1
NO. 107 l minggu, 3 agustus 2014 l TAHUN KE-1
Jl Yos Sudarso Jadi Pangkalan Pelacur 4 Halaman
Perkotaan
Renovasi Mesjid Assalafiyah Pasar elektronik Glodok Harus Diawasi Secara Ketat belum menggeliat Halaman
6
Halaman
8
PNS DKI MEMBANDEL BAKAL KENA SANKSI Halaman
3
2
Aspirasi Warga
Disiarkan oleh: PT Media Antarkota Jaya sejak 15 April 1970 di Jakarta Izin Usaha: SIUPP No. 0088/SK/Menpen/SIUPP A/7 1986, 13 Maret 1986 Pos Kota Online: www.poskotanews.com Penasihat ahli: H.Sofyan Lubis Pemimpin Umum: Gunawan Eko Prabowo Wakil Pemimpin Umum: H. Joko Lestari Pemimpin Redaksi: H. Toto Irianto Wakil Pemimpin Redaksi: Hj. Irdawati Wakil Pemimpin Redaksi Online: Binsar Aritonang Pemimpin Perusahaan: Hj. Nurmali Nurman, MBA GM Pabrik Kertas: Risyur St Bongsu Kepala Bagian Iklan: Ali Usodo Kepala Bagian Pemasaran: Monang Sitorus Wakil Kepala Bagian Iklan: Nenny Indriasari Telepon Pengaduan Redaksi : 021-63851729 Telepon Pengaduan Iklan: 021-6345824 Pemasaran: 021-6347602 Redaktur Pelaksana: H. Syahdu Utoro Sekretaris Redaksi : H. Endang Mihardi Redaktur Senior: H.Gunarso Ts, M. Djoko Yuwono. Redaktur: H.Sugeng Indarto, H.Raffles Lesmana, H.M.Dirham Sabirin, Dhika Kamesywara, H.Aden Kasadeni, Yuli Purwaningsih, Hari Bukhari, Untung Sumarwan, Sutiyono, Dimas Supriyanto, H. Syamsir Bastian. Staf Redaksi: H. Kamsul Hasan, H. Herman Budhi Wicaksono, Agus Suzana, Warto Nur Alam, Maryoto, H.Chaerul Djamal, Percoyok, Bambang Suharnomo, Abdul Haris Irawan, H. Dwiyantoro, H. Saban Jr, Suryono Hadiyanto, Agus Santosa, Triharyanto, Achmad Sungkawa, H. Edisaputra Hasibuan (non aktif), Tri Haryanti, H. Rinaldi Rais, Anton Pulung, Bambang Prihandoko, Budi Setiawan, Rachmi Kurnia Siregar, Joko Sudadi, John Bardi, Sutarta, H. Chotim Wibowo, Faisal, Iwan Sukmawan, Sherly Silaen, H. Agus Johara, M. Kurniawati, Ballian R. Siregar, Winoto, Sutiyo, Rizal Siregar, Yahya Abdul Hakim, Ilham S.Tanjung, Deni Zainudin, Suwandi, Sumiyati, Yopi Melianton Doroh, Ali Nurdin Harahap, Anggara S. Rengganis, Guruh Nara Persada, Maulina E. Nasution, Yulian Saputra, Muchamad Ifand, Embun Khairunnisa, Angga Pahlevi, Junius Simamora. Kartunis/Karikaturis: Koeswondo DS, Budi Prihono, A. Rahman, Yudhi Himawan, Adjis Gurauf, Aris Setiadi, Agung SW, Cahyono Fotografer: Timyadi, Rihadin, Fernando Toga, Yogi Ayodya. Design Grafis: Subhan Subiyakto, Hiryanto, Kursin, As’ari, Sukatmo, Firmansyah, Eryanto, Doharman T, Abdul Kohar, Widi Pramudio, Ikbal Muqorobin, Yendhi Yusriadi. Koresponden: Nourkinan (Karawang), H. Rahmat Haryono (Banten), Taryani (Indramayu), Sudarman (Cirebon), M.Hasbi Yahya (Palembang), Suatmadji (Semarang), Dono Darsono (Bandung), Nurkomar Hadi (Surabaya), Dadan Sukmana (Purwakarta), Koesmayanti (Lampung), Kristo Samosir (Medan), Eman Sulaeman (Sukabumi). Alamat Redaksi: Jalan Gajah Mada No.98 - 100 Jakarta Barat - 11140. Telepon: 021-6341940 (Hunting), 021-6300168, 021-6349770, Facsimile: 021-6340252. Telepon Iklan: 021-6346417. Pencetak: PT Metro Pos. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Isi SMS kiriman warga di luar tanggung jawab penerbit. Pemuatan foto kegiatan warga tidak dipungut biaya.
Pasca libur Lebaran, volume sampah ibukota bertambah
S
epekan pasca Lebaran, volume sampah ibukota mengalami peningkatan. Jika pada hari biasanya ‘produk’ masyarakat ini sebanyak 6.500 ton perhari, maka jumlah tersebut meningkat menjadi 6.800 ton sampah. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Ediningtyas mengatakan selama bulan Ramadan memang terjadi peningkatan volume sampah. Penyebabnya adalah, pada saat bulan puasa, konsumsi makanan dan minuman warga Jakarta meningkat dibandingkan hari-hari biasanya. “Namun volume tersebut menurun saat selama dua hari Lebaran. Menurunnya sangat drastis sekali. Itu dikarenakan banyak warga Jakarta yang mudik ke kampung halaman. Jadi sampah tidak terlalu banyak,” kata perempuan yang akrab disapa
Tyas, kemarin. Dia memperkirakan volume sampah akan naik kembali setelah libur Lebaran usai dan warga Jakarta kembali dari mudik untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. “Kalau semua aktifitas sudah normal kembali, baru volume sampah kembali meningkat,” ujarnya. Berdasarkan catatan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, volume sampah selama Ramadan, rata-rata mencapai 5.800 ton per hari. Jumlah ini meningkat sedikit dibandingkan hari biasa sebelum Ramadan yang hanya 5.600an ton Kemudian peningkatan sekitar 2,6 persen ini kembali menurun pada hari Lebaran. Volume sampah pada Lebaran hari pertama, Senin (28/7) hanya mencapai 1.700 ton dan pada hari kedua Lebaran, Selasa (29/7) sekitar 1.800 ton. n guruh/ird
3
PNS DKI MEMBANDEL BAKAL KENA SANKSI l Peliput: Jhon
M
asa libur Lebaran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI berakhir, Minggu (3/8). Semua karyawan wajib masuk, bila membandel sanksi tegas sudah menunggu.
Inspeksi mendadak (sidak) bakal dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyisir pegawai yang nekat melanjutkan liburnya di hari pertama kerja pada Senin (4/8). PNS yang mangkir dipastikan mendapat sanksi tegas pemotongan tunjangan sampai penundaan kenaikan pangkat. Kepala BKD DKI, I Made Karmayoga mengungkapkan sidak bakal dilakukan di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Kami akan melakukan sidak. Bukan hanya di Balaikota namun juga kan-
tor pemerintah milik Pemprov DKI lainnya,” ujar Made, kemarin. Sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan publik kembali normal setelah libur Lebaran. LIBUR PANJANG Seperti diketahui PNS DKI Jakarta tidak boleh memperpanjang libur Lebaran. Kecuali untuk guru yang menurut kalender akademik masuk mulai Rabu
Kepegawaian
Besok mulai masuk kerja (6/8). Pasalnya PNS telah mendapat libur Lebaran yang cukup panjang yakni mulai 28 Juli hingga 1 Agustus 2014, sesuai cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Made memastikan pelayanan masyarakat akan kembali normal. Seperti layanan rumah sakit, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB), pengamanan ketertiban, tempat wisata, serta pemakaman. Bagi PNS yang mangkir bekerja tanpa alasan pada hari pertama masuk kerja, akan dikenai sanksi teguran lisan dan tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama satu bulan penuh. Bila sampai ada teguran tertulis, maka TKD bisa tidak diberikan selama tiga bulan. “Termasuk penundaan kenaikan pangkat, ” pungkas Made. n john/gnp/ird
4
Tibum
Jl Yos Sudarso Jadi Pangkalan Pelacur M
asih ditetapkan sebagai daerah zona 1 bebas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, tetap saja dijadikan pangkalan pekerja seks komersial (PSK). Pemandangan tersebut masih dijumpai setiap malam khususnya di sekitar Taman Tablo. Marak pelacur mejeng dan tenda biru tempat transaksi maksiat. Padahal, sesuai dengan Instruksi Gubernur nomor 53 tahun 2014, seharusnya Jl Yos Sudarso yang merupakan zona 1, bebas dari PMKS termasuk PSK. Para pelacur rata-rata beroperasi pukul 22:00 hingga dinihari. Hal itu tentu mengganggu bagi warga sekitar, sebab lokasi mangkal mereka yang tepat di tepi jalan utama, terkesan vulgar dan mudah terlihat orang yang melintas. Selain itu, di sekitar lokasi juga terdapat pemukiman warga.
l Peliput: Wandi “Hampir setiap malam mereka mangkal, bahkan sampai ada yang buka tenda biru sebagai tempat transaksi. Kami yang tinggal dekat situ kan jadi risih,” ujar Ambarita,36, warga Kelapa Gading Barat, kemarin. Banyak pelacur yang berkeliaran dan mangkal di lokasi tersebut dikhawatirkan berdampak bagi anak-anak mereka . “Mereka itu kalau berumbu di pinggir kali sehinga dengan mudah dapat dilihat warga yang tinggal di seberangnya. Makanya sehabis lebaran ini kami minta pemerntah mengambil tindakan tegas menertibkan mereka,” tegasnya. TIM TERPADU Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Sudinsos Jakarta Utara, Israk, mengakui di sekitar lokasi Taman Tablo, masih kerap dijadikan lokasi mangkal dan transaksi seks.
Selain itu, di Jl Yos Sudarso, seperti putaran seberang Artha Gading, kerap terlihat ‘pak ogah’ yang mengatur jalan. “Setelah lebaran ini kita akan membuat tim terpadu penanganan PMKS untuk mengatasinya. Karena tidak bisa hanya kami dan Satpol yang menangani,” ujarnya. Kepala Sudin Sosial Jakarta Utara, Ika Lestari Aji, mengatakan, dalam rangka pembentukan tim terpadu itu, pihaknya sudah melakukan rapat kordinasi multi sektor. Sesuai Instruksi Gubernur nomor 53 tahun 2014, penanganan PMKS akan dilakukan secara bersama-sama. “Seperti di taman, pengawasannya akan dilakukan oleh Pertamanan, kalau untuk ‘pak ogah’ oleh Dishub. Paling tidak mereka lakukan penghalauan dahulu, bila nanti tetap membandel, baru dilakukan penertiban,” ujarnya. n ak
5
Pedagang Banting Stir Jual Uang Recehan H
IDUP adalah perjuangan. Pasca penutupan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Lebak Bulus, Jakarta Selatan, puluhan pedagang termasuk pedagang uang recehan kini keleleran. Sebagian di antaranya yang masih bertahan Nurmala Silalahi,42. “Sejak tiga tahun saya dagang uang recehan di sini,” ujarnya, baru-baru ini di ruang tunggu Terminal Lebak Bulus yang belum dibongkar. Saat disambangi, ia sedang berkeliling menjajakan segepok uang recehan baru ke sejumlah calon penumpang yang masih setia memanfaatkan jasa bus PO di terminal tersebut. Hanya saja lantaran penumpang sudah jauh berkurang, maka peminat untuk membeli jasa Nurmala kini juga jauh melorot dibanding sebelumnya. “Wah dagang uang recehan di sini semakin redup, saya berupaya bertahan sebelum ada peluang dagang di tempat lain atau cari usaha lain,” keluh ibu tiga anak ini seraya menyeka keringat di dahinya yang legam. Sehari-harinya perempuan asal dari Pulau Samosir ini menutupi kepalanya dengan handuk dan topi untuk mengurangi
Ekonomi
l Peliput: Rachmi
terpaan sinar matahari. Nurmala mengaku tergiur bisnis uang recehan dari sejumlah tetangganya di Depok yang sudah jauh lebih dulu nyemplung di bisnis jasa itu. KOMISI 5 PERSEN Lantaran tak memiliki modal, ia bergabung dengan sejumlah tetangganya dalam satu bos. Sesuai aturan yang disepakati, Nurmala dan teman-temannya mendapatkan komisi lima persen dari jatah yang diterima. “Karena pelanggan juga tidak banyak, paling banter saya hanya bisa bawa uang bos Rp2 juta. Itu pun kadang-kadang hanya bisa terjual setengahnya jika sedang rezeki,” ujarnya. Sedangkan jika memiliki modal sendiri, Nurmala bisa membeli uang recehan Rp1 juta ke bos dengan keuntungan Rp20 ribu. Pasca lebaran, ia tetap akan berbisnis untuk membantu suami yang merantau ke kampung halaman demi dapur tetap ngebul dan ketiga anaknya bisa tetap sekolah. “Saya akan mencari modal untuk bisa dagang sembako di Depok, semoga saja ada yang mau meminjamkan modal ke saya,” ujarnya optimis. n rachmi/ak
Pasca penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus
Nurmala Siahaan,42, pedagang uang recehan di terminal Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel. (rachmi)
6
Budaya
Masuk bangunan cagar budaya
Renovasi Mesjid Assalafiyah Harus Diawasi Secara Ketat P
l Peliput: Chotim
engawasan ketat terhadap pelaksanaan renovasi Masjid Assalafiyah, di Komplek Makam Pangeran Jayakarta, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, bakal dilakukan. Mengingat bukan hanay sekedar tempat ibadah, masjid tersebut merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. “Renovasi masjid yang sarat sejarah ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Masjid kuno itu merupakan bangunan cagar budaya. Maka kami selalu memberi masukan agar tidak terjadi kesalahan dalam renovasi yang dilakukan,” kata Husnison Nizar, Kepala Sudin Kebudayaan Jakarta Timur, Kamis (31/7). Husnison menyebutkan sempat ada bebebarapa revisi gambar perencanaan demi tak terjadi kesalahan. Dimaklumi karena bangunan tersebut merupakan bangunan cagar budaya. “Kami Sudin Kebudayaan Jaktim sebenarnya tak ikut
dalam renovasi masjid tersebut, tetapi kami terus memberi masukan agar tidak terjadi kesalahan,” katanya. Husnison mengatakan bangunan aslinya tetap dipertahankan. Hanya tempat wudhu dan toilet diubah. Sedang tambahan awning akan dibangun permanen. “Renovasi masjid tua tersebut dibantu H Probosutedjo,” katanya sambil menyebut semuanya itu tidak boleh melanggar Perda no.9 tahun 1999 tentang pengembangan bangunan di lingkungan cagar budaya. Sementara itu, pengurus masjid Assalafiyah, R Manaf Triyadi mengatakan renovasi dimulai paling cepat usai Lebaran karena masih ada beberapa gambar perencanaan bangunan yang diperbaiki. “Dari gambar rencana, nantinya akan terdapat sembilan kubah besar dan kecil. Itu sudah termasuk dua kubah bangunan mesjid yang lama,” kata Awan. n gnp/o
Empat tiang (soko) di dalam masjid Assalafiyah yang hingga kini masih kokoh meski sudah berusia empat abad.(chotim)
7
Pemerintahan
DPRD DKI desak pemprov evaluasi kinerja BUMD l Peliput: John
DPRD DKI mendesak Pemprov DKI untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyebnya, jumlah penyertaan modal yang mencapai Rp12,5 triliun kepada kelompok usaha dinilai terlalu besar. Utamanya PD Pasar Jaya yang memperoleh bantuan modal Rp2,5 triliun dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mendapat kucuran Rp10 triliun. Bantuan modal itu meningkat 400 persen dari tahun sebelumnya. “Ini perlu alasan yang rinci karena waktu setahun suntikan modalnya bisa bertambah hingga 400 persen,” kata perwakilan dari fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Kebangkitan Bangsa (PAN-PKB) DPRD DKI, Hidayat Yasin, kemarin. Pemberian tambahan modal, lanjutnya, seharusnya bertahap berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan perusahaan untuk menjamin keuntungan bagi Pem-
prov DKI. EVALUASI Taufik Azhar, anggota DPRD lainnya, menyarankan pemprov melakukan evaluasi dari program yang telah dikerjakan oleh PT Jakpro dan PD Pasar Jaya sebelum pemberian tambahan PMP. PT Jakpro telah melakukan proyek penyediaan fasilitas air bersih di Waduk Pluit. Rencananya, Jakpro akan membangun rumah susun sewa (rusunawa) sebanyak 200 menara dan pembangunan jar-
Hidayat Yasin
u Penyertaan
modal naik 400 persen
ingan air bersih dan gas. “Apakah tambahan PMP yang kami berikan mampu mencukupi kebutuhan Jakpro dalam melaksanakan program,” ucap Taufik. Sementara itu Amir Hamzah, pengamat kebijakan publik, mengatakan pemberian tambahan modal kepada BUMD tersebut hanyalah akal-akalan Pemprov DKI untuk menggenjot penyerapan anggaran. “Bila tidak diberikan ke BUMD maka sisa lebih anggaran pasti besar. Untuk memperkecil maka diberikan ke BUMD. Ini jelas akalakalan,” katanya. Menurut Amir, peristiswa ini sama seperti tahun 2013 lalu. Pemprov juga memberikan sisa lebih anggaran untuk BUMD hampir Rp9 triliun. n gnp/ird
8
Ekonomi
Pasar elektronik Glodok belum menggeliat l Peliput: Joko
Pasca Lebaran, aktivitas pusat perdagangan elektronik Glodok, Tamansari, Jakbar, belum menggeliat. Meski sebagian besar toko sudah buka, namun pembeli masih sepi. “Omset penjualan cuma sekitar sepuluh persen dibanding hari normal. Jaga toko dari pagi hingga, tapi pembeli bisa dihitung dengan jari. Mungkin sekitar Rabu pekan depan, suasana perdagangan di Glodok baru mulai normal,” kata Hendra Wijaya, pedagang, Sabtu (2/8). Hal yang sama juga diungkapkan Fatah Fung, pedagang lainnya. Meski pasca Lebaran pembeli masih sepi, Fatah mengakui di masa libur Lebaran ini dibanding barang elektronik, peralatan komputer lebih banyak dibeli. “Pelanggan lumayan banyak yang membeli pernak-
pernik peralatan komputer. Kebanyakan pembeli berasal dari berbagai daerah yang sedang liburan di Jakarta,” ujar pria yang sudah 20-an tahun menekuni bisnis tersebut. Menurut Fatah, dia membuka toko lantaran di rumah cuma bengong. “Meski pegawai masih pada mudik, kami tetap semangat menjaga toko,” ujar Fatah yang mengaku lumayan laris dagangan jenis Ipad, MP4, headset, dan lainnya. Menurutnya harga elektronik di pasar terbesar di Indonesia itu masih stabil. “Importir maupun distributor yang mengirim barang ke sini, masih memberikan harga per dolar AS sebesar Rp 11.500, sehingga harga jual tidak naik,” kata Fatah yang mengaku pada hari normal pihaknya bisa mencapai omset penjualan sekitar Rp100 juta. n gnp/ird
9
Transportasi
Angkutan terintegrasi busway bakal terapkan tiket elektronik l Peliput: John
Penerapan tiket elektronik (e-ticketing) bakal dilakukan terhadap Kopaja AC, Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta (BKTB) dan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Kebijakan ini menyusul telah diterapkan sistem tersebut pada bus Transjakarta mulai Jumat (1/8) lalu. Kepala Dinas Perhubungan DKI, Muhammad Akbar mengatakan telah mendorong kedua angkutan ini untuk juga menerapkan e-ticketing. Sehingga integrasi dua moda ini dengan bus Transjakarta dapat berjalan maksimal, penumpang tidak lagi repot membeli dua tiket. Tiket untuk APTB, Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta (BKTB), dan Kopaja AC tidak lagi dijual di shelter Transjakarta karena masih berupa karcis. Penumpang harus membeli tiket dua kali jika harus naik dari shelter Transjakarta. Dengan demikian, penumpang Kopaja AC, APTB, dan BKTB, harus membayar tiket masuk halte busway sebesar Rp3.500. Kemudian membayar tiket Kopaja AC, APTB, dan BKTB saat menaiki transportasi umum tersebut. “Jadi sementara waktu, APTB, Kopaja AC dan BKTB baru terintegrasi secara fisik. Belum menyentuh pada sistem pembayaran karena masih menggunakan tiket
w Dilakukan terhadap Kopaja AC, BKTB, APTB w Diterapkan mulai Jumat
manual. Sedangkan Transjakarta mengarah ke tiket elektronik,” kata Akbar, kemarin. ISI ULANG Untuk memaksimalkan penggunaan e-ticket, Akbar menyatakan sedang berupaya agar alat top-up atau isi ulang e-ticketing di seluruh Transjakarta disediakan di sleuruh halte. Sebelumnya penggunaan eticket sudah dilakukan di halte-halte ujung keberangkatan, yakni di halte Pluit, Pinangranti, Kampungrambutan, dan PGC 2. Sejak diluncurkan pada awal
2013 lalu, pengguna tiket elektronik masih jauh dari harapan. Dari sekitar 350 ribu penumpang Transjakarta per harinya, baru sekitar 20 persen saja yang menggunakan tiket elekronik. Karena baru bisa digunakan di beberapa koridor seperti Koridor I (Blok M Kota), dan IX (PinangrantiPluit). Padahal, di moda Transportasi KRL, tiket elektronik sudah digunakan. PT Gama Tekno Indonesia menjadi operator gerbang Electronic Data Capture (EDC) untuk sistem pembayaran elektronik di Transjakarta. n gnp/ird
10
Pariwisata
Pantai Marunda minim fasilitas l Peliput: Wandi
Meski masuk sebagai salah satu 12 destinasi wisata pesisir, namun Pantai Marunda masih jauh dari kata ideal sebagi lokasi wisata. Minimnya sarana dan fasilitas penunjang bagi wisatawan menjadi indikasinya. Kondisi inipun tak ayal menjadi keluhan wisatawan yang datang ke tempat rekreasi ini. Seperti akses pintu masuk menuju pantai yang sempit. Pasalnya untuk sampai ke pantai, wisatawan selain harus melalui pemukiman RT 03/07 Marunda, juga harus melintasi jembatan bambu darurat di wilayah RT 06/07, Marunda, Cilincing. Selain itu, sepanjang pantai tersebut di tumpuk bebatuan sehingga tidak ada pasir. Bukan hanya itu saja, fasilitas umum seperti permainan ataupun toilet tidak ada sehingga pengunjung merasa kesulitan untuk bersenang-senang. Syahrul, 25, salah seorang pengunjung warga RT 05/04, Rawa Belong, Jakarta Barat, mengaku sengaja berlibur ke pantai tersebut bersama ke delapan anggota keluarganya. Ia datang untuk menghabiskan liburan dan berekreasi ke pantai yang pada tahun 2003 dicanangkan sebagai pantai publik ini. “Dari dulu sampai sekarang pantainya ini kondisinya kotor sekali. Padahal, lokasi ini tempat favorit warga untuk menikmati liburan. Selain gratis, lokasinya tidak terlalu
n Jauh dari ideal sebagai lokasi wisata
Ribuan warga terpaksa melintasi jembatan bambu untuk sampai Pantai Publik, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
jauh,” kata Syahrul, kemarin. TAK ADA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH Semantera itu Ketua RW 07 Kelurahan Marunda, Aman Bogor, mengaku wajar saja jika kondisi Pantai Marunda tidak berubah lebih baik dari tahun ke tahun. Mengingat pengelolaan pantai tidak ada campur tangan pemerintah. Wisata dikelola oleh beberapa warganya yang berinisiatif saja. “Kalau kondisi pantai kotor ya wajar saja, karena sejak lokasi itu ditetapkan sebagai lokasi wisata tidak ada penambahan fasilitas. Padahal, hampir setiap liburan lokasi ini selalu dikunjungi ribuan warga. Bahkan kami memperkirakan puncak wisatawan itu akan terjadi pada Minggu (3/8) nanti,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Utara, Grace Mandagi tidak menampik jika pantai ini belum tersentuh program instansinya. Bahkan diakui pada tahun ini tidak ada anggaran yang dialokasikan ke pantai publik. “Tahun kita tidak ada menganggarkan penambahan fasilitas maupun sarana. Kita juga belum paham kelanjutan pantai publik seperti apa,” terangnya. Secara terpisah, Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, mengakui memang sejak dirinya menjadi Kepala Bagian Prasarana Kota telah diusulkan Pantai Publik untuk di reklamasi. Pantai tersebut diusulkan untuk diberi pasir menjorok ke laut sekitar 10 meter dan ditambahkan fasilitas pendukung lainnya. n gnp/o
