POLICY BRIEF Sub Bidang Analisis Dampak kependudukan Tahun 2014
DAMPAK PERTAMBAHAN PENDUDUK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Pendahuluan Pertumbuhan penduduk dan partisipasi politik merupakan rangkaian satuan kesatuan yang sulit untuk dipisahkan jika kita ingin menciptakan tatanan sistem demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam sejarah bangsa Indonesia upaya untuk menggagalkan demokrasi sebagai sebuah sistem penyelenggaraan negara mengalami pasang surut. Berdasarkan definisi singkat di atas, melihat kondisi pertambahan jumlah penduduk yang mengadu keperuntungan mereka di kabupaten Kotawaringin Timur, sampai dengan tahun 2013 tercatat 475.469 penduduk. Namun seperti yang dikemukan oleh Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah tersebut masih jumlah kotor dan belum dibersihkan dari data ganda yang dimiliki oleh penduduk. Pertambahan jumlah penduduk ini dengan sendirinya mempunyai pengaruh terhadap peta politik yang ada di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur, pertama dilihat dari struktur komposisi kursi parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengalami penambahan yakni 5 (lima) kursi menjadi 40 kursi pada tahun 2014 dari tahun 2009 yang hanya berjumlah 35 kursi. Partisipasi Politik Partisipasi politik menurut Herbert McClosky adalah kegiatan sukarela warga masyarakat dengan jalan mengambil bagian dalam pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembentukan kebijakan umum. Sedangkan Normar H Nie dan Sidney Verba berpendapat partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal dan sedikit banyak 1
langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakantindakan yang diambil oleh mereka. Alasan Partisipasi Politik Berdasarkan sifat partisipasi politik yang diberikan menurut Morris Rosenberg ada yang bersifat apatis. Menurut kelompok apatis setidaknya ada tiga alasan utama yang mereka berikan dalam aktivitas partisipasi politik yakni pertama, aktivitas politik dianggap sebagai ancaman terhadap berbagai kehidupannya. Kedua, aktivitas politik dianggap sebagai suatu aktivitas yang sia-sia. Terakhir, ketiadaan faktor untuk “memacu diri untuk bertindak” atau juga disebut sebagai peransang politik. Tipologi Partisipasi Politik Dilihat dari tipologinya partisipasi politik berupa: pertama, berdasarkan keterlibatannya. Partisipasi aktif yakni mengajukan usul mengenai kebijakan umum, alternatif kebijakan, mengajukan kritik, meluruskan kebijakan, membayar pajak, memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintahan. Kedua, berdasarkan dimensi stratifikasi sosial. Dari perspektif ini partisipasi politik terbagi menjadi enam lapisan yakni pemimpin politik, aktivis politik, kaum komunikator (tim lobbying), warga negara, kaum marginal (kelompok yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok terisolir (kelompok yang jarang melakukan partisipasi). Ketiga,berdasarkan sikapnya.Apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Spektator yakni orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. Gladiator adalah mereka yang terlibat aktif dalam politik. Pengkritik yakni bentuk partisipasi yang tidak konvensional. Keempat, berdasarkan jumlahnya. Individual yakni partisipasi yang langsung dilakukan sendiri tanpa perantara pihak lain seperti menulis surat untuk wakil rakyat dll. Kolektif adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh warganegara secara bersama-sama untuk mempengaruhi pemerintahan.
2
Fungsi Partisipasi Politik Fungsi partisipasi politik yang lain disampaikan oleh Sudijono Sastroatmodjo juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah. Untuk kepentingan pemerintah, partisipasi politik memiliki fungsi :
Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
Sebagai sarana untuk membuktikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan (Ibid : 188).
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Berkaitan dengan hal tersebut menurut Michael Rush dan Philip Althoff terdapat sembilan tingkatan partisipasi politik yang dilakukan oleh seseorang. Dimana tingkat partisipasi ini untuk menunjukkan tinggi dan rendahnya partisipasi politik yang diberikan, adapun kesembilan tingkatan partisipasi tersebut antara lain sebagai berikut : a.
Voting (pemberian suara dalam pemilu) merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, karena hanya dilakukan secara periodik dan tidak bersifat rutin.
b.
Keikutsertaan dalam suatu diskusi politik.
c.
Keikutsertaan dalam kampanye politik, rapat umum, demonstrasi dan lain sebagainya.
d.
Tercatat sebagai anggota biasa dalam suatu ormas, lembaga swadaya masyarakat yang bernuansa politik (quasi political).
e.
Tercatat sebagai pengurus aktif dalam suatu ormas, lembaga swadaya masyarakat yang bernuansa politik (quasi political).
f.
Menjadi anggota biasa dalam suatu dalam sebuah partai politik.
g.
Menjadi pengurus aktif dalam sebuah partai politik.
h.
Secara profesional bekerja sebagai pencari jabatan politik atau jabatan administratif.
i.
Secara profesional menduduki jabatan politik di pemerintahan atau jabatan administratif, ini adalah tingkatan partisipasi politik yang paling tinggi.
3
Deskripsi Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota kabupaten yang terletak di Sampit. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah 16.496 km2 terdiri dari 17 kecamatan. Terdiri dari kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Seranau, Kota Besi, Telawang, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang dan terakhir kecamatan Antang Kalang. Tertetak di antara 111o0’50” – 113o0’46” bujur timur dan 0o23’14” – 3o32’54” lintang selatan. (www.pemkab.kotim.go.id). Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur Sebagai salah satu daerah yang tengah berkembang di Indonesia dan juga merupakan pintu masuk melalui jalur laut serta menjadi salah satu daerah tujuan investasi yang terbesar di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Berdampak pada bertambahnya jumlah pendatang maupun penduduk yang mengadu nasib mereka di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagian besar para pendatang tersebut bekerja pada sektor industri perkebunan dan pertambangan. Berikut tabel populasi pertumbuhan penduduk dari tahun 2009 s/d 2012. Partai Peserta Pemilu Legislatif 2014-2019 DPRD Kab. Kotim Pada bagian ini peserta pemilu adalah bukan profil calon anggota legislatif, tapi lebih kepada gambaran umum jumlah kontestan atau calon legislatif yang didaftarkan oleh partai politik pengusung. Berdasarkan data yang terdapat di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2014 calon anggota legislatif berjumlah 435 orang. Jumlah tersebut di bagi kedalam lima daerah pemilihan yakni dapil 1 (satu) berjumlah 76 orang, dapil 2 (dua) 106 orang, dapil 3 (tiga) 77 orang, dapil 4 (empat) 87 orang dan dapil 5 (lima) 89 orang. Total jumlah kursi yang diperebutkan berjumlah empat puluh (40) kursi masa bakti 2014 – 2019 dan mengalami kenaikan dari masa bakti sebelumnya 2009 – 2014 sebelumnya yang hanya berjumlah 35 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pertambahan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 4
ini akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang menetap di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur. Berikut tabel jumlah kursi DPRD Kab. Kotim masa bakti 2014-2019 yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan. Gambaran Umum Pemilih di Kabupaten Kotawaringin Timur Berdasarkan daftar pemilih tetap yang di sampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah pemilih yang mempunyai hak untuk masa bakti 2014 – 2019 sebanyak 321.476 (tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam) orang. Terdiri atas daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 315.575 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh lima) orang dan daftar pemilih khusus (DPK) sebanyak 5.901 (lima ribu sembilan ratus satu) orang. Hasil Pileg DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2014 – 2019 Setelah dilakukan pemilihan umum, maka berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPUD kabupaten Kotawaringin Timur terpilih 40 orang anggota legislatif. Mereka mewakili lima daerah pemilihan yang ada di kabupaten Kotawaringin Timur. Dari dua belas partai peserta pemilu hanya sepuluh partai saya yang mampu meloloskan kadernya menduduki kursi DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk periode 2014 – 2019. Adapun kesepuluh partai politik tersebut antara lain sebagai berikut : PDIP 8 wakil, Partai Golkar 6 wakil, partai Demokrat 6 wakil, Gerindra 5 wakil, Partai Nasdem 3 wakil, PKB 3 wakil, PAN 3 wakil, PPP 3 wakil, Hanura 2 wakil dan PKS 1 wakil. Jumlah Suara Sah Untuk DPRD Kab. Kotim Pada Pileg 2014 Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebanyak daerah pemilihan 1 (satu) untuk wilayah Kecamatan Pulau Hanaut sebanyak 7.725 pemilih, Kecamatan Teluk Sampit 4.871 pemilih, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan 11.070 pemilih dan Kecamatan Mentaya Hilir Utara 7.234 pemilih dengan total 30.900 pemilih. Daerah pemilihan 2 (dua) untuk wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebanyak 41.893 pemilih. Daerah pemilihan 3 (tiga) untuk wilayah Kecamatan Baamang 24.907 pemilih, Kecamatan Seranau 5.591 pemilih dengan total 30.498 pemilih. Daerah pemilihan 4 (empat) 5
untuk wilayah Kecamatan Kota Besi 8.437 pemilih, Kecamatan Cempaga 9.901 pemilih, Kecamatan Cempaga Hulu 10.871 pemilih, dan Kecamatan Telawang 11.598 pemilih dengan total 40.807 pemilih. Daerah pemilihan 5 (lima) untuk wilayah kecamatan Parenggean sebanyak 12.693 pemilih, Kecamatan Mentaya Hulu 14.153 pemilih, Kecamatan Antang Kalang 8.247 pemilih, Kecamatan Bukit Santuai 4.511 pemilih, Kecamatan Telaga Antang 9.594 pemilih dan Kecamatan Tualan Hulu 6.155 pemilih dengan total sebanyak 55.363 pemilih. Sedangkan untuk jumlah pemilih sah di lima daerah pemilihan yang ada di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 199.461 pemilih Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Untuk DPRD Kab. Kotim Tahun 2014 Berdasarkan data yang peneliti olah dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, khususnya untuk menentukan wakil rakyat akan menduduki kursi DPRD Kab. Kotim masa bhakti periode 2014 – 2019 yang mempunyai hak pilih tercatat sebanyak 321.475 pemilih dari jumlah 385.541 jiwa penduduk kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan data BPS Kotim tahun 2012. Sedangkan jumlah pemilih yang mempunyai hak berdasarkan daftar pemilik tetap (DPT) dan daftar pemilih khusus (DPK) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab Kotim pada pileg tahun 2014 tercatat sebanyak 321.475 pemilih. Artinya jumlah pemilih yang mempunyai hak sebanyak 83,38 % dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan jumlah pemilih tersebut di atas yang menggunakan haknya untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masa bakti 2014 – 2019 tercatat sebanyak 199.461 pemilih. Berdasarkan data di atas, maka masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pada saat pemiluihan umum legislatif dilaksanakan. Menurut masyarakat di kecamatan Antang Kalang dan Mentaya Hulu bahwa ada beberapa hal yang membuat mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Pertama, mereka tidak mengenal secara jelas figur atau sosok calon anggota legislatif DPRD Kab. Kotim. Kedua, visi dan misi partai pengusung dianggap belum merefresentasikan kepentingan kelompok kecil, lemah dan tidak mempunyai modal. Ketiga, menurut sebagian masyarakat bahwa wakil yang diusung oleh partai politik peserta pemilu kebanyakan pemain lama. Dimana pada masa mereka menjabat masyarakat merasakan dampak secara langsung untuk mengubah nasib maupun kesejahteraan mereka. Terutama menyuarakan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan inprastrutur 6
khususnya jalan untuk mempermudah akses perekonomian warga. Hal ini saat dirasakan di daerah utara kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya pembangunan jalan menuju kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, Bukit Santuai, Tualan Hulu dan Mentaya Hulu. Keempat, alasan lain yang disampaikan oleh masyarakat kenapa mereka tidak memilih karena keterwakilan calon perempuan mereka anggap kurang. Bentuk Patisipasi Politik Berdasarkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik, partisipasi politik yang diberikan oleh warga masyarakat masing dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang berbentuk pasif. Artinya keterlibatan dalam proses pemilihan umum legislatif khususnya untuk memilih calon wakil mereka di DPRD Kab Kotim tahun 2014 bukan atas kesadaran sendiri, tapi karena ada dorongan dari pihak lain. Menurut warga masyarakat ada beberapa alasan kenapa mereka terlibat dalam proses pemilihan umum antara lain sebagai berikut pertama, karena ada keluarga mereka yang mencalonkan diri, menjadi anggota DPRD Kab. Kotim. Kedua, ada juga warga masyarakat yang mengatakan alasan mereka terlibat karena ada imbalan yang dijanjikan oleh para calon anggota legislatif. Ketiga, ada juga warga masyarakat ikut memilih karena di ajak oleh orang lain dan pilihan mereka mengikuti pilihan orang yang mengajak mereka. Keempat, alasan masyarakat memilih pada pemilu karena didorong oleh pihak lain, terutama orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua adat, pimpinan organisasi serta orang kaya lokal dan lain sebagainya. Pertambahan Penduduk Vs Partisipasi Politik Tingginya laju pertumbuhan penduduk di sebagian dunia menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Pertumbuhan dan pertambahan penduduk tersebut dengan sendirinya akan menghadirkan dampak positif maupun negatif. Berdasarkan data yang di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2012 tercatat jumlah penduduk sebanyak 385.541 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya tercatat 328.816 jiwa. Jumlah tersebut mengalamai peningkatan sebanyak 56.725 jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dibagi rata maka dalam setiap satu tahun warga masyarakat kabupaten Kotawarinin Timur mengalami pertambahan sebanyak kurang lebih 11.345 jiwa. Jumlah ini jika dibagi perbulan maka terlihat penambahan jumlah penduduk di Kab. Kotim sebanyak 945 orang atau 7
setara dengan 236 orang yang masuk per minggu. Sumbangan terbesar terhadap peningkatan jumlah penduduk tersebut, berasal dari para buruh migran atau pencari pekerjaan yang datang dari luar kabupaten Kotawaringin Timur maupun Pulau Kalimantan. Sebagian besar para pendatang ini bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini tidak terlepas dari tumbuh suburnya perusahaan besar sawit (PBS) yang ada di kabupaten Kotawaringin Timur. Baik yang dimiliki oleh para pengusaha lokal, nasional maupun internasional. Khusus untuk yang internasional para pemilik perusahaan besar sawit (PBS) berasal dari negara Malaysia dan India. Hal ini dapat kita lihat jika pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk sebanyak 328.816 jiwa jumlah kursi yang terdapat di DPRD Kab. Kotim hanya 35 kursi. Maka dengan bertambahnya jumlah penduduk menjadi 385.541 jiwa pada tahun 2014 kursi yang tersedia untuk DPRD Kab. Kotim juga mengalami penambahan yakni menjadi 40 kursi. Namun pertambahan jumlah penduduk jika dikaitan dengan partisipasi politik warga masih rendah. Hal ini setidaknya dapat kita lihat dari tingkat partisipasi warga masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara yang hanya tercatat 199.461 pemilih saja atau sekitar 62,05 persen, jika dibandingkan dengan jumlah DPT dan DPK yang tercatat 321.475 pemilih atau setara dengan 37,95 persen. Dampak politik yang muncul dari rendahnya partisipasi politik adalah lemahnya legitimasi yang dimiliki oleh para anggota DPRD Kab. Kotim. Jadi dengan kata lain bahwa pertambahan penduduk hanya melahirkan atau menambah kekuatan politik secara personil (jumlah anggota DPRD) di parlemen saja. Sedangkan dari konteks partisipasi politik masih rendah, hal ini dapat kita lihat dengan masih besarnya pemilih yang tidak menggunakan haknya pada pemilihan umum legislatif lalu. Menurut pandangan sosiologi dan psikologi politik, rendahanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum salah satunya disebabkan karena adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap para calon anggota DPRD maupun terhadap partai politik pengusung mereka. Bentuk Partisipasi Politik Berdasarkan bentuk maupun tipologinya partisipasi politik secara teoritis dipengaruh oleh beberapa dimensi yakni berdasarkan keterlibatannya,dimensi stratifikasi sosial, sikapnya, dan berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat kebanyaknya masyarakat mengatakan bahwa partisipasi mereka bersifat pasif karena adanya dorongan dari pihak lain, bukan atas dasar kesadaran mereka sendiri. Seperti adanya hubungan 8
kekerabatan dengan caleg, pengaruh dari tokoh agama, adat, organisasi, masyarakat serta di ajak oleh teman. Selain adanya ajakan dari pihak lain, faktor lain yang menuntukan pilihan politik masyarakat sebagai refresentasi dari partisipasi politik mereka karena adanya transaksi politik seperti money politics yang dikemas secara rapi dan sulit untuk dibuktikan secara hukum. Berdasarkan pengakuan beberapa orang narasumber sulit terbuktinya money politics tersebut karena antara caleg dan penerima saling menjaga kerahasiaan transaksi tersebut. Walaupun penelitian ini tidak sampai mengukur kualitas partisipasi politik masyarakat, namun dengan adanya informasi seperti peneliti temukan di lapangan, maka sebagian besar partasipasi politik masyarakat masuk dalam kategori yang rendah. Dampak negatifnya dari partisipasi politik yang bersifat pasif adalah rendahnya kontrol masyarakat terhadap kinerja Parlemen dan tidak terbangunnya kontrak politik antara caleg dan pemilih. Hal lain yang mungkin terjadi setelah para caleg tersebut mendapatkan kekuasaannya, maka mereka tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik. Karena sudah diawali dengan niat untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan pada saat masa pencalonan dan kampanye. Dalam kajian psikologi politik fenomena ini merupakan bagian penyimpangan perilaku penyelenggara negara maupun pemerintahan. Hasilnya akhirnya adalah kinerja anggota DPRD yang diharapkan bisa maksimal untuk menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya konstituennya menjadi tersandera olah keinginan untuk mengembalikan modal yang telah dinvestasikan selama proses politik tersebut berjalan. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan ada beberapa faktor yang membuat partisipasi politik menjadi pasif yang dapat dibagi menjadi dua yakni dari dalam (intern) lingkungan masyarakat itu dan dari luar (ekstern). Secara intern stidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi antara lain pertama,faktor pndidikan, pengetahuan dan pengalaman warga masyarakat itu sendiri. Kedua, lingkungan bergaul maupun tempat tinggal pemilih. Menurut kajian politik kontemporer faktor pendidikan baik yang didapat melalui pendidikan formal maupun informal dan lingkungan tempat bergaul seseorang atau sekelompok orang mempunyai pengaruh langsung terhadap kualitas dan bentuk partisipasi politik warga negara. Sebab latar belakang pendidikan akan mampu menyaring informasi yang diberikan oleh para politisi semasa aktivitas politik berjalan. Sedangkan secara ekstern faktor yang mempengaruhi adalah lemahnya mesin partai politik melaksanakan salah satu fungsi yakni melaksanakan pendidikan kepada 9
warga masyarakat. Selain itu juga karena masih minimnya organisasi sosial kemasyarakatan dalam memberikan pencerahan politik kepada warga masyarakat. Kesimpulan Dari paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni : 1. Pertambahan jumlah penduduk tidak secara langsung mampu meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan maupun aktivitas politik. Namun pertambahan penduduk memberikan tambahan jumlah kursi yang ada di parlemen, di mana untuk kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2014 ditetapkan 40 kursi yang tersedia untuk diperebutkan. Dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya memperebutkan 35 kursi DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Penambahan jumlah kursi di parlemen ini sendiri telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai imbas dari bertambahnya jumlah penduduk. 2. Dilihat dari bentuk ataupun tipologinya partisipasi politik warga masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kabupaten Kotawaringin Timur cenderung bersifat pasif. Padahal bentuk partisipasi politik yang bersifat pasif memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Mulai dari lemahnya kinerja anggota DPRD yang terpilih, tidak tersalurkannya secara baik aspirasi masyarakat, lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap eksekutif dan lain sebagainya. 3. Kecenderungan warga masyarakat berpartisipasi dalam proses politik selama pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kabupaten Kotawaringin Timur sebagain besar bukan atas kesadaran politik mereka sendiri namun karena adanya motivasi lain yang bersifat transaksional antara masyarakat dan para kontestan politik. Baik yang bersifat karena adanya hubungan kekerabatan maupun karena adanya dorongan yang dilakukan oleh para tokoh agama, masyarakat, adat dan lain sebagainya. 4. Fakta lain yang ditemukan di lapangan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat tidak hanya kurangnya pendidikan, pengetahuan maupun pengalaman masyarakat tentang politik saja. Namun juga disebabkan tidak berjalannya fungsi pendidikan politik yang seharusnya di jalankan oleh partai politik peserta pemilu.
10
5.2. Saran Walaupun penilitian ini tidak sampai pada mengukur kualitas partisipasi yang diberikan oleh warga masyarakat di kabupaten Kotawaringin Timur pada pemilihan umum legislatif. Namun bentuk partsipasipasi politik yang pasif ini ke depan harus segera untuk dibenahi, agar kualitas penyelenggaraan, proses dan hasil seleksi warga masyarakat terhadap para wakil mereka di DPRD Kab. Kotawaringin Timur dimasa yang akan datang bisa lebih baik. Untuk itu ada beberapa hal kiranya yang harus diperhatikan kedepan agar kualitas demokrasi dan politik kita menjadi lebih baik, antara lain : 1. Untuk mendukung kualitas pengetahuan, pendidikan dan pengalaman politik warga masyarakat Pemerintah daerah harus mempunyai andil yang besar, khususnya untuk menyediakan insfrastruktur pendidikan dan pembelajaran. Baik yang bersifat formal maupun yang informal. Agar masyarakat bukan hanya sekedar melek pengetahuan tapi juga melek politik. 2. Partai politik yang merupakan mesin penggerak utama aktivitas politik harus menjalankan fungsinya secara maksimal, khususnya fungsi pendidikan politik. Hal ini perlukan untuk menjaga komunikasi yang baik antara partai politik dan konstituennya. Pendidikan politik secara berkelanjutan yang dilakukan oleh partai politik dapat pula dijadikan sebagai sarana untuk mendengarkan, menampung dan mengolah aspirasi yang datang dari masyarakat. 3. Ke depan partai politik juga harus melakukan pembenahan ke dalam, khususnya untuk melakukan kaderisasi secara berjenjang dan meberikan pengetahuan politik kepada kadernya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tenjadinya politik biaya tinggi (high cost politics). Padahal kita sama-sama menyadari bahwa politik biaya tinggi (high cost politics) merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi yang selama ini menghantui penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
11
Daftar Pustaka Asvi Warman Adam, Pelurusan Sejarah Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2007 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. Efriza, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung, Alfabeta, 2012. Arikunto,Suharsimi,Prosedur Penelitian,Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2014. Herbert McClosky, Norman H Nie, Sidney Verba, Samuel P Huntington & Joan M Nelson dalam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998. Krisno Hadi, Perilaku Politik dan Pemilu 2004, Malang, UMM Press Moleong, Lexy, MetodelogiPenelitianKualitatif, Bandung: RemajaRosdaKarya, 1998. Nunung Nurwati, Nugraha Setiawan & Yahya Asari, Penyusunan Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan di Kota Bandung, KerjasamaBadan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung dan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Padjajaran Bandung : 2007. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992. Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka PelajarOffset, 2005. Sri Hayati dan Ahmad Yani, Geografi Politik, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
12
