PERWAKILAN WILAYAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

IKATAN AKUNTAN INDONESIA Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng – Jakarta Pusat 10310 Telp. 62 21 31904232 (Hunting) Fax. 62 21 7245078 Home Page: www.iaiglobal.or.id — Email: [email protected]; [email protected] PERWAKILAN WILAYAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA ACEH | d.a. Kajur Akuntansi FE - Universitas Syah Kuala, Kampus KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23114 Telp. (0651) 7552506, Fax. (0651) 7552507 BALI | d.a. Perwakilan BPKP Propinsi Bali, Jl. Kapt. Tantular, Renon Denpasar. Telp. (0361) 8012719, Fax. (0361) 246771 YOGYAKARTA | Sekretariat IAI d.a. Kampus STIE-YKPN Jl. Seturan, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 486209, Fax. (0274) 486209 JAKARTA | Komplek Perkantoran Gedung Gadjah, Blok AE Jl. Saharjo No. 111, Jakarta 12810 Telp. (021) 8354031, 8353588 Fax. (021) 8290324 PAPUA | Sekretariat IAI, Jl. Pasifik Indah III, Pasir Dua, Jayapura Telp. (0967) 541229, 542750 Fax. (0967) 543197 JAMBI | Sekretariat IAI d.a. Gedung Perwakilan BPKP Propinsi Jambi Jl. HOS. Cokroaminoto No. 107, Jambi, Telp. (0741) 61682 Fax. (0741) 62703 JAWA BARAT | Sekretariat IAI d.a. Kampus LPAP Widyatama Jl. Cikutra Raya No. 204-A, Bandung 40125, Telp. (022) 7218837, 7274009, Fax. (022) 7274009 JAWA TENGAH | Sekretariat IAI, d.a. Gedung Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah Jl. Raya Semarang Kendal KM 12, Semarang 50186, Telp. (024) 8662202, 8662203 ext. 202/200, Fax. (024) 8662201 JAWA TIMUR | Jl. Ngagel No. 143 D, Surabaya 60246, Telp. (031) 5021125, Fax. (031) 5034633 KALIMANTAN BARAT | Sekretariat IAI Jl. Sutoyo Indah No. 1, Pontianak, Telp. (0561) 744447, Fax. (0561) 763641 KALIMANTAN SELATAN | Sekretariat IAI d.a. Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan Jl. A. Yani, Km. 33, Loktabat, Banjarbaru, Telp. (0511) 4781116, Fax. (0511)4774501 KALIMANTAN TIMUR | d.a. Sekretariat IAI, PT Pupuk Kalimantan Timur Perwakilan Samarinda Jl. Juanda No. 94, Samarinda 75124, Telp. (0541) 748442, 748443, 743063, Fax. (0541) 734964, 74314 LAMPUNG | Sekretariat IAI d.a. Kampus Akper Panca Bakti Jl. Z.A. Pagar Alam No. 14, Bandar Lampung, Telp. (0721)7512257, Fax. (0721) 786864 RIAU | Jl. Sudirman No. 145, Lt. II (Seberang Ramayana Plaza), Pekanbaru, Riau, Telp. (0761) 848635, Fax. (0761) 848635 SULAWESI SELATAN | Sekretariat IAI d.a. Ged. Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan, Jl.Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar, Kotak Pos 176, Telp. (0411) 590591/92, 459511, Fax. (0411) 590595 SULAWESI TENGAH | Sekretariat IAI d.a. Gedung Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Dr. M. Yamin, SH., Kotak Pos No. 40, Palu 94124, Telp. (0451) 425920, 427042, Fax. (0451) 421920, 425920 SULAWESI UTARA | d.a. Coco Department Store, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 458, Manado Telp. (0431) 822009, 852963, Fax. (0431) 822006 SUMATERA BARAT | Sekretariat IAI d.a. Gedung Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 69, Padang 24114, Telp. (0751) 811199, Fax. (0751) 811199 SUMATERA SELATAN | Sekretariat IAI, Jl. Veteran / Candi Angsoko I No. 324, Palembang 30125 Telp. (0711) 319876, Fax. (0711) 319876, 312241 SUMATERA UTARA | Sekretariat IAI d.a. Gedung PT. Bank Sumut Lt. 3, Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan Telp. (061) 4155100, Fax. (061) 4513670 KEPULAUAN RIAU | Ruko Purimas Batam Center, Jl. Engku Putri, Batam 29461, Kepulauan Riau SULAWESI TENGGARA | D.a. Universitas Haluoleo, Gedung Rektorat Lt II Kampus Baru Unhalu Jl. Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kendari 93232, Sulawesi Tenggara. Telp. (0401)-3190387, Fax. (0401)-3190387

Daftar Isi Daftar Isi ...

Laporan Pertanggungjawaban DPN - Ikatan Akuntan Indonesia

1

Profil IAI MENJADI ANGGOTA IAI MENJADI ANGGOTA IAI, seorang Akuntan akan bergabung dalam komunitas profesional dibidang Akuntansi yang dijaga kualitasnya sesuai standar internasional untuk memiliki Integritas, Etika, dan Kompetensi yang tinggi. IAI KNOWLEDGE CENTRE akan memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota secara rutin melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang bervariasi, dengan materi terkini, pembicara yang berkualitas, dan pendayagunaan jaringan IAI sepenuhnya termasuk bekerjasama dengan asosiasi profesi internasional. IDENTITAS KEPROFESIAN ANGGOTA BERUPA KARTU ANGGOTA secara esklusif dapat digunakan untuk memperoleh tarif khusus pada berbagai kegiatan seperti lokakarya, seminar, pelatihan, konvensi dan acara-acara lainnya yang diselenggarakan oleh IAI serta atas berbagai produk atau terbitan IAI. KESEMPATAN UNTUK MEMPERLUAS JARINGAN BISNIS DAN PERGAULAN secara profesional akan terbuka luas seiring dengan keaktifan sebagai anggota dalam setiap kegiatan profesi yang dilaksanakan oleh IAI. MEMPEROLEH PRIORITAS KESEMPATAN BERPARTISIPASI AKTIF DALAM DINAMIKA PROFESI. Peran anggota dalam perumusan standar profesi terwujud melalui kegiatan public hearing Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Anggota dapat berkontribusi penuh dengan menyatakan pendapat, mengajukan usul, saran maupun pertanyaan menyangkut SAK yang akan diterbitkan. KEMUDAHAN DAN AKSES INFORMASI TERKINI PERKEMBANGAN PROFESI secara nasional dan internasional melalui media komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh IAI. Anggota berhak mendapat fasilitas download berbagai materi referensi dan Majalah Akuntan Indonesia yang tersedia di website IAI: www.iaiglobal.or.id

“IAI KNOWLEDGE CENTRE akan memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota secara rutin melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang bervariasi, dengan materi terkini, pembicara yang berkualitas, dan pendayagunaan jaringan IAI sepenuhnya termasuk bekerjasama dengan asosiasi profesi internasional”.

AKUNTAN INDONESIA TELAH BERKARYA MEMBERI NILAI TAMBAH DALAM DUNIA BISNIS. Memasuki dunia profesional di bidang akuntansi dengan bergabung menjadi anggota IAI, langkah awal Akuntan Indonesia untuk meraih kesuksesan dibidangnya akan berarti MENJADI YANG TERBAIK. SEBAGAI ANGGOTA IAI, Akuntan Indonesia akan dikenal sebagai profesional terdepan dibidang akuntansi, keuangan, dan bisnis global.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kami bangga menjadi bagian dari kisah sukses Anda...

2


Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta. IAI merupakan anggota International Federation of Accountants (IFAC) serta anggota sekaligus pendiri ASEAN Federation of Accountants (AFA). Susunan pengurus pertama terdiri dari: Ketua : Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo Panitera : Drs. Mr. Go Tie Siem Bendahara : Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta) Komisaris : Dr. Tan Tong Djoe Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan) Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prof. Dr. Abutari Tio Po Tjiang Tan Eng Oen Tang Siu Tjhan Liem Kwie Liang The Tik Him

Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Pebruari 1959 No. J.A. 5/13/6, dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24, hari Selasa tanggal 24 Maret 1959.

VISI IAI

“...menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional”.

Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

MISI IAI 1. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab, dan lingkungan hidup; 2. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat; dan 3. Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.


3

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI IAI 1. IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. 3. IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.

TUJUAN UMUM IAI 2006 – 2010

“IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara”.

1. Peningkatan public recognition dari masyarakat dan Pemerintah 2. Pengembangan disciplinary and monitoring system bagi anggota IAI 3. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan legal and regulatory framework bagi profesi akuntan 4. Peningkatan benefit bagi seluruh anggota IAI 5. Peningkatan jumlah anggota 6. Peningkatan peran IAI dalam upaya pemberantasan KKN dan peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance (sektor bisnis dan publik) 7. Peningkatan peran IAI dalam pendidikan akuntansi nasional terutama dengan mengoptimalkan kerja sama antar kompartemen dalam IAI 8. Peningkatan kerja sama internasional

KEANGGOTAAN

ANGGOTA IAI Biasa

Luar Biasa

Sarjana Akuntansi Perorangan Asosiasi 4

Perusahaan

Kehormatan Junior

1. Wilayah 2. Kompartemen


Anggota IAI terdiri dari: 1. Anggota Biasa, adalah: a. Perseorangan yang memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau Anggota asosiasi profesi negara lain yang telah memiliki perjanjian saling mengakui keanggotaan dengan IAI. b. Asosiasi yang mengikat dirinya menjadi anggota IAI yang disetujui oleh DPN setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Berskala Nasional. 3) Mempunyai anggota minimal 100 orang. 4) Aktivitas anggotanya relevan dengan bidang profesi akuntansi. 5) Mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kode etik. 6) Mempunyai Komite Penegakan Disiplin Anggota. 7) Berkedudukan di Ibukota Negara. 2. Anggota Luar Biasa, adalah: a. Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi yang belum memiliki register akuntan dan belum lulus ujian sertifikasi keanggotaan IAI. b. Anggota Perusahaan adalah perusahaan pengguna jasa profesi akuntan. c. Anggota Junior adalah mahasiswa strata 1 jurusan akuntansi. 3. Anggota Kehormatan, adalah warga negara Indonesia yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntan di Indonesia.

FORUM PERTEMUAN ANGGOTA z KONGRES: Pemegang Kekuasaan Tertinggi, diselenggarakan 4 tahun sekali. z RAPAT ANGGOTA: Pemegang Kekuasaan Tertinggi di Tingkat Kompartemen dan Wilayah, diselenggarakan 3-4 tahun sekali. z KONVENSI NASIONAL AKUNTANSI: forum ilmiah tingkat nasional, diselenggarakan 4 tahun sekali-diantara dua Kongres, membahas perkembangan mutakhir dunia akuntansi/keilmuan. z SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI: forum ilmiah untuk para akuntan pendidik, diselenggarakan setiap tahun sekali.


5

ORGANISASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kongres Rapat Anggota Dewan Pengurus Nasional Dewan Penasehat Majelis Kehormatan Dewan Standar Profesi Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan Pengurus Kompartemen Pengurus Cabang Badan Peradilan Profesi Badan Khusus Manajemen IAI

1. Kongres adalah pemegang kekuasaan legislatif tertinggi dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan perwujudan dari kedaulatan Anggota, dimana semua keputusan yang ditetapkan oleh Kongres akan menentukan arah dan haluan organisasi IAI. 2. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan legislatif tertinggi dalam organisasi IAI di tingkat Kompartemen atau Cabang. 3. Dewan Pengurus Nasional adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam organisasi IAI yang menjalankan organisasi sesuai dengan amanat Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Kongres. 4. Dewan Penasehat adalah lembaga konsultatif yang dibentuk, diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Kongres. 5. Majelis Kehormatan adalah lembaga peradilan yang dibentuk, diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Kongres untuk menjalankan fungsi judikatifnya sebagai lembaga banding yang memberikan putusan final terhadap berbagai kasus pengaduan atas pelanggaran organisasi dan etika profesi. 6. Dewan Standar Profesi adalah suatu lembaga yan bertugas membuat satandar profesi yang akan menjadi pegangan bagi setiap anggota dalam menjalankan aktifitas keprofesiannya. 7. Dewan Konsultatif Standar Profesi adalah lembaga konsultatif bagi dewan standar profesi ketika melakukan tugas dan fungsinya membuat standar prodesi yang terdiri dari para pakar dan pengguna ahli dalam bidang kegiatan masing-masing 8. Kompartemen adalah bagian integral organisasi IAI yang menjadi pilar pendukung berdirinya organisasi IAI secara keseluruhan, yang mewadahi Anggota yang berspesialisasi khusus untuk meningkatkan profesionalisme dan menjalankan kegiatan profesi serta fungsi ilmiah sesuai bidang kerjanya, sebagai pengejawantahan azas dekonsentrasi organisasi IAI.

6

“Kongres adalah pemegang kekuasaan legislatif tertinggi dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan perwujudan dari kedaulatan Anggota”.


“Badan Peradilan Profesi adalah bagian integral organisasi di tingkat Kompartemen yang dapat dibentuk oleh Rapat Anggota Kompartemen untuk menjalankan fungsi judikatif sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang memberikan putusan terhadap berbagai kasus pengaduan atas pelanggaran standar dan etika profesi oleh anggota Kompartemen yang bersangkutan”.

9. Cabang adalah kelengkapan organisasi IAI yang mewadahi sekurang-kurangnya 50 orang Anggota di daerah-daerah yang meliputi wilayah 1 (satu) propinsi atau daerah tingkat I, sebagai perwujudan azas desentralisasi organisasi IAI. 10. Pengurus Kompartemen adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat Kompartemen yang mengelola dan menjalankan organisasi Kompartemen sesuai dengan amanat Rapat Anggota dan Anggaran Dasar IAI. 11. Pengurus Cabang adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat Cabang yang merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI di Cabang yang bersangkutan. 12. Badan Peradilan Profesi adalah bagian integral organisasi di tingkat Kompartemen yang dapat dibentuk oleh Rapat Anggota Kompartemen untuk menjalankan fungsi judikatif sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang memberikan putusan terhadap berbagai kasus pengaduan atas pelanggaran standar dan etika profesi oleh anggota Kompartemen yang bersangkutan. 13. Badan Khusus adalah satuan organisasi atau unit kerja yang merupakan kelengkapan organisasi IAI baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Kompartemen atau Cabang yang dibentuk untuk tujuan tertentu, meliputi Dewan Standar, Dewan Konsultatif Standar, Yayasan, PT, Klinik Usaha Kecil/Koperasi, serta Komite dan Forum di Kompartemen. 14. Manajemen IAI adalah kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanat Anggota IAI dan mencapai tujuan organisasi, yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.

KONGRES DAN KETUA IAI SEBELUMNYA Kongres

Tahun/Tempat

Tema

Ketua

1957-1963

—

Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo

I-IV

1963-1986

—

Radius Prawiro

V-VI

1986-1994

—

Subekti Ismaun

—

Soedarjono

VII

1994-1998

VIII

1998 di Jakarta

KNA dan KLB

2000 di Jakarta

Pradigma Baru profesi Akuntan Memasuki Milenium Ketiga: Good Governance

IX

2002 di Jakarta

Pemantapan Profesionalisme Akuntan Ahmadi Hadibroto dalam Perubahan Lingkungan Global

KLB

2003 di Bandung

Peran Profesi Akuntan Merespons Kebutuhan Peningkatan Transparasi

X

2006 di Jakarta

Towards a Greater Transparency and Accountability

Introspeksi dan Transformasi Profesi Zaenal Soedjais Akuntan Memasuki Milenium Baru. —

— Ahmadi Hadibroto


7

STRUKTUR ORGANISASI IAI KONGRES IAI - RAPAT ANGGOTA Dewan Penasehat Dewan Pengurus Nasional Kompartemen

Majelis Kehormatan

Wilayah

Badan Lainnya — — — — — —

Dewan Standar Dewan Konsultatif DP USAS Komite Etika KERPPA BPH KUKK

Manajemen Eksekutif

SUSUNAN PENGURUS IAI DEWAN PENASEHAT No 1 2 3 4 5

8

Nama Zaenal Soedjais Hans Kartikahadi Soedarjono Prof. Dr. Zaki Baridwan Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota


DEWAN PENGURUS NASIONAL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Ahmadi Hadibroto Atjeng Sastrawidjaja Prof. Dr. Djoko Susanto Prof. Dr. Ilya Avianti Mustofa Sunardji Syafri Adnan Baharuddin Ali Darwin Suyatno Harun Tia Adityasih Prof. Dr. Ainun Na’im

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota, ex officio Ketua IAMI Anggota, ex officio Ketua IAI KASP * Anggota ex officio Ketua IAPI Anggota ex officio Ketua IAI KAPd **

* Ex Officio Anggota DPN dari IAI KASP periode … sd… menggantikan Dr. Haryono Umar yang mengundurkan diri karena terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI mulai tanggal….. ** Ex Officio Anggota DPN dari IAI KAPD per tanggal 13 Oktober 2010 digantikan oleh Prof. Dr. M. Natsir yang terpilih sebagai Ketua IAI KAPd periode 2010-1013.

MAJELIS KEHORMATAN No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Kanaka Puradiredja B. Hartono V.J.H. Buntaran Lesmana Eddy M. Gunadi Aef Saefuddin Rizal Safaat Widjajabrata Supriadi


Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

9

DEWAN KONSULTATIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Herwidayatmo Arif Arryman Bambang Setiawan Bambang Subianto Ito Warsito Henry Lumban Toruan I Gusti Agung Made Rai Langgeng Subur Istini T. Siddharta Johnny Darmawan Danusasmita Jusuf Halim Kuswono Soeseno Sandiaga S. Uno Siti Ch Fadjrijah Wahyu Karya Tumakaka

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10

Nama Rosita Uli Sinaga Roy Iman Wirahardja Etty Retno Wulandari Merliyana Syamsul Meidyah Indreswari Setiyono Miharjo Saptoto Agustomo Jumadi Ferdinand D. Purba Irsan Gunawan Budi Susanto Ludovicus Sensi Wondabio Eddy R. Rasyid Liauw she Jin Sylvia Veronica Siregar Fadilah Kartikasasi G.A. Indira Teguh Supangkat

Jabatan Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota


DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH * Dibentuk tgl 5 Pebruari 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama M. Jusuf Wibisana Agus Edy Siregar Amin Musa Arief Machfoed Cecep Maskanul Hakim Dewi Astuti Dwiyanto Endy Astiwara Hasanudin Ikhwan Abidin Basri Kanny Hidaya Setiawan Budi Utomo Sri Yanto Wasilah Wiroso

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

DEWAN PENGUJI USAS* Dibentuk tgl… No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama Sofyan Syafri Harahap Achmad Baraba Amin Musa Anis Basalamah Cecep M. Hakim Dewi Astuti Hasanuddin Ikhwan Abidin Setiawan Budi Utomo Sri Yanto Tjiptohadi Sawarjuwono Widyawati Wiroso


Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

11

DEWAN PENGUJI USAP * Dibubarkan tgl….. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Rosita Uli Sinaga P.M. John L. Hutagaol Tohana Widjaja Arzul Andalisa Dwi Martani Eddy Rintis Feniwati Chendana Robert Pakpahan Rudyan Kopot Slamet Sugiri Erick

Jabatan Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KOMITE EVALUASI DAN REKOMENDASI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (KERPPA) No 1 2 3 4 5

Nama Indra Wijaya Kusuma Hilda Rossieta Ito Warsito Langgeng Subur Sumarno Zain

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

*Ex officio Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang menggantikan Drs. Indarto, Ak sebagai anggota KERPPA per tanggal ….

BADAN PENGURUS HARIAN KLINIK USAHA KECIL DAN KOPERASI No 1 2 3 4 5 6 7

12

Nama Mirawati Sudjono Bambang Utoyo Bramantyo Rakhmat Adi Santosa Retno Wulandari Suhartati Suharso Ujiani Purnamaningsih

Jabatan Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota


TIM IMPLEMENTASI IFRS * Dibentuk tgl 30 September 2009. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nama

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Dudi M. Kurniawan Basar Alhuenius Chaerul Djakman Dwi Martani Eddy Indradi Godang Parulian Herwan Ng Hendang Tanusdjaja Lianny Leo Ratna Wijaya Tjoa Tjek Nie Michelle Bernardi

KOMITE ETIKA No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Agung Nugroho Soedibyo (Ketua) Wawat Sutanto Linus M. Setiadi Setiawan Kriswanto Wiwik Utami Sally Salamah Syarief Basir Unti Ludigdo

Jabatan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

MANAJEMEN EKSEKUTIF IAI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Elly Zarni Husin Idrus Deny Poerhadiyanto Ersa Triwahyuni Yakub Ari Susanti Juni Lisa Tris Risdiyanto Ahmed Ishomuddin

Jabatan Direktur Eksekutif Direktur Dukungan Direktur Pendidikan dan Sertifikasi Direktur Teknis Wakil Direktur Teknis Manajer Pendidikan dan Pelatihan Kabag Keuangan Kabag Akuntansi Koordinator Kursus


13

Laporan Kegiatan PENGEMBANGAN ORGANISASI IAI 1. Penambahan Anggota Asosiasi IAI IAI telah melaksanakan pengembangan struktur keanggotaannya melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) IAI pada tanggal 23 Mei 2007 dengan menambah jenis keanggotaan Asosiasi selain anggota individu seperti telah berjalan sebelumnya. Dua Asosiasi telah terbentuk, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai kelanjutan IAI-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) sebagai kelanjutan IAI-Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM). IAI KAP dibubarkan sesuai hasil rapat anggota IAI KAP pada tanggal 24 Mei 2007, dan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan DPN IAI No. KEP-22/SK/DPN/IAI/VI/2007, tanggal 4 Juni 2007. IAPI ditetapkan menjadi anggota asosiasi IAI sesuai dengan Surat Keputusan DPN IAI No. KEP-23/SK/DPN/IAI/VI/2007, tanggal 4 Juni 2007. Dengan terbentuknya IAPI, DPN menyerahkan mandat perumusan, pengembangan dan pengesahan standar profesi akuntan publik (SPAP) kepada IAPI sesuai SK No: KEP-24/ SK/DPN/IAI/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar IAI 2007 tentang Standar Profesi. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang sebelumnya dilaksanakan oleh IAI juga diserahkan kepada IAPI. IAI KAM dibubarkan sesuai surat keputusan DPN IAI No. KEP-71/SK/DPN/IAI/IX/2009, tanggal 1 September 2009. IAMI ditetapkan menjadi anggota asosiasi IAI sesuai dengan Surat Keputusan DPN IAI No. KEP-72/SK/DPN/IAI/VI/2007, tanggal 4 Juni 2007. 2. Pembentukan IAI Wilayah baru di 4 Propinsi. a. IAI Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) IAI Wilayah Kepulauan Riau merupakan IAI Wilayah yang ke 21 yang terbentuk pada tanggal 19 Pebruari 2010. Sebelumnya wilayah Kepri merupakan perwakilan IAI Wilayah Riau. Anggota yang didaftarkan saat pembentukan berjumlah 100 orang. Secara aklamasi Erwinta Marius terpilih sebagai Ketua IAI Kepri Pertama, untuk periode 2010 – 2014. b. IAI Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari IAI Wilayah Kepulauan Riau merupakan IAI Wilayah yang ke 22 yang terbentuk pada tanggal 8 Juli 2010. Anggota yang didaftarkan sebanyak 75 anggota. Terpilih sebagai Ketua IAI Wilayah Kendari Rochmadi Saptogiri. c. IAI Wilayah NTT di Kupang IAI Wilayah yang ke 23 terbentuk pada tanggal 15 Juli 2010. Anggota yang didaftarkan sebanyak 57 anggota. Terpilih sebagai Ketua IAI Wilayah Roy C.A.A. Yournalista.

14

“Dua Asosiasi telah terbentuk, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai kelanjutan IAIKompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) sebagai kelanjutan IAI-Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM)”.


“Kendala dalam pembentukan IAI Wilayah adalah minimnya jumlah Register Akuntan yang ada di wilayah tersebut”.

d. IAI Wilayah Bengkulu IAI Wilayah yang ke 24 terbentuk pada tanggal 7 Oktober 2010. Anggota yang didaftarkan sebanyak 50 orang. Terpilih sebagai Ketua IAI Wilayah Hansastri. Kendala dalam pembentukan IAI Wilayah adalah minimnya jumlah Register Akuntan yang ada di wilayah tersebut. Diharapkan pada periode yang akan datang IAI Wilayah dapat dibentuk di 33 Propinsi di Indonesia. Propinsi yang belum memiliki IAI Wilayah adalah: 1) Banten 2) Bangka-Belitung 3) Gorontalo 4) Maluku 5) Maluku Utara 6) Papua Barat 7) NTT 8) NTB 9) Kalimantan Tengah

PENGEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 1. Program Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) 2012 Program Konvergensi IFRS dengan target capaian 2012 pertama kali dicanangkan dalam kegiatan hari ulang tahun IAI 23 Desember 2008. Semenjak hari itu, DSAK-IAI menyusun langkah-langkah dan road map untuk mencapat sasaran tersebut. Road map dalam proses konvergensi IFRS tersebut terjabarkan dalam diagram di bawah ini:

Tahap adopsi

Tahap adopsi

Tahap adopsi

(2008-2010)

(2008-2010)

(2008-2010)

Adopsi seluruh IFRS ke PSAK Persiapan infrastruktur yang diperlukan Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku

Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS

Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif


15

Selama kurun waktu kurang lebih tiga tahun, DSAK-IAI telah melakukan adopsi IFRS secara bertahap. Sampai akhir tahun 2010, IFRS yang tersisa belum diadopsi adalah 4 buah standar yaitu: a. IFRS 1: First Time Adoption b. IFRS 4: Insurance Contract c. IFRS 6: Exploration and Evaluation Mineral Resources d. IFRS 41: Agriculture DSAK-IAI memiliki berbagai macam pertimbangan dan juga berdiskusi dengan perwakilan IASB di dalam mengadopsi keempat standar di atas. Beberapa alasan untuk belum mengadopsi standar-standar di atas adalah implikasi dari adopsi standar tersebut yang cukup signifikan terhadap pelaporan keuangan di Indonesia. Apabila dibuat grafik adopsi standar-standar IFRS, maka perkembangan konvergensi IFRS dapat dijabarkan dalam grafik berikut:

“Beberapa alasan untuk belum mengadopsi standarstandar: IFRS 1: First Time Adoption; IFRS 4: Insurance Contract; IFRS 6: Exploration and Evaluation Mineral Resources; IFRS 41: Agriculture adalah implikasi dari adopsi standar tersebut yang cukup signifikan terhadap pelaporan keuangan di Indonesia”.

Selain mengadopsi IFRS, beberapa standar berbasis industri maupun standar yang bertentangan dengan IFRS juga telah dicabut. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat 18 PSAK yang telah dicabut baik dengan terbitnya PSAK baru maupun dicabut dengan menggunakan PPSAK (Pernyataan Pencabutan SAK). Daftar PSAK yang telah dicabut dapat dilihat dalam lampiran.

16


2. Produk DSAK Periode 2006-2010 Selama periode 2006-2010, DSAK-IAI telah mensahkah 23 PSAK dan 8 ISAK. Masa berlaku standar and interpretasi berbeda-beda, namun dapat dikategorikan sebagai berikut Tahun Diterbitkan

PSAK

ISAK

PPSAK

Diterbitkan 2006

2 PSAK (50 & 55)

Tidak ada

Tidak ada

Diterbitkan 2007

3 PSAK (13, 16 dan 30)

Tidak ada

Tidak ada

Diterbitkan 2008

2 PSAK (14, 26)

1 (8)

Tidak ada

Diterbitkan 2009

11 PSAK (1, 2, 4, 5, 12, 15, 25, 48, 57, 58 ETAP)

5 (7, 9, 10, 11, 12)

1 (1)

Diterbitkan 2010

5 PSAK (19, 22, 23, 7, 10)

2 (13, 14)

4 (2, 3, 4, 5)

ED Diterbitkan 2010

12 PSAK (3, 18, 24, 60, 50, 53, 8, 818, 61, 62, 63 dan 46)

6 (15, 16, 17, 18, 19, 20)

Tidak ada

Berlaku Efektif 2007

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada


3 PSAK (13, 16, 30)

1 (8)

Tidak ada


1 PSAK (14)

Tidak ada

Tidak ada

“Per Desember 2010, Berlaku Efektif 2010 3 PSAK (26, 50, 55) Tidak ada Tidak ada posisi Indonesia 7 (7, 9, 10, 11, 12, 14, Tidak ada Berlaku Efektif 2011 15 PSAK dan SAK-ETAP di dalam AOSSG 17) (1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, adalah anggota dari 19, 22, 23, 25, 48, 57, 58, enam grup kerja ETAP) yakni working group Berlaku Efektif 2012 Belum bisa ditentukan, Belum bisa ditentukan, Belum bisa ditentukan kemungkinan besar lebih kemungkinan besar tapi setidaknya 3 PPSAK Revenue, Consolidation, dari 10 PSAK lebih dari 5 ISAK Leases, Islamic Accounting Standard, 3. AktiF dalam Forum Internasional Insurance Contract DSAK-IAI selama kurun waktu 2006-2010 juga aktif di dalam forum-forum internasional dan Agriculture. Khusus yang diselenggarakan oleh IASB (International Accounting Standard Board). Semenjak untuk working group tahun 2009, DSAK-IAI juga menjadi anggota aktif AOSSG (Asian Oceania Standard Setters Leases, Indonesia Group) yakni asosiasi menyusun standar dari 20 negara di Asia dan Oceania yang secara adalah wakil ketua aktif memberikan masukan kepada IASB. group mendampingi Per Desember 2010, posisi Indonesia di dalam AOSSG adalah anggota dari enam grup Singapura yang kerja yakni working group Revenue, Consolidation, Leases, Islamic Accounting Standard, menjadi ketua grup Insurance Contract dan Agriculture. Khusus untuk working group Leases, Indonesia adalah wakil ketua group mendampingi Singapura yang menjadi ketua grup diskusi tersebut. diskusi tersebut”.


17

DSAK-IAI juga menjalin kerjasama yang lebih erat dengan penyusun standar akuntansi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Beberapa pertemuan bilateral maupun teleconference dilakukan antar ketiga negara serumpun ini yang ketiganya menargetkan tahun 2012 sebagai tahun target konvergensi IFRS. Aktivitas DSAK-IAI di forum-forum internasional telah meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya Indonesia sebagai negara penyelenggara IFRS Regional Policy Forum di Bali, bulan Mei 2011. IFRS Regional Policy Forum adalah pertemuan bergengsi penyusun standar. Regulator pasar modal dan lembaga regulator lainnya juga dengan IASB yang meliputi negara-negara di kawasan Asia dan Oceania. Untuk membantu Indonesia dalam proses konvergensi, perwakilan IASB juga melakukan beberapa kali kunjungan dan diskusi dengan DSAK-IAI. Selama tahun 2010, Wayne Upton, Direktur IASB untuk International mengunjungi Indonesia dua kali pada bulan Mei dan Oktober untuk berdiskusi dengan DSAK-IAI juga beberapa asosiasi industri membahas strategi-strategi konvergensi IFRS di Indonesia. Berikut adalah beberapa kegiatan DSAK-IAI di kancah internasional: Tanggal Kegiatan

Nama Kegiatan st

4-5 Nov 2009

AOSSG 1 Meeting Kuala Lumpur

15 January 2010

Diskusi dengan ASC Singapura mengenai Penerapan IAS 32 dan 39

12-13 Mei 2010

IFRS Regional Policy Forum, Singapura

20-21 September 2010

World Standard Setters Conference, UK

29-30 September 2010

AOSSG 2nd Meeting, Tokyo

“Aktivitas DSAK-IAI di forum-forum internasional telah meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya Indonesia sebagai negara penyelenggara IFRS Regional Policy Forum di Bali, bulan Mei 2011. IFRS Regional Policy Forum adalah pertemuan bergengsi penyusun standar. Regulator pasar modal dan lembaga regulator lainnya juga dengan IASB yang meliputi negara-negara di kawasan Asia dan Oceania”.

4. Pembentukan Tim Implementasi IFRS IAI Untuk mempercepat proses konvergensi IFRS, IAI membentuk tim khusus Implementasi IFRS IAI pada tanggal 30 September 2009. Tugas Tim adalah: a. Meningkatkan pemahaman publik mengenai IFRS serta PSAK lainnya dalam rangka persiapan implementasi program konvergensi IFRS IAI melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan lainnya. b. Memberikan masukan kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN), Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI dalam rangka menyikapi isu, konsultasi, dan permasalahan dalam rangka persiapan dan implementasi program konvergensi IFRS IAI.

18


c. Melakukan penelitian dan pengkajian untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam rangka implementasi program konvergensi IFRS IAI. d. Senantiasa berkoordinasi dengan DKSAK dan DSAK dalam pelaksanaan aktivitasnya. Banyaknya isu, konsultasi, dan permasalahan dalam rangka persiapan dan implementasi program konvergensi IFRS IAI juga menjadi salah satu alasan dibentuknya tim ini, sehingga Tim dapat memberikan masukan kepada DPN, Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK) dan DSAK IAI dalam rangka menyikapi tanggapan dan permasalahan yang ditemui publik tersebut. Dengan terbentuknya tim ini, diharapkan program konvergensi IFRS yang telah dicanangkan IAI dapat berjalan dan selesai tepat pada waktunya. 5.

“SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagain besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks”.

SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

Peluncuran SAK ETAP dilaksanakan dalam acara Seminar Nasional Akuntansi “Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan Indonesia di kota Malang pada tanggal 17-18 Juli 2009. SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagain besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP, maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Namun, entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dapat juga menggunakan SAK ETAP apabila diizinkan oleh regulator. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009. PSAK ETAP ini akan membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal dengan tanpa terjebak dalam kerumitan standar berbasis IFRS. IAI mempunyai visi bahwa Standar ETAP harus meningkatkan kesehatan praktik akuntansi di Indonesia secara keseluruhan.


19

6. Pembentukan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) DSAS dibentuk sesuai SK DPN No. KEP-77/SK/DPN/IAI/II/2010 tgl 5 Februari 2010 sebagai pengganti Komite Akuntansi Syariah yang dulunya bertugas membantu DSAK IAI menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Pembentukan DSAS mempertimbangkan perkembangan pesat atas transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Sepanjang periode 2006-2010, standar-standar syari’ah yang telah Sepanjang periode 2006-2010, standar-standar syari’ah yang telah dikeluarkan oleh DSAS adalah 9 buah PSAK, 3 buah ED 2 buah KED, yaitu: a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah b. PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah c. PSAK 102 Akuntansi Murabahah d. PSAK 103 Akuntansi Salam e. PSAK 104 Akuntansi Istishna f. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah g. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah h. PSAK 107 Akuntansi Ijarah i. PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Serta telah menerbitkan 3 ED PSAK yaitu: a. ED PSAK Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah b. ED PSAK Akuntansi Zakat c. ED PSAK Akuntansi Hawalah Dua buah KED yaitu: a. KED Sukuk b. KED PSAK 101 (revisi) Selain menghasilkan standar syari’ah, DSAS juga aktif turut serta dalam working group AOSSG untuk Islamic Accounting Standard. Beberapa masukan telah dikirimkan untuk memperkaya masukan AOSSG ke IASB. DSAS juga aktif berdiskusi dengan MASB (Malaysian Accounting Standard Board) yang menjadi ketua grup AOSSG ini. 7. Penyusunan Pedoman Akuntansi IAI juga membantu beberapa perusahaan dan asosiasi untuk mengembangkan pedoman akuntansi. Selama periode 2006-2010 IAI telah menyelesaikan sebelas pedoman akuntansi sebagai berikut:

20

“Selain menghasilkan standar syari’ah, DSAS juga aktif turut serta dalam working group AOSSG untuk Islamic Accounting Standard. Beberapa masukan telah dikirimkan untuk memperkaya masukan AOSSG ke IASB. DSAS juga aktif berdiskusi dengan MASB (Malaysian Accounting Standard Board) yang menjadi ketua grup AOSSG ini”.


a. b. c. d. e.

PAJASTEK (Pedoman Akuntansi Jamsostek) dengan PT. Jamsostek DPKP (Dana Pengembangan Kesejahteraan Pegawai) dengan PT. Jamsostek PKBL (Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan) dengan PT. Jamsostek Pedoman Akuntansi Taspen dengan PT. Taspen Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia dengan PT Pelindo I – PT Pelindo IV f. Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan dengan PT. Perkebunan Nusantara dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia g. PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) dengan Bank Indonesia h. Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Indonesia i. Pedoman Akuntansi Migas, bekerjasama dengan BP Migas j. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan k. Standard Operating Procedure Audit Pialang Berjangka, bekerjasama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Beberapa pedoman yang masih dalam proses pengerjaan: a. Pedoman Akuntansi Entitas Penjelenggara Jamsostek (Revisi 2010) b. Pedoman Akuntansi Perum Perhutani c. Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia 8. Sosialisasi PSAK Kegiatan sosialisasi produk standar baru sangat kerap dilakukan baik oleh DSAK-IAI maupun anggota tim implementasi IFRS dan staf divisi teknis IAI terutama pada tahun 2009 dan 2010. Tercatat sepanjang tahun.....

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM AKUNTANSI 1. Pendidikan Profesional Berkelanjutan Dalam rangka memfasilitasi anggota untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan secara berkelanjutan kompetensi profesional dan integritasnya, IAI menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan baik oleh IAI Pusat, Kompartemen, maupun Wilayah. a. Realisasi Kegiatan PPL Realisasi semua kegiatan PPL baik yang dilaksanakan oleh IAI Pusat periode 20062010 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:


21

Tabel 1 Realisasi kegiatan PPL IAI Pusat dan IAI Wilayah Periode 2007 - 2010 Tahun

IAI Pusat

IAI Wilayah

Total

2007

109

68

177

2008

129

73

202

2009

110

78

236

s/d 20 Oktober 2010

130

68

198

TOTAL

478

287

765

Kegiatan PPL IAI Pusat, dari tahun 2007 s.d 2010 dapat dikelompokkan menjadi: 1) PPL rutin, baik berupa seminar, workshop, atau lokakarya yang senantiasa disusun dalam Katalog tahunan PPL; 2) Penyelenggaraan kursus brevet pajak A dan B terpadu; 3) Penyelenggaraan kursus brevet C; 4) Kelas kursus Aplikasi Akuntansi Dasar & Madya; 5) In house training, merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara khusus sesuai dengan permintaan suatu institusi. Topik yang dilaksanakan merupakan kebutuhan spesifik industri meliputi topik PSAK atau bidang akuntansi lainnya, serta Kursus Brevet Pajak; Adapun realisasi kegiatan untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut: Tabel 2 Realisasi Kegiatan Divisi PPL-IAI Pusat dari tahun 2007 s.d 2010 Tahun

PPL rutin

Kursus Brevet A & B

Kursus Brevet C

Kursus Akuntansi Dasar & Madya

Inhouse Training

Total

2007

48

25

5

7

24

109

2008

31

33

5

8

52

129

2009

31

36

5

7

52

110

s/d 20 Oktober 2010

30

57

5

8

30

130

Total

140

152

20

30

158

500

b. Peserta PPL Kegiatan PPL diikuti oleh anggota dan non anggota IAI, baik yang berasal dari kalangan akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, dan akuntan sektor publik ataupun mahasiswa.

22


Rincian jumlah peserta per jenis kegiatan adalah sebagai berikut: Tabel 3 Jumlah peserta kegiatan PPL IAI Pusat tahun 2007 – 2010 Tahun

PPL rutin

Kursus Brevet A & B

Kursus Brevet C

Kursus Akuntansi Dasar & Madya

Inhouse Training

Total

2007

910

675

67

67

528

2247

2008

510

881

78

88

1648

3205

2009

846

1109

92

79

1374

3500

s/d Oktober 2010

751

1238

94

85

995

3163

TOTAL

3017

3903

331

319

4545

12115

Perbandingan antara anggota dan non anggota yang mengikuti kegiatan PPL IAI Pusat dari tahun 2007 s.d. 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 4 Perbandingan jumlah anggota dan non anggota kegiatan divisi PPL-IAI Pusat dari tahun 2007 s.d 2010 JUMLAH PESERTA

TAHUN

Anggota

Non anggota

Total

2007

479

1768

2247

2008

891

2314

3205

2009

450

3050

3500

2010

474

2689

3163

Total

2096

8292

12115

c. Pembentukan IAI Knowledge Center di Tiga Cabang selama tahun 2010. Kegiatan kursus yang diselenggarakan IAI senantiasa mengalami peningkatan dari segi jumlah kelas maupun jenis kursus yang dilaksanakan. Saat ini IAI telah membuka 3 (tiga) cabang yaitu IAI MOI- Kelapa Gading, IAI Depok, IAI Serpong. Jumlah kegiatan dan peserta dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5 Jumlah kegiatan dan peserta IAI Knowledge Center tahun 2010 No

Nama Cabang

Jumlah Angkatan/Kegiatan

Jumlah Peserta

1

IAI MOI Kelapa Gading

14

329

2

IAI Depok

11

210

3

IAI Serpong

4

58

Jumlah

39

697


23

d. Pelaksanaan kursus jangka pendek di IAI Wilayah Pelaksanaan kursus jangka pendek di IAI Wilayah merupakan upaya IAI untuk mengembangkan dan meningkatkan aktivitas PPL di Wilayah dan diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan Wilayah secara reguler dalam jangka panjang. Hal ini diharapkan akan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan dinamika Wilayah dan menjadi wadah strategis agar Wilayah menjadi lebih produktif. Hingga saat ini, sudah ada 5 IAI Wilayah yang telah melaksanakan kursus brevet pajak secara rutin, yaitu: 1) IAI Wilayah DKI Jakarta 2) IAI Wilayah Jawa Barat 3) IAI Wilayah Yogyakarta 4) IAI Wilayah Jawa Timur 5) IAI Wilayah Sumatera Selatan Tiga IAI wilayah lainnya telah melaksanakan walau belum rutin atau dalam persiapan yaitu: IAI Wilayah Jawa Tengah, IAI Wilayah Bali, dan IAI Wilayah Kalimantan Barat (dalam tahap persiapan). Jumlah kegiatan dan peserta selama tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6 Jumlah kegiatan dan peserta Pelatihan Pajak Terapan AB di IAI Wilayah tahun 2010 No

Jumlah Angkatan/Kegiatan

Jumlah Peserta

1

IAI Wilayah Jakarta

Nama Wilayah

4

98

2

IAI Wilayah Jawa Barat

6

127

3

IAI Wilayah Jogjakarta

8

169

4

IAI Wilayah Jawa Timur

12

350

5

IAI Wilayah Sumatera Selatan

6

115

e. Topik PPL Topik-topik yang diselenggarakan secara garis besar meliputi Keprofesian, Standar Akuntansi Keuangan, Manajemen dan Strategi Keuangan, Auditing dan Teknologi Informasi, Perpajakan, serta Perbankan. Pemilihan topik PPL adalah dengan memperhatikan kebutuhan anggota dan topik yang sedang menjadi current issues. No

24

Kategori Topik

Prosentase

1

Akuntansi Keuangan

40%

2

Perpajakan

24%

3

Auditing

8%

4

Akuntansi Manajemen

12%

5

Lain-lain

16%


“USAS merupakan suatu 2. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi strategi pengembangan keilmuan dan keahlian a. Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) Akuntansi Syariah USAS merupakan terobosan baru IAI dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan dalam rangka adanya tenaga akuntansi syariah yang telah mendapat pengakuan dari profesi. USAS merupakan suatu strategi pengembangan keilmuan dan keahlian Akuntansi Syariah penyesuaian dengan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. perkembangan ekonomi Sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan ekonomi Islam dewasa ini berkembang syariah di Indonesia”. pesat di Indonesia. Perkembangan ini terutama terjadi di sektor keuangan, dan tren menunjukkan perkembangan bisnis sektor riil berbasis syariah adalah “the next big thing” yang harus siap diantisipasi. IAI sebagai organisasi profesi akuntan yang salah satu wewenangnya adalah menetapkan Standar Akuntansi Syariah berusaha untuk mengantisipasi hal tersebut dengan mengadakan USAS. Tujuan diselenggarakannya USAS adalah: - Mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap pemahaman ilmu akuntansi syariah; - Menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami akuntansi syariah - Menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/institusi yang ingin mendapatkan SDM yang memahami bidang akuntansi syariah. - Dapat dijadikan persyaratan untuk memasuki bidang profesi tertentu yang bergerak di bidang akuntansi syariah USAS terdiri dari 3 level ujian yaitu Elementary, Intermediate dan Advanced. Untuk mendapatkan gelar “Sertifikat Akuntansi Syariah (SAS)” harus lulus dari ketiga level ujian tersebut. Syarat untuk mengikuti Ujian Sertifikasi ini adalah memiliki gelar Strata 1 (Sarjana), dan Diploma IV (D IV) dari semua jurusan. Bagi peserta yang lulus USAS akan diberi sebutan “SAS” oleh IAI dan diwajibkan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) berupa seminar dan atau lokakarya dalam bidang Akuntansi Syariah untuk mempertahankan sebutan “SAS” yang dimilikinya. Minimal angka kredit yang wajib dipenuhi setiap tahunnya adalah enam belas (16) SKP. Pemegang gelar “SAS” yang gagal memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka IAI akan mencabut sebutan “SAS” yang disandangnya.


25

Berikut Data Peserta USAS dari Tahun 2008-2010:

No

Tahun

1

2008

2

2009

3

2010 TOTAL

Periode

Elementary

Intermediete

Advanced

Jumlah Peserta

Peserta Lulus Peserta Lulus Peserta Lulus Peserta Lulus

I

54

29

—

—

—

—

54

29

I

64

36

24

19

—

—

88

55

II

45

32

26

17

18

10

89

59

I

37

30

30

12

19

13

86

55

200

127

80

48

37

23

317

198

II

Sesuai data diatas, hingga saat ini DP USAS telah memberikan gelar SAS kepada 55 orang yang telah lulus ketiga tingkatan ujian yaitu hingga level Advanced. b. Ujian Sertifikasi PSAK (US PSAK) IAI telah meluncurkan pelaksanaan US PSAK sebagai salah satu solusi bagi pemenuhan SDM yang berkualitas dalam hal penyiapan laporan keuangan berbasis PSAK. Apalagi dengan telah ditetapkannya program konvergensi IFRS 2012, telah mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan pesat regulasi terkait penyusunan laporan keuangan. Untuk itulah IAI melaksanakan US PSAK karena kualifikasi yang memadai dari SDM yang menyusun laporan keuangan dapat dinilai dengan adanya sertifikasi untuk mengetahui kompetensi seseorang. Setiap peserta yang lulus US PSAK akan diberi sebutan “Certified PSAK (CPSAK)” oleh IAI dan akan diwajibkan senantiasa memutakhirkan kompetensinya melalui kegiatan wajib PPL yang akan difasilitasi oleh IAI.

“IAI telah meluncurkan pelaksanaan US PSAK sebagai salah satu solusi bagi pemenuhan SDM yang berkualitas dalam hal penyiapan laporan keuangan berbasis PSAK. Apalagi dengan telah ditetapkannya program konvergensi IFRS 2012, telah mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan pesat regulasi terkait penyusunan laporan keuangan”.

Syarat untuk mengikuti Ujian Sertifikasi ini adalah memiliki gelar Strata 1 (Sarjana), dan Diploma IV (D IV) dari semua jurusan. Sedangkan bagi peserta yang lulus US PSAK diharuskan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) berupa seminar dan atau lokakarya dalam bidang PSAK dan atau Akuntansi Keuangan untuk mempertahankan sebutan “CPSAK” yang dimilikinya, sesuai dengan ketentuan PPL IAI. Minimal angka kredit yang wajib dipenuhi setiap tahunnya adalah sepuluh (10) SKP. Pemegang gelar “CPSAK” yang gagal memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka IAI akan mencabut sebutan “CPSAK” yang disandangnya. Periode pertama US PSAK telah dilaksanakan pada tanggal 4-5 Agustus 2010 yang lalu di Hotel Lumire, Jakarta. Ujian diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari berbagai institusi dan perorangan. Peserta yang telah dinyatakan lulus sejumlah 7 orang. Periode kedua telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Nopember 2010 diikuti 19 peserta.

26


Hubungan Internasional 1. Action Plan dan Compliance Program SMO International Federation of Accountants (IFAC) IFAC mengeluarkan Statement Membership Obligations (SMOs) yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. SMO tersebut adalah: a. Quality Assurance b. International Education Standards for Professional Accountants and other EDCOM Guidance c. International Standards, Related Practice Statements and other Papers Issued by the IAASB d. IFAC Code of Ethics for Professional Accountants e. Public Sector Accounting Standards and other PSC Guidance f. Investigations and Discipline g. International Financial Reporting Standards Standar yang dikeluarkan IFAC ini akan merupakan panduan global bagi seluruh stakeholders yang terkait untuk bersama-sama berinteraksi dalam membentuk seorang akuntan yang profesional.

“Standar yang dikeluarkan IFAC ini akan merupakan panduan global bagi seluruh stakeholders yang terkait untuk bersama-sama berinteraksi dalam membentuk seorang akuntan yang profesional.”

Untuk memantau pelaksanaan SMO ini, IFAC senantiasa melaksanakan compliance program. Untuk melaksanakan ketujuh standar tersebut, beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh IAI adalah: a. Melalui IAPI melaksanakan quality assurance. b. Melalui IAI KAPd dan KERPPA melakukan penyesuaian silabus pendidikan profesi akuntansi dengan mempertimbangkan SMO IFAC di bidang standar pendidikan internasional. c. Melalui IAI KAPd menyusun Standar Pendidikan Akuntan Indonesia. d. Melalui IAPI menyelaraskan kode etik Akuntan sesuai dengan kode etik IFAC. e. Melakukan sosialisasi kepada stakeholders IAI mengenai SMO IFAC. f. Melalui IAPI memulai proses penterjemahan standar auditing g. Melaksanakan program konvergensi IFRS 2012. h. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka penerapan IPSAS. i. dll.


27

2. Asean Federation of Accountants (AFA) a. Presiden AFA Periode 2006-2007 IAI menjadi presiden dan sekretaris jenderal AFA periode 2006-2007. Pada masa kepemimpinan IAI berhasil ditetapkan Strategic Plan AFA. IAI juga sukses dalam melaksanakan The 15th AFA Conference dengan tema “The Dynamic Role of Accounting in Corporate Governance and Sustainability: Challenges, Accountability, Motivation, Best Practices, and Learning Opportunities” di Jakarta pada tanggal 1112 Desember 2007. b. Permanen Sekretariat AFA IAI baru saja ditetapkan sebagai permanen sekretariat AFA yang disepakati pada AFA Council Meeeting ke 101 di Hanoi-Vietnam tanggal 6-7 Agustus 2010. Peran IAI untuk mengembangkan profesi akuntan secara regional akan menjadi semakin penting dengan dijalankannya fungsi ini. 3. MOU dengan CPA Australia Perpanjangan MOU dengan CPA Australia ditandatangani pada acara pembukaan Kongres Luar Biasa IAI di Istana Wakil Presiden RI-Jakarta tanggal 23 Mei 2007. Tujuan kerjasama adalah untuk bersama-sama mengembangkan profesi akuntansi. Terlebih saat ini ada 124 anggota CPA Australia Indonesian Branch yang difasilitasi sekretariatnya di IAI. IAI dan CPA Australia sepakat bertukar informasi, pengalaman dan pengetahuan terkait pengembangan standar internasional di bidang Pendidikan akuntansi, IFRS, auditing, sektor publik, SMEs, dll. Dengan adanya MOU dilaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan serta kerjasama lainnya yang dapat mempromosikan profesionalisme anggota dan meningkatkan peran profesi di kedua Negara. Wujud kerjasama dengan CPA Australia adalah dilaksanakannya Public Sector Conference “Towards an Accountable, Responsive, Efficient and Effective Government” bekerjasama juga dengan BPK RI pada tanggal 23-24 Juli 2008 di Jakarta.

28


4. MOU dengan Malaysian Institute of Accountants (MIA) Perpanjangan MOU dengan MIA ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2008 di Kuala Lumpur. Tujuan kerjasama adalah untuk bersama-sama mengembangkan profesi akuntansi dan kerjasama yang erat kedua negara. IAI dan MIA sepakat bertukar informasi, pengalaman dan pengetahuan dengan melaksanakan Joint Practitioners’s Forum, pengembangan standar internasional di bidang Pendidikan akuntansi, IFRS, Standar Akuntansi Syariah, Riset, dll. MOU merupakan payung atas Mutual Recognition Agreement yang telah ditandatangani kedua belah pihak sebelumnya pada tahun 2004.

“DNC IFAC adalah Komite yang dibentuk IFAC untuk mendukung pengembangan profesi akuntansi bagi Negaranegara berkembang”.

5. Developing Nations Committee (DNC) Meeting IFAC IAI mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan DNC IFAC tanggal 30 dan 31 Maret 2009 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta. DNC IFAC adalah Komite yang dibentuk IFAC untuk mendukung pengembangan profesi akuntansi bagi Negara-negara berkembang. Komite ini beranggotakan perwakilan asosiasi akuntan dari 18 negara antara lain United States, Malaysia, United Kingdom, Pakistan, South Africa, Saudi Arabia, Tunisia, Argentina, Hungary, Netherlands, Poland, Kenya, Czech Republic, India, Kazakhstan, Zambia serta Bolivia. 6. MOU dengan Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Pada saat pelaksanaan Konvensi Nasional Akuntansi V di Bandung tanggal 13-14 Agustus 2009 ditandatanganilah MOU dengan ACCA UK sebagai kelanjutan kerjasama yang telah terlaksana sebelumnya untuk mendukung peningkatan kapabilitas profesi akuntan di Indonesia. Area kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, co branded qualification, serta riset. Sebagai realisasi kerjasama telah dilaksanakan kegiatan bersama yaitu: a. IAI-ACCA IFRS Worskshop, dilaksanakan tanggal 18-19, 24-25 Maret 2009, diikuti 50 peserta. b. Train the Trainer IFRS bagi Akademisi, dilaksanakan tanggal 12-14, 27-29 April 2010 dan diikuti 40 orang dosen dari seluruh Indonesia dan menghasilkan 23 lulusan. c. IFRS: A Brief for CEO, tanggal 12 Oktober 2010 diikuti 50 peserta. d. IFRS Workshop: The Fundamental, tanggal 19-22 Oktober 2010, diikuti 75 peserta. e. Pembicara pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XII di Palembang tanggal 5 Nopember 2009, dan SNA XIII di Purwokerto tanggal 13 Oktober 2010.


29

Peran Profesi pada Pemilu 2009 Terwujudnya akuntabilitas mengenai pengelolaan dana kampanye peserta Pemilu tahun 2009 merupakan bagian strategis yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye yang bebas, jujur, dan adil. Sesuai dengan komitmen IAI untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, IAI telah menadatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 4 Agustus 2008 di Jakarta. IAI menyusun Pedoman Pelaporan Dana Kampanye sebagai masukan bagi KPU dalam menetapkan peraturan pedoman dana kampanye peserta pemilu. Pedoman ini disusun sesuai tanggung jawab keprofesian IAI dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsepsi transparansi, akuntabilitas, sederhana dan praktis, serta mengedepankan sistem pengendalian intern yang memadai bagi peserta pemilu. Untuk memberi kesempatan peserta Pemilu berinteraksi secara aktif memahami pedoman dilaksanakanlah sosialisasi bekerjasama dengan KPU. Selain penerapan panduan pelaporan dan pelaksanaan audit dana kampanye peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, IAI juga terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Peran dalam Penyelenggaraan Annual Report Award IAI merupakan salah satu inisiator dilaksanakannya ARA. ARA telah dilaksanakan sembilan kali sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2002. ARA merupakan pemberian penghargaan tertinggi atas kualitas laporan tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh perusahaan. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama BAPEPAM-LK, Kementerian BUMN, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bank Indonesia, PT. Bursa Efek Indonesia, Ditjen Pajak serta Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Penilaian ARA dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disusun dengan memberi penekanan pada kualitas dari informasi yang tercantum di dalam Laporan Tahunan, khususnya menyangkut aspek tranparansi dan Good Corporate Governance (GCG). Penyelenggaraan ARA bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di sektor dunia usaha, baik BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta, baik yang tercatat dan tidak tercatat di Bursa Efek. Disadari bahwa laporan tahunan kini tidak lagi sebatas pelaporan pertanggungjawaban dalam RUPS, namun telah menjadi media komunikasi yang efektif kepada semua pihak tentang kinerja dan prospek perusahaan kedepan.

30


Pada hari ini juga telah ditandatangan Kesepakatan Bersama antara BPK-RI dengan IAI mengenai peningkatan peran profesi akuntan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keungan Negara, serta pemerintahan yang baik dan bersih. REFORMASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK KONTRIBUSI PADA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK UU PT UU PERPAJAKAN RUU Anti Money Laundering RUU AP

RUU PELAPORAN KEUANGAN IAI memandang perlunya pengaturan terhadap semua pihak yang bertanggungjawab langsung ataupun tidak langsung terhadap informasi perusahaan yang digunakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan, IAI mulai terlibat dalam penyusunan Draft RUU Pelaporan Keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah. Urgensi UU Pelaporan Keuangan dipandang mendesak untuk direalisasikan sebagai landasan hukum profesi akuntansi. Kita harapkan Undang-Undang ini akan mengatur seluruh regulasi tentang entitas yang wajib menyusun pelaporan keuangan. Termasuk hak, kewajiban, standar kompetensi akuntan manajemen sebagai penyusun laporan keuangan, serta hubungan dengan akuntan publik, standard setter serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan pelaporan keuangan, dll. Dengan adanya landasan hukum ini diharapkan nantinya profesi kita dapat semakin tertata baik, tumbuh dan berkembang.

SPECIAL EVENT IAI 2007-2010 •

KONGRES LUAR BIASA IAI, Jakarta, 22-23 Mei 2007

•

KONVENSI NASIONAL AKUNTANSI VI, Bandung, 13-14 Agustus 2007

•

THE 15th AFA CONFERENCE, Jakarta, 11-12 Desember 2007

•

PUBLIC SECTOR CONFERENCE, Jakarta, 23-24 Juli 2008

•

HUT IAI & GRAND LAUNCHING PROGRAM KONVERGENSI IFRS, Jakarta, 23 Desember 2008

•

SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI TIGA PILAR STANDAR AKUNTANSI INDONESIA, Malang,


31

17-18 Juli 2009 •

SEMINAR DAMPAK KONVERGENSI IFRS TERHADAP BISNIS, Jakarta, 8 Oktober 2009

•

BINCANG-BINCANG MENTERI KEUANGAN RI DENGAN IAI, Grha Akuntan 29 Desember 2009

•

SEMINAR ASSESSING INDONESIA’S READINESS IN ADOPTING IFRS BY 2012, Jakarta, 1112 Mei 2010

32


Keanggotaan Saat ini jumlah anggota IAI telah mencapai 6.606 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu pada 20 cabang IAI. Namun demikian, jumlah tersebut masih jauh di bawah potensinya yaitu lebih dari 48.000 register akuntan di seluruh Indonesia yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan RI. Komposisi anggota IAI No

Jenis Keanggotaan

Jumlah Anggota

1

Anggota Akuntan Sektor Publik

2

Anggota Akuntan Manajemen

2.975

3

Anggota Akuntan Publik

4

Anggota Akuntan Pendidik

807

5

Anggota Junior

443

6

Lainnya

648

529 1.204

Jumlah anggota IAI ini sangat rendah dibanding dengan jumlah anggota asosiasi akuntan di kawasan ASEAN, serta perbandingan sesuai populasinya. Bandingkan jumlah anggota asosiasi Akuntan yang ada di masing-masing Negara sesuai tabel 1 berikut: Tabel 1 Data statistik jumlah anggota asosiasi Akuntan, luas Negara dan populasi masing-masing Negara ASEAN Agustus 2007 No.

Negara

Jumlah Anggota AFA

5.765

Populasi

1

Brunei Darussalam

2

Kamboja

3

Indonesia

4

Laos

5

Malaysia

6

Myanmar

7

Philippines

8

Singapura

18.395

704

4.483.900

9

Thailand

45.353

513.254

65.233.000

10

Vietnam Jumlah

124

Luas Negara (Km2)

383.000

689

181.035

14.163.100

6.208

1.890.754

222.051.000

254

236.800

6.135.300

23.856

330.252

26.686.200

502

676.577

57.289.100

13.736

300.000

86.910.300

7.301

329.315

84.221.900

116.418

4.464.456

567.556.800

Sumber: ASEAN Federation of Accountants & Selected basic ASEAN indicators, per 13 Agustus 2007, www. aseansec.org


33

Indonesia dengan jumlah populasi terbanyak dan terluas negaranya, hanya menempati urutan keenam jumlah anggota yang bergabung dalam IAI. Perkembangan Anggota Per kompartemen/Asosiasi Keterangan

2010

2009

2008

2007

Akuntan Publik

1.579

1.457

1.324

1.263

Akuntan Manajemen

1.044

967

597

534

Akuntan Pendidik

1.070

899

676

633

Akuntan Sektor Publik

3.816

3.780

3.324

3.223

Lainnya

2.119

1.786

1.477

1.437

Perkembangan Anggota secara keseluruhan Keterangan

2010

2009

2008

2007

Anggota Perseorangan

9.628

8.889

7.398

7.090

Anggota Perusahaan

77

76

72

72

Anggota Junior

598

355

497

437

No

Wilayah

2010

2009

2008

2007

6.133

6.091

5.510

5.243

NAD

171

118

87

87

3

Sumatera Selatan

230

224

157

157

4

Sumatera Barat

144

148

85

85

5

Sumatera Utara

154

89

51

51

6

Lampung

64

63

63

63

7

Jawa Barat

363

306

168

146

8

Jawa Timur

443

365

274

271

9

Jawa Tengah

339

291

176

176

10

Sulawesi Selatan

252

184

171

168

11

Sulawesi Utara

40

40

35

30

12

Kalimantan Selatan

216

173

139

136

13

Kalimantan Timur

56

49

37

37

14

Yogyakarta

227

211

112

112

15

Riau

79

72

20

20

16

Bali

78

75

72

72

17

Jambi

152

145

63

63

18

Kalimantan Barat

109

111

75

73

19

Papua

57

40

29

29

20

Sulawesi Tengah

74

94

74

71

21

Kepulauan Riau

67

0

0

0

22

Sulawesi Tenggara

75

0

0

0

23

Nusa Tenggara Timur

55

0

0

0

24

Bengkulu

50

0

0

0

9.628

8.889

7.398

7.090

1

DKI Jakarta

2

Total

34


Tabel 1 Perkembangan Keanggotaan IAI 2007 - 2010

Keterangan: untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 merupakan jumlah anggota pada tanggal 31 Desember, sementara untuk tahun 2010 adalah per tanggal 31 September 2006.

1. Anggota Junior Jumlah Anggota Junior Member per 31 Oktober 2010 adalah sebanyak 476 Anggota. 2. Anggota Perusahaan Jumlah Anggota Perusahaan (Corporate Member) per 31 Oktober 2010 adalah sebanyak 73 Anggota. Sebagai wujud pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus Nasional IAI untuk mengembangkan profesi Akuntan di Indonesia, seluruh mahasiswa aktif program PPA mendapat kesempatan secara otomatis untuk bergabung menjadi anggota perseorangan IAI. Dengan bergabungnya mahasiswa PPA menjadi anggota IAI diharapkan dapat membekali calon Akuntan dengan pengetahuan terkini perkembangan profesi dalam rangka meningkatkan kualitas Akuntan Indonesia. Setiap dosen beregister yang mengajar di PPA juga diwajibkan untuk menjadi anggota IAI. Dengan aktifnya mereka menjadi anggota IAI, maka diharapkan para dosen dan peserta PPA dapat senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi di profesi, sehingga nantinya saat beraktivitas di profesi dapat menjalankan tugasnya dengan kualifikasi yang tinggi.


35

Klinik Usaha Kecil dan Koperasi KUKK IAI bekerjasama dengan PT. Pertamina menyelenggarakan pelatihan Akuntansi, Manajemen dan Kewirausahaan untuk binaan PT. Pertamina. KUKK IAI juga telah menyusun 4 modul baru untuk usaha kecil. Selain menyelenggarakan pelatihan KUKK IAI telah melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan KUKK IAI di PT. Askes dan Pemda Kabupaten Gianyar Bali.

Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) Hingga saat ini, KERPPA telah memberikan rekomendasi kepada 40 Perguruan Tinggi yang berhak melaksanakan program PPA. Empat puluh perguruan tinggi yang berhak melaksanakan PPA tersebut adalah: No

Nama Perguruan Tinggi

No

Nama Perguruan Tinggi

1

Universitas Airlangga

2

Universitas Surabaya

3

STIE YKPN Yogyakarta

4

Universitas Islam Bandung

5

Universitas Widyatama

6

ITBK

7

Universitas Teknologi Yogyakarta

8

Universitas Andalas

9

Universitas Brawijaya

10

Universitas Diponegoro

11

Universitas Gadjah Mada

12

Universitas Hasanuddin

13

Universitas Indonesia

14

Universitas Jenderal Soedirman

15

Universitas Lambung Mangkurat

16

Universitas Lampung

17

Universitas Kristen Maranatha

18

Universitas Padjadjaran

19

Universitas Riau

20

Universitas Sam Ratulangi

21

Universitas Sebelas Maret

22

Universitas Sriwijaya

23

Universitas Sumatera Utara

24

Universitas Trisakti

25

Universitas Tarumanagara

26

Universitas Udayana

27

IBII

28

Universitas Stikubank

29

STIESIA Surabaya

30

Universitas Mulawarman

31

Universitas Katolik Parahyangan

32

Universitas Syiah Kuala

33

Universitas Gajayana

34

STIE Malangkucecwara

35

Universitas Mercubuana

36

Universitas Sanata Dharma

37

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

38

Universitas Tanjung Pura

39

Unika Atmajaya

40

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

KERPPA IAI secara rutin setiap tahun melaksanakan Dialog dengan seluruh penyelenggara PPA. Pelaksanaan Dialog KERPPA IAI: 1. 3 Desember 2008 di Yogyakarta 2. 20 Mei 2009 di Jakarta. 3. 27 Agustus 2010 di Jakarta.

36


Dialog ini dilaksanakan sebagai wadah komunikasi intensif untuk membahas perkembangan terkini kebijakan KERPPA serta sharing perkembangan masing-masing penyelenggara. Dengan dilaksanakannya Dialog diharapkan komunikasi antar penyelenggara PPA, serta KERPPA akan memberi solusi apabila ditemui suatu permasalahan, serta menjadi wahana untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan baru dan mendengarkan masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PPA. Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan PPA, KERPPA IAI telah menetapkan beberapa kebijakan baru yaitu Pemutakhiran Silabus dan Kurikulum PPA tahun 2009, pelaksanaan ujian saringan masuk PPA secara nasional sebagai standarisasi kualitas peserta PPA, penetapan sharing mahasiswa, serta kriteria pengajuan dan perpanjangan izin PPA tahun 2009. KERPPA juga memperketat prasyarat pengajuan izin penyelenggaraan PPA. Ketentuan baru yang harus dipenuhi perguruan tinggi yang akan mengajukan izin, adalah: Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk program studi jurusan akuntansi, pembatasan jumlah mahasiswa akuntansi dan dosen tetap serta wajib fasilitas internet untuk dosen dan mahasiswa. Terkait dengan perpanjangan rekomendasi, KERPPA juga telah memasukan kriteria baru dalam menilai komitmen inti penyelenggara PPA terhadap efektivitas program PPA. Keseluruhan standar penilaian meliputi: kemahasiswaan, tenaga pengajar, kurikulum, prasarana & sarana, sistem pembelajaran serta lulusan. Kebijakan rekrutmen dan peningkatan jumlah mahasiswa, aktivitas PPL yang diikuti oleh dosen, adanya dosen tamu dari praktisi, serta jumlah lulusan yang mengikuti ujian profesi, merupakan beberapa hal baru yang dinyatakan sebagai parameter penilaian.


37

Laporan Keuangan IAI mencatat kinerja yang cukup baik pada periode tahun 2006 – 2010. Pembahasan dan analisis berikut mengacu pada Laporan Keuangan IAI untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan 2009 yang disajikan dalam buku Laporan Pertanggungjawaban ini. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan. Aktivitas IAI dibagi atas penerimaan dan pengeluaran kegiatan Tidak Terikat, meliputi: Keanggotaan, Pendidikan dan Sertifikasi, PPA, Spesial Event, serta Lain-lain/Manajemen dan Umum. Sementara kegiatan Terikat Temporer meliputi: Pengembangan SAK, Akuntan Peduli dan Pendanaan Gedung. Kinerja Keuangan IAI Periode 2006 – 2010 (dalam ribuan) No 1

Keterangan

- Pendidikan dan Sertifikasi - PPA - Special Event - Lain-lain Total % Kenaikan (Penurunan)

- Pendidikan dan Sertifikasi - PPA - Special Event - Lain-lain Total % Kenaikan (Penurunan)

2007

2006

545.038

310.488

331.033

422.770

410.085

7.936.276

7.090.123

5.768.192

4.019.269

3.755.674

580.179

184.669

112.413

229.493

183.507

2.662.773

2.455.150

1.387.705

1.368.218

32.300

1.178.874

439.125

259.200

56.116

356.703

12.903.140

10.479.555

7.858.543

6.095.866

4.738.269

23

33

29

29

319.202

194.974

226.875

120.847

152.819

5.758.252

4.217.033

3.003.360

2.411.989

2.401.941

152.546

192.115

188.948

122.144

144.416

1.345.673

1.706.897

1.202.012

786.735

174.326

3.916.512

3.454.224

2.952.966

2.197.457

2.031.901

11.492.185

9.765.243

7.574.161

5.639.172

4.905.403

18

29

34

15

Pendapatan Terikat Temporer - Sertifikasi - Pengembangan SAK - Lain-lain Total % Kenaikan (Penurunan)

38

2008

Beban Tidak Terikat - Keanggotaan

3

2009

Pendapatan Tidak Terikat - Keanggotaan

2

2010

-

-

1.908.212

1.301.526

1.251.921

2.333.819

2.299.292

1.178.609

1.425.578

1.371.121

-

226.665

92.504

608.051

956.704

2.333.819

2.525.957

3.179.325

3.335.155

3.579.746

(8)

(21)

(5)

(7)


4

Beban Terikat Temporer - Sertifikasi

-

-

1.647.818

950.609

840.255

2.529.475

1.843.096

1.413.392

1.650.387

1.268.950

31.484

152.327

94.457

128.930

210.897

2.560.958

1.995.423

3.155.667

2.729.926

2.320.102

28

(37)

16

18

-

Pendapatan Total

15.236.959

13.005.512

11.037.868

9.431.021

8.318.015

Beban Total

14.053.144

11.760.666

10.729.828

8.369.098

7.225.505

1.014.931

1.244.846

308.040

1.061.923

1.092.510

(5)

304

(71)

(13)

- Pengembangan SAK - Lain-lain Total % Kenaikan (Penurunan) 5

Surplus % Kenaikan (Penurunan)

Pendapatan Selama tahun buku yang berakahir tahun 2010, IAI berhasil membukukan pendapatan tidak terikat sebesar Rp 12,90 Milyar, meningkat 23% dari tahun 2009. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan tidak terikat tahun 2010 berasal dari kegiatan Pendidikan dan Sertifikasi yaitu sebesar 62%, disusul dengan Special Event IAI sebesar 21%, lain-lain berupa penjualan produk IAI serta pendapatan investasi sebesar 9%, PPA 4%, serta keanggotaan 4%. Sedangkan kontribusi terbesar terhadap pendapatan tidak terikat tahun 2009 berasal dari kegiatan Pendidikan dan Sertifikasi yaitu sebesar 68%, disusul dengan Special Event IAI sebesar 23%, lain-lain berupa penjualan produk IAI serta pendapatan investasi sebesar 4%, keanggotaan 3%, serta PPA 2%.


39

Pertumbuhan pendapatan tidak terikat IAI dari tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Pendapatan terikat temporer untuk tahun 2010 adalah pengembangan SAK yang sumbernya berasal dari dana program konvergensi IFRS dari SRO sebesar 58% serta penyusunan pedoman dan penyelenggaraan seminar nasional akuntansi yang dilakukan oleh IAI dengan kontribusi sebesar 42%. Sedangkan pendapatan terikat temporer untuk tahun 2009 berasal dari penyusunan pedoman dan penyelenggaraan seminar nasional akuntansi yang dilakukan oleh IAI dengan kontribusi sebesar 46%, dana program konvergensi IFRS dari SRO sebesar 45%, penyelenggaraan KUKK sebesar 7%, serta kontraprestasi pengadaan gedung sebesar 2%. Pendapatan terikat temporer IAI periode 2006-2010 adalah sebagai berikut:

40


Pendapatan untuk aktivitas terikat temporer mengalami penurunan karena aktivitas pengadaan gedung dan sertifikasi akuntan publik yang tidak lagi dilaksanakan oleh IAI.

Beban Beban kegiatan IAI dari tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Beban mengalami peningkatan seiring peningkatan aktivitas IAI dari tahun ke tahun. Terlebih ditahun 2010 adanya ekspansi kegiatan dengan membentuk Cabang IAI Knowledge Center di tiga lokasi, yaitu Mall of Indonesia, Depok, serta Serpong.

Aset Bersih Aset bersih tidak terikat pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu naik 98% dari tahun 2008. Hal ini dikarenakan telah dipindahkannya aset bersih penyelenggaraan USAP dari aset bersih terikat temporer ke aset bersih tidak terikat dikarenakan telah selesainya tanggung jawab penyelenggaraan USAP di IAI. Dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 20% dibanding tahun 2009. Sementara untuk aset bersih terikat temporer pada tahun 2009 mengalami penurunan 29% dibanding tahun 2008, dan mengalami penurunan sebesar 4% di tahun 2010. Total Aset Bersih IAI secara keseluruhan pada tahun 2009 dan 2010 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 11% dan 9%.


41

Rincian peningkatan Aset Bersih sebagaimana table berikut ini: Kinerja Keuangan IAI Periode 2006 – 2010 (dalam ribuan) No

Keterangan

1

Aset Bersih Tidak Terikat

2

% Kenikan (Penurunan)

3

Aset Bersih Temporer

4

% Kenaikan (Penurunan)

5

Total Aset

6


Terikat

2010

2009

2008

2007

8.506.938

7.095.983

3.591.704

3.307.322

2006 1.347.263

20

98

9

145

-

5.419.624

5.646.763

7.906.195

7.882.539

7.261.437

(4)

(29)

0,30

9

-

13.926.562

12.742.746

11.497.908

11.190.006

8.608.700

9

11

3

30

-

(Keterangan: periode laporan keuangan IAI adalah 1 Juli – 30 Juni)

Aset Pada tahun buku 2010, IAI berhasil menaikkan aset lancarnya sebesar 5% dibanding tahun 2009, namun mengalami penurunan pada aset tidak lancar dikarenakan adanya depresiasi dan penjualan aset tetapnya dan tidak adanya pembelian aset tetap yang signifikan dibanding tahun buku 2009. Di lain pihak, pada tahun 2010, IAI menginvestasikan dana idle yang selama ini disimpan di deposito yang dimiliki dalam instrumen keuangan berupa Sukuk ritel 002, ORI 007 dan reksadana. IAI juga menggunakan dana yang dimiliki untuk melakukan ekspansi usaha berupa pembukaan Cabang IAI Knowledge Center di tiga lokasi, yaitu Mall of Indonesia, Depok, serta Serpong. Total aset IAI mengalami kenaikan sebesar 2% pada tahun 2010 dan ...% pada tahun 2009.

42


Rincian peningkatan Aset sebagaimana table berikut ini: Periode 2006 – 2010 (dalam ribuan) No

Keterangan

1

Aset Lancar

2

% Kenikan (Penurunan)

3

Aset Tidak Lancar

4


5

Total Aset

6


2010

2009

2008

2007

2006

9.843.500

9.335.058

4.696.004

3.817.151

2.870.577

5

99

23

33

-

7.988.747

8.157.055

8.295.391

8.265.187

8.473.852

(2)

(2)

0,37

(2)

-

17.832.247

17.492.113

12.991.395

12.082.338

11.344.429

2

35

8

7

-

Kewajiban Kewajiban IAI pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 18% dibanding tahun 2009. Hal ini dikarenakan adanya amortisasi hutang pendanaan konvergensi IFRS sebesar 30% dari seluruh dana konvergensi yang telah diterima oleh IAI yaitu 4,5 milyar rupiah yang rencananya akan diselesaikan bulan Desember 2011. Rincian kewajiban IAI sebagaimana table berikut ini: Periode 2006 – 2010 (dalam ribuan) No

Keterangan

1

Total Kewajiban

2


2010

2009

2008

2007

2006

3.905.685

4.769.366

1.493.496

892.475

1.216.488

18

219

67

-27

-


43

PERWAKILAN WILAYAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Recommend Documents