Pas;s; Hlikum Badal! Pengad;lan Pajak dalam S;s(elll HlIkllm Indones;a
.1m
POSISI HUKUM BADAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Tri Hayati, SH., MH.
TUT ;5
a COlllpU/SOI)' cOlI/r;bll/;oll fi"01ll /J('op/e
ro governmeJlt,
defi"aying {he expenses ill
erred ;11 (he COIIIIIIOII ;/llerest of all \1';1170111 reterellces 10 spesial /)ellefilS collterred :' While the process q{ impLemenfGrioJ/, (ax is Vel), complicaled. lI7ar call calise "fax d;spUle" bellVeell lax payers IIlId fax offices. If Ihe laX dispute appear, we mUSf rake reso/wiol1 ill "lax courl ". DMlillg with (17m killd of condilioll . governmelll had made "Tax Displlte Reso/III;OIl Orgallizarioll" (BPSP) ill 1997. Ihal has elided recellily. ([lid changed wilh Ihe lIew lax COUr! ill 2002. The lIeIV lax Caliri had /)eell changes according 10 Ihe Illdanesia law sysleill. Furl/,er lIIore. in (his oriole Ihere will be all evalualiol! for Ihe POSilioll "New lax cO/mOO ill Indonesia lellv Syslem .
Kata Kunci . Peradilan Pajak, Kewenangall Pengadilan, Hukum Pajak.
I. PENDAHULUAN Dalal1l beberapa
menjadi unggulan dalam pellenmaan negara. Peningkatan peran penerimaan negara Jari tiap sektor pajak memperlihatkan kena ikan yang cukup berarti pada tiap tahun anggran. Peningkatan peneril1laan paj ak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutal1la adalah pertumbuhan ekonomi. disamping adallya intensifikasi pemungutan pajak. Dibalik semua itu ada pengaruh. yang perlu dijadikan perhatian khusus aclalah masalah pengaturan perpajakannya . Dimana pada tahun 1983. pemerintah melakukan reformasi perpajakan. dengan perombakan
Nomor 3 Tahllll
XXXII/
370
Hukum dOll PembangullQn
yang sangat. mendasar rerhadap sisrem pemunguran pajak. yairu dari "Official asses/llent systelll" menjadi "se!f asseSlllellf system ". Official Asseslllelll SYSlelll adalah. sistem pemungutan pajak yang melerakan tanggung jawab pelaksanaan perpajakan pada aparat perpajakan (fiskus) dan wajib pajak (WP) hanya bersifat pasif. menunggu datangnya surat ketetaran pajak. Sedangkan self asseSlllelll svstelll adalah. sistem pemungutan pajak yang meletakan tanggung jawab pelaksanaan perpajakan kepada wajib pajak. dengan menghitung. memperhitungkan. menetapkan. Illembayar dan Illelaporkan sendiri pajak rerhutangnya.' Peillerintah. dalalll hal ini aparat rerpajakan sesuai Llent;an fungsinya herkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pellgawasan terhadar pemenuhan kewaj iban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. ' Wajih pajak Illeillpunyai hak dan kewajiban yang sama dengan aparat perpajakan sesuai fungsinya Illasing-masing untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan . Konsekwensi dari perubahan sistem tersebut. tentunya tidak darat dihindari adanya perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dari wajib pajak dan aparat perpajakan. yang pad a akhirnya menimbl.llkan sengketa pajak. Untl.lk itu perlu adanya perlindungan hukulll bagi pencari keadilan (masyarakat WP) terhadap tindakan aparat perpajakan (fiskus). Dalam UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara rerpajakan , sebagaimana telah di perhaharui dengan UU No. 16 Tahun 2000. Illengamanatkan Pembentukan Badan Pengadilan Pajak. dimana wajib pajak dapat mengajukan renllohonan banding hanya kepada BaLIan Peradilan Pajak. terhadap keputusan Illengenai keberatan ya ng diretarkan yang ditetapkan Direktur lenderal Pajak :' Dalam rangka melaksanakan amanal · tersebut. Illaka dengan UU No. 17 Tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Scngketan Pajak (BPSP). yang bertugas Illemeriksa dan Illemutuskan sengketan rajak. I Rm:hmal SUI!Illilnl 'Ycl1!!;mlar Sil1~kal lIukulll P"jak" , Balluung : PT . Eresell. 19X7 eel. kc t. hal. 29 . Pcnjdm;,1II lJllIlIlll Undang-tllltlang NO.6 Tahun 1983 Cara Pcrpajakan" bUlir 3h. '
.!
"Kctc:IlIUiIIl lJllIlllll (\,111 TaL;!
.~ Ulllhlllg-UlIlbllg Nu. 6 Tahun 1983 .in UlIllang-lIl1dang No . 9 Tahull 19H4 jn lIlIllallgundallg No. 16 Tahull 2000 . lCllt
27.
J//li - Sef1fem/Jer 2003
P05isi Hllkllm Badan Pengadilan Pa;ak datam Sislem Hllkllm Indonesia
.171
berupa " Banding" terhadap keputusan pejabat yang berwenang dan "Gugatan" terhadap pelaksanaan reraturan perundang-undangan dalam rangb penagihan. Dengan lahirnya BPSP, Illaka pcradilan yang suuah ada sebelulllnya. dihapus. ' Dengan semakin Illeningkatnya jUllllah WP dan peningkalan pemahaman akan hak dan kewajihan dalalll melaksanakan peraluran perundang-umJangan perpajakan, maka i-;ahadiran BPSP dirasakan lna si il ada kekurangannya. Antara. lain, BPSP merupakan badan peradiLlll Y'"lg lidak berpuncak pad a Mahkaillah Agung dan kurang menciptakan keadilan dan kepastian hukulll dalam penyelesaian sengketa pajak.' Untuk itu maka dengan Undang- undang No. 14 Tahun 201l2. Illaka dibentuklah "Pengadilan Pajak" yang Illerupakan penyempurnaan terhadar BPSP . Tugas clan wewenang pengadilan pajak adalah Illemeriksaan dan memutus sengketa pajak.
II. PERMASALAHAN Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka permasalahan yang akan diangkat adalah : I. Apakah Pengadilan Pajak merupakan suatu peradilan ? 2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan rengadilan pajak dalam hukum Indonesia.
3. Sejauh mana tuntutan keadilan dapat dipenuhi oleh pengadilan rajak "
4 l3aJali PeraJilan Pajak y<'lIlg aua sehdulll BPSP. yaitu :"Road Vall Hat Berne!) VOl)!' Belastill!l Zaken" (Balian Banding AJminislrasi Pajak) yang diatur dalam OrdonalHie 1915
Sthl. No. 707 juga On.lonantie 1927 , Slhl. No. 29 Jan aJallya Majelis Penilllhall!.!
, Umhlllg-umJang hllruf c. d.
No . 14 Tahun 2002. tt:nt
t!.
Nomar 3 Tahun XXXIII
372
/-/llk/(111 dan Pelllh(lII~fII/(f11
III. (,EMBAHASAN I. Apakah Pcngadilan Pajak i\lcrupai,an SHalH ('e)"aclilaH '! lJntuK dapat mt::ngalakan hahw:l suatu kmhaga ada lah lllerLlpak:lll sua lu pcradiiall. Illaka Icrlchih dahulu harlls dilihat. apaLth IllClllClllilli ltllSlIr-lIllsur uilluk darat dikarakan seh:tgai SlI;J llI peradilan, lIlltuk illl kil:l lilJal peJldap ~11 Prof. Rocllmal Soelllill"o. y~lllg IlH:ngt:lllukakan adally~l -4(CIllP
I\d:lllya ,\ualll alLlrall yall~ ahstr;tk diterapkall palla slI at li persoalall.
1..1:111 !llt.:[J~ika{ lJlllllllL yall~
d:q,;u
h. Adallya suaW pcrsclisihall hukulll Y'lllg k(\llkril . c. Adanya sck urang-kurangnya Lilla pillak. tI. ;\<.i;!llya
suatu
<.lparawr
peradilan
y':lng
herwcll
lllCIl1UlUskall
persel isi hall . Dengan adanya kecmpat Ullsur lersehut. kila dapat handillgk:tn dl'llgall 1IIlS11r-lI IlSll r yang aua palla pengaJilan pajak, ya itu a , J\luran hukulJ) y~lllg ;lhsl rak Jan Ulll11111. yang dapal L1ilerapkall. IlUkulll pajak (perUlldall~~lInLlal1gan l1l'rpajak'II1): h.
;ldal~lh
Per~c1isill;lll ilukulll yang kOllgkrit. yailll herupa sellgkel:l pcrp;lj:lk;11l lelll:tng jllllliail pajak lellt
c . J\danya Lilia pihak ya ng perkara. ap'lral pcrpajakan I fi s,us ):
y~litli
al1lal"<.I \\'ajih pajak
tk'll~;lIl
L1 . Adanya aparatur peradilan y~lIlg her\\'t:Il:lllg lllClllU lusk,1I1 p~r~L'li'ih;\ll. ~tai[1l d;II
I'
1{(1c!1I11:lt
ItllldUll~.
SI 11.;111 itl! I.
.. !)l'Lldil;1I1
I'T . 1: .. ;1 ... .,;\1. [eNI.
l·C!.
;\ulJlini'i!.LiI . . i..J.blalll _ 1Ulh.UlIl _. [);lph. ...ll i_ JDd'.l.Lll·,':-I ;!·
kc I hit! . 7 .
POJisi
t-Illklllil
B(I(/(fll Peflgadilan
P(~jllk
rialum Sisfcm Huklflll IlIrimU!5it !
373
Tid'lk herheilli h'ln),a dampai disilU. sci;l njllln),'1 ),ang perlll dik'lJi 'Idalah. Pengdilan Paj:lk Illerupakan peradilan adillinisirasi ., Umuk itll kita mclihat penllapat ;\ .M. Donner. yang mengCllakan h,,!lW;l palla per:ldilan adminislrasi Y; lllg 1lll'Ill11tllS perkara aclalah instansi yilng hl:rada tli Illar "Pemcrintuh·'. D~llltler Ill~lllbliat pcrhctla;tl1 ,tlllar;l
" A dministraticf I3crocp" (lIpa)'a ad III inisl ras i) dan " Administnuicr Rechtspraal<" (peradilan adminislrasi). Dilllana pad a Adminislra lief Beroep. hnada dalam Iingkungan pemerilllah dan Adminislralief Reehlspra'lk. heraua cliluar lingkullgJIl pemerimah. ' Selanjuillya Prof. Rochmal Sllcmilro mcngalakan hahwa. IIll1uk d:tpa{ dikarJkJ.1l scbaga,i suatu peradilan adminislrasi. maka selain empat unsur peradilan di alas. juga diperluKan adanya dlla (2) unsur lagi. yailu :'
a . Salah salLi pihak harus ada unsur adillinisirasi negaraipejahal negara. Di dalam sengkela pajak. maka ada pepbaillya yail u Direkloral .icnderal Pajak: h. Diherlakukannya hukum publik alau I-Iukum Adminislrasi Negara Icrhadap persoa lan ya ng diajukan. Dala m hal sengketa pajak. maKa herlaku hukum pajak (lennasuk dalam Hukum Adminislrasi Negara). Dari kedua pendapat di atas (Dl1nner dan Roehmat Soemilrol. kila lhipat mcmbandingkan dcngan pengadilan pajak clan mcnarik kesi lllpulall . apakah pengaciil
Pasal 24 Unclang-Undang Dasar 1945 I11cngenal kekuaS
(I)
Kekuasaan dan kehak il11an I11crupakan kekuasaan ya ng merdeka lllltuk mcnye lenggarakan peradilan guna menegakkan hukul11
dan keadilan.
7
Ihid. 11;11 . I~~I.-L
:<
Ihid hal. 15.
NO/J/Or 3 To/mil XXXIII
374
Ayat (2):
Ayat (3)
Hukum dall Pem/JullgwulI1
Kekuasaan kehakiman clilakukan oleh sebuah Mailkamail Agung dan bac1an peradilan umum. peradilan agama. peradilan tatausaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Dari ketemuan padal 24 UUD 1945 tersebut. jelas tersirat makna. bahwa setiap lembaga peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung . .lib pada BPSP tidak berpuncak pada MA. namun pad a pengadilan pajak telail berpuncak pada MA. walaupun melalui upaya hukum luar biasa. yaitu dengan peninjauan kembali (lihat pasal 77 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002). Dengan demikian berarti pengadilan pajak telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945. yang berarti pula sesuai dengan sistem peradilan Indonesia. Pennasalahannya adalah. termasuk dalam lingkungan peraclilan manakah pengadilan pajak ini') apakah ia tennasuk salah satu lingkungan sebagaimana disebut dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jll pasal 10 (II UU No. 14 Tahun 1970 temang Ketemuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. ataukall merupakan peradilan khusus yang dibemuk dengan undang-undang. sebgaaimana dimaksudkan pasal 24 ayat (3) U1I J) 1945 jo pasal J3 UU No. 14 Tahun 1970. Ullluk itu kita perlu melihat pada undang-undang yang mel~adi dasarnya . Pada UUNo. 17 Tahun 1947 tentang BPSP. di dalam pasal 76. dengan tegas dinyatakan hailwa. kepulllsan BPSP merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan 11lIkan merup:lkan keputusan tata usaha negara . Keputusan tersebul dapailangsung dilaksanakan dan tidak Illelllerlukan lagi keputusan pejahal yang' herwenang.
kecuali
diarur
lain
oleh
peraturan
perundang-unuangan
Illengatur lain. (Iihm pasal 27 Ull No.7 Tahun 1997 tentang BPS!». [)cngan Illengeluarkan BPSP dari PTUN dan dillyatakan bahwa plllusan BPSP Illerupakan plltusan akhir. Illaka' berarti hal 1111 mCllulup kemungkinan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan linggi [ala usaha negara (Iihat pasal 48 jo pasal 51 UU NO.5 Tahun 1986 tentang PTUN) Dengan Illengeluarkan sengketa pajak dari lingkungan peradilan tata lIsaha negara. tampaknya tidalah tepat. sebab pokok sengketa
JlIli - Seplelllher 20113
f()sisi /-/ukuJII BlI(hm Pengadiloll P((jak r!lI/tlI11 5'isf(!11l Huk lll1l /IU/ollesia
.~ 7 )
penagihan pajak. Surat kerutusan. uad segi Hukulll AUlllinistrasi Negara Illerupakan suatu "ketetapan" (Beschiking). yang Illenurut Prof. I'rayudi Atillosudirdjo. l11el11punyai ciri-ciri sehagai herikut :<J a. Konkrit (dalal11 sengketa pajak pajak terhutang).
menetapkan atau l11enagih scjllllliah
h . Inclivicual. tidak ul11um (sengketa pajak hagi wajib pajak tenentu. tidak setiap wajih pajak). c . Final. aninya dapat l11enil11bulkan akibat hukul11 hila tidak dipenuhil dilaksanakan. Selanjutnya jika kita mengacu pada UU NO.5 Tahun 1986 tentan~ Pengadilan Tata Usaha Negara. dalal11 pasal I angka 3. disehll!kan hahwa. "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapau tenulis yang dike1uarkan oleh badan mau pejabat Tata Usaha Negara yang hersifat konkrit. individual dan final. Illaka pokok sengketa dalalll hidang perpajakan jelas adalah Illerupakan pokok sengketa dalalll lingkungan peradilan lala usaha negara. Berbeda dengan UU No. 17 Tahun 1997 tentang BPSP. eli dalalll UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. tidak ada satu pasal run yang menyebutkan. apakah sengketa perpajakan masuk dalal11 PTUN awu tidak. Nalllun bila kita l11engacu pad a pasal 13 ayat (I) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak . dinyatakan bahwa : .. Pengadilan pajak mempunyai tLlgas dan wewenang dan lllell1utlls sengketa pajak antara wajib pajak (penaggung pajak) c1engan pejahat yang berwenang. sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek pajak".
Maka jelas objek dari sengketa pajak l1lerupakan objek pcradilan lata usaha negara. Diclalal1l pelaksanannya. 1ebih lanjut diatur dalal1l pasal 77 lIU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. dinyatakan ballWa. keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Pajak tidak c1apat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Berani tertutup kel1lungkinan upaya pencarian keadilan selanjutnya. Dalal1l kedlldukan \) lJll(Jang~Undang No. 14 Tahull 2002. tentang "Pcl1!.!auilan Ptljak". Bagi~1Il mcnimhanf!. huruf c. d. t!.
NOllwr 3 Tailull XXXI/l
376
Hllklllll dall Pemb(Jllgllllflll
seperri itu , pengadilan pajak seo lah-olah herposisi sebagai PTTUN. yang hanya ll1enerima perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam kenyataan pengadi lan pajak hanya menerill1a "Banding" atas keputusan "keberatan" uari sualU upaya adlllinistratif (Admini strati"f i3erocp) yang herada dalam lingkungan pelllerilllah. hukan merupakan peradilan tingkat pertallla. Ballkan labih jauh lagi. keputusan banding terscbut (keputusan Pengadilan Pajak), tidak dapat dicarikan upaya hllkulll lehih lanjut (dengan kasasi) ke MA. kecuali upaya hukulll luar hiasa dengan peninjauan kembali MA. Mengutip pendapat Prof. Prayudi Atmosudirdjo. hallwa didalam Huklllll Adlll inistrasi Negara lllerllpakan penerapan UU (Rilles (fplicmi()II). dilllana dalam penerapan tersebut herdasarkan pada Rechtlllatigheid (keadilan dan kepatuhan). Wetl11atigheid (dasar yuridis/azas iegalitas) se rra Doellllatigheid (sesuai dengan tujuannya). Jib kita huhungkan dengal] pcnerapan dari UU No. 14 Tahun 2002. terlihat hahwa disana khih lllenglllalllakan paJa ., Doellll;;tigheiJ'·. dilllana tujuan dari penerapal] tersebut adalah untuk lllenghil11pun pemasukan sehanyak lllungkin ke atas Negara. Dan bila kita lllelihat pendapat dari R. Santoso i3rowdiharjo yang lllenyatakan hahwa hukulll pajak dapat berfungsi uua lllacalll. yaitll fungsi Budgeter dan fungsi regulercnd (pengaturan). Fungsi i3udgeter adalah : bahwa pajak lllcrupakan suatu alat (sllalu sumher) II III uk mcmasukkan uang sebanyak-banyaknya kcdalalll kas negara yang P:l,i;[ \Vaktunya akan digunakan untuk lllclllbiayai pcngclllaran negara. Scdangkan fllngsi rcgulerend adalah pajak sehagai alat untuk mcneapai tujuan-tujuan tertcntu yang letaknya di luar bidang keuangan. '" Dari pendapat lerschut dapat dikatakan hah\Va sehubu ngan dcngan pcngadil;lIl pajak hanya Illenitik heratkan pad a fungsi i3uclgeter.
3. Scjauh mana luntutan keadilan dapat dipenuhi oleh pcn!!adilall pajak 7 Negara memungut pajak herdasarkan UU. sehingga oengan c1elllikian di ilarapkan c1apat lllelllberi kepaslian hukulll dalam pclaksanaan pClllungutan pajak. Selain azas kcpastian hllkum. azas kcadilan dalam pClllungutan pajak juga tidak kalah pentingnya untllk mcndapatkan III ')raytuli Atllu1suJinljl,. " llukulll Adillillistl':tsi NI.:!!ar.,·· . J;lk;lrla . Gr.,I';1 ·llldlllll.:~I:t. ee l _
Ill. IY9:'i. 11iI1. <))-95.
}I/Ii - S£'I'I(-,lIIh(',. 2003
Posisi I1llkUIIl Botlall Pt'llgadiian Pajak do/tim Si.HeIH
Huklllll Indonesia
37 7
perhatian. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith. oahwa aZas keadilan (Equaliry principle) sang at penting artinya Lialam penerapan perpajakan." ApabiJa azas keadilan betul-betul telah cJiterapkan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. maka semua wajib pajak akan rela memoayar pajak sesuai cJengan peraturan perpajakan yang berlaku . Pertanyaannya sekarang. bagaimana cJengan UU No. 14 Tahun 2002. sejauh mana UU tersebut memenuhi tUnlutan keadilan ./ Hal pertama yang menjadi perhatian adalah pasal 77 ayat ( I I UU No. 14 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa". "put usan pengadil an pap' merupakan putusan akhir dan ' mempunya i kekua lan hukum lela p" pUlusa n pengadilan pajak mer\lpakan purusan akhir dan mempunya i kekuaran hukum terap" ini berarti sudah ridak ad a lagi upaya hukum lain y;lIl,l! dapal mengubahnya, kecual i pe ninjauan kemoali , (pasa l 77 ayal (3 ) .10 pasa l Xl) aya l ( I) UU No. 14 Tahun 20(2). " Permohonan peninjallan kemoali ini hanya dapat diajukan hila dipenuhi alasan-alasan sehagaimana disehlltkan dalam pasal \)1 UU No. 14 Tahun 2002. yaitu a. Apahila pumsan Pengdilan Pajak didasarkan pada suaru kehohon,l!an alau tipu muslihat pihak lawan yang dikerahui setelah perkaranya Liipurus arau didasarkan pad a hukri-hukti yang kemudian (lleh hakim pidana dinyatakan palsu. b. Bila rerdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada saat persidangan akan menglmsilkan kepurusan yang berbeda. c. Bila telah dikabulkan suatu hal yang tidak diruntut atau lebih dari hal yang di tuntu!. Li. Apahila ll1engenai satu hagian Lii runtutan beJum diputus ranI''' dipertimoangk,m sebabnya . e. Apaoila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesu<,i lJengan ketentuan peraturan perundang-undang,m yang berlaku.
II R. Santoso Brolmlih;udju. "Pcll!!antar IImu HukulI1 P'ljilk". Bamlung. PI. En:s(:lI. kc 3. 1995. hal. 205
\,:t:1.
1~ Adalll ~l1Iilh. Mengemulak;tn Azas Pemunglilan Pajak. yang tlischul dengan "TIl!: Fuur M;lxims··. yaitu : Equality. Corwimy. COllvcnicm.:c of P,lymcllt d;lIl Etisicnsi (R . Santostl Orotllllill:Lntin. d;lIam "PCIl1!alllar Ihllll HlIkulll Paia"" . PT. ErcSl:o. 1995. eel. ke 3. hal. 27.)
NOli/or} Tallll11 XXXIIl
378
Hu/.:ul1l dall PC!l1lhmlglllul1I
Alasan-alasan umuk mengajukan peninjauan kembali [ersch[lI. apakah tidak lehih banyak memheri keseillpatan pacla pihak fisc liS. mengingat fiscus mempunyai hak-hak an tara lain: a. Mengeluarkan SRPKB/T. dalam jangka 10 tahun. apabda berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya data baru (pasal 13 jn 20 UU No. (J Tahun 1983 tentang KUP). h. Melakukan penyidikan tindak pidana fiscal. bila wajib pajak diduga telah melakukannya. sesuai pasal 38. 39. radal 41 A dan B dan pasal 44 UU KUP . Sebaliknya. apakah wajib pajak mempunyai kesempalan yang sama seperti yang dimiliki oleh fi scus. sehingga mampLi memenuhi alasan-alasan peninjauan kemha Ii sehagaimana tcrmuat dalam pasal 91 UU No. 14 Tahun 20m. L1 Hal kedua. hila kita melihat pada sengketa dari pengadilan pajak yang lerhutang. hukan tindak pidana korupsi. Dalam pengacldan tindak pidana korupsi saja . terpiclana 11lasih herkeseillparan untuk 11lengajukan kasasi ke MA clan keputusan pengadilan tingkat I dan II tidak dapat dilaksanakan segera. karena belu11l merupakan keputusan hukulll yang tctap. Sebaliknya pasal 89 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Illenen[ukan hahwa permohonan peninjauan kemhali ticlak menuncla pelaksa naan putusan Pengadilan Pajak (PPJ. karena keputusannya merupakal1 keputllsan rerakhir clan mempunyai kekuaran hukulll tetap. Hal ketiga. perlu kita Illelihat pad a pasal 5 UU No. 14 TallLI11 2002. yang menyatakan bahwa : a. Pembinaan teknis peeadilan bagi Pengaclilan Pajak (PPl dilakukan okll MA. b. Pembinaan organisasi. administrasi clan keuangan bagi Pcngadilan Pajak (PP) dilakukan oleh departemen keuangan. PClllbinaan yang dilakukan oleh MA dan uepartemcn kcuangan. sanga! diharapkan. tidak bolch mcnjadi Pengadilan Pajak (PPl herada
L~ !\pak:lh p;ts;1i tcrsdlUl dap;1I IllCIlICIlUhi r;IS;1 k!;;IJilan lIIasyar:,kat wajih pajaJ... . de 1i.:":;U I tidilk dihcril\allllya kCsclllp;lIan mUlik kasasi kc MA. ,chagailll:tJliI dialll;tn;tlk;1II p;t sal 2 ·~ :\ UlJO It)45 jn pasal 10 .tyat (3) ULJ No. 14 Tahull 1970 jll pilsal 1: Uti No . I'" Tahull 1985 tent,uti,! MA. Y'lIIg hcrhullyi hahwOl : ~It\ ;ltlalal! pClIgadil;1II tcnillggi dari 'l' IlHl;\ lill~l.;Ullg;tIl pcradilan .
Juli - Selllelllher 2()()3
P(}JiJi HUkllJ11 Bru/fln Pellgadilml
P(~iak
da/am Si.\·ll'JIl /-/lIkIlm ltu/rn1c'sia
~7l)
dibawah pengaruh dua instansi tersebut uengan perkataan lain tidak boldl Illcngllrangi inuepenuensi hakim Pcngauilan Pajak (PPl dalam memeriksa dan IllCmlltus scngketa pajak. Ditilik dari sisi MA. pembinaan tdnis peradilan terhauap Pengadilan Pajak (PP) tidak merupakan n"lSalah. artinya tidak Illenimhulkan kekhawatiran akan mengurangi kebcbasan hOlkilll I'engauilan Pajak (PP) dalam memeriksa dan meillutuskan scngke"l pajak. Tetapi Pembinaan organisasi. (luminislrasi dan keuangan uleh dcparll!men keuangan. masih · menimbulkan keraguan bagi wajih pajak. Hal ini te rutama mengingat bahwa pihak yang bersengketa dalam scngketa pajak adalah wajib pajak dengan Dirjen Pajak. secl ang Dirjcn Pajak se ndiri adalah hagian dari departemen keuangan yang melakukan pemhinaan organisasi. administrasi clan kcuangan dari Pengadilan Pajak (PPL Dengan d~lllikian kiranya hakim Pengallilan Pajak melllPunyai t;1I1ggung jaw~lh yang. sanga( hesar. L1nluk memutus benJasarkan "Ketul""lan Yan~ Maha Esa" (pasal X4 ayal I huruf a) hubn seKedar dem i pcnerimaan pajak . Ilakim diltarapbn dapat Illemberikan putllsan yang sesua i dengan hukum dan rasa keaclilan (penJelasan ayat (I) \ 1\ ' N,l . 14 Tahun 1(70). Hal keempat. kita lihat pada pasal 32 UU No. 14 Tahun ~()()2. yang menyatakan bahwa :
a. Kewenangan pengadilan pajak. selain memeriksa dan melllll(uskan seng.k eta pajak. juga herwenang mengawasi Kuasa Hukul1l ya ng memberi hallluan hukum dalam sidang perpajakan . h. Pellgaw
NO/tlor 3 Talllw XXXIII
380
Hukll11l dall Pelll/)flllglll1(/1/
erik lersendiri, ladi pengadilan pajak jelas illle rvensi ke t1alam kewenangan lembaga lain (Uhra Vireos/Abuse of Power)," Kemudian 1I1lwk ayat kedu3. yang menjadi rerharian adalah apakah Kelua rengadilan pajak mempunyai kcwenangan untuk Illembuar " keputusan" yang bersifat " Pengaturan " (Regelillg). karena berdasa rkan sisrcm hukulll yang hcrlaku di Indonesia. clnegan acla pClllhagian kekuasaan alllara ekse kurif dan yudikalif. Illasing-masing Illempull\'ai k ..::\\.'en ang~ll1 sCllcliri-scndiri yang herbeda, Kcwcn
dalam
rangk a
pCllcrapan
uJl(jang -ullliang
( Ruk s
Applicalion) herada pad a "delegaled Legislari ve"'. \ ailLl :t l':tr:tlur pemerilllah yang herada dihawah Pre sidcll, Sedangkan )"udik:nit ham'a herwenang 1I11luk mcmbu:l1 keputusaJl yang hersifar pellc[apall / hcschikiJl~ dalam pe!aksilnaan tugasnyi.l. Dengan delllikian. maka Pengadilall Papk ya ng lennasuk ualalll lingkungan Pcradilan tidak herwenang IllL'lnhllat keplItusan yang bersifat mengatu r.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 1\. Kcsim(>ulan
I. Pcngadilan pajak memclluhi unsur-Ullsur ullIuk dapal ciischul suaru peradilall. hersrri lerlelak cialam lingkungan yuci ikar if.
S" I"I~al
2. Melihar pada pokok scngkera dalam Pengadilan Pajak. maka Pcngadiian Pajak dapal digolongkan ualam lingkungan peradilan Tala l l,aha Negara (walaupun undang -lindang ticlak secara regas menyatakallllya). 3 . Kcpurusan Pcngadilan Pajak mcrupakan akhir clan I11CmI'U I1l'," kekuaran hukum rerap . sehi ngga lidak ada upaya hukum laill yall~ dapal clilakukan oleh wajih pajak haik kc PTTUN maupull hasasi M,· \. kcwali upaya hukum luar hiasa yailu I'cllinjauall kClllhali (PI--:) MA,
J
I ( 11 11':1 Vireos 1I0t o nl y Ih~ "u hslalltivc abuse (If power and procedur:1I IlIlraClil'll. /lUI
(hlo include [IK' dutie s of alimilli'irativl' ag cm:h:~ ;uJd :lIly discrc [iollar~ ' pn \\'L'r [Ii;!! !11 ;I~ hI'
L'IHru.'ied II). [helll , The most dirl.:ct :1I1d unpnlhll.:l11:1l ie ;1]lpliGI[il!lIS Il f [ile princip ll' I'" \\ IlL'll ; 111 ,uulltlrity or hody act witllout having [h~ pnwer \I) dll :-11 (j'cler I . ,,:~ !:till! ~\: rl'l r~ Wtlods dalam "Tl!xthook Oil Adlllinistriitive 1.:1\\" ', LlIlIlhlll Bl:tdslllJll! Pres, 1,l lIIil L'd,
1'199. "'II. 17()·171),
lltli - Sepf('m/Je/" l()()3
Posisi f1llkul1l Badall Pel/ga(/i/all P({iak dlllam Sisft!m f! /(kum Indollesia
.1X I
4 . Azas kepastian hukulll (Wellllaligileid) c1alam bidang perpajakan sudall terpenuhi. c1engan adanya seperangkat peraturan perundang-lindangan perpajakan. Akan tetapi azas keadilan (RecilT Marigileid) Illasi h lerdapal beberapa hal yang dirasakan Illas ih kurang memenuhi rasa keadi lan. 8. Saran I. Baik pengadilan pajak Illasuk c1alam Iingkllngan PTUN alaupun tidak Illa suk da lalll lingkungan PT UN. seyogia nya wajib pajak e1ihc ri keseillpa lan umuk Illemima kasas i ke MA. sesuai siSICIll hukulll yang herlaku eli Indonesia . 1 . Umllk lllenCiplakan GDOlI gove rnance. hencla knya peran aklif Inasyarakat lehih bestir. terutama da lam pembuatan undang -u ntlang
Daftar Pustaka Atl1losudirdjo . Prayudi. Hllklllll AdllliliisTrasi Negara, Jakarta Indonesia, eel. ke 10. 1995 Brotodihardjo. Samoso. Pengal1lar Ereseo. eel. ke 3. 1995
Ghalia
Hllklllil Pajak, Bandung
PT.
Djayadiningrat. Isa Sindian. HllkwlI Pajak dall Keadilall, Bandllng Eresco. 1965
NV.
1/11111
SoemilfO. Roehmat, Azas dall Dasar Pel]iajakal/ , l3andung : PT. Eresco. 1991 Soemitro. Roehmat. Pel/galltar Sillgka/ Hllklllll Pajak, l3andung Ereseo , eel. I, 1987
NOli/or 3 TlIhlln XXXJII
PT
f-Iukul1I dan P£'lIlbOllgUII(ff1
382
Soemitro. Rochmat, Pajak Ditinjall dari Segi HukulI/, Bandun!! Eresco, 1991 Soemitro.
Roehmat, Peradilan Adlllillisfrasi II/donesio, Bandung : PT . Eresco. 1991
dalalll
HllkulIl
PT. fojok
Leyland. Peter & Terry Woods. Textbook on Adminstrative Law, London Blackstone Press Limited. third edil ion. 1999 Prins. WF dan Kosim Adisapoetra, Pel/galllar 11/1/11 Hukllll/ Adlllini.llf'(l.li NegoJ"{/, Jakarta : Pradnya Paramitha. eet. 8. 1987 Utrech . Pel/gal/rar Huklllll Adlllinisirasi Negara, Jakarra Ichtiar baw. eet. 8, 1985
l3a lai I3L1KLI
I'eraturall I'enmdang-undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Ama ndemen seeara Sek retari al Jenderal Majelis Permusyawararan Rakyal Indonesia (MPR RI), 2002
kngkap. RepuhliK
Himpunan Peraluran Perundang-undangan Bidang Perpajakan Tahun 19X4 Himpunan Peraluran Perundang-undangan Bidang Perpajakall Tahun 1997 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perpajakan Tahun 20(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang "Ketentuan Pokok-POKOk Kekuasaan Kehakiman" Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 lemang "Pengadilan Pajak"
JII[; - Seplelll[IC',. 21J1J3
