POTENSI PENERBITAN SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DI INDONESIA * Oleh : Dr Lastuti Abubakar,S.H.,M.H

1

2

POTENSI PENERBITAN SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DI INDONESIA* Oleh : Dr Lastuti Abubakar,S.H.,M.H. [email protected].

I. PENDAHULUAN Krisis finansial secara global sudah berlangsung lama, ditandai dengan kejatuhan Enron, perusahaan yang bermain dalam transaksi derivatif berupa forward dan swap, diperparah dengan kasus subprime mortgage sebagai salah satu instrumen finansial yang direkayasa (structured finance), dan diakhiri dengan bangkrutnya Yunani. Penyebab krisis finansial global tersebut ditengarai disebabkan oleh beberapa hal antara lain : pinjam meminjam (kredit) yang berlebihan yang cenderung mengeksploitasi para peminjam (debitor), benturan kepentingan antara ekonomi produktif dan utang untuk konsumsi; sekuritisasi finansial yang tidak transparan semisal banyaknya instrumen utang yang disekuritisasi, credit ratings yang menyesatkan dan kegagalan menerapkan tata kelola yang baik ( governance) seperti kompensasi untuk para eksekutif yang tidak terkendali, manajemen risiko yang tidak seimbang, benturan kepentingan dan moral hazard terkait lembaga pemeringkat1. Krisis ini mendesak seluruh pelaku ekonomi, termasuk pemerintah negara-negara mencari solusi untuk mengatasi krisis berlanjut. Sistem ekonomi Islam dianggap mampu memberikan jalan keluar karena filosofinya yang justru menjauhi eksploitasi, melarang penjualan utang, transaksi yang spekulatif (maisir) dan transaksi yang objeknya tidak jelas (gharar) 2 dan menawarkan instrumen finansial yang aman , disamping mengharuskan adanya komisi syariah atau dewan pengawas syariah yang akan memantau setiap aktivitas ekonomi syariah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global yang mengarah pada penggunaan sistem ekonomi syariah, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar terus membenahi infrastruktur hukumnya agar dapat memanfaatkan peluang ini. Bermula dengan diperkenalkannya dual banking system 3, yang memungkinkan nasabah memilih perbankan yang menawarkan baik produk konvensional maupun produk syariah. Selanjutnya, Indonesia terus

*tulisan ini merupakan bagian dari Buku “ Kompilasi Hukum Bisnis –dalam Rangka Purnabhakti Prof. Dr. H.Man Sastrawidjaja,S.H.,S.U. 1 Thomas A Myers, From Enron to Subprime Mortgage to Greece : How Islamic Finance Principles Might Have Avoided the Recent Financial Crises, Durham Islamic Summer School, 2012. 2 Lihat Lastuti Abubakar, Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia, Jurnal Legal Review Volume I Nomor 2 Desember Tahun 2010. 3 Dual banking system sudah diperkenalkan oleh UU no : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU no : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan dikukuhkan dengan diundangkannya UU No : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3

menerus melebarkan sayap, mengembangkan regulasi, institusi dan menawarkan aneka ragam produk syariah baik di pasar lokal maupun global. Dari sisi regulasi dan institusi, terlihat dari banyaknya regulasi yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas ekonomi syariah, mulai dari Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan otoritas tertentu seperti Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan ( Peraturan Bapepam –LK ) hingga dikukuhkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional sebagai sumber dalam pembentukan perundang-undangan yang mengatur aktivitas syariah. Bertumbuhnya jumlah Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, asuransi syariah, koperasi syariah dan kontrak-kontrak yang menggunakan akad syariah di Indonesia menunjukkan grafik meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan Indonesia memang masih jauh di bandingkan negara Islam lainnya, menurut hasil survey tahun 2010 oleh The Banker , terkait institusi yang bergerak di bidang industri keuangan Islam yakni bank, asuransi dan lembaga pembiayaan serta aset lainnya, Indonesia berada di urutan ke 12 di bawah Bangladesh, bahkan United Kingdom yang notabene bukan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.4 Meskipun pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terhitung lambat bila dibandingkan negara lain, khususnya Malaysia, namun keuangan syariah Indonesia mulai diperhitungkan dunia. Salah satu indikasinya adalah penempatan Indonesia di posisi ke empat dalam Islamic Finance Country Index mengalahkan Malaysia.5 Banyak faktor yang menyebabkan lambannya pertumbuhan pranata berbasis syariah di Indonesia, antara lain adalah kesiapan regulasi yang menjadi landasan hukum bagi aktivitas berbasis syariah, minimnya sumber daya manusia yang memahami syariah dan yang tak kalah penting adalah kemauan pemerintah untuk mengembangkan keuangan syariah. Sementara itu, di negara-negara lain, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab dan negara Islam lainnya, pemanfaatan produk syariah sudah menjadi kebutuhan, khususnya untuk menunjang pembangunan ekonomi. Pembiayaan pembangunan atau pembiayaan perusahaan saat ini lebih di dominasi oleh penerbitan surat berharga syariah (sukuk), baik government sukuk maupun corporate sukuk. Berkaitan dengan corporate sukuk ini, Muzaffar Hisham CEO Maybank Islamic menegaskan bahwa “ seandainya Indonesia ,salah satu pasar keuangan syariah terbesar di Asia membuka sukuk berdenominasi rupiah untuk korporat, Indonesia akan melesat di pasar sukuk global.6 Terminologi sukuk dikenal dalam aktivitas ekonomi Islam, khususnya keuangan Islam, yakni merupakan bentuk jamak dari sakk atau sertifikat. Dalam praktik banyak yang menyamakan sukuk dengan obligasi, sementara menurut 4

Sinergi Keuangan Syariah Asean, Majalah Sharing, Edisi 67 Tahun VI Juli 2012. Ekonomi Syariah Khas Indonesia, Majalah Sharing, Edisi 62 ,Tahun VI Februari 2012, Hlm : 10. 6 Sinergi Keuangan Syariah , Majalah Sharing, Edisi 67 Tahun VI Juli 2012. 5

4

hemat penulis terdapat perbedaan mendasar antara ke duanya, yakni obligasi merupakan surat berharga yang bersifat utang, dan memberikan keuntungan pada pemiliknya berupa bunga yang disepakati. Di sisi lain, sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan atas suatu aset berwujud , hak atas manfaat, dan jasa-jasa, yang mekanismenya tunduk pada prinsip syariah, dan menghindari keuntungan dari bunga sebagaimana halnya obligasi. Hal ini sesuai dengan tujuan diterbitkannya sukuk yakni untuk menggantikan obligasi yang bersifat utang dengan kewajibannya membayar berdasarkan bunga.7 Dalam berbagai literatur memang sukuk dipadankan dengan Islamic Bonds 8 atau obligasi syariah, yang maknanya tidak sama dengan pengertian obligasi. Berbeda halnya dengan obligasi konvensional yang menyatakan bahwa penerbit berhutang pada investor, maka sukuk di desain untuk mengalihkan kepemilikan atas satu atau lebih aset dasar. Ini merupakan fitur penting, yang menyebabkan sukuk merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan syariah.9 Di Indonesia, dengan diterbitkannya Undang-Undang No : 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara , maka landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan seharusnya sudah kokoh, tinggal bagaimana kemauan pemerintah ( political will ) untuk menggunakan dan mengoptimalkan sukuk , baik sukuk negara maupun korporasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Pasal 1 Angka 1 UU SBSN mendefisikan SBSN atau sukuk negara sebagai “ surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”. Selanjutnya Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aset negara adalah “objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN “. Bukan tidak mungkin , salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan transportasi untuk mengurai kemacetan ibukota misalnya dapat diperoleh melalui penerbitan sukuk. Sebagai perbandingan misalnya, Malaysia merencanakan pembangunan jalur MRT sungai Buloh- Kajang line (SBK Blue Line) yang diestimasi akan menelan dana lebih dari RM 30 miliar melalui penerbitan sukuk. 7

Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 32/DSN-MUI/ 2002 Tentang Obligasi Syariah. Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine, Global Sukuk and Islamic Securitization Market, Brill, London, 2012, hlm. 57. 9 Lihat wedderburn- Day, A. Roger, Souvereign Sukuk : Adaptation and Innovation, Law & Contemporary Problems, Fall 2012, Vol.73 Issue 4, hlm . 325-333. Di download dari http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid=f135f349-bced-4874. 8

5

Saat ini Malaysia memang dikenal sebagai salah satu pemimpin pasar sukuk dunia. Berdasarkan laporan Zawya Quarterly Bulletin Q1 2012, penerbitan sukuk global meningkat 55 % pada kuartal II 2012 dari kuartal II 2011 meningkat dari USD 25 miliar atau menjadi USD 67,9 miliar, dan penerbit terbesar adalah Malaysia dengan 69,8 %. 10 tahun 2012, Malaysia melalui CIMB Islamic kembali mengeluarkan sukuk berdenominasi poundsterling yang permintaannya diprediksi akan sangat kuat. Beberapa alasan bagi perusahaan-perusahaan Malaysia dapat menggunakan kesempatan dengan sangat baik adalah perekonomian Malaysia yang sehat dan regulasi yang baik dengan dukungan pemerintah yang sangat kuat.11 Praktik penerbitan sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia ditengarai masih terkendala oleh regulasi, minimnya sosialisasi dan lemahnya sumber daya manusia. Namun demikian, pemerintah optimis dan mencoba untuk mulai menggunakan sukuk sebagai alternatif pembiayaan proyek. Hal ini terlihat dari penerbitan sukuk berbasis proyek yang sudah dialokasikan dalam APBN 2012. Pasca penerbitan UU SBSN, pemerintah memiliki 6 jenis sukuk negara dengan sukuk beredar (outstanding)per Juli 2012 sebanyak Rp 111,4 Triliun. Salah satu jenis sukuk yang menjadi andalan pemerintah adalah sukuk berbasis proyek (Project based sukuk/PBS) yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dan menggerakkan sektor riil. Selanjutnya, pemerintah berencana menerbitkan sukuk proyek (project financing sukuk) sebesar Rp. 1,5 triliun pada tahun 2013 untuk membiayai satu proyek infrastruktur yakni pembangunan proyek jalur ganda Kereta Api Cirebon Kroya sepanjang 158 km.12 Beberapa permasalahan yang masih memerlukan kajian lebih lanjut adalah bagaimana regulasi dapat mendukung keberadaan sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia, upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah dan swasta untuk menarik investor agar yakin bahwa berinvestasi pada sukuk akan mendatangkan keuntungan investasi yang dijamin dan dilindungi, serta bagaimana mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aktivitas ekonomi syariah, khususnya tentang sukuk sebagai surat berharga.

II. MANFAAT SUKUK DALAM AKTIVITAS EKONOMI

10

Ambisi negeri Jiran, Majalah Sharing, Edisi 68 Tahun VI Agustus 2012. Mohamad Safri Shahul Hamid, CIMB Islamic Plots Sterling Sukuk Breakthrough, Euroweek 22 Juni 2012, Issue 1261,hlm.45, di download dari http :// web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid=5e 746697-d985-4027 tanggal 14 September 2012. 12 Jakarta, Info Publik, Jum’at, 24 juni 2011. 11

6

Kehadiran sukuk dalam aktivitas ekonomi mengikuti eksistensi sukuk sebagai surat berharga syariah, baik yang diterbitkan oleh negara (souvereign sukuk) maupun oleh korporasi (corporate sukuk). Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sakk atau dalam bentuk plural disebut sukuk yang berarti “ ..a claim similar to a note or certificate, like a trust certificate.....this claim however is not simply a financial claim to a cash flow, but an ownership claim. A sakk represent either a proportional or an undivided interest in an asset or pool of assets ”. 13 Sementara itu, The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI) Shariah Standard No : 17 on investment sukuk mendefinisikan sukuk sebagai “ certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangibles assets, usufruct and services or in ownership of the asset of a particular project or special investment activity. Sejalan dengan AAOIFI, The Islamic Financial Services Board (IFSB) standard on Capital Adequaty Requirements for Sukuk Securitizations and Real Estate Investment mendefinisikan sukuk sebagai “ certificates with each sakk representing a proportional undivided ownership right in tangible assets,or a pool of predominantly tangible assets, or a business venture”. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah sertifikat yang memberikan atau mempresentasikan hak kepemilikan yang tidak terbagi kepada pemegangnya atas aset , manfaat, jasa-jasa atau aset tertentu, proyek atau kegiatan investasi tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, sukuk sebagai surat berharga syariah dikukuhkan dalam Fatwa DSN No : 32 /DSN-MUI/IX/2002, yang mendefinisikan sukuk atau obligasi syariah sebagai “ suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”. Selanjutnya , sebagai instrumen keuangan sukuk berkaitan dengan beberapa hal,yakni14 : 1. merupakan surat berharga 2. keikutsertaan investasi 3. ada underlying assets 4. Kupon menjadi bagi hasil 5. Segmentasi syariah dan non syariah 6. Emiten kriteria Jakarta Islamic Indeks (JII) 7. Dicatat sebagai investment account. 13

Rodney Wilson, Overview of The Sukuk Market, Euro Money Books, Nestor House-Playhouse Yard, London,UK, 2004,hlm. 42. 14 Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam- Istilah-istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance, dan Asuransi Syariah, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm : 6

7

Selain beberapa karakteristik di atas, sukuk bukanlah instrument utang melainkan penyertaan dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil.15 Berdasarkan hal tersebut, akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara penerbit atau emiten ( mudharib) dan investor (pemilik dana/ shahibul maal) bukanlah utang piutang, melainkan penyertaan. Return atau keuntungan yang di dapat oleh investor dapat berupa bagi hasil/margin di dapat dari akad murabahah, salam, istishna, sedangkan berupa fee di dapat dari akad ijarah. . Sebagai surat berharga, tentu saja sukuk memiliki nilai komersial baik sebagai instrumen investasi bagi pemilik dana (investor) maupun sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha. Oleh karena itu, manfaat sukuk dapat dilihat baik dari sisi investor maupun sisi pelaku usaha. a. Sukuk sebagai instrumen investasi Berdasarkan Peraturan Bapepam –LK No : IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah sukuk di definisikan sebagai “ efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi), atau syuyu”/undivided share atas : 1. Aset berwujud tertentu (ayyan maujudat); 2. Nilai manfaat atas aset berwujud ( manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; 3. Jasa ( al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada. 4. Aset proyek tertentu (maujudat masyru” muayyan) ; dan atau 5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan ( nasyath intistmarin khashah). Istilah sukuk tidak digunakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini terlihat dalam Fatwa No : 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah ,yang menggunakan istilah obligasi syariah. Sukuk sebagai instrumen investasi memiliki karakteristik yang khas yakni keberadaan underlying asset berupa aset riil yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Hal ini menjadi jaminan bagi para investor bahwa investasi yang ditanamkan akan dilindungi sebesar nilai aset yang mendasari transaksi sukuk tersebut. Selain itu, sukuk memberikan keuntungan bagi para investor berupa 16: 1. Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan isntrumen keuangan lain. 2. Pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk negara sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh pemerintah. 3. Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

15

Penulis berpendapat bahwa pengertian sukuk sebagai penyertaan (investasi) hanya tepat untuk sukuk yang akadnya mudharabah, namun tidak tepat untuk jenis sukuk dengan akad yang lain, semisa sukuk murabahah. 16 Nurul Huda & Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam – Tinjauan Teoretis dan Praktis, Kencana, Jakarta, 2010, hlm .

8

4. Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin ( capital gain ) 5. Aman dan terbebas dari unsur riba (usury), gharar ( uncertainty ) dan maysir (gambling). 6. Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan syariat Islam. Di samping itu, investor akan memperoleh hasil dari pengelolaan aset sukuk. Disinilah letak perbedaan sukuk dengan obligasi. Ciri khas sukuk lainnya adalah , jika sertifikat tersebut mencerminkan kewajiban kepada pemegangnya, maka sertifikat tersebut tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sehingga menjadi instrumen jangka panjang yang dimiliki hingga jatuh tempo atau dijual pada nilai nominal.17 Berikut ini perbedaan antara sukuk, obligasi dan saham

Deskripsi

Tabel 1: perbedaan sukuk,obligasi, dan saham sukuk obligasi Saham

Prinsip dasar

Bukan merupakan Surat pernyataan Bukti kepemilikan surat utang, utang dari penerbit saham perusahaan melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek

Klaim

Klaim kepemilikan didasarkan pada aset/proyek yang spesifik

Penggunaan dana

Harus Dapat digunakan Dapat digunakan dipergunakan untuk apa saja untuk apa saja untuk kegiatan usaha yang halal

Jenis penghasilan

Imbalan, bagi hasil, Bunga/kupon, marjin dan capital capital gain gain

Dividen/capital gain

Underlying asset

Perlu

Tidak perlu

Tidak perlu

Syariah endorsement

Perlu

Tidak perlu

Tidak perlu

Emiten berkedudukan sebagai phak peminjam

Menyatakan kepemilikan terhadap perusahaan

17

Tim Kajian Pengembangan Produk Syariah, Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (Sukuk Musyarakah dan Sukuk Ishtisna), Bapepam-LK, Jakarta, 2009, hlm. 4

9

Sumber : tim Kajian Pengembangan Produk Syariah-Bapepam-LK, 2009. Salah satu ciri surat berharga sebagai instrumen investasi adalah dapat diperdagangkan, namun demikian sukuk berdasarkan aset atau proyek yang mendasarinya (underlying asset) dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis , yakni sukuk yang dapat diperdagangkan (tradable sukuk) yakni sukuk yang mewakili aset berwujud atau porsi kepemilikan dari usaha atau portofolio investasi tertentu, contohnya seperti sukuk ijarah, sukuk mudharabah atau sukuk musyarakah, dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan (non-trdable sukuk) yakni sukuk yang mewakili piutang dalam bentuk uang maupun barang tidak dapat diperdagangkan, contohnya sukuk salam, ishtisna dan sukuk murabahah. b. Sukuk sebagai alternatif pembiayaan Perkembangan sukuk sebagai alternatif pembiayaan dimulai pada tahun 2002 ketika Malaysia menerbitkan sukuk berdenominasi dollar sebesar 600 juta US dolar, yang selanjutnya diikuti oleh penerbitan Solidarity Trust Sukuk dari Islamic Development bank (IDB) sebesar 400 juta US dolar pada September 2003. Sejak saat itu,sekitar 40 jenis sukuk baik souvereign18 maupun corporate sukuk ditawarkam di Bahrain, Malaysia, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, United Kingdom, Jerman, Pakistan dan Indonesia serta sejumlah negara lain di dunia.19 Saat ini, sukuk populer dan tumbuh menjadi alternatif pembiayaan yang menempati posisi penting dalam pembiayaan pemerintah dan korporasi global sebagai instrumen pasar modal yang tunduk pada prinsip syariah. Di Indonesia, perkembangan pemanfaatan sukuk sebagai alternatif pembiayaan , khususnya pembiayaan proyek menunjukkan grafik meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal, per April 2011 tercatat emisi sukuk oleh korporasi sebesar Rp. 7.815.00 miliar dengan 47 jenis sukuk , dan tercatat 32 jenis dengan nilai sukuk outstsnding sebesar Rp. 6.221.00 miliar.20 Selanjutnya berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa emiten atau penerbit sukuk di Indonesia masih sangat terbatas, yakni terdiri dari BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Adhikarya (Persero) ,Tbk, PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero), dan bebrapa korporasi yakni PT Indosat,Tbk,PT Matahari Putra Prima, Tbk; PT Berlian Laju Tanker, Tbk; PT Salim Ivomas Pratama; PT Mitra Adhiperkasa, TBk; PT Titan Petrokimia Nusantara, dan 2 emiten dari perbankan yakni PT Bank Pembangunan Sumatra Barat ( Bank Nagari ) dan PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan. Melihat jumlah dan karakteristik penerbit sukuk di Indonesia, dapat dikatakan fungsi sukuk sebagai alternatif pembiayaan belum digunakan secara optimal. 18

Souvereign sukuk merujuk pada sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara, sedangkan corporate sukuk adalah sukuk yang diterbitkan oleh korporasi swasta. 19 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wilay & Sons Limited, Englad, 2007, hlm . 389. 20 Data statistik Pasar Modal Syariah 2011.

10

Berdasarkan Pasal 3 UU SBSN, jenis SBSN yang dapat dikeluarkan dapat berupa : 1. SBSN ijarah, yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah 2. SBSN mudharabah Di lihat dari jenis akadnya penerbitan sukuk Indonesia ,khususnya SBSN baru menggunakan akad mudharabah dan ijarah. Dimaksudkan dengan akad mudharabah , berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU SBSN adalah : “ akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak”. Sementara itu, ijarah adalah “ akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati”. Khusus sukuk yang diterbitkan oleh negara (SBSN) maka hingga saat ini yang digunakan sebagian besar adalah akad ijarah sale and lease back. Namun demikian, otoritas keuangan dalam hal ini Bapepam-LK sudah mencanangkan penerbitan sukuk dengan akad-akad lain seperti sukuk musyarakah dan sukuk istishna. III. PRAKTIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MELALUI PENERBITAN SUKUK Penerbitan sukuk , baik sebagai alternatif investasi maupun pembiayaan perusahaan di Indonesia menjadi topik ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan sukuk sebagai alternatif pembiayaan di Indonesia memang relatif kecil dibandingkan dengan total nilai pembiayaan secara keseluruhan, namun dari data yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan, perkembangan sukuk memperlihatkan grafik meningkat dari tahun ke tahun. Sejak diundangkannya UU No : 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syarah Negara (SBSN), pemerintah telah menerbitkan Rp. 4.699 miliar dengan underlying asset berupa aset atau bangunan milik negara , sementara itu, penerbitan sukuk korporasi sampai akhir tahun 2008 mencapai Rp 4,76 Triliun, dan pada periode 2007-2012 mencapai Rp 5,2 Triliun untuk sukuk dengan akad ijarah (72 %), dan sisanya Rp.52,4 Triliun adalah sukuk mudharabah ( 28%). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bapepam –LK dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang pada tahun 2012 baik SBSN maupun sukuk korporasi mengalami peningkatan yang signifikan. Tabel 2 : jumlah Total Penerbitan Sukuk 2002- 2012 Tahun Sukuk Korporasi SBSN Jumlah Total SBSN dan

11

Jumlah Total

Total penebit

Jumalah Total sukuk korporasi (miliar )

(miliar) 2002

175.00

1

-

175.00

2003

740.00

6

-

740.00

2004

1.394.00

13

-

1.394.00

2005

1.979.40

16

-

1.979.40

2006

2.179.00

17

-

2.179.40

2007

3.204.40

21

-

3.204.40

2008

5.498.40

29

4.699.70

10.198.10

2009

7.015.40

43

14.298.90

21.234.30

2010

7.815.00

47

38.500.00

46.315.40

2011

7.915.00

48

62.771.00

70.686.40

2012 /juli

9.390.40

52

76.875.00

86.265.40

Sumber : Bapepam-LK dan Ditjen Pengelolaan Utang, 2012. Berdasarkan tabel di atas ,diketahui bahwa sukuk korporasi pertama diterbitkan oleh PT Indosat, Tbk pada bulan oktober 2002 dengan akad mudharabah dengan nilai nominal RP. 175 miliar. Selanjutnya, pada pertengahan Juli 2012 ,jumlah total kor[porasi yang menerbitkan sukuk berjumlah 52 dengan nilai total Rp.9,390.00 triliun. Sejak awal 2011 penerbit sukuk di dominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur , utilitas dan transportasi sebesar 25 %, , jasa keuangan 18 % , perdagangan , jasa dan investasi sebanyak 14% . industri kimia dasar dan industri barang konsumsi sebesar 3 %. 21Data ini menunjukkan bahwa sukuk sebagai alternatif pembiayaan semakin banyak digunakan oleh para pelaku usaha. Bersama sama dengan negara Asean lainnya, yakni Malaysia dan Singapura, Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan sukuk yang cukup kuat pada tahun 2012. Allan Redemerio,Director, Head of Infrastructure Ratings at Standard & Poor’s percaya bahwa Indonesia berpotensi menjadi pusat bagi pasar sukuk dengan alasan bahwa Populasi muslim yang besar dan fakta bahwa penerbit sukuk Indonesia cenderung lebih banyak melakukan pinjaman yang 21

Republika. co.id, 2011.

12

sifatnya lintas negara mengingat pasar utang lokal yang kecil.22 Dengan langkah cepat untuk mempromosikan sukuk, maka akan mempercepat eksistensi sukuk sebagai instrumen pembiayaan. Dari sisi investor, sukuk masih didominasi oleh institusi keuangan yakni perusahaan asuransi sebesar 29 %, perbankan syariah 27 %, 12 % oleh dana pensiun, 9 % dikuasai perusahaan sekuirtas, 5 % oleh perusahaan asuransi syariah (Takaful), selebihnya (4%) dimiliki oleh bank konvensional, reksadana syariah, raksadana konvensional, dan dana pensiun syariah.23 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa investor non syariah mengasai sukuk sebesar 63 %, dan sisanya dikuasai oleh investor syariah sebesar 37 %. Minat investor terhadap sukuk sebagai alternatif investasi di Indonesia cukup menggembirakan, hal ini misalnya, dapat dilihat dari pemesanan sukuk IFR 0001 dan IFR 0002 yang oversubscribed 24, yakni sebanyak 1.6 kali dengan total permintaan mencapai Rp. 8.07 triliun dari target Rp.5 triliun. Permintaan dari investor domestik mencapai Rp.7.1 triliun atau 88% dari total permintaan. Hal ini menunjukkan bahw pasar sukuk di Indonesia sangat potensial. Berkenaan dengan praktik penerbitan sukuk sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah sejak tahun 2011 sudah berencana menerbitkan SBSN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah air. Nilai sukuk berbasis proyek tersebut mencapai Rp.20,9 Triliun. Setidaknya pada tahun 2011 ada 2 jenis sukuk yang diterbitkan, yakni : 1. Sukuk yang diterbitkan menggunakan proyek-proyek kementerian/lembaga (K/L) yang sudah ada dalam APBN sebagai dasar penerbitan (project underlying). 2. Sukuk yang diterbitkan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek baru (project based sukuk). Proyek yang didanai dari hasil penerbitan sukuk ini antara lain untuk pembangunan jalan tol 40 %, perumahan atau rusunawa sebesar 15 %, fasilitas penyeberangan dan pelabuhan 16 % dan peningkatan kapasitas bandara 5,6 %. Penerbitan SBSN tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional,mengingat penerbitan sukuk tersebut menciptakan bencmark di pasar keuangan syariah internasional dan perluasan basis investor,khususnya Islamic investors dari pasar internasional. Diharapkan pada tahun 2013, beberapa proyek infrastruktur akan dapat dibiayai dengan sukuk, selain satu proyek pembangunan jalur ganda kereta api Cirebon Kroya. Struktur sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah menggunakan akad ijarah asset to be leased, yang berarti penggunaan 22

Lorraine Cushine, Sukuk Growth Potential Strong in Southeast Asia, Asiamoney Jan 2012, Vol 23 Issue 1, hlm.100, di download dari http:// web.obscohost.com/ehost/delivery?sid=5e747797-d985-4027-87 tanggal 14 September 2012. 23 Ibid. 24 Oversubscribed terjadi apabila jumlah permintaan melebihi jumlah sukuk yang dtawarkan pada pasar perdana.

13

proyek sebagai underlying asset penerbitan tidak akan mengubah pelaksanaan kegiatan oleh kementerian/lembaga , termasuk dalam pelaksanaan anggaran. Beberapa manfaat penerbitan sukuk bagi Indonesia, selain untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan, melainkan juga bermanfaat antara lain 25: 1. Proyek-proyek infrastruktur yang menyerap biaya besar yang selama ini tidak dapat dibiayai, dapat direalisasi dengan masuknya investor asing, khususnya negara-negara timur tengah. 2. Korporasi dapat memanfaatkan sukuk untuk melakukan ekspansi usaha, khususnya ikut berperan serta dalam pembangunan. 3. Pasar modal dan pasar keuangan syariah akan berkembang dengan hadirnya produk-produk yang semakin variatif, mengingat keberagaman produk merupakan salah satu daya tarik investor, yang dapat meningkatkan permintaan pasar. Diharap kan kehadiran sukuk dapat meningkatkan jumlah aset keuangan syariah, dan selanjutnya berdampak terhadap dinamisasi pasar modal syariah. 4. Diversifikasi basis investor, khususnya basis investor yang menginginkan berinvestasi secara syariah, sehingga optimalisasi dana masyarakat dapat tercapai. Mengacu pada tujuan dan manfaat penerbitan sukuk dalam menunjang pembangunan ekonomi, maka sudah selayaknya Indonesia mempersiapkan infrastruktur legal dan meminimalisasi hambatan lainnya guna meningkatkan peran sukuk sebagai alternatif pembiayaan dan investasi, khususnya di pasar global. Disamping manfaat ekonomis, maka praktik penerbitan sukuk di Indonesia berimplikasi terhadap pembangunan manusia Indonesia, khsuusnya terhadap pengembalian keahlian dalam berbagai instrumen pembiayaan Islam, terhadap pendidikan dan pelatihan serta dapat menciptakan IV. BEBERAPA PERMASALAHAN YURIDIS DALAM PENERBITAN SUKUK DI INDONESIA Mengacu pada praktik penerbitan sukuk di Indonesia, potensi untuk mengembangkan sukuk sangat besar, namun demikian perlu ditemukenali hambatan-hambatan yang menyebabkan pasar sukuk Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya malaysia. Penulis menemukan beberapa kendala dalam pengembangan sukuk di Indonesia. 1. Kendala yuridis Indonesia memang memiliki serangkaian aturan yang berkenaan dengan penerbitan sukuk, mulai dari UU sampai Fatwa DSN-MUI,khususnya UU No : 19 Tahun 2008 Tentang SBSN. Berdasarkan UU SBSN, jenis akad yang banyak digunakan dalam praktik adalah akas ijarah sale and lease back. Hal ini berarti investor pemegang sukuk seharusnya menjadi pemilik dari aset dasar yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Selanjutnya pemerintah menyewa 25

Lihat pula Nurul Huda & Mohamad Heykal, op.cit, hlm. 266.

14

kembali aset tersebut, mengelola aset dan membagi keuntungan kepada investor sebagai return investor. Dari sudut pandang hukum, masih terdapat keragu-raguan mengenai status kepemilikan aset selama sukuk belum jatuh tempo. Apakah aset beralih kepada investor karena akad yang dijual adalah jual, atau hanya hak manfaat dari aset saja yang dialihkan kepada investor. Ke duanya menyisakan problem hukum, mengingat aset negara atau barang milik negara tidak diperkenankan untuk dialihkan atau dijaminkan. Hal ini jelas diatur dalam pasal 2 G UU No : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Andai yang dialihkan hanyalah hak manfaat, maka perlu penegasan dan landasan hukum yang kokoh mengenai kedudukan investor sebagai penerima manfaat saja, namun tidak memiliki asetnya. Dari sisi hukum kebendaan, sangat sulit untuk memisahkan pengalihan hak manfaat dari bendanya mengingatkan sistem hukum benda tidak mengenal dua lownership. Kendala yuridis lain adalah ketentuan di bidang perpajakan yang dianggap tidak efisien, karena kadangkala terhadap akad yang dilakukan dalam penerbitan sukuk masih terkendala dengan pajak ganda. 2. Kerjasama antar lembaga yang belum optimal dan political will yang masih rendah. Penerbitan sukuk di Indonesia memerlukan kerjasama yang solid bukan hanya antara pemerintah dan swasta sebagai pelaku usaha yang secara profesional mampu melaksanakan proyek-proyek yang sudah direncanakan, melainkan juga memerlukan kordinasi antara otoritas keuangan, antar kementerian/lembaga. Selain Bapepam-LK dan Bank Indonesia ,dan sekarang hadir Otoritas Jasa Keuangan, maka penerbitan sukuk memerlukan kerjasama antara kementerian keuangan, Bappenas, Kementerian BUMN, dan kementerian lain yang menggagas proyek yang akan dibiayai oleh sukuk. Berkaitan dengan peran pemerintah, baik sebagai pelaku maupun regulator, diperlukan keterlibatan secara aktif dan kemauan yang kuat untuk membangun infrastruktur yang dapat mendorong bertumbuhnya keuangan syariah secara cepat. Malaysia misalnya, selain menargetkan pangsa pasar secara realistis 26, maka pemerintah terlibat secara langsung dengan perusahaan-perusahaan keuangan berbasis syariah. Perlaku /perusahaan yang aktif dalam penerbitan instrumen syariah hampir 70 % memiliki afiliasi dengan pemerintah. 3. Kendala lain yang dihadapi Indonesia adalah kendala sumber daya manusia. Saat ini, perguruan tinggi yang berkonsentrasi pada ekonomi atau keuangan syariah belum banyak, hal ini diakui oleh Muhammad Syafii Antonio ,ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia. Fakultas hukum Unpad misalnya, 26

Pada tahun 2010 Malaysia menargetkan pangsa pasar keuangan syariah mencapai 20 %, dan itu dapat dicapai. Lihat Sharing, op.cit, hlm : 16.

15

memasukkan ekonomi syariah secara sporadis ke dalam matakulaih tertentu, sebagai bagian dari satuan acara perkuliahan. Hal ini berbeda dengan Malaysia , yang secara serius mengembangkan sumber daya manusia. Selain rutin menggagas konferensi keuangan syariah yang sifatnya internasional, Malaysia mencoba menjadikan negaranya sebagai pusat sumber daya berbasis syariah dengan mendirikan INCEIF ( International Center for Education in Islamic Finance )sebagai lembaga yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal di bidang syariah. Di samping itu masih terdapat IBFIM ( Islamic Banking and Finance Institute Malaysia ) dan ISRA (International Sharia Research Academy ) 27. Malaysia juga giat mengundang perusahaan-perusahaan internasional dari Timur Tengah untuk membuka cabang di Malaysia dengan insentif pengurangan bahkan penghapusan pajak. 4. Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat sebagai investor potensial. Pangsa pasar yang besar di Indonesia masih belum menjamin bahwa penerbitan sukuk dapat segera menyerap dana masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data statistik yang dikeluarkan Bapepam-LK bahwa nilai nominal dari sukuk yang beredar (outstanding) hanya 4,5 % , dan sisanya 95,6 % masih dikuasai oleh obligasi konvensional. Sedangkan dari sisi jumlah sukuk yang beredar baru 11,5 % dari 100 % , yang artinya 88, 5 masih didominasi oleh obligasi konvensional.28 Minimnya pengetahuan tentang surat berharga sukuk, memerlukan sosialisasi terus menerus agar masyarakat memahami sukuk secara komprehensif. V. KESIMPULAN DAN SARAN Beberapa simpulan yang dapat ditarik dalam praktik penerbitan sukuk sebagai alternatif investasi di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Simpulan : 1. Sukuk berpotensi untuk dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan infrastruktur yang menyerap dana besar. Sukuk yang dapat diterbitkan adalah sukuk yang selain menyerap dana dari pasar lokal, juga dapat menyerap dana global atau lintas negara. 2. Selain pemerintah yang dapat menerbitkan souvereign sukuk atau sukuk negara, maka korporasi merupakan mitra pemerintah dalam menyerap dana baik lokal maupun global untuk pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur. Selanjutnya pemerintah dan swasta dapat bekerja sama , dimana setiap pelaku usaha swasta yang menerbitkan sukuk menjadi afiliasi atau memiliki hubungan dengan pemerintah.

27 28

Ambisi negeri Jiran, Majalah Sharing, Edisi 68 Tahun VI Agustus 2012. Indonesia Bond market Guide, Volume I Part 2, hlm. 65.

16

3. Indonesia masih belum optimal mempersiapkan infrastruktur yang dapat menghasilkan human capital atau sumber daya manusia yang siap mendukung pasar sukuk khususnya, dan aktivitas ekonomi syariah pada umumnya. Hal ini terlihat belum banyak institusi pendidikan atau pun pusat studi yang menghasilkan tenaga2 berpengetahuan syariah yang handal. b. Saran : 1. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur baik legal maupun sumber daya manusia yang handal untuk mendukung pengembangan pasar sukuk di Indonesia. 2. Diperlukan mekanisme yang tepat bagi hubungan pemerintah-swasta dalam menyerap dana lokal dan global melalui penerbitan sukuk. 3. Diperlukan kerjasama antara perguruan tinggi, pusat studi atau institusi yang sudah ada dengan perguruan tinggi dan institusi di negara-negara yang sudah mapan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Thomas A Myers, From Enron to Subprime Mortgage to Greece : How Islamic Finance Principles Might Have Avoided the Recent Financial Crises, Durham Islamic Summer School, 2012. Dat Nurul Huda & Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam – Tinjauan Teoritis dan Praktis, Kencana, Jakarta, 2010. Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wilay & Sons Limited, Englad, 2007 Rodney Wilson, Overview of The Sukuk Market, Euro Money Books, Nestor House-Playhouse Yard, London,UK Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine, Global Sukuk and Islamic Securitization Market, Brill, London, 2012 Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 32/DSN-MUI/ 2002 Tentang Obligasi Syariah. Makalah, Artikel, Dan Lain-lain Lastuti Abubakar, Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia, Jurnal Legal Review Volume I Nomor 2 Desember Tahun 2010. Sinergi Keuangan Syariah Asean, Majalah Sharing, Edisi 67 Tahun VI Juli 2012. Ekonomi Syariah Khas Indonesia, Majalah Sharing, Edisi 62 ,Tahun VI Februari 2012 Ambisi negeri Jiran, Majalah Sharing, Edisi 68 Tahun VI Agustus 2012 Indonesia Bond market Guide, Volume I Part 2 Republika. co.id 2011. 17

Statistik Pasar Modal Syariah 2011. Tim Kajian Pengembangan Produk Syariah, Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (Sukuk Musyarakah dan Sukuk Ishtisna), Bapepam-LK, Jakarta, 2009

Lorraine Cushine, Sukuk Growth Potential Strong in Southeast Asia, Asiamoney January 2012, Vol 23 Issue 1, di download dari http:// web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid=5e747797-d985-4027-87 tanggal 14 September 2011 Wedderburn- Day, A. Roger, Souvereign Sukuk : Adaptation and Innovation, Law & Contemporary Problems, Fall 2012, Vol.73 Issue 4, hlm . 325-333. Di download dari http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid=f135f349-bced-4874. Ekonomi Syariah Khas Indonesia, Majalah Sharing, Edisi 62 ,Tahun VI Februari 2012

18