POLA KEMITRAAN DI PERKEBUNANKELAPA SAWIT (Studi pada PT. Mitra Austral Sejahtera di Desa Upe Kecamatan BontiKabupaten Sanggau)

Sociodev, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

POLA KEMITRAAN DI PERKEBUNANKELAPA SAWIT (Studi pada PT. Mitra Austral Sejahtera di Desa Upe Kecamatan BontiKabupaten Sanggau) Oleh: Dominikus Okbertus Srikujam NIM. E411070391 Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. email :[email protected]

ABSTRAK Penulisan Jurnal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman mengenai Pelaksanaan Pola Kemitraan yang di lakukan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit bersama masyarakat petani plasma di Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Menarik di teliti mengenai prinsip kemitraan yaitu saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan petani mitra mengingat masih banyaknya konflik antara petani dan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1) Pelaksanaan Pola Kemitraan Lahan, 2) Pelaksanaan Kemitraan Bagi Hasil, dan 3) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat oleh PT. MAS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pola kemitraan terkait dengan lahan telah melahirkan konflik antara perusahaan dan petani plasma sebagai mitra. Petani plasma sebagai mitra selalu menjadi pihak yang di rugikan. Pelaksanaan system Bagi Hasil, masih belum berjalan sesuai perjanjian. Pelaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT. MAS belum membangun Fasilitas umum. Untuk itu penulis merekomendasikan harus ada kesamaan pandangan antara PT. MAS, KUD dan Pemerintah untuk menetapkan luasan lahan plasma sehingga tidak menghambat proses sertifikasi lahan plasma, PT. MAS segera membangun fasiltasfasilitas umum yang telah di janjikan. PT. MAS lebih terbuka dalam menyelesaikan konflik dengan Petani Plasma. Bukan malah membenturkan petani plasma dengan masyarakat, PT. MAS melalui dana CSR bisa menciptakan pendapatan alternative agar petani dan masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana untuk menambah penghasilannya, dan Petani plasma dan masyarakat di harapkan bisa menambah penghasilan dengan tidak melanggar hukum. Kata-kataKunci : Pola Kemitraan, Perkebunan Kelapa Sawit, Petani Plasma, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

1 Dominikus Okbertus Srikujam, NIM. E411070391 Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


ABSTRACT Journal writing is intended to provide an understanding of the Implementation of the Partnership will be undertaken by the Company with the community of oil palm plantation smallholders in the village Upe, District Bonti, Sanggau. Interest meticulous about the principle of partnership that require mutual, mutually reinforcing and mutually beneficial to the farmer of its partners since there are many conflicts between farmers and companies. The aim of this study is to describe and analyze 1) . Implementation of the Land Partnership, 2) Implementation of the Partnership for Results, and 3) . Implementation of the Social Responsibility Community by PT. MAS. This type of research used in this study is the kind of descriptive analysis approachwithqualitative research. Results from this study is related to the land partnership pattern has given rise to conflicts between companies and farmers as partners. Farmers as partners has always been a party that is disadvantaged. Implementation of the system of revenue sharing, is still going according to the agreement. Implementing Corporate Social Responsibility, PT. MAS has not built public facilities. To the authors recommend there should be common ground between PT.MAS, cooperatives and the Government to set a land area of plasma so as not to hinder the process of certification of the plasma, facilityPT.MAS quickly build public facilities that have been promised. PT.MAS more open in resolving the conflict with the smallholder. Instead of banging farmers with society, PT.MAS through CSR funds could create alternative income so that farmers and the public did not commit a criminal act to supplement his income, and smallholders and communities are expected to increase revenue by not breaking the law. Keywords : Partnership, Palm Oil Company, Plasma Farmers, Corporate Social Responsibility

meningkatkan investasi di bidang perkebuan

A. PENDAHULUAN

kelapa

sawit.

Dengan

14.680.700

terjadi

di

mengalokasi kan lahan untuk perkebunan

Indonesia dalam kurun waktu satu dekade

kelapa sawitseluas 1.500.000 Ha.Bukan itu

terakhir ini. Hamparan perkebunan seluas

saja, Pemerintah Kalimantan Barat juga

lebih dari tujuh juta hektar dan dikelola oleh

berencana menargetkan pembangunan 1,5

lebih dari 600 perusahaan dan satu juta

Juta Hektar Perkebunan Kelapa sawit di

petani kecil.

Perbatasan Malaysia-Indonesia.

dengan

sangat

cepat

Kelapa sawit telah menjadi

tanaman perkebunan terpopuler di Indonesia

Kalimantan

wilayah

Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah

Ha,

luas

Barat

Dengan dibukanya perkebunan sawit

karena harga minyak sawit mentah (Crude

di beberapa kabupaten

Palm Oil/CPO) naik dua kali lipat antara

berakibat positif, perekonomian masyarakat

tahun 2000 dan awal 2008 serta adanya

mulai menampakkan peningkatan, namun

prospek meningkatnya pasar CPO untuk

perubahan

bahan bakar nabati (BBN) atau agrofuel

terutama adanya kerusakan lingkungan alam.

(Sirait 2009:1).

Pembukaan lahan sawit berarti mengalihkan

Hal

ini

juga

yang

memacu

pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk

tersebut

fungsi hutan tadinya

disatu sisi bisa

berakibat

berfungsi

negatif,

sebagai

wadah menjaga kelestarian alam berupa 2

Dominikus Okbertus Srikujam, NIM. E411070391 Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


fungsi

hutan

mencegah

longsor

dan

1995,

PT.

MAS

menerapkan

Pola

kekayaan flora-fauna ternyata beralih fungsi

Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN)

menjadi

Kemitraan.

bentuk

perkebunan

yang

mempunyai nilai ekonomi tinggi hanya

Dari survey singkat di lapangan

mencari keuntungan sesaat, karena dalam

memperlihatkan

jangka

dikhawatirkan

permasalahan yang timbul dengan program

mengakibatkan kerusakan alam. (Muzakah

kemitraan yang di terapkan oleh PT.MAS.

dan Fatmawati,2010:41).

Salah satunya adalah Persoalan tanah yang

panjang

Dampak negatif lainya yang muncul adalah

banyak

terjadi

konflik

antara

banyak

merupakan persolaan yang paling mendasar atas pembukaan perkebunan sawit.

masyarakat dan pemilik perkebunan yang dipicu persoalan penguasaan lahan.

bahwa

Dalam Penelitian pembatasan

masalah,

ini dilakukan sehingga

ruang

Konflik lahan perkebunan antara

lingkup yang di teliti menjadi lebih spesifik,

masyarakat dan perusahaan hingga tahun

sehingga menghasilkan penelitian yang lebih

2010 di kabupaten/kota Kalbar, di antaranya

efektif. Masalah yang menjadi pilihan adalah

di Kabupaten Pontianak 14 kasus, Kubu

Pelaksanaan Pola Kemitraan oleh PT. Mitra

Raya 13 kasus, Landak 20 kasus, Sambas

Austral Sejahtera di Desa Upe, Kecamatan

dan Sintang 23 kasus, Sanggau 26 kasus,

Bonti, kabupaten Sanggau.

Sekadau dan Melawi 20 kasus, Ketapang 26

Dari latar belakang di atas, terlihat

kasus, dan Kabupaten Kayong Utara 10

bahwa Pola Kemitraan di perkebunan kelapa

kasus,

sawit selalu tersandung dengan permasalah

dan

Kapuas

Hulu

5

kasus.

(Arkanudin, 2013:1).

yang

Salah satu upaya upaya pemerintah

terkait

Pelaksanaan

Lahan,

Bagi

Tanggung

Hasil,

Jawab

dan Sosial

dalam menekan angka konflik Perusahaan

Perusaan. Untuk itu penulis hanya akan

dan

membatasi diri pada penelitian dengan

petani

adalah

dengan

melakukan

kemitraan usaha perkebunan. Salah satu Perusahaan Perkebunan

rumusan masalah sebagai berikut: 1.

Besar Swasta asing (PBSA) yang melakukan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat adalah PT. Mitra Austral

Bagaimana Pelaksanaan Pola Kemitraan Lahan yang di lakukan oleh PT. MAS

2.

Bagaimana Pelaksanaan Kemitraan Bagi Hasil yang di lakukan oleh PT. MAS.

Sejahtera (PT.MAS). beroperasi sejak tahun 3 Dominikus Okbertus Srikujam, NIM. E411070391 Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


3.

Bagaimana

Pelaksanaan

Tanggung

pola

Kemitraan

yang

dan

dirinya

dan

Jawab Sosial Kepada Masyarakat oleh

menguntungkan

PT. MAS.

masyarakat sekitar. Khususnya bagi PT.

Tujuan dari penelitian ini adalah

bagi

baik

MAS sebagai refleksi atas pelaksanaan

untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

kemitraan yang telah dilakukan selama

1.

ini dan apa yang harus di perbaiki untuk

Pelaksanaan Pola Kemitraan

Lahan

yang di lakukan oleh PT. MAS 2.

3.

masa yang akan datang.

Pelaksanaan Kemitraan Bagi Hasil yang

c.

Bagi

Masyarakat,

diharapkan

di lakukan oleh PT. MAS.

masyarakat dapat memahami apabila

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan dan Petani memiliki hak dan

Kepada Masyarakat oleh PT. MAS.

Kewajiban sebagai mitra usaha yang

Secara Teoritis Manfaat penelitian ini adalah menambah referensi tentang

sama –sama di atur dalam peraturan perundang-undangan.

konsep Pola Kemitraan di Perkebunan Kelapa

sawit

yang

dilakukan

oleh

perusahaan.

B. KAJIAN TEORI 1. Landasan Teori

Secara Praktis Manfaat penelitian ini

a.

adalah sebagai berikut: a.

Bagi

Peneliti,

Memasuki era perdagangan bebas untuk

menambah

sekarang ini, pola kemitraan merupakan

wawasan dan pengetahuan tentang pola

salah

kemitraan yang dilakukan perusahaan

kerjasama dalam melakukan usaha yang

perkebunan

untuk

sudah mulai di lakukan di banyak negara.

petani.

Peran pemerintah dalam mengatur dan

sawit

mensejahterakan

b.

Kemitraan

masyarakat

satu

konsep

melakukan

Dan secara khusus dapat memberikan

menjembatani

gambaran tentang pelaksanaan pola

pengusaha besar, menengah dan kecil diatur

Kemitraan

yang dilakukan oleh PT.

dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1)

MAS

dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di sekitar

tentang

perkebunan sawit di Desa Upe.

bahwa:

Bagi Perusahaan Perkebunanan Kelapa Sawit, diharapkan

dapat mempelajari

pola

dalam

kemitraan

kemitraaan

yang

antara

menyebutkan

Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah 4



atau dengan usaha besar disertai pembinaan

dengan Perkebunan adalah segala kegiatan

dan pengembangan yang berkelanjutan oleh

yang mengusahakan tanaman tertentu pada

usaha menengah atau usaha besar dengan

tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam

memperhatikan prinsip saling memerlukan,

ekosistem

saling

saling

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman

menguntungkan. Kemitraan mengandung

tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan

makna sebagai tanggung jawab moral

dan teknologi, permodalan serta manajemen

pengusaha

untuk

memperkuat

dan

menengah/besar

untuk

membimbing dan membina pengusaha kecil

yang

sesuai,

mewujudkan

mengolah

kesejahteraan

dan

bagi

pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

mitranya agar mampu mengembangkan

Masuknya sawit di Kalimantan Barat

usahanya sehingga mampu menjadi mitra

mulai dirintis oleh Gubernur Kadarusno

yang handal untuk menarik keuntungan dan

(mantan Gubernur Kalimantan Barat) pada

kesejahteraan bersama (Agus,2005:11).

tahun 1970-an. Rencana pengembangan

Menurut

alasan

perkebunan kelapa sawit ini diawali dengan

Kemitraan

mengirim surat No. 01/A-1/X/13 tanggal 27

usaha haruslah berdasarkan asas sukarela

September 1974 dan surat No. 46/A-1/IV/13

dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus

tanggal 22 April 1975 kepada Departemen

dijauhkan “kawin paksa”. Oleh karena itu,

Pertanian C.q Direktur Jenderal Perkebunan.

pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap

Dalam

untuk

mengusulkan

terjadinya

Sigit

kemitraan

bermitra,

baik

(2011:1) adalah

kesiapan

budaya

suratnya

Gubernur

supaya

Direktur

Kadarusno Jenderal

maupun kesiapan ekonomi. Jika tidak, maka

Perkebunan Republik Indonesia mengadakan

kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan

survey guna

yang besar terhadap yang kecil atau gagal

kemungkinan pembukaan perkebunan kelapa

karena tidak bisa jalan. Artinya, harapan

sawit di Kalimantan Barat.

yang satu terhadap yang lain tidak terpenuhi

c.

b. Perkebunan Kelapa sawit

mengetahui

kemungkinan-

Pola Kemitraan Perkebunan Sawit

Pola kemitraan di Indonesia lebih

Pembangunan Perkebunan Kelapa

banyak di gunakan di sektor Perkebunan

sawit di mulai sekitar tahun 1970 an dengan

dalam

dikembangkannya program PIR (Perkebunan

pengelolaan

usahanya.

Dalam

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang

Inti

Rakyat)

dalam

rangka

program

Perkebunan menjelaskan yang di maksud

akselerasi pembangunan perkebunan. Istilah 5



yang di gunakan adalah Nubleus Estate

Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit

Smallholder

Pola Kemitraan, maka pola kemitraan

(NES).

Kemudian

istilah

tersebut merubah menjadi Perusahaan Inti

dilakukan dengan berbagai pola yaitu:

Rakyat Perkebunan (PIR-BUN), PIR-Trans

a.

Pola Koperasi Usaha Perkebunan 100%

dan KKPA (Koperasi Kredit Primer Untuk

b.

Pola Patungan 65% -35%

Anggota) (Undang,2006:47).

c.

Pola Patungan 80% - 20%

Dalam Ketentuan umum Peraturan Menteri

d.

Pola BOT (Build, Operate, Transfer),

Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang

e.

Pola BTN (Bank Tabungan Negara),

Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan pasal

f.

Pola-pola pembangunan lainnya yang

1 ayat 20, ayat 21, dan ayat 22 menjelaskan:

saling menguntungkan, memperkuat,

1.

Perusahaan Inti Rakyat

membutuhkan antara petani pekebun

2.

Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi

dengan perusahaan perkebunan.

selanjutnya disebut PIR-TRANS 3.

Perusahaan Koperasi

Inti

Rakyat

Primer

Selain

–

untuk

membangun

perusahaan

yang

Kredit

tergabung di dalam RSPO (Roundtable

Anggota

Susteneble Palm Oil) wajib menggunakan

selanjutnya disebut PIR-KKPA Dalam

itu,

Prinsip FPIC (Free Prior and Informed

perkebunan

Consent) atau konsep persetujuan tanpa

kelapa sawit, Perusahaan Sawit di wajib kan

paksaan atas dasar informasi awal. Dimana

untuk menggunakan pola kemitraan. Pola

masyarakat Berhak untuk memberi atau

Kemitraan usaha perkebunan sendiri di atur

tidak memberi persetujuan tanpa paksaan

secara dalam Keputusan Menteri Pertanian

atas dasar informasi awal atas segala

No

tentang

tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah

Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian .

serta sumber daya alam mereka (Colchester

Kemenpen

dan Maurizio, 2007:1).

940/Kpts/OT.210/10/1997

ini

menjelaskan

bahwa

Kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan

Dalam rangka melakukan kemitraan

dengan pola : Inti Plasma, Sub kontrak,

usaha,

Dagang Umum, Keagenan, Pola KOA

memiliki Hak dan Kewajiban yang harus di

Pola

sawit

jalan kan. Hal ini di atur di dalam Peraturan

Sanggau sebagaimana diamanatkan dalam

Daerah Kalimantan Barat Nomor 18 tahun

Peraturan

2002 Tentang Perkebunan Inti Rakyat.

Daerah 3

di

Perkebunan

Kabupaten

Nomor

kemitraan

Perusahaan

Kabupaten

Tahun

2004

Sanggau Tentang



Aturan

Tentang

Pola

Kemitraan

kekayaan flora-fauna ternyata beralih fungsi

dalam usaha perkebunan juga termuat di

menjadi

dalam Peraturan Menteri Negara BUMN

mempunyai nilai ekonomi tinggi hanya

nomor

mencari keuntungan sesaat, karena dalam

PER-05/MBU/2013

Tentang

bentuk

perkebunan

panjang

yang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

jangka

Negara BUMN nomor PER-05/MBU/20007

mengakibatkan kerusakan alam. (Muzakah

Tanggal 27 April 2007 tentang Program

dan Fatmawati,2010:41).

kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan

dikhawatirkan

Dampak negatif lainya yang muncul

dan Program bina lingkungan. Pada pasal 11

adalah

ayat 2 huruf e menyatakan bahwa ruang

masyarakat dan pemilik perkebunan yang

lingkup PKBL yaitu: 1). Bantuan korban

dipicu persoalan penguasaan lahan. Konflik

bencana alam; 2). Bantuan pendidikan

muncul di antaranya karena tumpang tindih

dan/atau pelatihan; 3). Bantuan peningkatan

lahan perkebunan dan lahan masyarakat,

kesehatan;

ganti rugi tidak sesuai, perkebunan sawit

4).

Bantuan

pengembangan

banyak

sarana ibadah; 6) Bantuan pelestarian alam,

produksi, tuntutan program kepedulian pada

7) Bantuan Transportasi untuk buruh, dan 8).

masyarakat sekitar yang dinilai kurang, serta

Bantuan

kurangnya

dalam

rangka pengentasan kemiskinan.

pemahaman

hutan

antara

yang

Kemasyarakatan

kawasan

konflik

prasarana dan/atau sarana umum;5). Bantuan

Sosial

masuk

terjadi

sosial

lindung,

budaya

masyarakat setempat oleh pihak pemilik

d. Konflik di Perkebunan Kelapa

perkebunan. (Arkanudin, 2013:1). Menurut Karl Max, Konflik sosial

Sawit Dengan dibukanya perkebunan sawit di beberapa kabupaten

disatu sisi bisa

adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai.

berakibat positif, perekonomian masyarakat

Bentuk

mulai menampakkan peningkatan, namun

bermacam-macam, yakni konflik antara

perubahan

negatif,

individu, kelompok , atau bangsa. Marx

terutama adanya kerusakan lingkungan alam.

mengatakan bahwa potensi-potensi konflik

Pembukaan lahan sawit berarti mengalihkan

terutama terjadi dalam bidang pekonomian,

fungsi hutan tadinya

dan

tersebut

berakibat

berfungsi

sebagai

wadah menjaga kelestarian alam berupa fungsi

hutan

mencegah

longsor

ia

dari

pun

konflik

sosial

memperlihatkan

itu

bisa

bahwa

perjuangan atau konflik juga terjadi dalam

dan 7



bidang

distribusi

prestise/status

dan

kekuasaan politik. Marx

(2010) tentang Pola Pengendalian Sosial Berbasis

juga

mengkaitkan

antara

Perkebunan

Pranata

Lokal

Kelapa

Di

Sawit

wilayah Kabupaten

resources dengan kekuasaan kelas yang

Bengkayang. Penelitian ini mengambar kan

terkait

bagaimana

dengan

kepemilikan

property.

permasalah-permasalah

Kekuasaan penguasa dalam pemanfaatan

perkebunan kelapa sawit di lihat dari faktor

sumber daya alam seringkali membuat

adat istiadat setempat. Hasil dari penelitian

petani tersingkirkan dengan keterbatasannya.

ini

Dengan

perkebunan

kelapa

berperan

membantu

keberadaan

demikian

Marx

masyarakat

mengkritik

kapitalis

dan

menyatakan

bahwa

pembangunan

sawit

seharusnya meningkatkan

membaginya dalam dua pembagian kelas

penghasilan masyarakat, namun yang terjadi

yaitu: kelas yang berkuasa dan kelas yang

justru menimbulkan konflik pertanahan.

dikuasai, kelas atas dan kelas bawah. Dalam

Hasil penelitian lainnya yang sangat relevan

sistem produksi kapitalis, kedua kelas saling

adalah hasil penelitian skripsi oleh Billy

berhadapan. Kelas atas adalah pemilik

Agriva Sinulingga pada tahun 2009. Tentang

modal (borjuis) dan kelas bawah adalah

Evaluasi

kelas buruh (proletar). Kelas atas menguasai

PT.Perkebunan Nusantara III Dengan Usaha

bidang produksi dan kelas bawah harus

Kecil (Kasus Kota Medan). Penelitian ini

tunduk terhadap kekuasaan kelas atas. Relasi

ingin melihat sejauh mana praktek-praktek

antar kelas tersebut merupakan relasi yang

tanggung

eksploitatif.. Sedangkan konflik pemilikan

lakukan. Hasil penelitian ini memperlihatkan

tanah yang terjadi di Desa Upe ini

bahwa pola kemitraan yang di bangun akan

merupakan konflik perebutan lahan untuk

lebih erat apabila program Tanggung Jawab

memperoleh sumber-sumber ekonomi yang

Sosial Perusahaan di lakukan dengan benar.

terjadi antara penguasa (pemilik modal) dan

Meskipun

petani sebagai rakyat kecil.( Tifani,2013:1).

pelaksanaannya, namun kemitraan yang di

Terhadap

Jawab

Sosial

memiliki

Kemitraan

Perusahaan

kendala

di

dalam

bangun tetap berjalan. bahkan kemitraan 2. Hasil Penelitian yang Relevan

terjadin terikat secara non-formal. Artinya

Hasil penelitian yang relevan dengan

tidak ada perjanjian mengikat secara tertulis

penelitian ini adalah hasil penelitian yang di

tetapi karena adanya kepercayaan antara

lakukan oleh Muzakah dan Fatmawati

kedua belah pihak yang bermitra. 8



Kemitraan

C. METODE PENELITIAN

di PT.MAS, maka peneliti

mewawancarai informan yang memiliki informasi

1. Jenis Penelitian Jenis

penelitian

yang

digunakan

dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif

dengan

pendekatan

yang

di

perlukan.

Adapun

informan akan di bagi menjadi 2 yaitu informan Kunci dan informan biasa.

analisis

deskriptif, yaitu penelitian berupa kata-kata

4. Teknik Keabsahan Data

lisan atau tulisan tentang tingkah laku

Adapun sifat keabsahan data dilihat

manusia yang dapat diamati (Taylor dan

dari obyektifitas dalam subyektifitas, untuk

Bogdan, dalam Ivanovich 2003:1).

dapat mendapat data yang obyektif berasal dari unsur subyektifitas obyek penelitian, yaitu

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

bagaimana

menginterpretasikan

Lokasi penelitian dilakasanakan di

realitas sosial terhadap fenomena-fenomena

Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten

yang ada, selanjutnya teknik keabsahan data

Sanggau. Sedangkan Waktu Penelitian di

adalah

lakukan pada rentang Tahun 2012-2014.

triangulasi,

yaitu

pengecekan

kembali

kepercayaan

3. Objek dan Subjek Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran

adalah

masyarakat

dengan

disekitar

menggunakan

data

adanya

mengadakan

terhadap yang

teknik

derajad

berasal

dari

wawancara, yaitu dengan membandingkan dari hasil

wawancara yang telah disusun

perkebunan kelapa sawit PT. MAS di Desa

kepada beberapa informan, nara sumber dan

Upe, Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau

referensial.

yang menjadi Mitra PT.MAS dan penerima manfaat

Program

Kemitraan.

Penulis

menentukan sumber data ini berdasarkan metode purposive yaitu teknik penentuan

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

informan dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data yang dianggap benar-

1. Pelaksanaan Pola Kemitraan

benar memiliki informasi yang di perlukan

PT.MAS dan Petani Plasma

oleh peneliti. Untuk mendapatkan informasi

a.

yang

lebih

lengkap

mengenai

pola

Pelaksanaan

Kemitraan

Lahan. 9



Konflik lahan pun menjadi agenda

uang pembayaran atas suatu lahan hanya

prioritas yang harus di selesai kan oleh

sebesar Rp. 25.000/Ha. Setelah dilakukan

PT.MAS dan Petani Plasma. Bibit-bibit

pembayaran

konflik terkait lahan ini sudah terlihat ketika

dengan pengelolaan lahan berupa land

PT.MAS

Derasa

clearing atau pembersihan lahan. Masalah

sebagai upaya pengambil alihan tanah

muncul ketika ada beberapa masyarakat

masayarakat yang akan di gunakan untuk

yang kemudian menolak menyerahkan lahan

membangun perkebunan kelapa sawit nya.

untuk di land clearing karena ganti rugi

Saat sosialisasi dilakukan, masyarakat hanya

tanah atau Derasa yang tidak masuk akal

diminta menyerahkan lahan seluas 7,5 Ha.

dan sangat kecil jumlahnya. Selain itu,

Dari luas tersebut, maka yang akan kembali

masyarakat juga takut tanah milik nya habis

kepada petani/pemilik lahan seluas 2 Ha

dan

yang

menanam kebun karet.

menggunakan

merupakan

istilah

lahan

milik

tidak

masyarakat/Kebun Plasma. Sedangkan sisa

Derasa,

ada

maka

untuk

dilanjutkan

berladang,

dan

Tapi menurut UR, Masyarakat tidak

lahan yang tidak dikembalikan kepada

menolak

masyarakat akan dijadikan sebagai lahan

manajemen perkebunan. Karena pola yang

inti/Kebun Inti. Dalam kenyataannya tidak

diterapkan adalah pola 7,5. 2 hektar untuk

semua Kepala Keluarga yang ada di Dusun

plasma, 5 hektar untuk inti, 0,5 Hektar untuk

Seribot memiliki lahan seluas 7,5 Ha. Hal ini

fasilitas.

kemudian

masyarakat

tidak

sebab saat sosialisasi pihak perusahaan tidak

menyerahkan

7,5

menjelaskan kepada masyarakat mengenai

menyerahkan 3,5 hektar. perhitungan bagi

pola perkebunan yang akan diterapkan.

plasmanya tetap mengunakan 7,5 hektar.

menjadi

persoalan

tersendiri,

sawit,

namun

Namun

menolak

pada

kenyataannya

semua hektar.

pola

mampu Ada

yang

Setelah proses penyerahan lahan

perhitunganan total penyerahan di kali

dilakukan oleh masyarakat, maka dilakukan

26,6% maka di dapat besaran hektaran

perjanjian

plasma. sehingga ada

antara

perusahaan

dengan

masyarakat yang

masyarakat yang menyerahkan lahannya.

hanya mendapatkan 1,5 hektar perkapling.

Proses penyerahan lahan dilakukan oleh

Jauh dari luasan ideal dua hektar perkapling.

masyarakat, namun pihak perusahaan tidak

Untuk Desa Upe total areal yang

memberikan ganti rugi. Pihak perusahaan

diserahkan sebesar 4.000 Ha yang meliputi

hanya memberikan Derasa. Derasa atau

Dusun

Upe,

Seribot

dan

RT

Entiop. 10



Sedangkan Dusun Kadak dan Lanong tidak

pembangunan perkebunan kelapa sawit.

dapat menyerahkan lahan mereka karena

Menurut HD, saat sosialisasi masuknya

merupakan areal konsesi Hutan Tanaman

PT.MAS di Desa Upe, pihak perusahaan

Industri (HTI).

sudah menjanjikan akan menyerahkan kebun

Untuk menanam kebun sawit di

plasma selambat-lambatnya 3 Tahun sejak

wilayah Desa Upe, PT.MAS memperoleh

penanaman pertama. Namun sampai tahun

ijin berdasarkan surat ijin lokasi nomor 400-

2002, atau 6 (enam) tahun sejak penanaman

54/IL-99 tanggal 8 Januari 1996 dengan

pertama, belum ada kejelasan pembagian

luasan yang dicadangkan seluas 30.000 Ha.

kebun plasma petani. Protes di lakukan

Namun untuk PT.MAS II sendiri, di dapat

petani

untuk lahan inti 2.632 Hektar dan lahan

Demontrasi ke Kantor PT.MAS Pihak

plasma 1.385 hektra yang sesuai dengan

perusahaan

MOU

membiarkan

antara

PT

mas

dengan

KUD

plasma

dengan

tidak

melakukan

bergeming

masyarakat,

dan

termasuk

mathiying hija. Namun data ini agak berbeda

perempuan dan anak-anak bertahan selama 3

dari data KUD Mathiying Hija. Menurut

jam didepan gerbang. Dalam situasi ini,

AN, Untuk keseluruhan lahan Perkebunan

masyarakat

Kelapa Sawit PT. MAS II, ada perbedaan

memanjat gerbang perusahaan. Amukan

luas antara versi KUD dan versi Perusahaan.

masyarakan meruntuhkan pagar perusahaan

luas plasma yang tercatat di KUD sebesar

dan

1.262.05 hektar. Selisih 123,05 Hektar dari

menangkapi mereka. Perlawanan masyarakat

luasan Plasma versi Perusahaan.

yang tidak seimbang menyebabkan 4 orang

Perbedaan luas kebun plasma sangat

mulai

aparat

masuk

mulai

dan

mereka

mengintimidasi

dan

ditahan dan kasusnya disidang di Pengadilan

berpengaruh terhadap terbitnya sertifikat

Sanggau

petani yang belum di bagikan hingga

perusakan

sekarang. Selisih 123,05 hektar bukan lah

diancam dengan Pasal 170 KUHP. Empat

jumlah yang sedikit. Ini dapat di katakan

orang tersebut diputus bersalah dengan

sebagai konflik yang lahir dari konflik

hukuman 1-2 tahun penjara.

sebelum nya yang belum terselesai kan. Masalah sengketa lahan kembali

dengan secara

tuntutan

"melakukan

bersama-sama"

dan

Sebagai solusi dari permasalahan penetapan

lahan

plasma

ini,

PT.MAS

muncul di tahun 2002 ketika masyarakat

menawarkan Pola Akuan yaitu pemberian

menuntut janji PT.MAS saat sosialisasi awal

kebun plasma sementara, namun belum pasti 11



pemilik plasma memiliki kebun plasma

menjadi

anggota

tersebut. Pola Akuan ini berlaku mulai tahun

(KUD).

kewajiban

2002-2009. Hingga terbitnya SK Bupati no

Peraturan Daerah Kalimantan Barat No.18

311 tahun 2009 tentang Penetapan Petani

tahun 2002 tentang Perkebunan Inti Rakyat

Untuk

Pola

pasal 8 ayat 2 (b) yang menyatakan bahwa

Kemitraan KUD Maything Hija dengan PT.

petani peserta PIR wajib Menjadi anggota

MAS.

Berdasarkan SK Bupati Sanggau

kelompok tani dan anggota KUD pada

tersebut, Calon petani Plasma yang bernaung

wilayah PIR Perkebunan yang bersangkutan.

di

KUD Mayting Hija.Apabila

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka

jumlah lahan di bagi rata dengan jumlah

semua petani plasma di wilayah Perkebunan

calon petani plasma, maka setiap masing-

PT.MAS menjadi anggota KUD Mayting

masing calon plasma akan mendapatkan

Hija dan KUD Khapeta. KUD Kapetha

lahan seluas 1,5 Hektar/kapling. Luasan ini

menaungi petani plasma yang merupakan

tidak lah sesuai seperti yang di janjikan oleh

lokasi PT. MAS wilayah Kecamatan Parindu

Pihak

dengan jumlah 661 KK dengan luas plasma

Sertifikasi

bawah

perusahaan

mengambil

tanah

Lahan

Plasma

ketika

akan

di

Desa

atur

dalam

1.162 Ha. Sedangkan di lokasi penelitian

lahan

kebun plasma dikelola oleh KUD Maything

plasma yang di tetapkan oleh pemerintah

Hija di wilayah Kecamatan Bonti dengan

seluas 1.309,71 Hektar berbeda dengan data

jumlah petani plasma 791 KK dengan luas

plasma yang buat oleh PT.MAS seluas

kebun plasma 1.385 Ha.

Terlebih

yaitu

ini

Unit

2

Hektar/Kapling.

masyarakat

masuk

Koperasi

luasan

1.385,00 hektar dan KUD seluas 1.262.05 Hektar.

KUD menjembatani Petani plasma menjual TBS ke Pabrik Kebun Sawit PT.MAS. Menurut AN, rata-rata tonase yang

b. Pelaksanaan Kemitraan Bagi

antara 3 ton hingga 4 ton Perkapling

Hasil Sebagai

di peroleh setiap petani plasma berkisar

petani

Perbulan. Apabila merujuk pada harga

yang

produk sawit pada tahun 2013 untuk umur

mengkoordinir

tanam 10-20 tahun, harga tertinggi tercatat

pemeliharaan/perawatan, panen, transport

pada bulan Desember dengan harga Rp.

dan penjualan hasil produksi di Perkebunan

1.808,77/kg.

Kelapa sawit, maka petani plasma wajib

tercatat pada bulan Januari Rp. 994.81/kg.

peserta/kelompok berfungsi

wadah tani

plasma

sedangkan

harga

terendah



Sehingga apabila di ambil dari harga

30% dari hasil penjualan kredit Petani mulai

terendah,

tahun 2002.

setiap

petani

mempunyai

pendapatan kotor rata-rata 4000 KG x Rp.

Ketidak tahuan masyarakat akan

994.81= Rp. 3.976.000,-/bulan. Hasil ini,

informasi kredit dan besarannya di akui AN.

menurut HD hasil ini belum lah di katakan

Menurut

nya,

masyarakat

layak, mengingat masih banyak potongan

bersama

KUD

membentuk

dari pihak KUD. potongan yang sering di

menanyakan sisa kredit ke pihak perusahaan

lakukan adalah potongan Jasa Pelayanan 3%

dan Pemerintah Deaerah Sanggau. Dan pada

dan potongan perawatan jalan 1%. Namun

tahun 2008 diketahui bahwa pertani telah

pemotongan perawatan jalan ini di tiadakan

membayar kredit lebih dari yang ditentukan

akibat banyak petani yang protes disebabkan

melalui

setelah hasil dipotong, jalan blok tetap di

525/450/EK.A tanggal 21 Februari 2006,

biarkan tidak terurus. Sebelum nya pun hasil

dengan besaran kredit Petani Plasma sebesar

penjualan TBS petani di potong untuk

Rp. 17.783.000/Ha.

membayar Kredit plasma sebesar 30%.

surat

Bupati

Jumlah

ini

berinisiatif tim

Sanggau

menurut

HD

untuk

Nomor

pada

Menurut UR, Pihak Perusahaan baru

awalnya sangat berat bagi petani. Karena

bisa menetapkan besaran nilai kredit petani

pembayarannya melalui pemotongan 30%

plasma pada tahun 2006. Ini di karenakan

hasil penjualan TBS. dengan tahun tanam

penetapan nilai akad kredit yang di ajukan

yang masih muda dan produksi belum

oleh PT. MAS pada tahun 2001, tidak di

banyak, pemotongan

setujui oleh Bupati Sanggau. Dalam suratnya

petani plasma sulit mendapatkan hasil yang

bernomor 525.1/2585/Hut-Bun tanggal 20

cukup

November 2001, Bupati Sanggau meminta

ekonominya.

Pihak PT.MAS untuk mempertimbang kan

untuk

30% ini membuat

memenuhi

kebutuhan

Pemotongan 30% hasil penjualan

kembali besaran nilai kredit karena dianggap

TBS

oleh

perusahaan

melalui

KUD

terlalu besar dari perusahaan lainnya yang

dilakukan selama 5 Tahun sejak tahun 2001

tahun tanamnya lebih muda dari tahun tanam

hingga tahun 2006. Hingga, menurut Ander,

kebun PT.MAS. meskipun belum di setujui

ada tuntutan masyarakat agar perusahaan

Bupati, Pihak PT.MAS tetap melakukan

menjelaskan berapa total keseluruhan kredit

pemotongan kredit melalui KUD sebesar

petani. Karena petani sangat di beratkan oleh pemotongan ini. Dari penjelasan pihak 13



perusahaan,

di

temukan

bahwa

petani

2008

sudah

mengembalikan

sisa

plasma sudah melunasi kredit nya bahkan

pemotongan kredit tersebut kepada petani.

sudah melebihi dari nilai flafond yang di

Dengan adanya pengembalian pemotongan

tetapkan oleh perusahaan yang disetujui

tersebut,

bupati.

pengembalian Rp. 10.000.000 hingga Rp. HD

mengilustrasikan,

apabila

rata-rata

petani

mendapatkan

40.000.000/ KK. Pengembalian ini, menurut

mengambil harga terendah umur tanam sawit

HD,

10 tahun pada bulan januari 2013 sebesar

Kaget”. karena awalnya petani plasma tidak

Rp.

menyangka

994.81,-

perkapling

,

2

dengan

perkaping,

akan

mendapatkan

maka

pengembalian uang begitu besarnya. Uang

pendapatan petani pada bulan tersebut

kaget ini membuat petani menjadi kaya

adalah

Kapling/bulan.

sejenak dengan membeli barang-barang

Jumlah ini di potong untuk pembayaran

konsumtif seperti Mobil, Motor, Perabot

kredit sebesar 30% atau sama dengan

rumah tangga, dan lain sebagainya.

Rp.596.400/ bulan. Hasil ini dikalikan 60

Standar Mutu Tanda Buah Segar Kelapa

bulan maka akan di dapat angka Rp.

Sawit sudah di tetapkan dalam Peraturan

35.784.000,/KK.

Menteri

Rp.

ton

penghasilan

disebut masyarakat sebagai “Uang

1.988.000/

Hasil ini tentu melebihi

Pertanian

beban kredit petani yang di tetap kan

No.395/kpts/OT.140/11/2005

pemerintah sebesar Rp. 17.783.000/Hektar

Pedoman

atau mengambil rata-rata kepemilikan lahan

Tandan Buag Segar (TBS) Kelapa Sawit

plasma yang 1,5 Hektar/KK maka akan di

Produksi Pekebun. Namun untuk menjaga

dapat

turunnya kualitas CPO, PT.MAS membuat

angka

beban

kredit

Rp.

Penetapan

Pembelian

26.674.500/Kapling. Sehingga pengembalian

kesepakatan

sisa kredit kepetani plasma

rata-rata

bermitra. Rapat koordinasi tersebut di

mencapai Rp. 10.000.000/KK. Sisa ini tentu

laksanakan pada 19 April 2012 yang

bisa lebih besar lagi melihat harga akan terus

menghasilkan 6 butir kesepakatan.

naik sesuai dengan tahun tanam pohon sawit. Dengan

UR,

Koordinasi

yang

ini

dilakukan karena turun nya kualitas CPO

sisa

dari Pabrik Pengolahan TBS milik PT.MAS

perusahaan.

yang berakibat pada enggan nya konsumen

Menurut UR, pihak perusahaan pada tahun

membeli CPO dari PT.MAS. menurun nya

menuntut

pemotongan

kredit

sederhana

Menurut

KUD-KUD

ini,

petani

hitungan

dengan

Harga

tentang

pengembalian kepada



kualitas CPO tersebut di karenakan beberapa

Manurut UR, belum diketahui secara pasti

faktor yaitu Buah mentah, Buah pasir ( TBS

besarnya kerugian yang di tanggung oleh

kebun swadaya), Janjang kosong / buah

pihak perusahaan akibat pencurian TBS

busuk, Tangkai panjang dan Kontaminasi

kebun inti ini. Satuan pengamanan (Satpam)

(air, tanah, pasir, sampah, batu dll). Apabila

yang dibentuk perusahaan tidak mampu

di temukan ke lima unsur yang merusak

untuk mencegah pencurian kebun inti.

standar TBS tersebut. akan di tolak untuk di

Malah ada indikasi Satpam ikut bermain

proses selanjutnya.

dalam proses pencurian baik secara langsung

Intensitas penolakan

hasil TBS petani dibenarkan oleh semua

maupun tidak langsung.

narasumber. Bahkan saat penelitian ini

Pencuri TBS kebun inti ini di kenal

dilakukan, kelompok tani HD baru saja di

masyarakat dengan sebutan Gayus. Nama

denda karena tangkai panjang. Dari 9000 kg

Gayus di gunakan merujuk pada sosok

hasil panen kelompok saat itu, Di potong 68

Gayus Tambunan Pegawai Pajak yang

kg karena tangkai panjang. Menurut AN,

melakukan korupsi uang pajak milyaran

kesalahan-kesalahan seperti ini bukan nya

rupiah. Gayus-Gayus ini melakukan aksi

tidak

petani

pencurian pada malam hari. Hasil pencurian

menginginkan hasil yang besar dengan

kemudian di jual kepada penampung yang

melakukan kecurangan-kecurangan tanpa

membeli di bawah harga standar. Biasanya

melihat kecurangan itu berakibat pada

penampung

menurunnya kualitas CPO Perusahaan.

swadaya yang bisa menjual TBS ke pabrik

di

sengaja.

Tapi

karena

merupakan

pemilik

kebun

Menurut UR, ada beberapa lahan

dengan menumpang pada hasil TBS kebun

plasma yang menghasilkan hingga 30 ton

Plasma. Praktek pencurian kebun inti bukan

TBS per kapling. Karena ada TBS Plasma

nya tidak pernah di tangani oleh perusahaan.

yang di tumpangi dari kebun Swadaya. Ini

Banyak dari gayus-gayus ini yang tertangkap

masalah besar buat perusahaan. Perusahaan

dan di proses hukum. Baik hukum adat

sangat di rugikan karena membeli buah dari

maupun hukum negara. Namun praktek

tahun tanam muda di bawah 10 tahun. Kuat

pencurian TBS kebun inti tetap marak

dugaan juga ini merupakan hasil dari

hingga sekarang.

pencurian kebun inti yang sangat marak saat

Menyikapi hal ini, menurut UR,

ini. Maraknya pencurian TBS kebun inti di

pihak

Perusahan

PT.MAS membuat gerah pihak perusahaan.

membentuk

Badan

bersama

masyarakat

Keamanan

Bersama 15



(BKB)

dalam

meminimalisir

pencurian

Dalam aturan ini ruang lingkup kewajiban

kebun inti. BKB beranggotakan aparat Desa,

tanggung jawab social perusahaan meliputi

tokoh

masyarakat.

1). Bantuan korban bencana alam; 2).

Pengurus BKB mendapatkan insentif dari

Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3).

perusahaan yang besarannya enggan di

Bantuan peningkatan kesehatan; 4). Bantuan

kemukakan oleh pengurus BKB. keberadaan

pengembangan prasarana dan/atau sarana

BKB ini tidak serta merta di terima oleh

umum; 5). Bantuan sarana ibadah; dan 6)

Masyarakat.

Bantuan pelestarian alam.

agama,

dan

Menurut

tokoh

HD

yang

juga

merupakan Ketua BKB, banyak masyarakat

Sejak masa penanaman hingga saat

yang menolak keberadaan BKB karena

ini, pihak PT.MAS hanya membangun

beban adat yang di kenakan terlalu besar dan

jaringan Jalan Poros dan jaringan Jalan Blok

tidak sesuai dengan ketentuan adat di

serta satu buah Taman Kanak-kanak (TK)

kampung

saja

masing-masing.

Mengingat

untuk

memenuhi

kewajiban

nya

pemberlakukan hukum adat berbeda di

membangun fasilitas umum. Sedangkan

setiap kampung. Menurut UR, Keberadaan

fasilitas-fasilitas umum lainya yang di

BKB akan di evaluasi setiap 3 bulan sekali.

janjikan akan di bangun seperti Rumah sakit,

apabila kasus pencurian terus terjadi, maka

Sekolah, Rumah Ibadah belum ada sama

kemungkinan besar BKB akan di bubarkan

sekali. UR berdalih bahwa pihak perusahaan

dan proses pencurian kebun inti akan

sudah membangun mess karyawan dan

langsung di tangani oleh pihak kepolisian.

perkantoran untuk menunjang operasional perusahaan. Namun menurut JK, hal ini

c.

Pelaksanaan Tanggung Jawab

bukan lah merupakan fasilitas yang dapat di

Sosial Perusahaan.

rasakan oleh publik. Tapi hanya di rasakan

Untuk

melihat

PT.MAS

oleh pihak perusahaan saja. Dengan kata

sudah melaksanakan Tanggung Jawab social

lain, mess dan perkantoran bukan lah

kepada masyarakat di wilayah kerjanya,

fasilitas umum. Hanya TK yang di bangun

maka penulis merujuk kepada Peraturan

oleh perusahaan yang di rasakan manfaatnya

Menteri

oleh masyarakat.

Negara

apakah

BUMN

nomor

PER-

05/MBU/2007 tanggal 27 april 2007 tentang

Untuk kewajiban Bantuan pendidikan

Program kemitraan BUMN dengan usaha

atau

pelatihan

menurut

HD,

pihak

kecil dan dan Program bina lingkungan.

perusahaan hanya memberikan petunjuk 16



teknis

bagaimana memanen dan merawat

kebun

saat

pertama

kali

panen

saja.

Menurut UR, pihak perusahaan sudah menyerahkan

kepada

mandor

untuk

Selebihnya masyarakat belajar sendiri. Hal

melakukan pembinaan perawatan kebun

ini di bantah oleh Pihak Perusahaan.

plasma. Kendala lain manurut HD adalah

Menurut UR, Pihak nya sudah memberikan

kelangkaan pupuk subsidi. Hal ini di yakini

pelatihan dan pembinaan terhadap mandor-

nya karena adanya permainan oleh oknum

mandor yang bekerja di lapangan. Tugas

distributor pupuk subsidi dengan menjual

mandor-mandor tersebut lah yang membina

pupuk

petani plasma. Dari penuturan JK, mandor-

Sehingga pupuk subsidi yang seharusnya di

mandor hanya mengawasi pemanenan kebun

peruntukan

inti

didapatkan.

saja.

Tidak

pernah

melakukan

bersubsidi

untuk

kepada

kebun

petani

plasma,

inti.

sulit

pembinaan terhadap petani plasma apalagi petani swadaya. Petani swadaya benar-benar bekerja sendiri dan mendapat pengetahuan

E. PENUTUP

sendiri teknis mengelola kebun sawit. Untuk

merawat

Kebun

Plasma,

petani melakukan nya secara sendiri-sendiri

a.

Simpulan 1. Pola kemitraan terkait dengan lahan

dan berkelompok yang di sebut Royong.

telah

Royong di lakukan 2 kali selama satu bulan.

perusahaan

Apabila terhadap anggota kelompok yang

sebagai mitra. Petani plasma sebagai

tidak ikut Royong, akan di kenakan dengan

mitra selalu menjadi pihak yang di

sebesar Rp. 100. 000 Per sekali royong.

rugikan.

Namun menurut AN, hanya 60% dari jumlah

lahan

anggota

Perusahaan, versi KUD, dan versi

Kelompok

yang

melakukan

melahirkan dan

konflik petani

plasma

Akibat

perbedaan

luas

plasma

antara

versi

perawatan kebun plasma nya. Kendalanya

Pemerintah

Daerah.

jalan blok

menyulitkan

Badan

yang rusak sehingga sulit

antara

Pertanahan

membawa pupuk menuju kebun . Dan tidak

Nasional

ada petunjuk dan pembinaan penyuluhan

sertifikasi. Sehingga petani terancam

dari

tidak bisa memiliki sertifikat hak

pihak

perusahaan

khususnya

plasma.

tim

melakukan

Sehingga

proses

milik atas lahannya.



2. Pelaksanaan system Bagi Hasil, masih

belum

PT.MAS

lebih

terbuka

dalam

sesuai

menyelesaikan konflik dengan Petani

perjanjian. Seperti pihak perusahaan

Plasma. Bukan malah membenturkan

tidak menerima hasil TBS kebun

petani plasma dengan masyarakat.

swadaya

berjalan

4.

masyarakat

dengan

5.

berbagai alasan. 3. Pelaksanakan

Tanggung

Jawab

PT.MAS

melalui

dana

menciptakan

pendapatan

agar

dan

petani

melakukan

membangun Fasilitas umum tidak

menambah penghasilannya.

konsisten

dan

6.

Petani

perbuatan

plasma

dan

bisa

alternative

masyarakat

Sosial Perusahaan, PT. MAS belum

secara

CSR

pidana

tidak untuk

masyarakat

di

berkesinambung dalam melakukan

harapkan bisa menambah penghasilan

bimbingan dan pembinaan terhadap

dengan tidak melanggar hukum.

petani plasma. DAFTAR PUSTAKA b. Saran Agar pelaksanaan Pola kemitraan yang dilakukan oleh PT.MAS berjalan dengan baik dan tidak melanggar peraturan yang berlaku, maka di sarankan : 1.

Harus ada kesamaan pandangan antara PT.MAS, KUD dan Pemerintah untuk menetapkan sehingga

luasan

tidak

lahan

menghambat

plasma proses

sertifikasi lahan plasma. 2.

PT.MAS segera membangun fasiltasfasilitas umum yang telah di janjikan.

3.

PT.MAS

perlu

lebih

sering

berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat terkait informasi-informasi tentang petani plasma.

Buku-Buku: Agusta, Ivanovich, TeknikPengumpulandanAnalisis kualitatif, LitbangPertanian Bogor.

2003, data

Colchester, Marcus., Jiwan N, Andiko, Sirait M, Firdaus A.Y, Surambo, Pane H. 2006. Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for LocalCommunities and Indigenous Peoples. Jakarta. Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Watch. HuMA and the World Agroforestry Centre. Colchester, Marcus,. Ferrari, Maurizio Farhan.2007. Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat.Jakarta.Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Dewanto, Agus Adi. 2005. Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma pada Peternak Ayam Potong/Broiler di 18



Pemerintahan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Ernawati HD.tt. Implementasi Kemitraan Agribisnis Kelapa Sawit di Provinsi Jambi. Jambi. Universitas Jambi. Fadjar, Undang. 2006.Kemitraan Usaha Perkebunan, Perubahan Struktur yang belum lengkap.Bogor. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia. Munir,Arie, 2008, LicinnyaMinyakSawit. Pontianak: WalhiKalbar. Natawidjaja, Herdradjat.2013. Kebijakan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan. Jogjakarta. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Pahan,Iyung. 2010, PanduanLengkapKelapaSawit, ManajemenAgribisnisdari Hulu hinggaHilir. Jakarta PenebarSwadaya. Saragih, Jefri Gideon.2011. Cap Buruk Perkebunan SawitBerawaldanBerakhir Di PenataanRuang. Jakarta. Sawit Watch Shanhaji, Muzakkah., Fatmawati, Basuni. 2010, Pola Pengendalian Sosial Berbasis Pranata Lokal di Wilayah Perkebunan Sawit Kabupaten Bengkayang. Pontianak: Universitas Tanjungpura Sinulingga, Billy Agriva.2009. Evaluasi Terhadap Kemitraan PT.Perkebunan Nusantara III Dengan Usaha Kecil (Kasus Kota Medan). Medan. Universitas Sumatera Utara. Siraid,Mertua, 2009, Masyarakatadatdanekspansiperkebunansa wit di Kalimantan Barat. Jakarta: Cordaid.

Sumber Internet : Colchester, Marcus,. Ferrari, Maurizio Farhan.2007. Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat.Jakarta.Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Tifani, ayu. 2013. Konflik Menurut Karl Marx. Di ambil pada tanggal 2 April 2015 dari https://ayutifanikartika.wordpress.com/2013/ 05/27/1-konflik-menurut-karl-marx-teoriteori-sosial-yang-menekankan-beberapa/ Arkanudin.2013. Dua Juta Penduduk Kalbar Bergantung Pada Sawit. Diambil pada tanggal 30 Agustus 2014 dari http://www.kalbarprov.go.id/berita.php?id=3 733 Harga Produk Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Tahun 2012, di ambil tanggal 21 Agustus 2013 dari http://www.disbunkalbar.go.id/web/index.php/statistik/menuharga-komoditi-perkebunan/menu-hargakelapasawit/910-harga-produk-sawit-tahun2013. Kiun, Yulianus.2008. AwalKelapaSawit Di Indonesia dan Kalimantan Barat. di ambil pada tangal 21 Agustus 2014 dari http://yulianuskiun.blogspot.com/2008/04/a wal-kelapa-sawit-di-indonesia_24.html Restuadi, Sigit 2011, Pola-Pola Kemitraan Usaha, di ambil pada tangal 21 Agustus 2012 dari http://sigitrh.blogspot.com/2011/04/pola-polakemitraan-usaha.html. Wisnoentoro, Rizky. 2012. Apa Perbedaan PKBL dan CSR?. Di ambil pada tanggal 30 Agustus 2014 dari http://www.republika.co.id/berita/csr/tanyajawab-csr/12/01/09/lxiwvu-apa-perbedaancsr-dengan-pkbl



Undang-undang: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan-peraturan: Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan

44

tahun

1997

Peraturan Menteri Pertanian No. 395/kpts/OT.140/11/2005 Tentang Pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar ( TBS) kelapa Sawit Produksi Pekebun. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/20007 Tanggal 27 April 2007 tentang Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan dan Program bina lingkungan.

2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT.Mitra Austral Sejahtera. Surat Bupati Sanggau Nomor 525/450/EK.A Tanggal 21 Februari 2006 Tentang Persetujuan Flafond Nilai Kredit Petani Plasma PT.MAS. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 311 tahun 2009 tentang Penetapan Petani Untuk Sertifikasi Lahan Plasma Pola Kemitraan KUD Mayting Hija dengan PT. Mitra Austral Sejahtera. Data Perkembangan Perijinan Perusahaan Perkebunan kalimantan Barat. 2011. Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar. Data Monografi Desa Upe Tahun 2010. Laporan Perkembangan dan Pembangunan Perkebunan PT.Mitra Austral Sejahtera Nomor 1.097/MAS-ROP/IV/2009. Berita Acara Kesepakatan Rapat koordinasi Tentang Kualitas Tandan Buah Segar PT. Mitra Austral Sejahtera 19 April 2012.

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 18 tahun 2002 Tentang Perkebunan Inti Rakyat Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Surat Bupati Sanggau Nomor 525.1/2585/Hut-Bun/ tanggal 20 November 2001 tentang Kredit Kebun Plasma. Surat Bupati Sanggau Nomor 644/53/DPPW/2003 tanggal 25 september 20 Dominikus Okbertus Srikujam, NIM. E411070391 Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN

POLA KEMITRAAN DI PERKEBUNANKELAPA SAWIT (Studi pada PT. Mitra Austral Sejahtera di Desa Upe Kecamatan BontiKabupaten Sanggau)

Recommend Documents