©itwomoe
PKN Hakikat budaya politik 1. Memahami komponen objek politik o Objek politik umum (simbol negara,wilayah negara,lembaga negara, konstitusi negara) o Objek politik input (parpol,ormas,pers) o Objek politik output (UU,kebijakan,birokrasi,peraturan) 2. Mendeskripsikan mengenai tipe tipe orientasi dalam budaya politik Orientasi kognitif : pengetahuan dan keyakinan ttg sistem politik (pengetahuan ttg jalannya sistem politik,tokoh-tokoh pemerintahan,lambang negara) Orientasi afektif : perasaan/ikatan emosional Orientasi evaluatif : penilaian moral 3. Menjelaskan dan memberikan contoh konkrit mengenai tipe- tipe orientasi budaya politik yang berkembang di masyarakat menurut Gabriel Almond
Budaya Politik Parokial (tidak mengerti – tidak aktif) Ciri – ciri : 1. Tradisional 2. Sederhana 3. Spesialisasi sangat kecil 4. Belum terlihat peran politik khusus 5. Kesadaran masyarakat rendah 6. Warga tidak menaruh minat pada objek politik yang luas 7. Warga tidak banyak berharap Budaya Politik Kaula (mengerti – tidak aktif) Ciri-ciri : 1. Warga menyadari sepenuhnya akan otoritasi pemerintah 2. Tidak banyak warga yang memberikan masukan dan tuntutan 3. Warga bersikap menerima saja putusan karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi / ditentang 4. Sikap warga sebagai aktor politik pasif 5. Warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian terhadapa objek politik output, sedangkan dalam objek input dan aktor politik rendah Budaya Politik Partisipan (mengerti – aktif) Ciri-ciri : 1. Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya 2. Warga tidak menerima keadaan begitu saja 3. Anggota masyarakat sangat partisipatif 4. Warga negara yang aktif berperan sebagai aktifis
UAS PKN XI 2016
Page 1
©itwomoe 5. Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi
Budaya politik yang berkembang di Indonesia 1. Mendeskripsikan tipe gaya berpolitik di Indonesia o Budaya Politik Tradisional Mengedepankan 1 budaya dari etnis tertentu Ditandai dengan hubungan patron - klien o Budaya Politik Islam Berdasar pada agama Islam Parpol : PKB, PKS, PAN, PPP, PBB o Budaya Politik Modern Meninggalkan karakter etnis & pendasaran pada agama tertentu Parpol : Hanura, Demokrat, PDIP, Gerindra, Golkar 2. Memahami ciri dominan dalam budaya politik Indonesia a) Hirarki yang tegar/ ketat Stratifikasi antara penguasa dan rakyat Penguasa : pamong/ guru/ pendidik bagi rakyat Kelompok pemurah, baik hati, pelindung Merendahkan rakyat patuh/ tunduk/ setia/ taat pada penguasa b) Kecenderungan Patronage Patron-client individual timbal balik menukarkan sumber daya masing- masing Patron (kekuasaan, kedudukan/ jabatan,perlindungan, perhatian/ kasih sayang, materi) Client (tenaga, dukungan, kesetiaan) Kalangan pelaku politik dukungan dari atas daripada menggali dari basisnya c) Kecenderungan neo-patrimonial Memiliki atribut modern + rasionalistik tetapi masih patrimonial Ciri birokrasi modern : Struktur hirarkis Posisi/ jabatan dengan tanggung jawab tegas Aturan/ regulasi Personel yang berkompeten Karakteristik negara patrimonial : Pertukaran sumber daya sesama penguasa Kebikajakan partikularistik (tidak universalistik) Rule of law < rule of man UAS PKN XI 2016
Page 2
©itwomoe
Mengaburkan kepentingan umum dan publik
3. Memahami model budaya politik o Ada 3 model budaya politik berdasarkan proporsi ketiga tipe diatas (no 5) : 1. Sistem Demokrasi Industrial jumlah terbanyak : partisipan 2. Sistem Politik Otoriter Jumlah terbanyak : kaula 3. Sistem Demokrasi Pra-Industrial Jumlah terbanyak : parokial
Sosialisasi dalam budaya politik 1. Mendeskripsikan tipe- tipe sosialisasi politik o Sosialisasi Politik tidak Langsung 1. Magang aktifitas sebagai sarana belajar 2. Pengalihan hubungan antarindividu contoh : hubungan anak – ortu akan membentuk orientasi anak ketika ia berhubungan dengan pihak luar 3. Generalisasi kepercayaan & nilai-nilai yang diyakini tetapi sebenarnya tidak berhubungan dengan politik dapat mempengaruhi orang untuk berorientasi pada objek politik tertentu o Sosialisasi Politik Langsung 1. Pengalaman Politik contoh : keterlibatan langsung seseorang dalam kegiatan partai politik 2. Pendidikan Politik upaya berencana untuk menyampaikan dan menanamkan orientasi politik 3. Peniruan Perilaku contoh : siswa akan mendukung calon presiden tertentu karena kakaknya mendukung calon presiden tersebut 4. Sosialisasi Antisipatori contoh : seorang anak belajar bersikap dan cara berbicara seperti presiden karena ia mengidealkan peran tersebut 2. Memahami cara pengembangan sosialisasi politik Perkembangan sosialisasi politik dimulai dari usia 3 tahun. Perranan keluarga dalam sistem politik sangat penting. 4 tahap sosialisasi politik : Pengenalan otoritas (melalui individu tertentu presiden, polisi) Pembedaan antara otoritas internal dan eksternal (pejabat swasta dan pejabat pemerintah Pengenalan melalui institusi-institusi politik (parlemen, MA, pemilu) Perkembangan pembedaan antara institusi- institusi politik dan aktor politik Yang perlu diperhatikan dari sosialisasi politik : Sosialisasi politik berjalan secara terus menerus dalam hidup seseorang Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran secara langsung dan tidak langsung
UAS PKN XI 2016
Page 3
©itwomoe Sosialisasi politik berkembang melalui agen agen (keluarga, lingkungan bermain, sekolah, pekerjaan, media massa, kontak- kontak politik)
Budaya Politik Partisipan 1.
Mendeskripsikan bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik o Ada 5 macam : 1. Kegiatan pemilihan memberi suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon (setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan) 2. Lobbying upaya perorangan / kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah & pemimpin politik untuk mempengaruhi keputusan yang berpengaruh kepada sejumlah orang 3. Kegiatan Organisasi partisipasi sebagai anggota / pejabat dalam organisasi - Tujuan : mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah 4. Mencari Koneksi / Contacting upaya perorangan ditujukan kepada pemerintah untuk memperoleh manfaat untuk 1 atau segelintir orang 5. Tindakan kekerasan / Violence upaya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang / harta benda (contoh : kudeta, huru hara, pemberontakan, revolusi, pembunuhan)
2. Memahami perilaku politik o Ada 5 macam : 1. Radikal tidak puas, menginginkan perbuahan yang cepat dan mendasar 2. Moderat cukup puas, bersedia maju, tidak menerima perubahan serba cepat 3. Status quo sudah puas, berusaha mempertahankan keadaan tersebut 4. Konservatif sudah puas, cenderung bertahan dari perubahan 5. Liberal berpikir bebas, ingin maju terus
Hakikat budaya demokrasi 1. Menjelaskan macam- macam demokrasi o Atas dasar penyaluran kehendak rakyat: 1) Demokrasi Langsung melibatkan rakyat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan 2) Demokrasi Tidak Langsung aspirasi disalurkan melalui wakilnya o Atas dasar paham ideologi yang dianut 1) Demokrasi Liberal kebebasan dijunjung tinggi, kekuasaan pemerintahan terbatas UAS PKN XI 2016
Page 4
©itwomoe 2) Demokrasi Komunis / proletar tidak ada hak perseorangan 3) Demokrasi Pancasila ciri khusus demokrasi tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang ekonomi,sosial,budaya ( Liberal pasti Konstitusional, Konstitusional belum pasti Liberal) o Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya 1) Demokrasi Formal menjunjung persamaan bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi 2) Demokrasi Material menjunjung persamaan bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik 3) Demokrasi Gabungan menjunjung persamaan bidang politik dan mengurangi kesenjangan ekonomi o Perkembangan paham 1) Demokrasi klasik menitik beratkan pengertian politik kekuasaan /pemerintahan negara 2) Demokrasi Modern demokrasi yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya dan mewujudkan kesejahteraan rakyat o Ditinjau dari pemutusan suara 1) Demokrasi Referendum Obligatoire UU dibuat persetujuan rakyat setuju UU disahkan 2) Demokrasi Referendum Fakultatif UU dibuat UU dijalankan ada yang tidak setuju persetujuan rakyat tentang UU dengan voting o Menurut Sklar 1) Demokrasi Liberal 2) Demokrasi Terpimpin 3) Demokrasi Sosial 4) Demokrasi Partisipasi 5) Demokrasi Konstitusional 2. Mendeskripsikan prinsip ideologi yang dianut dalam demokrasi o Demokrasi Konstitusional Demokrasi yang didasarkan pada kebebasan / individualisme Ciri khas : 1) Kekuasaan terbatas 2) Tidak diperkenankan banyak campur tangan 3) Bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga o Demokrasi Rakyat Demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial, tetapi untuk mencapai masyarakat yang dibebaskan, dapat dilakukan dengan cara paksa / kekerasan Demokrasi berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme (oleh Karl Mark dan Leninisme) Ciri khusus : 1) Tidak mengakui HAM warganya
UAS PKN XI 2016
Page 5
©itwomoe 2) Mempunyai cita-cita ingin mencapai kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa
kepemilikian pribadi 3) Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme kepentingan kolektifisme 3. Mendeskripsikan dasar perhatian dalam demokrasi
o Demokrasi Formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik o Demokrasi Material menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi o Demokrasi Gabungan mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material 4. Memahami unsur- unsur budaya demokrasi 1) Kebebasan 2) Persamaan 3) Solidaritas 4) Toleransi 5) Menghormati kejujuran 6) Menghormati penalaran 7) Keadaban 8) Kerja sama 9) Keberagaman 10) Kejujuran 11) Penalaran 12) Keberadaan 13) Kemanfaatan 14) konsensus 5. Mendeskripsikan sistem pemerintahan demokrasi Tahun 1945-1959 (demokrasi parlementer) Ciri-ciri: Dominasi partai politik di DPR Kabinet silih berganti dalam waktu singkat Demokrasi Parlementer berakhir dengan dekrit presiden 1959 Berlaku : 1950 - 1959 (sebelum Dekrit Presiden) Konstitusi : UUD 1945 Konstitusi RIS UUDS 1950 Kekuasaan legislatif > Kekuasaan Eksekutif Presiden Kepala Negara Perdana Menteri Kepala Pemerintahan (semua bertanggung jawab kepadanya) Akibat : Pemerintahan tidak stabil ada "mosi tidak percaya" dari parlemen (Mosi tidak percaya : parlemen meminta pertanggung jawaban kabinet akan sesuatu yang tidak disetujui apabila tidak disetujui kabinet bubar) Tahun 1959-1965 (demokrasi terpimpin) Ciri-ciri: UAS PKN XI 2016
Page 6
©itwomoe Dominasi presiden (presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan diganti dengan DPR-GR buatan presiden. Presiden diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh parlemen yang diangkat presiden sendiri. Terbatasnya peran partai politik Berkembangnya pengaruh komunis Munculnya ideologi NASAKOM Meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik Berakhir dengan pemberontakan PKI september 1965 Tahun 1965-1998 (demokrasi pancasila) Ciri-ciri: Demokrasi yang berketuhanan Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab Demokrasi bagi persatuan indonesia Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalm permusyawaratan perwakilan Demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Tahun 1998-sekarang (demokrasi pancasila) Ciri-ciri 6 agenda: Amandemen UUD 1945 Penghapusan multifungsi TNI Penegakan supremasi hukum dangan indikator mengadili mantan Presiden Soeharto atas kejahatan politik, ekonomi dan kejahatan atas kemanusiaan Melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya Penegakan budaya demokrasi yang anti feodalisme dan kekerasan Penolakan sisa sisa orde lama dan orde baru dalam pemerintahan Sumber: lenamegawati.blogspot.co.id/2012/01/normal-0-false-false-false-in-x-nonex.html
Ciri- ciri masyarakat madani 1. Memahami ciri- ciri masyarakat madani 1. Lahir atas prakarsa warga masyarakat sendiri, bukan penguasa negara 2. Keanggotaan bersifat sukarela / atas kesadaran masing-masing 3. Mencukupi kebutuhan sendiri (swadaya) tidak tergantung pada pemerintah 4. Mandiri terhadap kekuasaan negara sehingga dapat mengawasi kekuasaan negara 5. Tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang sama 2. Mendeskripsikan karakteristik dari masyarakat madani 1. Adanya ruang bebas publik (bebas menyalurkan aspirasi) 2. Demokratisasi 3. Toleransi (menghargai perbedaan yang bersifat hasil pemilihan) 4. Pluralisme (menghargai perbedaan yang bersifat bawaan lahir) 5. Keadilan Sosial 6. Partisipasi sosial UAS PKN XI 2016
Page 7
©itwomoe 7. Supremasi hukum
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia 1. Menjelaskan demokrasi Pancasila o Berlaku : Orde Baru - Reformasi (sekarang) o Dasar : nilai-nilai Pancasila o Perbedaan Orde Baru dan Reformasi : pelaksanaannya Orde Baru demokrasi Pancasila hanya seperti simbol karena masih seperti demokrasi terpimpin (sentralisasi kepada Soeharto) menyebabkan banyaknya penyimpangan (contoh : korupsi), sedangkan Reformasi sudah menggunakan konsep penjalanan dengan konsekuensi o Presiden Kepala Negara & Kepala Pemerintahan o Ideologi : UUD 1945 o Prinsip –prinsip demokrasi pancasila Ada 9 : 1. Perlindungan terhadap HAM 2. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah 3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka (terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain) 4. Pelaksanaan PEMILU 5. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 2 6. Keseimbangan hak dan kewajiban 7. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara / orang lain 8. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional 9. Pemerintahan berdasarkan hukum 2. Mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi di masa orde lama Baca hakikat budaya demokrasi no 5 3. Menjelaskan berlakunya UUDS 1950 Berlaku pada tahun 1950 – 1959 (setelah perubahan dari UUD 1945 dan Konstitusi RIS) pada demokrasi parlementer 4. Mendeskripsikan mengenai sistem pemilihan umum o Ada 3 macam : Sistem distrik, sistem proposional, dan sistem gabungan 1. Sistem Distrik Wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik (1 distrik = 1 wakil) Keuntungan : 1. Wakil dapat dikenal oleh penduduk distrik & hubungannya erat 2. Cenderung mengarah ke koalisi partai karena yang diperebutkan hanya 1 kursi 3. Fragmentasi partai sangat rendah 4. Lebih mudah partai mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen (mendukung stabilitas nasional) UAS PKN XI 2016
Page 8
©itwomoe 5. Sistem sederhana dan mudah dilaksanakan Kelemahan : 1. Kurang memperhatikan partai-partai kecil 2. Kurang reprensetatif 3. Kecenderungan wakil mementingkan kepentingan daerah 4. Kurang efektif bagi masyarakat heterogen 2. Sistem Proposional Keuntungan : 1. Dianggap lebih demokratis karena tidak ada suara hilang 2. Dianggap representatif (jumlah kursi = jumlah suara yang diperoleh) Kelemahan : 1. Mudah muncul partai baru 2. Perbedaan semakin besar 3. Peranan kuat diberikan kepada pemimpin partai 4. Wakil yang terpilih renggang ikatannya dengan yang memilih 5. Sulit meraih mayoritas dalam parlemen karena banyaknya partai 3. Sistem Gabungan Negara dibagi menjadi beberapa wilayah pilihan tetapi sisa suara tidak hilang untuk dihitung dengan jumlah kursi yang belum dibagi Disebut dengan sistem proporsional (berdasarkan stelsel daftar)
Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari- hari 1. Memahami perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan masyarakat Bersedia mengakui kesalahan yang telah diperbuat Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi Menghormati pendapat orang lain Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi Tidak merasa benar/ menang sendiri dalm berbicara dengan orang lain Melaksanakan hasil keputusan musyawarah tingkat RT/ desa Memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan desa Ikut serta dalam kegiatan karang taruna Ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa
Keterbukaan dan keadilan 1. Mendeskripsikan pengertian keterbukaan Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain 2. Menjelaskan teori keadilan menurut ahli filsafat Aristoteles Komutatif perlakuan tanpa melihat jasa (sanksi tanpa melihat jabatan) Distributif perlakuan sesuai jasa (mendapat upah sesuai jabatan) UAS PKN XI 2016
Page 9
©itwomoe
Kodrat alam membalas apa yang sudah diberikan (menjawab sapaan) Konvensional abuk pengaman , motor helm) Perbaikan memulihkan nama baik (meminta maaf melalui media massa) Plato Moral seimbang antara hak dan kewajiban Prosedur berlaku sesuai tata cara yang ditetapkan Thomas Hobbes Perbuatan dikatakan adil jika didasarkan pada perjanjian yang disepakati Notonegoro Keadilan legalitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Menjelaskan jenis keadilan secara umum Keadilan Illahi keadilan yang menyangkut segenap hubungan Tuhan dengan manusia paling tinggi tingkatannya dan bersifat mutlak (rahmat Tuhan, pengampunan dosa, kesalehan, surga) Keadilan hukum keadilan yang berkaitan dengan keadilan sebagai tujuan dan cita- cita hukum. ukuran keadilan (Badan peradilan tidak boleh memihak, kesalahan menurut hukum, langkah pembetulan hukum) Keadilan politik keadilan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan (keadilan pada organisasi) ukuran keadilan (pemerintahan dan konstitusi, hubungan penguasa dan rakyat, keadilan terhadap rehabilitasi kejahatan politik dengan amnesti, abolisi, dan suaka politik) Keadilan ekonomi keadilan yang meliputi keadilan dalam produksi, distribusi dan pertukaran (upah yang layak, harga yang layak, tukar menukar barang dan jasa yang adil Keadilan rumah tangga keadilan yang enyangkut persoalan dalam kehidupan keluarga (kekuasaan kepala keluarga dalam rumah tangga, pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga)
Dampak pemerintahan yang tidak transparan 1. Menjelaskan bentuk- bentuk penyelenggaraan pemerintahan tertutup dan tidak transparan
Monarki absolut kekuasaan raja yang tidak terbatas Tirani kekuasaan pribadi, kepentingan pribadi Oligarki kekuasaan sekelompok cedekiawan, kepentingan kelompoknya Otokrasi kekuasaan pribadi, kepentingan pribadi Anarki kekuasaan rakyat, kepentingan golongan Timokrasi kekuasaan sekelompok orang, kepentingan kemashyuran dan kehormatan Plutokrasi kekuasaan para pedagang, pengusaha, orang kaya, diatur cara pedagang
UAS PKN XI 2016
Page 10
©itwomoe 2. Mendeskripsikan asas- asas penyelenggaraan negara a. Kepastian hukum mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keadilan sebagai dasar kebijakan b. Tertib penyelenggara negara mengedepankan keteraturan, keserasian dan keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara c. Kepentingan umum mendahulukan kesejahteraan umum secara aspiratif, akomodatif, selektif d. Keterbukaan membuka diri terhadap hak masyarakat e. Proporsionalitas keseimbangan hak dan kewajiban f. Profesionalitas keahlian berlandaskan kode etik & ketentuan perundangan g. Akuntabilitas hasil penyelenggarakan negara dapat dipertanggungjawabkan 3. Memahami dampak pemerintahan yang tidak transparan LKS a) Warga masyarakat& pers cenderung pasif, tidak ada kritik b) Masyarakat tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan doktrin c) Penguasa menjadi otoriter, posisi tawar masyarakat lemah dan lebih banyak hidup dalam ketakutan serta tertekan d) Pemerintahan sangat tertutup dengan segala hal e) Masyarakat tidak banyak tahu tentang apa yang terjadi pada negaranya f) Segala layanan sarat dengan kolusi, korupsi, nepotisme g) Pemerintah cenderung otoritas h) Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan i) Negara cenderung salah mengelola sumber daya manusia sehingga banyak pengangguran j) Masyarakat tidak berdaya mengontrol pemerintahan PAKET a) Rendanya kepercayaan warga terhadap pemerintahan b) KKN merajalela dan menjadi budaya yang dominan c) Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah d) Sikap apatis masyarakat menyikapi kebijakan publik e) Krisis moral dan akhlak ketidak adilan, pelanggaran hukum dan HAM
Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa 1. Mendeskripsikan ciri- ciri pemerintahan yang transparan Good governance pemerintah demokrasi yang transparan Perlu pengawasan lembaga perwakilan,rakyat,pers, lembaga independen Tujuan nasional masyarakat maju, sejahtera,adil, makmur
UAS PKN XI 2016
Page 11
©itwomoe
demokratisasi pemerintah transparan, akuntabilitas, efektif, efisiensi, otonomi dalam mencapai tujuan Unsur pemerintahan demokratisdan terbuka Pelayanan publik efisien & transparan Kepastian hukum Pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) Kewenangan daerah mengurus kebijakan sendiri (otonomi) Partisipasi dalam pengambilan kebijakan secara demokratis Memihak, melindung kepentingan masyarakat HAM Tanda pemerintah transparan Kebebasan informasi (mudah diikuti perkembangannya) Kebebasan media massa (pers dapat meliput,berserikat) Kemerdekaan hukum (hukum ditegakkan secara adil) Manajemen yang terbuka (transparan pengelolaan anggaran) Memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup Meningkatkan pelayanan publik (mendahulukan kepentingan umum melalui program yang memihak pada rakyat) Akuntabilitas (hasil dapat dipertanggung jawabkan pada rakyat)
2. Memahami sikap terbuka Ciri ciri keterbukaan: Terbuka dalam proses & kebijakan publik Dasar dalam dialog & komunikasi Berterus terang Tidak merahasiakan sesuatu Selektif dalam menerima dan mengolah informasi Toleransi & tenggang rasa Mau mengakui kelemahan diri Menyadari keberagaman Bekerja sama & menghargai orang lain Beradaptasi terhadap perubahan 3. Memahami perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan 1) Mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak 2) Meningkatkan profesionalisme apara, etos kerja, dan kedisiplinan 3) Malaksanakan peraturan & kode etik profesi masing masing 4) Memberikan kesempatan yang sama antara laki laki dan perempuan dalam belajar & bekerja 5) Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang di segala hal 6) Menghindari praktik KKN 7) Menghargai dan menghormati setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan UAS PKN XI 2016
Page 12
©itwomoe
a) Bidang sosial budaya Memberi kesempatan yang sama pada setiap kebudayaan daerah untuk berkembang Manyantuni fakir miskin dan anak terlantar Tidak diskriminatif terhadap orang yang berbeda b) Bidang politik Memberi hak untuk berserikat,berkumpul dan berorganisasi Memperlakukan organisasi lain secara sama Menghargai hak kaumminoritas c) Bidang ekonomi Memberi upah dan penghargaan sesuai prestasi dan kemampuan Pemerataan pembangunan kepada daerah Menghargai subsidi penduduk dan daerah yang tidak mampu d) Bidang hukum Memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Asas praduga tidak bersalah Memberi kesempatan setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum e) Bidang pendidikan Pembangunan gedung sekolah pada daerah terpencil Beasiswa pendidikan pada anak tidak mampu Seleksi penerimaan siswa berdasarkan hasil tes
©R13™production ©fenpriscilla
UAS PKN XI 2016
Page 13
