PRAKTEK PERTANIAN YANG BAIK SEBAGAI: IMPLEMENTASI POLITIK PERTANIAN INDONESIA

Politik Pertanian Indonesia

PRAKTEK PERTANIAN YANG BAIK SEBAGAI: IMPLEMENTASI POLITIK PERTANIAN INDONESIA Faisal Kasryno dan Haryono

PENDAHULUAN Kerangka politik pertanian Indonesia sebenarnya telah digariskan oleh UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi terutama ayat 3: “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” dan ayat 4: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berbekal dengan kedua ayat dari UUD 1945 pasal 33 inilah hendaknya landasan politik pertanian Indonesia dilaksanakan. Kemakmuran masyarakat harus diartikan dalam dua konteks yaitu dari segi petani produsen dan dari segi konsumen. Dari segi petani produsen pola usahatani yang dikembangkan hendaknya mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mendapatkan harga yang layak bagi produk pertanian yang dihasilkan. Dari segi konsumen hendaknya mendapatkan harga yang terjangkau kemampuan mereka. Dengan kondisi demikian maka sistem pemasaran hasil pertanian harus dilaksanakan dengan sistem yang juga efisien sehingga menguntungkan bagi petani produsen dan konsumen. Untuk melaksanakan pembangunan pertanian berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya lahan dan air harus mengacu pada teknologi pertanian ramah lingkungan sehingga pola usahatani yang dilaksanakan aman bagi petani, keluarganya, buruh tani, dan masyarakat pedesaan. Bagi konsumen produk pertanian yang dihasilkan terutama produk pertanian pangan adalah aman dikonsumsi dan bernilai gizi yang memadai. Sedangkan bagi masyarakat pola usahatani yang dilaksanakan haruslah tidak menghasilkan limbah yang membahayakan masyarakat, atau membangun pola pertanian tanpa limbah. Disisi sumber daya lahan maka sumber daya lahan untuk pembangunan pertanian harus berupa lahan yang tidak terkontaminasi oleh bahan berbahaya, demikian juga dengan sumber daya air yang digunakan untuk pertanian haruslah pula sumber daya air yang bebas dari bahan berbahaya. Tulisan ini akan mencoba menyajikan kerangka implementasi politik pertanian UUD 1945 pasal 33.

Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian

81

Kerangka Politik Pertanian Indonesia

UNDANG UNDANG SEBAGAI JABARAN DASAR HUKUM POLITIK PERTANIAN Sebagai penjabaran dari pasal 33 UUD 1945 dikeluarkanlah UU PA No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. UU PA ini juga mewajibkan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya lahan dan air dan menjaga keadilan dalam penggunaannya bagi golongan ekonomi lemah, sebagaimana tercantum pada pasal 15 UU PA. Mengenai sumber daya air dikeluarkan UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air. Pemanfaatan sumber daya air didasarkan atas keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian jelaslah bahwa pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya, sehingga haruslah dicegah pencemaran dan perusakan lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk membangun pola pertanian yang juga berkelanjutan. Ada persepsi dengan keberhasilan “Revolusi Hijau” diawali pada tahun 1963 dan dicapainya swasembada beras tahun 1984 bahwa keberlanjutan pembangunan pertanian dapat dicapai dengan perangkat “Teknologi Revolusi Hijau”. Pada kenyataannya dilapangan “Penerapan Teknologi Revolusi Hijau” malah cenderung merusak lingkungan hidup, yang ditandai dengan merebaknya berbagai hama dan penyakit tanaman seperti berbagai tipe wereng cokelat dan berbagai hama tanaman lainnya. Disamping itu kualitas sumber daya air juga tercemar, dimana semula petani dapat memelihara ikan di sawah bersamaan dengan tanaman padi, dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia anorganik kegiatan pemeliharaan ikan bersama tanaman padi tidak dapat lagi dilakukan. Demikian juga dengan keberadaan ikan di saluran irigasi juga sangat berkurang atau bahkan menghilang. Dalam kerangka pengembangan pola usahatani dikeluarkan UU N0 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang ini mengatur pola usahatani mulai dari pengadaan sarana produksi pengolahan lahan, penggunaan air, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, dan pasca panen. Jika diteliti dengan seksama maka Undang-undang Sistem Budidaya menganut Praktek Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices) atau GAP. Beda utamanya terletak pada GAP sumber daya lahan dan sumber daya air yang digunakan untuk sistem budidaya terutama tanaman pangan haruslah bebas dari kontaminasi bahan berbahaya. Misalnya kandungan Arsenic (As) dalam tanah harus dibawah 55 mg/kg tanah, dan 0,05 mg/liter air, kandungan Cadmium (Cd) di tanah haruslah berada dibawah 12 mg/kg tanah dan 0,01 mg/liter air, kandungan Mercury (Hg) haruslah berada dibawah 10 mg/kg tanah dan 0,001 mg/liter air. Dalam Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman hanya menyebutkan bahwa proses produksi tidak boleh merusak lingkungan hidup agar dapat dijamin keberlanjutan sistem pertanian yang dilaksanakan. Teknologi yang diterapkan dalam pola usahatani menurut UU Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) haruslah teknologi yang ramah lingkungan.

82



Penerapan Praktek Pertanian yang Baik (GAP) adalah untuk menjamin kesejahteraan petani, keluarganya, dan pekerjanya. Sedangkan dari segi konsumen mendapatkan produk pangan yang berkualitas dan bernilai gizi yang aman. Sedangkan dari segi lingkungan hidup GAP menjamin kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian dapatlah dikatakan sebenarnya GAP ini sesuai pula dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 diatas. Dalam pelaksanaan Praktek Pertanian yang Baik (PPB) peranan penelitian pertanian sangat penting, mulai dari menginventarisasi kesesuaian lahan pertanian untuk komoditi tertentu terutama pangan dan hortikultura, teknologi budidaya yang sesuai dengan PPB, teknologi pra-panen, pasca panen, transportasi dan penyimpanan hasil, pengolahan hasil, standarisasi produk pertanian pangan dan holtikultura sesuai dengan PPB. Di Amerika Serikat, Departemen Pertaniannya (USDA) memang mengeluarkan Pedoman Praktek Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices Manual) untuk melindungi petani, keluarganya, buruh tani, bersamaan melindungi konsumen dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. USDA mengeluarkan sertifikat produksi pertanian pangan yang aman untuk diedarkan pada konsumen. Tanpa sertifikat ini produk pertanian pangan tidak bisa dipasarkan. Hal yang sama juga dilakukan di negara Uni Eropa, dan Australia. Guna membantu petani keluarga di Amerika Universitas Negara Bagian memberikan pelatihan bagi petani keluarga untuk mampu menerapkan Teknik Pertanian yang Baik sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh USDA. Setelah mendapatkan bantuan dan pelatihan ini, maka USDA melakukan pemeriksaan pada lahan dan air yang digunakan oleh petani keluarga, apakah lahan dan air yang digunakan petani keluarga ini sudah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan produk pangan untuk dipasarkan. Seluruh proses produksi diperiksa dan disertifikasi oleh USDA termasuk produk yang dihasilkan petani. DI Indonesia karena semua petani pangan adalah petani keluarga dan petani kecil maka pemerintah dalam hal ini lembaga penelitian harus membantu petani memanfaatkan lahan dan air yang digunakannya agar memenuhi persyaratan bagi usahatani pangan yang aman bagi petani, keluarganya, pekerjanya, dan menghasilkan produk pangan yang aman bernutrisi bagi konsumen dan tetap menjaga kelestarian sumber daya lahan dan air. Dengan penggunaan teknologi Revolusi Hijau selama lebih dari tiga dekade ini diperkirakan sebagian besar lahan sawah beririgasi Indonesia sudah tercemar logam berbahaya seperti Cadmium (Cd), Arsenic (AS), mungkin juga Copper (Cu). Disamping itu kualitas air irigasi Indonesia juga tercemar logam berbahaya tersebut ditambah lagi adanya limbah pabrik yang selama ini sulit dikendalikan. Dampaknya memang sudah kelihatan, dimana pada saluran irigasi populasi ikan sudah sangat dan demikian pula satwa air lainnya. Masalah lainnya yang dihadapi adalah saluran irigasi juga digunakan untuk tempat pembuangan limbah rumah tangga. Indonesia harus membangun kerangka yang memadai untuk mampu menerapkan Praktek Pertanian yang Baik (PPB). Kegiatan bukan harus dimulai dari nol.


83


Karena sebenarnya menyempurnakan UUSBT (Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman) No 12 tahun 1992. Saat ini memang belum banyak permintaan dari pasar swalayan mengenai standarisasi kualitas/mutu produk pangan bergizi dan menyehatkan dan bebas dari pencemaran. Akan tetapi dengan kemajuan dan peningkatan pendapatan maka pangan berkualitas akan semakin diminati, yang sekarang mulai berkembang adalah produk pertanian organik. Pertanian organik ini belum mempersyaratkan tentang kualitas lahan dan air untuk sistem budidaya yang bebas dari pencemaran dari bahan berbahaya. Akan tetapi sebagai tanggung jawab profesional mungkin sudah harus mulai dirintis upaya untuk menerapkan secara bertahap Praktek Pertanian Yang Baik (PPB/GAP) dan demi masa depan bangsa dan generasi penerus yang sehat sejahtera sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33. Diperkirakan didaerah irigasi pedesaan dan kawasan dataran tinggi relatif kualitas air dan lahan lebih baik, apalagi belum begitu masif menerapkan Teknologi Revolusi Hijau. Kegiatan yang perlu diawali adalah melakukan kajian mendasar kondisi sumber daya lahan dan air yang saat ini ada, terutama fokus pada lahan sawah beririgasi. Karena lahan kering mungkin belum begitu banyak tercemar. Pemetaan kondisi lahan beririgasi mengenai sifat kimia dan biologi tanahnya dilakukan mendalam. Bersamaan dengan itu juga dilakukan analisa produk pangan yang dihasilkan mengenai ada tidaknya terjadi pencemaran dalam produk pangan dilahan tersebut.

KERANGKA POLITIK PERTANIAN TERUTAMA PANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD 1945 PASAL 33. Sumber daya Lahan dan Air Kemandirian pangan mempengaruhi hidup mati satu bangsa sebagaimana dikemukakan Presiden Pertama kita Ir. Soekarno pada saat peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor tahun 1953 enam dekade yang lalu. Dalam dekade terakhir ini kemandirian pangan Nasional sudah sangat mengkhawatirkan, karena tingginya ketergantungan pangan Nasional pada impor. Hal ini antara lain disebabkan oleh konversi sumber daya lahan pangan berjalan tanpa kendali dan kualitas sumber daya air yang sudah semakin menurun. Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akan tetapi konversi berjalan terus, kedepan mungkin UU ini harus diperkuat menjadi UU Konservasi Sumber daya lahan pangan dan Konservasi sarana dan prasarana pengairan. Sumber daya lahan dan air adalah modal dasar untuk membangun pola pertanian terutama komoditi pangan. Untuk menghasil produksi pertanian berkualitas maka kualitas sumber daya lahan dan air sangatlah menentukan. Dengan kata lain

84



untuk menghasilkan produk pertanian yang bebas dari tercemar bahan berbahaya, maka pertama harus diyakini adalah bahwa lahan dan air yang digunakan dalam pola produksi haruslah bebas dari pencemaran bahan/logam ataupun bahan kimia berbahaya terutama logam berat seperti Cadmium (Cd), Arsenic (As), Mercury (Hg) dan lainnya. Air irigasi juga tidak boleh tercemar oleh limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Untuk langkah awal perlu diteliti seberapa jauh hubungan antara kandungan bahan berbahaya seperti logam berat pada produk pangan dan hortikultura dengan kandungan bahan berbahaya dalam tanah. Di Cina standar kandungan bahan berbahaya menggunakan Standar Negeri Belanda dimana batas kandungan logam berat Cadmium (Cd) <12 mg/kg tanah, kandungan Chromium (Cr) <380 mg/kg tanah, kandungan Arsenic <55 mg/kg tanah. Sedangkan untuk sumber daya air kandungan Arsenic <0,05 mg/Liter air, kandungan Cadmium air <0,01 mg/L air. Apabila lahan dan air yang digunakan untuk pola usahatani pangan dan hortikultura dibawah ambang batas tersebut, dengan pola pertanian organik produk pangan organik yang dihasilkan akan bebas dari pencemaran logam berbahaya tersebut. Sumber air dan tempat pencucian produk haruslah jauh dari tempat penyimpanan pupuk dan bahan kimia yang digunakan pada usahatani.

Pengelolaan Lahan Pengelolaan lahan yang baik akan membantu peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Praktek konservasi lahan perlu diterapkan dengan pengolahan lahan minimum, mencegah erosi, dan banjir. Untuk menjaga dinamika kimia dan biologi tanah maka kandungan organik tanah harus dijaga dan ditingkatkan, melalui penggunaan pupuk organik. Sisa tanaman tidak boleh dibakar, akan tetapi dimasukan kedalam tanah atau dijadikan kompos. Kemasaman (pH) perlu juga dijaga pada level antara 6-7 adalah yang optimal. Semua sifat kimia, biologi, dan fisik tanah ini hendaknya secara berkala dilakukan pengecekannya. Karena petani keluarga Indonesia adalah petani kecil, mungkin lembaga penelitian perlu menciptakan suatu peralatan sederhana untuk menditeksi pencemaran atau kualitas lahan petani. Praktek yang baik mengenai pengelolaan lahan pertanian ini mencakup: 1.

Pelajari dengan baik mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi lahan yang diusahakan, ini dilakukan dengan bantuan lembaga penelitian, akan tetapi petani dapat mengamati keberadaan ikan dan satwa lainnya di lahannya,

2.

Hindari pengolahan lahan yang berlebihan, usahakan pengolahan lahan minimum,

3.

Pelihara dan tingkatkan kandungan bahan organik tanah, dengan melakukan pola pergiliran tanaman yang teratur, dan memasukan sisa tanaman ketanah,

4.

Pelihara penutup tanah, dan jangan biarkan tanah terbuka,

5.

Hindari kontaminasi tanah dengan zat berbahaya, organik dan anorganik,

6.

Kurangi penggunaan pestisida kimia anorganik, dan tingkatkan penggunaan pestisida organik,


85


7.

Kurangi penggunaan pupuk buatan,

8.

Pelihara catatan sejarah penggunaan tanah/lahan selama ini.

Pengelolaan Air Keberlanjutan penyediaan air dengan kualitas yang terjamin merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian berkualitas baik dan aman bagi petani dan konsumen. Air yang digunakan haruslah air yang tidak terkontaminasi sebagaimana standar diatas dikemukakan. Kualitas air ini harus dijaga dengan menghindari pencemaran limbah rumah tangga dan limbah ternak masuk pada sumber air. Air haruslah dimanfaatkan secara efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman dan ternak serta kebutuhan rumah tangga. Untuk menjaga daya serap dan menahan air di tanah, maka kadar bahan organik tanah harus dijaga dan ditingkatkan. Untuk mengurangi evaporasi penggunaan mulsa mungkin diperlukan. Untuk penanaman sayuran biasanya petani memanfaatkan mulsa plastik. Akan tetapi haruslah dijaga agar plastik ini jangan menjadi limbah, karena ini merupakan limbah berbahaya. Setelah dipakai mulsa plastik harus segera dibersihkan. Kualitas sumber daya air ini juga hendaknya di periksa secara berkala. Dalam konteks petani keluarga di Indonesia perlu kreativitas lembaga penelitian menciptakan peralatan sederhana untuk menjaga kualitas sumber daya air petani. Dalam hal pemanfaatan sumber daya air perhatikan hal berikut: 1.

Maksimumkan penyerapan air permukaan, dan hindari pengaliran air yang berlebihan kedalam lahan usaha,

2.

Kelola air tanah dengan baik dan pelihara tinggi muka air tanah pada tingkat aman dan hindari draenasi air tanah berlebihan,

3.

Kembangkan teknik menjaga keseimbangan dalam pola tanam yang baik,

4.

Hindari penggunaan air irigasi berlebihan dan kehilangan air irigasi berlebihan,

5.

Hindari kontaminasi sumber daya air dan air irigasi, dan jangan mencemari air irigasi dengan bahan berbahaya dan limbah rumah tangga,

6.

Jaga tingkat kestabilan permukaan air tanah dalam lahan pertanian yang diusahakan dengan baik,

7.

Sediakan air untuk ternak dengan baik dan jangan mengotori air dengan limbah ternak yang diusahakan atau ternak kerja,

8.

Pelihara dan tingkatkan kandungan bahan organik lahan usaha.

Teknologi Sistem Budidaya Tanaman Teknologi Revolusi Hijau di introduksi tahun 1963 di Karawang oleh Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, keberhasilan ini disertai dengan ditemukannya bibit unggul baru oleh IRRI berupa IR 5 dan IR 8 mendorong pemerintah melalui berbagai

86



variasi dan pembaruan Program Bimbingan Massal (BIMAS) menghasilkan diraihnya Swasembada Beras tahun 1984, akan tetapi hanya bertahan beberapa tahun saja. Sampai dengan saat ini praktis sebenarnya pemerintah masih menggantungkan prioritas pada teknologi Revolusi Hijau. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan subsidi pupuk yang mencapai Rp 18 triliun/tahun ditambah dengan subsidi benih sebesar hampir Rp 2 triliun/tahun selama sekitar lima tahun terakhir. Akan tetapi teknologi Revolusi Hijau ini dalam kondisi penyusutan luas dan kualitas sumber daya lahan dan air tidak mampu memantapkan kemandirian pangan, malah telah memperapuh kemandirian pangan Nasional. Impor pangan pada tahun 2012 sudah mencapai USD 15 miliar. Untuk mencapai kemandirian pangan masa depan haruslah segera ada terobosan teknologi baru dibidang pangan baik untuk ekosistem lahan basah maupun untuk ekosistem lahan kering. Potensi lahan kering cukup besar hanya teknologi pangan lahan kering masih sangat tertinggal, karena terabaikan, karena ketergantungan pada teknologi Revolusi Hijau yang hanya bisa untuk lahan sawah terutama sawah beririgasi. Diversifikasi dan integrasi tanaman ternak dan ikan perlu segera dikembangkan untuk menghasilkan pola pertanian tanpa limbah dalam kerangka Praktek Pertanian yang Baik (PPB/GAP). Dalam kerangka menerapkan pola usahatani yang baik perhatikan hal yang berikut: 1.

Pilih bahan tanaman yang memiliki sifat relatif mudah untuk dikelola, tahan terhadap hama dan penyakit utama dikawasan, tahan terhadap stres, adaptif pada perubahan iklim, produktivitas tinggi, menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar, memiliki respons yang baik pada penggunaan pupuk dan pestisida,

2.

Terapkan pola pergiliran tanaman, dan sedapat mungkin masukan tanaman pengikat nitrogen (jenis kacang-kacangan) dalam pola tanam,

3.

Terapkan integrasi pola tanaman ternak, dan ikan kalau memungkinkan,

4.

Gunakan pupuk kimia dan organik secara berimbang untuk memelihara kondisi keseimbangan biologi tanah dengan baik,

5.

Sisa tanaman tidak boleh dibakar, akan tetapi dijadikan bahan untuk membuat kompos dan pupuk organik,

6.

Jika memiliki lahan penggembalaan, maka perlu dilakukan rotasi untuk menjaga kestabilan pengelolaannya,

7.

Hindari penggunaan pengolahan tanah yang berlebihan (Minimum Tillage).

Perlindungan Tanaman Memelihara kondisi pertanaman dalam keadaan yang aman dari gangguan hama dan penyakit merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan pendapatan petani yang menguntungkan dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini hendaknya


87


diterapkan prinsip pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Dengan kata lain menerapkan budidaya tanaman yang tahan terhadap gangguan hama dan penyakit, sistem budidaya yang sehat, dan penggunaan pestisida yang sesuai dan saat pengendalian hama yang tepat. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kerangka pengendalian hama terpadu sebagai berikut: 1.

Pilih buih/bibit tanaman yang tahan terhadap hama/penyakit, disertai dengan pola pergiliran tanaman yang tepat untuk memutus siklus hidup hama,

2.

Gunakan praktek budidaya tanaman yang memaksimumkan pengendalian biologis hama dan penyakit,

3.

Intervensi pencegahan hama dilakukan pada saat yang tepat dan frekuensi yang juga tepat, sehingga meminimumkan dampak pada lingkungan hidup,

4.

Jaga keseimbangan antara hama dan predator, sehingga dapat meminimumkan penggunaan pestisida,

5.

Gunakan alat monitoring populasi hama jika tersedia peralatannya,

6.

Simpan bahan kimia dan peralatannya pada tempat yang jauh dari sumber daya air agar tidak mencemari. Tempat penyimpanan ini harus jauh dari jangkauan anak-anak dan dalam keadaan terkunci,

7.

Penggunaan pestisida atau bahan kimia pengendali hama dan penyakit ini hanya dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan menggunakan alat pengaman yang memadai,

8.

Catat dengan sempurna jenis dan waktu pemberian bahan kimia pestisida ini untuk nantinya digunakan sebagai pengendali,

9.

Sedapat mungkin menggunakan praktek pertanian organik jika tersedia teknologinya.

Pemeliharaan Ternak dalam Kerangka Integrasi Tanaman Ternak Pemeliharaan ternak dalam kerangka usahatani integrasi tanaman ternak berfungsi sebagai pengolah limbah pertanaman dan menyediakan limbah ternak untuk selanjutnya diproses menjadi kompos dan bahan pestisida organik untuk digunakan sebagai pupuk dan pengendali hama dan penyakit tanaman. Integrasi ini bertujuan untuk membangun usahatani tanpa limbah, dan menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi dan bernilai gizi tinggi. Komponen ternak dalam usahatani ini memerlukan ruang atau dikandangkan guna dapat mengumpulkan limbah ternak ini dengan sempurna. Kandang berkelompok ini berlantai semen untuk memudahkan membersihkan dan mengumpulkan limbah ternak ini dengan sempurna. Praktek pemeliharaan ternak yang baik mencakup: 1.

88

Lokasi kandang berkelompok ini hendaknya dijaga agar tidak mencemari sumber daya air, dan juga terpisah dari areal pertanaman,



2.

Hijauan pakan ternak harus bebas dari pencemaran, demikian juga sisa tanaman yang digunakan sebagai pakan haruslah bebas dari pencemaran dan juga bebas dari pestisida,

3.

Kesehatan ternak harus dijaga dan diperiksa secara berkala oleh ahli kesehatan ternak,

4.

Air untuk ternak juga harus air bersih bebas dari pencemaran dan bahan kimia berbahaya dan pestisida,

5.

Pekerja yang memelihara ternak ini harus dilatih dengan baik mengelola unit ternak dalam sistem integrasi,

6.

Semua peralatan dalam unit ternak hendaknya bersih dan meminimumkan akibat luka pada ternak dengan penggunaan alat ini,

7.

Pengendalian limbah ternak dan tanaman diupayakan agar tidak mencemari lingkungan hidup disekitarnya,

8.

Sisa dari obat ternak harus disimpan pada tepat yang aman, dan limbahnya haruslah tidak mencemari lingkungan hidup dan sumber daya lahan dan air,

9.

Batasi penggunaan antibiotik bagi pemeliharaan ternak,

10. Catat setiap penggunaan obat-obatan, kelahiran dan kematian, serta penjualan ternak dengan baik, 11. Jika memelihara ternak penghasil susu atau ternak petelur, maka pemeliharaan dan proses penanganan susu dan telur di peternakan harus dijaga dengan baik dan bersih, 12. Dalam pemeliharaan ternak ini juga harus dijaga efek rumah kaca dan pencemaran lingkungan, misalnya gas methan dari limbah ternak bisa dimanfaatkan untuk biogas, 13. Secara reguler kesehatan ternak harus diperiksa dan dimonitor.

Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan Ternak Integrasi usahatani tanaman ternak yang sukses memerlukan perlakukan pengendalian kesehatan ternak yang baik, mencakup: 1.

Minimumkan resiko penularan penyakit pada ternak yang dipelihara, melalui penyediaan pakan bernutrisi dan sehat, dan situasi kandang ternak sehat,

2.

Pelihara kesehatan lingkungan kandang, lingkungan Hijauan pakan ternak, air minum yang bersih,

3.

Hindari pengendalian ternak yang kasar, dan peralatan yang tidak sesuai,

4.

Selalu manfaatkan ahli kesehatan hewan dalam mengendalikan kesehatan hewan yang dipelihara,

5.

Jika kesehatan hewan terganggu minimumkan penggunaan anti biotik,


89


6.

Periksa kadaluwarsa obat ternak dan pakan ternak, dan musnahkan obat yang telah kadaluwarsa,

7.

Pelihara Grup Sosial dan kepadatan ternak dengan baik,

8.

Jika diperlukan penyembelihan ternak lakukan dengan metoda yang baik dan heginis/menyehatkan,

9.

Buat catatan lengkap pengendalian kesehatan ternak.

Panen, dan Pengolahan Hasil Ditingkat Usahatani Kualitas produk pertanian sangat tergantung pada pelaksanaan panen dan pasca panen yang baik dan memenuhi persyaratan kesehatan. Untuk ini hendaknya dilakukan penanganan panen dan pasca panen sesuai dengan standar yang baik. Penentuan saat panen dipengaruhi pula oleh penggunaan pestisida terakhir yang dilakukan dan jenis bahan kimia pestisida yang dipakai. Dalam melaksanakan panen dan penanganan pasca panen harus dijaga agar produk terutama produk pangan dan hortikultura tidak tercemar oleh bahan kimia berbahaya. Hasil panen juga harus dijaga dan disimpan ditempat yang bersih dan terlindung dari teriknya sinar matahari. Tempat penyimpanan dijaga pula kelembaban udara dan temperatur ruangannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan panen dan pasca panen yang baik adalah: 1.

Minimalkan resiko kerusakan produk pangan dan hortikultura serta produk peternakan. Penyimpanan dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan jenis produk pertanian yang disimpan. Penyimpanan yang melebihi waktu yang ditetapkan bisa merusak kualitas produk,

2.

Dalam hal diperlukan pencucian sebelum penyimpanan, lakukan dengan menggunakan air yang bersih dari pencemaran,

3.

Bila diperlukan pengepakan, hendaknya dilakukan dengan menggunakan alat pengepakan yang bersih dan tidak berpotensi merusak produk, dan produk yang dikemas dalam pengepakan haruslah produk yang sudah bersih dan siap untuk dipasarkan pada konsumen,

4.

Jika setelah pengepakan memerlukan penyimpanan, lakukan ditempat penyimpanan yang bersih dan dengan suhu dan kelembaban udara tertentu untuk menjaga kualitas produk yang disimpan sebelum dijual,

5.

Dalam hal memerlukan alat transportasi untuk memasarkan hendaknya alat transportasi juga haruslah bersih, dan bila diperlukan menggunakan alat transportasi dengan pengaturan temperatur dan kelembaban hendaknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,

6.

Buat catatan lengkap mengenai panen dan penanganan pasca panen yang dilakukan.

90



Penggunaan Energi dan Penanganan Limbah Kegiatan produksi usahatani memerlukan berbagai bentuk energi seperti bahan bakar untuk peralatan pertanian yang digunakan, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil. Disamping itu kegiatan produksi pertanian juga berpotensi menghasilkan limbah. Praktek pertanian yang baik dalam hal penggunaan energi dan penanganan limbah antara lain adalah sebagai berikut: 1.

Rencanakan dengan baik penggunaan peralatan pertanian yang hemat energi, dan usahakan menggunakan peralatan yang menggunakan bahan bakar terbarukan dan efisien,

2.

Upayakan dalam pengolahan lahan menggunakan prinsip pengolahan tanah minimum (Minimum tillage),

3.

Dalam hal penggunaan bahan bakar upayakan menggunakan bahan bakar terbarukan,

4.

Dalam pengepakan produk gunakan bahan pengepakan yang terbuat dari bahan nabati dan Biodegradable,

5.

Limbah harus diproses menjadi bahan kompos dan pupuk organik, sehingga pola produksi keseluruhan adalah tanpa limbah,

6.

Batasi penggunaan bahan yang tidak bisa di daur ulang atau dijadikan bahan untuk membuat kompos,

7.

Penyimpanan bahan kimia dan pupuk harus dalam tempat yang terpisah dan terkunci serta memiliki ventilasi yang memadai.

Kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan, dan Keamanan Pangan Dalam melaksanakan usahatani hendaklah dijaga keseimbangan antara prinsip ekonomi, teknologi dan sosial. Dengan kata lain kegiatan usahatani secara ekonomi menguntungkan secara berkelanjutan, secara teknis memungkinkan dan tidak merusak lingkungan, dan secara sosial diterima oleh masyarakat. Secara umum Praktek Pertanian yang baik mencakup hal berikut: 1.

Setiap pola usahatani yang dilakukan hendaklah diupayakan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan hidup berkelanjutan, dan sosial,

2.

Usahatani harus memberikan pendapatan yang layak bagi petani,

3.

Memberikan kesempatan kerja yang menguntungkan bagi perkara dan dengan memberikan lingkungan kerja yang sehat,

4.

Latih pekerja menggunakan peralatan pertanian secara efisien dan aman bagi pekerja, dan pekerja hendaknya merawat peralatan dengan baik,

5.

Gunakan peralatan yang menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan,


91


6.

Bayarlah pekerja dengan upah yang layak dan mensejahterakan sekeluarga,

7.

Jika diperlukan membeli sarana produksi belilah pada penyalur yang berada disekitar anda di pedesaan sedapat mungkin, dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan pedesaan.

Peranan Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian berperan sangat besar terutama di negara berkembang dengan petani didominasi oleh petani keluarga skala kecil. Lembaga Penelitian harus terbuka dan membuka kepada umum hasil penelitiannya. Ini adalah logis karena Lembaga Penelitian di biayai oleh dana yang bersumber dari rakyat. Lembaga Penelitian jangan menjadi pembenar kebijakan pemerintah yang mungkin bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam kerangka Praktek Pertanian yang Baik peranan Lembaga Penelitian sebagai berikut: 1.

Melakukan analisa sumber daya lahan dan air terutama kandungan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan masyarakat, selanjutnya memberikan informasi ini kepada masyarakat,

2.

Memberikan arahan kesesuaian sumber daya lahan dan air untuk komoditi tertentu terutama komoditi pangan dan hortikultura. Arahan didasarkan atas bebasnya sumber daya lahan dan air dari kontaminasi bahan kimia berbahaya diatas ambang batas yang di izinkan,

3.

Melakukan analisa hasil pertanian, terutama kandungan bahan kimia berbahaya termasuk kandungan antibiotik dan kandungan mikroba berbahaya (Misalnya Salmonela) didalam produk pertanian khususnya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan,

4.

Memberikan informasi kepada masyarakat konsumen tentang kualitas produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan yang berisi kadar kandungan bahan berbahaya, sisa antibiotik, dan kandungan mikroba berbahaya dalam produk pertanian tersebut,

5.

Informasi tersebut berguna baik bagi petani produsen agar mereka mampu merubah pola penggunaan bahan kimia berbahaya, antibiotik dan pencemaran mikroba berbahaya dalam usahatani sehingga dapat melindungi petani keluarga, dan buruh tani dari kontaminasi bahan kimia berbahaya,

6.

Bagi konsumen informasi kualitas kandungan bahan kimia berbahaya, kandungan antibiotik, dan kandungan mikroba berbahaya penting untuk menjaga pangan yang dikonsumsi aman dan bernilai gizi dan menyehatkan bagi keluarganya,

7.

Selanjutnya Pemerintah harus melarang peredaran produk pertanian pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya, antibiotik, dan kandungan mikroba berbahaya diatas ambang batas sehat,

92



8.

Secara periodik Pemerintah haruslah melakukan pemeriksaan kualitas bahan pangan dari kontaminasi bahan kimia, kandungan antibiotik, dan kandungan mikroba berbahaya dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat,

9.

Semua langkah ini harus dilakukan dengan baik dan terkendali serta dimonitor.

Bio-diversities dan Tata Ruang Pembukaan lahan untuk pertanian terutama perkebunan kelapa sawit telah berakibat hilangnya habitat makhluk hidup seperti gajah dan harimau di Sumatera dan Orang hutan di Kalimantan. Untuk ini mungkin sudah waktunya untuk menghentikan perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar terutama di Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan produksi kelapa sawit dapat dilakukan dengan peremajaan. Demikian juga dengan perkebunan karet tidak diperlukan perluasan yang diperlukan adalah peremajaan hutan karet rakyat. Selanjutnya untuk Pelaksanaan Praktek Pertanian yang baik perlu dilakukan hal sebagai berikut: 1.

Identifikasi dan konservasi habitat binatang yang dilindungi seperti gajah, harimau, orang hutan, berbagai jenis satwa dan sejenisnya,

2.

Habitat satwa yang dilindungi ini harus dijaga tata-ruang (Landscape) sesuai dengan habitat aslinya dan tidak diganggu lagi,

3.

Pada areal pertanian maupun perkebunan supaya dikembangkan diversifikasi pola usaha mendekati habitat Biodiversity yang baik,

4.

Pelihara pula habitat sumber daya air untuk melindungi satwa perairan dengan baik dan dijaga agar sumber daya air ini tidak tercemar yang akan merusak lingkungan hidup satwa perairan umum,

5.

Perburuan dan penangkapan satwa liar harus dicegah dan dilarang,

6.

Monitor keberadaan satwa baik diperairan maupun dalam habitat konservasi satwa liar,

7.

Kerangka Kebijakan Pengembangan Praktek Pertanian Yang Baik ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33, UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Petani, serta UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


93


PENUTUP Politik Pertanian pada dasarnya adalah pelaksanaan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menggariskan bahwa pemanfaatan sumber daya lahan, air serta udara dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Maka dalam kerangka ini haruslah dirumuskan seperangkat kebijakan pembangunan pertanian untuk mensejahterakan dan menjaga kesehatan petani, keluarganya, buruh tani, dengan menghasilkan produk pertanian yang bernilai gizi dan aman bagi konsumen serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dalam kerangka ini maka peranan Lembaga Penelitian adalah sangat strategis untuk memberikan arahan pemanfaatan sumber daya lahan dan air sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya Lembaga Penelitian juga harus melakukan monitoring penggunaan sumber daya lahan dan air dan produk pertanian yang dihasilkan kualitas produk terkait dengan nilai gizi, kandungan bahan kimia berbahaya, kandungan antibiotika, dan kandungan mikroba berbahaya secara periodik dan memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah berperaan dalam pengawasan peredaran produk pertanian terutama produk pangan yang dikonsumsi masyarakat agar terhindar dari mengkonsumsi bahan makanan yang telah tercemar dan membahayakan kesehatan. Pemerintah selanjutnya berperan dalam membina petani untuk mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi dengan nilai gizi yang juga tinggi dan bebas dari pencemaran.

DAFTAR PUSTAKA CHINA – HONGKONG: Code of Practices for Good Agricultural Practices Rod Crop Production. Hong Kong Agriculture and Crop Division. FAO (2003) Report of Experts Consultation on Good Agricultural Practices, FAO, Working Paper on GAP No.1, FAO Rome, 2003. ----- (2003) Summary analysis of Codes, Guidelines, and Standards related to Good Agricultural Practices. FAO Working Paper Series No 2. FAO Rome. ------ (2004) Good Agricultural Practices- A Working Concept. Background Paper for the FAO Internal Workshop on Good Agricultural Practices, FAO Rome October 2004. FAO GAP Working Paper Series No. 5. Sonn, Loretta (2005) Development of Good Agricultural Practices. FAO, Rome, 2005. --------------- (2005) Good Agricultural Practices Standards: A Bay Towards Safe and Sustainable Agriculture? FAO Rome, 2005.

94



Thailand Ministry of Agriculture and Cooperatives (2008). Thai Agricultural Standard Good Agricultural Practices for Rice. Bangkok, Thailand 2008. USDA (2009): Good Agricultural Practices and Good Handling Practices, Audit Verification Program: Policy and Instructions. USDA, Washington D.C. 2009.


95

PRAKTEK PERTANIAN YANG BAIK SEBAGAI: IMPLEMENTASI POLITIK PERTANIAN INDONESIA

Recommend Documents