Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013
POLITIK DAN PEREMPUAN MOCHAMAD ZAKARIA Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari Email:
[email protected] Abstrak Politik dalam bahasa sehari-hari menimbulkan asosiasi pada perbuatan yang jahat, tidak jujur, permusuhan. Manakala politik dijadikan tujuan memperoleh kekuasaan pribadi maupun kelompok yang tidak mengenal apakah laki-laki atau perempuan, maka ia menjelma menjadi kejahatan terwujud dalam dinasti, kolusi, nepotisme, lobyiing dan upeti, ia merambah dan meneratas, tumbuh menjadi bangunan politik yang bukan lagi untuk melindungi kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi menjerat manusia, mematikan hakikat Demokrasi. Kini Aktor politik perempuan sama saja dengan kaum laki-laki, dan bagaimana mampu melakukan dan meningkatkan kualitas derajat politik yang nyata melalui prestasi (achievement), kekuasaan (power), berafiliasi (affiliation), yang dibutuhkan masyarakat, dimana masyarakat menyimpan segudang harapan (aspirasi), pun sama dengan yang dibebankan pada kaum pria, karena sama-sama memiliki kandungan resiko. Keyword: politik, perempuan, kekuasaan
Pendahuluan -
Politik dalam bahasa sehari-hari menimbulkan asosiasi pada perbuatan
Hubungan antara individu, kelompok dengan negara
yang jahat, tidak jujur, permusuhan. Carl
-
Hubungan
Schmitt dalam “Der Begriff des Politischen”
dengan
memberikan
1981:14)
pengertian
buruk,
yaitu:
“Politik memiliki pengertian sebagai alat untuk membedakan mana kawan mana
Konsep
antara
negara
kriteria
(berkaitan dengan), yaitu: -
Negara (State)
goverenment,
Dalam
Buku
“Political
-
Kekuasaan (Power)
and
Basic
Theories,
-
Pengambilan
Term
(Sukarna,
Politik, memiliki
lawan”. Politik adalah“The art sciences of
sciences,
negara
Institutions & Practices karya Jacobsen &
keputusan
(Decision Making)
Lipman, menyatakan: “Political science is
-
Kebijaksanaan (Policy, Beleid)
the science of the state”, yang berkaitan
-
Pembagian (Distribution) atau
dengan:
Alokasi (Alocation). (Budiardjo, -
Hubungan antara individu dengan individu. Satu sama
1996:9). Dalam tulisan ini, tidak mendalami
lainnya diatur oleh negara
konsep
dengan Undang-undang.
setidaknya pemikiran diatas menjadikan
ISSN: 873-3741-1
teori
tetang
politik,
tetapi
1
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 bahan pemikiran dalam konteks politik
Perempuan VS Politik
dan pelaku politik dalam berperilaku.
Dalam
pandangan
masyarakat
Manusia Indonesia selaku warga negara
Indonesia, kata perempuan mengalami
harus ditempatkan sebagai subjek atau
degradasi
pelaku politik bukan sekadar objek politik.
penurunan nilai makna; arti sekarang lebih
bertolak
rendah dari arti dahulu (Kridalaksana,
dari
berpolitik,
kodrat
baik
manusia
laki-laki
yang
maupun
perempuan, maka politik harus dapat meningkatkan
harkat
dan
martabat,
semantis,
atau
peyorasi,
1993). Di pasar pemakaian, terutama di tubuh birokrasi dan kalangan atas, nasib
kesejahteraan lahir bathin manusia. Artinya,
perempuan
politik harus berlandaskan pada etika
wanita, sehingga yang muncul adalah
moral. Tidak seperti arah pemikiran tujuan
Menteri
Peranan
hanya menentukan “mana kawan mana
wanita
(wanita
lawan” Oleh karena itu, system, maupun
wanita,
perilaku politik harus dikembangkan atas
pembangunan,
pijakan
moral
*Menteri Peranan Perempuan, *pengusaha
moral
perempuan
moral
ketuhanan,
kemanusiaan,
moral
persatuan,
kerakyatan,
dan
moral
keadilan
(Pancasila). Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara
terpuruk
di
bawah
Wanita,
pengusaha
pengusaha),
peranan dan
kata
insinyur
wanita
dalam
pastilah
bukan
(*perempuan
pengusaha),
*insinyur perempuan, *peranan perempuan dalam pembangunan. Dalam
KD
(1970:
853),
kata
negara dikembangkan atas dasar moralis,
perempuan berarti 'wanita', 'lawan lelaki',
sosialis,
dan 'istri' . Menurut KD, ada kata raja
demokratis,
religius
untuk
menghasilkan perilaku politik yang handal,
perempuan
santun dan bermoral.
Dengan contoh ini kata ini tidak berarti
Manakala politik dijadikan tujuan
rendah.
yang
berarti
Sementara
'permaisuri'. itu,
kata
memperoleh kekuasaan pribadi maupun
keperempuanan
kelompok yang tidak mengenal apakah
perempuan', maksudnya pastilah masalah
laki-laki
ia
yang berkenaan dengan keistrian dan
menjelma menjadi kejahatan terwujud
rumah tangga. Dalam hal ini, meski tidak
dalam dinasti, kolusi, nepotisme, lobyiing
terlalu rendah, tetapi jelas bahwa kata ini
dan upeti, ia merambah dan meneratas,
menunjuk perempuan sebagai 'penunggu
tumbuh menjadi bangunan politik yang
rumah'.
atau
perempuan,
maka
bukan lagi untuk melindungi kepentingan kesejahteraan
rakyat,
tetapi
menjerat
manusia, mematikan hakikat Demokrasi.
ISSN: 873-3741-1
KBBI
berarti
(1988:
670)
'perihal
memberikan
batasan yang hampir sama dengan KD, hanya ada tambahan sedikit, tetapi justru penting,
untuk
Menurut
KBBI,
kata
keperempuanan.
keperempuanan
juga
2
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 berarti 'kehormatan sebagai perempuan'.
Misalnya Solidaritas Perempuan (Jakarta),
Di sini sudah mulai muncul kesadaran
Yayasan Perempuan Merdika (Jakarta),
menjaga harkat dan martabat sebagai
Asosiasi
manusia bergender feminin.
Keadilan (APIK, Jakarta), Lembaga Studi
Perempuan
Indonesia
untuk
Dalam tinjauan etimologisnya, kata
Pengembangan Perempuan dan Anak
perempuan bernilai cukup tinggi, tidak di
(LSPPA, Yogyakarta), Sekretariat Bersama
bawah, tetapi sejajar, bahkan lebih tinggi
Perempuan Yogya (Yogyakarta), Forum
daripada kata lelaki. Secara etimologis,
Diskusi Perempuan Yogya, Suara Hati
kata perempuan berasal dari kata empu
Perempuan, Kelompok Perempuan untuk
yang
yang
Kebebasan Pers (KPKP), dan Gerakan
mahir/berkuasa', atau pun 'kepala', 'hulu',
Kesadaran Perempuan--sekadar menyebut
atau 'yang paling besar'; maka, kita kenal
beberapa
kata empu jari 'ibu jari', empu gending
dicontohkan di sini bahwa nama jurnal
'orang yang mahir mencipta tembang'.
keperempuanan
berarti
'tuan',
'orang
contoh.
Menarik
terbitan
untuk
LIPI
adalah
Kata perempuan juga berhubungan
"Warta Studi Perempuan" dan bukan
dengan kata ampu 'sokong', 'memerintah',
*Warta Studi Wanita. Sementara itu, jika
'penyangga',
keselamatan',
dahulu "Women Study" diterjemahkan
bahkan 'wali'; kata mengampu artinya
menjadi "Kajian Wanita", sekarang muncul
'menahan agar tak jatuh' atau 'menyokong
saingan baru, "Studi Perempuan".
'penjaga
agar tidak runtuh'; kata mengampukan
Dari
sudut
sejarah
pergerakan
berarti 'memerintah (negeri)'; ada lagi
nasional pun, kata perempuanlah yang
pengampu
telah
'penahan,
penyangga,
menyumbangkan
kontribusi
penyelamat', sehingga ada kata pengampu
historisnya. Kita ingat, kongres pertama
susu 'kutang' alias 'BH'. Kata perempuan
organisasi
juga berakar erat dari kata empuan; kata
dinamainya
ini mengalami pemendekan menjadi puan
Indonesia Pertama, yang berlangsung pada
yang
pada
22 Desember 1928 di Yogyakarta (Rahayu,
perempuan', sebagai pasangan kata tuan
1996).6) Dalam Kongres I ini disepakati
'sapaan
Prof.
bahwa persamaan derajat hanya dapat
Slametmuljana (1964: 61) pun mengakui
dicapai bila susunan masyarakatnya tidak
bahwa
terjajah. Langkah organisasi pertama yang
artinya
'sapaan
hormat kata
direndahkan,
hormat
pada
yang
lelaki'.
sekarang
ditempatkan
di
sering bawah
"lawan
dilakukan
tanding
"Kongres
lelaki"
ini
Perempoean
adalah
membentuk
wanita, ini berhubungan dengan makna
"Perserikatan Perkoempoelan Perempoean
'kehormatan' atau 'orang terhormat'.
Indonesia"
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
(PPPI).
dalam
perjalanan sejarah lahir Kowani, Perwari,
(LSM) lebih suka memilih kata perempuan
Perwani,
daripada wanita untuk organisasi mereka.
perhatikan,
ISSN: 873-3741-1
Bahwa
KNKWI, selalu
BMOIWI, ada
Ikwandep huruf
/W/
3
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 setidaknya itulah jejak-jejak historis lingual
wanita,
bahwa kita lebih memilih "wanita", dan
sebagainya yang menyumbangkan tenaga
bukan "perempuan", sebab yang kita
kepada masyarakat. Perhatikan, di sini
kehendaki bukan perempuan mandiri,
yang dinomorsatukan adalah kewajiban
melainkan perempuan penurut. (Silahkan
istri sebagai istri mendampingi sang suami
pembaca
apakah
tercinta. Sementara, urusan bergerak di
abad
sektor publik (di luar rumah) menduduki
kemerdekaan ini kaum perempuan telah
nomor bungsu, artinya tidak dipentingkan.
mencapai
Ini terjadi sebab ada anggapan bahwa di
setelah
menjawab lebih
dari
sendiri, setengah
persamaan
derajat,
seperti
impian Kongres I).
badan-badan
sosial,
dan
luar rumah itu urusan lelaki, sedang di
Sejak kemerdekaan, seperti disebut
dalam rumah (sektor domestik) inilah
di atas, derap Kongres Perempoewan
tempat
Indonesia
dari
Buchori & Ifa Soenarto, "Mengenal Dharma
peredaran. Muncul pengganti-penerusnya:
Wanita". Mayling Oey-Gardiner dkk. (ed.),
Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sejak
Perempuan
menjelang
relatif
(Jakarta: PT Gramedia, 1996) hal. 172-193);
lunak, umumnya terdiri atas para istri
juga: Ruth I. Rahayu, "Politik Gender Orde
pegawai. Mungkin sejak inilah wanita
Baru:
secara resmi menggeser perempuan. Sejak
Sejak 1980-an. Prisma XXV/5, Mei 1996:
saat itu setiap partai-partai politik di
29-42.
sudah
(di)musnah(kan)
kemerdekaan,
yang
Indonesia juga mempunyai anak organisasi wanita,
bukan
perempuan,
tepat
wanita.
Indonesia:
Tinjauan
Periksa:
Dulu
Organisasi
Binny
dan
Kini
Perempuan
Raja, sultan, adipati, bangsawan,
misalnya
pada zaman dahulu umumnya memiliki
Wanita Demokrat dan Gerakan Wanita
banyak istri dan selir. Misalnya, Paku
Marhaen (PNI), Gerakan Wanita Indonesia
Buana IV (Surakarta) mengumpuli 25 istri
(Gerwani,
PKI),
dan
Persatuan
Wanita
dan
pasca-1965
Republik
ada
selir;
Hamengku
Buwono
II
Indonesia
(Ngayogyakarta Hadiningrat) menyimpan
(Perwari), serta Dharma (1974) (Rahayu,
33 istri dan selir. Tujuan memiliki banyak
1996: 30-31).
wanita adalah menghindari kejahatan
Sejak Orde Baru merumuskan peran
seksual
dan
mencapai
konsolidasi
kaum wanita ke dalam lima kewajiban
kekuasaan politik untuk mengesankan
(Pancadarma): (1) wanita sebagai istri
bahwa pemimpin itu lelaki luar biasa sakti
pendamping suami, (2) wanita sebagai ibu
mandraguna (super human). Periksa: G.
pendidik dan pembina generasi muda, (3)
Moedjanto, "Selir", Basis, Januari 1973; juga
wanita sebagai pengatur ekonomi rumah
Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya
tangga, (4) wanita sebagai pencari nafkah
oleh
tambahan,
Kanisius, 1987). Lih. Ruth Indiah Rahayu,
dan
(5)
wanita
sebagai
anggota masyarakat, terutama organisasi ISSN: 873-3741-1
Opcit.,
Raja-raja hal.
Mataram
29-42.
Dalam
(Yogyakarta: artikelnya,
4
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 dijelaskan
bahwa
dan
terlepas apakah itu pria atau perempuan.
sebelum
Persoalannya, bukan pembatasan melalui
kemerdekaan RI. Aktivitas pergerakan
kuota untuk perempuan. Hal seperti itu,
perempuan
hingga
tidak ada bedanya dengan Feodalisme.
mencapai puncaknya pada 1965. Sejak itu
Pembatasan bias dimaknai sebagai garis
berlakulah
proses
batas pemisah antara indvidu dengan
(pe-rumah-an)
"perempuan"
gerakannya
telah
perempuan lahir
terus
jauh
berjalan
domestifikasi segala
kemampuannya
Tetapi,
diskrimitatif mendudukan pada dua posisi
bersamaan dengan itu, bermunculan juga
yang lemah dan kuat, yang inferior dengan
berbagai organisasi "keras" perempuan
superior. Ini mematikan makna demokrasi
bergabung
dan
bidang,
menjadi
dalam
di
"wanita".
Lembaga
Swadaya
Masyarakat (LSM).
menutup
ini
cenderung
peluang
maupun
kesempatan.
Sesuai amanat UU Nomor 2/2011 tentang
dan
Parpol,
partai
wajib
Yang harus dibangun itu adalah mekanisme
seleksi,
organisasi
parlemen dan memenuhi minimal 30%
berkualitas, ketat dengan standarisasi yang
perempuan
terukur
struktur
pengurus
yang
untuk
jelas,
dalam
meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam
partai
rekrutmen
menghasilkan
yang
berkualitas
tegas, calon
harian parpol. Pasal 55 ayat 2 UU Nomor
legislative
dengan
10/2008 tentang Pemilu juga menetapkan
memberikan kesempatan yang luas bagi
di antara tiga nama dalam daftar caleg
kaum perempuan.
harus ada minimal satu caleg perempuan.
Kalaupun, jumlah perempuan pada
Namun, kuota 30% perempuan itu suatu
hasil seleksi kenyataanya lebih sedikit dari
kenyataan
laki-laki, itu haris dipastikan, diyakini
subjektif
yang
tidak
demokratik. Hal ini dimaknai bahwa,
sekaligus
angka 30 % merupakan angka jumlah
bahwa perempuan tereliminasi pada proses
pembatasan, bukan kebebasan peluan.
seleksi
Hal
hanya sebatas memenuhi jumlah kuota
ini
Artinya,
dipandang perempuan
tidak
demokratis.
belum
memiliki
peluang dan kesempatan yang sama bila
menandakan rekrutmen.
sebagai
wujud
secara
Bukan
nyata
nyata
dipaksakan
menggugurkan
kewajiban dari pada tidak ada.
dibandingkan dengan kuota kaum pria.
Jadi, keterwakilan dalam politik itu
Semestinya penentuan kuota tidak hanya
bukan didasarkan pada jenis kelamin, bila
didasarkan pada aspek kuantitas, tetapi
dilihat dari hakikat konsep perempuan itu
yang
kualitas,
adalah pemahaman makna gender yang
kemampuan, skil, prestasi, kemakhiran dan
tidak tepat. Apabila dicermati secara lebih
kehandalan. Dengan demikian, kiranya
mendalam,
dapat menghasilkan anggota legislative
undang-undang partai politik, kebijakan
yang
kuota perempuan ini sebenarnya sangat
membedakan
handal
dan
ISSN: 873-3741-1
adalah
cerdas
berkualitas,
terutama
dalam
5
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 lemah. Hal itu adanya
tercermin dari
tidak
penekanan
secara
menyukai tantangan. Kebutuhan akan (need
kekuasaan
for
power),
untuk
eksplisit tentang keterlibatan perempuan
menang, berkompetisi dan harga diri
dalam mengambil keputusan partai. Maka
(prestasi) dan
dari
(need
itu
tidak
ada
jaminan
bahwa
Kebutuhan akan berafiliasi
for
affiliation),
meliputi:
penyertaan 30% perempuan di dalam
persahabatan,
keanggotaan partai politik akan secara
dan adanya hubungan timbal balik.
otomatis mengubah paradigma partai
Kini Aktor politik perempuan sama
untuk berpihak kepada perempuan dan
saja
pangung
bagaimana
perpolitikan
akan
semakin
kerjasama, (Kooperatif)
dengan
kaum
mampu
laki-laki,
dan
melakukan
dan
bekembang dan maju. Itu belum tentu.
meningkatkan kualitas derajat politik yang
Ketidaktegasan
nyata melalui
aturan
dalam
prestasi (achievement),
undang-undang tersebut juga membuat
kekuasaan (power), berafiliasi (affiliation),
menyebabkan angka 30% menjadi angka
yang dibutuhkan masyarakat, dimana
yang meragukan.
masyarakat
Setiap
manusia
(individu)
menyimpan
segudang
dan
harapan (aspirasi), pun sama dengan yang
masyarakat memiliki potensi yang dapat
dibebankan pada kaum pria, karena
dikembangkan, sehingga pemberdayaan
sama-sama memiliki kandungan resiko.
adalah upaya untuk membangun daya itu
Berbagai peluang karir pada era
dengan mendorong, memberikan motivasi
sekarang sudah sangat terbuka bagi kaum
dan
akan
perempuan, namun peluang dalam politik
untuk
masih lemah. Tidak sedikit tantangan yang
mengembangkannya. Sudut pandang dari
dihadapi kaum perempuan, apalagi kini
teori konsep motivasi misalnya, maka
gandrung
perempuan pun pribadinya terbangun
Emansipasi, kaum perempuan yang terjun
masuk ke kancah politik didasarkan pada
kedunia politik. Menjadi anggota atau
Motivasi yang ada didalam dirinya dan
calon Legislatif misalnya, kini menjadi
dorongan dari luar, yaitu yang dapat
trend. Pada sisi lain, Perempuan harus siap
diartikan sebagai suatu daya pendorong
dihadapkan pada perubahan kesibukan
(driving
siang dan malam, waktu bercengkrama
membangkitkan
potensi
yang
kesadaran
dimiliki
force)
yang
serta
menyebabkan
isu
Kesetaraan
Gender,
seseorang (perempuan) berbuat sesuatu
dengan
atau self motivation. Terkait dengan teori
perselingkuhan, korupsi.
kebutuhan
Clelland
Sondakh, Hartati Murdaya, Wa Odea
(2004:32-33) mengenai motivasi kedalam
Nurhayati. Miranda Gultom, dan Nunun
beberapa
akan
Nurbaeti. Wanda Hamidah anggota DPRD
prestasi (need for achievement): dorongan
DKI Jakarta dari PAN cerai dari Cyril Raoul
unttuk
Hakim (Ciko). Venna Melinda dari Partai
tersebut, faktor:
lebih
ISSN: 873-3741-1
Mc
Kebutuhan
unggul,
lebih
suskses,
keluarga
tersita,
godaan
Contoh Angelina
6
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 Demokrat cerai dari Ivan Fadilla Soedjoko.
ekonomi, maupun personal. Dalam konteks
Juga Theresia Ebenna Ezeria Pardede
Indonesia,
(Tere) dari Demokrat cerai dengan Eka
berprerspektif keadilan melalui desakan
Nugraha. Kebetulan dari mereka sebagian
30%
artis, terlepas dari itu semua. Perempuan
parlemen
harus
pengalaman feminis liberal yang belum
menunjukkan
kehandalannya
kemampuan melalui
dan
prestasi
reformasi
kuota
bagi
hukum
yang
perempuan
adalah
dalam
kontribusi
dari
optimal.
(achievement), sebagai elit politik.
Perspektif ilmu Seksologi. Gender itu
Apakah peluang perempuan untuk
berasal dari bahasa latin “GENUS” yang
berpolitik sama dengan peluang kaum
berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat
laki-laki..?
dan
perilaku
yang
dilekatkan
pada
Apakah di era sekarang Perempuan
laki-laki dan perempuan yang dibentuk
yang menggambarkan sosok suri tauladan
secara sosial maupun budaya. Gender itu
yang didambakan masyarakatnya…?
sendiri
adalah
kajian
perilaku
atau
Dan, apakah di era sekarang ada
pembagian peran antara laki-laki dan
fakta perkembangan politk perempuan
perempuan yang sudah dikonstruksikan
mendongkrak
pencitraan
dengan
atau dibentuk di masyarakat tertentu dan
kemajuan
perjuangannya
dalam
pada masa waktu tertentu pula. Gender
atas
pemberdayaan
perempuan
terutama
pada lembaga legislatif,,? Pembatasan kuota 30% merupakan jerat peluang bagi kaum perempuan menjadikan
tidak
Perempuan
adalah
ada
ditentukan
oleh
setempat
sedangkan
rasional,
dan
budaya
seks
adalah
pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan.
kemerdekaan.
makhluk
sosial
Kesetaraan
gender
merupakan
kesamaan peran antara laki-laki dan
kemampuannya sama dengan laki-laki,
perempuan
sehingga harus diberi hak yang sama juga
kesempatan serta hak yang sama sebagai
dengan
manusia
laki-laki.
Permasalahannya
dalam
di
hadapan
mendapatkan Tuhan.
Tanpa
terletak pada produk kebijakan negara
ketimpangan dan penguasaan laki-laki
yang bias gender. Oleh karena itu, pada
terhadap
abad 18 sering muncul tuntutan agar
realitas menjadi berbeda karena ada
prempuan mendapat pendidikan yang
faktor
sama,
upaya
muncullah wacana gender dan gerakan
memperjuangkan kesempatan hak sipil
yang menggugat ketidakadilan lantaran
dan ekonomi bagi perempuan, dan di
dominasi patriarki.
di
abad
19
banyak
abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai
dibentuk
yang
Dalam
Namun
dalam
mempengaruhi. Akhirnya,
kondisi
tertentu,
semua
menentang
keputusan final berkait dengan relasi
diskriminasi seksual di bidang politik, sosial,
laki-laki-perempuan, baik di wilayah kerja
ISSN: 873-3741-1
untuk
perempuan.
7
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 domestik maupun publik atau politik,
and Development). Selain itu, pengenalan
berada di tangan laki-laki. Relasi tak
demokrasi liberal di Indonesia sejak era
setara
Reformasi juga mempunyai andil dalam
itu
membuat
daya
tawar
perempuan secara hukum lemah. Kitab
Alqur’an
mempengaruhi
memberikan
lahirnya
Sayangnya,
kebijakan
semangat
ini.
kultur
justifikasi sangat jelas tentang kesejajaran
kepahlawanan, daya juang, keberanian,
antara laki-laki dan perempuan. Beberapa
kejujuran, rela berkorban, kebersahajaan,
ayat dapat dikutip. Misalnya, laki-laki dan
seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak
perempuan sama-sama sebagai hamba
Dien tidak begitu kuat dijadikan refleksi
Allah
eksistensi
(Surah
Al-Dzariyat
Ayat
56,
perempuan
dalam
politik,
Al-Hujurat Ayat 13, An-Nahl Ayat 97),
pembangunan
sama-sama
(Surah
(empowering) pada ranah politik diantara
Al-Aníam Ayat 165 dan Al-Baqarah Ayat
transisi demokrasi di Indonesia. Malahan,
30),
kaum perempuan selebritis, artis yang
sebagai
sama-sama
primordial
(Surah
khalifah
menerima A-Aíraf
perjanjian 172).
cukup banyak masuk ke dalam kancah
Namun terkadang landasan normatif itu
politik terutama sebagai calon maupun
berhadapan
yang
anggota legislative. Persoalan ia mampu
argumen
atau tidaknya dalam mengatasi masalah
pembenar atas “tuduhan” para feminis
bangsa pada ranah politik, pemerintahan
terhadap kecenderungan patriarkis.
untuk
dengan
berseberangan.
Itu
Ayat
pemberdayaan
realitas
menjadi
Untuk meretas jalan kesetaraan gender menuju keterwujudan hubungan semestinya
paradigma
institusi
ditujukan
budaya
ke
(keluarga,
pembangunan
kesejahteraan itu soal lain kiranya. Yang penting ada keterwakilannya.
sosial yang humanis tanpa ketimpangan, perubahan
menuju
Istilah
gender
ini
baru
banyak
menjadi bahan pembicaraan pada awal tahun
1980-an
bersamaan
dengan
pendidikan, ekonomi, politik, dan agama).
munculnya lembaga-lembaga
Karena itu butuh pemahaman tak sekadar
perempuan. Namun demikian, wacana
tekstual pada
kondisi riil
feminisme muncul dan dikenal di Indonesia
sekarang, dalam kehidupan selalu ada
kurang lebih sejak akhir abad ke-19 dan
kerja
awal
kitab suci.
sama
perempuan,
antara tanpa
masing-masing kesetaraan
laki-laki
pembedaan sehingga
antara
dan peran
tercipta
laki-laki
dan
perempuan. Perspektif
abad
ke-20.
advokasi
Zaman
kaum
perempuan bergerak di Indonesia diawali oleh
pemikiran
terbangunnya
R.A.
Kartini
sampai
organisasi-organisasi
perempuan sejak tahun 1912. kebijakan
Sejak saat itu, wacana dan gerakan
kuota perempuan sangat lekat dengan
perempuan mewarnai bangsa Indonesia.
pendekatan feminisme dan GAD (Gender
Gerakan
ISSN: 873-3741-1
perempuan
8
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 yang banyak muncul sepanjang 1950-an
sampai
memunculkan
tahun
pertengahan berbagai
1960-an tuntutan
dalam
setiap
tiga
nama
kandidat,
setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu
kandidat
perempuan.
Kebijakan
persamaan dalam hukum dan politik
kuota perempuan paling sedikit 30%
antara laki-laki dan perempuan dengan
dalam daftar calon legislatif juga diperkuat
model organisasi
dengan
di
yang
berkait
atau
bawah partai politik (Muhammad
Nuruzzaman, 2005, h. 2). menganalisis
kebijakan
perempuan Indonesia.
kuota di
Pertama,
pemerintah
melalui
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Perempuan dekat
Setidaknya ada dua hal penting dalam
kebijakan
menurut
dengan
isu-isu
kebijakan
publik
relevan
untuk
memiliki
keterwakilan
dalam
dan
jumlah yang signifikan dalam
pemikir
memperjuangkan isu-isu kebijakan publik
feminis seperti Pateman (Alfirdaus, 2008,
dalam proses kebijakan, terutama di
h.
liberal
lembaga
kaum
Tenriangke Muchtar, 2008, h. 1).
147), demokrasi
memberikan
privelege
bagi
perwakilan
rakyat
(Adinda
laki-laki dan meminggirkan mereka yang
Kebijakan yang hanya berfokus
dianggap seharusnya berada di ruang
pada angka melalui kuota keterlibatan
privat, dalam hal ini perempuan.
perempuan tidak akan banyak berarti
Kedua, pengaruh Gender
Development
(GAD) ditemukan
penegasan
“kesetaraan
Penegasan
terhadap
perempuan
melalui
sebagaimana
bagi
and dalam semua”..
pemberdayaan kebijakan
ditekankan
tanpa diperkuat dengan perluasan akses dan
keterlibatan
politik.
perempuan
Ketiadaan penguatan
dalam tersebut
akan dapat menggiring kebijakan kuota
kuota,
pada jebakan yang disebut Carol Bacchi
dalam
(Laila Kholid Alfirdaus, 2008, h. “the
politic
of
146)
presence”
undang-undang partai politik, juga secara
sebagai
jelas menggambarkan pengaruh dari GAD
atau “politik kehadiran”. Politik kehadiran
ini.
dapat ditafsirkan sebagai kebijakan yang Undang-Undang Nomor 10 Tahun
merasa cukup dengan kehadiran kaum
2008 tentang Pemilihan Umum anggota
perempuan dalam lembaga politik tanpa
Dewan
Dewan
perlu secara serius menelusuri apakah
Dewan
kehadiran
Perwakilan
Perwakilan Perwakilan
Rakyat,
Daerah, Rakyat
mengamanatkan
dan
Daerah, pasal 53
agar
partai
politik
tersebut
yang
lebih
perempuan.
perempuan
perpolitikan
daftar
calon
legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal
dan
akan
berkontribusi bagi perubahan kebijakan
memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% dalam
telah
memihak
Dalam perjalanan di
Indonesia,
kepada sejarah jumlah
perempuan dalam parlemen memang
55 ayat (2) yang menyatakan bahwa di ISSN: 873-3741-1
9
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 belum
menunjukkan
angka
yang
signifikan.
partai,
dan
bukan
hanya
sekedar kehadiran mereka hanya sebagai
Perempuan masih dalam posisi yang lemah
keputusan
baik
secara
kualitas
maupun
“politik
kehadiran”
untuk
memenuhi
persyaratan formal sebuah partai politik di
kuantitas. Sebagai gambaran lemahnya
Indonesia,
partisipasi
harapan besar mampu mendorong adanya
perempuan
(keterlibatannya
dalam
dalam
politik
parlemen).
kebijakan
tetapi
menjadi
yang
nyata
lebih
dan
memenuhi
Apabila dilihat dari tingkat keterwakilan
kebutuhan dan kepentingan perempuan
kaum perempuan pada kepengurusan
serta dapat menjadi acuan bagi pemangku
partai politik, dapat dilihat bahwa ada
kepentingan dan pihak yang terkait dalam
beberapa partai politik yang sama sekali
proses perumusan kebijakan.
tidak melibatkan kaum perempuan dalam
Rendahnya
keterwakilan
kepengurusan partai. Bukan hanya partai
perempuan
kecil
keputusan dan rendahnya kapasitas wakil
saja
yang
kepengurusan
tidak
dari
kaum
memiliki prempuan,
dalam
perempuan
pengambilan
untuk
tetapi partai besar pun ada yang tidak
kebijakan
memasukan
dalam
merupakan hambatan utama perempuan
kepengurusan partai politiknya. Partai
untuk bisa berkiprah dalam kancah tata
politik
memasukkan
pemerintahan.
kepengurusan
telah menyatakan keberpihakannya untuk
partai adalah Partai Kedaulatan, Partai
mencapai keadilan dan kesetaraan gender
Kebangkitan Bangsa, dan Partai Buruh.
dengan
Partai
banyak
pengarusutamaan gender pada semua
dalam
program kerjanya (Inpres No. 9 Tahun
Partai
2000). Namun, seiring dengan itu masih
Amanat Nasional, kemudian disusul oleh
ditemukan adanya kesenjangan antara
Partai
Demokrasi
kebijakan yang berpihak pada keadilan
Kebangsaan, dan Partai Peduli Rakyat
gender dengan program kerja serta cara
Nasional. Di partai-partai lain, kurang
Pemerintah
dari 10 (sepuluh) orang perempuan yang
serta penggunaan anggarannya. Dengan
dilibatkan dalam kepengurusan partai
Gender Mainstreaming atau dalam bahasa
politik. (Diposkan oleh afif amrulloh di
Indonesia
09.47 )
Pengarusutamaan Gender, dikenal sebagai
kaum
yang
perempuan
tidak
perempuan
dalam
politik
yang
melibatkan
paling
perempuan
kepengurusan
partai
Demokrat,
adalah
Partai
Yang jelas, peran perempuan dalam politik,
yaitu
bagaimana
keterlibatan
perempuan tersebut dalam partai politik
formal
mempengaruhi maupun
Walaupun
informal
Pemerintah
mengeluarkan
melakukan
disebut
kebijakan
pengalokasian
sebagai
strategi
sebuah strategi pembangunan yang secara sistematis
mengintegrasikan
kebutuhan
dan kepentingan perempuan dan laki-laki
juga berperan serta dalam menentukan ISSN: 873-3741-1
10
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 dalam
kebijakan
dan
perencanaan
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak
pembangunan. perempuan
dari sebahagian yang lain. (karena), bagi
mempunyai status yang sama dengan
orang laki-laki ada bahagian dari pada
laki-laki.
Al-Qur’an,
apa yang mereka usahakan, dan bagi
“Sebagian kalian adalah turunan dari
Para wanita (pun) ada bahagian dari apa
sebagian yang lain”. Tidak ada perbedaan
yang mereka usahakan, dan mohonlah
antara laki-laki dan peremuan berkenaan
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.
dengan setatus, hak-hak, keduanya adalah
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
peserta yang setara dalam pelaksanaan
segala sesuatu.”(An-Nisa: 32). Ayat tersebut
fungsi-fungsi kehidupan sehari-hari. Seperti
memberikan dorongan bahwa wanita pun
yang pernah di katakana oleh Nabi,
bisa berkarir dan dapat mencapai prestasi
“Laki-laki yang dikutuk adalah mereka
sama dengan kaum pria, bergantung pada
yang berusaha menyerupai perempuan,
usaha dan dorongan.
dan perempuan yang dikutuk adalah
apa yang telah dianugerahkan Allah
mereka
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat,
Menurut
Islam
Dalam
yang
laki-laki.”
,
bahasa
berusaha
menyerupai
Ajaran Islam untuk laki-laki
dan
janganlah
“Dan carilah pada
kamu
melupakan
dan perempuan didasarkan pada sifat
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi
fitrah masing-masing. Perbedaan biologis
dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
ini tidak saja menjadi faktor penentu
sebagaimana Allah telah berbuat baik,
dalam pembagian kerja di masyarakat,
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat
tetapi juga untuk menjamin keadilan bagi
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya
kedua jenis kelamin. Pada dasarnya Allah
Allah tidak menyukai orang-orang yang
SWT menciptakan manusia, baik pria
berbuat kerusakan.” (Al-Qashas: 77). Ayat
maupun wanita, semata-mata ditujukan
ini merupakan perintah bagi pria dan
agar mereka mampu mendarmabaktikan
wanita untuk berusahan dan berkarier
dirinya
kepada-Nya,
agar bisa mencapai kehidupan bahagia di
sebagai mana firman Allah SWT dalam
dunia dan di akhirat. “ Barangsiapa yang
Al-Qur’an, “Dan, tidak aku ciptakan jin
mengerjakan
dan manusia melainkan supaya mereka
laki-laki maupun wanita sedang ia orang
menyembah-Ku”
:56).
yang beriman, Maka mereka itu masuk ke
Adapun hak dan kesempatan berkarir
dalam surga dan mereka tidak dianiaya
dengan
walau sedikitpun.” (An-Nisa’: 124).
untuk
tidak
mengabdi
(Adz-Dzaariyat melalaikan
fungsi
dan
amal-amal
saleh,
baik
kedudukannya sebagai wanita. Cukup
Allah akan menjamin (memotivasi)
banyak ayat Al-Qur’an maupun hadits
pria ataupun wanita yang mau bekerja
Nabi yang mendorong wanita untuk
(berkarier) dalam bidang apa saja yang
berkarir. “Dan janganlah kamu iri hati
tergolong pekerjaan baik (halal). “ Dan
ISSN: 873-3741-1
11
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 orang-orang yang beriman, lelaki dan
pemberdayaan
perempuan, sebahagian mereka (adalah)
kekuasaan yang adil (equitable sharing of
menjadi penolong bagi sebahagian yang
power) sehingga meningkatkan kesadaran
lain. mereka menyuruh (mengerjakan)
politis dan kekuasaan kelompok yang
yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,
lemah
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan
mereka terhadap “ proses dan hasil
mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.
pembangunan”,
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
pembangunan politik.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Dengan
berarti
serta
pembagian
mempebesar
pengaruh
termasuk
dalam
demikian,
menentukan
keterwakilan
perempuan
Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 77) Allah
parameter
menyuruh wanita maupun pria agar bisa
dalam
bekerja sama, saling menolong, baik dalam
diperlukan analisis yang komprehensip,
rangka kepentingan pekerjaan (karier)
dengan penguatan
termasuk dalam politikselam itu untuk
pendidikan
kepentingan ibadah.
psikomotorik),
Dengan menciptakan suasana atau iklim
yang
memungkinkan
perempuan
potensi
(enabling).
berkembang
kancah
dari perspektif unsur,
(kognitif, sosial
afektif budaya,
dan agama,
lebih menekankan pada prisip-prinsip: -
Kualitas individual; berkaitan dengan,
pendidikan,
performance,
(empowering).
dimiliki
(legislative)
dalam politik dan keterwakilannya, tetapi
kedua, memperkuat potensi atau daya yang
politik
etika,
moral,
memberdayakan mengandung pula arti
kemampuan, skill, kompetensi,
melindungi.
handal, mahir (jasmani dan
mengandung
dua
arti.
rohani)
pertama adalah to give power or authority
to. kedua berarti to give ablity or enable. pengertian memberi
pertama
diartikan
kekuasaan,
-
berkaitan
dengan
kekuasaan (power), prestasi
sebagai
(achievement),
mengalihkan
dan
interasi
dan perilaku social (affiliation)
kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak lain. sedangkan pengertian kedua,
Motivasi;
-
Mekanisme
Rekrutmen;
diartikan sebagai upaya untuk memberi
berkaitan dengan selektivitas,
kemampuan atau keberdayaan. Dalam
penyaringan
pengertian yang lebih luas, sebagaimana
ekternal bagi organisasi yang
yang
menyertakannya (parpol).
dikemukan
moeljarto
oleh
(1996:63)
pranarka
dan
internal
dan
pemberdayaan
disebutkan sebagai upaya menghormati
Daftar Pustaka
kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi
Buchori, B. & I. Soenarto. 1996. Mengenal
kekuatan dan peningkatan kemandirian,
Dharma Wanita. Hal. 172-193.
lebih
Mayling Oey-Gardiner dkk.
lanjut
ISSN: 873-3741-1
dikatakan
bahwa
12
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 (ed.), Perempuan Indonesia:
perempuan
Dulu dan Kini. Jakarta: PT
Prisma 15(5), Mei: 29-42.
Gramedia.
sejak
1980-an.
Richards, J., J. Platt, dan H. Weber. 1987.
Budiardjo. Meriam. 1996. Dasar-Dasar Ilmu
Longman
Politik. Jakarta: Gramedia
Applied Linguistics. Cet. II.
Hurford, J.R. 1984. Semantics: a Coursebook.
Harlow: Longman Group UK
Cambridge: Cambridge Univ.
Dictionary
of
Limited. Slametmuljana. 1964. Asal Bangsa dan
Press. Iskandar, T. 1970. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kementerian
Pelajaran.
Bahasa Nusantara. Jakarta: PN Balai Pustaka. Suryochondro,
S.
1996.
Perkembangan
gerakan wanita di Indonesia.
Kweldju, S. 1983. Penelitian seksisme bahasa
Hal. 290-310. Oey-Gardiner
Perempuan
dalam kerangka penelitian
dkk.
stereotipi seks. Warta Studi
Indonesia:
Dulu
dan Kini.
Perempuan 4(1), 7-18.
Jakarta:
PT
Gramedia
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan
Publik.
Bandung,
AIPI
Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Peneltian Unpad Maslow, Abraham. 1970. Motivation dan
(ed.),
Pustaka Utama. Sukarna, 1981:14. Pengantar Ilmu Politik. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 1988.
Kamus
Besar
Indonesia. Edisi I. Jakarta:
Personality. United State of
Balai
America : Harper and Row
Depdikbud.
Nadjib, E.A. 1966. Ibu Qur'an, bukan Bapak Qur'an. Padang Mbulan, 2,
April: 29-38.
dan
Ilmu (Perbandingan) Bahasa. Djakarta: Gunung Agung. Winardi. 2008. Motivasi, Pemotivasian.
Noerhadi, T. 1991. Studi Wanita di Indonesia.
Jakarta:
Makalah Seminar Nasional
Persada
Wanita 11--13 Juni 1991, di Wisma Kinasih, Bogor. Palmer, F.R. 1986. Semantics. Edisi II, Cet. V. Cambridge
University Press.
Raja
Grafindo
Yukle, Gary. 1998. Kepemimpinan Dalam
Organisasi.
Leadership
In
Organizations, Alih Bahasa, Jusuf
Udaya.
Jakarta:
Prenhallindo
Rahayu, R.I. 1996. Politik gender Orde Baru: tinjauan
Pustaka
Wojowasito, S. 1965. Linguistik: Sedjarah
Publication.
Cambridge:
Bahasa
organisasi
Zoetmulder, P.J. 1982. Old Javanese--English
Dictionary.
's-Gravenhage:
Martinus Nijhoff. ISSN: 873-3741-1
13
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 Posted June 11, 2009 by androsexo in Esensial.
Tagged:
gender,
genus. Leave a Comment Kontekstualisasi
Makna
Ahmad
Gender,
Khairul
oleh: Anam,
mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syariíah IAIN Walisongo Semarang
ISSN: 873-3741-1
14
