Susunan Hakim Konstitusi
Dalam Psl 24C ayat (3) UUD 1945, MK memiliki 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan o/ Presiden. 3 orang = diajukan o/ MA 3 orang = diajukan o/ DPR 3 orang = diajukan o/ Presiden Setiap sidang pleno yang dilakukan o/ MK, dlm memeriksa, mengadili dan memutus perkara hrs dilakukan o/ 9 orang hakim konstitusi, kecuali dlm keadaan luar biasa dpt dilakukan o/ 7 orang hakim konstitusi. Sblm sidang pleno, dpt dibentuk panel hakim yg anggotanya trdiri a/ sekurang-kurangnya 3 hakim konstitusi. 1
9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
Panel hakim dibentuk u/ melakukan persidangan
pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memberikan nasihat u memperbaiki permohonan. Panel hakim dpt melakukan sidang lagi u/ pemeriksaan perbaikan permohonan. Penel hakim dpt melakukan sidang pemeriksaan (dalam sengketa PHPU), dmn hasil pemeriksaan panel hakim dilaporkan kepada pleno hakim u/ diambil keputusan. sehingga Meskipun pemeriksaan dilakukan o/ panel hakim, putusan tetap diambil o/ pleno hakim dlm Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). 9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
2
Sidang pleno dipimpin o/ Ketua MK.
Apabila Ketua MK berhalangan, sidang pleno dipimpin o/ Wakil Ketua MK. Apabila keduanya berhalangan, mk sidang pleno dipimpin o/ ketua sementara yg dipilih dari dan o/ hakim konstitusi yg hadir. Sidang panel hakim dipimpin o/ Ketua Panel Hakim yg ditentukan o/ Ketua MK.
9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
3
Istilah dan Pengertian Hukum Acara MK
Hukum Acara MK dimaksudkan sbg hukum yg mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yg dimiliki o/MK. Ada beberapa istilah yg digunakan dalam Hukum Acara MK, antara lain seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dll. Istilah Hukum Acara MK dipilih u/ digunakan, karena memang terkait dg perkara-perkara yg menjadi wewenang MK. Hukum Acara MK adl hukum formil yg berfungsi u/ menegakkan hk materiilnya, yi bagian dr hukum konstitusi yg menjadi wewenag MK. 9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
4
Oki, keberadaan Hukum Acara MK dpt disejajarkan dg
Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN. Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, krn hukum materiil yg hendak ditegakkan tdk merujuk pd undang-undang / kitab undang-undang tertentu, melainkan pd konstitusi sbg hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Hukum Acara MK sbg hukum acara yg berlaku secara umum dalam perkara-perkara yg menjadi wewenang MK, serta hukum acara yg berlaku secara khusus u/ setiap wewenang MK.
9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
5
Oki,
Hukum
Acara
MK
meliputi
Hukum
Acara
Pengujian Undang-Undang (PUU), Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.
9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
6
Asas-Asas Hukum Acara MK Asas hukum mrpk jantung yg menghubungkan antara hukum dg cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif). Asas hukum dpt dipahami sbg norma umum yg
dihasilkan
dr
pengendapan
hukum
positif
(asas
hukum subjektif).
9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
7
Asas hukum dalam peradilan MK :
1. Ius curia novit; 2. Persidangan terbuka u/ umum; 3. Independen dan imparsial; 4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;
5. Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram
partem); 6. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan;
7. Praduga keabsahan (presumptio iustae causa).
9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
8
1. Ius curia novit Asas ius curia novit adl asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak u/ memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yg diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada
atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang tealh diberikan secara limitatif o/ UUD 1945, yi. Pengujian undangundang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilu, serta memutus pendapat DPR tentang adanya pelanggaran hukum o/ Presiden dan/atau Wakil Presiden. 9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
9
Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai
salah satu wewenang tersebut, MK hrs menerima u/ memeriksa, mengadili dan memutus. Terdapat
beberapa perkara yg secara substansi
sesungguhnya tidak termasuk ke dalam salah satu wewenang MK namun diajukan dalam bingkai salah
satu wewenang MK, sehingga MK harus memeriksa dan memutusnya.
9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
10
Contoh:
1. Perkara
Nomor
001/PUU-IV/2006
yang
pada
hakikatnya mengajukan pengujian Putusan MA Nomor 01/PK/Pilkada/ 2005 dengan konstruksi pengujian undang-undang dengan mendalilkan bahwa Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut
kedudukannya sama dengan undang-undang. Dalam perkara ini MK memutuskan permohonan tidak dapat diterima karena Putusan Peninjauan Kembali
MA tidak masuk alam kategori undang-undang yang menjadi wewenang MK u/ mengujinya. 9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
11
2. Terhadap
permohonan
pengujian
Perpu
dalam
Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, dinyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu walaupun tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur hal tersebut. Pertimbangan putusan bahwa MK berwenang menguji
Perpu antara lain:
Pertama, bahwa Perpu dimaksudkan u/ megganti ketentuan suatu UU, sehingga materi muatan Perpu
merupakan materi muatan UU;
9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
12
Kedua,
Perpu dibuat dan berlaku tanpa menunggu
persetujuan DPR, sehingga norma yg diatur di dalam Perpu yg seharusnya menjadi materi muatan UU berlaku sebagai norma hukum yang mengikat seperti halnya norma dalam suatu UU;
Ketiga,
dalam
keberlakuan
norma
itu
dapat
melanggar hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945.
9/13/2012 8:24 AM
Ngurah Suwarnatha
13
