PEREMPUAN DAN POLITIK

PEREMPUAN DAN POLITIK SUATU STUDI REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)

SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

NURRAHMI NZ 050906016

DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK

NURRAHMI NZ (050906016) PEREMPUAN DAN POLITIK Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 ( Studi Kasus: DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menguraikan tentang rekrutmen politik calon legislatif perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu tahun 2004. Jika dilihat dari jumlah pengurus yang ada pada tingkat daerah, jumlah kader perempuan PKS adalah 1.010 orang sementara kader laki-laki 1.240 orang, dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa perempuan di PKS memiliki tingkat partisipasi yang tinggi tetapi ini belum menentukan bahwa perempuan PKS terlibat secara aktif dalam kegiatan partai, salah satu contoh dapat dilihat dari jumlah pengurus DPD PKS Kota Medan. Banyaknya perempuan yang terlibat di PKS apakah ini menandakan berhasilnya sistem pengkaderan yang dibuat PKS. Dan apakah ini juga menandakan bahwa partai telah menjalankan fungsi partai politik terutama dikaitkan dengan Rekrutmen politik. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu institusi politik yang dalam kapasitasnya menangani dan menjadi wadah dalam kegiatan politik masyarakat, termasuk di dalamnya masalah politik perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Politik berkaitan dengan pengambilan keputusan (decision making) terutama di dalam pengambilan kebijakan yang tepat oleh Negara untuk mengambil keputusan-keputusan strategis terutama untuk kaum perempuan yang selama ini terabaikan dalam kehidupan politik, baik oleh Negara dan lembaga-lembaga politik, dalam hal ini partai maupun parlemen. Untuk itu menjadi hal penting bagi perempuan untuk mendesakkan keterwakilan perempuan di badan legislatif. Pada dasarnya tingkat keterwakilan perempuan dalam politik dapat dilihat dari keterwakilan baik di dalam partai maupun di parlemen. Salah satu starting point, kesetaraan perempuan dalam politik adalah affirmative action menurut UU Nomor 12 Tahun 2003, pasal 65 ayat 1 yang menyatakan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik terlebih setelah orde reformasi diterapkan.

Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Halaman Pengesahan

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan panitia penguji skripsi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Dilaksanakan pada:

Hari Tanggal Pukul Tempat

: Senin : 23 Maret 2009 : 13.00 WIB : Ruang Sidang FISIP USU

Tim Penguji Ketua : Warjio, SS, MA NIP. 131 654 104

(

)

Anggota I : Drs. P Anthonius Sitepu, Msi NIP. 131 485 245

(

)

Anggota II : Drs. Zakaria Thaher, Msp NIP. 131 568 358

(

)


UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Halaman Persetujuan

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh Nama NIM Departemen Judul

: Nurrahmi NZ : 050906016 : Ilmu Politik : PEREMPUAN DAN POLITIK Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 ( Studi Kasus: DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)

Menyetujui: Ketua Departemen Ilmu Politik,

(Drs. Heri Kusmanto, MA) NIP. 132 215 084

Dosen Pembimbing,

DosenPembaca,

(Drs. P Anthonius Sitepu, Msi) NIP. 131 485 245

(Drs. Zakaria Thaher, Msp) NIP. 131 568 358

Mengetahui: Dekan FISIP USU,

(Prof.Dr.M.Arif Nasution, MA) NIP. 131 757 010


KATA PENGANTAR Segala puji keharibaan-Mu wahai zat yang berkuasa atas aktivitas segala makhluk. Atas kehendak dan kekuatan-Mu semua bergerak dan diam, semua hidup dan mati. Tunjukilah hamba dalam fluktuatifnya iman hamba. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwatu hayya Muhammad SAW. Layaklah hamba menjadi umatmu walau jauh dari pantas untuk turut mengusung risalahmu. Skripsi ini berjudul “ Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 ( Studi Kasus: DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)”, penulis berharap dapat memberi konstribusi kepada pembaca tentang perkembangan salah satu partai politik di Kota Medan pada umumnya dan memberi cakrawala berfikir peneliti dalam mulai mengembangkan kreativitas menulis sebagai akademisi pemula. Suatu perjalanan yang takkan selesai tanpa pertolongan dari-Nya dan spririt yang sangat berharga dari orang-orang disekeliling penulis hingga akhirnya skripsi ini hadir dengan kesempurnaan penulisan dan bahasa maupun keterbatasan analisa makna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dalam rangka perbaikan skripsi ini ke depan Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga tercinta, Ibunda, ayahanda, abang, kakak dan adikku tercinta yang telah banyak membantu, merawat dan selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar kepada penulis serta selalu


mengingatkan untuk tidak terlambat makan dan menjaga kesehatan jika sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Kepada pihak Departemen Ilmu Politik, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Drs. P Anthonius Sitepu, Msi, Selaku dosen pembimbing penulis selama penulisan skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Terimakasih kepada Bapak Drs. Zakaria Thaher, Msp, selaku Dosen pembaca yang memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Warjio,SS, MA sebagai Ketua Penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis. Terimakasih kepada Bapak Khairul Anwar Hasibuan, SH selaku Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dan sekaligus kepada Ibuk Sri Heryani, S.si, Apt selaku Ketua Kewanitaan DPD PKS Kota Medan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, dan sekaligus terimakasih kepada seluruh pengurus PKS Kota Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di instansi tersebut serta telah banyak membantu memberikan informasi dan sumbangsih pemikiran yang sangat berguna bagi penulis ke depannya Segenap cinta dan terimakasih untuk Arifin Sufi Al Alamudi atas pengertian dan pengorbanannya dalam mendukung penulis selama ini. Semoga penulis tidak melakukan sesuatu yang akan membuat abang kecewa dan menyesalinya.


Terimakasih kepada Nesa, Rospita, Siska, Rika, Rani dan Randi, sahabat yang selalu setia mendampingi penulis dan mengajarkan kepada penulis arti sebuah persahabatan dan selama ini bersedia menjadi pendengar setia penulis dan menemani penulis dalam suka dan duka (banyak suka dan duka yang kita lewati bersama dan takkan pernah terlupakan, terimakasih atas segala saran, bantuan, nasehat serta tumpangannya ya.hehe…). Terimakasih kepada para penghuni kost Susuk III Ujung Tesa, Ayonda, Gita, Kori Meo Kori Mia, Melva, Misgreti, Romeo, Nanot, Vera, Amelia, Eka yang selalu menghibur dan memberikan support kepada penulis, terutama kepada Ibuk & Bapak Kostku tercinta (Tante Yanti & Om Pilemon Ginting) yang selalu sabar menghadapi anak-anak kost yang nyebelin & usil-usil. Terimakasih kepada seluruh Abangnda, Kakanda dan saudara-saudaraku di HMI Kom’s FISIP USU yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan denganku Lomang, Pak De, Dayat, Anti, Nia, Ama, Lia, Mirina, Riri, Dona, Bedoel, Jaka, Agung, Kiki, Dina yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis (sukses ya untuk semua). Terimakasih kepada Nurhevina, Annisa, fransiska, kak tina, Kak Vera, Kak Irna, Bang medro, Kak Mimi, teman-teman seperjuangan angkatan ’05 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu penulis banyak memperoleh pengalaman kehidupan perkuliahan yang diartikan sebagai persahabatan. Terimakasih kepada Kak Uci, Bang Rusdi dan Bang Hendra telah banyak membantu dalam proses surat menyurat di Departemen Ilmu Politik.


Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai sekaligus mengharapkan saran dan kritik terhadap skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya untuk kemajuan akademik.

Medan, 24 Maret 2009 Penulis,

NURRAHMI NZ


DAFTAR ISI Abstrak ........................................................................................................................... i Halaman Pengesahan ..................................................................................................... ii Halaman Persetujuan .....................................................................................................iii Lembar Persembahan ..................................................................................................... iv Kata Pengantar............................................................................................................... v Daftar Isi........................................................................................................................ ix Daftar Tabel.................................................................................................................. xii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1. Latar Belakang Masalah ........................................................................................... 1 2. Perumusan Masalah ................................................................................................ 15 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................................ 15 4. Kerangka Dasar Teoritis .......................................................................................... 17 4.1. Partai Politik .................................................................................................... 17 4.1.1. Sejarah Perkembangan Partai Politik ...................................................... 17 4.1.2. Definisi Partai Politik ............................................................................. 18 4.1.3. Fungsi Partai Politik............................................................................... 21 4.1.4. Partai Politik di Indonesia ...................................................................... 22 4.1.4.1.Masa Kolonial.................................................................................. 22 4.1.4.2.Masa Pendudukan Jepang ................................................................ 24 4.1.4.3.Masa Pemerintahan Parlementer dan Demokrasi Terpimpin ............. 24 4.1.4.4.Masa Pemerintahan Orde Baru ......................................................... 25 4.1.4.5.Masa Reformasi ............................................................................... 26 4.2. Rekrutmen Politik ............................................................................................ 27 4.2.1. Sistem Rekrutmen Politik ........................................................................ 4.2.2. Tujuan Rekrutmen Politik ........................................................................ 4.3. Keterwakilan Politik ......................................................................................... 33 5. Metodologi Penelitian ............................................................................................. 36 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

5.1. Jenis Penelitian................................................................................................. 36 5.2. Lokasi Penelitian .............................................................................................. 37 5.3. Populasi dan Sampel ........................................................................................ 37 5.4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 37 5.5. Teknik Analisa Data ......................................................................................... 38 6. Sistematika Penulisam............................................................................................. 40

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ........................................................... 41 1. Latar Belakang Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .................................... 41 1.1. Sejarah Berdirinya PKS.................................................................................... 41 1.2. Sejarah Berdirinya PKS Kota Medan................................................................ 42 2. Arah Kebijakan Umum Partai Keadilan Sosial ........................................................ 44 2.1. Visi Partai Keadilan Sejahtera .......................................................................... 44 2.2. Misi Partai Keadilan Sejahtera ......................................................................... 45 2.3. Platform Partai Keadilan Sejahtera ................................................................... 46 2.4. Prinsip Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera ..................................................... 47 2.5. Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera ....................................................... 53 2.6. Kebijakan Umum Partai Keadilan Sejahtera ..................................................... 54 2.7. Strategi Umum Partai Keadilan Sejahtera ......................................................... 62 2.8. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera .................................................. 66 2.8.1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Medan Tahun 2004 ............. 67 2.8.2. Struktur Pengurus DPD PKS Kota Medan Tahun 2004 .......................... 69 2.8.3. Penjabaran Struktur DPD PKS Kota Medan Tahun 2004 ....................... 70 2.9. Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan PKS (KP-PKS) Pimpinan Daerah Kesatuan Masa Bhakti 2004-2009 .............. 77 3. Kebijakan Rekrutmen PKS terhadap Perempuan ..................................................... 77 3.1. Rekrutmen Dalam Kepengurusan Partai ........................................................... 77 3.2. Rekrutmen Calon Legislatif.............................................................................. 79

BAB III ANALISA DATA .......................................................................................... 82 1. Rekrutmen Politik Perempuan dan Partai Politik .................................................... 85 2. Strategi Pengembangan dan Rekrutmen PKS Kota Medan ...................................... 87 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

2.1. Implementasi Program Kaderisasi .................................................................... 87 2.2. Rekrutmen dan Sarana Penyampaian Materi Tarbiyah ...................................... 91 3. Partisipasi Perempuan dan Keterwakilan Perempuan dalam PKS ............................ 95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................... 99 1. Kesimpulan ............................................................................................................. 99 2. Saran ...................................................................................................................... 100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perolehan Suara 7 (tujuh) Partai Besar dalam Pemilu 1999 .............................. 12 Tabel 2: Perolehan Suara Partai Besar dalam pemilu 2004 ........................................... 12 Tabel 3: Perolehan Suara Partai Besar dalam pemilu 1999 di Kota Medan .................... 13 Tabel 4: Perolehan Suara Partai Besar dalam pemilu 2004 di Kota Medan .................... 13


BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pemilihan umum (pemilu) Indonesia tahun 2004 adalah Pemilu yang pertamakalinya memilih Presiden secara langsung. Dengan adanya pemilihan secara langsung seperti ini Pemilu Legislatif yang memilih Partai Politik dan anggota Legislatif (DPR,DPD dan MPR) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 setidaknya memberikan warna tersendiri bagi perkembangan politik Indonesia. Selain digunakannya sistem pemilihan secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia, pemilu tahun 2004 juga menorehkan sejarah perjuangan gerakan perempuan mencapai kesetaraan dalam politik yaitu diakomodasinya keterwakilan politik perempuan sebanyak 30%. Politik sebagaimana dipahami bersama adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dalam pemahaman ini, maka tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang dengan jenis kelamin apapun, punya peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Pada hakekatnya kedudukan antara lakilaki dan perempuan haruslah sama, dimana hubungan tersebut harus setara dan seimbang. Dimana posisi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kerja harus bersifat “partnership” dalam segala lini kehidupan yang ada dalam masyarakat baik dalam kehidupan rumah tangga yang bersifat domestik maupun yang bersifat publik misalnya dalam dunia politik. Namun pada kenyataannya Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

yang dihadapi perempuan tidaklah semudah itu. Dengan data dilapangan keterwakilan perempuan dipusat kekuasaan dan pengambilan keputusan di Indonesia

untuk

mengartikulasikan

kepentingannya

belum

menunjukkan

keterbukaan politik bagi perempuan. Ini dapat dilihat dari data tahun 1999-2004 menunjukkan keterwakilan perempuan dilembaga legislatif di MPR 8,06%, DPR 8,8%, MA 14,89%, BPK 0% dan DPA 4,444% dan untuk kota Medan sendiri dari hasil pemilu 2004 di DPRD tingkat Kota Medan hanya 5 caleg dari 45 caleg yang berarti itu baru 9% 1. Tiadanya pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan, ini sudah seharusnya diperjuangkan. Karena ini sesuai dengan visi pembangunan pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004-2009, yang salah satunya adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan Hak Azazi Manusia (HAM) 2. Namun persoalan yang terjadi selama ini, politik selalu didominasi oleh kaum laki-laki Sementara perempuan hanya sebagai “figuran” dalam percaturan kehidupan yang menyangkut harkat orang banyak ini. Persoalan-persoalan gender menjadi urgen untuk diperjuangkan karena dampaknya pada ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan di politik formal disebabkan karena pengaruh budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat, yaitu dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan yang didukung oleh ideologi gender yaitu pola relasi

1

http://ideindo.or.id/content/view/35/48/lang.id (dalam opini Zailani, lely. “Kerjasama Strategis Organisasi Massa Perempuan dan Calon Legislatif Perempuan”) 2 http://arrusyda.wordpress.com/2008/02/23/tak-mudah-kesetaraan-perempuan-di-ranah-publik/


laki-laki dan perempuan sebagai proses hasil budaya yang kemudian dibekukan. Budaya patriarki yang didukung oleh ideologi gender yang ada dalam masyarakat menempatkan laki-laki lebih tinggi dan berkuasa dibanding dengan perempuan sehingga laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pada perempuan. Adanya relasi yang timpang ini menjadikan laki-laki sebagai kelas superior dan perempuan sebagai kelas inferior. Kultur patriarki yang terdapat didalam masyarakat telah memberikan legitimasi kepada laki-laki untuk menguasai perempuan disegala aspek kehidupan. Kondisi ini menjadikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua atau “the second class” yang menempati lapisan bawah. Kata kunci dari gerakan perempuan adalah kesetaraan gender. Sementara itu, persoalan kesetaraan perempuan pada dasarnya adalah persoalan distribusi kekuasaan, yaitu apakah ada sharing of power yang adil antara laki-laki dan perempuan ataukah yang terjadi adalah situasi sebaliknya, yaitu adanya hegemoni kekuasaan dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Gerakan perempuan terjadi untuk merespon hegemoni laki-laki serta subordinasi perempuan. Kesetaraan perempuan dalam politik adalah suatu keadaan laki-laki dan perempuan mendapatkan hak, penghargaan atas harkat dan martabat serta partisipasi yang sama dalam semua aspek kehidupan, baik disektor publik maupun sektor domestik. Harus diakui laki-laki dan perempuan secara kodrati memiliki ciri-ciri biologis dan peran-peran reproduksi yang berbeda. Namun perbedaan peran reproduksi tersebut tidak seharusnya menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Fokus dari perjuangan kesetaraan perempuan adalah tidak menjadikan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan sebagai alasan


untuk menciptakan hierarki dalam relasi sosial antara keduanya. Hierarki gender ini yang dalam masyarakat patriarkis menciptakan kesenjangan partisipasi perempuan yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup perempuan. Dengan demikian salah satu hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender adalah ideologi patriarkhi, suatu ideologi yang memberi pembenaran terhadap penguasaan atau superioritas laki-laki atas perempuan. Ideologi seperti ini ditemukan hampir disemua sejarah peradaban di dunia. Secara tradisional manusia diberbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam bangunan masyarakat patriarkis. Pada masyarakat seperti ini lakilaki diposisikan superior terhadap perempuan diberbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara dan sebagainya, serta tersosialisasi secara turun temurun dari generasi-kegenerasi. Perempuan, seperti juga laki-laki adalah warga negara, dengan hak-hak kewarganegaraan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi negara terhadap perempuan, seperti juga tidak dibenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan agama, suku, bahasa, kelas ekonomi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang universal. Yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan yang paling fundamental yang melampaui etnik, budaya, dan agama. Perjuangan kesetaraan perempuan mengalami revitalisasi. Perjuangan tersebut harus diletakkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas, yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, suku, agama dan daerah asal. Dalam konteks ini ketimpangan gender tidak hanya


menjadi masalah perempuan, tetapi juga laki-laki karena majunya perempuan akan berimplikasi pada kemajuan seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, gerekan feminisme sudah merambah ke wilayah politik. Isu kesetaraan gender mulai merebak di Indonesia pada sekitar tahun 1990-an. Secara perlahan-lahan, gerakan feminisme menuntut kesetaraan kaum perempuan di Indonesia untuk mendapat hak-hak di bidang sosial dan budaya. Namun lambat laun, seiring dengan bergulirnya reformasi (1998), gerakan feminisme mulai merambah wilayah politik kekuasaan. Sebab, berdasarkan catatan sejarah bangsa Indonesia, peran kaum perempuan sangat minim di pentas politik. Padahal, jumlah kaum perempuan mendominasi kaum laki-laki di Indonesia. Namun perempuan

belum terwakili baik secara fisik maupun aspirasinya dalam

pembuatan kebijakan. Berdasarkan sensus Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan di Indonesia sudah lebih dari 100 juta jiwa atau jika dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia sebanyak 51% dan angka ini terus beranjak naik, hingga pada pemilu 2004 diyakini suara perempuan mencapai 52% dari keseluruhan pemilih. Sementara keterwakilan perempuan di parlemen hanyalah 11% dibandingkan laki-laki 3. Dengan jumlah yang mayoritas perempuan menjadi kelompok yang minoritas dalam kehidupan publik. Rendahnya representasi keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal dan arena pengambilan keputusan derdampak pada kebijakan-kebijakan perempuan

yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mewakili kepentingan

perempuan. Wajar jika kemudian kaum perempuan menuntut kesetaraan di bidang politik (kekuasaan).

3

Sarwono Kusumaatmadja, Politik dan Perempuan, Depok: KOEKOESAN, 2007, hal. 10


Dalam garis

besarnya, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan

kesetaraan perempuan dalam politik di Indonesia berasal dari faktor eksternal dan internal. 4 Faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat gerakan feminisme di Indonesia meliputi: pertama, dominasi budaya patriarkhi di Indonesia. Sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut sistem sosial dan budaya patriarkhi. Padahal, untuk mengubah pola pikir yang bias gender butuh proses yang lama. Bahkan, menurut penulis, proses ini tidak akan cukup sampai melewati satu generasi. Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kaum perempuan Pasca reformasi, iklim kebebasan berekspresi di negeri ini mendapat jaminan penuh dalam sistem pemerintahan demokratis. Tetapi sayang jabatanjabatan politik lebih banyak diisi oleh kaum laki-laki. Hal inilah yang kemudian mendorong para kaum feminisme untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya. ketiga, tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung. Diskriminasi terhadap perempuan ini tidak hanya terjadi di kalangan orang yang berpendidikan rendah, bahkan di kalangan terdidik pun, diskriminasi terkadang tak dapat dielakkan. keempat, situasi serta kondisi keadilan dan kesetaraan gender masih dalam harapan. Kelima, sistem politik dan aturan kepartaian yang lebih berpihak kepada kader partai laki-laki. keenam, hambatan psikologis, yaitu adanya anggapan politik bukanlah untuk perempuan. definisi politik secara maskulin bahwa politik itu power, keras dan kotor seperti itulah yang menyebabkan kebanyakan perempuan enggan memasuki dunia politik.

4

http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/03/myposting_11179.html


Tampaknya, perjuangan kaum perempuan membuahkan hasil ketika undang-undang yang mengatur keterlibatan kaum perempuan dalam politik kekuasaan berhasil disahkan. Quota 30% dalam UU No. 12 Tahun 2003, khususnya pada pasal 65, telah memberi ruang bagi partisipasi aktif kaum perempuan di Indonesia. Undang-undang yang menjamin keterlibatan kaum perempuan di pentas politik sudah disahkan, tetapi tantangan berat masih menghambat gerakan feminisme di Indonesia. Dalam undang-undang politik yang baru ini diatur secara khusus tentang kererwakilan perempuan. Dalam undangundang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD No. 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30%”. UU No. 12 Tahun 2003 merupakan kebijakan setengah hati. Sebab, budaya patriarkhi masih kuat mengganjal laju gerakan feminisme untuk mewujudkan keadilan di bidang politik bagi kaum perempuan. Sementara peluang perempuan dalam hal penetapan daftar nomor urut calon masih dizalimi yakni menempatkan perempuan pada nomor urut sepatu bukan pada nomor urut jadi yang peluang untuk menang sangat kecil. Karena penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut bukan berdasarkan pada perolehan suara terbanyak, sehingga calon anggota legislatif perempuan yang memperoleh suara terbanyak harus dikorbankan untuk calon pada nomor urut diatasnya yang suara perolehannya lebih kecil. Untuk itu sangat wajar apabila perempuan tidak


memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki hanya dalam bentuk upaya Affirmatif action5. Keberhasilan memasukkan 30% perempuan dalam lembaga politik formal memang harus disyukuri. Satu proses perjuangan telah dicapai, namun kerja keras untuk mendongkrak kualitas perempuan untuk tampil di politik, untuk bisa mempunyai posisi tawar yang seimbang dengan partai serta untuk merubah paradigma politik Indonesia yang syarat dengan ukuran laki-laki bukanlah kerja sederhana. Kuota 30% ini juga harus dilihat realisasinya di pemilihan umum 2004. Harapannya kuota juga bukan menjadi sisi yang membuat politisi laki-laki terpaksa memberikan ruang untuk perempuan. Atau kondisi yang disiasati dengan memilih perempuan yang gampang diatur dan tetap pada isu charity. Mengangkat perempuan karena unsur kasihan dan unsur kuantitas yang besar yang wajib didengar aspirasinya sebagai pengumpul suara. Selain faktor eksternal yang menghambat gerakan feminisme di Indonesia, faktor internal juga menjadi catatan tersendiri. Sampai saat ini, kaum perempuan di Indonesia belum sadar terhadap hak-hak politik mereka. Masih terdapat stigma bahwa politik itu kotor sehingga kaum perempuan enggan memasukinya. Di samping itu, mereka juga masih menganggap perempuan tidak layak berkecimpung di dunia politik.

5

Afirmatif action sering diartikan sebagai tindakan proaktif untuk menghapuskan diskriminasi yang berbasiskan gender atau ras. Konsep ini juga merujuk pada tindakan positif. Adapun dalam praktek pelaksanaannya bisa dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan (mandatory). Affirmatif action menurut Susan D. Clayton, diartikan sebagai langkah untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan kesempatan, yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas, bagi kelompok-kelompok tertentu seprti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili diposisi-posisi yang menentukan dimayarakat dengan cara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin, ras atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadi diskriminasi.


Harus disadari pentingnya kesetaraan perempuan dalam politik agar tidak terjadi bias gender. Karena pada realitasnya bila kebijakan diputuskan oleh anggota parlemen laki-laki sering bias gender. Walaupun kondisi itu bukanlah satu-satunya alasan kuota perempuan itu diperjuangkan. Perempuan harus sadar bahwa ketika mereka tidak peduli kepada politik, mereka telah menggantungkan hidup mereka pada keputusan Negara yang sangat bias gender karena diputuskan oleh laki-laki atau oleh perempuan yang belum sensitif gender. Membicarakan kesetaraan perempuan, kita harus melihat politik bukanlah dari kerangka formal di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksistensi politik terwujud dalam aspek kehidupan bersama pada tingkat lokal dan kepekaan terhadap masalah yang ada. Berdasarkan asumsi pentingnya kesetaraan perempuan dan partisipasi perempuan dalam politik maka kaum perempuan sendiri memang harus berjuang untuk bisa melawan kondisi, sistem sosial masyarakat, sistem politik, sistem negara dan partai politik yang sangat kental dengan nilai patriarkhi. Melalui kuota yang diharapkan bisa mewujudkan partisipasi politik perempuan pada lembaga formal yang akan membuat keputusan politik, diharapkan kondisi dan posisi perempuan menjadi lebih baik, mempunyai posisi tawar politik yang baik Dewan Perwakilan Rakyat dan bisa mewarnai pada garis kebijakan partai politik. Sehingga bisa perlahan-lahan dihapus kondisi subordinasi perempuan di semua lini, marginalisasi di dunia kerja dan karier serta diskriminasi pada perempuan dalam kehidupan sosial patriarki. Hal yang wajib menjadi agenda perjuangan politik perempuan dalam mencapai kesetaraan perempuan dalam politik adalah bagaimana perempuan bisa


memberikan pengaruh pada panggung politik dengan pendekatan kelembutan, merubah situasi konflik menjadi agenda perjuangan, merubah kompetisi menjadi kerjasama dan selalu mendengarkan keluhan rakyat dan pendapat rakyat dengan rasa keibuannya. Termasuk juga tetap kritis terhadap pemimpin atau politikus perempuan yang memang tidak berkualifikasi, atau memberikan pelabelan justru ingin menindas laki-laki serta pemimpin perempuan yang tidak menjaga komitmen moral. Dalam kerangka perpolitikan demokrasi saat ini maka peningkatan jumlah representasi perempuan dalam lembaga perwakilan hanya dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni partai politik ataupun utusan golongan. Dari dua kemungkinan jalur tersebut maka partai politik merupakan jalur paling efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan (partai politik merupakan salah satu organisasi politik yang secara sah dapat ikut dalam pemilu). Faktor masuknya perempuan menjadi calon anggota legislatif banyak ditentukan oleh basis darimana asal mereka dididik dalam partai dan bagaimana prosedur pemilihan calon melalui partai politik. Sistem kepartaian yang terlembaga, struktur organisasi yang mempunyai peraturan yang jelas, transparan dan stabil, ideologi partai yang lebih progresif serta peran aktivis perempuan dalam partai, menurut penelitian berkorelasi dengan keterwakilan perempuan. UU No. 31 Tahun 2002 Pasal 7 ayat 5 tentang partai politik, dimana dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa “partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”. Dan dalam UU yang sama


dalam pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa “ kepengurusan partai politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”. Dalam kajian ini penulis mengambil tempat lokasi penelitian pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan. Penulis merasa tertarik melihat rekrutmen politik calon legislatif perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004, karena PKS merupakan salah satu partai yang juga ikut turut serta mendukung kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% yang tertuang dalam UU No.12 Tahun 2003, Pasal 65 ayat 1. Partai politik bisa dijadikan suatu wadah dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Partai politik merupakan wakil dari kelompok kepentingan sosial, menjembatani jarak yang terdapat antara orang seorang dengan masyarakat luas. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai dakwah yang berpedoman kepada syariah islam dalam setiap kegiatannya. PKS merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 hanya memperoleh suara dibawah 2% dan tidak memenuhi electroral threshold yaitu batas suara sekurangkurangnya 2% atau sepuluh kursi di DPR, sebagaimana yang tertuang dalam UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu,(lihat tabel 1)


Tabel 1: Perolehan Suara 7 (tujuh) Partai Besar dalam Pemilu 1999: No

Nomor Urut partai

Nama Partai

Jumlah Suara

%

1

18

PDI Perjuangan

35.689.073

33,76

2

33

Golkar

23.741.749

22,46

3

35

PKB

13.336.982

12,62

4

9

PPP

11.329.905

10,72

5

15

PAN

7.528.956

7,12

6

22

PBB

2.049.708

1,94

7

24

Partai Keadilan

1.436.565

1,36

Sumber: diolah dari Kompas, 27 Juli 1999 dan 19 Mei 2000

Namun secara

mengejutkan pada pemilu 2004, PKS (Partai Keadilan

Sejahtera) mampu memperoleh suara sebanyak 7,34% dan 45 kursi, (lihat table 2). Jumlah ini mampu melampaui suara PAN dan PBB yang pada pemilu 1999 memperoleh suara di atas PKS.

Tabel 2: Perolehan Suara Partai Besar dalam pemilu 2004Tabel 1: Perolehan No

Nomor Urut partai

Nama Partai

Jumlah Suara

%

1

20

Golkar

24.480.757

21,58

2

18

PDI Perjuangan

21.026.629

18,53

3

15

PKB

11. 989.564

10,57

4

5

PPP

9.248.764

8,15

5

9

Partai Demokrat

8.455.225

7,45

6

16

PKS

8.325.020

7,34


7

13

PAN

7.303.324

6,44

Sumber: www.wikepedia.org Tabel 3: Perolehan Suara Partai Besar dalam pemilu 1999 di Kota Medan No

Nomor Urut partai

Nama Partai

Jumlah Suara

%

1

11

PDI Perjuangan

9.962.662

41,96

2

15

PAN

520.047

21,26

3

33

Golkar

350.394

14,93

4

9

PPP

239.772

10,64

5

44

PBI

83.413

4,58

6

22

PBB

50.137

3,39

7

24

PKS

44.690

3,27

Tabel 4: Perolehan Suara Partai Besar dalam pemilu 2004 di Kota Medan No

Nomor Urut partai

Nama Partai

Jumlah Suara

%

1

16

PKS

160.887

20

2

20

Golkar

123.089

13,33

3

9

Partai Demokrat

111.633

13

4

18

PDI Perjuangan

105.890

13

5

13

PAN

100.810

11,11

6

19

Partai damai

81.942

11

65.490

8,89

Sejahtera 7

5

Partai Persatuan Pembangunan

Sumber: www.Kpu.com Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

Pada tabel tiga dan empat merupakan jumlah suara partai besar pada pemilu 1999 dan 2004 di Kota Medan. Dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam dua kali pemilu, Partai Keadilan Sejahtera mampu memperoleh suara yang sangat menakjubkan pada pemilu 2004. ini menandakan bahwa munculnya kepercayaan masyarakat terhadap partai ini ditingkat nasional. Dan pada tingkat daerah PKS juga mampu memperoleh suara diatas partai besar lainnya, ini dapat dilihat pada pemilu 1999 dan 2004, dimana pemilu PKS memperoleh suara sebanyak 160.887, banyaknya suara yang memilih PKS pada pemilu 2004, apakah ini juga merupakan salah satu bentuk berhasilnya PKS dalam meyakini masyarakat pentingnya pemilu? Jika dilihat dari jumlah pengurus yang ada pada tingkat daerah, jumlah kader perempuan 1.010 orang sementara kader laki-laki 1.240 orang, dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa perempuan di PKS memiliki tingkat partisipasi yang tinggi tetapi ini belum menentukan bahwa perempuan PKS terlibat secara aktif dalam kegiatan partai, salah satu contoh dapat dilihat dari jumlah pengurus DPD PKS Kota Medan. Banyaknya peempuan yang terlibat di PKS apakah ini menandakan berhasilnya sistem pengkaderan yang dibuat PKS? Dan apakah ini juga menandakan bahwa partai telah menjalankan fungsi partai politik terutama dikaitkan dengan Rekrutmen politik. Merujuk pada deskripsi diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap calon legislatif perempuan khususnya pada pemilu 2004.


2. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang manarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah dan pembatasan masalah 6 . Maka dalam rangka penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1. Mendeskripsikan lokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 2. Menganalisa kebijakan rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap calon legislatif perempuan pada pemilu 2004.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mendeskripsikan lokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 2. Untuk menganalisa kebijakan rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap calon legislatif perempuan pada pemilu 2004.

6

Husani Usman dan Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: Bumi Aksara, 2004, Hal. 26 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

b. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Bagi Penulis Manfaat penelitian bagi penulis adalah dapat menambah wawasan dan pengalaman berharga dalam meningkatkan kapasitas kemampuan untuk menganalisis bagaimana kesetaran perempuan dalam politik dan proses rekrutmen politik caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini landasan bagi masyarakat khususnya perempuan agar lebih menyadari perannya dalam politik serta pentingnya kesetaraan perempuan dalam politik dan juga diharapkan menjadi sebuah sumbangan bagi lembaga/institusi, yaitu; partai Politik, LSM atau institusi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan studi tentang perempuan dalam perpolitikan di Indonesia, Khususnya di Sumatera Utara. 3. Manfaat Akademis Manfaat akademis dari penelitian ini bagaimana hubungan antara teoriteori politik yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan kenyataan dilapangan, khususnya tentang perempuan dengan kondisi dilapangan (the real politics) bagi kalangan mahasiswa Departemen Ilmu Politik yang tertarik dengan masalah politik perempuan.


4. Kerangka Dasar Teoritis Adapun kerangka dasar teori yang menjadi landasan berfikir penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Partai Politik 4.1.1 Sejarah Perkembangan Partai Politik Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik memainkan peranannya dalam kehidupan demokrasi. Partai politik lahir untuk pertama kali di negara Eropa Barat. Dengan timbul dan berkembangnya suatu gagasan bahwa rakyat merupakan suatu faktor yang harus diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses kegiatan politik, maka lahirlah partai politik sebagai wadah aspirasi dan kepentingan yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan berkembang sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Bahwa keikutsertaan rakyat dalam proses kehidupan politik adalah penting di dalam suatu negara sehingga kehidupan

demokrasi

dapat

terus

berlanjut

dan

kedaulatan

rakyat

diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana saluran politik yang koheren dengan kepentingan masyarakat disuatu negara. Salah satu sarana yang dimaskud adalah partai politik, yang memiliki ragam fungsi, platform dan dasar pemikiran. Sejarah awal lahirnya partai politik bisa dipisah menjadi dua karakteristik umum, yaitu partai politik yang lahir dalam parlemen dan parati politik yang lahir ekstraparlemen. Lahirnya partai politik yang berembrio dari dalam parlemen seperti disebutkan diatas lebih bersifat patronage party ( partai perlindungan) serta cenderung tidak mempunyai disiplin administrasi yang rumit dan ketat.


Selanjutnya, perjalanan partai politik di Barat mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Partai politik dibentuk bukan atas permainan stereotipe para bangsawan, melainkan muncul dari luar parlemen. Ide dasar pembentukan partai politik sudah menunjukkan indikasinya pada era Renaissance dan Aufklarung, manakala kekuasaan para raja dikecam dan mulai dibatasi, sebenarnya keinginan untuk membentuk partai politik sudah mulai bermunculan, terlebih hak pilih rakyat sudah diberikan secara luas. Adapun keterlibatan rakyat dalam proses politik yang ada pada waktu itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang urgen dan mendesak. Sebagai wujud interaksi antara pemerintah dan rakyat, diperlukan kendaraan politik yang diasumsikan mampu menjaga simbiosis diantara keduanya.

4.1.2. Definisi Partai Politik Partai politik artinya suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Syaibani mendefiniskan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu. 7 Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik

7

Sulistyowati, Perempuan Dan Hukum, Dalam Teks Representase Dan Pandangan, Jakarta: Yayasasn Obor Indonesia, 2006, hal.349


dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. 8 Istilah partai bila ditelusuri dari kata asalnya berarti bagian atau pihak, di dalam

masyarakat

dimanapun

secara alamiah terdapat

pengelompokan-

pengelompokan, salah satu pengelompokan masyarakat yang didasarkan atas persamaan paham dan ideologi dalam bentuk doktrin oleh Benyamin Constan disebut sebagai partai. Pendapat ini kemudian menjadi popular untuk memberikan batasan pengertian partai politik, Constans dalam hal ini mengatakan “A Party is a group of men professing the same political doktrine” 9 Partai politik sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakankebijakan mereka. Partai politik sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artian bahwa umurnya tidak setua umur peradaban manusia. Menurut catatan para ahli pada tahun 1950-an, hampir semua nation-state di dunia sudah memiliki partai politik. Partai politik dalam artian modern adalah sebagai salah satu organisasi masa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan anggota. Di Indonesia partai politik lahir ketika didirikan Sarikat Islam pada tanggal 10 September 1912 oleh H. Oemar

8 9

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 403 Miriam budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor, 1998, hal. 16


Said Tjokroaminoto.10 Sejak itulah partai politik dianggap menjadi wahana yang bisa digunakan untuk mecapai tujuan nasional. Sigmun Neuman mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktifitasaktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda. 11 Carl J. Frederik mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia

yang

terorganisir

serta

stabil

dengan

tujuan

merebut

atau

mempertahankan kekuasaan. dan Raymond Gartfied mengatakan bahwa partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik. 12 Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggotanya yang berkualitas untuk menjadi wakil partainya dalam mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan. Partai politik sebagai sebuah organisasi memerlukan anggota dalam menjalankan setiap program-program yang disusun berdasarkan ideologi partainya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi utama partai politik yaitu mencari anggota yang berkualitas dalam mencari serta mempertahankan kekuasaan. 13

10

Anthonius Sitepu, Sistem Politik Indonesia, Medan: Fisip USU, 2002, hal.106 Widagdo, H. B, Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi, Jakarta: PT. Gramedia, 1999, hal. 6 12 Widagdo, Ibid, hal.206 13 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1999, hal. 117 11


4.1.3. Fungsi Partai Politik Adapun fungsi dari partai politik itu sendiri adalah 14: 1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik Yaitu berfungsi sebagai komunikator politik berkaitan dengan kapasitas dan kebijakan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat. 2. Sebagai Rekruitmen Politik Mencari anggota yang berkompeten dalam menjalankan kegiatan partai. Fungsi merupakan kelanjutan dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan. Rekruitmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk mencari anggota. 3. Sebagai Pengatur Konflik Dalam kehidupan yang demokratis tiap negara dan tiap kelompok masyarakat berhak menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masing-masing. Akibat dari kehidupan yang demokratis tersebut dapat menimbulkan pergeseran, perbenturan, pertentangan antar kepentingan dalam masyarakat. Pengatur konflik juga bertujuan untuk mengakumulasikan berbagai aspirasi dan kepentingan melalui dialog antar kelompok untuk memusyawarahkan dan mencari keputusan politik yang memuakan kepentingan berbagai kelompok. 4. Sebagai Sosialisasi Politik Yaitu proses pembentukan dari orientasi politik para anggota masyarakat terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini mencakup proses

14

Ramlan Surbakti, Ibid., hal.161-121


dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal. Adanya partai politik dianggap sebagai suatu yang wajar-wajar saja terutama dalam konteks nilai-nilai esensial sebuah demokrasi. Pada dasarnya mengatakan bahwa kedudukan partai politik dalam hubungan ini lebih condong mengarah kepada wacana sistem politik, dan sisi lain mengatakan bahwa kehadiran partai politik dilihat sebagai sarana untuk berpartisipasi. Sebagai sebuah organisasi, partai politik diharapkan menjadi wadah yang mengartikulasikan kepentingan rakyat. Partai politik sebagai wadah dalam menanamkan pendidikan politik, sudah sewajarnya para anggota partai politik dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang telah menjadi program dari partai tersebut. Bentuk dari partisipasi yang dilakukan anggota partai adalah dengan terlibat aktif dalam melakukan setiap kegiatan partai.

4.1.4. Partai Politik di Indonesia 4.1.4.1 Masa Kolonial 15 Partai politik pertama-tama lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) ataukah terng-terangan menganut asas politik/ agama (seperti Serikat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik/ sekuler (seperti PNI dan PKI), memainkan peranan penting dalam

15

Miriam Budiardjo, Op.cit., 423


berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam membentuk sistem multi-partai. Dengan didirikannya Volksraad maka beberapa partai dan organisasi bergerak melalui badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi dan volksraat, yakni Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Thamrin PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan “Indonesische Nationale Groep” di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Diluar Voolksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partaipartai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional. Pada tahun 1939 di bentuk K.R.I. (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional), MIAI (Majelis Islami A’laa Indonesia, yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk pada tahun 1937) dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan gabungan organisasi buruh). Dalam kenyataannya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai mengalami kesukaran untuk bersatu dan membentuk satu front untuk menghadapi pemerintahan kolonial. Keadaan ini berlangsung sampai pemerintahan HindiaBelanda ditaklukan oleh tentara kerajaan Jepang. Akan tetapi pola kepartaian yang terbentuk di zaman kolonial kemudian dilanjutkan dan menjadi landasan untuk terbentuknya pola sistem multi-partai di Zaman Kemerdekaan.


4.1.4.2. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) Kegiatan partai politik dalam zaman pendudukan Jepang di larang, hanya golongan-golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk Partai Masyumi. Akan tetapi satu bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-lebar untuk mendirikan Partai Politik yang kemudian mendapatkan sambutan yang antusias dari masyarakat. 16

4.1.4.3. Masa Pemerintahan Parlementer dan Masa Demokrasi Terpimpin Dengan demikian kepartaian kembali kepola multi-partai yang telah dimulai

dari zaman

kolonial.

Banyaknya

partai tidak

menguntungkan

berkembangnya pemerintahan yang stabil. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 membawa penyederhanaan dalam jumlah partai dalam arti bahwa dengan jelas telah muncul empat partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Akan tetapi partai-partai tetap tidak bisa menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya pada masa Demokrasi Terpimpin partaipartai dipersempit ruang geraknya. Mengenai partai dalam masa sistem parlementer pernah ditulis oleh Daniel S. Lev: 17 “sistem kepartaian di Indonesia menunjukkan beberapa gejala kekacauan yang tidak asing bagi sitem multi-parti di dunia. Ada partai kecil yang mempunyai pengaruh jauh lebih besar dari

pada pendukungnya dalam

masyarakat. Disamping itu tidak ada partai yang mengembangkan sikap memikul tanggung jawab penuh seperti biasanya terdapat pada partai yang menguasai pemerintahan tanpa koalisi. Sistem parlementer (di Indonesia) tidak pernah 16 17

Miriam Budiardjo, Ibid., hal 424 Miriam Budiardjo, Ibid., hal 172


memiliki kekuasaan sepenuhnya, kewenangan dan keabsahan dalam tata tertib politik, dan juga tidak dapat menguasai segala aspek situasi konflik politik. Pada akhirnya pemerintahan parlementer dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan ekstra parlementer seperti presiden dan tentara. Akan tetapi parati politik juga tidak luput dari kalangan mereka sendiri. Dan hal ini membantu timbulnya Demokrasi Terpimpin”.

4.1.4.4. Masa Pemerintahan Orde Baru Dalam masa Orde Baru partai politik diberi kesempatan untuk bergerak lebih leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum tahun 1971 dimana Golkar menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh tiga partai besar lainnya yaitu NU, Parmusi dan PNI, agaknya partai-partai harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam decision-making process untuk sementara akan tetap terbatas. 18 Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai. Empat partai Islam yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Indonesia dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain dari itu lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan. Dengan demikian pada pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1977 akan diikutsertakan dua partai politik dan Golkar.

18

Miriam Budiardjo, Log.cit


4.1.4.5.Masa Reformasi Periode reformasi bermula ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaan 21 Mei 1998. sejak itu hari demi hari ada tekanan atau desakan agar diadakan pembaharuan kehidupan politik kearah yang lebih demokratis. Dalam konteks kepartaian ada tuntutan masyarakat agar masyarakat mendapatkan kesempatan untuk medirikan partai. Atas dasar itu pemerintah yang dipimpin oleh B.J Habibie dan Parlemen mengeluarkan UU No.2/1999 tentang Partai Politik. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi yang juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat (executive heavy). Sebaliknya, kekuatan eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi setara atau nevengeschikt sebagaimana diamanatkan UUD 1945. 19 Hasil pemilu 1999 menujukkan bahwa tidak ada partai secara tunggal mendominasi pemerintahan dan tidak ada partai yang memegang posisi mayoritas mutlak yang dapat mengendalikan pemerintah. Menjelang pemilu 2004 partai-partai yang perolehan suaranya dalam pemilu 1999 tidak memadai dan karena itu tidak dapat mengikuti pemilihan umum, berbenah lagi untuk dapat ikut. Ada yang bergabung dan ada pula yang bermetamorfoses menjadi partai baru. Mereka harus menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No. 31/2002 Tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

19

Miriam Budiardjo, Ibid., hal.449


Selain itu, partai yang sudah ada sejak pemilihan umum 1999, menjelang pemilu 2004 juga bermunculan lagi partai-partai baru. Pada awal 2003, akibatnya jumlah partai politik bertambah lagi sampai 237 partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam usaha untuk megurangi jumlah partai, ditentukan juga persyaratan yang dinamakan dengan electoral threshold. Electoral threshold ini adalah keadaan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Electoral threshold untuk pemilihan legislatif 3% dari jumlah kursi di DPR dan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 3% dari jumlah kursi di DPR atau 5% dari perolehan suara sah suara nasional. 20

4.2 Rekrutmen Politik Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi/ rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. 21salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Menurut UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, khususnya pasal 7 ayat 5 dimana salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Miriam Budiardjo, Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik juga berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat

20

Miriam Budiardjo, Ibid., hal. 451 Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hal.99 21


untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). 22 Setiap sistem politik memiliki sistem/ prosedur-prosedur yang berbeda dan proses rekrutmen selalu bermakna ganda. Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala Negara dan kepala daerah. Kedua, menyangkut transformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultural agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik. Sekurangnya, ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen politik, yaitu: 23 Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik. Dengan tiga pertimbangan itu, kajian mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita menghampiri isu-isu krusial, seperti basis legitimasi politik, rute yang ditempuh kearah kekuasaan, keterwakilan politik, hubungan antara rekrutmen dan perubahan politik, dan akibat-akibat bagaimana masa depan politik. Dalam konteks demokrasi, partai politik dirancang dan didirikan memang untuk

berkompetisi

meraih

pengendalian

kekuasaan

menyelenggarakan

pemerintahan negara. Karena itu, wajar jika partai politik melakukan interalisasi pemahaman dan keahlian politik untuk dapat secara efektif memperoleh dan selanjutnya mempertahankan kekuasaan kepada anggota-anggotanya sebagai calon-calon aktor pengendali kekuasaan pemerintah. Disinilah kepentingan partai 22 23

Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 132 Koirudin, Op. cit., hal. 101


politik perlu ditonjolkan terutama agar dapat menarik sebesar mungkin dukungan masyarakat untuk memenangkan kompetisi kekuasaan. 24 Rekrutmen politik merujuk pada pengisian posisi-posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota DPRD, sedangkan yang tidak formal adalah aktivis partai atau propaganda. Secara formal ada komisi-komisi rekrutmen administratif, sedang secara informal bisa dilakukan melalui kelompok-kelompok kepentingan. Untuk jabatan politik salah satu agen yang melakukan rekrutmen politik adalah partai. Sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan politik, anggota partai, pemimpin partai dan jabatan politik lainnya.partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang berkualitas dimasyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD). 25 Partai politik adalah pilar utama dalam Negara demokrasi yang fungsinya sampai sejauh ini belum tergantikan oleh institusi manapun. Kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah Negara sangat ditentukan oleh kemajuan dan kualitas partai politik yang ada. Pelaksanaan demokrasi lahir melalui paham kedaulatan rakyat sehingga sukar dibantah bahwa demokrasi perwakilan dilaksanakan dengan sempurna melalui partai politik. Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik 24

Al Andang, Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, Jakarta: Buku Kompas Median Nusantara,2004, hal. 53 25 Koirudin, Op. cit., hal. 99 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas’oed bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. 26

4.2.1 Sistem Rekrutmen Politik Sistem rekrutmen politik menurut Nazaruddin Syamsudin dibagi menjadi dua cara 27. Pertama, rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluan yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun jabatan administrasi dan pemerintah. Kedua, rekrutmen tertutup, yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara . artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam cara yang tertutup ini orang mendapatkan posisi elit melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

26

Hesel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi,Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & lukman Offset, 2003, hal. 188 27 Tangkilisan, Ibid., hal. 189 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

Menurut Miftah Thoha 28 bahwa ada tiga sistem yang sering digunakan dalam proses rekrutmen yaitu: 1. Sistem Patronik (patronage system) Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, diaman dalam mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan, baik dalam bidang pemerintahan maupun politik dengan pertimbangan yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak famili dan juga karena asal daerah yang sama. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik karena memiliki satu aliran politik, ideologi dan keyakinan yang sama tanpa memperhatikan keahlian dan keterampilan. 2. sistem Merita (merit system) sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam usaha mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu sehingga sitem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Dengan dasar pertimbangan seperti ini, maka acapkali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa. Penilaian obyektif tersebut pada umumnya ukuran yang dipergunakan adalah ijazah pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan “spoil system”. 3. Sistem Karir (career system) Sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat

28

Tangkilisan, Log.cit


usaha yang dilakukan secara dini dalam kehidupannya baik dunia kerja maupun politik. Sistem rekrutmen politik memiliki keseragaman politik yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, almamater atau faktor status. Berkait dengan itu maka untuk menciptakan rekrutmen yang sehat berdasarkan sistem politik yang ada sehingga membawa pengaruh pada elit politik terpilih, membutuhkan adanya mekanisme yang dapat menyentuh semua lapisan, golongan serta kelas sosial masyarakat. Oleh karena itu, seligman dalam kebijakan publik yang membumi memandang rekrutmen sebagai suatu proses yang terdiri dari 29: 1. penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada eligibilitas (pemenuhan syarat calon). 2. pencalonan atau proses dua tahap yang mensyaratkan inisiatif dan penguatan. 3. seleksi, yakni pemilihan calon elit politik yang sebenarnya.

29

Tangkisilan, Ibid., hal. 190


4.2.2 Tujuan Rekrutmen Politik Rekrutmen politik diharapkan agar memperhatikan mekanisme berlaku karena penting dalam hal mengambil keputusan atau pembuatan kebijaksanaan. Pada umunya elit politik yang direkrut biasanya orang-orang yang memiliki latar belakang sosial, budaya disamping memiliki kekuatan ekonomi yang memadai menjadi persyaratan. Walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiaptiap sistem politik berbeda satu dengan lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat mebjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader partai yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. 30 Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaannya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai onderbouw) yang melibatkan golongangolongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin

30

Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 408


kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi ataupun caracara lain. 31

4.3 Keterwakilan Politik Dalam tulisannya mengenai Teori Perwakilan Politik, Alfred de Grazio mengemukakan bahwa Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil. 32 Secara konsepsional, “Keterwakilan Politik” berawal dari pemilu. Artinya pemilu yang merupakan proses seleksi pemimpin akan menumbuhkan rasa “keterwakilan politik” dikalangan masyarakat luas. Sebab pemimpin yang muncul di pusat kekuasaan disaring oleh pemilih. Begitu pula halnya jika pemilu berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menseleksi kebijaksanaan sesuai dengan garis besar kepentingan mereka. 33 Ada dua kategori yang dibedakan. Kategori pertama adalah perwakilan politik (political representation) dan perwakilan fungsional (fungcional representation). Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai trustee, dan perannya sebagai pengemban “mandat” perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan

31

Miriam Budiardjo, Log.cit Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hal. 1 33 Arbi Sanit, Ibid., hal. 193-194 32


atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. 34 Keterwakilan politik (political representativeness) diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga dan proses politik. Kadar keterwakilan tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik (political representation) yang berlaku di dalam masyarakat bersangkutan. Sistem perwakilan politik yang formalitas seringkali menghasilkan

tingkat “ketterwakilan politik” yang cukup. Kemungkinan

menciptakan tingkat keterwakilan politik yang cukup menjadi lebih besar jika terdapat keserasian di antara segi formal dengan aspek aktual dari sistem perwakilan politik. Karena “keterwakilan politik” diukur dari kemampuan wakil bertindak atas nama pihak yang diwakili, maka konsep ini menyangkut himpunan elit di dalam lembaga-lembaga politik yang berwenang bertindak atas nama anggota masyarakat, untuk menentukan kebijaksanaan guna mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat tersebut. Dua lembaga politik utama untuk maksud tersebut adalah Badan Perwakilan dan Pemerintah (eksekutif). 35 Salah satu yang terpenting dalam menuju proses pemerintahan yang demokrasi adalah pembagian kekuasaan, antara satu tingkat pemerintahan ke tingkat yang lebih rendah, antara birokrasi pemerintahan dan warga, serta antara kelompok-kelompok warga sendiri. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, merupakan bagian dari upaya mencapai kehidupan yang demokratis.

34 35

Miriam Budiardjo,Op.cit.,hal.317 Arbi Sanit, Op.cit., hal. 194-195


Rendahnya keterwakilan perempuan dalam lenbaga legislatif, eksekutif dan yudikatif menunjukkan sistem politik yang tidak secara otomatis membuka peluang kepada perempuan. Tetapi, situasi yang lebih terbuka diharapkan memberikan motivasi yang lebih besar kepada perempuan untuk terlibat didalamnya. Untuk itu dalam konteks ini pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada upaya meningkatkan dan menguatkan bargaining position perempuan menjadi isu sentral, terutama dalam peran politiknya yakni membuka akses dan meningkatkan keterlibatan serta kontrol perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik. Kehadiran organisasi dan kelompok perempuan dalam masyarakat harus dioptimalkan melalui peningkatan peran dan fungsi mereka sebagai kelompok yang independen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sebagai upaya empowering secara menyeluruh. Organisasi tersebut selayaknya harus mampu melakukan advokasi terhadap kepentingan perempuan dalam membangun kesadaran politik anggotanya dan mencapai kesetaraan perempuan dalam politik. Dalam negara demokratis keterwakilan perempuan merupakan bentuk Hak Asasi Manusia (HAM). Karena lebih dari setengah total jumlah pernduduk Indonesia adalah perempuan. Mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik. Selama puluhan tahun lembaga-lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan. Dalam jumlah yang sedikit, suara


perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan publik. Jadi, keterwakilan perempuan secara fisik dan pemikiran dalam posisi penentu kebijakan sangat diperlukan dan diutamakan, maka apabila representasi di lembaga politik formal diserahkan kepada laki-laki sebagai wakil perempuan akan menghasilkan kondisi bias gender, yang disebabkan oleh sangat kecilnya peluang laki-laki yang bisa memperjuangkan hak perempuan karena laki-laki tidak mengalami apa yang dirasakan oleh perempuan.

5. Metodologi Penelitian 5.1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini jenis penelitian yang paling tepat adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis. Yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek, kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang terjadi dimasa sekarang. Menurut Whitney, Metode Deskriptif adalah pencarian fakta interpretasi yang tepat. Yang digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasisituasi tertentu, termasuk hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 36 Dengan metode deskriptif ini akan mampu melihat kedudukan (status) dari permasalahan yang diteliti serta melihat hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. 37

36 37

Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, HAL. 64 Mohammad Nazir, Ibid, hal. 64


5.2. Lokasi Penelitian Lokasi tempat penelitian adalah Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jl. S. Parman. Alasan penulis memilih tempat lokasi penelitian ini karena penulis ingin mengetahui lebih detail bagaimana kebijakan rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap calon legislatif perempuan khususnya pada pemilu 2004.

5.3. Populasi dan Sampel 1. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus DPD PKS Kota Medan yang berjumlah 29 orang. 2. Metode sampling yang digunakan penulis pada penulisan ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode penarikan sampling yang disengaja dengan tujuan sampling yang diambil adalah orang yang dapat memberikan keterangan dan memahami masalah yang akan diteliti dilapangan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari pengurus DPD PKS Kota Medan, Khususnya pengurus perempuan DPD PKS Kota Medan yang berjumlah 6 (enam) orang. Yang memahami masalah penelitian dilapangan yaitu kebijakan rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap calon legislatif perempuan khususnya pada pemilu 2004.


5.4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data atau informasi, keterangan-keterangan fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan : 1. Penelitian

kepustakaan

(Library

Research),

yaitu

dengan

cara

mengumpulkan data-data dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, buletin, undang-undang, peraturan-peraturan dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data dengan dialog langsung dengan terjun kelokasi penelitian, dengan cara wawancara langsung baik wawancara biasa maupun wawancara mendalam dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam tersebut merupakan data pendukung dari data dokumentasi yang diambil.

5.5. Teknik Analisis Data Setelah data yang diperoleh dirasa cukup memadai untuk mendukung proses analisa, maka tahapan selanjutnya adalah analisa data. Dalam analisa data ini, data yang sudah terkumpul akan diolah dan kemudian dianalisis untuk dapat disimpulkan sebagai hasil penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana kebijakan rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap calon legislatif perempuan khususnya pada pemilu 2004. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang


menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif ini dapat berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati orang-orang. 38 Kemudian menyusun data yang telah ada untuk kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Dalam penelitian kulitatif, peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih pada upaya mencari pemahaman (understanding). 39 Dalam menganalisa data dalam penelitian ini pertama-tama penulis terlebih dahulu mengumpulkan data-data primer yang menyangkut masalah penelitian dan data tersebut diperoleh melalui buku-buku, dokumentasi resmi, artikel dan makalah/skripsi/tesis dari penelitian terdahulu yang sebelumnya juga pernah meneliti masalah yang sama. Selain itu data juga diperoleh melalui wawancara langsung dengan masalah penelitian yang dalam penelitian ini adalah pengurus PKS Perempuan Kota Medan. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan teoritis

bagi penulis dalam menjelaskan dan

menjawab masalah-masalah penelitian. Teori-teori yang digunakan yaitu, teori Feminisme sebagai analisa terhadap perkembangan gerakan perjuangan pembebasan perempuan, dan juga Perspektif Feminisme Sosialis dan Feminisme Marxis terhadap perjuangan Pembebasan Perempuan, teori Partisipasi Politik dan Keterwakilan Politik sebagai analisa terhadap peran perempuan dalam politik. Dalam menganalisis persoalan peran perempuan dalam politik, penulis juga menggunakan teori Gender untuk menjelaskan peran dan kedudukan perempuan terutama pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. Berdasarkan teori-teori

38

Arief Furchan, Metoda Penelitian Kualitatif, Surabaya : Usaha Nasional, 1992, hal. 21 (dalam Skripsi Sofyan Sitepu) 39 Lexy Maelong, Metode Penelitian Kulaitatif, Bandung: Remaja Karya, 1990, hal. 108 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

tersebut masalah-masalah yang diteliti oleh penulis dapat dijelaskan secara ilmiah dan sistematis.

6. Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang masalah apa dan mengapa penulis tertarik untuk mengangkat masalah rekrutmen politik terhadap Perempuan dalam Politik, terdapat juga mengenai pumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teoritis yang menjadi acuan penulis dalam penulisan penelitian ini, metode penelitian serta sistematika penulisannya.

BABII

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini akan memberikan gambaran secara umum tentang lokasi penelitian

BAB III

: KAJIAN DAN ANALISI DATA Bab ini membahas secara garis besar hasil penelitian sekaligus menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB IV

: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran, maupun rekomendasi yang didasari atas hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini.


BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Latar Belakang Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera 1.1 Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera adalah pelanjut dari Partai Keadilan. Sebelum melihat jauh tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kita harus meneropong sejarah Partai Keadilan. Partai Keadilan (PK) adalah partai yang didirikan di Jakarta pada senin, 26 Rabiul Awal 1419H yang bertepatan dengan 20 Juli 1998. dan kemudian dideklarasikan di Jakarta pada hari ahad, 9 Agustus 1998 di depan 50.000 pendukungnya yang memadati lapangan luas Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 40 Partai Keadilan didirikan dengan suatu keputusan yang diambil berdasarkan survei yang dilakukan kepada aktifis gerakan dakwah kampus diseluruh Indonesia. Intinya diadakan jejak pendapat (polling) kepada mereka untuk mengetahui asprirasi para aktifis dakwah tersebut sebagai suatu respon adanya era reformasi yang sedang “booming” di Indonesia pada saat itu. Adapun pertanyaan yang muncul pada jejak pendapat itu adalah bentuk apakah yang akan diambil oleh gerakan dakwah ini untuk muncul kehadapan publik di era reformasi. Apakah dalam bentuk Organisasi Massa (ORMAS), Organisasi Politik (ORPOL), atau dalam benuk yang sama selama ini yaitu dalam bentuk yayasan dan lembagalembaga.

40

Sahar L. Hassan, Kuat Sukardiyono, Dadi M.H.Basri , Memilih Partai Islam, Jakarta: Gema Insani Press,1998, hal. 29 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

Kuisioner ini diajukan kepada 6.000 orang aktifis yang terjalin diseluruh Indonesia dan ada pula yang diluar negeri seperti Malaysia. Kemudian dalam waktu yang tidak lama dari 6.000 kuisioner yang tersebar, kembali kurang lebih 5.800 buah kuisioner (97%). Ternyata 68% lebih menginginkan mendirikan partai politik,

27%

menginginkan

mendirikan

organisasi

sosial,

dan

sisanya

menginginkan untuk kembali kewujud asalnya seperti dalam bentuk yayasan, LSM, gerakan kampus, pesantren dan lembaga-lembaga lainnya.

1.2 Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan41 Berkenaan dengan berdirinya PKS di Kota Medan maka ada satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa perjuangan PKS merupakan kelanjutan perjuangan dari Partai Keadilan (PK). Dengan demikian sejarah berdirinya PKS di Kota Medan didahului dengan berdirinya Partai Keadilan yang dideklarasikan pada tanggal 10 Oktober 1998 di Asrama Haji Medan oleh beberapa anggota inti partai yakni Muhammad Nuh, Sigit Pranomo Asri, dan FE. Astimen, dimana masa menjelang lahirnya partai ini beberapa aktivis dakwah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan polling dan musyawarah serta menghasilkan persetujuan untuk melanjutkan perjuangan dakwah Islam melalui wadah partai politik. Diganjalnya Partai Keadilan untuk ikut serta dalam pemilu Legislatif 2004 karena

masalah

electoral

threshold.

Partai

keadilan

sejahtera

hanya

mengumpulkan suara sebanyak 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari 41

http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=111


keseluruhan jumlah suara, sehingga tidak mampu menembus ketentuan electoral threshold yaitu batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2% atau sepuluh kursi di DPR yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu. 42 Maka Majelis Tinggi Partai Keadilan pada masa itu menetapkan untuk mendirikan partai baru agar dapat menjadi peserta pemilu 2004 yakni dengan mendirikan Partai Keadilan Sejahtera pada Tanggal 20 april 2002 di Jakarta. Setelah berdirinya PKS di Jakarta, maka seluruh posisi di Indonesia yang tadinya adalah Partai Keadilan berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Partai ini pertama kali diketuai oleh Dr.H.M Hidayat Nur Wahid, MA. Namun setelah beliau terpilih menjadi ketua MPR masa bakti 2004-2009, beliau memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera, sehingga jabatan ketua sementara diemban oleh Ir. H. Tifatul Sembiring sebagai pjs. Partai Keadilan Sejahtera. Lalu pada sidang Majelis Syuro I PKS pada tanggal 26-29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera dalam masa bakti 2005-2010. Partai Keadilan Sejahtera berasaskan Islam. Pada awalnya popular dikalangan para mahasiswa dan kaum cendikiawan muda Islam lainnya. Namun seiring waktu dan perkembangannya, partai ini semakin meluas kepopulerannya, tidak hanya di kota-kota besar Indonesia namun hingga kepelosok-pelosok daerah, bahkan hingga merambah keluar negeri. Hal ini tampak dari berbagai situs yang muncul atas nama partai ini yang berlokasi diberbagai Negara. Pada pemilu 2004, yang bisa dikatakan pemilu kedua yang diikuti partai ini, PKS mendapatkan suara sebanyak 8.325.020 suara dari jumlah total suara dan

42

Arsip Dewan Pimpian Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan


mendapatkan kursi sebanyak 45 di DPR, yang pada pemilu tersebut PKS memiliki motto “Bersih dan Peduli”. Partai Keadilan Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik dimasa depan adalah dengan mempersiapkan kaderkader yang berkualitas baik secara moral, intelektual dan professional. Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah aktifitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam perpolitikan Indonesia hingga dikenal dengan eksis sampai saat ini.

2. Arah Kebijakan Umum Partai Keadilan Sejahtera 2.1 Visi Partai Keadilan Sejahtera: Visi Umum: "sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa." Visi Khusus: partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat indonesia yang madani. Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut: 1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.


3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin. 4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

2.2 Misi Partai Keadilan Sejahtera: 1. Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir. 2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi. 3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. 5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi. 7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.


2.3. Platform Partai Keadilan Sosial 1. mempelopori reformasi system politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer agar tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. 2. mendorong penyelenggaraan system ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik. 3. menumbuhkan

kepemimpinan

yang

kuat,

yang

mempunyai

kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (besih, peduli dan professional). 4. membangun sistem politik yang sehat, penegakan hukum yang adil dan hankam yang mantap. 5. mengentaskan

kemiskinan,

mengurangi

meningkatkan

kesejahteraan

seluruh

pengangguran,

rakyat

melalui

dan

strategi

pemerataan pendapat, pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkahlangkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sector pertanian, kehutanan dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan tegnologi dan pembangunan sector-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge.


6. menuju pendidikan brkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia

2.4. Prinsip kebijakan 43 Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentukbentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas. Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya. 1. Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral) Sesuai dengan karakteristik dakwah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meman dangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya. 2. Al-Ishlah (Reformatif)

43

Arsip Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera


Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya. 3. Al-Syar'iyah (Konstitusional) Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (hablun min Allah) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (hablun min al-nas). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (al-istimsak) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan konprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibiltas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan AsSunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisir amanah dan melawan kedhaliman. 4. Al-Wasathiyah (Moderat) Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (ummatan wasatha). Simbol moralitas msyarakat Islam tersebut melahirkan prilaku, sikap,


dan watak moderat (wasathiyah) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Al-wasathiyah yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek nazhariyah (teoritis) dan amaliyah (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan tasyri ‘iyah (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun tashawwur (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri' dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan. 5. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten) Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap geraknya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur`an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut

kontinuitas

(al-istimrar)

dalam

gerakan

dalam

arti

adanya

kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya. 6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang)


Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip al-numuw wa al-tathawwur (pertum-buhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal. 7. Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (Bertahap, Seimbang dan Proporsional) Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fithrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikaan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (tadarruj dan tawazun) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukung nya ataupun kiprah kolektifnya. 8. Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan) Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab


segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip al-awlawiyat dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip al-awlawiyat dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya mashlahah ummah menjadi dasar dan prisip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan

yang

dihadapi

ummat.

Kepentingan

ummat

selalu

menjadi

pertimbangan dan perioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu. 9. Al Hulul (Solusi) Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh. 10. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan)


Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18). 11. Al-'Alamiyah (Bagian dari da'wah sedunia) Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat ‘alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah ‘alamiyah. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat ‘alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.


2.5 Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera Kebijakan partai diperlukan sebagai sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifitas partai serta menjadi guidence bagi aktifis dalam merespon dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial politik. Dengan kebijakan dasar yang jelas dan diharapkan seluruh proses perjalanan partai dan aktifitasnya tetap berada dalam ideologi yang dianutnya. Kebijakan dasar Partai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk: 1. Meletakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan mengoperasionalkan program-program strategis. 2. Memberikan kerangka umum kepada Partai untuk memudahkan dalam penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya. 3. Menjadi patokan umum dalam memposisikan Partai sebagai kekuatan politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat. 4. Menjadi guidance bagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik. Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Sedangkan dakwah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan dakwah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentukbentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.


Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya. Kebijakan dasar partaid apat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan Umum dan Strategi umum. Kebijakan umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, politik, birokrasi, ekonomi dan kesejahteraan, sosial budaya, peran dan tugas wanita, iptek dan hokum. Sementara itu strategi umum ditempuh melalui dua hal yaitu kebijakan Internal dan Eksternal.

2.6. Kebijakan Umum a. Ideologi Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan

sebuah

kebijakan

dasar

dalam

mengantisipasi

kemungkinan

menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktifis partai. 1. Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. 2. Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT yaitu pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.


b. Politik a. Pembangunan system Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan b. Pembangunan komunikasi politik, komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. c. Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan guidance para aktivis dalam komunikasi politik. 1. Penyadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara. 2. Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara Partai dan mayarakat d. Pembangunan budaya politik dengan cara mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaya dalam kehidupan politik, mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik, membangun

budaya

rasionalitas

dalam

kehidupan

politik,

mengembangkan budaya hisbah. e. Pembangunan partisipasi politik dengan cara penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan Sejahtera secara sukarela, mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi secara bebas. f. Hubungan eksternal Pola takawun ‘alal birri wat taqwa (bekerja sama dalam merealisir kebajikan dan taqwa), dan tidak takwun ‘alal ismi wal


‘udwan (bekerja sama dalam dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu AlWala merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir. Dalam rangka optimalaisasi prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan umum. a. Bersikap cinta, ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga Islam, baik di dalam ataupun di luar negeri. b. Aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama, ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam. c. Membudayakan sikap husnuzhan (baik sangka) terhadap sesama organisasi Islam d. Bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan bendera kekufuran. g. Pemilu 2004, Menghadapi Pemilu 2004 nanti diperkirakan skala persaingan antarpartai politik semakin luas. Disisi lain, diterapannya sistem semi distrik (berdasar Undang-undang Pemilu yang baru), seiring dengan menguatnya tuntutan desentralisasi, memerlukan kebijakan dan strategi baru. Dalam kaitan ini Partai Keadilan Sejahtera menentukan kebijakan umum.sebagai berikut : a. Mengikuti Pemilu tahun 2004 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera


b. Menentukan kawasan-kawasan unggulan untuk sukses dakwah melalui Pemilu yang rinciannya akan ditentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera. c. Komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam Pemilu dengan mencalonkan dari kalangan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. d. Mempercepat proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerah dan mengefektifkannya sebagai sarana rekrutmen tokoh potensial. e. Memperkuat struktur dan sumber daya manusia di Daerah Tingkat II sebagai langkah antisipasi diberlakukannya otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik. f. Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu. c. Birokrasi Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini yaitu: a. Pertama : kebobrokan di semua sector. b. Kedua : menjadi sarang KKN. c. tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan clean government. Sebagai konsekuensinya perlu partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan ishlah al-hukumah dengan kebijakan:


a. Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal untuk menuduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah. b. Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerin tahan. c. Menjadi pelopor dalam pemberan tasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat. d. Melakukan kontrol secara aktif. d. Ekonomi dan Kesejahteraan Kemadirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis dan konkret dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut. a. Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam prilaku dan kebijakan ekonomi. b. Membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat. c. Memelihara

kekayaan

ummat

secara

umum

dengan

mendorong

berkembangnya industri dan proyek-proyek ekonomi Islam. d. Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuhmusuh ummat. e. Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak.


f. Memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri. e. Sosial Budaya Kecenderungan membiaknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemahaman keagama an bagi sebagian besar masyarakat muslim telah menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam pemberan tasannya, dapat menyerang lingkungan yang semula baik. Oleh sebab itu Partai perlu mengantisipasi sedini mungkin setidak-tidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya berbagai penyimpangan tersebut dengan menetapkan kebijakan umum berikut: a. Membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin. b. Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam bentuk kesenian. c. Aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan mengkoreksi budaya yang merusak. f. Iptek dan Industri Iptek dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya mungkin tercapai apabila manusia mampu memahami kehendak Allah yang


dimanifestasikan di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat menge nai hukum-hukum itu melalui aktivitas etis, aktifitas sosial dan teknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk itu perlu sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industri untuk kebahagiaan manusia. a. Penguasaan bidang Iptek dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia. b. Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi Iptek, sehingga menjadi rahmat bagi manusia. c. Mengembangkan Iptek terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas SDM ummat. d. Menumbuh kembangkan sentra-sentra industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi ummat dan bangsa. g. Peran dan Tugas wanita Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip ‘kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidak-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan

dalam

tanggungjawab

beserta

balasannya.

Kenyataan

lain

menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itu Partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan wanita dalam politik. a. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya.


b. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah. c. Keseimbangan hak pemberdayaan politik. d. Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. e. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontem porer wanita yang berkembang di masyarakat. f. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik. h. Hukum Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka Partai Keadilan Sejahtera perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut : a. Mendukung terwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat. b. Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam melalui cara-cara yang syar'i dan konstitusional. c. Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya. d. Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah, sebagai solusi, keteladanan dan rahmat bagi kehidupan.


i. Pendidikan: Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani secara serius dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya. a. Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidkan integral yang menjamin lahirnya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan trampil. b. Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang berkedok aktivitas pendidikan. c. Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas.

2.7. Strategi Umum : Memperhatikan trend umum perubahan yang terjadi dewasa ini diperlukan suatu kebijakan dasar untuk menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu diperlukan adanya strategi umum yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal a. Konsolidasi Internal. 1. Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penataan perubahan:


a. Mengokohkan komitmen ideologis dan doktrin perjuangan. b. Mengembangkan keutuhan fikrah dan keluasan wawasan. c. Menguatkan ruh mahabbah, ta'awun dan ukhuwah sesama kader. d. Mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung serta mengembangkan budaya amal-jama'i dengan ruh jundiyah. 2. Konsolidasi internal dengan sasaran pengem bangan syiar Islam, perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik: a. Meningkatkan kesadaran tentang wa'yu amni dan siyasi. b. Meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsur-unsur kekuat an yang menjadi musuh Islam (yaitu musuh secara ideologis, politis, ekonomis maupun sosial-budaya) di kawasan tanggung-jawab da'wah nya. c. Mengembangkan kemampuan pertahan an diri pada setiap kader. d. Mengintensifkan ta'amul ijtima'i dengan masyarakat sekitar dan tokohtokoh setempat, termasuk aparat dan birokrasi pemerintahan dalam rangka menyerap informasi dan membangun dukungan sosial. 3. Konsolidasi internal untuk menata perubahan : a. Menumbuhkan kemampuan elemen struktur dan kader untuk memahami kondisi geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab dakwahnya. b. Meningkatkan

penguasaan

konsep

sional

dan

metode-metode

perubahan masyarakat serta pola-pola pengelola annya.


c. Meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisir agenda dakwah, dan melakukan perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjadikan DPC dan DPRD sebagai ujung tombak ekspansi dakwah di daerahnya. 4. Konsolidasi internal tentang Organisasi, Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Mengingat tantangan masa depan dakwah begitu kompleks dan karenanya memerlukan kelincahan bergerak maka perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menentukan kebijakan dasar tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia: a. Melakukan reorganisasi partai yang disesuai kan dengan tantangan ke depan. b. Membangun pusat-pusat kaderisasi di setiap wilayah dan daerah. c. Mengalokasikan secara proporsional potensi sumber daya manusia partai pada lembaga-lembaga strategis dan pusat-pusat perubahan. d. Menetapkan doktrin perjuangan dan prosedur disiplin organisasi bagi kader untuk mengokohkan militansi ideologis, pemikiran dan gerakan. 2. Ekspansi Eksternal 1. Ekspansi eksternal melalui pengembangan syiar Islam dan pelayanan sosial: a. Memperluas wilayah-wilayah jangkauan dakwah secara geografis dan demografis. b. Mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola.


c. Memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui berbagai media publikasi. 2. Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis sosial: a. Menata personil dakwah dan lembaganya dan meningkatkan aktifitas pembinaan ke berbagai segmen strategis. b. Mengembangkan lembaga pendidikan Islam. c. Meningkatkan kerjasama dakwah dengan berbagai lembaga, organisasi maupun tokoh-tokoh da'wah. 3. Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum: a. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya media massa yang merusak. b. Memberdayakan dan mengembangkan media massa internal. c. Mengefektifkan program-program munasharah dan informasi dunia Islam. d. Menajamkan kegiatan-kegiatan nadawaat dan sejenis. 4. Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik: a. Menguatkan dukungan sosial dan politik. b. Optimalisasi peran dan publikasi misi kerja sumber daya manusia yang ada di legislatif, eksekutif dan birokrasi. c. Mendirikan

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM)

dan

mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah. d. Mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswa dan kalangan profesi dalam memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan.


e. Melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan. f. Membangun jaringan lobbi ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia. g. Mengefektifkan komunikasi dengan partai-partai Islam, partai-partai reformis, ormas-ormas Islam maupun tokoh masyarakat.

2.8 Struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama antara sesama anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menyediakan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Hubungan kerja dalam sebuah organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis dengan orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan Struktur organisasi Partai terdiri atas: 1. Struktur organisasi Partai di tingkat pusat adalah: 1. Majelis Syura. 2.

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

3. Majelis Pertimbangan Pusat. 4. Dewan Pengurus Pusat. 5. Dewan Syari’ah Pusat. 2. Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi adalah:


a. Majelis Pertimbangan Wilayah b. Dewan Pengurus Wilayah c.

Dewan Syari’ah Wilayah

3. Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota adalah: a. Majelis Pertimbangan Daerah b. Dewan Pengurus Daerah c. Dewan Syari’ah Daerah 4. Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang. 5. Struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa/dengan sebutan lainnya adalah Dewan Pengurus Ranting. 6. Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota. 2.8.1 DPD PKS Kota Medan DPD adalah lembaga eksekutif yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Di dalam strukturnya DPD terdiri dari seorang ketua umum, beberapa ketua bidang dan beberapa ketua badan, seorang sekretaris umum dan beberapa sekretaris umum, seorang bendahara umum dan beberapa orang wakil bendahara umum, serta beberapa bagian. Dikarenakan PKS adalah partai yang sentralistik, jadi DPD harus menunggu program turunan dari DPP dan DPW. Namun, meskipun sentralistik PKS tidak bersifat otoriter dan kaku dalam pelaksanaan program-program/ kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Setelah DPP mengeluarkan program , maka DPW maupu DPD dapat menyelaraskan program-program tersebut sesuai


dengan kebutuhan masing-masing Dewan Pengurus.DPD juga mempunyai fungsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kegiatan korupsi dan mencetak kader-kader yang berkualitas dan membangun jati diri para kader sehingga terciptanya kader-kader yang “bersih dan peduli”. Meskipun kader-kader di DPD PKS Medan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda yang terdiri dari orang-orang muda, namun terlihat keseriusan dan keaktifan mereka dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Menyangkut pendanaan, selain berasal dari Binsos (Bina Sosial), para anggota legislative, proposal-proposal, para kader juga tidak segan-segan berswadaya secara bersama-sama dalam menanggulangi pendanaan demi kelancaran programprogram mereka yang telah digariskan sebelumnya. Adapun bidang-bidang yang ditangani DPD PKS Kota Medan adala: 1. Bidang Ekuintek (Ekonomi, Informasi, Teknologi) •

Ketua: Zahrul Ulum Amd

2. Bidang Kesra (Kesejahteraan Umum) •

Ketua: Ernawati Ginting, S.si

3. Bidang polhukam (politik, hukum dan keamanan) •

Ketua: Dhiyaul Hayati, S.Ag

4. Bidang Kewanitaan •

Ketua: Sri Heryani, S.Si

5. Bidang Kepemudaan •

Drs. Rudi Marsoto

6. Bidang Pembinaan Kader •

Tarjo, S


2.8.3 Penjabaran Tentang Struktur A. Pembagian Kekuasaan Adapun struktur DPD PKS Kota Medan tahun 2001-1006 antara lain: 1. Ketua Umm DPD PKS Kota Medan 2. Sekretaris Umum DPD PKS Kota Medan 3. Bendahara Umum DPD PKS Kota Medan 4. Bidang Humas dan penggalangan opini 5. bidang kesekretariatan 6. bidang kaderisasi 7. bidang kepanduan 8. bidang kewanitaan a. tim asistensi caleg b. pembinaan pemberdayaan wanita c. pembinaan wanita d. jaringan lembaga wanita 9. bidang pemilu dan kampanye 10. bidang dana logistik dan perlengkapan 11. bidang penggalangan kelompok strategis

Adapun tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut: a. melaksanakan kebijakan-kebijakan dewan pengurus wilayah, putusan musyawarah daerah, dan kesepakatan Pimpinan Tingkat Daerah. b. Menarik dan mengelola iuran anggota dan iuran wajib keanggotaan sesuai dengan panduan pengurus Dewan Pengurus Pusat.


c. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang. d. Menerima waqaf, hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal dan tidak mengikat. e. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota kepada Dewan Pengurus Wilayah atas hasil musayawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. f. Bersama Dewan Pimpinan daerah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah kabupaten/ kota kepada pengurus wilayah. g. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah. h. Mensahkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang. i.

Melakukan supervise dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Cabang.

j.

Melaksanakan musyawarah daerah

k. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut; a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah. b. Rencana program dan anggaran tahunan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah setelah dikompilasi dengan


rancangan program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari’ah Daerah. c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga structural dibawahnya.

Tugas Managerial Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut: a. Mengajukan rancangan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah. b. Memimpin dan mengawasi lembaga-lembaga structural di bawahnya atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah. c. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai dengan memperhatikan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. d. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi dan mutasi kader partai di daerah.

Tugas Operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut: a. Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai. b. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai bidang. c. Melaksanakan koordinasi kader partai anggota legislatif dan eksekutif. d. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursuskursus dan dakwah, kewilayahan, organisasi dan managemen, politik serta kepemimpinan.


Sebagaimana yang telah tertera pada struktur, terdapat kesejajaran posisi antara Majelis Pertimbangan Daerhag (MPD) Kota Medan, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Medan dan Dewan Syari’ah Daerah (DSP) Kota Medan. Hal tersebut mencerminkan sesuatu yang juga dilaksanakan oleh system pemerintahan Indonesia, yaitu pembagian kekuasaan seperti; 1. Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) selaku lembaga Legislatif. Lembaga ini diketuai oleh: Zulmurado Shalawat Siregar. 2. Dewan Pengurus Daerah (DPD) selaku lembaga eksekutif. Lembaga ini diketuai oleh: Surianda Lubis, S.Ag 3. Dewan Syari’ah Daerah (DSD) selaku lembaga yudikatif Lembaga ini diketuai oleh: H. Salman Alfarisi Lc

Jadi dala hal ini MPD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang merancang dan memuat program-program kegiatan partai di daerah dan khususnya di Kota Medan. Kemudian yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif adalah DPD dimana bertugas untuk melaksanakan programp-program yang telah dibuat oleh MPD. Selanjutnya DSD berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang menentukan hukum-hukum dasar syri’ah agama islam. Contoh: memperbolehkan atau tidak berjalan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPD dengan pertimbangan besar atau kecilnya manfaat atau mudharat yang dimunculkan oleh kegiatan yang akan dilaksanakan tersebutya. Berdasarkan gambaran struktur DPD PKS Kota Medan terdapat perkembangan yang signifikan.


Pada struktur 2001-2006 bendahara umum tidak memiliki biro yang membantu tugasnya sebagaimana yang terjadi pada sturktur pengurus 2006-2010 dimana berndahara umum dibantu oleh biro mobilasasi dana. Pada struktur 20012006 sekretaris umum dibantu oleh bagian-bagian humas dan penggalangan opini serta kesekretariatan sedangkan pada struktur 2006-2010 sekretaris umum dibantu oleh tiga sekretaris yaitu: Fungsi Wakil Sekretaris Umum Secara Umum •

Wakil Sekretaris I (Khairul Anwar Hsb, SH) Menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan administrasi dan kesekretariatan.

•

Wakil Sekretaris II (Fauziah, S.sos) Bertindak selaku Humas.

•

Wakil Sekretaris III (Suyatno, S.sos) Menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan SDM dan organisasi

B. Rapat Presidium rapat presidium adalah rapat yang dihadiri oleh: a. Ketua Umum, Bendahara Umum, Sekretaris Umum. b. Ketua-ketua

Bidang

seperti:

bidang

ekuintek,

kesra,

polhukam,

kepemudaan, kewanitaan dan pembinaan kader. c. ketua-ketua cabang dakwah 1-6 dan ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu). Pada rapat tersebut biasanya dibahas tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan kedepannya.


C. Cabang-Cabang Dakwah Untuk memudahkan proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPD. Oleh sebab itulah DPD membagi 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan menjadi 6 Cabang Dakwah. Dan ketua dari cabang-cabang dakwah tersebut posisinya sejajar dengan ketua-ketua bidang yang ada pada struktur dan mereka juga ikut dalam rapat presidium. Adapun 6 cabang dakwah tersebut adalah:

Cabang Dakwah I (Ketua: H. Asmuni Lubis) meliputi: •

Medan Amplas

(Ketua DPC: Hanafi Ismed)

•

Medan Area

(Ketua DPC: M. Zulham Sajali)

•

Medan Denai

(Ketua DPC: Jamaluddin)

•

Medan Kota

(Ketua DPC: Khairuddin Butar-butar)

Cabang Dakwah II (Ketua: Dtk Iskandar) meliputi:  Medan Sunggal

(Ketua DPC: Iskandar)

 Medan Selayang

(Ketua DPC: Gunawan Wibisiono)

 Medan Baru

(Ketua DPC: Yusman)

Cabang Dakwah III (Ketua: Ahmad Ilyas, S.Ag) meliputi:  Medan Johor

(Ketua DPC: Erwin)

 Medan Maimun

(Ketua DPC: Son Haji Harahap)

 Medan Polonia

(Ketua DPC: Maryono)

 Medan Tuntungan

(Ketua DPC: Chandra Suhada)


Cabang Dakwah IV (Ketua: Yuswin Iskandar) meliputi:  Medan Petisah

(Ketua DPC: Krido Wardoyo)

 Medan Helvetia

(Ketua DPC: Munazir Hasan)

 Medan Barat

(Ketua DPC: Mansyur)

Cabang Dakwah V (Ketua: Drs. Abdullah Muflih S) meliputi:  Medan Perjuangan

(Ketua DPC: Usman)

 Medan Timur

(Ketua DPC: Jumadi)

 Medan Tembung

(Ketua DPC: Ismanto)

Cabang Dakwah VI (Ketua: Fachri Abdullah Rauf) meliputi:  Medan Belawan

(Ketua DPC: Edi Syam)

 Medan Deli

(Ketua DPC: Nardi)

 Medan Marelan

(Ketua DPC: Rinaldi WK )

 Medan Labuhan

(Ketua DPC: Taufiqur Rahman)

2.9 Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan PKS (KP-PKS) Pimpinan Daerah Kesatuan Masa bhakti 2004-2009 SRI HERIYANI ketua

SYUKRILA Kajian Wanita

NUR AISYAH

DONI HARDINI SIREGAR Pemberdayaan perempuan

IRFAH HELENA Jaringan Lembaga wanita

ASWANI

MARIANUM Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

3.1 Kebijakan Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Perempuan 3.1.1 Rekrutmen dalam Kepengurusan Partai Rekrutmen dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera dilakukan dalam pentahapan dan salah satu pentahapan dimaksud pertama kali untuk diangkat menjadi anggota partai adalah setiap warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Syarat-syarat Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut: Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai keadilan, dengan syarat (Pasal 1 dan 2) 1. Warga Negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. 2. Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah. 3. Berkelakuan baik. 4. Setuju dengan visi, misi, dan tujuan partai. 5. Mengajukan permohonan menjadi anggota partai kepada Sekretariat Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah. 6. Melaksanakan dan disiplin dengan kewajiban-kewajiban keanggotaan. 7. Mengucapkan janji setia pada prinsip-prinsip dan disiplin partai, sesuai dengan jenis atau jenjang keanggotaannya. Setelah mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud diadakan penilaianpenilaian terhadap hasil dari pendidikan dan pelatihan kader partai, untuk kemudian selanjutnya diadakan penetapan pengurus partai yang baru oleh hasil rapat musyawarah pengurus partai yang lama, atas dasar pertimbangan. Baik yang dilakukan dalam rapat selanjutnya di tingkat Majelis Pertimbangan Daerah tingkat


kota. Selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengesahkan komposisi dan Personalia DPD kota dengan memperhatikan hsil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Dalam hal pengorganisasian, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai mekanisme berbeda dengan partai lain. Dalam Partai Keadilan Sejahtera ada beberapa jenis dan jenjang keanggotaannya, antara lain sebagai berikut: 1. Anggota kader pendukung, yang terdiri dari: a. Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai. b. Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu. c. Anggota Kader Inti, yang terdiri dari: 1. Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua. 2. Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut. 3. Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.


4. Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli. 5. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3.1.2 Rekrutmen Calon Legislatif Mekanisme calon legislatif, tetap mengacu kepada Undang-Undang secara substantif yang mengamanatkan bahwa rekrutmen calon dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan sistem skorsing dan penilaian. Model ini dimaksudkan untuk menghasilkan calon-calon anggota legislatif yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi. Adapun proses rekrutmen yang dilakukan partai politik dalam proses pencalonan anggota legislatif merupakan salah satu bagian penting. Dalam proses rekrutmen tersebut, mekanisme dan ukuran-ukuran yang digunakan menjadi sangat relevan untuk melihat figur-figur seperti apa yang dihasilkan, termasuk kapabilitas mereka sebagai calon legislatif. Dalam konteks rekrutmen partai politik menerapkan sistem penjenjangan dari bawah (bottom up). Syarat terhadap Calon Legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut: 1. telah menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera. 2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam


kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan. 3. Memiliki

wawasan

politik,

hukum

dan

syari'at

yang

memungkinkannya melaksanakan tugas. 4. telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Kader yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera. 5. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota dewasa. 6. mempunyai prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela. 7. mempunyai pengaruh dan dukungan yang luas di daerah 8. pendidikan minimal SLTA Sederajat. Adapun tatacara system perekrutan calon legislatif yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yaitu didalam PKS ada sebuah kelompok kecil pengajian yang kemudian kelompok pengajian ini mengajukan calon legislatif yang mereka anggap berkompeten dan layak untuk dijadikan sebagai bakal calon legislatif yang kemudian diajukan kepada tingkat atas dan selanjutnya dirumuskan dan dirapatkan di tingkat DPD (Dewan Perwakilan Daerah), lalu selanjutnya diajukan kepada DPTD yang terdiri dari Majlis Pertimbangan Daerah, Dewab Syariah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Hasil dari rangkuman rapat kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) yang diusulkan kepada Dewan Perwakilan Pusat (DPP). Setelah diverifikasi oleh DPP kemudian DPP mengajukan nama calon legislatif yang terpilih kepada KPU untuk kemudian selanjutnya di verivikasi oleh KPU apakah calon legislatif yang diajukan oleh PKS layak atau tidak untuk ikut bertarung dalam pemilu calon legislatif.


Terhadap

kebijakan dalam tubuh partai sendiri tentang

tingkat

keterwakilan perempuan, PKS memiliki KP-PKS sebagai organisasi perempuan yang merupakan sayap partai dan merupakan organisasi masyarakat perempuan yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai Keadilan Sejahtera merupakan badan strategi partai untuk menghimpun kaum perempuan. Rekrutmen calon legislatif berdasarkan pada salah satu indikasi seperti yang dikemukakan diatas, terhadap keterwakilan itu harus ada indikasi, aktifitas organisasi dan kualitas secara akademis. Salah satunya terhadap tingkat pendidikan calon legislatif itu sendiri.


BAB III ANALISA DATA

Pada hakekatnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, dimana hubungan tersebut harus setara dan seimbang. Dimana posisi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kerja harus bersifat “partnership” dalam segala lini kehidupan yang ada dalam masyarakat baik dalam kehidupan rumah tangga yang bersifat domestik maupun yang bersifat publik misalnya dalam dunia politik. Berdasarkan sensus Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan di Indonesia sudah lebih dari 100 juta jiwa atau jika dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia sebanyak 51% dan angka ini terus beranjak naik, hingga pada pemilu 2004 diyakini suara perempuan mencapai 52% dari keseluruhan pemilih. Sementara keterwakilan perempuan di parlemen hanyalah 11% dibandingkan laki-laki. 44 Dengan jumlah yang mayoritas perempuan menjadi kelompok yang minoritas dalam kehidupan publik. Rendahnya representasi keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal dan arena pengambilan keputusan derdampak pada kebijakan-kebijakan perempuan

yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mewakili kepentingan

perempuan. Wajar jika kemudian kaum perempuan menuntut kesetaraan di bidang politik (kekuasaan). Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 11,51 juta jiwa selanjutnya dari hasil estimasi jumlah penduduk keadaan juni 2005 diperkirakan sebesar 12.326.678 jiwa. 44

Sumber data diperoleh dari Buku Badan Statistik (BPS), Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2006 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

Penduduk perempuan di Sumatera Utara sedikit lebih banyak dari laki-laki. Pada tahun 2005 penduduk Sumatera Utara yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sekitar 6.161.607 jiwa. Namun selama ini proses kehidupan berbangsa kaum perempuan menghadapi banyak persoalan. Pembagian peran yang dibentuk oleh budaya patriarkhi berupa peran domestic untuk perempuan dan peran public untuk laki-laki telah menciptakan ketidakadilan gender dan megakibatkan kaum perempuan menjadi objek diskriminasi dalam bidang ranah public maupun domestik. Ketimpangan tersebut tidak hanya dilevel praktis bahkan di dalam aturan tertulispun demikian. Akibatnya banyak undang-undang atau kebijakan yang tidak memiliki perspektif perempuand an berkeadilan gender. 45 UU No. 12 Tahun 2003 merupakan kebijakan setengah hati. Sebab, budaya patriarkhi masih kuat mengganjal laju gerakan feminisme untuk mewujudkan keadilan di bidang politik bagi kaum perempuan. Sementara peluang perempuan dalam hal penetapan daftar nomor urut calon masih dizalimi yakni menempatkan perempuan pada nomor urut sepatu bukan pada nomor urut jadi yang peluang untuk menang sangat kecil. Karena penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut bukan berdasarkan pada perolehan suara terbanyak, sehingga calon anggota legislatif perempuan yang memperoleh suara terbanyak harus dikorbankan untuk calon pada nomor urut diatasnya yang suara perolehannya lebih kecil. Salah

satu

sebabnya

adalah

kurangnya

kemampuan

perempuan

mengartikulasikan masalah tersebut ke permukaan apalagi mendesakkan masalah dan kepentingan itu kepada para pengambil keputusan dan mengontrol

45

Maria Ulfa Anshor, Nalar Politi Perempuan Pesantren, Ciregon, Fahmina Institute,2005, hal.51


pelaksanannya. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya partisipasi dan representasi perempuan baik dalam tataran politik formal maupun informal (ekstra parlemen). Kondisi ini kemudian berkonstribusi kepada rendahnya akses, partisipasi dan representasi perempuan pada proses pengambilan keputusankeputusan penting di Negara ini. Melalui keterwakilan perempuan yang memadai pada lembaga pembuat keputusan diharapkan kondisi dan posisi kaum perempuan menjadi lebih baik, tidak lagi terus tersubordinasi, termarginalisasi dan terdiskriminasi oleh budaya patriarkhi. Selama kebijakan di negeri ini termasuk yang menyangkut kepentingan perempuan sekalipun didesain dan diputuskan dengan perspektif laki-laki. Kondisi ini seringkali tidak disadari oleh kita, bahkan oleh kaum perempuan sendiri karena kondisi seperti ini sudah ada jauh sebelum kita lahir, dan telah berlangsung berabad-abad lamanya. Akibat yang dirasakan dari kondisi ini adalah tingginya tingkat

kekerasan terhadap perempuan dapat

dengan mudah

ditemukan. 46 Perjuangan kesetaraan perempuan mengalami revitalisasi. Perjuangan tersebut harus diletakkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas, yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, suku, agama dan daerah asal. Dalam konteks ini ketimpangan gender tidak hanya menjadi masalah perempuan, tetapi juga laki-laki karena majunya perempuan akan berimplikasi pada kemajuan seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan.

46

Maria Ulfah Anshor. Ibid., hal. 43


1 Rekrutmen Politik Perempuan dan Partai Politik Partai politik sebagai suatu organisasi penting ynag mengaktifkan, memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu dan melakukan pengkaderan yang kemudian melahirkan pemimpin telah menjadi suatu keharusan. Partai politik mempunyai fungsi yang sangat penting untuk rekrutmen kandidat serta mengemban pula fungsi pendidikan politik bagi masyarakat, terutama bagi kader-kadernya. Fungsi-fungsi partai politik dalam Negara demokrasi adalah melaksanakan fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, kontrol politik dan sebaginya. Faktor masuknya perempuan menjadi anggota legislatif banyak ditemukan dari basis mana mereka berasal dan bagaimana mereka dididik. Partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kekuasaan negara.. Bidang kewanitaan merupakan salah satu bagian dari partai yang memiliki fungsi sebagai forum untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi perempuan. Pembuatan program kerja yang ada di PKS diserahkan pada masing-masing bidang, begitu juga dengan bidang kewanitaan, dan selanjutnya dirapatkan dalam rapat presidium partai. Pada umumnya pengurus yang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan partai mengetahui program kerja bidang lain, karena setiap bidang saling terkait. Keterlibatan perempuan dalam implementasi program kerja partai dapat dikatakan sebagai keikutsertaan perempuan secara aktif dalam kegiatan partai. Keterlibatan kader-kader perempuan di PKS yang terbanyak yaitu di Ta’lim rutin kader (pengajian) yang pada awalnya dibentuk dari kelompok-kelompok kecil yang dilaksanakan oleh masing-masing kepengurusan baik yang berada pada


tingkat wilayah, dan juga pengajian ini dilakukan dalam skala besar yaitu pengajian bersama dalam tujuan perekrutan kader-kader baru. Selain itu keterlibatan kader perempuan dalam implementasi kegiatan partai adalah kegiatan-kegiatan amal yang selama ini banyak dilakukan oleh PKS, misalnya bakti sosial dalam menanggulangi bencana alam dengan memberikan bantuan yaitu moril dan materi. Pada dasarnya perempuan PKS banyak terlibat pada program-program yang bersifat sosial dan menyangkut permasalahan anak dan perempuan misalnya tentang kesehatan anak, dengan dibuatnya suatu kegiatan yaitu unit pos pelayanan terpadu yang dilakukan secara berkala. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama di partai.dari keanggotaan PKS dapat dilihat bahwa anggota perempuan di PKS sangat banyak. Hal ini menandakan bahwa munculnya kesadaran perempuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di partai politik ditandai dengan adanya peluang yang besar terhadap perempuan di partai politik. Pada kenyataannya perempuan juga tidak dapat seleluasa laki-laki, karena adanya faktor yang menghambatnya dan yang terbesar dari keluarga dan masyarakat. Dalam visi PKS secara umum adalah ingin menjadi partai dakwah yang kokoh agar dapat melayani dan memimpin kota medan, dan misi dari PKS adalah mewujudkan kualitas kader, solidaritas dan meningkatkan dinamika dalam berkreatifitas di partai dan semuanya ini tidak terlepas dari ajaran-ajaran islam, serta menyiapkan seluruh perangkat yang diperlukan untuk suskes dalam melayani dan memimpin Kota Medan, serta meningkatkan kinerja dan citra partai..


Dalam AD/ART PKS berisi tentang pandangan-pandangan umum dan khusus mengenai partai dalam menjalankan kegiatan partai. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Bidang Kewanitaan di DPD PKS, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan secara khusus mengenai pasal khusus tentang perempuan. PKS dalam memandang setiap manusia adalah sama tanpa ada unsurunsur yang bias gender. Dalam Partai Keadilan Sosial (PKS) laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan berkembang atau tidaknya tergantung perempuannya sendiri.

2. Strategi Pengembangan dan Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Medan 2.1 Implementasi Program Kaderisasi 47 Tarbiyah Sebagai Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera Perhatian pertama yang diberikan dalam sistem pembinaan (tarbiyah) para aktivis gerakan ini adalah memperbaiki pribadi-pribadi setiap anggotanya. Memulai perbaikan dari level individu juga merupakan substansi tarbiyah. Tarbiyah itu sendiri dalam konteks Ikwanul Muslimin didefinisikan: “cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata) maupun secara tidak langsung (berupa keteladanan, sesuai dengan perangkatnya yang khas), untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi lebih baik”.48 Atau dalam bahasa yang lebih ringkas, tarbiyah adalah proses penyiapan manusia yang saleh, yakni agar tercipta suatu keseimbangan dalam potensi, tujuan, ucapan dan tindakannya secara keseluruhan. Oleh sebab itu membentuk karakter pribadi-pribadi Islam yang saleh adalah prioritas utama gerakan ini. 47

Rekomendasi dari Bidang Kaderisasi DPD PKS Medan, Sumber Tim Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera “managemen Tarbiyah Anggota Pemula”, Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 2004 48 Ali Abdul Hakim Mahmud, 1999, Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, Solo: Era intermedia, hal.75 Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

Proses pembentukan karakter pribadi-pribadi islam yang salehah tersebut dilakukan dengan memperkenalkan pada dasar-dasar agama islam itu sendiri. Dalam pembahasan ini konsepsi manusia di tempatkan setidaknya dalam bingkai: a. sebagai

khalifah

(pemimpin)

dimuka

bumi

yang

bertugas

untuk

memakmurkan bumi. b. Diciptakan dalam bentuknya yang terbaik. c. Memiliki ruhiyyah. a. Alam tunduk kepentingannya. b. Tidak memiliki penghalang antara dirinya dengan Allah. c. Kelengkapan-kelengkapan eksistensiah, seperti jasad, akal, ruh, hati, keinginan dan naluri. d. Lahir dalam keadaan suci dan mensucikan. Ciri khas dari PKS adalah pertumbuhan kadernya, yang dihasilkan melalui proses tarbiyah islamiyah (pendidikan Islam), oleh karena itu wajar jika orientasi politik sekaligus organisasi dakwah ini dikenal memiliki kesolidan personal stuktural, namun konsepsional. Seiring dengan perkembangan mihwar dakwah, konsep tarbiyahpun mengalami pengembangan, baik dari sisi metoda, sarana dan mekanisme. Konsep tarbiyahpun semakin terbuka sehingga setiap kader, masyarakat maupun organisasi masyarakat maupun organisasi dakwah lainpun dapat dilakukan dalam rangka mempercepat proses pembinaan umat. Konsep Tarbiyah yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera lebih memfokuskan pada menumbuh kembangkan pembinaan yang sifatnya menyeluruh.


A. Metode Tarbiyah Metode tarbiyah adalah model pembelajaran (kegiatan belajar) untuk menyampaikan materi kepada peserta untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan kurikulum. Untuk dapat mencapai sasaran tarbiyah secara baik dan optimal diperlukan metode pembelajaran yang sesuai dengan objek tarbiyah, jenis materi, kondisi lingkungan dan faktor lainnya. Terdapat beberapa metode pembelajaran dalam proses tarbiyah yang dapat digunakan sesuai obyek tarbiyah, jenis materi, lingkungan dan faktor lainnya, diantaranya adalah: a. Ceramah Metode ceramah disebut juga metode kuliah. Metode ini merupakan bentuk murabbi dapat memberikan materi melalui teuih dan ditunjang dengan mengetahui tingkat kognitif. Sehingga murabbi dalam mentarbiyah tidak mentransfer informasi. B Tanya jawab Adalah lontaran pertanyaan untuk dijawab agar diketahui tingkat penguasaan dan pemahaman peserta terhadap hal-hal yang telah tersampaikan atau faktafakta yang dipelajari, didengar atau dibacanya. Metode ini juga berguna untuk meningkatkan keakraban dan ukhuwah. C. Diskusi Adalah suatu cara penyajian materi dalam bentuk percakapan atau pembahasan terhadap suatu permasalahan atau pengalaman yang baru diperoleh. Dalam diskusi diharapkan dilakukan pengendapan dan kreatifitas. Data dan informasi yang diperolehnya melalui diskusi seorang peserta akan


secara otomatis terdorong melakukan penguasaan yang lebih baik terhadap suatu materi. Kelemahan diskusi ini menyita waktu lebih lama. Apalagi bila murabbi tidak dapat menarik kesimpulan bahkan akan diikuti dengan terjadinya bias terhadap nilai yang harus disampaikan. D. Demonstrasi Adalah cara pembelajaran dalam bentuk menunjukkan, memperlihatkan atau mendemonstrasikan

suatu

pembahasan

materi.

Seorang

murabbi

mempraktekkan suatu pembahasan secara tepat. E. Eksperimen Metode pengajaran dalam bentuk menpraktekkan atau mencoba suatu pembahasan

setelah

selanjutnya peserta

murabbi

menunjukkan

mempraktekkan sendiri

cara

melakukan

sebagaimana

sesuatu

yang

telah

dicontohkan. Metode demonstari dengan metode eksperimen saling terkait. Metode demonstrasi lebih dititik beratkan pada umur, sedangkan metode eksperimen lebih menitik beratkan kepada peserta yang ahrus melakukan sesuatu. F. Simulasi Metode simulasi adalah metode pengajaran untuk membangkitkan atau mendorong peserta dalam suatu permainan. Misalnya dalam menjaga kesehatan dan mendeteksi diri akan kekuatan tubuh serta manfaat olahraga bagi stamina tubuh. Masih

banyak

metode lainnya

yang

digunakan

untuk

kegiatan

pembelajaran. Karena banyaknya metode yang digunakan murabbi harus bisa


memilih metode yang tepat dan cocok untuk digunakan dalam situsi dan tujuan tertentu.

B. Fokus Tarbiyah 49 Fokus adalah tujuan utama yang harus dicapai oleh peserta dalam proses tarbiyah. Fokus tarbiyah yang diharapkan terealisir setelah peserta mengikuti proses tarbiyah adalah: a. memiliki pemahaman dasar-dasar islam b. memiliki akhlak dan sifat terpuji. c. Tidak dikotori oleh bentuk-bentuk kemusyrikan. d. Tiak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memusuhi islam.

2.2 Rekrutmen dan Sarana Penyampaian Materi Tarbiyah Sebagai gerakan dakwah, tarbiyah memiliki teori sel dalam perekrutan anggotanya, setiap sel minimal 3 anggota dan maksimal 12 anggota. Awalnya sebelum mentransformasi menjadi partai politik, rekrutmen ini dilaksanakan secara acak dan belum terorgganisasi secara rapi. Namun setelah gerakan tarbiyah di Indonesia menjelma menjadi partai politik (PKS), rekrutmen dan keanggotaan dilakukan dengan rapi. Bahhkan jika awalnya seorang peserta (mutarabby) bertempat tinggal jauh dari pembina (murabbi), sejak gerakan dikoordinasi oleh partai maka dilakukan kebijakan mutasi-mutasi peserta dengan mendekatkan kepada pembina dari lokasi tempat tinggal atau tempat kerja dalam rangka

49

Ali Abdul Hakim Mahmud, Ibid., hal.5


mempermudah kordinasi sehingga gerakan dakwah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pola rekrutmen yang diterapkan gerakan tarbiyah mulai dari rekrutmen individu (rekrutmen fardli), yaitu rekrutmen satu atau dua orang anggota dengan pendekatan pribadi atas inisiatif sendiri atau melalui rekomendasi pembina. Disamping juga terbuka peluang untuk melakukan rekrutmen kolektif. Rekrutmen ini dilakukan baik menggunakan sarana formal maupun informal. Rekrutmen koektif (jama’i) terutama melalui kepartaian, organisasi massa maupun organisasi agama tertentu. Pada rekrutmen kepartaian dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat melalui kegiatan formal kepartaian untuk menjadi anggota dan simpatisan partai. Bahkan tak jarang pengurus dan simpatisan parpol lain diajak dan mau masuk ke PKS lantaran tertarik dengan platform partai yang mengedepankan kebersihan dan kepedulian. Proses rekrutmen dan pembinaan anggota baru di Kota Medan masih sangat terbuka luas. Berdasarkan analisa dari temuan dilapangan dilihat bahwa dari 168.764 konstituen PKS pada pemilu 2004 yang benar-benar kader (tarbiyah) secara intensif sehingga 2007 adalah 7.314 anggota. Selisih angka konstituen terbina mencapai 161.450 orang. Dari gambar tersebut dapat diambil benang merah bahwa perjalanan tarbiyah di Kota Medan masih panjang dan prospektif dan hal ini menjadi pekerjaan besar pasca pemilu 2004 bagi para kader, pengurus dan pimpinan PKS Daerah Medan. Anggota-anggota yang telah direkrut dalam tarbiyah ini akan melewati beberapa tingkatan: a. Pendalaman ilmu (ta’lim)


b. Penataan (tanzhim) c. Pembentukan (taqwin) d. Proses evaluasi (taqwim) Output yang diharapkan dari tingkatan tarbiyah tersebut adalah lahir dari figur yang siap mengemban amanah dakwah dengan kapasitas yang memadai. Artinya setiap kader direkrut dan dibina melalui tingkatan tersebut dengan sendirinya diharapkan mampu

melanjutkan peran pembinanya sehingga

melahirkan gerakan dakwah yang turun temurun (regenerasi) dikalangan mereka sehingga membentuk multi level dakwak (MLD). Dilihat dari grafik perkembangan PKS Daerah Medan sejak berdirinya 2003 (4000 anggota) hingga 2007 (7000 anggota) telah terjadi pertumbuhan yang signifikan. Untuk perekrutan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Kota Medan 50 pada pemilu 2009 menargetkan akan menjaring 16.000 anggota terbina dengan asumsi: a. Pada tahun 2007 satu orang kader/anggota harus meng-closing minimal dua puluh orang pemilih. b. Pada tahun 2008 satu orang kader/ anggota harus meng-closing minimal dua puluh empat orang pemilih PKS. Keberhasilan PKS dalam memenangkan pemilu 2004 adalah implikasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Medan yang berfungsi sebagai rekrutmen anggota maupun sosialisasi partai.

50

Wawancara dengan Sri haryani, S.Si, 4 Februari 2009 di kantor Tim Pemenangan PKS Kota Medan Nurrahmi NZ : Perempuan Dan Politik Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus : DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), 2009. USU Repository © 2009

Kegiatan yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Medan selalu berkoordinasi dengan DPC dimana kegiatan tersebut diserahkan kepada dewan pengurus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKS dapat dilihat sebagai berikut:

Training Orientasi Partai (TOP) Training Orientasi Partai atau yang sering disebut dengan TOP adalah sebuah kegiatan pendidikan politik yang bertujuan sebagai rekrutmen awal atau syarat awal bagi masyarakat yang ingin menjadi kader PKS. Pada kegiatan tersebut masyarakat atau calon anggota PKS tersebut diberikan pemahaman tentang makna dari partai politik, tujuan dan dasar-dasar pergerakan PKS itu sendiri. Kegiatan TOP dilaksanakan selama satu hari dengan mendatangkan pembicara dari internal PKS yang ada di struktur yang lebih tinggi dan dilaksanakan satu kali dalam satu bulan. TOP dibagi dalam dua kategori yaitu: 1. TOP masyarakat umum TOP jenis ini biasanya ditujukan bagi masyarakat yang belum begitu paham tentang politik. 2. TOP untuk tokoh masyarakat TOP jenis ini sengaja dikhususkan bagi masyarakat yang dianggap tokoh, seperti tokoh pemuda, pemuka agama islam dan para pengusaha yang ada di Kota Medan. Dalam TOP jenis ini materinya lebih banyyak seputar pengenalan jati diri PKS


Training Rutin Partai Training Rutin Partai (TRP) adalah kelanjutan dari pendalaman TOP itu sendiri, kegiatan TRP tidak jauh berbeda dengan TOP yang dilaksanakan selama satu hari dengan menghadirkan pembicara dari internal PKS di tingkat yang lebih tinggi dan dilaksanakan satu kali dalam satu bulan. Orang-orang yang menjadi peserta TRP ini adalah orang-orang yang lulus TOP.

Training Rutin Kader (TRK) Training Rutin Kader (TRK) adalah kegiatan yang berorientasi kepada pembinaan (tarbiyah) para anggotanya sebagaimana program pertemuan rutin yang dilakukan satu pekan sekali berupa pengkajian nilai-nilai keagamaan dan pendalaman akan materi training sebelumnya yang dilakukan secara sistematis dan kontiniu.

3.Partisipasi Perempuan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Parlemen) Partisipasi perempuan pada dasarnya adalah keikut sertaan perempuan dalam setiap aktifitas partai baik secara aktif maupun secara pasif . pada awal munculnya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tidak terlepas dari kegiatan dakwah dikampus. Munculnya kesadaran perempuan untuk terlibat di partai juga tidak terlepas dari partainya sendiri, karena PKS sangat memberikan peluang yang sangat besar terhadap perempuan untuk terlibat. Dari pernyataan diatas dapat mewakili latar belakang yang mendorong perempuan untuk aktif di partai khususnya PKS. Pendapat ini sejalan dengan


kesadaran diri sendiri untuk terlibat di partai politik, yaitu kesadaran untuk mengeluarkan atau memberikan aspirasi (hasil wawancara dengan ketua bidang kewanitaan DPD PKS Kota Medan). Kader DPD PKS memiliki anggota perempuan yang cukup banyak yaitu 1.010 orang dari 2.124 orang anggotanya, dan di dalam kepengurusan DPD PKS juga memiliki pengurus perempuan yang banyak yaitu 35 orang dari 75 orang pengurus dimana 5 orang menduduki posisi Kepala Bidang (Kabid) dan selebihnya anggota pada masing-masing bidang dan jumlah ini lebih dari 30% dalam kepengurusan. era demokrasi mengisyaratkan bahwa setiap elemen yang ada dimasyarakat diakomodir aspirasi dan kepentingan-kepentingannya tanpa membedakan ras, suku, agama dan status sosial. Menurut pendapat dari ketua bidang kewanitaan DPD PKS perempuan pada dasarnya diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik tanpa adanya diskriminasi. Struktur pengambilan keputusan di PKS baik dalam menyampaikan kebijakan harus dirapatkan pada rapat presidium tetapi terlebih dahulu telah dirapatkan pada rapat bidang dan kemudian dibawa kedalam sidang pleno per 6 bulan. Isu kepemimpinan perempuan sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik perempuan itu sendiri. Isu kepemimpinan perempuan di Indonesia menimbulkan kontroversial dalam hal ini adanya unsur kepentingan yang diusung. Ideologi patriarkhi yang berkembang dimasyarakat berdasarkan nilai-nilai utama laki-laki mempengaruhi nilai pandangan yang menempatkan bahwa perempuan berada pada posisi subordinat, pandangan ini sangat erat kaitannya dengan penafsiran nilai-nilai agama dimana perempuan tidak diizinkan duduk sebagai nomor satu. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki adalah sama dalam artian


perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam memimpin suatu instansi atau perkumpulan, dengan artian bahwa perempuan juga bisa menjadi orang nomor satu dalam semua kegiatan. Dengan adanya kuota 30% terhadap perempuan pada dasarnya akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan, karena kuota 30% merupakan salah satu cara dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pemilu, ini merupakan suatu unsur penting dimana dicantumkan “kuota 30% perempuan” sebagaimana tertuang dalam pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: “setiap partai politik anggota pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30%” Dengan adanya kuota 30% terhadap perempuan pada dasarnya akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan, karena kuota 30% merupakan salah satu cara dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang perlunya partisipasi dalam partai politik diperlukan suatu pendidikan politik dengan kata lain perempuan harus dapat mempersiapkan diri untuk bersaing dengan laki-laki. Berikut nama-nama anggota legislatif Kota Medan yang berasal dari PKS hasil pemilu legislatif tahun 2004 di Kota Medan adalah: Dapem I

: IKRIMAH HAMIDY, ST (KETUA POLHUKAM BAPILU) DHIYATUL HAYATI, S.Ag (KABID KESRA BAPILU)

Dapem II

:JAMHUR ABDULLAH, ST (KETUA UNIT DIKLAT (BAPILU)


PARLINDUNGAN NST, S.Pdi (KETUA UNIT DAKWAH DPD) Dapem III

: SURIANDA LUBIS, S.Ag (KETUA UMUM DPD)

Dapem IV

: ABDULLAH RAHIM SIREGAR, ST (KETUA BAPILU) Drs.MUFLIH SIMANULANG (KETUA CAB.DAKWAH V)

Dapem V

: MUSLIM Lc (KOORDINATOR DAPIL V BAPILU) Drs. ZAKARIA RASIDY

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua bidang kewanitaan DPD PKS mengatakan bahwa peran perempuan dalam legislatif kembali lagi kepada pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki tanpa adanya perbedaan. Dalam lembaga legislatif perempuan harus dapat terlibat secara aktif dalam memperjuangkan semua kepentingankepentingan yang menyangkut kemaslahatan umat. Perempuan yang ada di legislatif pada dasarnya telah cukup aktif dalam berbagai kegiatan, misalnya dalam upaya pemberdayaan wanita, kesejahteraan keluarga melalui pertemuan-pertemuan dengan konstituen dan telah berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat di DPRD Kota Medan (Pendapat dari anggota PKS). Aktifitas individu ataupun kelompok yang berkenaan dengan masukan dalam mempengaruhi kebijakan dapat disebut dengan partisipasi aktif. Anggota partai yang terlibat dalam lembaga legislatif memiliki orientasi yang sama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perempuan. Dan anggota legislatif yang ada di DPRD Kota Medan juga memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. Semua permasalahan yang dihadapi anggota legislatif juga terlibat secara aktif tanpa membedakan permasalahan yang ada.


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan Politik masih dianggap sebagai dunia lain “bagi perempuan yang diajarkan untuk berkonsentrasi pada urusan domestik (rumah tangga). Politik dianggap sebagai ruang yang seolah-olah terpisah dari lingkup keseharian perempuan. Dalam transisi menuju demokrasi ini di Indonesia harus diakui bahwa perempuan memegang peranan penting dalam ranah publik. Strategi menghadapi tantangan ini sebenarnya merupakan investasi dalam proses demokrasi. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Daerah Kota Medan adalah: 1. Tingkat partisipasi di partai politik (Partai Keadilan Sejahtera) cukup tinggi ini bukti terlibatnya perempuan secara aktif dalam kegiatan partai. 2. sistem pengkaderan yang ada di PKS terutama pengajian dirasakan cukup efektif dilakukan oleh kader dalam merekrut anggota baru, dan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan bisa aktif seperti laki-laki karena pada dasarnya keterlibatan perempuan di PKS didasari oleh kesadaran diri. 3. kader Partai Keadilan Sosial (PKS) yang berada dalam lembaga legislatif, terlibat secara aktif mempengaruhi kebijakan yang berada pada tingkat daerah dan anggota legislatif perempuan dari PKS terlibat aktif dalam menangani permasalahan yang dihadapi perempuan.


4. kaderisasi dalam partai politik mempunyai korelasi berbanding lurus dengan pendidikan politik dan berpengaruh terhadap kesadaran politik kader, tanpa adanya kaderisasi partai politik lebih terlihat sebagai sekumpulan

orang

yang

bereburu

kekuasaan.

Kaderisasi

sangat

berpengaruh dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera hal ini dibuktikan dengan adanya indikator dari partai politik yang telah melakukan kaderisasi yaitu adanya proses rekrutmen, adanya proses pendidikan politik, adanya penempatan dan penugasan terhadap kader perempuan dan laki-laki yang berkualitas dan aktif dalam partai tanpa adanya diskriminasi gender.

2. Saran a. Penulis mengharapkan agar partisipasi perempuan di partai politik tetap tinggi khususnya pada PKS, kader hendaknya diberikan pendidikan politik yang terus menerus tentang kajian yang berspektif perempuan sehingga dapat dijadikan kader-kader yang dapat dihandalkan b. Agar Partai Keadilan Sejahtera lebih meningkatkan kualitas pengkaderan dan perluasan jaringan sehingga terjadi sinergitas kualitas dan kuantitas kader karena kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial politik selama ini harus merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat. c. Melakukan capability building perempuan aktifis-aktifis perempuan terutama dengan peningkattan skill (kemampuan berpolitik) sebagai bekal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat publik.


DAFTAR PUSTAKA

Buku Andang,Al, Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, Jakarta: Buku Kompas Median Nusantara,2004 Anshor, Maria Ulfa, Nalar Politi Perempuan Pesantren, Ciregon, Fahmina Institute,2005 Arsip Dewan Pimpian Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan

B,Widagdo H, Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi, Jakarta: PT. Gramedia, 1999 Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 Furchan, Arief, Metode Penelitian Kualitatif, Surabaya : Usaha Nasional, 1992 Hassan,L, Sahar, Kuat Sukardiyono, Dadi M.H.Basri , Memilih Partai Islam, Jakarta: Gema Insani Press,1998 Iskandar,b, Arief., Revisi Politik Perempuan, Ide Pustaka, 2003 Koirudin, Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004 Kusumaatmadja, Sarwono, Politik dan Perempuan, Depok: KOEKOESAN, 2007 Nazir, Mohammad, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 Maelong, Lexy, Metode Penelitian Kulaitatif, Bandung: Remaja Karya, 1990 Mahmud, Ali Abdul Hakim, Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, Solo: Era intermedia, 1999 Rekomendasi dari Bidang Kaderisasi DPD PKS Medan, Sumber Tim Departemen Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera “managemen Tarbiyah Anggota Pemula”, Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 2004 Sanit, Arbi, Perwakilan Politik Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali, 1995 Sitepu, Anthonius, Sistem Politik Indonesia, Medan: Fisip USU, 2002


Soetjipto, Ani Widyani, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005 Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1999 Tangkilisan,Hesel,Nogi, Kebijakan Publik yang Membumi, Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & lukman Offset, 2003 Usman, Husani dan Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: Bumi Aksara, 2004

Artikel Artikel Nur Amin Samhuri “Feminisme Sosialis: Apa? Bagaimana? Dan Mengapa Kita Harus Menolak Feminisme Borjuis?” (Materi Pendidikan Politik Perempuan yang dibawakan dalam DIKPOL Perempuan Mahardika), Medan, 5 Januari 2007

Kompas, 27 Juli 1999 dan 19 Mei 2000

Internet http://ideindo.or.id/content/view/35/48/lang.id (dalam opini Zailani, lely. “Kerjasama Strategis Organisasi Massa Perempuan dan Calon Legislatif Perempuan”). Diakses tanggal 9 Januari 2009 http://arrusyda.wordpress.com/2008/02/23/tak-mudah-kesetaraan-perempuan-diranah-publik/. Diakses tanggal 9 Januari 2009 http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/03/myposting_11179.html. Diakses tanggal 9 Januari 2009 http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=111/. Diakses tanggal 23 Februari 2009 www.wikepedia.org www.Kpu.com



PEREMPUAN DAN POLITIK

Recommend Documents