: I.
kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau tidak mengganggu Ekosistem alami, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;dan
2.
kegiatan
penelitian dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan,
kegiatan pendidikan, wisata alam, dan wisata minat khusus dengan tidak
mengubah bentang alam, tidak mengganggu
Ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi n:sapan air, dengan memperhatikan Pcringatan Dini Bencana Alam Geologi; kcgiatan yang tidak diperbolehkan meliputi I
kegiatanyangmengubahbentangalam;
2.
kegiatanyangmcnggangguEkosistemalami;
3. 4.
kegiatan yang mengurangi daya scrap tanah terhadap air; kegiatan yang mengganggu fungsi n:sapan air sebegai Kawasan Lindung;
S.
kegiatanpennukiman;
6.
kegiatan yang mengganggu Jalur E>'akuasi;
7.
kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Pcringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan/atau
8.
kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai; Pasal57
Arahan peraturan zonasi Zona L.3 sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 54 ayat(2J hurufcte.-diriatas: a.
kegiatan yang diperbolehkan meliputi: I.
kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air, pengamanan aliran sungai, dan pengamanan limpasan banjir laharsertabangunanpengambilandanpembuanganair:
2.kegiatan ..
www.bphn.go.id
PRl!:SIOtN R£PU0lll\ •NnONC:51A.
.54. 2. 3.
kcgiatan pcmantauan dan Pcringatan Dini Beneana Alam Ocologi; kcgiatan pcmbangunan RTH dan kegiatan lain yang menunjang fungsi lindung Zona 1.3;
b
kcgiatan yang diperbolchkan dcngan syarat mcliputi· l
kcgiatan Evakuasi bcncarui dcngan mcmpcrhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarans informasi Peringatan Dini Bencana Alam Gcologi;
2.
kcgiatan pengclolaan dan pemanfaatan sumbcr daya air sungai dcngan tidak mcngganggu fungsi dan kualitas sungai scrta mcmpcrhatikan Peringatan Dini Bcncana Alam Gcologi;
3.
kegiatan pcnambangan pasir dan batu dengan tidak mcngganggu fungsi kawasan dan kualitae lingkungan, tidak mcrusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mcngganggu prasarana sumbcr daya air, jalan, dan JCmbatan, serta mcmatuhi Peringatan Dini Bencana Alam Gcologi;
4.
kcgiatan budi daya pcrtantan dengan jcnis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
5.
kegiatan
Peringatan
pcmbangunan
Dini
jaringan
Bencana
transmisi
Alam
tcnaga
Gcologi, listrik,
dan
jaringan
tclckomunikasi, sertajaringan plpa air minum dan pembangunan jcmbatan
dengan
memperhatikan
ancaman
banjir
lahar:
dan/atau 6.
kegiatan
pcnelitian dan
pcngcmbangan
ilmu
pengew.huan,
kcgiatan pendidikan, dan wisata alam sungai dcngan tidak mengganggu
fungsi
dan
kualitas sungai,
scrta
mematuhi
Peringatan Dini Bencana Alam Gcologi; e
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: I.
kcgiatan yang
mcngganggu fungsi sempadan sungai sebaga1
kawasanpcrlindungan setcmpat;
2.kcgiotan ..
www.bphn.go.id
f'fH'.SIDtN Rtf'UBLIK INOONtSIA
2 3
kcgiatanyangmenggangguJalur Evakuasi; kcgiatan yang mengganggu prasarana clan sarana pcrnantauan clan Peringatan Dini Bcncana Alam Oeologi;
4.
kegiatan rnenclirikan bangunan dan/atau sarana pcrmukiman; dan/atau
5.
kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai;
Arahan peraturan zonasi Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat(2) hurufd terdiriatas kegiatanyangdipcrbolehkan meliputi; I.
b
kegiatan yang rnenunjang fungsi lindung Zona L4;
2.
kegiatan pemeliharaan, pelestarian, clan perlindungan kawasan
3
kegiatan Evakuasi bencana; dan
4
kegiatan pemantauan dan Pcringatan Dini Bencana Alam Oeologi;
kegiatanyangdiperbolehkan dengan syaratmeliputi l.
kegiatan permukiman yang hanya diizinkan bagi penduduk asli berupa kantung (encla!le) permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan clengan Bencana Alam Oeologi, dengan luasantetap, perumahandengan kepadatansangatrendah, tidak melakukan pcmbangunan fisik baru, tidak mengurangi fungsi linclung kawasan dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, dan mematuhi Peringatan Dini BencanaAlamGeologi;
2.
kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian clengan tidak rnengubah bentang alarn, tidak mengganggu Ekosiste m alarni, dan/atau
tidak
mengganggu
fungsi
resapan
air,
dengan
mempcrhatikan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan/atau
3.kegiatan
www.bphn.go.id
PR(S•OEN REPU8Llr INOONISIA
- 563
kegiatan budi daya berupa. penelitum dan pengcmbangan ilmu pengetahuan, kcgiatan pendidikan, scrta wisata alam dan budaya dengan mematuhi Peringatan Dini Bencana Alam Geo!ogi;
c.
kegiatanyangtidakdiperbolchkan mcliputi: I.
kegiatan mendirikan bangunan baru dan/atau menambah luas
2.
kegiatan yang mengurangi daya sernp tanah terhadap air
bangunan yang ada; dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan &r 5ebaga1 Kawasan Llndung; 3. 4.
kcgiatan yang mengganggu jalur Evakuasi bcncana; kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi; dan/atau
S
kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai; Pasal 59
Arahan peraluran zonasi Zona BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
kegiatan hunian;
2
kegiatanpemerintahankabupatenataukecamaw.n;
3.
kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, danrekreasi;
4.
kegiaw.n perdagangan dan jasa skala kecil a tau menengah;
S
kegiatan
pelesw.rian
kekayaan
budaya
bangs.a
baik
yang
berwujud sepeni benda dan/atau situs cagar budaya maupun t1dak berwujud sepeni kcarifan lokal dan nilai-nilai wanaan sosial budaya; 6.
kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapana1r;
7.
kcgialan Evakuasi bencana;dan 8.kcgiaton ..
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPU8LIK INOONES IA
8. b.
kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi
kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratme!iputi I.
kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau industri rumah
tangga dcngan syarat tidak
mencemari
hngkungan
dan/atau mengganggu fungsi resapanairsertadilengkapidengan prasaranapersampahan sertapengolahanlimbah;dan/atau 2
kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam,
tidak
mengganggu Ekosistem alami, dan/atau
mcngganggufungsiresapanair; kcgiatanyangtidakdiperbolehkan me!iputi: I. 2
kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi; kegiatan yang mengganggu fungsi pemantauan dan Peringatan Dinil3encanaAlam0eologi;
3
kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan/atau melebihi dayadukungkawasan;dan/atau
4.
kegiatan
industri
skala
besar
dan/atau
intensitas
tinggi
dan/atauyangmencemarilingkungan; d
penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: I
pengembangan
permukiman dengan
rasio
lahan terbangun
scdang; 2
perkembangan permukiman perkotaan tetap dibatasi dengan ketentuan KDB, KLB, KOH, dan OSB terhadap jalan sesuai dcngan ketentuan perundang-undangan;dan
3.
penerapan ketenluan
tata bangunan dan
lingkungan yang
berbasismitigasibencana penyediaan RTH paling scdikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan; f.
penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi· I.
penycdiaan prasaranadansarana pejalan kaki,angkutan umum, dankegiatanscktorinformal;
2. penyediaan ..
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBlll<; INDONESIA
2.
penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di sctiapkawasanyangrawangenanganairdanrawan banjir;
3
penyediaan
tcmpat
parkir,
prasarana
persampahan,
dan
prasarana pengolahan limbah untuk kegiatan umum seperti perdagangan
dan
jasa,
pemerintahan,
keschatan,
dan
pendidikan;dan Jalur
Evakuasi yang dilengkapi
rambu-rambu
Pasal60 Arahan peraturan zonasi Zona 82 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat(3) hurufbterdiriatas: a
kegiatanyangdiperbolehkan meliputi: I. 2 3
kegiatan hunian; kegiatan pemerintahan kabupaten atau ke<:amatan; kegiatan sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, danwisataalam;
4
kegiatan
perdagangan
dan jasa
dengan
skala
menengah; 5
kegiatan
pelestarian
kekayaan
budaya
bangsa
baik
yang
bcrwujud scperti bcnda dan/atau situs cagar budaya maupun tidak bcrwujud seperti kearifan loka! dan nilai-nilai warisan sosial budaya; 6.
kegiatan pemeliharaan, pelest.arian, dan perlindungan kawasan
7
kegiatanEvakuasi beneana;dan
8.
kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Oeologi;
b.kegiatan ..
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
b.
kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratme!ipufr I
kegiatan
industri
skala
kecil
dan
menengah
dan/atau
pendukung pertanian dan/atau perkebunan dan/atau industri rumah
tangga dengan syarat tidak
dan/atau
mengganggu fungsi
mencemari lingkungan
resapan air serta dilengkapi
dengan prasaranapersampahansertapengolahanlimbah; 2
kcgiatan budi daya pertanian dcngan tidak mcngubah bcntang a lam, tidak mcngganggu E:kosistem ala mi, dan/ a tau
tidak
mengganggufungsiresapanair; dan/atau 3.
kegiatan budidayapeternakandan/atau perikanandengan tidak mencemarilingkungan;
kegiatanyangtidakdiperbolchkan mcliputi" I
kegiatan yang mengganggu TES, TE:A, dan Jalur E:vakuasi;
2
kcgiatan yang mcngganggu fungsi pemantauan dan Pcringatan Dini Bencana Alam Gcologi;
3
kegiatan perdagangan dan jasa skala bcsar dan/atau melebihi dayadukungkawasan;dan/atau
4
kcgiatan
industri
skala
besar
dan/atau
intensitas
tinggi
dan/atau yang mencemari lingkungan; d.
penerapanintensitaspemanfaatanruangmeliputi l.
pengembangan pcrmukiman dengan
rasio
lahan terbangun
rendah; 2
perkembangan permukiman perkotaan tetap dibatasi dengan ketentuan KDB, KLB, KOH, dan GSB tcrhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;dan
3
pencrapan kctcntuan tata bangunan dan
lingkungan yang
berbasismitigasibencana penyediaan RTH paling sedikit
30 (tiga puluh) persen dari luas
kawasan;
f.penyediaan
www.bphn.go.id
PRE:',IDE:N RE:l'UBLIK IN00NESIA
·60· f.
penycdiaan prasarana dan sarana minimum meliputi· I.
penyediaan pra.sarana dan sartma pejalan kaki, angkutan umum, dan sektorinformal;
2
penyediaan kolam penampungan air hujan seci:ara merata di setiapkawasanyangrawangcnangonairdanrawanbanjir;
3.
penyedinan
tempat
parkir,
prasarana
persampahan,
dan
prasarana pengolahan limbah untuk kcgiatan umum seperti perdagangan dan jasa, pemcrintahan, kesehatan, wisata al.am danpendidikan;dan 4
lokasi
dan
Jalur
Evakuasi
yang dilengkap1
rambu·rambu
Evakua3i.
Arahan Peraturan Zonasi Zona 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat(3)hurufcterdiriat11s: kcgiat11nyangdiperbolehkan mehputi: I.
kegiatan budidayahortikulturadan perkebunan:
2.
kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan
3.
kegiatan
rcsapanair; pembangunan
prasarana
dan
sarana
budi
daya
hortikultura dan perkebunan:
b
4.
kegiatan Evakuasi bencana;dan
5.
kcgiatan pemantauan dan P<:ringatan Dini Bencana Alam Geologi;
kcgiatanyangdiperbolchkandcngansyaratmcliputi I.
kegiatan industri pengolahan hasil budi daya hortikultura dan pcrkcbunan dcngan skala kecil atau mcncngah dan tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu fungsi rcsapan air serta
dilengkapi
dengan
prasarana
pen.ampahan
serta
pcngolahanlimbah; 2.kegiatan ..
www.bphn.go.id
A[>
PAl!:Sl:OEN JOLI!<. IN00NESIA,
-612.
kegiatan
penelitian
dan
pcngembangan
ilmu
pcngetnhuan,
kegiatan pcndidikan, dan wisata yang mendorong pcngcmbangan budidayahortikulturadanpcrkcbunan; 3
kcgiatan hunian pcnunjang kegiatan budi daya hortikultura dan pcrkcbunan dengan intensitas bangunan rendah;
4,
kcgiatan budi daya pcrtanian dengan tidak mcngubah bentang alam, tidak mcngganggu Ekosistcm alami, dan fungsi resapan air;dan/atau
5.
kcgiatan budi daya pctcmakan dan/atau pcrikanan dcngan intcnsitas bangunan rendah dan tidak mencemari lingkungan;
c.
kcgiatanyangtidakdiperbolchkan mcliputi: I
kegiatan budi daya lain yang mengurangi lahan kawasan budi daya hortiku!tura dan pcrkcbunan;
2
kegiatan budi daya yang mengurangi daya scrap tanah terhadap air dan/atau kcgiatan yang mcngganggu fungsi resapan air;
3.
kegiatan yang mcngganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi; dan/atau
4.
kcgiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pcmantauan dan Peringatan Dini Bcncana Alam Ocologi;
ct.
pcnycdiaan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur pcndukung kegiatan budi daya hortikultura dan perkcbunan scrta lokasidanJalurEvakuasL Pasal62
Arahan peraturan zonasi Zona B4 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayatlJ)hurufdtcrdiriatas: kcgiatan yang dipcrbolchkan mcliputi: I.
kcgiatan budidayatanaman pangan;
2.
kegiatan pemcliharaan, pclcstarian, dan pcrlindungan kawuan rcsapanair;
3.kegiatan ..
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUl:ILIK INOONESIA
- 62 3
kegiatan
pcmbangunan
prasarana
dan
sarana
budi
daya
tamimanpangan; 4 5. b
kegiatan Evakuasi bencana;dan kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bcncana Alam Goologi;
kegiatanyangdiperbolehkandcngansyaratmeliputi: I
kegiatan industri pcngolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan
skala
kecil
atau menengah dan
tidak mencemari
lingkungan dan / atau mengganggu fungsi resapan air serta dilengkapi dcngan prasarana persampahan serta pengolahan limbah; 2
kegiatan
pcnclitian
dan
pengcmbangan
ilmu
pengetahuan,
kcgiatanpcndidikan,danwisatayangmendorongpcngembangan budidayatanamanp
kegiat
4
kegiatan budi daya pcrtanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan fungsi resapan air;dan / atau
5.
kegiatan budi daya peternakan dan / atau perikanan dengan intensitas b
kegiatanyangtidakdiperbolehkan melipuLi I
kegiatan budi daya lain yang mengurangi lahan Kawasan Budi DayaTanamanPang
2
kegiatan budi dayayang mengurangi daya scrap tanah terhadap airdan / ataukegiatanyangmengganggu fungsiresapan air;
3
kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi; dan / atau
4.
kegiatan yang mcngganggu prasarana dan sarana pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
d.pcnyediaan ..
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBllK INOONESIA
-63. d
penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur pendukung kegiatan budi daya tanaman pangan serta lokasi dan Jalur Evakuasi
Pasal63 Arahan peraturan wnasi Zona BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat(31 hurufe terdiriatas: kegiatan yang dipcrbolehkan mdiputi: I
kegiatan budidayahutanrakyat;
2
kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan rcsapan air;
3
kegiatan pembangunan prasarana dan sarana budi daya hutan rakyat:
b
4.
kegiatan Evakuasi bencana:dan
5
kegiatan pemantauan dan Peringatan Dini Bencana Alam Geologi;
kegiatanyangdiperbolehkandengan syaratmeliputi I.
kegiatan industri pengolahan hasil hutan rakyat dengan skala kedl atau menengah dan tidak mencemari lingkungan dan/atau mengganggu
fungsi
rcsapan
air
serta
dilengkapi
dengan
prasarana persampahan scrtapengo!ahanlimbah; 2
kegiatan
pene!itian
dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan,
3
kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya hutan rakyat
kegiatan pendidikan,dan wisatayangmendorongpengembangan hutanrakyat;
dengan intensitas bangunan sangatrendah; dan/atau 4.
kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dan fungsi resapan
c.kegiatan
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
kegiatanyangtidakdipcrbolehkan mcliputi 1
kegiatan budi daya lain yang mcngurangi luas kawasan hutan rakyat;
2.
kegiatan budi daya yang mengunmgi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
3.
kcgiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi; dan/atau
4
kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pernantauan dan Peringatan Dini Bcncana Alam Geologi;
d.
penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur pendukung kcgiatan budi daya hutan rakyat serta lokasi dan Jalur
BagianKetiga Arahan Perizinan Pasal 64 (I)
Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (21
(2)
Setiap pcmanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan
huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang
ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ a tau pemerintah kabupaten sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rinci dan pcraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini (3]
Sctiap pcmanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dcngan kctcntuan masing-masing sektor atau bidang yang mcngatur jenis kegiatan
pcmanfaatan ruang yang bcrsangkutan sesuai dcngan
kctcntuanpcraturan pcrundang-undangan scktoratau bidangterkait
Bagian
www.bphn.go.id
>RESIOEN REPUBLIK ON00N[SOA.
·65· Bagian Kcempat Arahan Pemberian lnsentifdan Disinsentif
Arahan pemberian mscntif dan disinscntif scbaga1mana dimaksud dalam Paul 45 ayat (2) huruf c mcrupakan acuan bagi Pemerintah dan Pcmcrin1ah Dacrah sebagai upaya pcngendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mev.'l.ljudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional GunungMcrapi
Pasal 66 Pemberianinsentifdandisinsc::ntifdiberikanoleh: Pemcrintah kepada Pemerintah Daerah; b.
Pemcrintah Dacrah kepada Pcmcrintah Dacrah lainnya; dan
c.
Pemerintah dan/atau Pcmerintah Dacrah kepada Masyarakat.
(I)
Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemermtah
Paul67 Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat ben1p11 a b.
subsidi silang; kcmudahan perizinan bagi kcgiatan pemanfaatan ruang yang dibcrikanoleh Pemerintah; penycdiaan prasarana dan sarana di dacrah;
d.
pembcriankompenusi; penghargaandan fasilitasi;dan/atau
f.
publikasi at.au promosi dacrah
{2)Pcmberian ..
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
12)
Pemberian insentif dari Pemerintah Oaerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dapat berupa pemberian
kompensasi
dari
Pemerintah
Oaerah
penerima
manfaat kepada daerah pemberi manfoat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat; b
kompensasipemberianpenyediaanprasaranadansarana; kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Oaerah penerima manfaat kcpada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
d. (3)
publikasiataupromosidaerah
Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Oaerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 66 huruf c dapat berupa: pemberiankeringananpajak; b.
pemberiankompensasi;
d.
imbalan;
penguranganretribusi; sewa ruang; f.
(I)
urunsaham;
g
penyediaanprasaranadan sarana;dan/atau
h.
kemudahanperizinan.
Oisinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat diberikan dalam bentuk· pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruangyangdiberikanolehPemerintah; b
pembatasan
penyediaan
prasarana dan
sarana di daerah;
dan/atau pemberianstatustertentudariPemerintah
(2) Disinsentif ...
www.bphn.go.id
PR!;',IO[N Rt•uel1K IN! )NI
IA
-67Pemenntah
(2)
Dnerah kepada pcmerintah dncra.h
la.innya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 hu ru f b dapat bcrupa· pcngajuan
pcmbcrian
kompcnsasi
dari
Pcmcrintah
Daerah
pcmbcrimanfaatkepadadacrahpcncrimamanfaat; b. c.
pcmbatasan pcnycdiaan prasarana dan sarana; dan/atau pcnsyaratan khusus dalam pcrizinan bagi kegiatan pcmanraatan ruang yang diberikan olch Pcmcrintah Oacrah pcmberi manfaat kcpada investor yang bcrasal dari dacrah pcncrima manfaat.
(3)
Dismscntif dari Pcmcrintah dan/atau Pcmerintah Dacrah kcpada Masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dapat berupa kewajiban Masyarakat mcmberi kompcnsasi; b
pcnsyaratan khusus dalam pcrizinan bagi kcgiatan pcmanfaatan ruang yang dibcrikan oleh Pcmcrintah dan Pcmerintah Daen1h;
c.
kewajiban Masyarakat mcmberi imbalan;
d.
pcmbatasan pcnycdiaan prasarana dan sarana; dan/atau
c.
pcnsyaratankhususdalampcritinan
Pasal69 (If
Disinsentif diberikan
untuk kcgiatan
pcma n faatan
ruang pada
ka.wasa.nyangd ibata.sipengcmba.ngo.nnya. (2)
Disinscntif scbagaimana dima.ksud pada ayat (I) diberika.n denga.n tctap mcnghormati hak orang 11esuai dcngan ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan
Pasal70 Bentuk scrta tata cara pembcrian inscntif dan disinscntif dilaksanakan scsuaidcngo.nketentuanpcraturan pcrundang-undangan.
Bagian ...
www.bphn.go.id
i:>fu:smrN RE:l"UBLIK INDDNE:SIA
Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal71 (I)
Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
(21
Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GU NU NG MERAPl
(1)
Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan pengelolaan Kawasan Taman NasionalGunungMerapi.
(2)
Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati di Kawasan Taman Nasional Gunung
Merapi
sesuai
dengan
kewenangannya
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang·undangan (3)
Penge!olaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi oleh Menteri dan menteri/pimpinan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugaspembantuan
www.bphn.go.id
PR£S10£N R£PUBLIK INOON£SIA
Pasal73 (!)
Dalam rangka mcnunjang pcngclolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Gubemur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga, sesuai kctcntuan pcrundang-undangan.
(2)
Pcmbentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja, serta pembiayaan badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(lldiaturoleh Gubernur.
(3)
Pembcntukan badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) dilakukan setclah mcndapat persetujuan dari
(II
Dalam rangka pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi di!akukan pcngawasan oleh Pemerintah dan Pcmerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
(2)
Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mclalui kegiatan pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruangdi Kawasan Taman Nasional Gunung Mera.pi
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat.
(4)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11, ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
www.bphn.go.id
-70· PERAN MASYARAKAT DAL.AM PENATAAN RUANO KAWASAN TAMAN NASIONAL OUNUNO MERAPI
Pasal75 Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis mitigasi bencana. Pasal76 Pcran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilaksanakan dilakukan pada tahap a. b.
perencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang;dan pengendalian pemanfaatanruang. Pas.al 77
Bentuk peran Masyarakat dalam percncanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a berupa masukan mengenai: I.
persiapan penyusunan rcncana tata ruang;
2
pcnentuan arah pengembangan "'ilayah atau kawasan;
3
pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah ataukawuan;
4. perumusan konsepsi rencana tataruang;dan/atau 5 b.
penetapanrcncana tataruang.
kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarak.at dalam
pe~ncanaan
tata ruang.
www.bphn.go.id
.71. Pasal 78 13entuk
peran
Masyarakat
dalam
pemanfaatan
ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dapat bcrupa: a. b.
masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; kerja same dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesame unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang; kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan reneana tata ruang yang telah ditetapkan;
d.
peningkatan elisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan
kearifan
lokal,
serta
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang·undangan; kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamamm, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumbcr daya alam; dan
r.
kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan. Pasal 79
Bentuk
peran
Masyarakat dalam
pengenda!ian
pemanfaatan
ruang
sebag11imAna dimaksud dal>im Pm111I 76 huruf c dapat berupa a.
masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi,
b.
keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan reneana
perizinan,
pemberian insentif dan disim;entif, serta pengenaan sanksi; tataru.angyangtelahditetapkan; pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaat.an ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;dan
d. pengajuan
www.bphn.go.id
PRE:S IOE:N REPUBLIK IND0NE51A
-72d.
pengaJuan
kcberatan
atas
kcputu"8n
pejabat yang
berwcnang
tcrhadap pemba.ngunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tataruang.
Pasal80 (I I
Peran Masyarakat do.lam penataan ruang di Kawasan Ta man Nasional Gunung Mcrapi scba.gaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat disarnpaikan secara lisan dan/atau tcrtulis kepada: mentcri/pimpinan lembaga pemcrimah non kcmentcrian tcrkait dcnganpenataanruang; b.
gubcrnur;dan bu pa ti.
{2)
Pe ran Masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat ( 11 juga dapat disampaikan kepada atau mclalui unit kcrja yang berada pada kcmenterian/lcmbaga pemenntah non kcmentcrian tcrkait dcngan penataan ruang, pemcrintah provinsi, dan pemcrintah kabupatcn
Pasal81 Pelaksanaan tata cara peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Mero.pi dilaksanakan scsuai dcngan kctentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Dacrah di Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi membangun sistem infonnasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat
www.bphn.go.id
PR[,,IO[N REPUBLIK INDONESIA
-73-
Dengan berlakunya Peraturan Prcsiden ini, peraturan daerah tentang rencana tata runng wilnyah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang bescrta peraturan wnasi yang bertentangan dengan Peraturan Prcsiden ini harus discsuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tataruangwilayah kabupaten, peraturandaerah tentangrencana rinci tata ruang bescrta peraturan wnasi sesuai dengan ketentulln peraturan perundang-undangan Pasal84 Ill
Dengan berlakunya P<:raturan Prcs1den ini, maka: izin pemanfaatan ruang pada mllsing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah se5uai dengan ketentuan Peraturan Prcsidenini,tetapberlakusesuaidenganmasaberlakunya: b.
izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak scsuaidengan ketentuanPeraturan Presidenini: I.
untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izm terkait discsuaikan dengan fungsi kawasan dalam reneana tata
ruang yang ditetapkan
o!eh
Pemerintah
Daerah
berduarkanPeraturanPresidenini: 2
untuk
yang
sudah
dilaksanakan
pembangunannya,
pemnnfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait ha.bis masa
berlakunya
dan
dilakukan
dengan
rekayasa teknis scsuai dengan fungsi
menerapkan
kawasan dalam
rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditctapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
''" 3. untuk ..
www.bphn.go.id
F'RESIO[N )ll"' INOON[SIA
3.
untuk yang sudah dilahanakan pembangunannya, tidak memungkinkan untuk menerapkan reknyasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam reneana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdaaarkan Pf:raturan Presiden ini, at.all izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbu! sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturnn Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruangdan pcraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; d.
pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang dise lenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: !.
yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden lni, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang
dan
peraturan
zonasi
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presidenini;dan 2.
yangsesuaidengan Peraturan Presiden ini,dipereepatuntuk mendapatkan izin yang dlperlukan;
Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau
hak-hak
atas
tanah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang
Ka"·asan
Taman
Nasional
Gunung
Merapi
ini
pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuaidengan kctentuan peraturan perundang-undangan (2)Sepanjang ..
www.bphn.go.id
PAl!;SIOEN AEPUBLIK INOONESIA
-75-
(2)
Scpanjang rcncana tata ruang wilayah provinai, renc11n11 tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/al!lu rencana rinci tata ruang bcrikut peraturan zonasi di Kawasan Taman Nasional Gunung Mera.pi bclum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Reneana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai acuan pembcrian izin pemanfaatan ruang.
Pasal85 (\)
Zona L2 yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan 13cncana Alam Geologi
yang
tcrdampak
langsung,
disesuaikan
pcmanfaatan
ruangnya dari kegiatan pcrmukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Presidcn ini, secara bcrtahap dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetaplum. !21
Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah
dan / atau
Pemcrimah
Dacrah
sesuai
dcngan
ketentuan peraturan perundang-undangan
BA13XI KETENTUAN PENUTUP
Paaal86 Ill
Jangka .,.-aktu Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Mera.pi selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Penmjauan ..
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK IND0N[SIA
- 76-
(2)
Pcninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Ounung Mcrapi dilakukan I (satul kah dalam 5 (lima) tahun.
(3)
Peninjauan kembali Rcncana Tat.a Ruang Kawasan Taman Nasional Ounung Mcrapi
dapat dilakukan lebih dari I (satul kah dalam 5
(lima)tahun da!am kondisi lingkungan strategis tertentu yang bcrkaitan dcngan Bencana Alam skala bcsar yang d1tetapkan dengan penituran perundang-undangan; b.
dalam kondisi lingkungan stratcgis tcrtentu yang bcrkait.an dengan batas wilayah daerah yang tcrmasuk dalam Tamnn
Nasional
Ounung
Merapi
yang ditetapkan
Ka"·asan dengan
peraturan perundang-undangan; dan/at.au apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nas1onalGunungMerapi.
Pasal87 Ketentuan do.lam peraturan daerah tcntang rcncana lata ruang wilayah provinsi,
peraturan
dacrah
tcntang
rcncana
t.ata
ruang
wilayah
kabupaten/kota, dan peraturan dacrah tenlang rencana rinci lat.a ruang bcscrta peraturan U>nasi yang telah ada dinyatakan telap bcrlaku scpanjang tidak bcrtcnt.angan dan bclum diganti bcrdasarkan Pcraturan
Pasal 88 Pcraturan Prcsidcn ini mulai bcrlaku pada t.anggal diundangkan.
www.bphn.go.id
PR[SIOEN REPUBLIK INOON[SIA
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
mcmerimahkan
pengundangan
Peraturan Presidcn ini dcngan pencmpatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia OiLetapkandiJakarta Pada tanggal 7Juli 2014 PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA,
OR. H. SUSILO BAMBANG YUOHOYONO
Diundangkan di Jakarta padatanggal II Juli2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUS!A REPl.JBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK !NDONESIA TAllUN 20!4 NOMOR !60
Sahnansesurudcnganaslinya
www.bphn.go.id
PRE S IOEN REPUBLIK INDONE S IA
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
INDEKS PETA .. ....-··-...... ..__, ........... .-~~~~--,rc---r-~~~--.~~~----,.._,_ "-!, -P ·-)-:\~J
/-\ i } 3
1-23 - 22
84 - 1 - 24 -11
\
I
t
'r
·,.............. )
...:.:..
·~\~\84
,!J•
1-18-13
/
.1· .'8'4
\
I 84 - 1-17-22
)
84-1.>18-2}'
84
,~·~_;_.: /34. ../ .:
; "
.
84-1
-13)~3 KAB. SLEMAN
i
'
/ 84 84
1 \ 18-22
.
,_ ,,_
'! 84- 1 ~
-~
'-
·"~;;tt'
12
"1~
~>·~33
KAB. KLATEN
-,.
·· . ._r
)4-1 (:::. 84-1 - 13 ~·;~ I
1/ ~ 1-13 - 14
,_/.. (i . 'P
www.bphn.go.id
j
)
\
84 -1 -14 -11
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
PETA RENCANA STRUKTUR KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
KETERANGANGAMBAR : SKALA 1:25.000 0.5 1 l"'p--Bl~~-iiiiiiiiii'-~""'ii--iiiiii~~~~~~~~I kilometer
lbukota Pemerinlahan
Q
lbokota KabupatenJKota lbukota Kecamatan
Sislem Jaringan Evakuasi
llJ3 ••••••
JalurEvakuasi
Sislem Jaringan Transportasi Batas Administrasi BatasPl'ovillSi BatasKabupaten Batas Kecamatan
liliiil •
-
•
1
Sistem Jaringan Energi Janngan Energ1 SUTT
Tempal Evakuasi Akhir
Terminal Tipe B
x -
Unsur lainnya Batas Wilayah Perencanaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
x - Janngan Energ1 SUTET
Sislem Jaringan Sumberdaya Air (:)
=~u~~ermukaan
~ ~
Bangunan Sabo
Rencana Jalan Bebas Hambatan JaringanJalanArteri Janngan Jalan Kolektor
~
Sungai
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUMBER PETA : 1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 1996, Sadan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
2. Peta Rencana Struk lur Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, tahun 2009 - 2029 3. Peta Rencana Struktur Ruang , Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta , Bappeda Provinsi DIY, tahun 2009 - 2029 4. Peta Rencana Struktur Ruang . Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman , Bappeda Kabupaten Sleman . tahun 2011 - 2031 5. Peta Rencana Struktur Ruang, Rencana Tata Ruang Wi layah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah , Bappeda Kabupaten Magelang , tahun 2010 - 2030 6. Peta Rencana Struktur Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Boyola li, lahun 2011 · 2031
7. Peta Rencana Struktur Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten , Jawa Tengah , Bappeda Kabupaten Klaten , tahun 2011 - 2031 8. Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi tahun 2011 , Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Energi dan Sumberdaya Minera l, Kementerian Kehutanan, Sadan Nasional Penanggu langan Bencana, Pemprov Jawa Tengah , Pemprov 0.1.Yogyakarta
9. SK. No. 713 I Menhut - II I 2010, Kementerian Kehutanan
KETERANGAN PETA : 1. Peta lni Bukan Referensi Resmi Mengenai Batas-Batas Administrasi Nasional 2. Peta lni Bersifat lndikatif dan Tidak Dapal Digunakan untuk Telaahan Mikro
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA 84 - I · 23 - 21
KAB. MAGELANG
JAWATENGAH
Kee. Sawa ngan
www.bphn.go.id
'rl PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
84-1-23-22 '
\
I
\
./
i '-·.,KAB. SEMARANG )
\
~
" ........ / j
K ee. Sawang:in
KAB. MAGELANG _/
!
I
//
!
~
\,
i
i i i
\ /
/ ''·
i /> / KAB. BOYOLALI
·,_
JAWATENGA H
\._,_
"
' -
- -..,_ \_
'
......... _ ··-.. ..
_ ··~···-···-......
·. ___
.
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84- 1 - 24- 11
('
...-·
i
\ KAB. SEMARANG /
\.---. 8 .
KAB. BOYOLALI
JAWATENGAH
..
/ ------, ·....__ ........... I
\
\
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84- I - 18- 34
KAB. MAGELANG
JAWATENGAH
IJ
r.
Kee. Sawanga n
ll
KAB. MAGELANG
II 1J
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
84- I - 18 .43
Kee. Sa\\-ang:m
KAB. MAGELANG
JAWATENGAH
/
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84- I - 18-44
Kee. Scio
KAB. BOYOLALI
\....~- =- ··. .._ .
..•'
-
JAWAT ENGAH
t.· .:--·
c . ,,
. . ,/•'.,·~~,,, . . _,.-:-- ,, ~\.
~ - .: ~~
.... v•( ' ..... ~ ...........
.......... ,,'- -
.........
,( ·. ~
...........
--. -~ - - ~ .:
-
: ....._
www.bphn.go.id
.. \. ~-·
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
84 ·I· 19- 33 •....;./ "..,--
I\.
·~ '" ~::::·:··~-~--,·~,'~. _..
_,,,,...·
../ · .. _,/
,,
~·
Kee. Ccpogo
KAB. BOYOLALI
/
'\
JAWATENGAH
..• Ce pogo
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84- 1 - 19- 34
KAB. SEMARANG
·-..... I
~ . ;·J\./'··-.. r·-.......·"··-...... .. 1··-..... .. r··/
\ ............. -··
/
..-·
KAB. BOYOLALI
JAWATENGAH
--:\\\ ~::::::=:::;::;:-:;:;;.~;.:;:-:-::::::~\ ~I Kee. (\:pogo lt
~i::::-!ll
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84 . 1 - 18- 31
KAB. MAGELANG
JAWATENGAH
Kee. S<m ang;in
\
g_
•
._; Kee . Mungk1d
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA 84- I - 18- 32
Kee . Sawang;m
KAB. MAGELANG
JAWA TENGAH
-... ----- ---· -- - : -::. :,...= ".:. -_- :
-. - ....
--- -
...... --- ' www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
84- I - 18-41
....... - ... Kee. Sc io
Kee. Dul..un
KAB. MAGELANG
JAWATENGAH
--- --- ---
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
84 ·I · 18 · 42
./
K ee. Sc io
/ KAB . B6YOLALI ./
K ee. Ccpogo
JAWATENGAH
_I
......... · ( (
/
--
0 .. -··. ____,,.-···------
K ee. Duk un
KAB. MAGELANG
K <.'c. Mu suk
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESlA
84- I - 19 • 31
'
''
'~......-
-:.=--= .,.
- --..._... -.- --.
~: ......... ~
\
'
• \
''
.. I
''
I
''
Kee. Ccpogo
''
l
................'........ +, '.
;-.,
I . . .,
i KAB. BOyciLALI
/"''··-···-···-
JAWATlSNGA H
.r···,f·.J /"'·-.... ... ~ .. /··~,...j
·.........
\
·~-.·~ '\ ~- =;....:: - ... + .. \
·---.··,.
··- ··-
\
+ \
Musuk
··-;
- ...
+
+ \
·.......... +, - - •. ::f:._
\
.J
+
\
+ \
Kee.
Mu~uk
www.bphn.go.id
+ \
. \
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84 - 1-19-32
I
~ . o_~L===-==111 .=.~
m
:::
(
;-
KAB. BO/' OLALI
m
-~1~"'¥:::::~.1 ~z·=-=-::::z-:=--.?.:_~~~:::eff:-?:;:.~--= (
\
JAWA T;ENGAH
··,,
-·· 7 K ee. M u<;u k
(
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84- I - 18- 13
. . . . •.:: . . ..: . ; .... ~j ... .. .. -= - - .. ':.
...
-:,. "'
\ i i I
.,' ., ' Kcf / Mungkid
KAB. ~AGELANG
JAWJl..TENGAH , Kee. Muntilan
,
,,
,,
,' '
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
84. 1. 18. 14
'
,' ,,,
,'
''
_, ,,'
'
,,
Kee. Dul..un
·-
,' '
,."*1 ...... -- _, '
---
'
KAB, MAGELANG ' ' . - , '' •
-,
--
JAWATENGA~
--
,,
"--....
K ee. Muntilan
\
,,
,
-- ~ ..,'
, , ,... , ...
,
- -,,,.
'
,
,'' . . . . . . /-.. . . . .> ,
,,,,'' ,,,,, '
--... -..... -- ·- - ... -..
Kee. Srumbung
'
,,,.
www.bphn.go.id
,
--- --
...... "'
\
...
-...... ...--... .. -, - -......
--- --- ---
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 84 - 1 - 18-23
,...............
--I
h11/i / .mw1
'....
--................ -..
/
Kee. Dul.un
/ /
/ /
/ /
Kee. Srum bung
/
/\ / i. /
--- ---
\
www.bphn.go.id
10,,.-
K ee. Srumbung
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
·n
84 · I · 18· 24 /
.,. ·,·.,
KAB. MAGELANG
"-·~ \..
'
.,.
\ Kee. Musuk
\
KAB. BOYOLALI
I K i.:c. K cma lang
KAB. KLATEN
JAWATENGAH
.
\
/
•
I
!
.-. \
~/
,_
./"\ \
/ ~
..., ...... \ \
\
\
\
K ee. Cangkringan
www.bphn.go.id
\
\
'
\ \ \ \
\ \ \
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA 84- 1 - 19- 13
Ke<:. Musuk
KAB. BOYOLALI
JAWA TENGAH
'' ''
www.bphn.go.id
''
'
''
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84- I - 19- 14
\
.,. \
.,. \
.,.
KAB. BOYOLALI \
.,. \
.,. \
JAWATENGAH
. \
.,. \
.,. \
+
\
.,. \
.,. \
. \
(
~
I
/
.,. \
.,. \
.,. \
.,. \
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84-1-17-22
KAB. MAGELANG
JAWATENGAH
www.bphn.go.id
,,,, ,
PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA 84- I - 18- 11
I
I
,
I
., I
'I
, ,,
,, ,,
,,
,
''
'
I
',
,, '
Kee. Munglod
rJ1!f"' ,,
,,
, ,,
Kee. Muntilan
JI
,,
KAB. MAGELANG
JAWA TENGAH
, ,,
,,
, ,,
,,
, ,,
,,
, ,,
,, ,,
,,
,
,,
,
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
,
84- I - 18- 12
,,
0
11 11 - - - - - -ii"
,'
·........
\ ,
'
,,
,
,
'
.
,_,.,.,,-\._ \_,,,, ) \..
,,
,,'
Kee. Sa lam
'
--
, "" ""' .. tZcc. Sru mbung
, -......
.-
T
--
-
KAB. MAGE LANG
JAWA TENGA f'I .....-···,/\ .
,
. I~ -.... , -\-:.
..::-;;,·-:."
:_
ll ll
--- --- ---
,-
------
, , ' I, •
. ,'' . ,,,.
-- -- .. - -...... '- -- -. . ::_,'.. ---- -.' --- -------, ,,
.
. -.. --
www.bphn.go.id /
/
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84- I - 18- 21
.i
.
',,
,,
j
, ,'
./
( i
,,
,
'
~~,ci'f"uri
~A~.
,, ,,
,
,,
,,
, ,,
,
,
.
).J
'
I
SLEMAN ,' /
D.T,.'YOGYAKARTA ,
,
,'
,'
,'
---
,'
-, ·-
,-
I
\
,
I I
6
I
,' (
,'
(
/
,'
www.bphn.go.id
PREStDEN REPUBLIK INDONESIA 84- I - 18- 22
'
'
'\ '\
\
''
\
I
\
.
''
'\
'\
I
'
\
I
''
'
'\ '\
\
''
I
'~ .. - .....
''
'
,I
'. '
.
\
'· ', I ,.
'\
'\
.
'.,
\
•I '\
-- '
'',·I
'•
~\
I
I I
I
...
-- ...
,,
, ''
JAWATENGAH
\ \
',\
I
'-,
'
'\
"\'.
"'"" \
\
'
'\
' '\ \ www.bphn.go.id
'
\
'\"" ........ ' ...... -..... \
PREStDEN REPUBL1K INDONESIA 84 - I - 19 - 11
'
' '
'
'' '
'
'' '' '
''
'
''
'
''
Kee. Musu'-
KAB. BOYOLALI
'' '' '' '
JAWAT ENGAH ''
'\ '
'
'' ''
'
'
'' '
f
KAB\ KLATEN
'
''
' ,\
,,,,..... ..................... __________ J
\ \
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
84- I - 19- 12
\.. Kee.
Mu~uk
KAB.
,-1
BOYOG~;1
l...-.....--.
\
I
.rJ'-Y'-v-~, ( \
j \
\
I
'-'
\
)
.. .
I
\
\
\
.'. '
KAB.KLATEN
JAWATENGAH
.'. '
'
.'. .'.
'. '
\
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84 · I· 13 • 33
K\.--c. Sa lam
K ee. Munulan
·-
KAB . MAG ELANG
JAWA TENGAH
i> ··'-.
·---.">
\
·,
'<._ •. ·"·
·.......... ----.;--- .. //
..
Ngluwar
1
..
)
/
www.bphn.go.id /
Kee. Ngluwar
(
K
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
84 - 1 - 13 - 34
_/
'- --,
,,
---,
,,
·· ............
--'
Kee. Sa lam
KAB . MAGELANG
JAWA T ENGAH
•,
' ... ' ...
, ''
'
''
' ,, , , !Ccc. Tempel \ \
,
,,,/f/ ,/
\,1··.J:~~ Kcc.
/
. KAB . SLEMAN
'/
,,
/ ,. , ' '/
l\~flhi..ar \
. '',
~__....._
'
,,
,,
~.1'. Y OG YAKART ,,
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 84 - I - 13- 43
,,
,,
.. , , , '
, '' '
,,
'
,,
,
' ' ,-
~
' ........
,,
, ........ '
' ',
,,
'·
I
,,
) ))
,-, ' ,
'_.' Kee. Turi
KAB. SLEMAN
'
,- I
\
Kee. Pakcm
,,
D.I. YOGYAKARTA
..
; _1
,,
I
'
I
, I
, ' ,, '
~~ I
I
ti \
... _....
' www.bphn.go.id
,, I
-
J
'·
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84 - I . 13 -44
'
r-• L
kcm
.
\
•.
,,
1
:... ..... - -... - ... .,.; ... '
~------- .....
\
•\
.·-
- -----\
'\
\
\ \
'·
\,
'
~
\
'· \'. \ ,. \
\
:1 :i
'
'·(- t£,c!;i. '<W~r+ngan
\
-,
.
JA..'WA YENGA H
D.I'. ;'i'OGYA \
Kee. Kcma lang
•, KAB. KLATEN
\ KAB. SLEMAN
''
\
.
:
,'
\
\
I
.
\
\
,I
I
:i ,.
'
'
. ....', \ .\
\
\
'
''
'
'
'
'
\
•\
\I
•'
www.bphn.go.id
.
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 84 - I - 14- 33
'
'
'
'\ \
.,
'
\
\ \
'
\..--..
"
\
'
\
'
''
Kee. Musuk
\_ '\
Kee. Kcma lang
''
--
KAB. BOYOLALI
JAWAT ENGAH
\
\
'' \
\
. -... --\
\
\
\
\
·-\
\
'..
\
\.
\_
www.bphn.go.id
--\ \
\
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
84 - I - 13- 3 1 (
r __, -~
·----
/ / -.)
-/
'
'.J
/
' '
'
-
.I
----------. .. .. -.... --
Kee. Ng luwa r
KAB. MAGELANG
JAWATENG1)Y1 KAB. KULONPROGO
I
0.1. YOGYAKARTA
...
www.bphn.go.id
'
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
I ''
''
, <' ...........
84- I - 13-32
, , ~ ......
\ ..
,'
I
,,
.,_
'V.
Kee. Turi
'
Kee. Tempel
KAB. SLEMAN
D.l. YOGYAKARTA
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 84 ·I· 13 • 4 1
'I
~ ---,.,.' .........'' \,_
,
•,
'I
-~
~,'
,
!f
.
rl
~--./'
.,•/ I
foo
I
I
, I
,,'
,'•'·
Kee. Pakcm
+
1/·-
:1
i• ,,
......__.1··-
·.
/ Kee. Ngcmpla~ www.bphn.go.id 11
/
\ )
'I
'1
"
'·
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 84 - I - 13-42
..
..\
•\
.
...............
, , "'. "' ..... ...... ,
.... " ... __ .~
~
-,
1
·.
I
,.
',1
(
,\
I
I
, __ '•
K ee. K c ~ alang
I
I
,-'r·, j
KAB. SLEMAN
D.I. YOGYAKART ,--
Kee. Pal..cm)
.., . .
'
•\
'· •, \
"',.
JAWA T &'.NGAH ',
: I
\ .. •./..i
\
"•,
Kee. Ngcmpl al..
'
\ t
·~
'~
\ .
-· \
\...
I
,....\,
'.'. -,' ~\ \
Kee. Nboemplak .\
'I
I
KAB. Kl ATEN :
""•, \ ', I
ij
-" ...........
Kee. Man ~<,rcnggo
,\
'·,
'
I
I
.-1
·-··!
I
___ _
Kee. C angl..ringan
\.-···:
.J •
..
..
,· '
,
\. , .\
"
'
...
:
t
I
1.. '"'"' ... '"'1 I
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84 - I - 14- 31
' 'I
'
I-,
K ...-c. Kcmabng
' .. --... ,
\
'
,
'
'
' -- . I
''
'
'
'
'I
'
'
__
_.,,-- ...... , ... -' .
,__ ... ----Kee. K arn ngnongko
'
'
I
,1----- www.bphn.go.id
,'
.
PRES1DEN REPUBLIK INDONESIA 84 - I - 14- 32
I
\
\ I
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84- I - 13- 13
I ~~c. KA~.
Ngluwar
MAGELANG
JAWATENGAH KAB. KULONPROGO
D.I. YOGYAKARTA
www.bphn.go.id
/
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84- I - 13- 14
Kee_
T~ mpcl
KAB . SLEMAN
D.l. YOGYAKARTA
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK 1NOONES1A
84 - I - 13- 23
/ " K ~c.
Pal.. t.:m
r·
-··;
/
'
'
KAB. SLEMAN
J www.bphn.go.id
•
.
PRE SI DEN REPUBLIK INOONESIA 84- I - 13- 24
..
.
\'.
\
·1-:. -
,, ' I
'\
'r .. , ' ' ~
\
\ \
... ,, \..--- " I
Kee . Ngcmplak
KAB. SLEMAN Ngemplak
0. 1. YOGYAKARTA
I
I
ms . '- --·. - ·~ --.- ---: ~ - -·- ~ r
\
1
\
r
Manisrenggo
Kee. Ma nisrcnggo \
\
KAB . KLATEN
---
\
I JAWA TENGA H
\ '
www.bphn.go.id
''
'
'
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA 84. l. 14. 13
'
Kee. Manisrcnggo
.
'
'
'
'
Kee. Karangnongl.o
\: ...... -
KAB. KLATEN
\~
. . ·_-:, _- ~- :: - -- =~- - - -~ -;.--::.-
. ,
'
',., .. - .. --.. - .. -...... -.... .;.
'
''
~\~ .....
'
Kee. Mani-.rcnggo
',
''-
.. ,'i'!.==~~:::-~~:::.:-=::-z:::-=-::z-:==--:::r-~~,
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
84- I - 14- 14
'!,
~\l~~ \
t
/ KAB. KLATEN
/
JAWA TENGAH
\
/
I
)//
//
v (
/
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK INOONESIA 84. 1. 13. 22
f-::
/.
KAB. SLEMAN
0.1. YOGYAKARTA I
I
I
www.bphn.go.id I
PRES1DEN REPUBLIK INDONESIA 84·I· 14-l1
' ''
Kee. Manisrcnggo I
/t:,r,~·Z:~~~;;:·:~-::.~-=::.r:::::::~~...
,, .-t• ····••rui~./ ······ 1 l_IJ
?--!'.:i;j,
''
••••••• ••••
•••••
••••••
I I
. ......r~~:.;:.}-';~-==·==~=·~:-.,:::~\
KAB. KLATEN
JAWATENGAH
PRESI DEN REPUBLIK I NDONESIA,
ttd. DR. H . SUSILO BAMBANG YUD HOYONO
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBUK INOONESIA
INDEKS PETA
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDDNESIA
PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI KETERANGAN GAMBAR : SKALA 1 :25.000
SistemJaring.anTranspotlasi
ReocaoaPolaRuang
Kawa ..nRawanSencanaAlam
Geok>giyangTOtl!ampaklangoung
U
S..rnWi;>yahPere
-·-
Kawas.anRawan&lncanaAlam
Unsurlainnya Kawa•,., Bodo Daya T""amanPangan
Ger>li>g
K3'Was.anRawanBenaonal\I""'
L4~yangTerdapatKantong
www.bphn.go.id {Mdave/P0<mu1um""
PRESIDEN REPUBLIK INDDNESIA
SUMBER PETA : 1_Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 1996, Sadan Koordmasi Survey dan Pemetaan Nasional 2. Peta Rencana Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provmsi Jawa Ten9ah. Bappeda Provmsi Jawa Tengah, tahun 2009- 2029 3. Peta Rencana Pola Ruan9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Oaerah lstimewa Yogyakarta. Bappeda Provmsi DIY, tahun 2009- 2029 4. Peta Rencana Pola Ruang. Rencana Tata Ruang Wi\ayah Kabupaten Sleman. Bappeda Kabupaten Sleman. 1ahun 2011 - 2031 5_ Pe1a Rencana Pola Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang. Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Magelang. tahun 2010- 2030 6 Peta Rencana Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Boyolali. tahun 2011 - 2031 7. Peta Rencana Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupa1en Klaten, Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Klaten , tahun 2011 8. Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingm Gunung Merapi tahun 2011. Kementerian Pekeqaan Umum, Kemenlerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemen!erian Energi dan Sumbe1daya Mineral , Kementerian Kehutanan. Sadan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemprov Jawa Tengah. Pemprov D.IYogyakarta 9. SK. No. 713 / Menhut - 1112010, Kemen1erian Kehutanan
KETE RANGAN PETA: 1. Peta lni Bukan Relerensi Resmi Mengenai Batas-Batas Adminislrasi Nasional 2. Pe1a lni Bersifat lndikatif dan Tidak Oapat Digunakan un1uk Telaahan Mikro
www.bphn.go.id
KAB. MAGELANG
JAWATENGA H
Kcc.Sawani;an
www.bphn.go.id
..,PRESIOEN REPUBUK INOONESIA
l!4-1-2J-22
\
\
i
'-·.,KAB. SEMARANG
\
j
1 ./.
'
·,~,>
j
Saw~ngan
KAB. MAGELANG /
KAB. BOYOLALI
JAWATENGA H
I I
..
/j I
\ I
) /
I i j
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPU0LtK INOONESIA lW-1-24-11 '
(
\ KAB. SEMARANG /
l.~
.,
i
i
'\ KAB. BOYOLALI
JAWATENGAH
\
\
\
www.bphn.go.id
i
!-.
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA AA-1-111-34 •
KAB. MAGELANG
JAWA T ENGA H
.•• .••••• •• •
• Kcc.Sawangan
KAB. MAGELANG www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA M-\· l~-43
KAB. MAGELANG
JAWATENGAH I
/I
I
(
,.._,
fl ,.._
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA M-1-1~-44
- - \?''
Kec.Sdo
KAB. BOYOLALI
JAWA TENGAH
www.bphn.go.id
'--~·
....
PRESIDEN REPUBLIK INDONE.?I~ 84-1-19-33
___ ,.,,.-
_
_,-
Kec.Ce[!Ogo
KAB . BOYOLALI
JAWA TENGAH
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPU0LIK IN00NESIA 114-1-19-34
\
KAB. SEMARANG
\ I
~-.1·-...i\_/·-.. _ __ 1··....__.,......, __ r··"-.. r··--
KAB. BOYOLALI
JAWATENGAH
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84 · l -
I~·
31
KAB. MAGELANG
JAWATENGAH
' Kcc .Sawangan
', Jt _,. '
~ .
www.bphn.go.id
PRESJDEN
REPU~L!~. \~~BN, E~IA.,
www.bphn.go.id
PRESIDEN
~Ejf'.)J~L-1~ . :~~4~NESIA
KAB. MAGELANG
.............
JAWA T ENGA H
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA
M -l- lR - 42
Kee.Scio
KAB. B.6 YOLALI Kec.Cepogo
JAWA'TENGAH
I
..__ Kt..:. Kemalang· '-. ,
KAB . KLATEN
www.bphn.go.id Kee. Musuk
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 0 lt4-1-19-31 "
\
'
. ~
(
Kcl·. Ccpogo
'
I ·- I
KAB. 80\f,OLALI
r·,;,I., JA~A TENGAH I
'---· ·
www.bphn.go.id
If
PRESIOEN REP .\ JBLIK lNOONESIA
M-1-19-'2
~
I I I
\
(
\ KAB.
I
BO~OLALI
JAWATENGAH
L www.bphn.go.id
PRESIOEN REPL,JBLIK _INOONESIA M- I· l ~· 13
www.bphn.go.id
•
KAB. MAGELANG
JAWATENGAH
www.bphn.go.id
PRESIOEN INOONESIA !W-1-111-23
~E.P_l.JBLIK
www.bphn.go.id
PRESIDEN
REPU~L-1~ - :~~ ~NESIA
2
_,.,.·
Kec.Srumbung
KAB. MAGELANG
Kee.Pak~
, _,,,
/
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONE;S,IJ:l. " IW-1-19-13
'·
"'
Ke<: Musuk
KAB . BOYOLALI
JAWA TENGAH
www.bphn.go.id
( I
l
I I
www.bphn.go.id
PRESIOEN
~EPU'LL!~ _ \'7'~2~NESIA.
KAB . MAGELANG
JAWA T ENGA H
www.bphn.go.id
-'oPRESIDEN REPL/tL!f. 1~?8NESIA
www.bphn.go.id
PFIESIOEN FIEPUBLIK INOONESIA IM-l-lM- 12
•• •• •• • •• "• "• II
K~'C. S l\l 11J blln~
I.I
ll
KAB. MAGELANG
ll
"\JJAW!\ TEN GA H ,,, ,
_.r t.. / , ll
www.bphn.go.id
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 84-1-ll<-22
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA l\4-1·19-11
KAB . BOYOLALI
\
JAWA TENGA J I
I
(
\ ......., .
.,
., .---- ...... ____ ___
KAB. KLATEN /
\ \
www.bphn.go.id
I )
KAB. KLATEN
/
JAWATENGA H
I I
I
www.bphn.go.id I I
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
llA·l-13-34
Kc•c Sal:im
KAB. MAGELANG
JAWA TENGA ll
www.bphn.go.id _.'I,
..,· .._,- ( Kcc.Ngl\i\\ar
I
PRESIDEN
ff.f;P~~J-_11( _ \~~BNESIA
KAB SLEMAN
D.I. YOGYAKARTA
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDDNESIA
H4-1-l3-44
k< m
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
M - 1 - 14 ·33
KAB. BOYOLALI
JAWATENGA ll
,
·\ ..
""··-z....
..
.'
KAB. Kl.ATEN
www.bphn.go.id
PRESIDEN
REPL,1~~~-\~?f?NES!A
l f
L Kee.Ng luwar
KAB . MAGELANG
JAWATENGAH KAB. KULONPROGO
D.I. YOG YAKA RTA
www.bphn.go.id
Kee. Tempel
KAB. $LEMAN
D.I. YOGYAKARTA
www.bphn.go.id
www.bphn.go.id Kee. Ngcmplak
•
www.bphn.go.id
F'RESIOEN REPUBLIK INDDNES I A
84-1-14-31
'(""'""°.,.,,...,-KAB. KLATEN
JAWA TENGA ll
' ,/
\\
\ www.bphn.go.id
/ l'
..••
••••
KAB. KLATE N
..•• ••...••
JAWA TENGA H
\
••••
••
...··
...... -
..........
.....•••• ••••
......
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUtf!~_ \'J'~RNESIA
•'
#
Kec.Ngluwar
I
I
JAWA TENGA H
I
KAB . KU LON PROGO
D.I. YOGYA KARTA
KAB. MAGELANG
\ I
Kcr.Tcmpct
KAB. $LEMAN
www.bphn.go.id
'rS
KAB. SLEMAN
D.I. YOGYAKARTA
www.bphn.go.id
www.bphn.go.id
······
Kc~- Ngc'!!plak
KAB. SLEMAN
D.I . YOG YAKARTA
Kcc.Ma nisrcnggo
\
KAB . KLATEN
\ JAWA TENGAH
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA !!4 - 1 - 14 - 13
www.bphn.go.id
F'RESIOEN
REF'U~!~. l'i~l~NESIA
........········••••
•••• •• •••• ••••
\
}
I
I
KAB. KLATEN
JAWATENGA H
I
/
I I
I
www.bphn.go.id
--\. ~
••
••••• ••........
Kec.Ngcmp lak
\V'I \ ,1/ '/ ,\,,,,, I
........
KAB. SLEMAN
D.I. YOGYAKA RTA
--·
•............• ••
•• •• •• t
----·
---· \
\
www.bphn.go.id
\
I
®
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
U·l-14-11
················ KAB. KLATEN
JAWA TENGA I I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
v 2030· 2033
peningkatan kualitas prasarana dan sarana TES
Kawasan Taman Nasional Gunung Mera pi
Pernantapan prasarana dan sarana TES
Seluruh kecarnatan di Kawasan Tarnan Nasional Gunung Merapi
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau surnberlain yangsah
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten ,
Sadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kernenterian Pekerjaan Urnurn (PU), Kcrnentcrian Sosial, Pcrncrintah Prnvinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat BNPB, Kernenterian PU, Kementcrian Sosial, Pernerintah
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
1.2.
dan/atau sumberlain yangsah
Provinsi, Pcmcrintah Kabupatcn, dan/atau Masyarakat
Kecamatan Sawangan, Kccamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupatcn Magclang
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupatc n , dan/atau sumber Jain yang sah
BNPB, Kcmcnterian PU, Kementcrian Sosial, Pemcrintah Provinsi, Pcmerintah Kabupatcn, dan/atau Masyarakat
Kccamaum Karangnongko di Kabupatcn Klaten
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumbe r lain yang sah
BNPB, Kementerian PU, Kementcrian Sosial, Pemerintah Provinsi,
T e mna t Eva.kuasi Akhh' TEA
Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas prasarana dan sarana TEA mc\iputi: I) TEA yang berada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Munti!an, Kccamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar 2) TEA yang bcrada di Kecamatan Karangnongko
www.bphn.go.id
Pemerintah ~-~--~-~--~--~-
.. MO.
-'· ,
IRDIKASI PROGRAM VTAIU.
.
LOKASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 3WAKTV PELAKSANAAN
SUJIBER PENDABAAI<
3) TEA yang berada di
Kecamatan Tempel, Ke<::amatan Tempel, Kccamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Turi, Kccamatan Pakem, Kecamatan Kecamatan Cangkringan, Cangkringan, dan Kecamatan dan Kccamatan Ngcmplak Ngemplak di Kabupaten Siem an
APBN, APBD Provinsi, APBD Ka bu paten, dan/atau sumber lain yangsah
Kccamatan Sawangan, Kccamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kccamatan Ngluwar di Kabupatcn Magclang
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupatcn, dan/atau sumber lain yangsah
Pemantapan prasarana dan sarana TEA mcliputi I) T£A yang bcrada di Kecamatan Sawangan, Kccamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kccamatan Ng\uwar
INSTAl<SI PELAKSAllA
Kabupaten, dan/atau Masvarakat BNPB, Kementerian PU, Kcmenterian Sosial, Pemerintah Provinsi, Pcmcrintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat BNPB, Kcmentcrian PU, Kementerian Sosial, Pcmcrintah Provinsi, Pemcrintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4-
WAKTU
NO.:
; lllDIKASI PROO~ UTAJIA 2) TEA yang bcrada d i
Kccamatan Kamngnon gko
LOKASI
PERDAKAAl'I
Kccamatan Karangnongko di Kabupate n Klaten
3) TE.A yang berada di
Kccamatan Tempel, Kccamatan Tempel, Kccamatan Turi, Kecamatan Turi, Kccamatan Kccamatan Pakcm, Pakcm, Kccamntan Kecamatan Cangkringan, Cangkringan, dan Keeamatan dan Kecamatan Ngcmplak Ngemplnk di Kabupaten S\eman
1.3 .
Jalur Evakuas i Pengcmbangan dan/atau pemngkatan kualitas prasarana dan sarana Jalur E:vakuasi
SUJIBER
Seluruh kecamatan di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yangsah
APBN, APBD Provinsi , APBO Kabupaten , dan/atau
lllSTAllSI PELAK&UIA BNPB, Kcmcnterian PU, Kcmenterian Sosial, Pemerintah Provinsi, Pcmcrintah Kabupatcn, dan/atau Mas arakat BNPB, Kcmcntcrian PU, Kcmcntcrian Sosial, Pemcrin tah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Mas arakat BNPB, Kementerian PU, Kcmenterian Sosial, Pcmcrintah
2014
n
m
2015-
2020-
... lV
-·· ·-·· ·' ~~~
www.bphn.go.id
v
'~~-
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
- 5RO.
INDIKASI PROGRAM UTAllA.
INSTAft'Sl
LOIWll
PEIAKSARA sumberlain yang sah
b.
Pemantapan prasarana dan sarana Jalur Evakuasi
Selunih kecarnatan di Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi
APBN, APBD Provins1. APBD Kabupaten, dan/atau sumbcrlain yangsah
Peningkatan kualitasjaringan ja!an arteri yang menghubungkan Kabupatcn Magclang dengan Kabupaten Sleman
Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam di Kabupatcn Magelang, dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman
APBN dan/atau sumber lain yang sah
>-~~-" '=AKTU =<= ~-~ -~ 2014
D
m
20152019
20202024
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Mas arakat BNPB, Kementerian PU, Kcmenterian Sosial, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masvarakat
Kementerian PU dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
_iy_ ~
20252029.
20302033
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
-61'0.
umIKASI PROGRAM UTAllA
b.
Peman ta pan j aringan ja!an arteri yang m enghubungkan Kabupaten Magc lang dengan Kabupaten Sleman
1.1.2
J a rinnn Jalan Kolelrtor Pengembangan dan peningkatan kualitas j a ringan jalan kolek1or meliputi I) Jalan yang menghubungkan Kecamatan Mungkid dan Sa wan<> an 2) Jalan yang menghubungkan Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Ngluwar
LOKASI
SUllBER PEKDAllAAl'I
IRSTARSI PELAKSAllA
2014
3) Jalan yang menghubungkan
Kecamatan Dukun dan Kecamatan Muntilan
Kccamatan Mungkid , Kccamatan Muntilan, Kccamatan Salam di Kabupaten Mage\ang, dan Kecamatan Tempel di Kabuoaten Sleman
APBN dan/atau sumber lain yang sah
Kecama1an Mungkid dan Kccamatan Sawangan di Kabupaten Mage\ang
APBD Provinsi, Pemcrin1ah APBD Provinsi, Kabupaten, Pemerintah dan/atau Kabupaten, sumber Jain dan/atau ane sah Masvarakat APBD Provinsi, Pemerintah APBD Provinsi, Kabupaten, Pemerintah dan/atau Kabupaten, sumber lain dan/atau Valli?. sah Masvarakat APBD Provinsi, Pemcrintah APBD Provinsi, Kabupaten, Pemcrintah dan/atau Kabupaten, sumber Jain vane sah I
Kecamatan Mungkid, Kccamatan Munti lan,
dan Kecarnatan Ngluwar di Kabupaten Magelang
Kecamatan Dukun dan Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang
~~!·
;~~
I
Kementcrian PU dan/atau Masyarakat
~3;:V~~:a1
=· ::=-
r---~~-'" = nAJ
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPU8L.IK INOONESIA
-7 LOKASI 4) Jalan yang menghubungkan Kecamata n S ru m bung, Kecama ta n Salam, dan Kecama tan Ngluwar
5) Jalan yang menghubungkan Kecamman Tempel, Kecamatan Tu ri, Kccamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kccamatan Ngcmplak 6) Jalan yang menghubungkan Kecamatan Pakem dan Kecamatan Ngemplak
7) Jalan yang menghubungkan jalan yang menghubungkan Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kabupatcn
I '·" 2014
Srumbung, Salam, dan Ngluwar di Magelang
APBD Provinsi, APBD Kabu palen, dan/atau sumber lain I van..- sah APBD Provinsi, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, APBD Kecamatan Pakcm, Kabupaten, Kecamatan Cangkri ngan, dan/atau dan Kecamatan sumbe r lain Ngemplak di Kabupaten yangsah Sleman Kccamatan Pakem dan APBD Provinsi, Kecamatan Ngemplak di APBD Kabupa ten Sleman Kabupatcn, dan/atau sumber lain Kecamatan Manis..enggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongkodi Kabupalen Kla ten
=
"""
APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan /atau sumber lain
=
"""
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatc n , dan/atau Masvarakat Pemerintah Provinsi, Pemcrintah Kabupaten, dan/atau Masyarnkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masvarak.at Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masvarakat
n
-··
2015-
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INDDNE S IA
- 8IRDIKASI PROGRAM UTAllA-
m~
LOKASI
2014
b.
81 Jalan yang menghubungkan Kccamatan Scio dan Kccamatan Cepogo
Kecam:nan Scio dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali
APBD Provinsi, APBD Kabupatcn, dan/atau sumbcrlain
Pemantapan jaringan jalan kolektor meliputi: 1) Jalan yang mcnghubungkan Kecamatan Mungkid dan Sawangan
Kccamatan Mungkid dan Kecamatan Sawangan di Kabupatcn Magclang
APBD Provinsi, APBD Kabupatcn, dan/atau sumber lain
2) Jalan yang mcnghubungkan Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Ngluwar
Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kccamatan Ngluwo.r di Kabupatcn Magelang
APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain
3) Jalan yang mcnghubungkan Kecamatan Dukun dan Kccamatan Muntilan
Kecamatan Dukun dan Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang
APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber Jain
=
""'
= ""' = ""'
v=
""'
Pemcrintah Provinsi, Pemcrintah Kabupatcn, dan/atau Masvarakat Pemerintah Provmsi, Pcmerinlah Ka bu paten, dan/atau Masvarakat Pemerinlah Provinsi, Pc mcrintah Kabupaten, dan/atau Masvarakat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masvarakat
. . . ....._IV
~., :.~
www.bphn.go.id
v .~
~~
PRESIOEN REPUBL.IK INOONESIA
- 9RO.
IKDIKASI PROGRAM UTAllA
41 Jalan yang menghubungkan
llfSTAlSSI PELAKSAIL\
LOKASI
APBD Provinsi, Ke<:amatan Srumbung, APBD Kccamatan Salam, dan Kabupatcn, Kccamatan Ngluwar dan/atau sumbcrlain I van11.sah 5) Jalan yang menghubungkan Kecamalan Tempel, APBD Provinsi. Kccam3lan Tempel, Kccamatan Turi, APBD Keeamatan Turi, Kecamman Kecama tan Pakem, Kabupaten, Pakcm, Kecamatan Kecamatan Cangkringan, dan/atau Cangkringan, dan Kccamatan dan Kecamatan sumber lain Ngemplak Ngemplak di Kabupaten yang sah Sleman Kecamatan Pakem dan APBD Provinsi, 6) Jalan yang menghubungkan Keeamatan Pakem dan Kecamatan Ngcmplak di APBD Kabupaten Sleman Kabupaten, Kecamatan Ngemplak dan / atau sumber lain 7) Jalan yang menghubungknn Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kcmalang , dan Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Srumbung, Kecamatan Salam. dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang
Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten
'"~
"""
APBD Provins i, APBD Kabupaten , da n / a1au s umbcrlain I vanl!: sah
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Ka bu paten, dan/atau Mas arakat Pemerintah Provinsi, Pemcrintah Kabupatcn, dan/atau Masyarakat Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten , dan/atau Mas a rakat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten , dan / atau Masva rakat
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
- IO-
BO.
DIDIKASI PROORAll UTAllA
81 Jalan yang menghubungkan Kecamatan Scio dan Kecamatan Ccpogo
1.1.3
b.
Jaringan J alan Be bas Jtamba tan Pcngembangan jaringan jalan bcbas hambatan melipufr II jalan bcbas hambatan Yogyakarta - Bawcn 2) jalan bebas hambatan Solo Yogyakarta Peman tapan jaringan jalan bebas hambatan mcliputi: II jalan bebas hambatan Yogyakarui. - Bawen 2) jalan bebas hambatan Solo Yogyakarta
LOIWll
:
stlllllER PEIO)AJIAAlll
Kecamatan Scio dan Kecnmatan Cepogo di Kabupatcn Boyolali
APBD Provinsi, APBD Kabupatcn, dan/atau sumbcrlain yangsah
Pemerintah Provinsi, Pcmcrintah Kabupatcn, dan/atau Masyarakat
Ka bu paten Magc\ang dan Kabupaten Steman
APBN dan/atau sumbcrlain yang sah
Kcmcntcrian PU dan/atau Masyarakat
Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman
APBN dan/atau Kementerian PU sumbcr lain dan/atau yangsah Masyarakat APBN dan/atau Kcmenterian PU sumber lain dan/atau yang sah Masyarakat
Kabupaten Magelang dan Kabupatcn Sleman
Kabupatcn Klaten dan Kabupaten Slcman
APBN dan/atau Kcme ntcrian PU sumber lain dan/atau yang sah Masyarakat
www.bphn.go.id
I-
F'RESIOEN REPUBLIK INOONESIA
-11-
WAKTU
I
1.2 1.2. 1
b.
2. 2.1 2 .1.l
u
LOKAlll
RO.
Jarlnll'an Lalu Llnta• dan Allll'kut an Jalan Terminal Pe numDan Pcningkatan Kualitas Terminal Kecamatan Muntilan di Pcnumpang Kabupaten Magelang
Pcmantapan Terminal Penumpan g
-
APBD Pcmerintah Kabupaten Kabupaten dan/atau dan/atau sumbc r lain Masyarakat I van sah Kecamatan Muntilan di APBD Pemerintah Kabupatcn Magclang Kabupaten Ka bu paten dan/atau dan/atau sumber lain Masyarakat ana sah
Sls tem Jaringan Energl Jaringan T ransm is i Te n a ga Ll.strik Salu ran Udara Tegangan Tlnggl [SUTT) Pcningkatan kualitas SlnT Kecamatan Cepogo dan meliputi: Kccamatan Musuk di I) SUTI yang mclintasi Kabupaten Boyolali Kecamatan Cepogo dan Kccamatan Musuk 2) SlTIT yang melintasi Kccamatan Manisrenggo Kecamata n Manisrenggo dan dan Kecamatan Kccamatan Karangnongko Karangnongko di Kabuoaten Klaten
m
.. JV
r-20~,-.-i-~~"'··"'"" ·-t-·~-.'.:b.=-
APBN dan / atau sumberlain yang sah
Kementerian Energi ...._ . . ,_ _ dan $umber Daya Mineral (ESDM) dan/atau Masvarakat
:u~~~~atau ~=7~~eurian yang sah
Masyarakat
ESDM
,__..,._-i www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INDONESIA
- 12. lfO.
3)
b.
2. l.2
b.
SUllBER PEIOlAlfAAll
IllDIKASI PROGRAll UTAllA.
'" SUTI' yang melintasi
Kecamatan Tempel, Kecamatun Turi, dan Kecamatan Neemolak Pemantapan SUTT meliputi: I) SUTT yang melintasi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk 2) SUTI yang melintasi Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Ngemplak di Kabuoaten S leman Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali
APBN dan/atau sumbe rlain yangsah
Kementerian ESDM dan/atau Masyarakat
APBN dan / atau s umberlain yang sah
Kementerinn ESDM dan/ntau Masyarakat
....
=1::-
WAKTU PELAKSAR
D
~~~
m
IV
v 2030-
••33
Kecamatan Manisrenggo APBN dan/atau Kementerian ESDM dan Kecamatan sumber lain dan/atau Karangnongko di yangsah Masyarakat Kabuoaten Klaten 3) SUTI yang melintasi Kecamatan Tempel, APBN dan / atau Kementerian ESDM Kecam
Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di Kabupaten Boyolali
APBN dan/atau sumberlain yangsah
Kementerian ESDM dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
• 13-
no.
SUMll£R PENDANAAR
INDJKASI PROGRAM UTAMA
Sia t em Jarinl!lln Te le komunlka.al J a rln an Tereat e rial Peningkatan kualitasjaringan Kabupaten terestcrial Kabupatcn Kabupaten f -b c -.--+"Pe"' m7M '°•a=pan = ;,=n"°·ng=on= «==•o=n=>..i-1 Kabupatcn 3.
3. 1
3 .2
J a rlnga n Sate lit Pe m antapan jaringan satclit
Kabupaten Kabupaten Kabupatcn Kabupatcn
Mage\ang, Boyolali, Klaten, dan S\eman
APBN, APBD Provinsi. APBD Ka bu paten, dan/atau sumbc r lain yang sah
Kcmcntcrian Komunikasi dan lnformatika (Kemc ntcrian Kominfo), Pemerintah Provinsi, Pemcrintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
Magela ng, Boyolali, Klatcn, dan S lcm a n
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupatcn, dan/atnu sumbcrlain yang sah
Kemente rian Kominfo, Pcmcrintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
F'RESIDEN REF'UBLIK INDONESIA
- 14 WAKTU PELAKSARAAll KO. 3.3
4. 4. 1 4 .1.1
LOKASI J aringan bugerak seluler berupa m e nara Bcu:ed Tran.sceiver Statton IBTS) Pemantapanjaringan berge rak Kabupaten Magelang, APBN, APBD seluler berupa menara Based Kabupaten Boyolali, Provinsi, APBD Transceiver S'la!ion (BTS) Kabupaten Klaten, dan Ka bu paten, Kabupaten Sleman dan/atau sumber lain yang sah
lllSTA1'SI PELAK8ARA
f-~-t-="D~ 2014
m
W
v
Kementerian Kom info, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan /atau Masyarakat
Sbtem Jarlnn.n Sumber Dava Air Sumber Air SumberAirPermukaan DadaSu~&,,,, ••c_--~~-~=~=-=----~--~-~--~-~----< Konsc ivasi, pen ge m bangan, dan Kabupaten Magelang, APBN, APBD Kementerian peningkaum kualitas sumber air Kabupaten Boyolali, dan Provinsi, APBD Kehutanan, permukaan meliputi : Kabupaten Sleman Kabupate n , Kementerian I) WS Lintas Provinsi Progodan/atau Lingkungan Hidu p Opak-Serru1 g me!iputi Kali s u mber lain (Kementeria n LH), Apu, Kali Trising, Kali yang sah Kementerian PU, Senowo, Kali Duren , Kali Pcmerintah Pabelan, Kali Lamat, Kali Provinsi, Blongkeng, Kali Put1h, Kali Pemerintah Batang, Kali Krasak , Kali Kabupaten, Boyong. Kali Kuning, Kali dan / atau OOak. dan KaliOendo ~ l -~------~-Masvarakat
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
- 15WAKTU
RO.
IllDIKASI PROORAll UT.AIL\ ;
b.
I
2) WS Lintas Provinsi Bcngawan Kabupaten Boyolali dan Solo mel iputi Kali Oandul Kabupaten Klaten dan Kali Woro
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumbe r lain yangsah
Konseivasi dan pc:mantapan sumber air permukaan meliputi: I) WS Lintas Provin si ProgoOpak-Serang melipuli Kali Apu, Kali Trising, Kali Senov•o, Kali Duren, Kali Pabelan, Kali Lamat, Kah Blongkeng, Kali Putih, Kali Batang, Kali Krasak, Kali Boyong, Kali Kuning, Kah
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumbc r lain yang sah
Kabupatcn Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sleman
Opak, dan Kali Oen_ d_ol_ _~-----~--
Kementerian Kehutanan, Kementerian Kementerian Pe merin tah Provinsi, Pemerintah Kabupatcn, da n/at m.1 Masyarakat Kemcntcrian Kchutanan, Kementerian Kcmcntcnan Pcmcrintah Provinsi, Pemenntah Kabupaten, dan/atau Masyaraka t
LH, PU,
LH, PU,
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
- 16-
WAKTU PELAKSAlfAAJ'I'
BO.
IIIDIKASI PROGRAM UTAllA
LOKASI
2) WS Lintas Provinsi Bengawan Kabupatcn Boyolali dan Solo meliputi Kali Gandul Kabupatcn Klaten dan Kali Woro
4 . 1.2
Sumber Air Tan.ah Konservasi, pcngembangan, dan peningkatan kualitas sumber air tanah me!iputi I) CAT Magelang-Tcmanggung
Kabupatcn Magelang
SUJIBER PEllDAJIAAll
IJllSTAKSI
PELAKSARA
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumberlain yang sah
Kementcrian Kehutana n , Kementerian LH, Kementerian PU, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatcn, dan/atau Masyarakat
APBN, APBD Provinsi, APBD Ka bu paten, dan/atau sumberlain yang sah
Kementerian Kehut.anan, Kemcnterian LH, Kementerian PU, Pemerintah Provinsi, Pemcrintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
: 2014
D. j m=-[~ JV j ~~;- i ~~ I ~~- i
www.bphn.go.id
_V
:::·
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 17-
n
m
IV
.----,,--
20152019
20202024
202S· 2029
20302033
WAKTU PELAKSAl'fAAN
NO.
INDIKASI PROGRAM UTAMA
LOKASl
StJMBER
PEllDANAAN
2) CAT Karanganyar-Boyolali
Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten
31 CAT Yogyakarta-Slcman
Kabupatcn Slcman
Konseivasi dan pcmantapan sumbcr air tanah meliputi: I) CAT Mage\ang-Temanggung
Kabupatcn Magclang
INSTANSI PELAKSANA
Kcmenterian Kehutanan, Kcmcnterian LH, Kementerian PU, Pemcrintah Provinsi, Pcmcrintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat APBN, APBD Kementerian Provinsi, APBD Kehutanan, Kabupatcn, Kementerian LH, dan/atau Kementerian PU, sumber lain Pemcrintah yang sah Provinsi, Pemcrintah Kabupatcn, dan/atau Masvarakat APBN, Kementerian Provinsi, APBD Kehutanan, Kabupaten, Kcmcntcrian LH, dan/alau Kcmcntcrian PU
2014
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumberlain yangsah
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INDONESIA
- 18-
KO.
1Im1KAS1 PROGRAM UTAMA
LOKASI
&UMBER PERDANAAN
sumbcr yang sah
2) CAT Karanganyar-Boyolali
Kabupatcn Boyolali dan Kabupaten Klatcn
3) CAT Yogyakarta-Slcman
Kabupatcn Slcman
lllSTAllSI PELAKSANA
Pcmerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masvarakal APBN , APBD Kemcnterian PrOl•insi, APBD Kchutanan, Kabupatcn, Kcmcntcrian LH, dan/atau Kcmcnterian PU, sumber lain Pcmcrintah yang sah Provinsi, Pemcnntah Kabupaten, dan/atau Masyarakat APBN, APBD Kemcntcrian Provinsi, Kchutanan, Kabupatcn, Kemcntcrian LH, dan/atau Kc menterian PU, sumber lain Pemc rintah yang sah Provinsi, Pemcrintah
iiAK;~":._ 2014
20152019
20202024
lain
www.bphn.go.id
20252029
~V
-
20302033
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 19-
no.
IRDIKASJ PROGRAM UTAllA
LOKASI
SUJDIER PENDAKAAJll
IRSTAKSI PELAKSARA
I I : 2014
Kabupaten, dan/atau Masyarakat
4 .2 4 .2.l
Praaarana S umhcr Dava Air Si1 tc m Jarlng~~' "'"'--=-~~--~~~=~~-~~-~--~-~-----~- Keeamatan Sawangan, APBN, APBD Kementcrian Rchabititasi, pengembangan, Provinsi, APBD dan peningkatan kualitas sistem Kecamatan Dukun, Pertanian, Ka bu paten. Kementerian PU, jaringan irigasi mcliputi: Kecamatan Srumbung, Pemerintah I) Jaringan irigasi yang bcrad ll KecamatanMuntilan, dan/atau sumberlain Provinsi, padll Kecamatan Sawan gan. Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, yang sah Pcmerintah Kecamatan Dukun, dan Kccamatan Ngluwar Kabupaten, Kccamatan Srumbung, di Kabupaten Magelang dan/atau Kecamatan Mun tilan, Masyarakat Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ncluwar APBN, APBD 2) Jaringan irigasi yang berada Kecamatan Scio, Kemcntcrian Prol'insi, APBD Pertanian, pada Kecamatan Scio, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten, Kcmenterian PU, Kecamatan Cepogo, dan Kabupaten Boyolali dan/atau Pemerintah Kccamatan Musuk sumberlain Prol'insi, yangsah Pemcrintah Kabupaten, dan/atau Masuarnkat
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPU0LIK INDONESIA
- 20WAKTU PELAKS.AlfAAN
BUMBER l'Eftl>AllAAl'I
Ift'STARSl PELAKSAJIA
Kecamman Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah
Kccamatan Tempel, 4) Jaringan irigasi yang berada pada Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pak.em, Kccamatan Turi, Kecamalan Kecamatan Cangkringan, Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Ngcmplak Sleman
APBN, APBD Provins[, APBD Kabupaten, dan/atau sumberlain yang sah
Kemcntcrian Pertanian, Kcmcntcrian PU, Pemerintah Provinsi, Pemcrintah Kabupaten, dan/atau Mas arakat Kemcntcrian Pertanian, Kcmenterian PU, Pemcrintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
IllDDtASI PROGRAM UTAllA
MO.
I
3) Jaringan irigasi yang berada pada Kecamatan Mamsrenggo, Keeamatan KemPlang, dan Kecamatan Karangnongko
I
LOKASI
_I
--
2014
~n.
2015· 2019
- ~-=~~- ~ 2020-
2025-
20.,..
.2029
www.bphn.go.id
20302033
PRESIDEN REPUBLIK INOONEStA
- 21 lfO.
I
DmIKASI PROGRAM UTAllA. Pemantnpan sis tem jaringan irigasimeli1m li I) J aringan irigasi yang berada pada Kecamatan Sa,o:angan, Kecamalan Dukun, Keeamatan Srumbung, Keeamatan Muntilan, Kecama tan Salam, Kccamatan Mungkid, dan Keeamatan Ngluwar 2) Jaringan irigasi yang bcrada pada Kccamatan Selo, Keeamatan Cepogo, dan Keeamatan Musuk
DfBTAlfSI PELAKSARA
LOKASI Keeamatan Sawangan, Kecarmitan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Keeamatan Salam, Keeamatan Mungkid, dan Keeamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupatcn, dan/atau sumbcrlain yangsah
Kementcrian Pcrtanian, Kemen tcrian PU, Peme rintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. dan/atau Masyarakat
Keeamatan Keeamatan Kecamatan Kabupaten
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupatcn, dan/atau sumberlain yang sah
Kementerian Pcrtanian, Kementerian PU, Pemerintah Provinsi, Pemcrintah Kabupatcn, dan/atau Masyarakat
Selo, Ccpogo, dan Musuk di Boyolali
~
I
2014
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
- 22KO.
LOKASI
SUllBER PEllDAJIAAll
Kecamatan Manisrenggo,
APBN, APBD Provinsi, APBD
DmJKASI PROGRAM UTAJIA 3) Jaringnn 1rigasi yang berada
pada Kecamatan Manisrenggo, Kecnmatan Kemalang, clan Kecamatan Karangnon gko
4) Jaringan irigasi yang berada
Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan
Kabupatcn,
Karangnongko di Kabupatcn Klatcn
dan/atau sumberlain yang sah
Kccamatan Tempel,
APBN, APBD Provinsi, APBD
pada Kccamatan Tempel,
Kccamatan Turi,
Kecama1an Turi, Kecamatan
Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan,
dan/atau
dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten
sumberlain yang sah
Pakcm, Kccamatan Cangkringan, dan Kccamatan Ngcmplak
Sleman
Kabupatcn,
lllSTAJJSI PELAKSAllA Kcmenterian
Pertanian, Kementcrian PU, Pemerintah Provinsi, Pcmerintah Kabupatcn, dan/atau Masyarnkat Kemcnterian Pertm1ian, Kcmenterian PU, Pcmcrintah Provinsi, Pcmerintah Kabupatcn, dan/atau Masyaraknt
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLJK INOONESIA
- 23RO. 4 .2 .2
b.
!I IRDIKASI PROGRAM OTAJIA
WAKTUPELAKSANAAN
LOKASI
Slat e m Pe nce ndalia n Banjlr be rupa Ba n &U nan Sabo Rehabi litasi, pengembangan, Kabupaten Magelang, dan peningkatan kualitas Kabupaten Boyolali, Bangunan Sabo di Kali Apu, Kah Kabupa1en Klaten, dan Trising, Kali Senowo, Kah Kabupaten Sleman Pabelan, Kali Lamat, Kali Blongkeng, Kali Putih. Kali 8atang, Kali Bebeng, Kali Kmsak, Kali Boyong, Kali Kuning, Kali Opak, Kali Gendol, Kali Woro, dan Kali Gandul Pemantapan Bangunan Sabo di Ka bu paten Magelang, Ka bu paten Boyolali, Kali Apu, Kali Trising, Kali Senowo, Kali Pabelan, Kali Kabupaten Klaten, dan Lamat, Kali Blongkeng, Kah Kabupaten Sleman Putih, Kali Batang, Kali Bebeng, Kali Krasak, Kali Boyong, Kali Kuning, Kali Opak, Kali Gcndol, Kali Woro. dan Kali Gandul
-=c~~~ I:---~2014~L20~s-~-t;,~ l ~019 I ~~ ! ;,;- I ;33
BUMllER PEllDARAAR
APBN dan/atau sumber lain yang sah
Kementerian PU dan/atau Masyarakat
APBN dan/atau Kementerian PU sumber lain dan/atau yang sah Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK \NDONESIA
- 24 RO.
DIDIKASI PROGRAM UTAllA
Il'ISTARSl PELAKSA1'A
LOKASI
Slstem Jaringan Pemantauan d.an Peringatan Dini Bencana J a rlnpn Peman t auan Bencana Pengembangan dan/atau peningkatan kuali tas prasarana dan sa rana pcmantauan bcncana
Pemantapan prasarana dan sa.rana peman tauan bencana
Scluruh kecamatan di Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumbcr lain yangsah
Sclu ruh kecamatan di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
APBN, APBD Provmsi, APBD Kabupaten , dan / a 1au sumberlain yangsah
Kementerian ESDM, , _ _...._ . . . . , BNPB, Pemerintah Provinsi, Pcmerintah Kabupa tcn, dan /atau Masyarakat Kementerian ESDM , BNPB, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
- 25-
no. 5.2
LOKASI
lllDIKASI PROGRAM UTAllA
SUllBER PERDANAAI<
llfSTANSJ PEl.AKSANA
J arlngan P eringatan Dini Bencana
Pengcmbanga n dan/atau peningkatan kualitas prasarana
Seluruh kecamatan di Kawasan Taman
APBN, APBD Provinsi, APBD
dan sarana peringa tan dini bencan a
Nasional Gunung Merapi
Kabupatc n , dan/ a tau sumbcrlain yang sah
Pemantapan prasarana dan sarana peringatan dini bencana
Kementcrian ESDM, BNPB, Pemerintah , _ _ . . . ,_ _
Provinsi, Pemcrintah Kabupaten, dan/atau Ma syarakat Seluruh kecamatan di APBN, APBD Kementcrian ESDM , Kawa san Ta man Provinsi, APBD BNPB, Pemerintah Nasional Gunung Merapi Kabupaten, Provinsi, dan / atau Pemerintah sumber yang sah
lain
Kabupatcn, dan / atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPU8LIK INOONESIA
- 26 LOKASI
fungsi laman nasional mclalui kegiatan pcmulihan dan peningkatan kualitns komunitas hayati dan ekosistemnya
b.
Pemantapan dan pcngcndalian fungsi taman nasional
Keeamatan Srumbung di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Scio, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kccarnatan Turi, Kccarnatan Pak.em, dan Kecarnatan Cangkringan di Kabu ten Sleman Sc bagian wilayah Kccamatan Dukun dan Kecarnatan Srumbung di Kabupaten Magelang; seba · uila ah
-~~ """w,,_~~v~
stJllBBR PERDAltAAlll
20152019
APBN dan/atau sumber lain yang sah
Kcmc n terian Kchutanan. dan/atau Masyarakat
APBN dan/ "atau sumber lain yang sah
Kcmcntcrian Kchutanan, dan/atau Masyarakat
202().
2024
www.bphn.go.id
2025. 20:l9
2030:--2033
PRESIDEN REPUBLIK INDDNESIA
. 27 . RO.
2.
DIDIKASI PROGRAM UTAllA
LOKASI
SUllBER PElfDAft'AAJf
Kccamalan Selo, Kccamatan Cepogo, dan Kecama1.an Musu k di Kabupate n Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupate n Klaten; dan sebagian wilayah Kecama tan Turi, Kecama tan Pakem, dan Kecama tan Cangkringan di Kabu=ten S\eman
::~:~~~~:.;~;e~~d~"d:wa~!:::n::: Geolocl T~~.e~~;!;,~';;:o<"~ '"'!La "'K:~ ';;:~:~~~;Lri~~"'""-'"' L2'L,--~-~--~--~-~ peningka tan rungsi lindung serta pelestarian lingkungan kawa~m rawan bencana alam geologi yang tc rdampak langsu n g
Kecrunatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman
Provinsi, APBD Kabupatcn , dan/alau sumber lain yang sah
Kehutanan, BNPB, Kcmentcrian PU, Kemcntcrian ESDM, BPN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDDNESIA
- 28r
no.
INDIKAS1 PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER PENDANAAll
Pemantapan dan pcngcndalian fungsi lindung knwasan rawan bcncana alam geologi yang terdampak langsung
Scbagianwilayah Kccamatan Kcmala ng di Kabupatcn Klatcn; dan sebagian wilayah Kccamatan Cangkringan di Kabupaten Slcman
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n , dan/atau sumbcr lain yangsah
Penyesuaian pemanfaatan ruang Zona L2 dari kegiatan pcrmukiman
Scbagian wi\ayah Kccamatan Kemalang di Kabupaten Klatcn; dan scbagian wilayah Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman
APBN, APBD Provinsi,APBD Kabupatcn, dan/atau sumberlain yangsah
INSTANSI PELAKSAllA Kementcrian Kehutanan, BNPB, Kemcnterian PU, Kementerian ESDM, BPN, Pemcrintah Provinsi, Pcmerintah Kabupaten , dan/atau Masyarakat Kementerian Kehutanan, BNPB, Kcmentcrian PU, Kementcrian ESDM, BPN, Pemerintah Provinsi, Peme rintah Kabupaten , dan/atau Masyarakat
~ .~ PELAKSANAAN
-~'-1-c=2o"'~"°s.--+-20~- ~"'s~.-+--20=v~30~.·•
>-._ ·
2014
2019
2024
www.bphn.go.id
2029
2033
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 29 RO. 3.
DmIKASI PROGRAM UT.AMA
LOKASI
Pe na t aan Kawasan Li.Ddwu : Raw a n Benea n a Alam Geologi Rehab1h tasi, pengcmbangan dan Kabupa te n Magclang, peningkatan fungsi lindung Kabupate n Boyolali, serta pelestarian lingkungan Kabupaten Kla ten dan kawasan rawan bencana alam Kabupatcn Slcman geolog1 yang bcrnda pada scmpadan Kali Apu, Kali Trising, Kali Senowo, Kali Pabelan, Kali Lamat, Kali Blongkeng, Kali Putih , Kali Batang, Kali Bebeng, Kah Krasak, Kali Boyong, Kali Kuning, Kali Opak, Kali Gendol, Kali Woro dan Kali Gandul Pemantapan dan pengendalian Kabupate nMagelang, fungsi lindung scrta pelestarian Ka bupatcn Boyo!ali, Jingkungan kawasan rawan Kabupatcn Klaten dan bencana alam gcologi yang Kabupaten Sleman berada pada scmpadan Kali Apu , Kah Tri sin g, Kali Senowo, Kali Pabelan , Kali Lamat, Kali Blongkcng, Kali Putih, Kali Batang, Kali Bcbcng, Kali Kra sak , Kali Boyong, Kali Kuning, Kali Opak, Kali Gendo l, Kah Woro dan Kali Gandul
I
~
SUMBER
I PEllDANMR BcRda uada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupatcn, dan/atau sumber Jain yangsah
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , dan / atau sumber Jam yang sah
WAH.TU PELAKSAltAAl'I D m IV 202020251 ;,19 2024 2029
~-15-
v
2030-2033 Scm padan S un = n :! '=i Zo = ~ = I.3"-,--~--~-~----< Kementerian Kehutanan, Kcmcnterian PU, Kemcntcrian ESDM, BNPB, Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
Ke menterian Kchutanan, Kcmcnterian PU, Keme nterian ES DM , BNPB, Pemerintah Provin si, Pemcrintah Kabupaten , da n / atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 30RO. 4.
omIKASI PROGRAM UTAMA
I
LOKASI
Penataan Kawasan Lindunc lb.wan Bencana Alam Geo locl Reh abilitasi, pcngendalian, dan Sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, peningkatan fungsi lindung serta pclestnrian lingkungan Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Srumbung d1 kawasan rawan bencana alam Kabupaten Magelang; geologi yang te rdapat kantung sebagian wilayah (enclave) pennukiman Kecamatan Seto, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Kemalang di Kabupatcn Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kccamatan Ngcmplak di Kabupaten Skman
SUllBER Ii PUDAKAAllf
, I
__ I
=-
WAKTU PELAK8ANAAN -+-~ IV
~ ~ 1 .-1 :~~ l
yanc terdapat Kantunc {Enclave) Permukima n (Zona L4) APBN, APBD Kementerian Provinsi, APBD Kehutanan, Kabupaten, Ke menterian PU, dan/atau Ke menterian ESDM, sumber lain BNPB, yang sah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
--d!!.+ ! ~~-
www.bphn.go.id
V
~
PRESIDEN REPUBLIK IN00NESIA
- 31 WAKTU PELAKSANAAN
NO. b.
DIDIKASI PROGRAM UTAJIA
Pemantapan dan pcngendalian fungsi \indung serta pclcstarian lingku ngan kawasan rawan bcncana alam geologi yang te rdapat kantung (e11c/ave) permukiman
LOKASI
SUMBER PElfDANAAft
APBN, APBD Sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Provinsi, APBD Kecamatan Dukun, dan Kabupatcn, Kccamatan Srumbung di dan/atau Kabupatcn Magclang; sumbcr lain sebagian wilayah yang sah Kecamatan Scio, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; scbagian wi\ayah Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten; dan scbagian wilaya11 Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Keeamatan Ngemplak di Kabupaten Slcman
DISTAlfSI l'ELAKSANA
2014
n
m
rv
v
20152019
20202024
20252029
20302033
Kehutanan, Kcmenterian PU, Kcmenterian ESDM, BNPB, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatcn, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INDONES1A
32 NO.
B. 1.
DfDIKASI PROGRAM UTAMA
LO KASI
StJMBER PEllDA!tAAK
Pezwu"udan Kawasan Budi Daua Penataan Kawasan Budi Da""' Permuk.iman Perkotaan Zona Bl Penyusunan Rencana Detail Sebagian wi\ayah APBD Tata Ruang Daerah Kecamatan Sawangan, Kabupaten, Kecamatan Muntilan, dan/atau Kccamatan Salam, dan sumber lain Kecamatan Mungkid di yang sah Kabupate n Magelang: sebagian wilayah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; scbagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kcma!ang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan
ll'fSTANSJ PELAKSAllA
---v ~~t ~AKTUP~~I·~ 2o is: 2019
2020. 2024
Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
2025. 2029
2030: 2033
10· PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
- 33I lfO.
b.
IlfDIKASI PROGRAM UTAllA
DISTAllSI PELAKSABA
LOKASI
Ngemplak di Kabupaten Slcman Sebagian wilayah Rchabilitasi, pcningkatan Kecamatan Sawangan, kua litas, dan pcngenda!ian kawasan permukiman perkotaan Kccamatan Muntilan, Kccamatan Salam, dan Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Scio, Kecamatan Ccpogo, dan Kecamatan Musu k di Kabupaten Boyolali; sebagianwilayah Kecamatan Mani$renggo, Kecamatan Kemalang, dan Keeamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kecamalan Tempel, Keeamatan Turi, Kecamatan Pakem, Keeamatan Cangkringan, dan Keeamatan
APBD Provinsi, APBD Ka bu paten, dan/atau sumbcrlain yang$ah
Pemerintah Provinsi, Pcmerintah Kabup..1ten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 MO.
DmIKASI PROGRAM UT.AMA
Pemantapan dan pcngendalian kawasan pcrmukiman pe rkotnan
LOKASI Ngemplak di Kabupaten Sleman Sebagian wilayah Kccamatan Sawangan, Kccamata n Muntilan, Kecamatan Salam, dan Kccamatan Mungkid d i Kabupaten Magelang; scbagian wilayah Kecamatan Scio, Kccamatan Cc pogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; scbagian wilayah Kccamatan Manisre nggo , Kecamatan Ke m alang, dan Kccamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sc bagian wilayah Kccamatan Tempel, Kccamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan , dan Keca matan
SUllBER PEllDAllAAI<
APBDProvinsi, APBD Kabupate n , d an/atau sumber lain yang sah
IRSTAll!ll PELAKIWIA
i--L - -~~~~ ~v-=-2014
201s-
2020-
2025-
2000-
~019
~024
'2n29
~033
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
F'RESIDEN REPUBLIK INOONESIA
- 35-
no.
2.
lllDIKASI PROGRAll UTAllA
LOKASI
v_
SUJDIER
PEllDAllAAJI
Ngemplak di Kabupaten Sleman Penataan Kawaaan Budl Dava Permuklman Perdesaan Zona 82 Rehabilitasi, peningkatan Sebagian wilayah APBD Provinsi, kualitas, dan pengendalian Ke<:amatan Sawangan, APBD kawasan permukiman Kecamatan Dukun, Kabupaten, perdesaan Kecamatan Srumbung, dan/atau Kecamatan Muntilan, sumber lain Kccamatan Salam, yang sah Ke<:amatan Mungkid, dan Ke<:amatan Ngtu ..·ar di Kabupatcn Magdang; sebagian wilayah Ke<:amatan Scio, Keeamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten; dan sebagian wilayah Kec;:amatan Temocl
2030· 2033
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
F'RESIDEN REF'UBLIK INDDNESIA
- 36 -
BO.
b.
IRDIKABI PROGRAM UTAllA.
Peningkatan kuali l<1s, pemantapan, dan pengendalian kawasan permukiman perdesaan
LOKASI Kecamatan Turi, Kecamalan Pakem, Kecama ta n Cangknngan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman Sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecnmatan Oukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Munulan, Kecamat.an Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Nglu••:ar di Ka bupa ten Mage lang; sebagian wilayah Kecamatan Scio, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; Sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karammon2ko di
APBD Provinsi, APBD Kabupaten , dan/atau sumberlain yang sah
Pemerintah Provins1, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPU0LIK INDONESIA
- 37 WAKTO
no.
INDIKASI PROGRAM UTAllA
LOKASI
SUllBER PERDANAA!f
~~~s: -c20-'m'-'20•.+2-'~~--t-"' 20~-:-
lllSTAl'ISI l'ELAKSAl'IA
2019
20:14
Kabupatcn Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecrunatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecama1.an Cangkringan, dan Kccamatan Ngemplak di Kabupatcn Slcman
3.
b.
Penataan Kawa.an Bud! Dava Hortikultura dan Perkebunan Zona 83 Reha bili tasi. pengcmbangan dan Scbagian wilayah APBN, APBD pcningkatan fungsi kawasan Kecamatan Sawangan, Provinsi, APBD budi daya hortikultura dan Kecamatan Dukun, Kabupa ten, nt:rkebunan Kecamatan Snimbung, dan/atau Pemantapan dan pengcndalian Kecamatan Muntilan, sumbe r lain fungsi kawasan budi daya Kecamatan Salam, yang sah hortikultura dan pe rkebunan Kecamatan Mungkid, dan Kccamatan Ngluwar di Kab u paten Magclang; sebagian wilayah Kecamatan Scio, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; scba ianwilavah
Kementerian Pertanian, Pemerintah Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
-
www.bphn.go.id
.2029
2033
PRESIDEN REPUBLIK INDDNESIA
- 38WAKTUPELAKSANAAN _~--
NO.
I1'DIKAS1 PROGRAM UTAMA
LOKASI
SOMBER
PE!WAl'i'AAN
2014
2o~s-
20~0-
2019
2024
Kecarnatan Manisrcnggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klaten, dan scbagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamalan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Steman
Penataan Kawasan Budi Dava Tanaman Pan an Zona B4 Rehabilitasi, pengembangan dan Sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, peningkatan fungsi kawasan Kecamatan Dukun, budi daya tanaman pangan Kecamatan Srumbung, Kecamatan Munti!an, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber !ain yangsah
Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten , dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
20i:s. 2029
__
20~:-1 2033
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 39RO.
b.
INDIKASI PROGRAM UTAMA
Pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan budi daya tanaman pangan
LO KASI
Kecamat.an Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupaten Klatcn, dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecama tan Turi, Kecamatan Pakem, Kccamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngcmplak di Kabupaten Slcman Sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kccamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kccamatan Muntilan, Kccamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan N<>-luwar
:
I
SUMBER PENDANAAlf
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumberlain yangsah
JNSTANSl PELAKSAllA
Kemcnterian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Ka bu paten, dan/atau Masvarakat
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBl.IK INOONESIA
- 40 NO.
DmIKASI PROGRAM UTAKA
LOKASl
SUllBER PENDAl
I
IllSTANSI
PELAKSAJIA
d i Kabupaten Magelang; scbagian \l~layah Kcc::amatan Selo, Kcc::amatan Cepogo, dan Kcc::amatan Musuk d1 Kabupate n Boyolal i; scbagian wilayah Kecamatan Manisrcnggo, Kccama tan Kemala ng, dan Kcc::amatan Karangnongkodi Kabupaten Klaten, dan se bagian "ilayah Kcc::amatan Tempel, Kcc::amatan Turi, Kecamatan Pakem, Kcc::amatan Cangkringan , dan Kcc::amatan Ngcmplak di Kabupaten Sle man 5. Pena taan Kawasan Bud.i Dar.~ •~ Hur,t°o'nC'"" ~'~ =t'fZo '°"' u~B~S~~=~=~~~---~-~--~-~--~---j Reh abilitasi, pengembangan Sebagian wilayah APBN, APBD Kemcntcrian dan peningkatan fungsi Kecamatan Sawangan. Provi nsi, APBD Kehutanan, kawasan hutan rakyat Kecamatan Dukun, Kabupaten , Pemerintah '----"------~--~~ "'~"~m~•~
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-41-
ftO.
IlmIKASI PROGRAll UTAllA
LOKASI Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Selo, Ke<:amatan Cepogo, dan Ke<:amatan Musuk di Kabupatcn Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupatcn Klaten; dan sebagian wilayah Kecamatan Tempel, Kecamalan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplakdi Kabunaten Sleman
sumbe r lain yang sah
Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakal
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA
- 42 1'0. b.
DIDIXASI PROGRAM UTAIU. Pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan hutan rakyat
DfSTAl'fSl
LOKASI
PEl.AKSAKA Sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Ke<:amatan Mungkid, dan Kccamatan Ngluwar di Kabupaten Magelang; sebagian wilayah Kecamatan Scio, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolali; sebagian wilayah Kecamatan Manisrc nggo , Kecamatan Kcmalang, dan Kecamatan Karangnongko di Kabupate n Klaten; dan sebagian wilayah
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah
Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat
www.bphn.go.id
PRESIDEN REPUSL.IK INDONESIA
no.
ll'IDIKASI PROGRAM UTAllA
LOKASI
SUMBER PERDANAAll
IKSTAMSI PELAKBANA
WAKTU PELAKSANAAN m IV
2014
D 20152019
20202024
20252029
Kecama tan Tempel. Kecamn tan Turi. Kecamatan Pakcm, Kecamatan Cangkring."ln. dan Kccumatan Ngemplak di
_ __
_ __
LK_ "b _ "~ l>Htcn Sleman _~--
-
-~--~-·-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA, ltd.
Salinan scsuai dcngan aslinya
DR. H . SUSILO BAMBANG YUDHOYHONO
SEKRETARIAT KABINET RI
www.bphn.go.id
V 20302033
