PETUNJUK PENGISIAN USUL PEMERIKSAAN KHUSUS (Lampiran 1)
Angka 1
: Diisi dengan unit yang mengusulkan pemeriksaan khusus: KPP, atau KARIKPA, atau KANWIL.
Angka 2
: Diisi dengan : 1. Kepala KANWIL apabila usul pemeriksaan dari KPP atau KARIKPA. 2. Direktur Pemeriksaan Pajak apabila usul pemeriksaan berasal dari KANWIL.
Angka 3
: Diisi dengan nama WP.
Angka 4
: Diisi dengan NPWP.
Angka 5
: Diisi dengan Alamat WP.
Angka 6
: Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa.
Angka 7
: Diisi dengan kode : 01 : Apabila terdapat cukup bukti bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar. 02 : Apabila terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 03 : Apabila terdapat pengaduan dari masyarakat. 11 : Apabila perluasan pemeriksaan khusus karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. 12 : Apabila perluasan pemeriksaan khusus diperkirakan dapat memberikan peningkatan penerimaan negara.
Angka 8
: Diisi dengan kesimpulan dari alasan pemeriksaan/perluasan pemeriksaan khusus sebagaimana tersebut pada lampiran 1.1.
Angka 9
: Diisi dengan nama unit yang mengusulkan pemeriksaan khusus.
Angka 10
: Diisi dengan Nama, NIP, tanda tangan Pejabat serta cap jabatan.
Angka 11
: Apabila usul dibuat oleh : 1. KPP, diisi dengan tembusan kepada * KARIKPA terkait. 2. KARIKPA, diisi dengan tembusan kepada * KARIKPA terkait. 3 KANWIL, diisi dengan tembusan kepada * KARIKPA terkait. * KPP terkait.
Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.7/1996 Tanggal : 7 Maret 1996 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...............................................................................(1) ............................, ........................19........ Nomor Perihal
: : Permintaan mengusulkan Pemeriksaan Khusus
Kepada Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH ................................................... (2) Di ............................................
Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak : 1. N a m a : ........................................................................... (3) (4) 2. N P W P 3. Alamat : ........................................................................... (5) Terdapat indikasi Wajib Pajak tersebut di atas mempunyai transaksi usaha/hubungan keuangan yang meragukan dengan Wajib Pajak tersebut di bawah ini. Oleh karena itu, dengan ini diajukan permintaan mengusulkan pemeriksaan khusus terhadap : 1. N a m a : ........................................................................... (6) (7) 2. N P W P 3. Alamat : ........................................................................... (8) 4. Tahun Pajak : ........................................................................... (9) 5. Kode Pemeriksaan/ Perluasan : ................................................................. (10) pemeriksaan 6. Alasan Pemeriksaan/ (Lihat Perluasan : ........................................................................... lampiran Pemeriksaan 1.1)
7. Unit Pelaksana
: ...........................................................................
(11)
Demikian untuk dapat dimaklumi.
................................................................. ............................................................ (12)
( ........................................... ) (13) NIP. .................................... Tembusan Kepada Yth. : 1. ............................................................................... (14)
Lampiran 4 SE Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.7/1996 Tanggal : 14 Februari 1996
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................................... Nomor : ............................. Lampiran : ............................. Perihal : Permintaan Penerbitan LP-2 dalam Rangka Pemeriksaaan Rutin
........................, ...............19
Kepada Yth. DIREKTUR PEMERIKSAAN PAJAK KANTOR PUSAT DITJEN PAJAK Di Jakarta Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan rutin atas SPT lebih bayar, SPT Rugi Tidak Lebih Bayar, SPT yang menyalahi penggunaan Norma Penghitungan serta SPT yang menggunakan Data Prioritas dengan ini disampaikan permintaan penerbitan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) sebanyak.............. set terhadap wajib pajak yang tersebut pada lampiran 4-1 berikut. Demikian untuk dapat dimaklumi.
Kepala Kantor ...................
(.......................................) NIP...............................
Tembusan kepada Yth. ................................... 1.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENERBITAN LP-2 DALAM RANGKA PEMERIKSAAN RUTIN ( LAMPIRAN 4 ) Surat permintaan penerbitan LP-2 dalam rangka pemeriksaan rutin ini dibuat oleh KPP atau Karikpa atau unit pemeriksa lengkap lainnya dan disampaikan kepada Direktur Pemeriksa Pajak dengan dilampiri oleh Daftar permintaan Penerbitan LP-2 dalam rangka pemeriksaan rutin ( lampiran 4-1). Dalam hal Surat Permintaan Penerbitan LP-2 ini dibuat oleh Kanwil maka tembusannya tidak diperlukan, sedangkan dalam hal surat tersebut dibuat oleh KPP atau Kaikpa maka perlu ditembuskan Kanwil atasannya.
Lampiran 4.1 SE Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.7/1996 Tanggal : 14 Februari 1996 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..............................................................(1) DAFTAR PERMINTAAN PENERBITAN LP2 PEMERIKSAAN RUTIN No Urut 2
NAMA WAJIB PAJAK 3
NPWP
ALAMAT
4
5
TAHUN PAJAK 6
KODE JENIS PEMERIKSAAN 7
KET 8
Kepala Kantor ..................... ..........................................(9)
(..........................................) NIP..................................(10)
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERMINTAAN PENERBITAN LP-2 DALAM RANGKA PEMERIKSAAN RUTIN ( LAMPIRAN 4-1 ) 1.
Angka 1
2. 3.
Angka 2 Angka 3
4. 5. 6. 7.
Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7
8. 9.
Angka 8 Angka 9
10. Angka 10
: Diisi dengan nama KPP atau KARIKPA atau unit pemeriksa lengkap lainnya yang meminta penerbitan LP2 : Cukup jelas : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa, baik Badan maupun Orang Pribadi : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa : Diisi dengan tahun pajak yng akan diperiksa : Diisi dengan kode angka untuk jenis pemeriksaan seperti dibawah ini: Kode 1 - untuk SPT lebih bayar Kode 2 - untuk SPT rugi tidak lebih bayar Kode 3 - untuk SPT yang menyalahi penggunaan Norma Penghitungan Kode 4 - untuk SPT yang menggunakan Data Prioritas : Diisi dengan hal dianggap perlu : Diisi dengan nama KPP, KARIKPA, atau Unit Pemeriksa lainnya yang meminta penerbitan LP-2 : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabt serta dibubuhi cap jabatan
