PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATUMNPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONALPENGELOLMNSUMBERDAYAAIR
DENGANMHMATruHAN YANGI\4AFIAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A,
Menimbang : bahwa untuk melaksana?,anketenfuan pasal t4 huruf a UndangUndang Nomor Z Tahun Z0A4 Entang Sumber Daya Air, perlu menetap?an Petahran presiden tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SumberDaya Ajr; Mengingat
: 1. Pasal4 ayat (I) Unfung-lJndangDasarNegaraRepublikIndonesia
Tahun 1945;
2. undang-undang Nomor T Tahun zao4 &ntang sumber Daya Air (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 32, TambahanI'embaranNegaraRepubrikIndonesiaNomor asr z) ; 3 . PerafircanPemerintahNomor 42 rahun zoog tentang pengelolaan Sumber Daya Air (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor S2,Tambahanr,entbarunNegaraRepublikIndonesia Nomor4858);
MEMUTUSI(AN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOIAAN SUMBER DAYAAIR
KDBIJAIGN
NASIONAL
Pasal1 .."
PRESIDEN R,EPUBLIK INDONESIA
-2-
Pasal1 (1) MenetapkanRebijal
(2) Jaknas sDA adaraharahanstrategisdalam pengelolaansumber daya air secaranasional untuk periode z0 (dua puluh) tahrm terhitung sejaktahan 2Ol1 sampaidengantahunZO\O, (3) JaknasSDAterdiri dartt a. kebtlalcanumum; b, kebijaran peningkatan konsenzasisumber daya afu secaraterus menerus; c. kebijal
kebijakan pengembanganjanngan sisteminformasi sumberdaya afu dalampengelolaansvrnberdayaair nasionalterpadu.
(4) Jaknas sDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagumana terlarnpir dan merupdl
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3-
Pasal2 dalamPasal1,berfungsi sebagai: JaknasSDAsebagwmanadrmal<sud a. acuan bagr
menteri
dan
pimpinan
lembaga pemefintah
nonkementefian dalam menetapl
Pasal3 Jaknas SDAdapat dtttnjaukembalioleh Dewan Sumber DayaAir Nasional setiap5 (lima) tahun.
ffip
pRESlt)ffiN RHPUHLIK lhiNfiNHStA -4-
Pasal4 PeraturanPresidenini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
Ditetapkan diJaltclta padatanggal 20 Juni2Q71, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, DR.H. SUSILOBAMBANGYUDHOYONO
I
Salinansesuaidenganaslinya T KABINETRI
REPUJnFslRSS*u*o TAIVIPIRAN PERATUMNPRESIDEN REPI.JBTIK INDONESIA NOMOR
: 33 TAHUN Z01t TANGGAT : 20 JUNI Z}tl KEBIJAKAN NASIONATPENGELOTMNSUMBERDAYAAIR A. IabrBelalang Sumberdaya air merupal<arttantrtiaTvhanYangMaha Esaselain berperun sebagai penopartgsistem kehidupan juga sebagaimodal pembanganan,Hanpir se|uruh aktivitas dan komodrtasdalamkehidupan di muh.abami iri,sangat terganfiingpada ketersediaanair. Hasil petnbanganansumber daya alatn (termasuk sum6ei daya art) telah mampu menyumbang kepada produk domesfik bruto dan menyerip tenagakerja. Meskipun potensi total talntnan sumber daya air di Indonesia masih berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata baik ditrnjau dan letak geografis setiap pulau maupvn dan segl distribusi cr;crah hajan bulanan, frtidutriup an- ialam mengantisipasidtnamika kependudulcandan penhang.uu(ran yang terus meningkat serta siklus air musiman yang semakin trdak menentu sebag;i dampak perubihan iklim globalralanmeng$radapkan kita padasituasikrisis r,rtibr. daya aiibukyang teqadi saatini maupun di wakfu mendatang. Pembangunan yang sangat pesat, per'tambahan jumlah penduduk serta meningkatnya kegiatan ekonomi selama ttga dasawarsaterakhir mengakibatkan peninglcatanalih fungsi lahan diberbagaivmlayah. Perabahankawasanhutan dun Iahan menjadi tahan permukim an, perkotaan, dan pertanian sefra pentnfiil
kerugian ekonomi, kerawanansosial
dan kerus al
Beherapapermasalahanlain, yangluga perlu mendapatperhattanyaitu: 1. Konflik dalam pengglanaanair Akibat ketidak-seimbangan antara ketersediaan arr dengan kebufithan, pada musim kemarau seringkali te$adi persengketaan dalr.im penggonaan air arftarpetani, antarpenggulta air, antara masyarakat yang ttngga! di lawasan hulu dan hilir baik antarkelornpok'maupun antamrflafah administrasi pemenntahan.
2. Keterbatasan...
I
PRESIDEN FTEPUBLIK INDONESIA
-2-
2. Keterbatasanperan masyaml
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3-
Mengfiadapi rcalita permasalahan dan tantangan sebagaimanatersebut diatas diperlukan kebijalan nasional pengelolaansumber dayaai yang berfungsi: 1. Memben amh pengelolaan sxnber daya av di tingkat nasional unfuk periode tahrlr. 2011 - 2A3O; 2. Menjadi aq)an basL menteri dan pimpinan lembaga pemenntah nonkemente{nn dalam menetapl
B. I(ebijakan"..
REpuSAF1RBU*=*,o -4-
Kebrlal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA
-5-
c. Meningkatl
strategi untuk mewujudl
C. IGbijal
