Policy Paper. Perubahan Pasal Dana Politik di dalam Paket Undang-undang Politik

www.parlemen.net

Policy Paper

Perubahan Pasal Dana Politik di dalam Paket Undang-undang Politik

Oleh: POKJA DANA POLITIK (Cetro, IAI-KSAP, ICW, Perludem, TI Chapt. Indonesia)

Maret 2007

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Daftar Isi 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang………………3 1.2. Rumusan Permasalahan……………….4 1.3. Ruang Lingkup………………5 2. Identifikasi Masalah dalam Pengaturan Dana Politik dan Politik Uang……………….6 2.1. Pengaturan Dana Politik……………………6 2.2. Definisi Dana Partai Politik dan Dana Kampanye……………………..8 2.3. Sumber Pendanaan Partai Politik dan Kandidat................................8 2.4. Sumber Dana Parpol dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang Dilarang..............................10 2.5. Batasan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden……………………10 2.6. Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik...............................11 2.7. Pencatatan Keuangan dan Memelihara Daftar Penyumbang...........................11 2.8. Dana Kampanye Kandidat Dewan Perwakilan Daerah (DPD)..........................11 2.9. Pelaporan dan Audit Dana Partai Politik dan Dana kampanye Partai Politik dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden...............................12 2.10. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Keuangan dan ketentuan sanksi manipulasi pendanaan kampanye dan Politik Uang………………….12 2.11. Kewajiban Membuka Laporan Keuangan dan Hasil Audit ke Publik………………..12 2.12. Politik Uang..................................12 2.13. Sanksi Pelanggaran Keuangan Partai Politik, Keuangan Kampanye dan Politik Uang………………………13 3. Rekomendasi 3.1. Pengaturan Tentang Dana Politik di Dalam Undang-undang Partai Politik……………………….14 3.2. Pengaturan Tentang Dana Politik di Dalam Undang-undang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden……………………….19 4. Usulan Perubahan Pasal-pasal dalam UU Politik (Lampiran) 4.1. Undang-undang Partai Politik (Lampiran 1) 4.2. Undang-undang Pemilu Legislatif (Lampiran 2) 4.3. Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lampiran 3) Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Persoalan dana politik (political finance) menjadi sangat penting dalam konteks Politik di Indonesia. Sejak dimulainya era reformasi perubahan undang-undang di bidang Politik menjadi prioritas utama. Salah satu hal yang mendasarinya adalah upaya membentangkan arena persaingan terbuka antar berbagai partai politik yang ada termasuk memunculkan banyak Partai baru untuk mengakomodasi berbagai kekuatan politik yang sebelumnya belum terakomodir. Dalam konteks persaingan yang terbuka untuk pemenangan pemilu, persoalan pendanaan politik (political financing) kemudian menjadi salah satu hal terpenting dalam penyusunan Undang-undang Pemilu. Pengalaman Pemilu Indonesia tahun 2004 menunjukan belum efektifnya pengaturan dana politik terutama di dalam Undang-undang Pemilu baik Undang-undang Pemilu Legislatif (UU No. 12 tahun 2003) dan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU No.23 tahun 2003). Ketidakefektifan pengaturan di dalam dua Undangundang ini menyebabkan banyaknya kasus-kasus politik uang (money politics) dan manipulasi pendanaan kampanye sulit diproses secara hukum. Banyaknya lobang penyiasatan di dalam aturan pemilu menyebabkan maraknya manipulasi dan kemungkinan penyiasatan. Kelemahan upaya hukum terhadap temuan-temuan kasus manipulasi dana kampanye dan politik uang baik dari segi aparatur maupun institusi juga memupus harapan banyak pihak baik masyarakat umum, pemantau pemilu maupun kontestan pemilu dalam mencari penyelesaian kasus-kasus yang ditemukan di lapangan. Bergulirnya rancangan Perubahan Paket Undang-undang Politik di Pemerintah (Departemen Dalam Negeri) memunculkan harapan untuk perubahan pengaturan Partai Politik, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara lebih baik dan dapat mendorong sistem politik yang lebih efektif dan demokratis. Hal ini juga termasuk momentum untuk mengefektifkan pengaturan tentang pendanaan politik yang diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan secara lebih adil, mengurangi peluang manipulasi dan meningkatkan kualitas pemilu dan kualitas demokrasi yang menyangkut beberapa substansi pengaturan sebagai berikut: a. Mendorong sistem pemilu yang mengizinkan atau menyediakan uang yang cukup bagi partai politik dan kandidat untuk berkampanye dengan kompetitif. b. Sistem yang terbuka dan memunculkan partisipasi politik, seperti pembentukan partai-partai baru. c. Sistem yang dapat mencegah korupsi dengan membebaskan kandidat, partai, dan calon terpilih dari pengaruh yang tidak diinginkan dari donatur baik perorangan maupun perusahaan. d. Sistem yang dapat membebaskan pemilih dari tekanan kandidat ataupun partai dari iming-iming dukungan keuangan (vote buying). Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana uang dikumpulkan dan dibelanjakan untuk kepentingan pemenangan pemilu dapat menyebabkan persaingan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

tidak sehat antar berbagai kepentingan politik. Karena itulah pengaturan pendanaan politik diarahkan untuk mengupayakan adanya persaingan yang sehat ini, terutama keseimbangan kekuatan antara partai berkuasa dan oposisi, partai lama dan kaya dengan partai baru yang kekurangan sumber daya. Pengaturan dana politik kemudian di sisi pemasukan (revenues) berkaitan dengan pembatasan jumlah sumbangan dari individu dan badan hukum, batasan sumbangan dari kandidat atau partai politik pendukung, pembatasan maksimum pembelanjaan kampanye, pelarangan menerima sumbangan dari pihak tertentu, subsidi dari dana pemerintah, pengaturan dana pihak ketiga, dan sumbangan dalam bentuk bukan uang (in-kind). Di sisi pengeluaran (expenditures) penggunaan dana politik diupayakan tidak digunakan untuk kepentingan beli suara (money politics), suap untuk petugas (administrative corruption) atau pembiayaan kampanye secara langsung tanpa melalui pencatatan di dalam rekening kampanye partai atau kandidat. Kertas usulan kebijakan (Policy Paper) yang disusun oleh Pokja Dana Politik yang terdiri dari lima lembaga; Centre for Electoral Reform (CETRO), Indonesia Corruption Watch (ICW), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Transparency International Chapter Indonesia (TI-I) ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala-kendala penegakan akuntabilitas keuangan politik dari berbagai sudut pandang. Diharapkan kertas posisi yang disusun bersama ini dapat menjadi masukan yang berharga dalam rangka perbaikan Paket Undang-undang Politik (Undang-undang Partai Politik, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pelaksana Pemilu). 1.2. Rumusan Permasalahan Permasalahan dana politik (political finance) memiliki dimensi yang sangat luas dan melibatkan banyak pihak. Pengaturan tentang dana politik tidak hanya menyangkut aspek bagaimana partai dan kandidat mendapatkan dukungan pendanaan akan tetapi juga bagaimana uang itu dibelanjakan. Selain itu, tuntutan akuntabilitas dalam bentuk keterbukaan dan kewajiban pelaporan dan audit ke lembaga yang kompeten seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itulah, dalam kajian ini gambaran permasalahan terkait dana politik akan menyangkut beberapa hal sebagai berikut: 1) Rumusan permasalahan dalam pengaturan dana partai politik dan dana kampanye dalam Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu Legislatif dan Presiden. 2) Deskripsi permasalahan Politik Uang yang terjadi pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 3) Sistem akuntabilitas keuangan partai dan dana kampanye yang menyangkut transparansi laporan dana partai politik dan dana kampanye, manajemen keuangan, pelaporan dan audit. 4) Peran lembaga yang bertanggungjawab atas pengawasan Partai Politik dan Pemilu; KPU, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri dan Aparat Penegak Hukum.


www.parlemen.net

1.3. Ruang Lingkup Secara garis besar, lingkup kajian dalam pembuatan policy paper ini menyangkut beberapa hal pokok, yaitu: a) Definisi Dana Partai Politik dan Dana Kampanye b) Sumber Pendanaan Partai Politik dan Kandidat c) Sumber Dana Parpol dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang dilarang d) Batasan Sumbangan Dana Partai Politik, Dana Kampanye Partai Politik dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden e) Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik f) Pencatatan Keuangan dan Memelihara Daftar Penyumbang g) Dana Kampanye Kandidat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) h) Pelaporan dan Audit Dana Partai Politik dan Dana kampanye Partai Politik dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden i) Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Keuangan dan ketentuan sanksi manipulasi pendanaan kampanye dan Politik Uang j) Kewajiban Membuka Laporan Keuangan dan Hasil Audit ke Publik k) Politik Uang l) Sanksi Pelanggaran Keuangan Partai Politik, Keuangan Kampanye dan Politik Uang m) Sanksi Pelanggaran Keuangan Partai Politik, Keuangan Kampanye dan Politik Uang Analisis dilakukan berdasarkan evaluasi kasus-kasus yang terjadi pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004 serta implementasi kebijakan terkait dana politik sesudahnya, seperti pengaturan soal kewajiban pelaporan dan audit rekening partai politik ke KPU. Karena menyangkut Pemilu tahun 2004, maka analisa dan rekomendasi dari kajian ini menyangkut usulan dan perbaikan pada Undang-undang terkait, yaitu; Undang-undang Pemilihan Anggota DPR dan DPRD No. 12 tahun 2003, Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No. 23 tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik No. 31 tahun 2002.


www.parlemen.net

2. Identifikasi Masalah dalam Pengaturan Dana Politik dan Politik Uang

2.1. Pengaturan Dana Politik Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan. Dilihat dari sumber, dana politik berasal dari sumbangan simpatisan (donatur) dan sumbangan dari negara (subsidi). Dana politik juga dapat diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap partai politik atau kandidat. Dari sisi penggunaan, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk peruntukan pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik (political party finance) dan pengeluaran kampanye (campaign finance). Kecenderungan pengeluaran ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu. Untuk sistem proporsional (party base), di mana pemilih memilih tanda gambar partai, kecenderungan akitivitas pembiayaan terfokus pada pembiayaan partai. Ini karena partai yang paling berperan dalam upaya mempengaruhi pemilih. Untuk sistem majoritarian (candidate base), di mana pemilih memilih kandidat, pembiayaan lebih terfokus pada kampanye untuk masing-masing kandidat yang dilakukan oleh kandidat sendiri atau pihak ketiga yang ditunjuk melakukan kampanye untuk kandidat. Akan tetapi pada prakteknya, khusus untuk penggunaan dana politik oleh partai politik, dana kampanye dan dana partai biasanya terpisah dan juga dibukukan di dalam rekening yang terpisah (Djani, Badoh (2006:15)). Pengertian dari dana partai atau dana kampanye sebagai dana politik, sebenarnya dipengaruhi oleh budaya politik dan sistem politik di masing-masing negara. Budaya politik di Amerika Utara terlihat lebih berorientasi pada kampanye (campaign-oriented) ketimbang pada organisasi (organization-oriented) atau lebih berorientasi pada kandidat (candidate-oriented) ketimbang pada partai (party-oriented). Di Amerika Utara, uang dibelanjakan lebih untuk proses kampanye atau untuk mempengaruhi hasil dari kampanye. Di negara-negara Eropa Barat, istilah dana politik seringkali digunakan sebagai kata lain dari pendanaan partai (party financing), yang digunakan untuk membiayai aktivitas rutin internal dari partai selama masa pemilu. Di Eropa, kampanye lebih didominasi oleh partai, sedangkan di Amerika, terutama Amerika Utara, oleh kandidat (Nassmacher, 2001: 11). Dalam praktek pengaturan dana politik di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2004, kedua rekening ini terpisah (Pasal 9 UU No. 31 tahun 2002 tentang Kewajiban Parpol) dan sumbangan dari dana partai untuk rekening dana kampanye hanya sebatas saldo awal saja. Sistem politik yang merupakan sistem campuran dimana pemilih dapat memilih partai juga kandidat menyebabkan terdapat dua jenis pendanaan terutama pada pemilu legislatif. Meskipun partai melakukan kampanye untuk popularitas partai, kandidat juga berkampanye untuk dirinya sendiri agar dipilih oleh pemilih. Hanya saja, kewajiban melaporkan dana kampanye hanya diterapkan kepada partai politik lewat rekening dana kampanye partai yang dilaporkan ke KPU Pusat. Akibatnya banyak pembiayaan kampanye yang dilakukan oleh kandidat legislatif di setiap tingkatan


www.parlemen.net

(Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak tercatat dan dilaporkan. Hal ini yang menyebabkan sulit mengetahui berapa sebenarnya pembiayaan kampanye pada saat Pemilu hanya dari laporan resmi partai politik ke KPU. Pengaturan dana politik pada Pemilu 1999 hanya mengatur mengenai pendanaan partai, namun belum menyoal dana kampanye. Akan tetapi dalam Undang-Undang Pemilu tahun 1999 (UU Nomor 3 tahun 1999) pengaturan mengenai batasan jumlah sumbangan bagi penyumbang perorangan dan badan hukum telah diatur, demikian pula mengenai larangan menerima sumbangan dari sumber-sumber tertentu. Hal krusial yang tidak diatur di dalam aturan Pemilu 1999 adalah ketentuan pemisahan rekening partai dan rekening dana kampanye, aturan pembatasan total pembiayaan kampanye dan aturan mengenai sistem pertanggungjawaban termasuk mekanisme audit. UU Pemilu 1999 juga menyediakan celah yang cukup besar bagi partai politik peserta pemilu 1999 untuk melakukan manipulasi. Beberapa hal penting tidak diatur, misalnya mengenai masalah utang dan transfer dari rekening partai politik (Djani, Badoh (2006: 26)). Pengaturan tentang dana politik pada aturan yang mendasari pelaksanaan Pemilu 2004 terdapat di 3 Undang-undang; Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Lingkup dari pengaturan dari ketiga Undang-undang ini antara lain: 1) Sumber pendapatan partai politik untuk pembiayaan rutin dan kampanye serta sumber pendapatan untuk Kandidat Presiden dan Wakil Presiden 2) Sumber pendapatan yang dilarang bagi Partai Politik dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden. 3) Batasan sumbangan untuk penyumbang Individu dan Badan Hukum (termasuk perusahaan) untuk rekening partai politik, rekening kampanye Partai Politik dan Rekening kampanye Kandidat Presiden dan Wakil Presiden. 4) Kewajiban membuat rekening khusus dana kampanye untuk Partai Politik dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden 5) Kewajiban Pencatatan keuangan dan memelihara daftar penyumbang. 6) Kewajiban Pelaporan Dana Partai Politik, Dana kampanye Partai Politik dan Dana Kampanye Kandidat Presiden dan Wakil Presiden. 7) Kewajiban Audit Dana Partai Politik, Dana kampanye Partai Politik dan Dana Kampanye Kandidat Presiden dan Wakil Presiden. 8) Kewajiban membuka daftar penyumbang dan hasil audit Dana Partai Politik, Dana kampanye Partai Politik dan Dana Kampanye Kandidat Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat. 9) Larangan pembiayaan untuk politik uang 10) Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Keuangan 11) Sanksi manipulasi pendanaan kampanye dan Politik Uang. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2004 terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Undang-undang yang ada. Berbagai permasalahan sebagian besar disebabkan oleh pengaturan pasal-pasal Pendanaan Politik


www.parlemen.net

di dalam 3 paket Undang-undang di atas belum memadai. Berbagai permasalahan sebagai berikut: 2.2. Definisi Dana Partai Politik dan Dana Kampanye Tidak ada ketentuan yang menjelaskan perihal dana partai politik di dalam pasal definisi Undang-undang Partai Politik (Ketentuan Pasal 1). Tidak adanya definisi menyebabkan tidak ada batasan lingkup hal-hal apa saja yang tercakup dalam pengaturan dana Partai politik. Hal ini berpengaruh pada konflik internal partai politik menyangkut aset partai dan jenis kegiatan partai politik yang dapat dibiayai oleh partai politik sebagaimana fungsi partai politik yang diatur di dalam Undang-undang Partai Politik. Definisi partai politik juga seharusnya mencakup pendapatan dan belanja partai politik di daerah (Pengurus di tingkat Propinsi dan Kabupaten/kota) yang selama ini tidak memiliki kewajiban pencatatan, pelaporan dan audit. Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden juga tidak diatur. Hal ini membuat pengaturan batasan sumbangan dan lingkup pembelanjaan dana kampanye Presiden dan Wakil Presiden tidak jelas. 2.3. Sumber Pendanaan Partai Politik dan Kandidat Aturan tentang partai politik hanya mengatur 3 jenis sumber keuangan yang sah; (1) iuran anggota, (2) Sumbangan perorangan atau badan hukum dan (3) sumbangan dari anggaran negara. Sebagian besar Partai Politik mengaku tidak dapat mengumpulkan iuran anggota sehingga sangat bergantung pada sumber lain. Hal ini menunjukan Partai Politik tidak dapat mandiri dan menjadikannya tidak dapat menjadikan iuran sebagai bentuk partisipasi anggota yang dengan demikian tidak memiliki kewajiban partanggungjawaban kepada anggota. Partai menjadi sangat bergantung pada jumlah kecil penyumbang besar dari anggaran negara. Sumbangan perorangan tidak mencakup sumbangan yang diberikan oleh politisi yang duduk di DPR dan DPRD mewakili partai politik. Sumbangan yang diberikan kader partai selama jangka 1 tahun anggaran dapat melebihi batasan sumbangan individu (diatur maksimum Rp 200 juta). Hal ini juga berlaku pada kandidat DPR dan DPRD serta kandidat Pasangan calon Gubernur dan Bupati/Walikota yang didukung Partai Politik bersangkutan pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sumber Pendapatan Partai Politik dari anggaran negara (subsidi) juga masih banyak menimbulkan masalah. Permasalahan terutama pada penggunaan dana subsidi untuk keperluan di luar ketentuan Pemerintah (PP No. 29 tahun 2005). Partai Politik kecil terutama di daerah mengeluhkan kecilnya subsidi sedangkan Partai Politik besar justru memboroskan subsidi yang didapat untuk belanja di luar ketentuan sehingga terjadi pemborosan.


www.parlemen.net

Kompilasi Laporan Dana Kampanye Partai Golkar Sumbangan Kas Kategori Sumbangan Di bawah Rp 5 juta Di atas Rp 5 Juta Rp 50.878.099 Saldo Awal Rp 41.640.000.000 Perorangan Rp 20.559.847.600 Badan Hukum Rp 30.185.928.271 Partai Politik Rp 389.875.179 Lain-lain Rp 92.826.529.149 Total Diolah dari Laporan Hasil Audit yang dilaporkan ke KPU

Sumbangan Non-Kas

Rp Rp Rp

11.194.910.500 4.871.245.000 3.898.350.500

Rp

19.964.506.000

Total Sumbangan Rp 50.878.099 Rp 52.834.910.500 Rp 25.431.092.600 Rp 34.084.278.771 Rp 389.875.179 Rp 112.791.035.149

Dalam konteks pembelanjaan kampanye, Partai Politik besar dapat menyumbang dengan jumlah besar untuk rekening dana kampanyenya. Hal ini juga terjadi pada kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan oleh Partai Politik besar. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh Partai besar mendapatkan sumbangan cukup besar dari rekening Partai pendukungnya tanpa batasan. Demikian juga dengan kandidat kaya yang dapat menyumbang untuk rekening kampanye sendiri tanpa batasan. Kedua fakta di atas bertentangan dengan azas kesamaan dalam persaingan pemilu yaitu pencapaian titik berangkat yang sama bagi semua partai dan kandidat secara keuangan (same level playing field). Sumbangan Perorangan dan Badan Hukum/Perusahaan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004 Pasangan Calon Kategori No. Presiden - Wakil Di bawah Rp 5 juta Di atas Rp 5 Juta Total Sumbangan Sumbangan Presiden 12.933.400.000 Rp 20.705.000.001 Rp 33.638.400.001 Perorangan Wiranto - KH. Badan Hukum Rp 737.500.000 Rp 737.500.000 1. Salahuddin Wahid Rp 3.750.000.000 Rp 3.750.000.000 Calon Presiden Rp 30.000.000.000 Rp 30.000.000.000 Partai Politik

2.

3.

4.

Megawati Soekarnoputri KH. Hasyim Muzadi

Total Perorangan Badan Hukum Calon Presiden Partai Politik

Amien Rais Siswono Yudohusodo

Total Perorangan Badan Hukum Calon Presiden Partai Politik

-

12.933.400.000 Rp

55.192.500.001 Rp 68.125.900.001

Rp Rp Rp

34.396.200.000 Rp 34.396.200.000 66.100.000.000 Rp 66.100.000.000

Rp

103.096.200.000 Rp 103.096.200.000

2.600.000.000

Rp 21.392.486.877 Rp 615.000.000 Rp 22.007.486.877 Total Susilo Bambang Perorangan Rp17.614.130.000 Rp 5.922.150.000 Yudhoyono - Jusuf Badan Hukum Rp 26.835.000.000

Rp 2.600.000.000

Rp 21.392.486.877 Rp 615.000.000

Rp 22.007.486.877 Rp 23.536.280.000 Rp 26.835.000.000


www.parlemen.net

Kalla

Calon Presiden Partai Politik -

Rp -

10.000.000.000 Rp 10.000.000.000 -

Rp 17.614.130.000 Rp 42.757.150.000 Rp 60.371.280.000 Total Rp 250.000.000 Rp 1.700.000.000 Rp 1.950.000.000 Hamzah Haz - Perorangan 5. Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 Agum Gumelar Badan Hukum Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 Calon Presiden Partai Politik Rp 250.000.000 Rp 2.500.000.000 Rp 2.750.000.000 Total TOTAL Rp 256.350.866.878 Sumber: Diolah dari Laporan Tim Kampanye ke KPU

2.4. Sumber Dana Parpol dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang Dilarang Dalam pengaturan Undang-undang Partai Politik definisi pihak asing (dalam penjelasan) masih kurang jelas. Rekening Partai Politik dan Rekening dana kampanye Parpol banyak menerima dana dari perusahaan yang telah aktif di pasar bursa (go public). Selain itu kategori asing juga tidak dijelaskan apakah perusahaan yang bersangkutan merupakan cabang/anak perusahaan asing, perusahaan pemegang merek asing atau memiliki komposisi saham asing di atas 50%. Selain itu, sorotan juga cukup tajam terhadap NGO asing yang sering mendanai partai untuk peningkatan kapasitas anggota dewan apakah juga termasuk pihak asing atau bukan. Masih terdapat alokasi anggaran untuk partai politik di dalam dokumen APBD di luar aturan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2005. Dalam konteks Kampanye, Partai Politik sering menuliskan memiliki utang kepada individu atau badan hukum seperti stasiun televisi swasta. Ketentuan mengenai utang belum dimasukan boleh atau tidaknya dipandang sebagai salah satu sumber pendanaan Partai Politik dan Kampanye demikian juga batasannya.

2.5. Batasan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Ketentuan batasan sumbangan dapat disiasati dengan meminjam nama orang dalam mencatatkan sumbangan yang besar tetapi dipecah hingga di bawah ketentuan minimum pencatatan (Rp 5 juta). Batasan juga dapat disiasati dengan menyumbang menggunakan alamat fiktif atau menyumbang lewat induk perusahaan dan anak-anak perusahaan. Deskripsi Temuan Manipulasi Pendanaan Kampanye ICW dan Mitra di 5 Wilayah No

Kategori Temuan A. 1. 2.

Individu Penyumbang yang alamatnya tidak jelas Penyumbang yang tidak layak menyumbang dilihat dari sisi ekonomi

Pasangan Megawati – Hasyim M. 5 alamat (Rp 490 juta) 7 alamat (Rp 700 juta)

Pasangan SBY – Jusuf Kalla 2 alamat (Rp 175 juta ) Tidak ada temuan


www.parlemen.net

3.

B. 1. 2.

3.

Penyumbang yang hanya digunakan namanya sebagai penyumbang TOTAL Badan Hukum/Perusahaan Perusahaan yang alamatnya tidak jelas/fiktif Perusahaan yang dikategorikan tidak layak menyumbang berdasarkan kemampuan ekonomi Sumbangan yang berasal dari satu sumber tapi melalui beberapa perusahaan TOTAL

5 alamat (Rp 500 juta)

Tidak ada temuan

Rp 1,69 miliar

Rp 175 juta

2 perusahaan (Rp 1,1 miliar) tidak ada temuan

6 perusahaan (Rp 1,665 miliar) 7 perusahaan (Rp 785 juta)

11perusahaan (Rp 8,25 miliar)

Tidak ada temuan

Rp 9,35 M

Rp 2,45M

Dalam konteks kampanye Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan batasan sumbangan dari kandidat tidak diatur. Hal ini dapat menjadi jalan masuk bagi sumbangan yang tidak jelas identitasnya. Kandidat juga dapat menerima/menyetujui sumbangan dalam bentuk natura/in-kind. Sumbangan jenis bukan uang ini juga tidak diatur batasannya sehingga kandidat dapat dengan mudah menerima sumbangan langsung dalam bentuk barang/fasilitas tanpa ketentuan pencatatan. Sumbangan dari partai politik/gabungan partai politik pendukung juga tidak diatur. 2.6. Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Dalam ketentuan tentang rekening khusus dana kampanye Partai Politik tidak diatur mengenai batasan minumum dan maksimum saldo. Untuk Partai-Partai besar, angka saldo ini bisa saja ditransfer langsung dari rekening Partai. Ukuran saldo minimum juga diperlukan tidak sekedar memenuhi ketentuan perbankan akan tetapi bisa digunakan untuk menjaring Partai Politik dan Kandidat yang serius dalam mengikuti perhelatan Pemilu. Waktu pembukaan dan penutupan rekening dana kampanye juga tidak jelas. Hal ini menyulitkan dalam penentuan entitas yang akan diaudit pada proses audit. Dari pemantauan di Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2004 hanya 18 dari 24 Parpol yang melaporkan rekening dana kampanye, 6 lainnya sama sekali tidak melaporkan. Di daerah, tidak ada yang melaporkan rekening khusus dana kampanye meskipun di dalam standar pelaporan dan audit yang dibuat KPU hal ini harus dilakukan.

2.7. Pencatatan Keuangan dan Memelihara Daftar Penyumbang Dalam laporan tahunan partai politik ke KPU daftar penyumbang tidak disertakan dalam laporan. Padahal dalam ketentuan KPU hal ini harus ikut dilaporkan. Publik sangat terbatas dapat mengakses laporan tahunan Parpol terkecuali hasil auditnya saja. Parpol juga tidak menyertakan laporan belanja sehingga sulit bagi publik untuk mengetahui penggunaan keuangan Parpol.

Kualitas pencatatan dan pelaporan juga masih sangat jauh dari standar yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan hambatan kapasitas internal Parpol. Parpol seharusnya memiliki bagian pada struktur internal atau orang yang ditunjuk secara khusus menangani


www.parlemen.net

pencatatan, pelaporan dan audit. Bagian ini dapat diberikan pembinaan oleh Pemerintah terkait penerapan standar pencatatan, pelaporan dan audit. 2.8. Dana Kampanye Kandidat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di dalam aturan pemilu legislatif, dana kampanye kandidat DPD tidak diatur. Padahal dalam melaksanakan kampanyenya kandidat DPD juga banyak mendapatkan sumbangan dari donatur, sebagian membentuk tim sukses dan melakukan belanja kampanye yang cukup banyak. 2.9. Pelaporan dan Audit Dana Partai Politik dan Dana kampanye Partai Politik dan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Parpol tidak menyerahkan laporan keuangan dan tidak melakukan diaudit. Tahun 2004 hanya 10 partai menyerahkan laporan audit, tahun 2005 hanya 9 partai demikian juga tahun 2006. Dalam audit pun tidak jelas anggaran untuk audit, Partai cenderung menyewa jasa akuntan publik sendiri dan banyak yang bermasalah. Tidak sedikit kantor akuntan publik (KAP) yang seharusnya terlibat dalam melakukan audit justru mendapat pekerjaan tambahan memperbaiki laporan keuangan Parpol sehingga menjadi tidak independen lagi. Presentasi laporan keuangan oleh Partai Politik juga tidak sesuai standar Pelaporan (SK KPU) hal ini sangat menyulitkan proses audit. Waktu audit yang sangat singkat (30 hari) sangat tidak memungkinkan proses audit dilakukan atas semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Partai Politik di semua tingkatan organisasi (audit terhadap laporan terkonsolidasi) hingga ke struktur paling bawah.

Dalam audit terhadap partai politik, KAP yang akan mengaudit ditunjuk oleh Partai Politik bersangkutan. Hal ini sangat riskan karena Parpol sering menunjuk KAP yang bermasalah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas hasil audit. 2.10. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Keuangan dan ketentuan sanksi manipulasi pendanaan kampanye dan Politik Uang Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, KPU tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tegas terkecuali teguran secara terbuka terhadap partai politik yang tidak taat dalam menyerahkan hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik. Hal ini menyebabkan berbagai pelanggaran administratif tentang keuangan Parpol dan Keuangan Kampanye tidak mendapatkan perhatian serius. Selain kewenangan yang kecil KPU juga tidak memiliki mekanisme pemrosesan kasus pelanggaran administratif sehingga penerimaan laporan, klarifikasi dan penjatuhan sanksi tidak dapat berjalan. Tidak adanya pengaturan kewajiban pengawasan hingga ke tingkat KPU di daerah menyebabkan penanganan kasus pelanggaran keuangan di daerah sama nasibnya dengan KPU di tingkat pusat. KPU juga tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti temuan hasil audit dengan audit yang bersifat khusus (audit investigatif) terhadap semua laporan keuangan partai politik karena tidak ada ketentuan keterkaitan fungsi pengawasan KPU dengan lembaga lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau auditor eksternal. Kewenangan pengawasan yang terpisah ditambah koordinasi yang lemah antara KPU, Depdagri dan Dephukham menyebabkan pengawasan atas hal-hal keuangan partai politik tidak berjalan dengan baik.


www.parlemen.net

2.11. Kewajiban Membuka Laporan Keuangan dan Hasil Audit ke Publik Publik sulit mengakses laporan keuangan Partai Politik terkecuali lewat KPU itupun sudah dalam bentuk hasil audit. Partai Politik tidak memiliki kewajiban mempertanggungjawaban keuangannnya ke konstituen. Hal ini terutama terjadi di daerah. 2.12. Politik Uang Terdapat multi-tafsir atas definisi politik uang. Banyak Partai Politik, Kandidat dan tim sukses termasuk pengawas pemilu tidak bisa membedakan politik uang atau ongkos politik dalam rangka pemenangan. Definisi juga tidak membatasi lingkup subyek pelaku politik uang sehingga mudah dimanipulasi dengan banyak munculnya tim-tim bayangan. 2.13. Sanksi Pelanggaran Keuangan Partai Politik, Keuangan Kampanye dan Politik Uang Dalam memberikan sanksi, KPU dan Depdagri tidak memiliki kapasitas dalam menilai laporan keuangan. Selain itu, kewenangan memberikan sanksi administratif belum dilaksanakan KPU kecuali sanksi teguran tertulis dan membukanya kepada publik. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan keuangan partai politik menyebabkan tidak adanya efek jera bagi partai politik.

Kewenangan pengawasan KPU lemah karena tidak dapat menindaklanjuti hasil audit ke audit khusus atau ke lembaga terkait seperti BPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Sanksi terhadap politik uang sulit ditegakan karena perbedaan tafsir atas unsur-unsur politik uang di dalam definisinya. Praktek politik uang yang kerap menggunakan tim bayangan juga sulit diproses oleh Pengawas Pemilu. Ketentuan waktu pelaporan yang dibuat berjenjang juga menyebabkan kasus yang sudah selesai jangka 7 hari tidak dapat lagi diproses padahal politik uang membutuhkan pembuktian dengan metode investigasi.


www.parlemen.net

3. Rekomendasi 3.1. Pengaturan Tentang Dana Partai Politik di dalam Undang-undang Partai Politik Definisi Dana Partai Politik Rekomendasi 1: Harus ada definisi yang jelas menyangkut apa yang dimaksud dana partai politik dan hal-hal apa saja yang melingkupinya, disertai pasal penjelasan mengenai alasan pengaturan dan fungsinya dalam meningkatkan akuntabilitas politik. Usulan bunyi pasalnya sebagai berikut: Usulan Definisi Keuangan Partai Politik: “Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Partai Politik terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai Politik (APBP)” Usulan Penjelasan: “Keuangan Partai politik mencakup segala jenis penerimaan dan pengeluaran yang berupa uang maupun barang yang diterima atau dibelanjakan oleh Partai Politik. Partai Politik berhak menerima segala jenis penerimaan membelanjakannya untuk kepentingan Partai serta melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban publik sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai Politik (APBP) disusun setiap tahun oleh struktur Kepartaian di setiap tingkatan hingga tingkat Kabupaten/Kota. Petunjuk teknis pelaksanaan APBP dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai Politik (APBP) adalah dokumen rencana penerimaan dan pengeluaran partai politik yang disusun setiap tahun. APBP disusun untuk menjabarkan rencana penerimaan partai politik dari sumber-sumber penerimaan yang sah sesuai dengan Undang-undang. Belanja disusun sesuai dengan pelaksanaan kewajiban partai politik sesuai dengan Undang-undang. Pentingnya penerapan APBP adalah sebagai dokumen acuan pembiayaan organisasi partai dan program-programnya selama satu tahun. Keuntungan dari penerapan APBP selain dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan organisasi partai selama satu tahun juga mempermudah pelaporan dan pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal termasuk ke konstituen Partai Politik. Dalam konteks audit dana partai politik. APBP dapat menjadi acuan umum atas praktek penerimaan dan belanja partai selama masa satu tahun. APBP harus diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah menyangkut prinsip-prinsip, mekanisme dan format standar pencatatan keuangan.


www.parlemen.net

Syarat Pendirian Partai Politik Rekomendasi 2: Kesiapan dalam sistem pencatatan dan administrasi keuangan termasuk adanya bagian khusus (profesional) di internal partai politik yang menangani masalah keuangan harus menjadi syarat pendirian partai politik baru. Penambahan pengaturan ini sebagai salah satu prasyarat wajib pendirian partai politik dapat menjadi upaya pencegahan dan mendorong partai politik untuk lebih akuntabel. Sumber Pendanaan Partai Politik Rekomendasi 3: Partai politik berhak mengumpulkan dana dari kader dan anggota serta dari masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum/ perusahaan. Hal ini dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku untuk kepentingan pembiayaan aktifitas rutin dan kepentingan kampanye. Sumbangan dari anggota dan kader partai politik baik berupa barang, jasa atau fasilitas harus dinilai dengan uang dan tidak boleh melebihi batasan sumbangan untuk individu maupun badan hukum dan/atau perusahaan. Sumbangan untuk partai politik dari sebuah konglomerasi hanya boleh dilakukan satu kali selama satu tahun lewat induk perusahaan sesuai dengan batasan yang ada (Rp 1.000.000.000,satu miliar rupiah). Bantuan subsidi dari negara diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat dan digunakan untuk membiayai aktifitas rutin partai politik dan pembinaan konstituen. Tata cara penyaluran bantuan subsidi negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Negara memberikan subsidi tidak langsung kepada Partai Politik dalam bentuk ruang kampanye di media pemerintah.

Batasan Sumbangan Rekomendasi 4 Batasan sumbangan dari kader partai dan politisi serta badan hukum yang berafiliasi ke Partai Politik mengikuti aturan batasan sumbangan individu dan badan hukum/perusahaan dan dihitung batasan akumulasinya selama 1 tahun. Batasan sumbangan individu dinaikan dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juga rupiah) dan badan hukum dari Rp 800.000.000,- (delapan ratus juga rupiah) menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) seperti yang telah diatur dapat dipertahankan. Sumber Pendanaan Partai Politik yang Dilarang Rekomendasi 5 Perusahaan asing adalah perusahaan yang menjadi jaringan dari bisnis asing (contoh: waralaba) atau perusahaan lokal dengan saham 50% lebih dimiliki oleh pihak asing; ketentuan tentang pihak asing diatur di dalam Peraturan Pemerintah.


www.parlemen.net

Perlu ada larangan bagi pihak-pihak pemberi sumbangan yang dilarang, bukan hanya aturan larangan menerima sumbangan dari pihak tertentu kepada Partai Politik. Hal ini terutama berlaku bagi sumbangan dari BUMN dan BUMD serta instansi pemerintah lainnya. Rekening Khusus Dana Kampanye Rekomendasi 6 Partai Politik berkewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum di setiap tingkatan kepengurusan Partai Politik sampai di tingkatan Kabupaten/Kota yang batasan maksimum jumlah saldo awalnya disamakan dengan batasan maksimum jumlah sumbangan badan hukum/ perusahaan. Rekening Dana Kampanye dilaporkan kepada KPU di setiap tingkatan kepengurusan Partai Politik sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Rekening Dana Kampanye Partai Politik dibuka sejak Partai Terdaftar sebagai peserta pemilu dan ditutup setelah hari pemungutan suara (ditambahkan di pasal penjelasan). Perlu ada ketentuan sanksi administratif yang tegas atas Partai Politik peserta pemilu yang tidak menyerahkan rekening dana kampanyenya kepada KPU.

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Partai Politik Rekomendasi 7 Partai Politik berkewajiban membuat pencatatan pembukuan pemasukan dan belanja sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta membuka laporan penerimaan dan belanja untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Partai Politik juga berkewajiban membuat laporan neraca keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten/Kota sesuai dengan tingkatan stuktur kepartaian setelah diaudit oleh akuntan publik.

Laporan tahunan keuangan partai politik setelah diaudit harus menyertakan daftar penyumbang dan daftar belanja sesuai dengan standar pencatatan yang ditetapkan oleh KPU (pembuatannya dapat berkoordinasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)). Parpol harus menunjuk orang/bagian khusus di internal partai politik yang memiliki keahlian dalam membuat pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar KPU (memiliki sertifikasi khusus dari KPU). Hal ini dapat ditambahkan di dalam pasal penjelasan. Audit Dana Partai Politik Rekomendasi 8 Audit dilakukan terhadap laporan tahunan dana partai politik dan dana kampanye partai politik. KPU dapat menindaklanjuti hasil audit dana parpol dan dana kampanye ke audit yang


www.parlemen.net

bersifat khusus (bekerja sama dengan BPK atau KAP) jika terdapat indikasi pelanggaran Undang-undang. Penentuan auditor untuk mengaudit dana partai politik dan dana kampanye Partai Politik dilakukan oleh KPU. Biaya audit untuk mengaudit dana partai politik dan dana kampanye ditanggung negara. Akuntabilitas Publik Rekomendasi 9 KPU dan partai politik di setiap tingkatan berkewajiban mengumumkan kepada publik laporan dana partai politik dan dana kampanye setelah diaudit beserta daftar penyumbang dan daftar belanja.

Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Partai Politik Rekomendasi 10 Departemen Kehakiman menggunakan hasil verifikasi KPU atas kesiapan sistem pencatatan dan administrasi keuangan dalam melakukan verifikasi atas syarat pendirian Partai Politik. KPU meminta dan menindaklanjuti hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum. Tindak lanjut dari temuan hasil audit adalah dalam kaitan dengan pelaksanaan audit khusus atau pelaksanaan proses hukum untuk pelaksanaan sanksi jika ditemukan adanya indikasi pemalsuan, penggelapan atau manipulasi dari hasil audit). KPU dapat bekerja sama dengan BPK dan/atau auditor independen yang ditunjuk KPU atas rekomendasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam melaksanakan tugas pengawasan ini. Departemen Dalam Negeri dalam kaitan dengan pengawasan pelanggaran larangan di bidang keuangan dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia, KPU, Kepolisian, KPK, KPTPK dan BPK. Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak partai politik terkecuali berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan hak Partai Politik yang memiliki dampak publik. (yang dimaksud dengan fungsi yang memiliki dampak publik adalah pelaksanaan fungsi yang menyebabkan terganggunya keamanan, ketertiban umum dan pelanggaran hukum).

Penegakan Hukum Rekomendasi 11

Perkara pidana ditindaklanjuti lewat peradilan dua tahap hingga kasasi dan perkara administratif langsung diselesaikan oleh KPU. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai putusan terakhir. Perkara pidana diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari dan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara terdaftar di kepaniteraan. Perlu ada mekanisme pengenaan sanksi yang dapat ditempuh KPU dalam memproses kasus pelanggaran keuangan politik. Perlu ada peran koordinatif antara KPU, Depdagri serta instansi terkait seperti BPK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran Partai Politik terkait keuangan politik.

Sanksi Administratif Pelanggaran Keuangan Partai Politik Rekomendasi 12 Pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan pendirian partai politik (termasuk kelengkapan keuangan) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai partai politik oleh Departemen Kehakiman. Pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan dan pelaporan dikenai sanksi berupa teguran secara terbuka, larangan mengajukan calon untuk kandidat Presiden/Wakil Presiden dan/atau kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah hingga pelarangan untuk mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD oleh Komisi Pemilihan Umum. Pelanggaran terhadap ketentuan memiliki rekening khusus dana kampanye dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka, dan tidak mendapatkan bantuan publikasi melalui media elektronik milik negara pada saat kampanye Pemilihan Umum. Pelanggaran terhadap ketentuan menerima sumbangan dari pihak asing/NGO asing dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum dan pengurus Partai Politik yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan dan pernyataan kepada publik tentang identitas penyumbang beserta kepentingannya dalam memberikan sumbangan. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan menerima sumbangan dari BUMN, BMUD, BUMDes dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum dan pengurus Partai Politik yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan dan pernyataan kepada publik tentang identitas penyumbang, serta instansi dan pejabat negara yang terlibat dalam pemberian sumbangan.

Sanksi Pidana Pelanggaran Keuangan Partai Politik Rekomendasi 13 Hukuman pidana atas pelanggaran jumlah sumbangan tidak hanya diterapkan kepada penyumbang individu akan tetapi termasuk badan hukum/perusahaan. Setiap orang yang mempengaruhi dengan cara memaksa menggunakan kekerasan sehingga seseorang dan/atau perusahaan/badan hukum memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan batasan diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda. Partai Politik yang melakukan pelanggaran menerima dana dari BUMN, BUMD atau BUMDes diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda, serta dapat dikenai pasal tambahan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Anti-Korupsi.


www.parlemen.net

3.2. Pengaturan Tentang Dana Kampanye dan Politik Uang di dalam Undangundang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Definisi Dana Kampanye Rekomendasi 1 Dana kampanye adalah semua jenis penerimaan dan belanja yang dilakukan oleh Partai Politik dan Kandidat untuk kepentingan pemenangan pemilu yang sumber, batasan dan penggunaannya ditentukan berdasarkan aturan perundangan. Dana kampanye dikumpulkan dan digunakan sejak Partai Politik atau kandidat terdaftar sebagai peserta pemilu.

Sumber Dana Kampanye Rekomendasi 2 Sumbangan dari perorangan yang berasal dari pengurus partai atau kandidat disamakan statusnya dengan penyumbang perorangan (untuk sumbangan dari kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diatur tersendiri batasan sumbangannya). Sumbangan in natura yang diterima tim kampanye maupun kandidat harus dihitung dalam nilai uang dan terikat batasan sumbangan untuk individu dan badan hukum. Sumbangan Partai Politik dikenai ketentuan seperti halnya ketentuan untuk badan hukum. Utang dari individu, badan hukum dan partai politik kepada kandidat dan tim sukses harus dihitung sesuai dengan batasan sumbangan individu dan badan hukum. Sumbangan pengusaha hanya dapat dilakukan satu kali dari induk perusahaan.

Sumber Dana Kampanye Dilarang Rekomendasi 3 Perusahaan asing adalah perusahaan yang menjadi jaringan dari bisnis asing (contoh: waralaba) atau perusahaan lokal dengan saham 50% lebih dimiliki oleh pihak asing; ketentuan tentang pihak asing diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Perlu ada larangan bagi pihak-pihak pemberi sumbangan yang dilarang, bukan hanya aturan larangan menerima sumbangan dari pihak tertentu kepada Partai Politik. Hal ini terutama berlaku bagi BUMN dan BUMD serta instansi pemerintah.

Batasan Sumbangan Dana Kampanye Rekomendasi 4 Batasan sumbangan perseorangan untuk kampanye Legislatif dan Pilpres tidak boleh melebihi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan batasan sumbangan untuk badan hukum dan/atau perusahaan tidak boleh melebihi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sumbangan dari Partai Politik ke rekening dana kampanyenya sendiri tidak boleh melebihi batasan sumbangan untuk badan hukum/perusahaan yaitu sebesar RP 1000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sumbangan dari kandidat DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan pengurus


www.parlemen.net

partai politik tidak boleh melebihi batasan sumbangan untuk individu yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sumbangan dari tim sukses tidak boleh melebihi batasan sumbangan untuk individu dan badan hukum/perusahaan. Batasan sumbangan individu ke rekening dana kampanye kandidat DPD sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan batasan sumbangan dari badan hukum/perusahaan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sumbangan Pasangan calon presiden/wakil presiden untuk rekening dana kampanyenya sendiri tidak boleh melebihi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sumbangan Partai Politik atau gabungan partai politik untuk rekening dana kampanye Pasangan Calon presiden dan Wakil presiden yang didukungnya tidak boleh melebihi Rp. 2.000.000.000,(dua miliar rupiah). Ketentuan sumbangan in-natura/in kind harus dinominalkan dan batasannya disamakan dengan ketentuan yang ada. Sumbangan dari sebuah konglomerasi hanya dapat dilakukan satu kali dari induk perusahaan dan tidak boleh melebihi batasan jumlah sumbangan yang ada.

Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rekomendasi 5 Kandidat pasangan calon dan tim sukses membuat rekening dana kampanye terpisah. Rekening dana kampanye kandidat dan tim sukses dilaporkan ke KPU sejak pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup setelah proses kampanye selesai. Saldo maksimum rekening dana kampanye pasangan calon sebesar batasan sumbangan dari Partai Politik atau gabungan partai politik pendukung, yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Rekening Dana Kampanye dilaporkan kepada KPU di setiap tingkatan sesuai struktur kepengurusan tim sukses sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Perlu ada ketentuan sanksi administratif yang tegas kepada pasangan calon yang tidak menyerahkan rekening dana kampanyenya kepada KPU.

Pencatatan Rekomendasi 6 Adanya aturan secara rinci mengenai identitas penyumbang. Minimal mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Batas bawah pencatatan perlu diturunkan menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Diharuskan adanya konfirmasi sampai pada permasalahan kelayakan penyumbang di dalam proses audit.

Partai Politik, tim sukses dan pasangan calon membuat pencatatan pemasukan dan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

belanja dana kampanye sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta membuka laporan penerimaan dan belanja untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.

Partai Politik, tim sukses dan pasangan calon menunjuk orang/bagian khusus yang memiliki keahlian dalam membuat pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar KPU (memiliki sertifikasi khusus dari KPU). Pelaporan Dana Kampanye Rekomendasi 7 Pelaporan dana kampanye dilakukan sebelum dan sesudah masa kampanye Pelaporan dilakukan terhadap penerimaan dan belanja kampanye kepada KPU dan juga ke Publik oleh Partai Politik, Kandidat dan Tim Sukses Waktu penyerahan laporan ke KPU maksimal 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye dan oleh KPU langsung diserahkan ke auditor paling lambat 3 hari setelah diterima.

Audit Dana Kampanye Rekomendasi 8 Audit dilakukan terhadap laporan dana kampanye partai politik, kandidat serta tim sukses. Waktu audit dilakukan selama 40 hari setelah laporan diserahkan kepada auditor. KPU dapat menindaklanjuti hasil audit dana parpol dan dana kampanye ke audit yang bersifat khusus (bekerja sama dengan BPK atau KAP) jika terdapat indikasi pelanggaran Undangundang. Penentuan auditor untuk mengaudit dana partai politik dan dana kampanye Partai Politik dilakukan oleh KPU (bekerja sama dengan IAI). Biaya audit untuk mengaudit laporan dana kampanye ditanggung negara.

Akuntabilitas Publik Rekomendasi 9 KPU, partai politik, pasangan calon dan tim sukses di setiap tingkatan berkewajiban mengumumkan kepada publik laporan dana kampanye setelah diaudit beserta daftar penyumbang dan daftar belanja.

Pengaturan Dana Kampanye Kandidat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rekomendasi 10 Kandidat DPD harus mendaftarkan tim kampanyenya ke KPU DPD dapat mengumpulkan dana kampanye dari perorangan dan individu dengan mengikuti ketentuan mengenai sumber-sumber dana kampanye yang dilarang. Ketentuan batasan sumbangan kampanye perorangan dan badan hukum mengikuti ketentuan batasan yang ada untuk dana kampanye Partai Politik.


www.parlemen.net

Harus ada kewajiban pencatatan sumbangan dan pengeluaran mengikuti standar yang dirumuskan KPU dan IAI. Kewajiban pelaporan saldo rekening dana kampanye dan catatan penerimaan dan pengeluaran ke KPU sejak terdaftar sebagai peserta pemilu perseorangan. Laporan dana kampanye DPD diaudit oleh akuntan publik dengan tanggungan KPU. Catatan penerimaan dan pengeluaran dan juga hasil audit dapat diakses publik di KPU atau oleh kandidat. Sanksi terhadap tindakan politik uang mengikuti ketentuan sanksi yang sudah ada.

Penegakan Hukum Rekomendasi 11

Perkara pidana ditindaklanjuti lewat peradilan dua tahap hingga kasasi dan perkara administratif langsung diselesaikan oleh KPU. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama, dan hanya dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi sebagai putusan terakhir. Dalam pemrosesan kasus politik uang dan manipulasi pendanaan politik diperlukan hakim non-karir dank saksi ahli agar proses pengadilan dapat dipercepat. Penyelesaian Perkara pidana oleh pengadilan negeri paling lama 14 (empat belas) hari dan oleh oleh pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak perkara terdaftar di kepaniteraan. Perlu ada mekanisme pengenaan sanksi yang dapat ditempuh KPU dalam memproses kasus pelanggaran keuangan politik. KPU dapat menindaklanjuti ke jenis audit yang lebih khusus jika dalam audit laporan dana kampanye peserta pemilu terdapat indikasi kecurangan (dapat berkoordinasi dengan BPK). Perlu ada peran koordinatif antara KPU, BPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran politik uang dan manipulasi keuangan politik.

Sanksi Pelanggaran Dana Kampanye Rekomendasi 12 • Dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah. • Perlu ada mekanisme pengenaan sanksi yang dapat ditempuh KPU dalam memproses kasus pelanggaran keuangan politik.

Definisi Politik Uang Rekomendasi 13


www.parlemen.net

Adanya pembagian modus praktek politik uang: - Politik uang pada saat pencalonan kandidat (terjadi antara kandidat dan elit partai politik) - Politik uang pada saat kampanye (terjadi antara kandidat/tim sukses dengan pemilih) - Politik uang pada saat pencoblosan (terjadi antara kandidat dan petugas penyelenggara pemilu)

Sanksi Politik Uang Rekomendasi 14 Sanksi administratif politik uang dalam bentuk pengurangan suara Sanksi pidana terhadap pelaku politik uang harus dikenakan kepada siapa saja yang melakukannya dan sesuai dengan modusnya: - Politik uang pada saat pencalonan kandidat (diberikan sanksi pidana dan sanksi internal partai politik). - Politik uang pada saat kampanye (sanksi pidana dan administratif) - Politik uang pada saat pencoblosan (sanksi pidana dan sanksi denda)

Penggunaan Birokrasi dan Fasilitas Publik Rekomendasi 15 Adanya ketentuan yang mengikat pemerintah daerah dalam pengaturan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum yang adil bagi semua kandidat. Penerapan sanksi pidana yang tegas bagi pejabat publik yang menggunakan posisi dan fasilitas jabatannya untuk pemenangan kampanye buat partai atau kandidat yang didukungnya.

4. Usulan Perubahan Pasal-pasal dalam UU Politik (lampiran)


www.parlemen.net

4.1. 4.2. 4.3.

Rancangan Undang-undang Partai Politik Rancangan Undang-undang Pemilu Legislatif Rancangan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden


Policy Paper. Perubahan Pasal Dana Politik di dalam Paket Undang-undang Politik

Recommend Documents