PI DATO PERTANGGUNGJAWABAN

PI DATO PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DI DEPAN SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 1 MARET 1988

(PIDATO DAN LAMPIRAN)

REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia Soeharto

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati; Para undangan dan hadirin yang berbahagia; Hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat mulai mengadakan sidang umum. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan praktek penyelenggaraan negara yang telah kita kembangkan bersama, dalam sidang umum ini Majelis akan menetapkan garisgaris besar daripada haluan negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta mengambil keputusan lain yang penting. Sidang ini menandai akhir putaran kurun waktu lima tahunan dari kehidupan bangsa dan negara kita seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Dasar. Juga sekaligus merupakan awal dari kurun waktu putaran lima tahunan yang akan datang. Sejak lahirnya Orde Baru, kita telah mengembangkan praktek penyelenggaraan negara yang sangat baik dan bermanfaat, yaitu : penyampaian pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa 5

jabatan kepresidenannya. Saya sangat berbahagia, karena sejarah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi salah seorang yang ikut memberi sumbangan kepada praktek penyelenggaraan negara yang demikian itu. Jika hari ini saya berdiri di hadapan Sidang Majelis yang mulia, maka saya selaku Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas saya yang akan berakhir sampai saat terpilihnya Presiden yang baru untuk kurun waktu lima tahun yang akan datang. Secara konstitusional, pertanggungjawaban itu memang merupakan laporan pelaksanaan tugas dari Mandataris kepada Majelis. Tanggung jawab politik dari laporan pertanggungjawaban itu sepenuhnya berada di pundak saya. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita, pertanggungjawaban itu merupakan penggambaran kembali dari perjalanan bangsa kita selama lima tahun yang silam. Di dalamnya terlihat arus besar dari pengalaman bersama kita sebagai bangsa selama lima tahun yang lalu, tantangan yang kita hadapi dan jawaban yang telah kita berikan, keberhasilan dan kesulitannya, liku-liku perjalanannya, suka dan dukanya, harapan-harapan dan keprihatinan-keprihatinannya. Semuanya itu merupakan kekayaan pengalaman yang tidak ternilai harganya bagi kelanjutan perjalanan sejarah bangsa kita di masa depan. Apa yang telah kita lakukan dan tidak kita lakukan selama lima tahun yang lalu, apa yang berhasil kita kerjakan dan apa yang tidak berhasil kita kerjakan, akan mempengaruhi apa yang akan dapat kita kerjakan lima tahun yang akan datang. Karena itulah, sidang umum Majelis seperti ini selalu mendapat perhatian yang sebesar-besarnya dari kita semua. Bukan saja dari kita yang mendapat kehormatan untuk hadir di sini, melainkan dari seluruh rakyat Indonesia. Sidang ini berlangsung tepat sesuai jadwal, yaitu lima tahun setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis

6

besar daripada haluan negara. Juga lima tahun pelaksanaan tugas Presiden yang ditugasi sebagai Mandataris Majelis untuk melaksanakan keputusan-keputusan Majelis. Ini menunjukkan bahwa kurun waktu putaran lima tahun yang lalu telah kita lampaui dengan selamat. Karena itulah, segala puji syukur bangsa ini kita panjatkan bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberi bangsa kita perjalanan yang selamat dalam kurun waktu lima tahun yang lalu. Kita juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga Majelis yang mulia diberi segala sifat arif bijaksana dalam mengambil segala keputusan yang akan memberi arah masa depan bangsa kita selanjutnya. Selama lima tahun masa kepresidenan saya, Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya semua juga menjadi anggota Majelis, telah senantiasa mengawasi tindakan-tindakan saya selaku Presiden. Sepanjang masa kepresidenan itu, saya juga selalu berusaha sekeras-kerasnya untuk memenuhi keharusan seorang Presiden Republik ini untuk memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Dasar. Dewan Pertimbangan Agung telah memberi pertimbanganpertimbangan mengenai berbagai masalah kepada saya yang sangat berguna dalam pelaksanaan tugas kepresidenan saya. Untuk itu melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan undangundang, Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaannya telah diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah telah menggunakan hasil-hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

7

Demikian pula dapat saya kemukakan bahwa Mahkamah Agung telah makin mantap menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara kita. Secara keseluruhan kekuasaan kehakiman telah menjalankan kekuasaannya yang merdeka, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar. Semuanya tadi memantapkan berfungsi dan saling berhubungannya lembaga-lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara dalam rangka pelaksanaan semangat dan ketentuan Undang-Undang Dasar. Presiden/Mandataris memang tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dalam rangka kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat maka paling sedikit dua kali dalam setahun saya selalu menyampaikan pesan, keterangan dan penjelasan selengkap-lengkapnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai langkah-langkah yang saya lakukan dalam pelaksanaan garis-garis besar haluan negara. Kedua kesempatan itu adalah waktu saya menyampaikan Rancangan APBN pada permulaan bulan Januari dan waktu saya menyampaikan Pidato Kenegaraan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Nasional kita. Untuk tujuan yang sama saya juga menyampaikannya kepada bangsa kita dalam hampir setiap kesempatan yang lain. Karena itu banyak hal yang saya sampaikan melalui laporan pertanggungjawaban ini tidak bersifat baru. Walaupun demikian, laporan pertanggungjawaban ini adalah yang resmi saya sampaikan selaku Presiden/Mandataris kepada Majelis yang mulia. Karena demikian penting sifat pertanggungjawaban itu, Saudara Ketua yang terhormat, izinkan saya sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah memberi kepercayaan besar, kehormatan luar biasa dan membantu saya dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugas kepresidenan.

8

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air; Selama kurun waktu lima tahun yang lalu, banyak terjadi perubahan-perubahan yang sangat dinamis dalam masyarakat kita. Perubahan-perubahan dalam masyarakat kita terjadi karena kemajuan-kemajuan yang dibawa oleh pembangunan itu sendiri. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam tata nilai, pola berpikir, pola bekerja serta bangkitnya kekuatan-kekuatan, aspirasi-aspirasi dan harapan-harapan baru dalam masyarakat kita. Seperti yang diisyaratkan oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar, Presiden perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh terjadinya perubahan-perubahan itu. Saya menganggap sebagai kewajiban Presiden untuk memahami serta memberi arah yang positif dan konstruktif sehingga perubahan-perubahan tadi menjadi kekuatan yang mendorong pembangunan pada tingkat yang makin maju. Perubahan yang sangat dinamis juga terjadi dalam masyarakat dunia. Perkembangan dunia umumnya, terutama di bidang ekonomi, telah menghadapkan semua negara dengan tantangantantangan yang besar dan berat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak terlepas dari perkembangan itu. Perubahan-perubahan tadi dengan sendirinya merupakan unsur yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kepresidenan saya dalam melaksanakan garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh Majelis. Dalam perkembangan dunia yang demikian tadi kita lihat sejumlah negara telah mengalami kesulitan-kesulitan besar, bahkan pergolakan dan kerusuhan serta perubahan-perubahan yang disertai oleh tindakan kekerasan. Berkat ketahanan nasional kita yang makin meningkat, berkat rasa persatuan dan kesatuan kita yang makin kuat, berkat kesadaran dan tanggung jawab bersama kita yang makin tinggi, maka di tengah-tengah perubahan yang sangat dinamis dan penuh

9

ujian berat itu perjalanan kita sebagai bangsa dapat kita lalui dengan selamat. Karena itulah akhir kurun waktu putaran lima tahunan kehidupan kenegaraan kita kali ini, sekali lagi, kita sambut dengan perasaan bahagia yang sedalam-dalamnya. Kebahagiaan itu kita sertai dengan kesadaran, bahwa masih banyak hal yang memprihatinkan kita. Sebagai bangsa pejuang, maka semua hal yang memprihatinkan telah kita hadapi dengan realisme yang sebesarbesarnya di satu pihak, dan pada pihak lain, dengan harapan dan idealisme serta kesetiaan kepada Pancasila yang tidak pernah padam. Mengajak bangsa kita bersikap realistis, serta tetap memiliki harapan dan idealisme, merupakan salah satu pedoman yang saya gunakan untuk melaksanakan tugas kepresidenan saya selama ini. Sidang Majelis yang saya hormati; Tahun pertama masa kepresidenan saya gunakan untuk menyusun Kabinet dengan mengangkat Menteri-menteri yang membantu Presiden, melaksanakan tugas GBHN untuk menyusun Repelita IV dan melaksanakan tahun terakhir Repelita III. Kemudian, dilanjutkan dengan pelaksanaan tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat dari Repelita IV. Dalam tahun keempat dilaksanakan pemilihan umum yang melahirkan MPR, DPR dan DPRD yang baru. Laporan pertanggungjawaban saya kepada Majelis yang mulia ini mencakup kurun waktu sejak saya diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1983 sampai hari ini. Dilihat dari sudut pelaksanaan Repelita, maka kurun waktu yang dicakup dalam laporan pertanggungjawaban saya ini meliputi pelaksanaan pembangunan mulai dari tahun terakhir Repelita III, disusul dengan pelaksanaan Repelita IV dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat sampai saat ini. Sedangkan

10

untuk pelaksanaan tahun terakhir dari Repelita IV telah disiapkan rencananya dalam bentuk APBN 1988/1989. Dalam laporan pertanggungjawaban ini akan saya kemukakan arah dan hasil-hasil pembangunan dalam garis besarnya. Sedangkan gambaran dan angka-angka yang terperinci di semua sektor dapat diteliti dalam lampiran Pidato Pertanggungjawaban ini. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1983, Presiden ditugasi untuk : Pertama

: Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-IV dalam rangka Garis-garis Besar Haluan Negara; Kedua : Meneruskan penertiban dan pendayagunaan aparatur negara di segala bidang dan tingkatan; Ketiga : Meneruskan menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila; Keempat : Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional. Dalam Ketetapan MPR tadi juga ditegaskan bahwa Presiden/ Mandataris MPR diberi wewenang untuk mengambil langkahlangkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta tercegah dan tertanggulanginya gejolak-gejolak sosial dan bahaya terulangnya G-30-S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan pembangunan nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu segera saya laporkan di sini, karena ketahanan nasional kita yang makin mantap, maka wewenang khusus itu tidak pernah saya gunakan.

11

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, sudah jelas Presiden harus berpegang kepada Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, serta Ketetapan-ketetapan MPR lainnya. Di samping itu pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila juga masih harus terus dilanjutkan. Ketetapan-ketetapan MPR itulah yang menjadi pedoman utama saya dalam melaksanakan tugas kepresidenan. Ketika memulai tugas, saya berusaha memahami secara menyeluruh kehendak rakyat yang disuarakan melalui Sidang Umum MPR tadi. Tidak cukup hanya meneliti rumusan-rumusan yang secara resmi menjadi dokumen historis dalam bentuk Ketetapan-ketetapan MPR; tetapi dengan memahami suara hati, pikiran-pikiran dan aspirasi yang mengantarkan lahirnya dokumendokumen historis itu. Ini berarti kita perlu memahami semangat dan tekad rakyat; yang tidak lain adalah terus meningkatkan, meluaskan, memperbaiki dan memperbaharui semua gerak dan hasil pembangunan yang telah kita capai sampai saat itu. Secara singkat aspirasi rakyat adalah untuk melanjutkan, meningkatkan dan memperluas pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dengan memahami semangat yang melatarbelakangi semua keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan melihat perkembangan dinamika perobahan yang akan terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mendengarkan suara hati rakyat, maka saya menentukan lima sasaran yang harus dicapai oleh Kabinet Pembangunan IV dalam kurun waktu lima tahun. Kelima sasaran itu saya namakan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV, ialah : Pertama : Meningkatnya Trilogi Pembangunan yang didukung oleh ketahanan nasional yang makin mantap;

12

Kedua

:

Meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa; Ketiga : Meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; Keempat : Meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional; Kelima : Terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1987. Panca Krida Kabinet itu saya anggap perlu untuk menajamkan sasaran-sasaran dan tugas-tugas saya selama lima tahun. GBHN menegaskan bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan ekonomi. Walaupun demikian, pembangunan di bidang-bidang lain sama sekali tidak boleh kita abaikan. GBHN malahan menekankan bahwa pembangunan bidang politik, sosial budaya, pertahanan-keamanan dan lain-lain harus makin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan kemajuankemajuan yang dicapai oleh pembangunan bidang ekonomi. Karena itu saya memahami pelaksanaan pembangunan nasional dalam arti yang luas sebagai bagian yang sentral dari pelaksanaan tugas Majelis kepada Presiden/Mandataris. Secara realistis saya juga berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan GBHN sebaik-baiknya, yang menegaskan bahwa pembangunan nasional kita harus merupakan pengamalan Pancasila. GBHN menegaskan bahwa dalam Repelita IV harus diusahakan terwujudnya kerangka landasan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, untuk selanjutnya landasan itu dimantapkan dalam Repelita V. Sasaran landasan masyarakat yang adil dan

13

makmur itu mengarah pada tercapainya sasaran-sasaran di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, harus diusahakan terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang antara bidang industri yang kuat dengan dukungan pertanian yang tangguh, sedangkan kebutuhan pokok masyarakat sudah tersedia dan terjangkau oleh rakyat banyak. Di bidang politik, harus diusahakan agar setiap warga negara telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, sedangkan mekanisme kepemimpinan nasional telah berlangsung dengan mantap berdasarkan konstitusi secara demokratis dan berdasarkan hukum. Di bidang sosial-budaya, harus dikembangkan agar kehidupan bermasyarakat yang penuh keseimbangan, keserasian dan keselarasan sesuai dengan Pancasila yang telah mulai membudaya dan menjadi kepribadian kita. Di bidang hankam, dilaksanakan wawasan pertahanankeamanan yang didasarkan pada kekuatan rakyat semesta dengan inti kekuatan ABRI yang mampu mengamalkan dwi fungsi dengan sebaik-baiknya. Arah yang ditunjukkan oleh GBHN itulah yang akan menjadi pedoman utama laporan pertanggungjawaban saya ini. Ini berarti bahwa sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam GBHN itulah yang kita kejar dan kita laksanakan. Sudah barang tentu sasaran itu, khususnya di bidang ekonomi dapat dan perlu dijabarkan dalam rencana-rencana terperinci, seperti yang selalu kita lakukan selama ini dalam bentuk Repelita. Adapun sasaransasaran itu merupakan pedoman ancer-ancer yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang obyektif. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air; Di bidang politik kita telah mengambil keputusan yang sangat mendasar lima tahun yang lalu yang dihasilkan oleh Sidang Umum

14

MPR 1983. Putusan itu ialah penegasan kita mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus dijadikan satu-satunya asas bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Keputusan itu merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha kita untuk meletakkan landasan yang kokoh di bidang politik menjelang tinggal landas dalam Repelita VI nanti. Dalam rangka itu dalam kurun waktu Repelita IV ini kita telah menciptakan kerangka-kerangka landasan dalam mengamalkan kebulatan tekad itu, yang sekaligus mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Demokrasi Pancasila. Dengan penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu kita tidak memasukkan hal-hal baru. Yang kita lakukan adalah mempertegas, menyatukan sikap dan langkah kita mengenai Pancasila yang telah diletakkan oleh pendahulu-pendahulu kita ketika Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia Merdeka di tahun 1945. Bahwa penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu memerlukan waktu tidak kurang dari 40 tahun setelah Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tahun 1945, hal itu membuktikan betapa panjang waktu yang kita gunakan untuk mencernakan segala pengalaman dan melahirkan sikap arif bijaksana. Sesungguhnya, kita memang bangsa yang dapat belajar dengan pandai dari sejarah. Di waktu yang lalu kita pernah mengalami pertentangan, perpecahan dan rasa curiga mencurigai di antara kita meskipun kita sama-sama menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kita bertekad untuk mengakhiri untuk selama-lamanya pertentangan, perpecahan dan rasa curiga mencurigai itu. Sebab, jika kita gagal mengakhiri pengalaman pahit tadi, maka kemungkinan besar kita akan gagal untuk melaksanakan tugas nasional kita yang besar,

15

berat dan penting di hadapan kita; ialah melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas menjelang akhir abad ke-20 nanti. Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak berarti bahwa kita hams mempunyai pandangan yang seragam mengenai segala hal. Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas justru kita ingin mengembangkan kehidupan yang berasaskan kelima sila secara bulat dan utuh, termasuk asas demokrasi. Namun demokrasi kita adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang memperkuat persatuan Indonesia serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas berarti bahwa tidak ada lagi di antara kita yang menempatkan diri di luar barisan Pancasila, tidak ada lagi di antara kita yang menyusupkan ideologi lain dari luar Pancasila. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa usaha terselubung atau tidak terselubung untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara hanya akan berakhir dengan kegagalan dan hanya mendatangkan malapetaka bagi bangsa ini. Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka semua organisasi kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan, semua lapisan, golongan dan kekuatan dalam masyarakat kita, yang berada dalam satu barisan Pancasila, memiliki kesempatan, kebebasan dan tanggung jawab serta sumbangan masing-masing yang sama besarnya dalam memusyawarahkan arah dan cara-cara yang terbaik dalam perjuangan bersama membangun masyarakat Pancasila. Telah terbukti bahwa dengan penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak menghilangkan keragaman di antara kita. Sebaliknya, kekuatan-kekuatan sosial politik dapat mengembangkan pendekatan yang khas dalam memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi sebagai bangsa. Dengan demikian mekanisme Demokrasi

16

Pancasila memperoleh arah yang jelas. Tidak ada yang dianaktirikan atau dianakemaskan. Tidak ada yang didahulukan karena suku, ras, keturunan, kekayaan atau agama, karena kita berpijak pada wawasan kebangsaan. Dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila, maka perbedaan pandangan dan saling komunikasi kita perlukan dalam rangka musyawarah kita yang terus menerus untuk mendapatkan konsensus dalam menentukan arah dan caracara yang terbaik menuju cita-cita bersama. Semangat yang demikian itulah terkandung dalam Undangundang tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undangundang tentang Pemilu, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-undang tentang Referendum serta Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang telah kita lahirkan dalam rangka pelaksanaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tadi. Sejumlah undang-undang di bidang politik itu jelas merupakan kerangka-kerangka landasan hukum yang menyuburkan landasan di bidang politik yang kita capai dalam Repelita IV ini dan akan kita mantapkan pelaksanaannya dalam Repelita V nanti. Pengalaman kita selama Pemilihan Umum yang lalu, Sidangsidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Sidang Badan Pekerja MPR membuktikan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas sama sekali tidak membuat kebebasan kita menjadi sempit dan tidak membuat kehidupan politik kita menjadi kerdil. Sebaliknya suasana musyawarah, suasana dialog untuk mengusahakan kesamaan dan kesatuan sikap dari pandangan-pandangan yang berbedabeda makin berkembang. Memang, dengan Pancasila sebagai satusatunya asas dan dengan menghayati sebaik-baiknya P4, semua pihak akan saling tenggang rasa, makin mampu mengendalikan diri karena menyadari tanggung jawabnya bagi kepentingan bangsa yang lebih besar. Pemilihan Umum yang telah kita laksanakan dalam tahun '87 telah berlangsung dalam suasana damai, penuh kegairahan dan

17

lebih semarak. Dan itu membuktikan bahwa dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak mengurangi sedikitpun hak-hak politik warga negara. Juga tidak mengurangi partisipasi organisasiorganisasi politik --Parpol dan Golkar-- dalam berkiprah untuk memperoleh kepercayaan rakyat yang sebesar-besarnya menurut peraturan yang berlaku. Sebaliknya dengan Pancasila sebagai satusatunya asas justru membuka peluang untuk mewujudkan hak-hak itu secara kreatif dan dinamis dalam suasana kekeluargaan yang penuh tanggung jawab. Semua perkembangan politik yang makin dewasa dan bertanggung jawab tadi juga merupakan hasil dari penataran P 4 yang terus menerus kita laksanakan sejak tahun '78 yang lalu. Penataran P4 yang makin meluas itu juga memberi arah yang melegakan dalam perkembangan sosial budaya dalam arti yang luas. Kita telah berhasil melanjutkan kemampuan bangsa kita untuk memadukan secara serasi dan kreatif unsur-unsur yang kita perlukan guna memperkaya dan memperkuat nilai-nilai budaya kita sendiri. Bangsa kita sedang menyerap nilai-nilai yang kita perlukan untuk beranjak menjadi bangsa yang makin maju seperti bersikap lebih lugas, bekerja keras dan disiplin, meningkatkan efisiensi, menghargai waktu dan lain-lain. Dalam proses penyesuaian diri dan pembaharuan-pembaharuan yang sedang berlangsung tadi, kita tetap dapat mengembangkan seni budaya daerah yang menambah warna yang makin indah kepada persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dalam pada itu kita telah membuktikan bahwa penegasan kita mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sama sekali tidak mengurangi sedikitpun keimanan kita berdasarkan kepercayaan agama yang kita yakini masing-masing. Hal ini merupakan langkah maju yang kita buat bersama, dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab, dalam memberi isi yang makin nyata dari sikap kita

18

bahwa negara Pancasila bukan negara sekuler, melainkan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkembangan kehidupan keagamaan kita akhir-akhir ini sangat membesarkan hati. Ini tampak dari terus bertambahnya sarana-sarana peribadatan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Namun jauh lebih mempunyai makna dari bertambahnya sarana tadi, ialah meningkatnya peranan agama sebagai pembentuk hati nurani untuk meningkatkan martabat pribadi-pribadi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah memberi dorongan dan motivasi moral dalam gerak pembangunan masyarakat kita. Bangsa Indonesia merasa sangat berbahagia karena kita makin memiliki kekuatan menghindar dari bentuk pertentangan yang bersumber pada perbedaan agama, seperti yang dengan penuh keprihatinan dialami oleh bangsa-bangsa lain. Kerukunan hidup antar umat beragama telah dapat kita mantapkan, dan dialog-dialog serta kerja sama antara umat beragama makin berkembang dalam memikul tanggung jawab bersama membangun bangsa dan negara ini. Saudara Ketua dan Sidang Majelis yang mulia; Seperti tadi saya singgung, kita sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh pergolakan, di tengah-tengah ujian berat di bidang ekonomi, kita dapat merasakan ketenteraman dan stabilitas yang mantap, sementara masyarakat kita sendiri mengalami perubahan-perubahan yang sangat dinamis. Stabilitas yang dinamis itu tidak terlepas dari pembangunan yang telah kita lakukan di bidang pertahanan-keamanan dalam arti yang luas. Sejak Proklamasi Kemerdekaan kita kaya dengan pengalaman dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan-gangguan dan bahaya yang merongrong kelangsungan hidup bangsa dan negara

19

kita. Semuanya itu berhasil kita atasi. Ini tidak akan membuat kita lengah. Kita harus tetap waspada terhadap berbagai ancaman, gangguan, bahaya dan sumber keresahan lainnya. Selama kurun waktu lima tahun terakhir kita telah meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan nasional atas dasar kesadaran bela negara oleh setiap warga negara kita, kesatuan dan persatuan nasional, kemanunggalan ABRI dan Rakyat, ketangguhan dan kemampuan ABRI sendiri sebagai inti kekuatan dalam pertahanan negara. Kita terus berusaha membangun ABRI yang moderen dan ampuh, ABRI yang kecil tetapi mempunyai kekuatan efektif dan mampu didukung oleh keuangan negara. Untuk itu ABRI telah meningkatkan integrasi dan konsolidasi, mengadakan reorganisasi dan moderenisasi peralatan, meningkatkan kemampuan profesional dengan terus memperkokoh jiwa prajurit sejati yang ber-Sapta Marga. Pertahanan-keamanan terus kita kembangkan dalam rangka ketahanan nasional, yaitu konsep yang lebih luas dan dinamis dari masalah pertahanan atau keamanan saja. Pertahanan-keamanan adalah komponen dari ketahanan nasional itu. Berdasar Sapta Marga itulah, ABRI --baik sebagai kekuatan pertahanan-keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik-telah menyumbangkan peranan yang sebaik-baiknya dalam rangka pengembangan Demokrasi Pancasila dan pemantapan stabilitas nasional. Dwi fungsi ABRI telah dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang besar, sehingga ABRI berhasil mendorong dan menstabilkan perkembangan masyarakat kita ke arah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. ABRI telah makin menunjukkan kemampuannya dalam memikul tugas sejarah sebagai kekuatan stabilisator dan dinamisator, sebagai kekuatan yang menjaga dan terus menerus menyegarkan Demokrasi Pancasila. Pelaksanaan dwi fungsi ABRI jelas tidak bertujuan agar banyak anggota ABRI yang bertugas di bidang kekaryaan, melainkan ABRI sebagai

20

kekuatan sosial politik bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya berjuang untuk tetap tegaknya dan dalam rangka mengembangkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila. ABRI telah menjadi kekuatan bangsa kita yang dapat merampungkan secara tuntas dan berhasil peralihan generasi. Generasi Pembebas dalam ABRI telah menyiapkan kematangan Generasi Penerus untuk melanjutkan dan meningkatkan tugas sejarah ABRI dalam mengemban dan mengamankan cita-cita nasional. Selama lima tahun yang lalu, ABRI telah memperkuat kerangka landasan pertahanan-keamanan dan sekaligus juga kerangka landasan dalam pembangunan politik sebagai prasyarat mutlak untuk melanjutkan, meningkatkan dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya. Stabilitas nasional yang makin mantap telah memberi dukungan kepada pelaksanaan politik luar negeri kita. GBHN memberi amanat agar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kita abdikan kepada kepentingan nasional. Kita tidak memberi arti yang sempit kepada kepentingan nasional itu. Kepentingan nasional tidak kita pertentangkan dengan kepentingan internasional. Sepadan dengan kemampuan, kita terus berusaha melaksanakan pesan Pembukaan UndangUndang Dasar untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini memberi petunjuk bahwa kepentingan nasional itu harus kita pahami dalam arti yang luas. Rasa tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia mendorong kita tidak henti-hentinya menyerukan kepada negaranegara besar untuk mengakhiri perlombaan senjata, yang bukan saja tidak ada gunanya, malahan dapat menghancurkan umat manusia dan peradabannya. Kita juga sangat prihatin dan berusaha melalui kesempatan yang ada untuk menghentikan perang Irak-Iran. Karena kemer-

21

dekaan adalah hak segala bangsa dan demi martabat manusia kita terus menerus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka di tanah tumpah darahnya sendiri, mengutuk Afrika Selatan yang bersikeras mempertahankan rasialisme. Hak-hak rakyat Afganistan, Kampuchea dan rakyat-rakyat lainnya harus dihormati dengan penarikan semua pasukan asing dari wilayah mereka. Dengan berperan aktif di ASEAN, PBB, Gerakan Non Blok dan Organisasi Konperensi Islam, kita berusaha memberi sumbangan kepada terwujudnya tata hubungan dunia baru --di lapangan politik maupun ekonomi dan kebudayaan-- yang lebih menjamin keadilan dan persamaan derajat. Kita mengembangkan sikap saling menghormati kedaulatan, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri dan mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan untuk pembangunan dan perdamaian abadi. Dalam suasana keuangan negara yang terbatas, kita membuktikan kemauan politik kita untuk mengembangkan kerja sama antara sesama negara yang sedang membangun, dalam bentuk pemberian bantuan teknik kepada sejumlah negara. Perhatian yang khusus kita curahkan pada pengembangan hubungan yang demikian tadi dengan negara-negara tetangga kita, sehingga kita menikmati suasana yang tenteram di kawasan kita ini lebih dari masa yang sudah-sudah sepanjang sejarah. Suasana ini mendukung pembangunan nasional kita yang memerlukan stabilitas kawasan dan sekaligus merupakan sumbangan kita bagi terwujudnya dunia yang damai. Perkembangan ASEAN telah memasuki babak baru dengan lahirnya Deklarasi Manila dalam KTT ASEAN III di Manila dalam bulan Desember tahun yang lalu. KTT itu menggariskan prakarsa dan arah baru ASEAN untuk memacu kerja sama politik, ekonomi dan sosial budaya bagi terciptanya persahabatan yang makin erat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, ketahanan regional dan keamanan Asia Tenggara. Saling pengertian yang makin dalam dan

22

persahabatan juga dapat kita kembangkan dengan tetanggatetangga kita di Pasifik Barat Daya. Dalam hubungan ini saya dapat menyebut ditandatanganinya Perjanjian Saling Menghormati, Kerja sama dan Persahabatan antara Papua Nugini dan Indonesia pada tahun 1986. Sementara itu hubungan kita dengan negara-negara Barat berkembang dengan baik, dengan saling pengertian dan kerja sama yang makin mantap. Sedangkan hubungan dengan negara-negara Timur akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang makin berarti, karena kedua belah pihak sama-sama memahami pentingnya kerja sama atas dasar saling menguntungkan dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri. Khusus mengenai hubungan dengan RRC sekali lagi dapat saya tegaskan bahwa normalisasi hubungan diplomatik masih kita kaitkan dengan ketegasan sikap pihak RRC untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain --khususnya Indonesia-dengan membantu sisa-sisa kekuatan komunis di negara-negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan perdagangan bilateral antara swasta kedua negara akhir-akhir ini telah mulai terselenggara secara langsung. Sidang Majelis yang saya muliakan; Sekarang, izinkan saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Ketika Repelita IV disusun sebagai pelaksanaan GBHN 1983, maka telah disadari sedalam-dalamnya bahwa tahun-tahun pelaksanaan Repelita IV itu akan merupakan masa yang berat, khususny a di bidang ekonomi. Sejak tahun keempat Repelita III --1982/ '83-- mulai terasa tanda-tanda melemahnya sumber utama dana pembangunan dan sumber utama penerimaan devisa, yaitu minyak bumi. Tantangan yang berat sudah dapat diperhitungkan pula, ialah kemerosotan yang sangat tajam dalam kegiatan

23

ekonomi dunia sebagai pencerminan resesi ekonomi dunia yang terpanjang selama 50 tahun terakhir. Perjalanan waktu kemudian menunjukkan bahwa pemulihan kegiatan ekonomi dunia berlangsung dengan lamban sekali dan pertumbuhan ekonomi dunia masih rendah. Walaupun sejumlah negara industri maju mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun tetap tidak dapat menjadi penggerak ekonomi dunia seperti yang kita harapkan. Karena itulah, dengan berpegang pada Trilogi Pembangunan dan melaksanakan Delapan Jalur Pemerataan, secara realistik sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Repelita IV diperhitungkan sebesar rata-rata 5% saja. Sasaran ini lebih rendah dari sasaran dalam Repelita III. Dalam pada itu, sesuai petunjuk GBHN, diusahakan pula tercapainya keseimbangan struktur ekonomi. Untuk itu sektor industri dan sektor-sektor lain didorong agar lebih cepat pertumbuhannya. Sedangkan sektor pertanian sendiri diusahakan agar tetap mengalami pertumbuhan yang memadai. Dalam perkembangannya selama Repelita IV, harga minyak bumi dalam tahun '86 ternyata merosot dengan tajam dalam waktu singkat. Suatu perkembangan yang sangat besar akibatnya bagi ekonomi Indonesia. Walaupun mengalami perbaikan lagi setelah kemerosotan yang mendadak dan tajam itu, harga minyak bumi dewasa ini masih jauh di bawah harga tahun '85. Demikian pula terjadi perubahan besar dalam waktu cepat dari nilai tukar sejumlah mata uang asing yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Nilai tukar mata uang yen Jepang, misalnya, dewasa ini melonjak hampir dua kali lipat terhadap mata uang dolar Amerika hanya dalam tempo dua tahun saja. Kesulitan-kesulitan kita --bersama-sama dengan negaranegara yang sedang membangun lainnya-- bertambah lagi, karena

24

sejumlah negara industri maju mengambil langkah proteksi yang makin ketat dan meluas, disertai merosotnya dengan tajam harga komoditi primer. Singkatnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, kita berada di tengah-tengah perkembangan ekonomi dunia yang serba tidak menentu dan penuh tantangan yang berat. Menghadapi tantangan berat itu kita berusaha sekuat tenaga untuk mengatasinya dan membuat terobosan-terobosan. Dalam berbagai forum dunia, bersama negara-negara yang sedang membangun lainnya, kita terus menerus mendesak negaranegara industri maju agar menggunakan kemampuan yang memang mereka miliki dan menunjukkan tanggung jawabnya untuk memperbaiki ekonomi dunia demi kebaikan dan keadilan bagi semua. Di dalam negeri kita membulatkan tekad dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk menghadapi kenyataan-kenyataan baru tadi. Langkah itu sekaligus ditujukan untuk meletakkan landasan yang lebih kokoh dan lebih luas guna memacu pembangunan ekonomi kita. Langkah itu berupa penjadwalan kembali pelaksanaan sejumlah proyek besar, deregulasi perbankan, pembaharuan sistem perpajakan, devaluasi, penajaman prioritas dalam kegiatan pembangunan serta langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan, arus barang dan penanaman modal. Kepada Majelis perlu saya laporkan, bahwa kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi sama sekali tidak berarti kita berubah memasuki alam liberalisme. Deregulasi dan debirokratisasi kita lakukan untuk merangsang kreativitas dan mendorong bangkitnya seluruh kekuatan pembangunan yang ada di dalam masyarakat kita, untuk memperluas tanggung jawab bersama dalam pembangunan yang merupakan ciri penting dalam negara kekeluargaan kita. Berkat kesiapan dan kesediaan kita untuk mengambil langkah penyesuaian itu --beberapa di antaranya sangat berat--, maka pembangunan tetap dapat kita lanjutkan, stabilitas ekonomi dapat

25

kita pertahankan, pemerataan dapat kita perluas dan neraca pembayaran dapat kita amankan. Berkat langkah-langkah yang kita ambil tersebut, maka kemerosotan penerimaan devisa yang disebabkan oleh anjloknya harga minyak bumi, dapat diimbangi dengan meningkatnya penerimaan devisa dari ekspor non migas --termasuk meningkatnya penerimaan dari pariwisata-- sehingga cadangan devisa kita tetap dalam keadaan cukup kuat. Perlu dikemukakan bahwa dalam tahun 1987 penerimaan devisa yang berasal dari non migas telah lebih besar dari penerimaan devisa yang berasal dari migas. Dalam tahun-tahun akhir ini kewajiban pembayaran kembali pinjaman luar negeri telah membengkak sebagai akibat sangat meningkatnya nilai tukar beberapa mata uang, khususnya mata uang yen Jepang terhadap mata uang dolar Amerika. Meskipun demikian, kita mampu menanggulangi masalah tersebut dan tetap memenuhi sepenuhnya segala kewajiban pembayaran pada waktunya. Hal ini dimungkinkan berkat meningkatnya penerimaan negara dari sumber dalam negeri dan berkat membaiknya penerimaan devisa kita dari hasil ekspor non migas yang meningkat dengan cepat. Besarnya beban pembayaran pinjaman luar negeri itu, memang sangat mengurangi kemampuan kita untuk menyediakan dana pembiayaan dalam negeri, baik untuk keperluan rutin maupun untuk pembangunan. Dengan tetap mengeratkan ikat pinggang kita, mengadakan penghematan di segala bidang --termasuk menunda menaikkan gaji pegawai negeri dan anggota ABRI-- kita masih mampu menyisihkan sebagian penerimaan dalam negeri sebagai tabungan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan yang sangat mendesak dan tak mungkin ditunda seperti proyek-proyek Inpres dan proyek-proyek yang sedang berjalan. Kita sungguh bersyukur bahwa kegiatan pembangunan di berbagai sektor masih dapat kita lanjutkan dalam tahun keempat

26

dan tahun kelima Repelita IV ini berkat pengertian negara-negara sahabat, yang telah mau menyediakan dana bantuan pinjaman lunak untuk melanjutkan proyek-proyek yang penting termasuk penyediaan rupiahnya. Ini menunjukkan tetap besarnya kepercayaan negara-negara lain terhadap keadaan dan masa depan ekonomi kita. Disamping itu kita juga telah meminta pengertian Pemerintah Jepang, yang ekonominya memiliki kemampuan sangat besar, untuk meringankan beban pembayaran kembali pinjaman kita. Dalam hubungan ini Perdana Menteri Jepang dan pemimpinpemimpin Jepang lainnya telah menunjukkan pengertian serta kesediaan untuk membantu meringankan beban tersebut. Dalam hubungan ini saya perlu menegaskan bahwa kita tidak memikirkan usaha-usaha untuk menjadwalkan kembali pembayaran pinjaman-pinjaman luar negeri kita. Dengan latar belakang keadaan ekonomi yang berat tetapi penuh harapan itulah, maka kita berjuang terus untuk menciptakan kerangka landasan di bidang ekonomi dan mendekati sasaransasaran yang kita tetapkan dalam Repelita IV. Walaupun terasa sangat berat dan tidak dapat sepenuhnya mencapai sasaran, namun perkembangan ekonomi Indonesia tetap mencapai pertumbuhan sejak kita memasuki Repelita IV sampai sekarang. Diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai rata-rata 3,8% setahun dalam Repelita IV ini. Laju pertumbuhan ekonomi itu masih berada di atas laju pertumbuhan penduduk yang rata-rata sekitar 2,1% setahun. Lagi pula tidak lebih rendah dari laju pertumbuhan rata-rata seluruh negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi itu, meskipun tidak setinggi yang menjadi sasaran yang ditetapkan dalam Repelita IV, telah berkembang ke arah keseimbangan struktur ekonomi, ialah struktur ekonomi dengan industri yang bertambah kuat dengan didukung oleh pertanian yang makin tangguh.

27

Sejak Repelita I sampai Repelita IV sekarang, pertumbuhan sektor industri selalu lebih besar dari pertumbuhan sektor pertanian. Sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita rencanakan, maka sejak Repelita I sampai Repelita IV industri kita telah tumbuh sejalan dengan yang dikehendaki oleh GBHN. Karena sejak Repelita I kita mengutamakan pembangunan industri yang mendukung pertanian, maka dewasa ini kita telah berhasil menyediakan sendiri berbagai macam pupuk dan sebagian obat-obat hama yang amat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Kemudian dalam tahapan-tahapan berikutnya kita kembangkan industri pengolahan baik yang besar, sedang maupun aneka industri yang diarahkan untuk mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan kemudian mengolah bahan baku menjadi bahan jadi baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri maupun untuk keperluan ekspor. Dalam hubungan ini maka sampai Repelita IV sekarang ini kita telah memiliki berbagai industri yang terpadu mulai industri hulu sampai industri hilir, sehingga kita dapat memperoleh nilai tambah yang cukup memadai. Demikian pula dalam Repelita IV ini sesuai dengan petunjuk GBHN kita sudah mulai mengembangkan industri yang menghasilkan berbagai mesin industri atau komponen-komponennya, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri kita sendiri yang banyak kita perlukan seperti industri pupuk, semen, kelapa sawit, gula, tekstil dan sebagainya. Bahkan kita juga sudah mulai mengembangkan industri dengan teknologi canggih dengan bekerja sama dengan industri luar negeri yang mempunyai jangkauan jauh ke masa depan dan disesuaikan dengan kebutuhan negara kita dalam rangka mengisi wawasan nusantara. Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa dalam Repelita IV ini sektor industri kita tetap dapat tumbuh, makin meningkat produksinya, bertambah beraneka ragam serta makin mampu ber-

28

saing dan menerobos pasaran dunia. Kesemuanya itu memperkuat kerangka landasan di bidang ekonomi yang akan terus kita mantapkan dalam Repelita V nanti. Kemajuan-kemajuan penting itu dapat kita capai, disamping karena arah kebijaksanaan ekonomi yang kita tempuh selama ini telah memungkinkan pertumbuhan industri yang pesat, juga karena partisipasi dan bangkitnya wiraswasta-wiraswasta kita sehingga menjadi kekuatan nyata dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri, baik industri besar, industri menengah maupun industri kecil yang beraneka ragam. Dalam pada itu sektor pertanian yang memang merupakan titik berat pembangunan ekonomi kita jelas mencapai kemajuankemajuan yang amat penting, meskipun tidak sedikit hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Berbagai kegiatan intensifikasi dengan panca usahanya yang juga terus kita tingkatkan telah berhasil membangkitkan kegairahan petani kita, telah meningkatkan produksi rata-rata perhektar. Sasarannya adalah meningkatkan pendapatan petani yang puluhan juta jumlahnya dan sekaligus melepaskan ketergantungan kita dari impor beras. Dengan keberhasilan usaha intensifikasi pertanian tadi ditambah dengan usaha ekstensifikasi di daerah-daerah di luar pulau Jawa yang dipadukan dengan program transmigrasi, maka sejak tahun '84 Indonesia berhasil swasembada beras, padahal kita pernah menjadi negara pengimpor beras yang terbesar di dunia. Produksi pertanian lainnya juga sangat menggembirakan karena umumnya melampaui sasaran, baik produksi palawija, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Keberhasilan kita dalam meningkatkan produksi pertanian umumnya dan keberhasilan kita dalam swasembada pangan khususnya merupakan kekuatan yang penting dalam mewujudkan ketahanan ekonomi. Keberhasilan pembangunan pertanian ini juga merupakan kekuatan peredam, sehingga pengaruh perkembangan

29

ekonomi dunia yang tidak menentu dan tidak menguntungkan pembangunan kita dapat kita tekan sampai yang sekecil-kecilnya. Keberhasilan pembangunan pertanian telah meningkatkan pendapatan petani dan memperbaiki kesejahteraan jutaan keluarganya, yang merupakan lapisan terbesar masyarakat kita. Ini berarti pembangunan mempunyai akar-akar yang kuat dalam masyarakat. Peningkatan penghasilan petani itu pada gilirannya telah menaikkan daya beli masyarakat yang menyerap hasil produksi dari industri kita yang mulai bangkit. Secara keseluruhan sektor pertanian telah tumbuh dengan memadai, sehingga mampu memberikan dukungan yang kuat pada struktur ekonomi nasional kita dalam jangka panjang. Dengan demikian struktur ekonomi Indonesia telah berhasil kita kembangkan ke arah keseimbangan yang makin baik antara sektor industri dan sektor pertanian. Kemajuan-kemajuan penting dalam sektor pertanian dan industri tadi dapat kita capai berkat kemajuan-kemajuan dalam pembangunan prasarana ekonomi. Sesuai dengan peranannya yang sangat strategis, pembangunan prasarana ekonomi merupakan tanggung jawab negara. Sebagian terbesar pembiayaan pembangunannya bersumber pada dana pembangunan dalam anggaran negara. Karena perkembangan keadaan yang telah saya kemukakan tadi, maka secara keseluruhan terasa keterbatasan-keterbatasan yang sangat menekan dalam penyediaan anggaran pembangunan selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Kendatipun penyediaan anggaran pembangunan untuk prasarana selalu merupakan bagian yang terbesar dui anggaran pembangunan, tetapi anggaran yang tersedia tetap sangat terbatas. Karena itu sasaran-sasaran ada yang dapat tercapai dan ada pula yang tidak dapat tercapai. Namun, dewasa ini kita tetap dapat melihat kemajuan yang berarti jika kita banding dengan keadaan lima tahun yang lalu. Dalam pada itu agar segala hasil pembangunan yang telah tercapai

30

hingga sekarang tetap berfungsi dengan baik dan tetap memberikan manfaat maka telah diberikan prioritas pula kepada penyediaan dana operasi dan pemeliharaan prasarana ekonomi. Untuk menunjang pembangunan pertanian, kita terus membangun bendungan-bendungan dan jaringan irigasinya. Kita terus menerus memperbaiki mutu dan memelihara jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Kita juga berhasil membangun jalan-jalan baru yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, yang memperlancar lalulintas angkutan di kota-kota, yang menembus daerah-daerah terpencil. Kita telah memperluas kemampuan dermaga-dermaga laut. Landasan untuk lapangan terbang juga meningkat. Sambungan telepon bertambah luas, baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri. Pelayanan pos juga bertambah baik dan merata, sehingga dewasa ini hampir setiap kecamatan telah memiliki paling sedikit sebuah kantor pos. Sama pentingnya dengan manfaat bagi kelancaran jalannya roda perekonomian dan pembangunan, peningkatan pembangunan prasarana ekonomi dalam arti yang luas tadi telah menjadikan masyarakat kita lebih terbuka, lebih luas wawasannya, lebih saling memahami, lebih akrab, dan makin kuat rasa persatuannya. Pembangunan kelistrikan juga terus berkembang. Selama lima tahun terakhir kita berhasil membangun pusat-pusat tenaga listrik yang besar-besar. Listrik pedesaan yang merupakan dambaan berjuta-juta keluarga dan industri di pedesaan makin meluas jangkauannya. Dalam pada itu, sumber tenaga listrik tidak hanya kita andalkan pada minyak bumi yang harus kita hemat dan kita ekspor, tetapi juga kita kembangkan pusat-pusat tenaga listrik yang menggunakan tenaga air, panas bumi dan batu bara. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air; Seperti yang ditugaskan oleh GBHN dan sesuai dengan tekad kita untuk meningkatkan pelaksanaan Trilogi Pembangunan, maka

31

seluruh kegiatan Repelita IV kita tujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan makin adil. Dalam hubungan ini saya akan memusatkan perhatian pada hal-hal yang menyangkut kebutuhan pokok manusia; terutama pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan kerja. Seperti tadi telah saya kemukakan, kita telah mencapai sukses awal yang penting sekali artinya, terutama swasembada beras. Ini berarti masalah pangan mulai teratasi. Kebutuhan sandang juga telah terpenuhi, bahkan kita mengekspor pakaian jadi. Peningkatan kesejahteraan rakyat tampak dari beberapa petunjuk di bidang kesehatan masyarakat. Tingkat kematian bayi dan balita terus menurun, usia rata-rata penduduk kita naik, tinggi badan dan kecerdasan anak-anak kita meningkat. Kesadaran kesehatan masyarakat dan juga kesehatan lingkungan makin bertambah besar. Kemajuan yang berhasil kita capai di bidang kesehatan ini disebabkan oleh kemajuan-kemajuan lain di bidang pelayanan dan pemerataan kesehatan, penyediaan obat-obatan, perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan dan perbaikan penghasilan penduduk. Kesehatan dan kesejahteraan yang meningkat tadi tidak terlepas dari kemajuan-kemajuan dalam pelaksanaan program keluarga berencana yang makin memasyarakat, sehingga tingkat kelahiran berhasil kita turunkan. Di bidang pendidikan tercapai kemajuan pesat. Dalam tahun '84 semua anak usia sekolah dasar telah tertampung, berkat pembangunan SD Inpres yang mendapatkan perhatian yang besar. Demikian pula telah dapat kita tingkatkan daya tampung sekolahsekolah menengah, tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, sekolah-sekolah kejuruan, politeknik dan perguruan tinggi. Dengan segala hambatan dan kekurangannya, kita telah terus bergerak maju memenuhi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar untuk

32

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tantangan besar di masa datang adalah meningkatkan mutu pendidikan kita di semua tingkatan. Kendatipun kebutuhan perumahan bagi penduduk belum terpenuhi secara memuaskan, namun rencana pembangunan rumah sederhana dalam Repelita IV diperkirakan dapat tercapai. Saya menyadari sedalam-dalamnya bahwa rumah yang sehat dan menjamin kesejahteraan keluarga, walaupun sederhana, adalah impian setiap keluarga. Karena itu telah banyak diadakan perbaikan rumah-rumah lama sehingga lebih memenuhi syarat-syarat kesehatan. Juga terus diadakan perbaikan kampung, pemugaran desa, perbaikan penyediaan air minum yang bersih dan perbaikan lingkungan pemukiman pada umumnya. Dalam pada itu, salah satu tolok ukur bagi peningkatan kesejahteraan, ialah lapangan kerja, masih tetap merupakan masalah besar yang harus kita tanggulangi. Seluruh kebijaksanaan pembangunan memang telah diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja ini, namun tantangan yang kita hadapi memang sungguh besar; sehingga masalah ini belum terpecahkan secara memuaskan. Pembukaan lapangan kerja diusahakan agar secara bertahap dapat menyerap angkatan kerja yang bertambah besar dari tahun ke tahun dan mengurangi pengangguran yang telah ada. Untuk itu telah dikembangkan industri pengolahan, industri kecil, kerajinan rakyat, pembangunan daerah dan desa, pariwisata, jasa angkutan, perdagangan dan didorong kegiatan sektor informal pada umumnya dan sebagainya. Kegiatan lain yang telah kita lakukan selama lima tahun yang lalu adalah melanjutkan pemerataan pembangunan daerah sampai desa-desa, yang dikenal dengan pembangunan Inpres daerah. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kekuatan ekonomi daerah yang sekaligus dipadukan dengan perluasan kesempatan kerja

33

dalam rangka menaikkan pendapatan masyarakat. Dengan ini maka tidak ada satu daerah pun, tidak ada satu desa pun yang tidak membangun. Dalam membangun desa-desa dalam arti yang luas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kesejahteraan keluarga, maka melalui gerakan PKK kaum wanita telah memainkan peranan yang tidak kecil. Jika kaum ibu makin luas pandangannya, makin banyak pengetahuannya dan makin tinggi ketrampilannya, maka hal itu merupakan kekuatan yang tangguh dalam gerak maju pembangunan kita di masa datang. Dalam rangka pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pembukaan daerah-daerah produksi baru, membangkitkan kekuatan ekonomi di daerah dan penyebaran penduduk agar lebih merata, telah kita teruskan kegiatan transmigrasi. Kemajuan-kemajuan telah kita capai. Namun masalah ini masih menghadapi tantangan-tantangan besar yang harus kita atasi di masa datang agar pelaksanaan program transmigrasi makin bertambah lancar. Kita menyadari bahwa pembangunan kita akan berjalan sangat panjang dan harus berkesinambungan dari generasi ke generasi. Kita yang hidup di masa sekarang tidak akan meninggalkan bumi yang gersang dan tanah yang tandus bagi generasi yang akan datang. Karena itu seluruh kegiatan pembangunan kita arahkan untuk memelihara kelestarian sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu tantangan kita dalam pembangunan ekonomi yang menjamin kesejahteraan dan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat adalah pembangunan koperasi, yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar. Dalam Repelita IV ini dengan dibentuknya Departemen Koperasi kemajuan penting telah kita capai dalam membangun koperasi ini. Bersamaan itu kita sadar bahwa tugas-tugas besar masih harus kita laksanakan.

34

Jumlah koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa dan koperasi primer lainnya memang terus meningkat. Namun mutu dan kualitasnya masih harus terus ditingkatkan. Tantangan, tugas dan sekaligus harapan kita di masa datang terletak pada kemampuan kita semua untuk menjadikan koperasi benar-benar menjadi salah satu soko guru ekonomi kita. Meluas, kuat dan berakarnya koperasi di tengah-tengah masyarakat kita akan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita nasional. Kemajuan-kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang yang kita capai di tengah-tengah tantangan-tantangan berat, tidak terlepas dari pembangunan aparatur pemerintahan yang terus menerus kita lakukan. Kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan jelas makin meningkat. Langkah-langkah penertiban, menutup kebocoran dan keborosan yang telah kita lakukan selama ini, masih perlu ditingkatkan di masa datang. Demikian pula penegakan hukum dan pembaharuanpembaharuan perundang-undangan yang telah banyak kita lakukan masih harus kita lanjutkan. Stabilitas nasional dan keberhasilan pembangunan juga tidak terlepas dari kegiatan penerangan serta peranan pers yang bebas dan bertanggung jawab yang makin hari makin mencapai bentuknya yang mantap. Masa depan kita akan tergantung pada pengembangan sebesar-besarnya dari potensi insani yang dimiliki oleh bangsa kita. Karena itulah pembinaan generasi muda telah kita lakukan dalam rangka keseluruhan pembangunan nasional yang telah kita kerjakan selama ini, terutama untuk melahirkan generasi yang makin tangguh dalam melanjutkan terwujudnya cita-cita nasional di masa datang. Saya merasa yakin dan berharap bahwa generasi muda sendiri menyadari pentingnya peranannya dalam tahapan pem-

35

bangunan sekarang dan di masa depan serta terus menyiapkan dan mengembangkan diri secara dinamis untuk melanjutkan pembangunan pada tingkat yang makin maju di masa datang menuju terwujudnya cita-cita nasional. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air; Kurun waktu lima tahun telah kita lampaui. Jika dalam Repelita I, II dan III bangsa kita berhasil mencapai sukses-sukses awal dalam pembangunan, maka sejak memasuki Repelita IV sampai sekarang kita berada dalam kurun waktu perjuangan yang besar dan berat, terutama di bidang ekonomi. Dalam menghadapi tantangan yang besar dan berat itu kita telah menggumpalkan tekad sekuat baja, telah memutar otak kita sekeras-kerasnya dan telah bekerja sekuat tenaga. Dengan kepala dingin dan tidak kehilangan akal kita berusaha mencari jalan keluar dari segala kesulitan yang terasa mengepung kita. Dalam pergumulan besar menghadapi tantangan itu maka sebagai masyarakat, bangsa dan negara kita telah memperoleh banyak pengalaman. Kita bertambah kaya dengan kekuatan jiwa, keteguhan semangat serta pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan di berbagai bidang. Kita bertambah kaya dengan pengalaman bersama dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semuanya itu pasti akan bermanfaat bagi kita dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di masa datang. Sungguh, tidak ada akhir jalan bagi bangsa pejuang. Wawasan masyarakat kita makin luas, nilai-nilai kerja makin kuat, efisiensi makin tumbuh dan rasa percaya diri makin besar. Dengan cepat kita telah mampu mengadakan pembaharuanpembaharuan, perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian di segala bidang, sehingga kita dapat mengatasi segala kesulitan

36

dan hambatan. Kepercayaan akan kemampuan kita itulah, yang meyakinkan saya, ketika beberapa tahun yang lalu saya berkata, bahwa mudah-mudahan segala tantangan dan ujian yang kita hadapi itu kelak akan kita rasakan sebagai rakhmat yang terselubung. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air; Lima tahun yang lalu saya mendapatkan kehormatan yang sangat besar, diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden Republik dan Mandatarisnya. Saya menyadari sedalam-dalamnya bahwa tugas yang sangat mulia itu sekaligus adalah tugas yang berat. Dalam Repelita IV rakyat Indonesia bertekad meletakkan kerangka landasan yang masih akan dimantapkan lagi dalam Repelita V, agar dalam Repelita VI bangsa ini dapat memasuki proses tinggal landas dalam mengawali Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun yang kedua. Tekad itu harus kita wujudkan di hadapan tantangan-tantangan berat, khususnya di bidang ekonomi. Saya terima tugas itu dengan keyakinan bahwa saya tidak akan berdiri sendiri. Seluruh rakyat Indonesia yang menugasi saya akan memberi dukungan penuh dalam mengemban tugas tadi. Sekarang, lima tahun kemudian, saya menyadari bahwa tidak semua keinginan dapat terpenuhi. Ada kekecewaan yang masih dirasakan. Walaupun dengan hati berat, kita dengan sadar telah mengambil tindakan-tindakan penyesuaian sepadan dengan besarnya tantangan yang kita hadapi serta harapan-harapan kita untuk masa depan. Sebagian dari tindakan itu telah meminta pengorbanan dari kita semua. Untuk itu saya menyampaikan hormat dan terima kasih yang dalam atas kerelaan seluruh bangsa ini yang telah memberi pengorbanan demi penyelamatan pembangunan kita dan demi terbukanya harapan akan masa depan yang lebih baik. Karena kita hidup dalam alam demokrasi Pancasila, maka selama lima tahun masa kepresidenan saya telah mendengarkan

37

segala pandangan, kritik dan koreksi dari berbagai kalangan. Semua itu saya fahami sebagai maksud baik untuk memperbaiki kebijaksanaan yang saya jalankan. Semua itu saya tafsirkan sebagai keinginan untuk maju terus. Maka saya terima semua itu dengan lapang dada. Atas semua kritik, koreksi, dukungan, kerja sama, kepercayaan, pengorbanan dan kemauan baik seluruh rakyat Indonesia, pada hari-hari terakhir masa kepresidenan saya ini, perkenankan saya dan juga atas nama Saudara Wakil Presiden menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. la adalah Mandataris Majelis. Ia tidak sejajar, melainkan berada di bawah Majelis. Dalam hubungan itulah sekarang, dengan perasaan lega dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai Presiden/Mandataris Majelis saya akhiri laporan pertanggungjawaban saya. Ketika diangkat oleh Majelis lima tahun yang lalu, saya mengangkat sumpah jabatan Presiden menurut agama saya di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui, antara lain, bahwa saya akan memegang teguh Undang-Undang Dasar. Karena itu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini saya berdiri seikhlas-ikhlasnya di bawah penilaian Majelis pemegang kedaulatan rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Jakarta, 1 Maret 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO

38