PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATUMNPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONALPENGELOLMNSUMBERDAYAAIR

DENGANMHMATruHAN YANGI\4AFIAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A,

Menimbang : bahwa untuk melaksana?,anketenfuan pasal t4 huruf a UndangUndang Nomor Z Tahun Z0A4 Entang Sumber Daya Air, perlu menetap?an Petahran presiden tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SumberDaya Ajr; Mengingat

: 1. Pasal4 ayat (I) Unfung-lJndangDasarNegaraRepublikIndonesia

Tahun 1945;

2. undang-undang Nomor T Tahun zao4 &ntang sumber Daya Air (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 32, TambahanI'embaranNegaraRepubrikIndonesiaNomor asr z) ; 3 . PerafircanPemerintahNomor 42 rahun zoog tentang pengelolaan Sumber Daya Air (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor S2,Tambahanr,entbarunNegaraRepublikIndonesia Nomor4858);

MEMUTUSI(AN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOIAAN SUMBER DAYAAIR

KDBIJAIGN

NASIONAL

Pasal1 .."

PRESIDEN R,EPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal1 (1) MenetapkanRebijal
(2) Jaknas sDA adaraharahanstrategisdalam pengelolaansumber daya air secaranasional untuk periode z0 (dua puluh) tahrm terhitung sejaktahan 2Ol1 sampaidengantahunZO\O, (3) JaknasSDAterdiri dartt a. kebtlalcanumum; b, kebijaran peningkatan konsenzasisumber daya afu secaraterus menerus; c. kebijal
kebijakan pengembanganjanngan sisteminformasi sumberdaya afu dalampengelolaansvrnberdayaair nasionalterpadu.

(4) Jaknas sDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagumana terlarnpir dan merupdl

-3-

Pasal2 dalamPasal1,berfungsi sebagai: JaknasSDAsebagwmanadrmal<sud a. acuan bagr

menteri

dan

pimpinan

lembaga pemefintah

nonkementefian dalam menetapl
Pasal3 Jaknas SDAdapat dtttnjaukembalioleh Dewan Sumber DayaAir Nasional setiap5 (lima) tahun.

ffip

pRESlt)ffiN RHPUHLIK lhiNfiNHStA -4-

Pasal4 PeraturanPresidenini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan diJaltclta padatanggal 20 Juni2Q71, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, DR.H. SUSILOBAMBANGYUDHOYONO

I

Salinansesuaidenganaslinya T KABINETRI

REPUJnFslRSS*u*o TAIVIPIRAN PERATUMNPRESIDEN REPI.JBTIK INDONESIA NOMOR

: 33 TAHUN Z01t TANGGAT : 20 JUNI Z}tl KEBIJAKAN NASIONATPENGELOTMNSUMBERDAYAAIR A. IabrBelalang Sumberdaya air merupal<arttantrtiaTvhanYangMaha Esaselain berperun sebagai penopartgsistem kehidupan juga sebagaimodal pembanganan,Hanpir se|uruh aktivitas dan komodrtasdalamkehidupan di muh.abami iri,sangat terganfiingpada ketersediaanair. Hasil petnbanganansumber daya alatn (termasuk sum6ei daya art) telah mampu menyumbang kepada produk domesfik bruto dan menyerip tenagakerja. Meskipun potensi total talntnan sumber daya air di Indonesia masih berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata baik ditrnjau dan letak geografis setiap pulau maupvn dan segl distribusi cr;crah hajan bulanan, frtidutriup an- ialam mengantisipasidtnamika kependudulcandan penhang.uu(ran yang terus meningkat serta siklus air musiman yang semakin trdak menentu sebag;i dampak perubihan iklim globalralanmeng$radapkan kita padasituasikrisis r,rtibr. daya aiibukyang teqadi saatini maupun di wakfu mendatang. Pembangunan yang sangat pesat, per'tambahan jumlah penduduk serta meningkatnya kegiatan ekonomi selama ttga dasawarsaterakhir mengakibatkan peninglcatanalih fungsi lahan diberbagaivmlayah. Perabahankawasanhutan dun Iahan menjadi tahan permukim an, perkotaan, dan pertanian sefra pentnfiil
kerugian ekonomi, kerawanansosial

dan kerus al
Beherapapermasalahanlain, yangluga perlu mendapatperhattanyaitu: 1. Konflik dalam pengglanaanair Akibat ketidak-seimbangan antara ketersediaan arr dengan kebufithan, pada musim kemarau seringkali te$adi persengketaan dalr.im penggonaan air arftarpetani, antarpenggulta air, antara masyarakat yang ttngga! di lawasan hulu dan hilir baik antarkelornpok'maupun antamrflafah administrasi pemenntahan.

2. Keterbatasan...

I

PRESIDEN FTEPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Keterbatasanperan masyaml

-3-

Mengfiadapi rcalita permasalahan dan tantangan sebagaimanatersebut diatas diperlukan kebijalan nasional pengelolaansumber dayaai yang berfungsi: 1. Memben amh pengelolaan sxnber daya av di tingkat nasional unfuk periode tahrlr. 2011 - 2A3O; 2. Menjadi aq)an basL menteri dan pimpinan lembaga pemenntah nonkemente{nn dalam menetapl
B. I(ebijakan"..

REpuSAF1RBU*=*,o -4-

Kebrlal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA

-5-

c. Meningkatl
strategi untuk mewujudl
C. IGbijal

-6-

C,Kebtia(anPening4
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA

-7 b. Meningkatkan apaya perlindungan sumber dfu, pengafiuan daerah sempadansumber air, dan pengisian air pada sumber ii, intaralain unfuk meningkatkan ketersediaanab bafut dalam rungl

-8-

3) Meningkatkan pemanenan afu hujan melalar petnbangunan dan pemeliharaanpenanpung air hujan; dan q Mehksana?'ansosialisasimengenai pengawetan ait' kepada masyarakat dan duniausaha. b' Meningkatkan upaya pengltematan air serta pengendalianpenggunaan air tanah olehparu pemilik kepentrngan,dengancaral 1) Menciptatan sisteminsentif dan disinsentif melalui skematarif progresif kepada pema?,aiair paling lambat S (trya) tahun setelah Jaknas-SDA ditetapl
d,an memulihkan

kualitas

air pada sumber

air

dengan

melibatl

-9-

Mengembanglan dan menerapl
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA

_10_

b' Memastikan pengeloraansumber daya air tetpadu dalarcr rungl

- 11-

Meningkatkan pengernbangansumber daya arr termasuk sumber air lngasi alternatrf dalam skala kecil dalam nngf,a mempertahankan dan meningf'ath'anproduksi pangannasional,sertaproduksi peftanian lainnyal Mengembanglcanfungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan fransportasi air, dan pernbangft,rtlistrik tenaga ur pada vnlayah yang kebutuhanlisfriknya belum terpenuhi; Menyediakaninsentrt bag) usaha swadayamasyamlat dalam pengembangan infrastrukturpembanglcttlistrikmikrohidro; h. Mendorong perseorangan atau kelompok masyamkat untuk mengembanglcanteknologi pemenuhan kebutuhan air minum dall: sxrtber air p ermril
E. Kebijakan...

PFTESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-72-

KebijakanPxtgendalianDayaRusakAfu DanpenguranganDampak Kebijakanpengendaliandayarusak air danpengurangan dampakterdm dafi: 1. PeningkatanUpayaPencegahan strategiuntukmewujudkankebijakaniniadalahsebagaiberikut: a, Memetakan dan menetapl<artl
2) Meningkatr
4) Mempertatranl

-13-

4) Mempertahanl
PR.ESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-74-

F. Kebijalan Peningf,,atanPeran lvlasyarakatdan Dania TJsahadalam Pengelolaan SumberDaya Air Kebijakan pennglratan peran masyarah,atdan &,trua usaha dalam pengelolaan sumberdayaair terdiri dafi: 1, Peningkatan Peran\,lasyar alcatdan Dunia lJsaha dalamPerencanaan Strategiuntuk mewujudh,ankebijakanini adalahsebagaiberikut : a. Meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyamlat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasanfungsi sosial, ekonomi, dan lingJatngan hidup dan svrrber daya airl b, Meningkatkan keterlibatan masyaralcatdan drtria usaha dalampenJrusunan kebijakan pelr'gelolaansumberdaya alr; c. Meningkatkan keterlibatan masyarulcatdan dunia usaha dalampenyusunan pola dan rencana pengelolaansumber daya air di tingkat wrlayah sungail dart d. Meningkatkan pendidikan dan pelaihan, serta pendarnptngan kepada masyaml

_15_

Mengembangfun lan mgw,tludkan ketetpaduan pemberdayaansertaperan masyamlr'atdan dttrtia usaha dalam pelah,sanaan'pengelolaan sumberdaya avl dan Meningkatkan kemampuan masyar al
'

fjRHslnHl'l RHPUBI.IK IF"ID$NHSIA

-16d. Meningkatkankemampaansumberdaya manusiadalamlembagapengelola SISDAolehpara pemilik kepentingarydan e, Meningkatkan peran serta masyarakatdan dunia usaha dalam pengelolaan data daninformasisumberdaya air, 2. PengembanganJej aring SI SDA strategiuntuk mewujudkankebijalcanini adalahsebagaiberikut: a. Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikanpengelolaanSISDA paling Iambat 1 (satu) tahun setelahKebijal
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA. fid. DR. H, SUSIO BAA4BANGYUDHOYONO

Salinansesuaidenganaslinya

ii BudiAstuti

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

Recommend Documents