POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): FEBRUARI 2014 ISSN Cetak :

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PADA DAERAH KEPULAUAN KOTA BATAM Oleh : MERI ENITA PUSPITA SARI (Program Studi Ilmu Pemerintahan,FISIPOL-UNRIKA) Email : [email protected]

Abstrak Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksutkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. Pemberantasan buta huruf merupakan bagian integral pengentasan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan dalarn kerangka makro pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemberantasan buta huruf menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kondisi pendidikan penduduk Indonesia masih rendah. Penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara kemudian mengevaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Batam. Pada penelitian ini penulis berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun data. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif yaitu terutama berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini menitikberatkan pada field research atau penelitian lapangan, namun juga tidak mengesampingkan pada studi kepustakaan atau library research terutama dalam menyusun landasan teori. Langkah-langkah yang diterapkan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pemberantasan buta aksara yakni; Langkah Persiapan meliputi; Sosialisasi, Pendataan calon warga belajar dan Pengajuan proposal, Langkah Pelaksanaan meliputi 3 tahapan: Tahap Pemberantasan (Tahap I), Tahap Pembinaan (Tahap II) dan Tahap Pelestarian (Tahap III), Langkah Monitoring dan Evaluasi, Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam adalah Nilai Sosial, Motivasi penduduk, keaktifan Tutor, Sarana dan Prasarana Warga Belajar dan Evaluasi Produk (Product). Kata Kunci : Implementasi Program, Buta Aksara

1. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah hal yang utama didalam kehidupan era sekarang ini. Pendidikan 48

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan merupakan unsur dasar yang menentukan kecekatan seseorang berpikir tentang dirinya dan lingkungannya. Seseorang yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik maka akan mampu pula mengubah keluarganya, kelak dapat mengubah daerahnya kemudian dapat mengubah negara ke arah yang lebih baik. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan dan keterampilan sebab hal itu merupakan modal utama untuk bersaing dengan negara lain. Misalnya Amerika Serikat mempunyai penemuan­penemuan baru di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat digunakan sebagai “nilai jual” ke negara lain tanpa menghilangkan keoriginalan penemuan awal yang mereka lakukan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia, masih jauh perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang pendidikan. Dilihat dari ruang lingkup di Indonesia yang sempit ini, masih saja ada masyarakat yang terbelakang yaitu masih banyak masyarakat yang menyandang status buta aksara. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka dalam upayanya meningkatkan tingkat keaksaraan di Indonesia, Direktorat Pendidikan Masyarakat telah mengintensifkan pelaksanaan program Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional. Program ini merupakan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga masyarakat penyandang buta aksara untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan keaksaraan (membaca, menulis, menghitung, tematik) serta keterampilan fungsional yang dibutuhkan terkait dengan kemampuan keaksaraan itu, sehingga dengan kemampuan keaksaraan itu mereka dapat menguasai pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam habitat dan komunitas hidupnya. Dinas

Pendidikan

Kota

Batam

berupaya

untuk

menggalakkan

program

Pemberantasan Buta Aksara di seluruh Kota Batam. Sebelum dilaksanakan program ini maka dilakukan sosialisasi dan pendataan terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat buta huruf masyarakatnya yang kemudian sebagai acuan untuk menentukan mana yang harus segera dilaksanakan program Pemberantasan Buta Aksara. Berikut ini hasil pendataan pada tahun

49

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 Tabel 1.1 Jumlah Buta Huruf / Buta Aksara Kota Batam﴾ 2010-2012 ﴿

Tahun

Jumlah

Tidak/Belum

Jenjang

Penduduk

Pernah

Umur

Buta Huruf

Sekolah 2010

1,056,701

115,522

15-24

909

2011

1,137,894

98,140

15-24

1057

2012

1,198,232

99,453

15-24

705

Sumber: Profil Pendidikan Batam Tahun 2012

Keaksaraan merupakan salah satu upaya penguatan kembali terhadap komitmen pentingnya dunia pendidikan sebagai salah satu faktor kunci dalam membangun kesejahteraan sosial secara luas. Bagaimanapun pemberantasan buta aksara menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Kota Batam. A. Rumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah implementasi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam? 2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam? B. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam. 2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendorong serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara. C. Kerangka Teori 1. Implementasi Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksutkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat 50

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. 1 Menurut Higgins dalam J. Salusu, implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya Sumber Daya Manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi. 2 Dalam bukunya, J. Salusu menyebutkan bahwa implementasi adalah satu proses yang terarah dan terorganisasi, melibatkan banyak sumber daya. 3 Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengakapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : “implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. 4 Tertulis dalam Djudju Sudjana bahwa pengertian program adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan, lembaga, institusi dengan dukungan sarana dan prasarana yang diorganisasi dan dilakukan dengan maksut untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. 5 Dalam Pariata Westra menyatakan tentang pengertian Program, bahwa : “Program

merupakan

keseluruhan

langkah

atau

kegiatan

yang

saling

bergantungan yang menuju ke arah pencapaian suatu tujuan yang telah disebutkan. Dapat dikatakan pula bahwa program adalah tujuan akhir dan disusun atau dikembangkan menjadi anggaran dalam rangka semua unsur yang perlu bagi pelaksanaannya. Dengan demikian, istilah program lalu berarti tujuan akhir dari banyak kegiatan yang saling bergantungan (The Ultimate of many Interdependent Activities)”. 6

1

J. Salusu. 1998. Pengembangan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta : PT. Gramedia. Hal: 409 2 Ibid. Hal: 410 3 Ibid. Hal: 411 4 Ibid. Hal: 411 5 Sudjana. Djudju, 2006. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal: 313. 6 Westra. Pariata. 1983. Manajemen Pembangunan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal: 31

51

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 Dikemukakan pula definisi yang berbeda tentang pengertian program dalam Pariata Westra, bahwa program berarti seperangkat aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sesuatu atau sejumlah tujuan dan maksud dari suatu rencana pembangunan, yang spesifik. 7 2. Implementasi Program Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahanmasalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agenagen pemerintah di tingkat bawah. Van Mater dan Van Horn menguraikan batasan implementasi sebagai: “Policy implementation encompasses those avtions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievements of objectives see forth in prior policy decisions . This includes both one time efoort to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions” 8 Van Mater dan Van Horn menjelaskan dalam bukunya widodo bahwa Implementasi Program kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Patton dan Sawicki mengemukakan pengertian implementasi dalam buku Hersel Nogi S. Tangkilisan yang berjudul Kebijakan Publik yang Membumi: “Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi”. Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan

7 8

Ibid, Hal : 41 Muktiyo, Widodo. 2010. Menjadi Profesional dan Komunikatif di Kantor. Surakarta: Citra Emas Press. Hal: 192

52

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit- unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 9 Definisi di atas, menekankan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh dan berdampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu 10. Berdasarkan pengertian di atas implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut : Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 11 Berdasarkan pendapat Winarno tersebut, implementasi kebijakan dipandang 9

Ibid, Hal:192. Wiliiam N. Dunn dalam Ibnu Syamsi, 1993, Diktat Kuliah Kebijaksanaan Publik dan Pengambilan Keputusan, Fisipol UGM, Yogyakarta. Hal: 132. 11 Budi Winarno, 2002, “Apakah Kebijakan Publik?” dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta :Media Pressindo. Hal: 101 10

53

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 dalam pengertian yang luas, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran (output) maupun hasil, yang melibatkan aktor, organisasi prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho Dwijowijoto dalam bukunya yang

berjudul

Kebijakan

Publik

Formulasi,

Implementasi

dan

Evaluasi.

Ia

mengemukakan bahwa: Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan, langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 12. Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Diimplementasikan melalui bentuk programprogram serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Mazmanian dan Sabatier lebih lanjut menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap keputusan tersebut. 13 12

Agus Dwiyanto dkk, 2007, Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia, Yogyakarta; Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada Bekerjasama dengan Kemitraan , Hal:158. 13 Loc. Cit. Muktiyo, Widodo. 2010. Menjadi Profesional dan Komunikatif di Kantor. Surakarta: Citra Emas Press. Hal:193

54

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 Berdasarkan pendapat Mazmanian dan Sabatier tersebut, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga apabila telah melalui suatu proses akan dihasilkan suatu output kebijakan dan akan diketahui dampak nyata dan dampak keputusan tersebut bagi kelompok sasaran. Menurut Darwin Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik. 14 Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada publik. Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin mengemukakan sebagai berikut : “Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expetations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation fron numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control ” 15. Berdasarkan pendapat Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin tersebut, dijelaskan bahwa kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

14 15

Ibid , Hal:194 Ibid, Hal:11

55

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya: a. Kondisi lingkungan Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program. b. Hubungan antar organisasi Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources). d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 16 Berdasarkan faktor-faktor diatas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. faktor-faktor tersebut akan menghasilkan kinerja dan dampak suatu program yaitu sejauh mana suatu program dapat mencapai sasaran yang telah

16

Darmawan Triwibowo dan Nur Iman Subono (ed), 2009, Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia; Lebih dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan, Jakarta; LP3ES. Hal:101

56

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 ditetapkan, mengetahui bagaimana perubahan kemampuan administratif pada organisasi lokal, serta berbagai keluaran dan hasil yang lain. Jones dalam buku Joko Widodo yang berjudul Good Governance telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, mengemukakan aktivitas implementasi kebijakan publik, terdapat tiga macam aktivitas, antara lain: a.

Organizations; The establishments or rearrangments of resources, units, and methods for puting a policy into effect.

b.

Interpretation; The translation of language (often contained in a statue) into acceptable and feasible plans and directives.

c.

Applications; The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments. 17 Program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor- faktor

kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggaraannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, dimana, sejauhmana dan bagaimana. Program juga merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan ada 3 kegiatan yaitu: a. Organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. b. Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan c. Penerapan adalah ketentuan rutin dari pelayanan pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan dari program. 18 Berdasarkan penjelasan dan pengertian implementasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya program merupakan sesuatu yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Selanjutnya adanya kelompok yang menjadi sasaran program sehingga kelompok menjadi ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang

17 18

Loc. Cit.,, Muktiyo, Widodo, Hal:194 Ibid, Hal: 296.

57

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 dijalankan dan adanya program dan peningkatan dalam kehidupannya. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yaitu: a.

Adanya tujuan yang ingin dicapai.

b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan. c.

Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dinilai

d. Adanya strategi dalam pelaksanaan. Dalam prakteknya implementasi program sering mendapatkan masalah-masalah baru yaitu umumnya disebabkan kesenjangan-kesenjangan antara waktu penetapan atau kebijaksanaan dengan pelaksanaannya. Sehingga oraganisasi yang mengoperasionalkan implementasi program memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjalankannya. Organisasi yang mengoperasionalkan implementasi program harus memiliki hirarki dalam kepengurusannya. Jadi program dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan yang telah disepakati dan dikomunikasikan untuk dilaksanakan dari atas hingga ke bawah. 3. Buta Aksara Pemberantasan buta huruf merupakan bagian integral pengentasan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan dalarn kerangka makro pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemberantasan buta huruf menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kondisi pendidikan penduduk Indonesia masih rendah. Direktorat Pendidikan Masyarakat telah mengembangkan program Keaksaraan Fungsional dalam menangani masalah buta huruf ini. Keaksaraan fungsional adalah pendekatan pembelajaran baca, tulis, dan hitung yang terintegrasi dengan keterampilan usaha berdasarkan kebutuhan dan potensi wargabelajar. Tujuan program ini adalah membelajarkan warga belajar agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai dasar untuk meningkatkan usaha dan taraf kehidupannya. Strategi yang telah dikembangkan Direktorat Pendidikan Masyarakat antara lain:

58

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 a. Pemberantasan buta huruf dilaksanakan di tingkat grass root yang merupakan basis/kantungkantung masyarakat buta huruf yaitu tingkat RT/RW, desa / kelurahan, pernukiman tertentu, tempat kerja/perusahaan. b. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pendidikan yang ada di masyarakat, seperti Madrasah, SD/SLTP Pondok Pesantren dan lain-lain. c. Memanfaatkan peran seluruh potensi SDM, seperti; guru, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemucla, tokoh perempuan / ibu-ibu. d. Mengoptimalkan peran sekolah, perguruan tinggi, lembaga kursus, lembaga pelatihan swasta, SKB, BPKB, PKBM, balai pendidikan dan pelatihan, pondok pesantren, majelis ta'lim dan sebagainya. e. Menggerakkan peran organisasi sosial kemasyarakatan antara lain; PKK, Dharma Wanita, LSM, Karang Taruna, organisasi mitra Dikmas (HIPKI, HISPPI, Asosiasi Profesi), muslimat NU, pemuda Muhammadiyah, remaja masjid, pramuka, organisasi kemahasiswaan, KADIN, APINDO dan sejenisnya. f. Program pemberantasan buta aksara dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program penyuluhan, pembimbingan, pendampingan pada masyarakat yang dilakukan berbagai sektor. g. Program pembelajaran dirancang kontekstual dengan pekerjaan, minat, mata pencaharian, potensi sumber daya alam pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, usaha produk kerajinan, pertukangan dan jasa. h. kegiatan pembelajaran bisa dilakukan di berbagai tempat di mana saja (sekolah, madrasah, masjid, mushola, gereja, balai desa, balai warga, kantor, pabrik, rumah, di tempat kerja, waktunya kapan saja disesuaikan dengan kesempatan yang ada pada warga belajar. i. Melatih dan Menyediakan tenaga pengajar/tutor, bahan belajar seperti buku-buku/modul-modul dan suplemen yang terkait dengan keterampilan untuk dijadikan mata pencaharian yang dapat memberikan penghasilan. 4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah perpanjangan operasional dari Dinas 59

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 Pendidikan Kota Batam, yang berfungsi untuk melaksanakan tugas bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan tanpa harus datang ke kantor Dinas Kota Batam. Unit Pelaksana Teknis Teknis Dinas merupakan: a.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas. yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pelayanan umum

b.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di pimpin oleh seorang kepala. yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis yang dilaksanakan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya

c.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara operasional di koordinasikan oleh Camat di wilayah kerjanya

d.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sarana Pendidikan dan SKB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis yang dilaksanakan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya Daerah Hinterland Dinas (UPTD) Pendidikan terdiri dari:

a.

UPTD Kecamatan Belakang Padang

b.

UPTD Kecamatan Bulang

c.

UPTD Kecamatan Galang

d.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) UPTD mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas dalam lingkup wilayah

kerja Dalam menyelenggarakan tugasnya. UPTD mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam lingkup wilayah kerja Kecamatan

b.

Pelaksanaan administrasi dinas dalam lingkup wilayah kerja Kecamatan

c.

Pelaksanaan pembinaan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian

d.

Menerima. melaporkan dan menindak lanjuti permasalahan kependidikan di wilayah kerja Kecamatan di Bidang Pendidikan

e.

Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

f.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja Kecamatan di bidang Pendidikan. 60

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 Kepala

UPTD mempunyai

tugas

memimpin.

melaksanakan

koordinasi.

pengawasan. evaluasi dan penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas. 19

D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara kemudian mengevaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Batam. Pada penelitian ini penulis berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun data. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif yaitu terutama berupa kata­kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini menitikberatkan pada field research atau penelitian lapangan, namun juga tidak mengesampingkan pada studi kepustakaan atau library research terutama dalam menyusun landasan teori. 20 2. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Batam Kepulauan Riau Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 15 Mei sampai 30 Juli 2013 Kota Batam dengan 12 kecamatan yang letak geografis berbentuk pulau atau juga orang mengenal dengan daerah hiterland, tentunya akan membawa kendala yang tidak sederhana, minat untuk mengakses pendidikan, minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, putus sekolah, pola perilaku yang akan mengikuti orangtuanya, daya jangkau dan intensitas layanan dan pembinaan oleh para pengelola dan pembina pendidikan semakain tidak terprogram karena berbagai alasan termasuk alasan dalam penelitianan Jadi data diambil dari dinas kota batam, dan kemudian penelusuran tempat/kecamatan yang terbanyak dari angka masyarakat yang buta terhadap aksara.yaitu kecamatan galang

19

http://disdikbatam.org/dinas/tugas4-Tupoksi.html. Diundu tanggal 11, juni 2013 jam 18.00 H. B. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, Surakarta: UNS Press, Hal : 35 20

61

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 2. Hasil dan Pembahasan A. Implementasi Program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam Program pemberantasan buta aksara merupakan salah satu prioritas yang harus dilaksanakan, karena untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan buta aksara merupakan sasaran yang paling penting dan sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Manakala masih besar angka penduduk yang buta aksara akan menjadi indikasi bahwa pembangunan pada sektor pendidikan tidak berhasil. Disadari bahwa kebodohan, kemiskinan merupakan musuh terbesar dalam setiap upaya pembangunan suatu bangsa, paradigmanya dapat dirumuskan bahwa kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan dapat menjadi sumber kebodohan. Oleh karenanya salah satu aspek penentuan tingkat pendidikan suatu bangsa salah satunya diukur dari tingkat keaksaraan penduduk. Selain itu, tingkat keaksaraan juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan nilai indek pembangunan manusia (Human Depelovment Index), kalaupun Kota Batam jika dilihat dari data yang diperoleh merupakan daerah yang Indek Pembangunan Manusianya tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Implementasi program pemberantasan Buta Aksara meliputi: 1. Kondisi lingkungan Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program. 2. Hubungan antar organisasi Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources). 4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang 62

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program Program pemberantasan buta aksara harus segera dilakukan dengan terencana dan sistematis serta dapat dituntaskan agar tidak berakibat buruk bagi perkembangan pembangunan SDM di Kota Batam. Keaksaraan merupakan salah satu upaya penguatan kembali terhadap komitmen pentingnya dunia pendidikan sebagai salah satu faktor kunci dalam membangun kesejahteraan sosial secara luas. Bagaimanapun pemberantasan buta aksara menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Kota Batam. Pemberantasan buta aksara tidak dapat langsung dilaksanakan. Namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat. Dalam Pengembangan Masyarakat, program biasanya dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh klien atau sasaran perubahan. Dalam rangka pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, perlu dilakukan beberapa langkah agar dicapai pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyelenggara. Langkah­langkah yang diterapkan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Batam tersebut adalah sebagai berikut;

21

1) Langkah Persiapan Langkah persiapan dalam program Pemberantasan Buta Aksara meliputi hal­hal sebagai berikut: a. Sosialisasi Sosialisasi program Pemberantasan Buta Aksara yang dilakukan oleh Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kota Batam. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal mensosialisasikan tentang program Pemberantasan Buta Aksara pada perangkat Desa dan Tokoh masyarakat setempat untuk dipublikasikan kepada masyarakatnya.

21

Data Dinas Pendidikan Tahun 2013

63

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 Tabel 3.1 Data Pendidikan Formal Tahun 2013 SLTP /

SLTA/

SEDERAJAT

DIPLOMA IV/

SEDERAJAT

DIPLOMA I - III

STRATA I

STRATA II

Jumlah

L Galang 698

P

L

566

719

P 719

L

P

L

61

63

50

P 32

L

P

3

-

Sumber Dinas Pendidikan Kota Batam 2013

b. Pendataan calon warga belajar Kepala

Desa

langsung

atau

Kepala

Desa

menunjuk

tokoh­tokoh

masyarakat setempat seperti PKK, atau pihak­pihak yang memahami karakteristik desanya untuk melakukan pendataan secara langsung. Data yang diperoleh digunakan sebagai data dasar desa mana saja yang perlu diselenggarakan program Pemberantasan Buta Aksara. Tabel 3.2 Pendataan Calon Warga Belajar Tahun 2013

No

Organisasi

1.

PKK

48,67%

73

2008

2.

Kepala Desa

34,66%

52

2008

3.

PKBM

16,67%

25

2008

Jumlah

100%

150

Jumlah% Jumlah Warga

Tahun

Sumber Dinas Pendidikan Kota Batam 2013

c. Pengajuan proposal Penyelenggara Pemberantasan Buta Aksara menyusun dan mengajukan proposal penyelenggaraan program Pemberantasan Buta Aksara kepada Dinas Pendidikan Kota Batam. Tabel 3.3 64

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 Penduduk Buta Aksara Berumur 5 Tahun Keatas Tahun 2013

No

Persentase Penduduk Buta

Penduduk Buta Aksara Laki-laki

Perempuan

827

971

1.

Aksare

Total

Total

Laki-Laki

Perempuan

11.36

15.93

1,798

13.44

2) Langkah Pelaksanaan Pelaksanaan proses pembelajaran meliputi 3 tahapan: a) Tahap Pemberantasan (Tahap I) Pada tahap Pemberantasan ini, materi yang diberikan adalah materi dasar membaca, menulis dan berhitung. Tutor memberikan materi awal dengan mengenalkan huruf abjad kemudian membantu warga belajarnya untuk dapat menghafal huruf­huruf. Setelah warga belajar mampu mengenal dan menghafal huruf­huruf abjad, kemudian tutor mengajari para warga belajar untuk berlatih mengeja suku kata. Jika hal itu sudah bisa dilakukan oleh warga belajar benar,

maka

tutor

akan

menambah

tingkat

kesulitan

dalam

dengan proses

pembelajaran tahap I ini, yaitu dengan mengajari warga belajar mengeja dan berlatih membaca kata sederhana. Untuk materi berhitung ditahap I ini, tutor memberi materi dengan menggunakan angka­angka yang sangat sederhana.

Tabel 3.4 Pelaksana dan Materi Tahun 2013

No

1.

Pelaksana

PKBM

Materi •

Mengenalkan Huruf

•

Mengeja

•

Belajar Tutor Sebaya

Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Batam 2013

65

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 b) Tahap Pembinaan (Tahap II) Setelah melalui tahap I, maka pada tahap II ini warga belajar akan diberi materi pembelajaran yang tingkatannya lebih sulit. Awalnya tutor akan mengulang kembali materi dasar

yang

telah

diberikan

pada

tahap

I.

Selanjutnya,

tutor

mengajarkan kepada warga belajar untuk membaca kalimat sederhana. c) Tahap Pelestarian (Tahap III) Pada tahap III ini warga belajar diajarkan menggunakan kalimat­kalimat yang lebih komplek,

misalnya

membaca

dan

menulis

paragraf

sederhana.

Sedangkan untuk materi berhitung, tutor telah mengajarkan cara pengoperasian perkalian dan pembagian. 3) Langkah Monitoring dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi reguler dilakukan untuk mengetahui perkembangan kelompok belajar dan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Dengan pemantauan reguler maka dan

evaluasi

menerus

sejak

kegiatan

merupakan tahap

pembelajaran

upaya pengendalian

persiapan,

dapat dan

pelaksanaan,

terkendali. pembinaan

Monitoring yang

terus

dan tindak lanjut, maka dalam

proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dari waktu ke waktu yang menyangkut keadaan warga belajar, sarana belajar, proses dan isi materi belajar. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara rutin dan teratur, sehingga setiap masalah dan hambatan yang ditemui dalam pembinaan dan pelaksanaan program di lapangan dapat segera dicarikan jalan pemecahannya atau diberikan masukan dalam rangka perbaikan program. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kelompok belajar dalam menambah pengetahuan masyarakat tentang keaksaraan. Yang terlibat saat evaluasi terutama adalah tutor dibantu dari tim Kecamatan yang langsung terjun mengevaluasi kelompok belajar. Pelaksanaan evaluasi melibatkan tutor. Bentuk evaluasinya adalah para warga belajar diberi soal yang

telah

disesuaikan

dengan

kurikulum dari Dinas Pendidikan Kabupaten kemudian dikerjakan dan diberi skor sesuai dengan benar dan salahnya. Materi ujian yang diberikan adalah sesuai dengan materi pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara yang berisi materi membaca, 66

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 menulis, dan berhitung serta tentang keterampilan fungsionalnya. 4) Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok belajar sampai dengan tingkat pusat. Pihak penyelenggara dan tutor memberikan laporannya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam secara berkala. Dalam kegiatan pelaporan ini tutor ataupun penyelenggara wajib memberikan laporan yang sebenarnya tentang bagaimana keadaan kelompok belajar yang ditanganinya agar apabila ada masalah dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas

Pendidikan

Kota Batam

memberikan

laporannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Hal­hal yang dilaporkan menyangkut: 1) Proses belajar mengajar 2) Perkembangan dan kemajuan warga belajar 3) Kegiatan dan hasil belajar 4) Hambatan selama proses pembelajaran Dalam proses pembelajaran masih ketidak mampuan warga

belajar

dalam

mengikuti proses pembelajaran, sehingga secara kualitas masih ada yang belum optimal dalam menguasai materi pembelajaran. Tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara adalah melakukan pelaporan kedinas kota dan dilanjutkan ke provinsi. Dengan demikian diadakannya Program Jaring

Garap. Program ini mengevaluasi jumlah buta aksara di Kota Bata. Hal ini

bertujuan

untuk membelajarkan

kembali para warga belajar

yang

belum

benar­benar mampu menguasai materi pembelajaran. B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam Program pemberantasan buta aksara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas masyarakat yang buta aksara dengan mengembangkan kemampuan mereka dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis dan berhitung, kemampuan mengamati dan menganalisa yang berorentasi pada kehidupan 67

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya. Keberhasilan program Buta Aksara diperhitungkan berdasarkan peningkatan kemampuan keaksaraan yang dimiliki warga belajar. Selain itu juga diharapkan warga mampu menerapkan kemampuan keaksaraannya secara fungsional dalam kehidupan seharihari. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keaksaraan. Faktor yang mempengaruhi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam adalah sebagai berikut: a. Nilai­nilai sosial Masyarakat yang mau menginformasikan bahwa ada diantara diri masyarakat yang buta aksara. Di samping itu, masyarakat yang memanfaat dari

program

pendidikan untuk kehidupan sehari­hari. Dengan

demikian

masyarakat terdorong

untuk

mengikuti program

pendidikan, termasuk program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam. b. Motivasi penduduk Permasalahan yang paling mendasar dalam pemberantasan buta aksara yaitu rendahnya motivasi belajar penduduk buta aksara. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program Pemberantasan

Buta

Aksara,

mereka

tidak

merasa

membutuhkan pendidikan karena mereka menganggap itu tidak penting sehingga mereka kurang respon terhadap program ini. c. Keaktifan Tutor Tutor memegang peranan penting dalam pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam karena tanpa dukungan tutor maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Sejauh ini kinerja tutor pada kelompok belajar di Kota Batam cukup memuaskan dilihat dari keuletan dan kesabaran tutor dalam menghadapi warga belajar bata tulis. d. Sarana dan Prasarana Warga Belajar Kegiatan pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara ini sudah mendapat dukungan dari Pemerintah yang berupa penyediaan sarana dan prasarana 68

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 bagi warga belajar sehingga para warga belajar tidak dituntut untuk membayar sedikitpun. Sarana dan prasarana tersebut sangat standar berupa alat tulis­menulis, namun sudah bisa

mendukung berjalannya proses

pembelajaran program

Pemberantasan Buta Aksara. e. Evaluasi Produk (Product) Evaluasi

produk

mengukur dan menginterpretasi

pencapaian

program

selama pelaksanaan program dan pada akhir program sehingga kemudian dapat diketahui dampak dari pelaksanaan suatu program. Dalam evaluasi produk ini, hal yang dinilai adalah mengenai dampak dari pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara dalam rangka meningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan meningkatkan

efisiensi

dan

produktivitas

bagi

dan

mampu

peningkatan kesejahteraan

hidupnya. Hal ini dikarenakanpelaksanaan program tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut. Dengan dilaksanakannya program Pemberantasan Buta Aksara maka dampak sosial yang diharapkan terjadi pada kehidupan masyarakat yaitu masyarakat mampu berinisiatif dan memiliki kemandirian dalam kehidupannya sehinga tidak menggantungkan diri pada orang dan berpikiran

untuk

maju. Selain

itu

juga

diharapkan masyarakat sudah memiliki kemampuan keaksaraan sehingga mampu melakukan

berbagai

kegiatan

yang

berhubungan

dengan keaksaraan dan

mampu mengakses informasi dalam bentuk tulisan seperti koran dan majalah. Setelah pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, dampak ekonomi yang diharapkan

pemerintah

bagi masyarakatnya

adalah

masyarakat mampu

berwirausaha secara mandiri dengan bekal keterampilan yang telah diberikan selama

program

pemerintah

ini berlangsung. Dengan begitu, apa yang menjadi

tujuan pemerintah dapat tercapai. C. Kesimpulan 1. Disadari bahwa kebodohan, kemiskinan merupakan musuh terbesar dalam setiap upaya pembangunan suatu bangsa, paradigmanya dapat dirumuskan bahwa kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan dapat 69

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 menjadi sumber kebodohan. Oleh karenanya salah satu aspek penentuan tingkat pendidikan suatu bangsa salah satunya diukur dari tingkat keaksaraan penduduk. Langkah­langkah yang diterapkan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Batam dlam pemberantasan buta aksara yakni; 1) Langkah Persiapan meliputi; Sosialisasi, Pendataan calon warga belajar dan Pengajuan proposal. 2) Langkah Pelaksanaan meliputi 3 tahapan: Tahap Pemberantasan (Tahap I), Tahap Pembinaan (Tahap II) dan Tahap Pelestarian (Tahap III) 3) Langkah Monitoring dan Evaluasi 4) Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut 2. Keberhasilan program Buta Aksara diperhitungkan berdasarkan peningkatan kemampuan keaksaraan yang dimiliki warga belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam adalah Nilai Sosial, Motivasi penduduk, keaktifan Tutor, Sarana dan Prasarana Warga Belajar dan Evaluasi Produk (Product).

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dwiyanto. Agus. dkk, 2007, Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia, Yogyakarta; Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada Bekerjasama dengan Kemitraan Sutopo. H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press. J. Salusu. 1998. Pengembangan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: PT. Gramedia. Muktiyo, Widodo. 2010. Menjadi Profesional dan Komunikatif di Kantor. Surakarta: Citra Emas Press. Nawawi. Hadari. 2005. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan). Yogyakarta: Gadjah Mada University 70

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 Press. Nazir. Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Subono, Darmawan Triwibowo dan Nur Iman (ed), 2009, Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia; Lebih dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan, Jakarta; LP3ES. Hal:101 Sudjana. Djudju, 2006. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Reuters, Thomson. 2007. Evaluation: The International Journal of Theory, Research, and, Practice, London, 15 Mei 2013 Triton. M. Hariwijaya. 2008. Pedoman Penulisan Ilmiah: Proposal danPenelitian. Yogyakarta: Tugu Publiser. Westra. Pariata. 1983. Manajemen Pembangunan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia. N. Wiliiam, Dunn dalam Ibnu Syamsi, 1993, Diktat Kuliah Kebijaksanaan Publik dan Pengambilan Keputusan, Fisipol UGM, Yogyakarta Winarno, Budi. 2002, “Apakah Kebijakan Publik?” dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo Wahab, Solichin A. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1997 DOKUMEN Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam. 2012. Penduduk Akhir Tahun 2012 Kota Batam. Batam: BPS Kota Batam. Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah,Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Pedoman Pelaksanaan: Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Jakarta. Permendiknas 35 Tahun 2006 Internet www.elsevier.com/wps/find/journalsdescription.cws_Journal706817/evaluation#d escription. Diakses Tanggal: 05 Maret 2013. 71

POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 1 (1): 48-72 FEBRUARI 2014 ISSN Cetak : 2355-0325 www..sagepub.com www.uk.sagepub.com/journalsProd Desc. nav? prodId = Journal200757. Diakses tanggal: 13 April 2013. www.m­e­monev.com. Diakses: 02 April 2013. www.yakita.or.id/ tampil_tanya_jawab.php. Diakses: 02 Maret 2013. www. Gene Shackman. 2007. What is Program Evaluation.

72