POKOK-POKOK PIKIRAN UNTUK PERTEMUAN POKJASUS WANTANNAS:
UPAYA STRATEGIS MENJABARKAN AMANAT UUD 1945 TENTANG SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA (SISHANKAMRATA) DALAM RANGKA MEMBANGUN DAYA TANGKAL BANGSA DAN NEGARA1 OLEH: DR. YANYAN MOCHAMAD YANI, Drs., MAIR.2
I. Pendahuluan Pembangunan
NKRI
sebagai
negara
kepulauan
yang
berwawasan
nusantara, untuk mewujudkan satu kesatuan negara yang kokoh dan dihormati, baik di dalam negeri maupun dalam percaturan global dan internasional, perlu melibatkan segenap komponen bangsa dalam membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Semua upaya ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berazaskan pada keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa. Keutuhan Wilavah Indonesia sebagai satu kesatuan kawasan, termasuk perbatasan pulau-pulau kedl terluar yang berdaulat perlu dijaga keutuhannya 1
Disampaikan pada acara Pertemuan Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) Dewan Ketahannan Nasional, WANTANNAS RI, Jakarta, 9-10 Agustus 2007. 2 Dosen Senior pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung-Indonesia.
1
agar dapat dimanfaatkan untuk membangun sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dan peraturan perundangundangan. Menegakkan kedaulatan negara bukan hanya melekat pada tugas pemerintah, karena konsepsi kedaulatan mempunyai lingkup yang luas, mencakup bidang-bidang kenegaraan, kemasyarakatan, hubungan politik dan sebagainya. Sedangkan konsepsi keselamatan bangsa difahami keterkaitannya dengan sistem keamanan dan pertahanan yang kuat, agar pembangunan bangsa dan negara terhindar dari segala bentuk ancaman (dari da/am dan luar negen). II. Keamanan dan Pertahanan Negara Keamanan merupakan konsep penting yang memiliki hubungan erat dengan pengupayaan pertahanan dan pengembangan kekuatan. Keamanan diartikan sebagai pelaksanaan
kemerdekaan
atas suatu ancaman tertentu atau
kemampuan suatu negara dan masyarakatnya
dalam mempertahankan
identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatankekuatan tertentu yang mereka anggap bermusuhan (hostile) (Buzan, 1991). Ada tiga tingkatan keamanan dalam kehidupan manusia, yaitu: keamanan individu. keamanan nasional. dan keamanan internasional. Namun inti dari keamanan adalah keamanan nasional. Hal ini dikarenakan negaralah yang berdaulat yang mendominasi regulasi hubungan maupun kondisi di antara keduanya. Istilah keamanan (security) berbeda dengan konsep pertahanan (defense). Meskipun keduanya memiliki kesamaan dari segi tujuannya, yaitu kemerdekaan atas ancaman yang mengganggu kebebasan. Keamanan bersifat preventif dan 2
antisipatif
bila
dibandingkan dengan
pertahanan.
Keamanan
disamping
keamanan militer, juga mencakup keamanan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Keamanan militer, mencakup interaksi antara dua tingkat kekuatan, yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai tujuan masing-masing pihak.
Keamanan Politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal di atas.
Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara.
Keamanan Sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional.
Keamanan lingkunagan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya.
Keamanan dan pertahanan merupakan bagian dari konsepsi pembangunan, dan
peraturan
serta
penyelenggaraannya
ditujukan
untuk
menciptakan
kehidupan bangsa yang semakin maju, adil makmur dan sejahtera. Politik strategi keamanan dan pertahanan NKRI, bersumber dari: geopolitik bangsa Indonesia, wawasan nusantara, dan ketahanan reaional. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan pertahanan nasional secara damai, diperlukan instrumen politik, ekonomi, dan sosial budava, yaitu 3
menggunakan pendekatan sosial budaya yang bertumpu pada peningkatan keseiahteraan, kekuatan diplomasi dan atau kekuatan ekonomi secara mandiri atau kombinasinva. Dengan demikian, dukungan sistem keamanan dan pertahanan negara tidak terlepas dari sistem sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berazaskan kesejahteraan, namun bila dianggap perlu dapat pula menggunakan kekuatan bersenjata. Karena itu, setiap aktivitas keamanan dan pertahanan tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam arti luas. Dalam membangun keamanan regional (regional security), yang paling mendasar adalah perlunya pemahaman tentang suatu fenomena yang saling berhubungan, bahwa keamanan nasional suatu negara terkait dengan pola keamanan internasional yang melekat dan saling ketergantungan. Dalam konsep keamanan regional diperlukan suatu elemen penting, yaitu pola hubungan persahabatan (amity) dan hubungan permusuhan (emity). Pola hubungan persahabatan diartikan sebagai suatu hubungan yang bergerak dari pertemanan murni ke arah penghargaan terhadap perlindungan atau dukungan, sedangkan pola hubungan permusuhan diartikan sebagai suatu hubungan yang dibangun oleh rasa curiga dan ketakutan. Keduanya dapat digunakan untuk menelaah subsistem keamanan regional yang intinya terbatas di dalam beberapa area geografis tertentu (Buzan, 1991), Pada
Iingkup
regional, perkembangan
dan
kecenderungan
global
merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Kecenderungan yang muncul adalah terjadinya pergeseran pada masalah keamanan regional, seperti konflik klaim teritorial, jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut. Isu-isu keamanan non4
tradisional juga menjadi isu utama. Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan ikut berpengaruh terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi faktorfaktor eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional, yang antara lain, sebagai dampak heterogenitas suku bangsa, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin be rat, serta faktor politik dan sosial. Akumulasi faktor ekstemal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan pada skala yang luas dapat mengganggu stabilitas kawasan. Dalam lingkup nasional, Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undangundang. Dengan mengacu kepada UUD 1945 hasil amandemen tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan yang berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pad a UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 821 HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Dengan demikian, pembangunan sistem keamanan dan pertahanan perlu difokuskan dan lebih berorientasi pada pembangunan sistem keamanan dan pertahanan kelautan.
5
III. Pertahanan Negara di Kawasan Perbatasan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
saat
ini
sedang
menga!ami
perubahanperubahan yang mengarah kepada sistem pemerintahan yang mampu
mengakomodasikan
berbagai
kepentingan
ke
dalam
proses
pembangunan. Perubahanperubahan tersebut membawa dampak yang cukup signifikan. Dampak-dampak tersebut perlu diantipasi dengan melakukan pembangunan pertahanan di kawasan perbatasan agar tidak menghambat proses
pembangunan, yang apa akhirnya akan mengganggu stabilitas
ketahanan nasional. Pertahanan negara yang dimaksud mencakup pembinaan, pembangunan, pemanfaatan, penggunaan segenap kemampuan dan kekuatan pertahanan negara yang dilaksanakan secara terpadu. Di kawasan perbatasan, dalam rangka ketahanan nasional, maka penaatan dan penegakan hukum menjadi penting, oleh karena itu penyempurnaan sistem hukum nasional
(dari
pusat
hingga
daerah)
harus
dilakukan,
dengan
mewujudkan sistem hukum yang mengakar pada kehidupan sosial dan budaya masyaraki:lt yang bersangkutan di kawasan perbatasan. Perlu difahami bahwa situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan tertentu, pada umumnya tidak tidak tertlalu berbeda. Dengan demikian apabila ditetapkan hukum yang mengakar mapa masyarakat yang bersangkutan maka penaatan dan penegakan hukumnya menjadi mudah dan murah. IV. Pembangunan Hankam dan Pendukung Pertahanan Pembangunan pertahanan dan keamanan nasional menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra baik TNI dan Polri di dalam maupun di luar negeri, dalam menunaikan tugas dan fungsi 6
kerja yang baru dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara, dan menghadapi dinamika perkembangan masyarakat. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI harus mampu menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia, dengan kondisi geografis yang sangat beraneka ragam. Padahal kuantitas maupun kualitas personil maupun alat utama dan sistem senjata TNI sangat tidak memadai dalam memikul tugas yang demikian itu. Selain itu, dari jumlah yang ada, perlu diperhitungkan secara akurat penyebaran kekuatan TNI dengan memperhitungkan daya dukung fasilitas peralatan dan dukungan masyarakat setempat dalam memberikan peluang dan penghargaan yang memadai bagi perjuangan personil TNI yang berdedikasi tinggi. Tantangan yang tidak kurang pentingnya adalah mengubah sikap dan mental personil TNI sendiri untuk kembali pada posisinya yaitu mengemban peran dan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan negara dan bangsa. Ke dalam tubuh TNI perlu dibangkitkan kembali kesadaran secara terus-menerus atas kemungkinan ancaman yang riil terhadap kedaulatan negara terutama yang datang dari kekuatan asing. Tantangan lain adalah penanaman nilai-nilai kebanggaan dan kewibawaan pada TNI, baik bagi masyarakat sipil maupun bagi prajurit TNI. Hal ini kiranya bisa dicapai dengan terus mengembangkan kekuatan TNI yang tidak hanya mampu melaksanakan peran dan fungsinya secara minimal, namun lebih dari itu diharapkan juga mampu dibangun suatu institusi TNI yang mempunyai efek penggentar (deterrence effects) terhadap musuh, menimbulkan image bahwa TNI berkemampuan tempur tinggi dengan daya pukul yang efektif. Hal ini menjadi salah satu faktor yang teramat penting 7
dalam mendukung keberhasilan upaya menjaga kedaulatan dan keamanan serta diplomasi dalam hubungan luar negeri. Lebih lanjut diperlukan adanya pembangunan pendukung pertahanan untuk terselenggaranya manajemen modern yang profesional dan meningkatnya kemampuan pembinaan dan pendayagunaan wilayah negara, survei dan pemetaan nasional, pembinaan dan pendayagunaan SDA dan sumberdaya buatan, sarana, dan prasarana nasional, iptek, dan industri strategis, pengembangan SDM, serta kerjasama internasional di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya pembangunan pertahanan perlu secar proaktiof dilaksanakan oleh semua unsure bangsa Indonesia. Hal itu terutama apabila dikaitkan bahwa konstelasi Indonesia sebagai negara kepulauan, menempatkannya sebagai daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Dalam era globalisasi abad ke 21 ini, perkembangan Iingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional - karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup. Oalam konteks kepentingan negaranegara besar, kecenderungan adanya berbagai konflik yang bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, sampai kepada masalah keamanan non-tradisionaJ ikut dipengaruhi oleh kekuatan negara-negara besar karena adanya kepentingan mereka di Asia Tenggara. Kepentingan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara ini mendorong terjalinnya hubungan timbal batik antara pennasalahan dalam negeri dan luar nageri Indonesia. Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya 8
pertahanan harus mengacu pada isu keamanan global, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan NKRI. V. Doktrin Sistem (Sishankamrata)
Pertahanan
dan Kemanan
Rakyat
Semesta
Hal itu erat kaitannya dengan pemahaman mengenai daya tangkal bangsa dan negara yang berbasis pada ketahanan nasional dan pertahanan dan keamanan nasional. Ketahanan Nasional (Tannas) adalah suatu kondisi dinamis bangsa yang bersangkutan yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segal a macam tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta dalam usaha peljoangan nasionalnya. Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) adalah upaya rakyat semesta dengan Angkatan Bersenjata sebagai intinya, yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan negara dalam rangka penegakkan Ketahanan Nasional khususnya, yang dihadapkan kepada ancaman fisik dari luar (pertahanan), maupun ancaman fisik dari dalam negeri (keamanan). Melihat rumusan pengertian kedua istilah di atas dapat pula dikatakan bahwa Pertahanan dan Keamanan Nasional adalah segala kegiatan untuk menempatkan). kondisi Ketahanan Nasional hubungannya di bidang Hankam
9
ke tingkat yang menguntungkan mungkin serta penggunaannya terhadap bahaya pertahanan dari luar maupun bahaya keamanan dari dalam negeri. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis yang diwujudkan oleh manunggalnya segala unsur kehidupan bangsa, yaitu unsur-unsur geografJS, ke. pendudukan, sumber alam, politik, ideologi, sosial budaya dan Hankam. Sejarah perjuangan bangsa bersangkutan juga memberikan corak tertentu terhadap sikap dan doktrin-doktrinnya kemudian. Landasan sejarah adalah penting dalam membentuk doktrin, tetapi tidak kalah penting untuk itu pula adalah mengadakan antisipasi ke depan terhadap apa yang mungkin terjadi dan dihadapi, dalam bentuk, terutama ancaman, ham· batan dan gangguan baik dalam ruang lingkup maupun intensitasnya. Konsep yang baik dan tepat adalah
mengetengahkan
kekuatan dasar
yang
dipunyai
bangsa
yang
bersangkutan dan mengamankan serta memperkuat sektor-sektor yang 'masih lemah. Pengertian doktrin adalah : Azas-azas dan kebijaksanaan yang berlaku bagi sesuatu hal, yang telah diperkembangkan berdasarkan pengalaman dan/atau teori hingga merupakan hasil pemikiran yang terbaik yang ada pada waktu tertentu. Doktrin memberikan tuntutan akan tetapi tidak mengikat secara kaku dalam pelaksanaan. Sistim Hankamrata yang dikembangkan berdasar· pengalaman perang kemerdekaan
setelah
mengalami pengkajian,
dalam
prinsipnya
masih
melandasi doktrin Hankamnas kita sampai kini. Dasar kekuatan dalam pelaksanaan sistim tersebut terletak dalam hal-hal sebagai berikut :
10
Semangat seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan falsafah bangsanya.
Pertahanan dan perlawanan dengan dasar wi/ayah sebagai kekuatan yang ber· diri sendiri, yang bulat.
Prinsip per/awanan yang her/aru! dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat yang berintikan TNI.
Kemampuan TNI untuk melakukan perang konvensionil dan tidak konvensionii, mampu memanfaatkan keadaan wilayah sebaik-baiknya dan dijiwai oleh semangat tak kenal menyerah.
Dapat dikatakan bahwa Hankamrata adalah bersifat semesta dalam konsep, semesta dalam ruang lingkup dan semesta dalam pelaksanaannya. Apakah Hankam· rata dengan dasar-dasar yang tersebut di atas masih memenuhi dalam
menghadapi
ancaman
yang akan
datang?.
Sishankamrata
mengembangkan 2 sistem yaitu sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial. Sistem senjata teknologi mencakup kekuatan-kekuatan militer secara konvensional, sedangkan sistem senjata sosial mencakup kekuatan. kekuatan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, dan lain-lain di luar kekuatan militer. Dari sini menjadi je]as adanya dua segi pokok dalam mendekati Tannas, ia]ah segi pokok security dan segi pokok prosperity sebagai dua muka dari mata uang yang samna. Jika kemampuan suatu bangsa se]alu mengenal keterbatasan maka tidak mudahlah untuk mengadakan keputusan mana yang perlu lebih banyak diberikan prioritas, apakah segi kesejahteraan atau pun segi keamanan. Tidak kurang suIit lagi adalah mengadakan penilaian terhadap 11
ancaman apakah dari luar atau dari dalam negeri da]am sifat-sifat konflik yang semesta dewasa ini. Dari pemahaman di atas terungkap jelas pula bahwa masalah motivasi bangsa merupakan sumber kekuatan bangsa itu untuk "survive" sebagai bangsa. Bahwa motivasi dapat didorong oleh adanya identitas, kesadaran untuk bersatu dan lain-lain adalah mutlak. Bahwa stabilitas di bidang ekonomi dan politik adalah penting untuk memenangkan konflik/perang. Karena itu penggalangan dan pembinaan tannas tersebut harus berkesinambungan untuk mencapai tingkat yang maksimal dan untuk mempersiapkan diri jika pada suatu saat hankamnas harus menjadi operasi pokok untuk menanggulangi ancaman bersenjata dari luar dan atau dari dalam. VI. Penutup Merujuk pada pasal 3 ayat 2 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, "Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia
sebagai
negara
Kepulauan.
Landasan
yuridis
ini
dapat
diimplementasikanke bidang teknis kemiliteran secara konsisten, sistematis dan terukur, agar diperoleh strategi dasar guna mempertahankan suatu ruang wilayah. Strategi dasar ini harus menjadi arsitektur makro yang mampu diproyeksikan menjadi bentuk peta (mendapat pengakuan internasionaf), yang dapat diaplikasikan di masa perang maupun masa damai. Dalam konteks penyelenggaraan keamanan dan pertahanan ruang laut Indonesia, diharapkan strategi ini dapat digunakan sebagai dasar pemahaman yang sama antara penyelenggara dan penanggung jawab pertahanan dan keamanan dengan otoritas politik dan ekonomi negara, serta komponen bangsa lainnya. 12
Timbul suatu pemikiran bahwa suatu kebijakan strategi keamanan dan pertahanan perlu dibangun serta dikembangkan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah. dan sumberdaya nasional. Oleh karena itu, aspek pemerintahan dan penduduk mempunyai posisi penting dalam menegakkan kedaulatan negara. Paradigma, pendekatan dan kepentingan geopolitik, strategi kebijakan keamanan dan pertahanan negara kedepan harus lebih ditujukan untuk melindungi dan memperkuat kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negen. Meskipun perkiraan ancaman fisik dan luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan semakin kecil kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahanankan din harus selalu dilaksanakan secara kntis baik metihat ada atau tidaknya ancaman (Contoh: Polemik Defense Cooperation Agreement dengan Singapura). Untuk itu, maka kawasan teritorial perlu dibangun dan dikelola baik untuk kepentingan keseiahteraan, sekaligus bagi kepentingan pertahanan negara. Secara khusus, pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau Kecil terluar, merupakan Kawasan Strategis Nasional, harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan pembangunan ketahanan nasional. Di samping itu, dapat kiranya dikemukakan bahwa pemerintah harus mengkaji ulang pelaksanaan kerjasama-kerjasama dengan negara-negara tetangga, yang selama ini telah dilakukan;
pemerintah
juga
harus
segera
menetapkan
kriteria-kriteria
penetapan Kawasan Strategis Nasional, Regional, dan Lokal; serta pemerintah harus segera menetapkan Kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis, 13
dan kemudian menyusun Rencana Tata Ruang dengan pendekatan katahanan nasional. Akhirnya keberadaan penduduk dalam sistem keamanan pertahanan negara, mutlak dipandang perlu untuk dilibatkan guna menangkal, mencegah, menggagalkan
dan
menumpas
setiap
ancaman
yang
membahayakan
keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Bentuk pembelaan negara dapat berupa perlawanan total seluruh rakyat Indonesia terhadap usaha musuh yang akan merampas kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebijakan dan strategi keamanan dan pertahanan NKRI hakekatnya adalah upaya total yang memadukan segenap potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya untuk menghadapi ancaman, gangguan dan hambatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan serta integritas wilayah nasional.
14
DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, Kusnanto. 2006. “Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan dan Keamanan Negara” dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. ProPatria Institute. Jakarta. Baylis, John dan Steve Smith. 2001. The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations. Oxford: Oxford University Press. Buzan, Bary. 1991. People, States, and Fear, an Agenda for International Security Studies in the Post Cold Era. Harvester Wheatcheaf Hertfortshire. Chrisnandi, Yuddy. 2006. “Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Perlu Regulasi Politik yang akomodatif” dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. ProPatria Institute. Jakarta. Idris, “Penetapan Batas-Batas negara Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya Bagi Kedaulatan NKRI di Pulau-Pulau Terluar”, Makalah disampaikan di Kantor Bupati Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Dalam Rangka Seminar Hasil Penelitian Pembangunan Di Kawasan Perbatasan, 12 Desember 2006. Kegley, Charles W.Jr & Eugene R.Wittkopf.1995. World Politics: Trend and Transformation. New York: St. Martin's Press Inc. Lopez, GA dan Stohl MS. 1989. Interntional Relations: Contemporary Theory and Practice. Washington: CO Press. Lovell, John P. 1970. Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, and Decision Making. New York Holt, Rinehart, and Winton. Mingst, Karen. 1999. Essentials of International Relations. New York: W. N. Norton & Company. Paap, Daniel. 1997. Contemporary International Relations : A Framework to Understanding. Georgia: Macmillan Publishing Company. Rasyid, Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. PT. Yarsif Watampone. Jakarta. ----------------. 2002. Makna Pemerintahan; Tinjauan Kepemimpinan. Mutiara Sumber Wydya. Jakarta.
Segi
Etika
dan
Samego, Indria. 2006. ”Perkembangan Lingkungan Strategis dan Potensi Ancaman terhadap Pertahanan Negara” dalam Mencari Format 15
Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. ProPatria Institute. Jakarta. Sarundajang. 2001. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Tim ProPatria Institute, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, Jakarta, 2006. Tim LESPERSSI, Borders and Security Governance: Managing Borders in Globalised World (terjemahan), Jakarta, 2007. Umar W., Bambang. 2006. “Ruang Lingkup Kewenangan dan Koordinasi Berbagai Institusi dan Aktor Keamanan” dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. ProPatria Institute. Jakarta. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
16
