PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR ORGANDA MUKADIMAH Bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, kemerdekaan warga Negara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dijamin oleh UUD 1945 (dan perubahannya). Bahwa sesungguhnya peran transportasi sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, memperkokoh kesatuan persatuan bangsa, berperan dalam meningkatkan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan organisasi angkutan yang kuat, efektif, efisien, inovatif dan konsisten sebagai perwujudan melaksanakan amanat UUD 1945 (dan perubahannya). Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi khususnya dibidang transportasi yang merupakan bagian penting, diperlukan langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya dari masyarakat pengusaha angkutan untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (dan perubahannya). Mampu memegang peranan yang besar untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan Ketahanan Nasional, sehingga organisasi harus bebas dari pengaruh dan kepentingan politik manapun dan merupakan organisasi profesi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para pengusaha nasional angkutan bermotor di jalan yang meliputi seluruh Wilayah Tanah Air Indonesia memandang perlu untuk mempersatukan diri dalam satu organisasi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi para pengusaha angkutan, membina dan mengembangkan dunia usaha angkutan serta sebagai mitra Pemerintah didalam mensukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Atas dasar pemikiran-pemikiran di atas, serta dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, dan dijiwai oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan maka para pengusaha nasional angkutan bermotor di jalan secara sadar dan bertanggungjawab sejak tanggal 30 Juni 1962 menyatukan diri dalam suatu wadah organisasi profesi dengan nama Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan disebut “ORGANDA “.
1
BAB I NAMA, WAKTU DIDIRIKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama ORGANDA adalah Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan. Pasal 2 Waktu Didirikan ORGANDA pertama kali dibentuk pada tanggal 30 Juni 1962 bertempat di Selecta (Malang), merupakan penggabungan organisasi – organisasi pengusaha angkutan yang ada, diantaranya : Ikatan Perserikatan Pengusaha Otobis Seluruh Indonesia (IPPOSI), Organisasi Pengangkutan Nasional Indonesia (ORPENI), Federasi Gabungan Prahoto Indonesia (FEGAPRI), Gabungan Angkutan Darat Veteran Indonesia (GANDAVETRI). Pasal 3 Tempat Kedudukan (1) Dewan Pimpinan Pusat Republik Indonesia.
ORGANDA berkedudukan di Ibukota Negara
(2) Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan. (3) Dewan Pimpinan Cabang/Unit ORGANDA berkedudukan di Ibukota / Kabupaten yang bersangkutan atau disalah satu pusat kegiatan ekonomi di Kota / Kabupaten yang bersangkutan. BAB II KEDAULATAN Pasal 4 Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB III ASAS, TUJUAN, BENTUK DAN SIFAT Pasal 5 Asas Organisiasi ini berasaskan Pancasila. Pasal 6 Tujuan Organisasi ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggota, menuju terwujudnya dunia usaha angkutan jalan di Indonesia yang kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi. 2
Pasal 7 Bentuk ORGANDA adalah Organisasi Profesi yang merupakan wadah para Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan yang berbentuk kesatuan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 8 Sifat ORGANDA adalah organisasi independen. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 9 Tugas (1).
Memupuk dan meningkatkan kesadaran Nasional serta patriotisme para Anggota dalam tanggung jawabnya sebagai Warga Negara.
(2).
Membina dan mengembangkan kemampuan manajerial yang professional serta sistem informasi berbasis teknologi dibidang angkutan jalan.
(3).
Memperjuangkan aspirasi seluruh anggota dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan usaha jasa angkutan jalan di seluruh Wilayah Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan derajat seluruh anggota agar tetap selaras dengan fungsinya yang penting, strategis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
(4).
Memperjuangkan iklim yang baik dibidang usaha jasa angkutan jalan, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara para anggota
(5).
Membina dan mengembangkan peran serta anggota dalam kegiatan ORGANDA. Pasal 10 Fungsi
ORGANISASI BERFUNGSI : (1).
Untuk menyalurkan, memperjuangkan aspirasi dan membina anggota dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.
(2).
Turut aktif dalam mensukseskan pembangunan penggerak roda perekonomian bangsa.
(3).
Sebagai sarana komunikasi dengan Pemerintah, Lembaga Perwakilan Rakyat, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
(4).
Untuk melindungi, menjaga dan memberikan advokasi serta perlindungan hukum demi kelangsungan hidup usaha anggota.
(5).
Sebagai badan representative dari dunia angkutan bermotor di jalan, baik dalam Negeri maupun luar Negeri.
3
Nasional
sebagai
BAB V ORGANISASI Pasal 11 Struktur (1).
Struktur Organisasi ORGANDA terdiri dari atas : a.
Ditingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA disingkat DPP ORGANDA, yang dipilih oleh Musyawarah Nasional.
b.
Ditingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA disertai nama Provinsinya yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
c.
Ditingkat Kota/Kabupaten disebut Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA disertai nama Kota / Kabupaten yang dipilih oleh Musyawarah Cabang dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
d.
Pada Provinsi yang memiliki kekhususan, struktur organisasi setingkat Kota / Kabupaten diprovinsi disebut Dewan Pimpinan Unit (DPU) disertai dengan nama moda angkutannya masing – masing, yang dipilih oleh Musyawarah Unit dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
e.
Pada Provinsi yang memiliki territorial / otorita dengan pengelolaan khusus, struktur organisasi setingkat Kota / Kabupaten diprovinsi disebut Dewan Pimpinan Cabang Khusus (DPC Khusus) disertai dengan nama wilayah, yang dipilih oleh Musyawarah Cabang Khusus dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(2).
Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Koordinator Wilayah (KORWIL).
(3).
Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Koordinator Daerah (KORDA)
(4).
Ketentuan tentang Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 12 Pembina Organisasi
(1).
Hubungan ORGANDA dengan Pembina bersifat hubungan kemitraan secara koordinatif.
(2).
Pembina terdiri dari Pembina Umum dan Pembina Teknis
(3).
Pembina umum untuk : a. Tingkat Pusat adalah Menteri Dalam Negeri. b. Daerah Provinsi dan kekhususan organisasi adalah Gubernur Provinsi. c. Daerah Kabupaten /Kota adalah Bupati/Walikota.
4
(4).
Pembina Teknis untuk tingkat Pusat adalah Menteri Perhubungan, Kepala Kepolisan Republik Indonesia serta Menteri terkait dan Pembina Teknis Harian adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. a. Pembina teknis Daerah Provinsi KAPOLDA b. Pembina Teknis harian Daerah Provinsi adalah Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ dan Kepala Dinas terkait.
(5).
Pembina teknis Cabang Kabupaten/Kota adalah Kapolres/Kapoltabes dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Terkait. Pasal 13 Dewan Pertimbangan
(1).
Dewan Pertimbangan organisasi terdapat tingkat Daerah dan Tingkat Cabang/Unit.
(2). a. Anggota Dewan Pertimbangan dan Anggota Luar Biasa Pusat.
pada tingkat Pusat/Nasional,
Nasional
b. Anggota Dewan Pertimbangan Daerah/Provinsi dan Anggota Luar Biasa Daerah/Provinsi.
terdiri
dari Anggota
terdiri dari anggota,
c. Anggota Dewan Pertimbangan Cabang/Unit terdiri dari Anggota dan Anggota Luar Biasa Cabang/Unit. (3).
Ketentuan tentang tatacara pengangkatan, susunan personalia serta fungsi, tugas pokok dan wewenang Dewan Pertimbangan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 14 Dewan Pimpinan
(1).
Dewan Pimpinan ORGANDA adalah perangkat organisasi ORGANDA yang merupakan pimpinan organisasi ORGANDA tertinggi ditingkatannya masing – masing, mewakili organisasi keluar dan kedalam dengan masa jabatan lima tahun.
(2).
Dewan Pimpinan ORGANDA bertugas melaksanakan tugas dan fungsi organisasi ORGANDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan – keputusan musyawarah organisasi lainnya dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang / Musyawarah Unit.
(3).
Ketentuan tentang tatacara pengangkatan, susunan Pimpinan dan personalia serta hak, kewajiban dan wewenang Dewan Pimpinan organisasi ORGANDA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
(4).
Dewan Pimpinan satu tingkat diatasnya dapat memberikan sanksi kepada Dewan Pimpinan satu tingkat dibawahnya, sanksi dimaksud diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
5
BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 15 Anggota ORGANDA (1).
Anggota ORGANDA terdiri dari : a. Anggota b. Anggota Luar Biasa c. Anggota Kehormatan
(2).
Ketentuan tentang keanggotaan ORGANDA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT SERTA WEWENANG Pasal 16 Musyawarah Organisasi Dan Rapat Pimpinan
(1).
Musyawarah Organisasi tingkat Nasional terdiri dari Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Musyawarah Nasional Khusus (Munassus), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
(2).
Musyawarah Organisasi tingkat Provinsi terdiri dari Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) dan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda).
(3).
Musyawarah Organisasi tingkat Kota / Kabupaten terdiri dari Musyawarah Cabang/Unit (Muscab/Musnit), Musyawarah Cabang/Unit Luar Biasa (Muscablub/Musnitlub) dan Musyawarah Kerja Cabang/Unit (Mukercab/Mukernit). Pasal 17 Musyawarah Nasional
(1).
Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah musyawarah organisasi tertinggi tingkat Nasional sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi organisasi ORGANDA.
(2).
Musyawarah Nasional (Munas) diselenggarakan satu kali dalam lima tahun oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(3).
Musyawarah Nasional mempunyai wewenang untuk : a. Menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat. b. Menetapkan/merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. Menetapkan Program Kerja Umum Organisasi. d. Memilih, menetapkan dan mengangkat Dewan Pimpinan Pusat. e. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya
6
(4).
Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum dan anggota Dewan Pimpinan Pusat serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d, serta dewan Pertimbangan Nasional diatur lebih lanjut dalam Angaran Rumah Tangga.
(5).
Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari a. Dewan Pimpinan Pusat. b. Dewan Pimpinan Daerah. c. Dewan Pimpinan Cabang/Unit.
(6).
Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 Musyawarah Nasional Luar Biasa
(1).
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diselenggarakan diluar jadwal Munas berkala untuk meminta pertanggung jawabaan Dewan Pimpinan Pusat mengenai pelanggaran – pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2).
Ketentuan tentang penyelengaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3).
Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang untuk : 1). Mendengar, menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat atas dugaan terjadinya pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah dilakukan Dewan Pimpinan Pusat, sebagaimana yang diduga oleh Dewan Pimpinan Daerah yang meminta dilaksanakan Munaslub. 2). Jika pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud butir 1) ditolak oleh Peserta Munaslub maka selanjutnya Munaslub dapat memutuskan : a. b. c. d.
Memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat. Memilih, menetapkan dan mengangkat Dewan Pimpinan Pusat yang baru. Menetapkan Program Kerja Umum Organisasi. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya.
3). Jika pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada butir 1) diterima oleh Peserta Munaslub maka selanjutnya Munaslub dapat memutuskan : a.
Menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat tidak melakukan pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana diduga oleh Dewan Pimpinan Daerah yang meminta diselenggarakannya Munaslub.
b.
Menetapkan keputusan – keputusan lainnya.
7
Pasal 19 Musyawarah Nasional Khusus (1).
Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) merupakan musyawarah tingkat Nasional untuk menetapkan : a. b.
(2).
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pembubaran Organisasi
Ketentuan tentang penyelengaraan Musyawarah Nasional Khusus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 20 Musyawarah Kerja Nasional ORGANDA
(1).
Musyawarah Kerja Nasional ORGANDA adalah Musyawarah Kerja antar organisasi tingkat Pusat dan tingkat Daerah/Provinsi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi untuk melakukan sinergi dalam perencanaan pelaksanaan program kerja.
(2).
Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional ORGANDA sekurang – kurangnya satu kali setahun.
(3).
Musyawarah Kerja Nasional ORGANDA mempunyai wewenang untuk :
(4).
a.
Memberikan penilaian atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Tahunan, Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan harta kekayaan organisasi dari Dewan Pimpinan Pusat.
b.
Menerima laporan kerja Dewan Pimpinan Daerah selama satu tahun.
c.
Menetapkan sasaran program kerja umum dan program kerja organisasi tahunan, serta pembagian tugas setiap tingkatan organisasi.
d.
Melakukan evaluasi atas aspek koordinasi dan sinkronisasi serta kesesuaian visi dalam melakukan sinergi dalam pelaksanaan program kerja umum dan program kerja organisasi antar tingkatan organisasi yang telah dilakukan selama ini.
e.
Membantu Dewan Pimpinan Pusat dalam memutuskan hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri dan hasilnya dipertanggung jawabkan pada Munas.
Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Kerja ORGANDA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Nasional
Pasal 21 Rapat Pimpinan Nasional (1).
Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diadakan sewaktu-waktu Dalam hal terdapat keadaan darurat dan atau mendesak yang menyangkut kepentingan organisasi serta kelangsungan hidup usaha angkutan.
8
(2).
Ketentuan tentang Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 Musyawarah Daerah
(1).
Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah musyawarah organisasi tertinggi tingkat Provinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi organisasi ORGANDA tingkat Provinsi
(2).
Musyawarah Daerah (MUSDA) diselenggarakan satu kali dalam lima tahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(3).
Musyawarah Daerah mempunyai wewenang untuk : a. Memberikan penilaian dan keputusan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi. b. Menetapkan kebijakan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi Daerah sebagai Garis Besar Program kerja Organisasi Dewan Pimpinan Daerah, yang sejalan dengan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi Tingkat Nasional. c. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah – masalah lainnya. d. Memilih, menetapkan dan mengangkat Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pertimbangan Daerah.
(4).
Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d. diatur lebih lanjut dalam Angaran Rumah Tangga.
(5).
Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 23 Musyawarah Daerah Luar Biasa
(1).
Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) diselenggarakan diluar jadwal Musda berkala untuk meminta pertanggung jawabaan Dewan Pimpinan Daerah mengenai pelanggaran – pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2).
Musdalub mempunyai wewenang untuk : a. Menilai, menerima dan mensyahkan jawaban Dewan Pimpinan Daerah.
atau menolak pertanggung
b. Jika Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a. ditolak atau tidak diterima, maka Musdalub dapat memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah.
9
c. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf b. maka Musdalub dapat segera melaksanakan Pemilihan dan mengangkat Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pertimbangan Daerah yang baru. (3).
Ketentuan tentang penyelengaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 24 Musyawarah Kerja Daerah
(1).
Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) adalah Musyawarah Kerja antar organisasi tingkat Daerah dan tingkat Cabang/Unit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi serta penyesuaian visi untuk melakukan sinergi dalam pelaksanaan program – program kerja antar tingkatan organisasi.
(2).
Dewan Pimpinan Daerah menyelenggarakan Musyawarah (Mukerda) sekurang – kurangnya satu kali dalam setahun.
(3).
Musyawarah Kerja Daerah mempunyai wewenang untuk :
Kerja Daerah
a. Memberikan penilaian atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi, pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan harta kekayaan organisasi dari Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang/Unit, serta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari Dewan Pertimbangan Daerah. b. Menetapkan sasaran program kerja umum dan program kerja organisasi tahunan, serta pembagian tugas setiap tingkatan organisasi. c. Melakukan evaluasi atas aspek koordinasi dan sinkronisasi serta kesesuaian visi dalam melakukan sinergi dalam pelaksanaan program kerja umum dan program kerja organisasi antar tingkatan organisasi yang telah dilakukan selama ini. d. Membantu Dewan Pimpinan Daerah dalam memutuskan hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan hasilnya dipertanggung jawabkan pada Musda. (4).
Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 25 Rapat Pimpinan Daerah
(1).
Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) diadakan sewaktu-waktu Dalam hal terdapat keadaan darurat dan atau mendesak yang menyangkut kepentingan organisasi serta kelangsungan hidup usaha angkutan.
(2).
Ketentuan Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
10
Pasal 26 Musyawarah Cabang/Unit (1) Musyawarah Cabang /Unit (Muscab/Musnit) adalah musyawarah organisasi tertinggi tingkat Cabang/Unit sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi organisasi ORGANDA tingkat Kota/Kabupaten. (2) Musyawarah Cabang /Unit (Muscab/Musnit) diselenggarakan satu kali dalam lima tahun oleh Dewan Pimpinan Cabang /Unit. (3).
Musyawarah Cabang /Unit mempunyai wewenang untuk : a. Memberikan penilaian dan keputusan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi b. Menetapkan kebijakan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi Cabang/Unit sebagai Garis Besar Program kerja Organisasi Dewan Pimpinan Cabang /Unit, yang sejalan dengan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi Tingkat Nasional dan Daerah/Provinsi. c. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah – masalah lainnya. d. Memilih, menetapkan dan mengangkat Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Cabang /Unit serta Dewan Pertimbangan Cabang /Unit.
(4).
Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Cabang/Unit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 27 Musyawarah Cabang /Unit Luar Biasa
(1).
Musyawarah Cabang /Unit Luar Biasa (Muscablub/Musnitlub) diselenggarakan diluar jadwal Muscab/Musnit berkala untuk meminta pertanggung jawabaan Dewan Pimpinan Cabang/Unit mengenai pelanggaran – pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2).
Muscablub/Musnitlub mempunyai wewenang untuk : a. Menilai, menerima dan mensyahkan atau menolak pertanggung jawaban atau kinerja Dewan Pimpinan Cabang/Unit. b. Jika Pertanggung jawaban dan atau kinerja Dewan Pimpinan Cabang /Unit sebagaimana dimaksud huruf a. ditolak atau tidak diterima, maka Muscablub/Musnitlub dapat memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang /Unit dan Dewan Pertimbangan Cabang /Unit. c. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf b. maka Muscablub/Musnitlub dapat segera melaksanakan Pemilihan dan mengangkat Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Cabang /Unit serta Dewan Pertimbangan Cabang /Unit yang baru.
11
(3).
Ketentuan tentang penyelengaraan Musyawarah Cabang/Unit Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 28 Musyawarah Kerja Cabang /Unit
(1).
Musyawarah Kerja Cabang/Unit (Mukercab/Mukernit) adalah Musyawarah kerja organisasi tingkat Cabang/Unit dengan anggotanya dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi serta penyesuaian visi untuk melakukan sinergi dalam pelaksanaan program – program kerja antar jajaran organisasi dengan anggotanya, serta dalam rangka mendapatkan masukan tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi anggota ORGANDA.
(2).
Dewan Pimpinan Cabang/Unit menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang/Unit (Mukercab/Mukernit) sekurang – kurangnya satu kali dalam setahun.
(3).
Musyawarah Kerja Cabang/Unit mempunyai wewenang untuk : a. Memberikan penilaian atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi, pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan harta kekayaan organisasi dari Dewan Pimpinan Cabang/Unit. b. Menetapkan sasaran program kerja umum dan program kerja organisasi tahunan, serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi. c. Melakukan evaluasi atas aspek koordinasi dan sinkronisasi serta kesesuaian visi dalam melakukan sinergi dalam pelaksanaan program kerja umum dan program kerja organisasi antar jajaran organisasi dengan anggotanya yang telah dilakukan selama ini. d. Membantu Dewan Pimpinan Cabang/Unit dalam memutuskan hal – hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri dan hasilnya dipertanggung jawabkan pada Muscab/Musnit.
(4).
Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Kerja Cabang/Unit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 29 Rapat Organisasi
(1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang/Unit (DPC/DPU) wajib menyelenggarakan Rapat Pleno organisasi minimal 1 (satu) kali setiap bulannya dengan mengundang seluruh Pimpinan yang ada. (2) Rapat Pleno organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, penyelenggaraannya dapat diperbanyak / ditambah disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Disamping ketentuan pada ayat (1) dimaksud diatas, jika dianggap perlu dapat diselenggarakan Rapat pleno yang diperluas.
12
(4) Ketentuan tentang rapat organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 30 Mekanisme Pengambilan Keputusan (1) Keputusan – keputusan dalam sidang diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. (2) Jika tidak memperoleh mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak. BAB VIII MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 31 Masa Jabatan (1).
Masa jabatan Dewan Pimpinan ORGANDA diseluruh tingkatan organisasi ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun.
(2).
Pengurus ORGANDA boleh dirangkap disemua tingkatan Organisasi baik Pusat, Daerah, Cabang / Unit.
(3).
Dalam hal suatu Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang/Unit, seseorang diangkat sebagai Ketua Umum di Dewan Pimpinan Pusat atau Ketua di Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang/Unit, maka secara otomatis jabatan kepemimpinan ORGANDA yang dipegang oleh yang bersangkutan sebelumnya dinyatakan batal. Pasal 32 Pendelegasian Wewenang
(1).
Pendelegasian wewenang di Dewan Pimpinan Pusat Dalam hal Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban organisasi untuk jangka waktu tertentu, maka salah seorang Ketua yang ditunjuk oleh rapat pleno pengurus bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.
(2).
Pendelegasian wewenang di Dewan Pimpinan Daerah dan atau Cabang/Unit. Dalam hal Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban organisasinya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh rapat pleno pengurus bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut. Pasal 33 Pergantian Antar Waktu
(1).
Dalam hal Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan atau Cabang/Unit berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajiban 13
organisasinya sampai masa jabatan kepemimpinannya berakhir, maka jabatan Ketua Umum DPP, Ketua DPD dan atau Ketua DPC/DPU sementara waktu digantikan oleh salah seorang dari pengurus, yang ditetapkan oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan masing – masing tingkatan. (2).
Tindakan yang dilakukan Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Dewan Pimpinan organisasi satu tingkat lebih tinggi diatasnya untuk disyahkan dan dikukuhkan, dan Kepada Dewan Pertimbangan pada tingkatan organisasinya masing – masing.
(3).
Ketentuan Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku pula bagi Pergantian Antar Waktu Dewan Pertimbangan. BAB IX KEUANGAN Pasal 34 Sumber Keuangan
(1).
Keuangan Organisasi diperoleh dari : a. Uang Pangkal b. Uang Iuran c. Uang Sumbangan/Hibah yang tidak mengikat d. Penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan yang berlaku. e. Sumber-sumber lainnya yang sah.
(2).
Asset yang dihasilkan dari sumber keuangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menjadi kekayaan Organisasi.
(3).
Ketentuan tentang tatacara pencatatan dan laporan pengelolaan keungan dan perbendaharaan serta harta kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 35 Pengelolaan dan Pelaporan Perbendaharaan
(1).
Dewan Pimpinan disetiap tingkatan organisasi berkewajiban melaporkan secara berjenjang keuangan organisasi serta pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing – masing.
(2).
Dewan Pimpinan disetiap tingkatan organisasi diwajibkan menyusun laporan keuangan serta pengelolaan harta kekayaan pada tingkatannya masing – masing secara rutin setiap bulan serta dipertanggung jawabkan pada Musyawarah organisasi.
(3).
Ketentuan tentang tatacara pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta harta kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
14
BAB X KESEKRETARIATAN Pasal 36 Sekretariat Dewan Pimpinan Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang/Unit ORGANDA dapat mengangkat Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif yang professional. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 37 Perubahan Anggaran Dasar (1) Penyempurnaan atau perubahan Angaran Dasar ditetapkan dan disyahkan berdasarkan ketetapan Musyawarah Nasional (Munas) dan atau Musyawarah Nasional Khusus (Munassus). (2) Ketentuan tentang perubahan Anggaran Dasar pada Munas dan Munassus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 38 Pembubaran Organisasi (1) Pembubaran organisasi Khusus (Munassus).
dilakukan
harus melalui Musyawarah Nasional
(2) Dalam hal organisasi dibubarkan maka Munassus sekaligus menetapkan penghibahan dan atau penyerahan sebagai sumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan – badan sosial dan atau yayasan – yayasan tertentu. (3) Ketentuan tentang pembubaran organisasi diatur lebih Anggaran Rumah Tangga
lanjut dalam
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 (1) Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disyahkan pada Musyawarah Nasional (Munas) XIV ORGANDA yang diselenggarakan tanggal 22 bulan Februari Tahun 2010, serta dibuat kedalam suatu akte Notaris. (2) Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ORGANDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka Anggaran Dasar yang ada dan berlaku sebelum Angaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Agar setiap anggota ORGANDA dapat mengetahuinya, seluruh Dewan Pimpinan ORGANDA diseluruh tingkatan diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada seluruh anggota ORGANDA dan khalayak lainnya serta berbagai instansi terkait lainnya. 15
(4) Hal –hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar. (5) Angaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan – ketentuan Anggaran Dasar disyahkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus). Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal
:
22 Februari 2010
PRESIDIUM PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL XIV ORGANDA Ketua
Wakil Ketua
Karsidi Budi Anggoro
Felix Jos Pillu, SH Anggota
Jan Ratulangi
16
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANDA BAB I UMUM Pasal 1 Landasan Penyusunan (1) Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan kepada Anggaran Dasar ORGANDA yang ditetapkan dan disyahkan dalam Musyawarah Nasional XIV ORGANDA tanggal 22 Februari 2010. (2) Angaran Rumah Tangga ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB II ORGANISASI Pasal 2 Pembentukan Organisasi Organisasi ini didirikan pada tanggal 30 Juni 1962 di Selecta (Malang) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, berasal dari peleburan beberapa organisasi Angkutan Umum Nasional yang ada di Indonesia. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 3 (1) Sistem keanggotaan ORGANDA bersifat stelsel pasif. (2) Anggota ORGANDA adalah pengusaha angkutan darat di jalan yang menjalankan salah satu jenis usaha angkutan jalan berdasarkan perijinan yang syah serta berkedudukan diwilayah Republik Indonesia. (3) Anggota Luar Biasa ORGANDA adalah individu / orang perseorangan yang memiliki keahlian, pengalaman, komitmen dan perhatian serta berperan terhadap dunia usaha angkutan jalan di Indonesia. (4) Anggota Kehormatan ORGANDA adalah individu / orang perseorangan yang dianggap telah memilki karya/berkontribusi/berjasa secara nyata dalam upaya pembangunan dunia usaha angkutan jalan di Indonesia yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat. Pasal 4 Pendaftaran Keanggotaan (1) Anggota, anggota Luar Biasa dan anggota Kehormatan ORGANDA pendaftaran keanggotanaannya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO). (2) Pendaftaran anggota ORGANDA wajib dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang / Unit ditempat anggota berdomisili, sesuai dengan ketentuan ayat (1).
17
(3) Pendaftaran anggota Luar Biasa ORGANDA tingkat Cabang/Unit dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah, sesuai dengan ketentuan ayat (1). (4) Pendaftaran anggota Kehormatan ORGANDA tingkat Daerah dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat, sesuai dengan ketentuan ayat (1). Pasal 5 Hak Anggota, Angota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan (1) Setiap Anggota dan anggota Luar Biasa ORGANDA mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada Dewan Pimpinan, serta hak perlindungan, hak membela diri jika dikenaan sanksi organisasi, dan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sesuai Anggaran Dasar. (2) Setiap Anggota Kehormatan ORGANDA mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada Dewan Pimpinan. Pasal 6 Kewajiban Anggota dan Anggota Luar Biasa Setiap Anggota dan Anggota Luar Biasa ORGANDA berkewajiban : (1). Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta keputusan-keputusan organisasi. (2). Setia dan disiplin kepada organisasi. (3). Membayar uang pangkal dan iuran anggota, ditetapkan organisasi.
yang
besaran
nominalnya
(4). Menjaga citra dan nama baik ORGANDA. (5). Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan ORGANDA. (6). Membantu pimpinan organisasi dalam melaksanakan program kerja organisasi dan wajib membela kepentingan organisasi terhadap usahausaha yang menghalangi pelaksanaan program tersebut, yang dapat merugikan organisasi. (7). Tidak merangkap menjadi anggota organisasi lain yang sejenis. (8). Ketentuan tentang uang pangkal dan uang iuran Anggota Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 7 Kehilangan Keanggotaan (1) Anggota ORGANDA kehilangan keanggotaannya karena : a. Mengundurkan diri b. Menghentikan usahanya c. Perizinan usahanya dicabut d. Diberhentikan oleh organisasi
18
dan Anggota
(2) Anggota Luar Biasa ORGANDA kehilangan keanggotaannya karena : a. Mengundurkan diri b. Meninggal Dunia c. Diberhentikan oleh organisasi Pasal 8 Sanksi Terhadap Anggota, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan (1).
Setiap Anggota ,Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ORGANDA dapat diberi sanksi karena : a. Melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Kode Etik organisasi. b. Bertindak bertentangan organisasi.
dengan
ketentuan
yang
telah
ditetapkan
c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik ORGANDA. (2).
Sanksi yang diberikan organisasi sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan, dapat berupa : a. Teguran atau peringatan tertulis b. Pemberhentian sementara (skorsing) pemberhentian pelayanan Organisasi
yang
disertai
dengan
c. Pemberhentian sebagai Anggota, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. Pasal 9 Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Keanggotaan (1).
Pemberhentian sementara atau pemberhentian anggota ORGANDA dilakukan oleh Dewan Pimpinan organisasi tempat dimana anggota dimaksud terdaftar.
(2).
Pemberhentian sementara atau pemberhentian anggota Luar Biasa tingkat Daerah/Unit dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(3).
Pemberhentian sementara atau pemberhentian anggota Luar Biasa diberhentikan Dewan Pimpinan organisasi dimana anggota dimaksud terdaftar.
(4).
Keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian Anggota dan Anggota Luar Biasa ORGANDA dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dalam jangka waktu tiga bulan, terkecuali untuk hal – hal yang dianggap luar biasa.
(5).
Dalam masa pemberhentian sementara dan atau setelah pemberhentian, anggota atau Anggota Luar Biasa yang bersangkutan kehilangan hak – hak keanggotaannya, serta dibebaskan dari seluruh tugas dan fungsi keorganisasian yang melekat kepadanya.
19
(6).
Anggota atau anggota Luar Biasa yang dikenai sanksi pemberhentian sementara dan atau pemberhentian berhak untuk melakukan pembelaan diri pada musyawarah organisasi di tingkatannya masing – masing.
(7).
Anggota atau anggota Luar Biasa yang dikenai sanksi pemberhentian sementara atau Pemberhentian, akan memperoleh pemulihan hak – haknya kembali, setelah sanksi tersebut dicabut oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan, pada musyawarah organisasi di tingkatannya masing – masing. BAB IV DEWAN PIMPINAN Pasal 10 Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat
(1).
Komposisi Dewan Pimpinan Pusat sebanyak banyaknya terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.
1 6 1 2 1 1 9
(satu) orang Ketua Umum (enam) orang Ketua (satu) orang Sekretaris Jenderal (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal (satu) orang Bendahara (satu) orang Wakil Bendahara. (sembilan) orang Ketua Departemen
(2).
Departemen sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas adalah : h. Departemen Moda Angkutan Penumpang i. Departemen Moda Angkutan Barang j. Departemen Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan k. Departemen Ekonomi dan Perbankan l. Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Pembinaan Daerah. m. Departemen Pembinaan Perusahaan dan Koperasi. n. Departemen Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional. o. Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) p. Departemen Hukum dan Perundang – Undangan.
(3).
Tugas dan kewajiban, tata kerja dan ruang lingkup kegiatan Pengurus sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan (2) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(4).
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, terdiri atas : Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil Bendahara.
(5).
Dewan Pimpinan Pusat bekerja secara kolektif dan semua Keputusan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.
(6).
Dalam hal-hal yang sangat mendesak Pengurus harian Dewan Pengurus Pusat dapat menetapkan suatu kebijaksanaan dan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat berikutnya.
20
(7).
Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
(8).
Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat diperluas terdiri dari, Dewan Pimpinan Pusat, dan atau Koordinator Wilayah serta Dewan Pimpinan Daerah yang dianggap perlu dan dapat mengundang Dewan Pertimbangan Nasional. Pasal 11 Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah
(1). Koordinator Wilayah adalah unsur Ketua Dewan Pimpinan ORGANDA dari beberapa wilayah Provinsi yang terdiri dari : a. b. c. d. e. f.
Koordinator Koordinator Koordinator Koordinator Koordinator Koordinator
Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah
Satu Dua Tiga Empat Lima Enam
: : : : : :
Daerah
Sumatera Jawa Bali & Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Papua & Maluku
(2). Koordinator Wilayah di angkat dan di berhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat, atas usulan DPD diwilayahnya. (3). Koordinator Daerah adalah unsur Ketua DPC/DPU dari beberapa wilayah cabang. (4). Koordinator Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Daerah, atas usul DPC/DPU. (5). Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah harus melaporkan kegiatannya dan kepengurusannya minimal satu tahun sekali kepada DPP dan DPD. (6). Ketentuan lebih lanjut tentang Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah daitur dalam Peraturan Organisasi (PO). Pasal 12 Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah (1).
Komposisi Dewan Pimpinan Daerah sebanyak–banyaknya terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.
(2).
1 (satu) orang Ketua 3 (tiga) orang Wakil Ketua (I/II/III) 1 (satu) orang Sekretaris 1 (satu) orang Wakil Sekretaris 1 (satu) orang Bendahara 1 (satu) orang Wakil Bendahara. 12 (duabelas) orang Ketua Biro
Biro sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas adalah : a. b.
Biro Moda Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Biro Moda Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi
21
c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro
Moda Angkutan Barang Umum & Khusus Moda Angkutan Sewa & Pariwisata Moda Angkutan Kota & Perdesaan. Moda Angkutan Perintis. Teknik Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Perbankan Organisasi, Keanggotaan dan Pembinaan Daerah Pembinaan Perusahaan dan Koperasi Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga. Hukum dan Perizinan.
(3). Penetapan Biro dan jumlah personalia sebagaimana dimaksud Ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah masing – masing. (4).
Tugas dan kewajiban, tata kerja dan ruang lingkup kegiatan/kerja Pengurus sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan (3) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Daerah .
(5).
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, terdiri atas : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
(6).
Dewan Pimpinan Daerah bekerja secara kolektif dan semua Keputusan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.
(7).
Dalam hal-hal yang sangat mendesak Pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah dapat menetapkan suatu kebijakan dan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah berikutnya.
(8).
Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
(9).
Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah diperluas terdiri dari, Dewan Pimpinan Daerah dan atau Koordinator Wilayah serta Dewan Pimpinan Cabang/Unit yang diperlukan dan dapat mengundang Dewan Pertimbangan Daerah. Pasal 13 Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang/Unit
(1).
Komposisi Dewan Pimpinan Cabang/Unit sebanyak–banyaknya terdiri dari : 1 (satu) orang Ketua 4 (empat) orang Wakil Ketua (I/II/III/IV) 1 (satu) orang Sekretaris 1 (satu) orang Wakil Sekretaris 1 (satu) orang Bendahara 1 (satu) orang Wakil Bendahara. 11 (sebelas) orang Ketua Bidang
(2).
Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas adalah : a. b.
Bidang Moda Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Bidang Moda Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi
22
c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Moda Angkutan Barang Umum dan Khusus Moda Angkutan Sewa dan Pariwisata Moda Angkutan Kota & Perdesaan Moda Angkutan Perintis Keuangan dan Perbankan Organisasi dan Keanggotaan Pembinaan Perusahaan dan Koperasi Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga. Hukum dan Perizinan
(3).
Penetapan posisi kepengurusan dan personalia Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah masing – masing.
(4).
Tugas dan kewajiban, tata kerja dan ruang lingkup kegiatan/kerja Pengurus sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan (3) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Cabang/Unit.
(5).
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang/Unit, terdiri atas : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
(6).
Dewan Pimpinan Cabang/Unit bekerja secara kolektif dan semua Keputusan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang/Unit.
(7).
Dalam hal-hal yang sangat mendesak Pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang/Unit dapat menetapkan suatu kebijaksanaan dan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang/Unit berikutnya.
(8).
Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang/Unit.
(9).
Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang/Unit diperluas terdiri dari, Dewan Pertimbangan Cabang/Unit dan anggota yang dianggap perlu.
Cabang/Unit
adalah
seluruh
Pasal 14 Tugas – Tugas Dewan Pimpinan Dalam memenuhi tugas dan fungsi ORGANDA sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 9 dan Pasal 10 Dewan Pimpinan Organisasi ORGANDA diseluruh tingkatan Organisasi berkewajiban : (1).
Melaksanakan seluruh hasil keputusan Munas, Mukernas, Musda, Mukerda, Muscab/Musnit, Mukercab/Mukernit dan Peraturan Organisasi.
(2).
Melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengendalian untuk demi mencapai tujuan dan fungsi organisasi Pasal 15 Sanksi Terhadap Dewan Pimpinan Organisasi
(1).
Setiap Dewan Pimpinan dapat dikenai Sanksi Dalam hal :
23
dan
a. b. c. d. e. (2).
Melakukan tindakan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORGANDA Melanggar Peraturan Organisasi (PO) Tidak melaksanakan atau melalaikan kewajibannya sebagai Dewan Pimpinan Organisasi Menyalahgunakan kedudukan dan wewenang serta kekuasaan yang diberikan organisasi. Bertindak merugikan dan atau mencemarkan nama baik organisasi.
Tindakan sanksi yang dapat diberikan kepada Dewan Pimpinan Organisasi berupa : a.
Untuk tingkat DPP Pemberhentian Kepengurusannya.
b. Untuk tingkat DPD Pembekuan / Pemberhentian Kepengurusannya c.
Untuk tingkat DPC/DPU Pembekuan/Pemberhentian Kepengurusannya.
(3).
Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf a, b dan c, dilakukan melalui mekanisme Munaslub, Musdalub, Muscablub/Musnitlub.
(4).
Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b dan c dilakukan oleh Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya, setelah melaui tahapan – tahapan sebagai berikut : a.
Adanya peringatan tertulis kepada Dewan Pimpinan yang bersangkutan oleh dan berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya, dengan diberikan batas waktu selama 30 hari untuk memperbaikinya.
b.
Jika setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf a. peringatan dimaksud tidak diindahkan, maka peringatan kedua dapat diberikan dengan kembali memberikan batas waktu selama 20 hari untuk memperbaikinya.
c.
Jika setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf b, peringatan kedua dimaksud tetap tidak diindahkan, maka sanksi organisasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat diberikan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan yang berada pada tingkat Dewan Pimpinan yang akan memberikan sanksi.
(5).
Dewan Pimpinan yang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (4) harus segera membentuk kepengurusan Daerah, Cabang/Unit sementara (Caretaker) di Provinsi / Kota / Kabupaten yang dikenai sanksi pembekuan kepengurusan, untuk masa jabatan selama-lamanya enam bulan, dengan tugas mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa guna memilih Ketua dan membentuk kepengurusan yang baru dan menjalankan tugas rutin organisasi.
(6).
Masa jabatan Dewan Pimpinan yang terbentuk pada Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) adalah Lima Tahun.
(7).
Dewan Pimpinan yang memberikan / menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (4) harus mempertanggung jawabkan kebijakannya kepada 24
Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi dan kepada Munas, Musda, Muscab/Musnit yang bersangkutan (8).
Ketentuan tentang tatacara pembentukan kepengurusan Daerah, Cabang/Unit sementara (Caretaker) di Provinsi, Kota/Kabupaten yang dikenai sanksi pembekuan kepengurusan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO). BAB V KEPUTUSAN Pasal 16
(1).
Keputusan dalam sidang diambil dengan Musyawarah untuk mufakat sesuai dengan isi dan jiwa musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
(2).
Jika tidak diperoleh mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak berdasarkan Anggaran Dasar.
(3).
Dalam hal pada pemilihan pertama terdapat jumlah suara yang sama, maka pemungutan suara diulang.
(4).
Bilamana tidak diperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara yang kedua maka keputusan diambil oleh Pimpinan Sidang dengan cara diundi.
(5).
Pemilihan perorangan dapat dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis dan rahasia serta keputusan diambil dengan suara terbanyak. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 17 Tata Cara Pemilihan Pengurus
(1).
Pemilihan Ketua Umum DPP, Ketua DPD dan Ketua DPC/DPU dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia oleh peserta Munas, Musda, Muscab/Musnit dan atau Munaslub, Musdalub, Muscablub/Musnitlub.
(2).
Ketua Umum/Ketua terpilih Pimpinan.
(3).
Dalam pemilihan pengurus Dewan Pimpinan, ketua formatur dibantu oleh pembantu Formatur, yang dipilih secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia oleh peserta Munas, Musda, Muscab/Musnit dan atau Munaslub,Musdalub, Muscablub/Musnitlub.
(4).
Ketentuan tentang pemilihan Ketua Umum DPP, Ketua DPD dan Ketua DPC/DPU serta Pengurus Dewan Pimpinan, diatur lebih lanjut dalam tata tertib. Pasal 18 Pelantikan Pengurus
(1).
Dewan Pimpinan Pusat dilantik oleh Pimpinan Munas/Munaslub.
adalah ketua formatur pembentukan Dewan
25
(2).
Dewan Pimpinan Daerah dilantik oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(3).
Dewan Pimpinan Cabang/Unit dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah. Pasal 19 Kode Etik Anggota dan Pengurus
(1).
Kode Etik Anggota dan Pengurus ORGANDA adalah sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat seluruh Anggota dan Pengurus ORGANDA diseluruh tingkatan Organisasi.
(2).
Kode etik anggota dan pengurus ORGANDA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 20 Sanksi Terhadap Fungsionaris Dewan Pimpinan
(1).
Setiap Fungsionaris Dewan Pimpinan dapat dikenai Sanksi oleh Dewan Pimpinan, karena : a. Secara sadar melanggar atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Bertindak merugikan dan atau mencemarkan nama baik organisasi. c. Melanggar Peraturan Organisasi (PO) dan keputusan organisasi lainnya. d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisai.
(2).
Sanksi yang diberikan oleh Dewan Pimpinan sesuai kesalahan yang dilakukan, adalah : a. Peringatan tertulis
dengan tingkat
b. Pemberhentian sementara (skorsing). c.
Pemberhentian tetap dari Jabatan.
(3).
Keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada Fungsionaris Dewan Pimpinan yang bersangkutan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut, terkecuali dalam hal – hal yang dianggap luar biasa dapat dilakukan melalui rapat Pleno Dewan Pimpinan.
(4).
Dalam masa pemberhentian sementara dan setelah pemberhentian tetap, Fungsionaris Dewan Pimpinan yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai pengurus.
(5).
Fungsionaris Dewan Pimpinan yang dikenai Sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap berhak melakukan pembelaan diri secara berjenjang pada forum musyawarah resmi organisasi sesuai dengan tingkatannya masing – masing.
(6).
Hak – hak rehabilitasi dapat diberikan kepada Fungsionaris Dewan Pimpinan yang telah mendapat sanksi, dengan keputusan organisasi.
26
Pasal 21 Kesekretariatan Organisasi Pada setiap jenjang organisasi ORGANDA harus mempunyai Sekretariat Organisasi, dengan uraian tugas, jabatan dan wewenang sebagai berikut : (1).
Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang/Unit ORGANDA dapat mengangkat Sekretaris Eksekutif yang professional.
(2).
Sekretariat ORGANDA disetiap tingkatan melaksanakan semua ketetapan dan tugas – tugas harian yang dibebankan oleh Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan masing – masing, yang tidak merupakan kebijakan, mengelola segala urusan administrasi, manajemen kesekretariatan, personalia, keuangan, harta benda organisasi dan berbagai tugas – tugas kesekretariatan lainnya.
(3).
Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dan sekreatriat Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang/Unit dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif. Pasal 22 Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif
(1).
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat dan Sekretaris Eksekutif Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang/Unit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan masing – masing.
(2).
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat dan Sekreatris Eksekutif Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang/Unit bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan masing-masing, berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan masing-masing.
(3).
Direktur Eksekutif dan Sekreatris Eksekutif bukan pengusaha angkutan karena itu jabatan Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif tidak boleh dirangkap oleh Dewan Pimpinan / Dewan Pertimbangan ORGANDA.
(4).
Dalam menjalankan tugas sehari-hari Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif dibantu oleh beberapa staf Sekretariat, yang jumlah serta pembagian kerjanya diatur sesuai kebutuhan Dewan Pimpinan masingmasing.
(5).
Direktur Ekskeutif dan Sekretaris Eksekutif serta staf lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) adalah tenaga professional yang bekerja penuh waktu, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan masingmasing serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan masing–masing. BAB VII DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 23 Struktur, Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan 27
(1) Struktur organisasi Dewan Pertimbangan terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dibantu beberapa orang anggota. (2) Tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan, saran dan masukan, atas pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Anggota, Kode Etik Pengurus ORGANDA dan ketentuan – ketentuan organisasi lainnya, baik diminta dan atau tidak diminta oleh Dewan Pimpinan Organisasi. BAB VIII KEUANGAN Pasal 24 Sumber Dana (1).
Organisasi ORGANDA memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ketentuan Anggaran Dasar.
(2).
Setiap anggota wajib membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran : a. Uang pangkal dipungut satu kali untuk setiap anggota. b. Uang iuran dipungut dari setiap unit kendaraan anggota.
(3).
Tatacara pemungutan uang pangkal dan uang iuran anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
(4).
Organisasi dapat menerima sumbangan, hibah yang tidak mengikat.
(5).
Untuk menciptakan sumber keuangan organisasi, Dewan Pimpinan ORGANDA diseluruh tingkatan dapat membentuk badan usaha, sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Anggaran Dasar. Pasal 25 Perimbangan Pembagian Keuangan
(1).
Dari jumlah pendapatan keuangan yang bersumber dari uang pangkal dan uang iuran anggota pembagian perimbangan keuangannya ditetapkan sebagai berikut : a. b. c.
60 % Untuk Organisasi Cabang/Unit 30 % Untuk Organisasi Daerah 10 % Untuk Organisasi Pusat
(2).
Dari jumlah pendapatan keuangan yang bersumber dari usaha – usaha yang sah yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan organisasi disetiap tingkatan.
(3).
Tatacara pembagian keuangan yang dimaksud pada ayat (1) dan sanksinya ditetapkan dalam Peraturan Organisasi. Pasal 26 Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan
Kebijakan penggunaan dan pengelolaan keuangan organisasi ORGANDA diseluruh tingkatan ditetapkan dalam program kerja tahunan yang disusun sekretariat organisasi dan disetujui Dewan Pimpinan Organisasi.
28
Pasal 27 Pertanggung Jawaban Keuangan (1).
Rapat Dewan Pimpinan Organisasi ORGANDA disetiap tingkatan untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi dari sekretariat masing - masing diadakan selambat – lambatnya satu kali dalam tiga bulan.
(2).
Dewan Pimpinan satu tingkat diatasnya memiliki wewenang untuk melakukan audit Dewan Pimpinan satu tingkat dibawahnya atas laporan pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan masing-masing.
(3).
Sesuai Ayat (2) diatas Dewan Pimpinan masing-masing dapat meminta audit oleh akuntan publik.
(4).
Laporan pertanggung jawban keuangan Dewan Pimpinan Pusat pada Musyawarah Nasional wajib diuadit oleh akuntan public.
(5).
Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap Musyawarah Keja Nasional, Musyawarah Kerja Daearah dan Musyawarah Kerja Cabang/Unit tahunan masing-masing tingkatan organisasi.
(6).
Pencatatan keuangan organisasi ORGANDA disetiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 3 (tiga) Desember tahun yang sama.
(7).
Dewan Pimpinan mempertanggung jawabkan pengawasan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi kepada Munas/Musda dan Muscab/Musnit masing – masing. BAB IX MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI Pasal 28 Musyawarah Nasional (Munas)
(1).
Musyawarah Nasional dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
(2).
Peserta Musyawarah Nasional adalah : a. Dewan Pimpinan Pusat. b. Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan MUSDA c. Dewan Pimpinan Cabang/Unit yang telah melaksanakan MUSCAB/MUSNIT.
(3).
Peninjau Musyawarah Nasional adalah : a. Dewan Pertimbangan Nasional. b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah. c. Utusan Dewan Pimpinan Cabang/Unit. d. Undangan lainnnya yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
29
(4).
Pemberitahuan serta Rancangan Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Nasional harus sudah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada seluruh Peserta Musyawarah Nasional selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional. Pasal 29 Hak Suara
(1) Setiap peserta mempunyai hak suara dan Hak Bicara yang sama. (2) Peninjau hanya memiliki hak Bicara atas persetujuan Pimpinan Sidang. (3) Dalam Musyawarah Nasional, DPP,DPD dan DPC/DPU masing – masing 1 (satu) suara. Pasal 30 Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang/Unit Luar Biasa (1) Dalam hal DPP melakukan pelanggaran prinsip atas AD/ART maka dapat diadakan Munaslub. (2) a. Ketentuan tentang Peserta, serta hak dan kewajiban Peserta pada Munas berlaku pula pada Munaslub. b. Pada Munaslub tidak ada Peninjau (3) Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang – kurangnya setengah (1/2) ditambah satu (1) jumlah Dewan Pimpinan Daerah. (4) a. Setiap Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA yang meminta diadakan Munaslub dapat menarik kembali permintaannya, jika kemudian Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas kinerja Dewan Pimpinan Pusat. b. Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA yang menarik kembali permintan diadakannya Munaslub sebagaimana dimaksud pada huruf a. tidak dibolehkan mengulangi permintaannya atau ikut serta meminta diadakannya Munaslub untuk alasan permasalahan yang sama. (5) Dewan Pimpinan Daerah yang meminta dilaksanakan Munaslub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab Munaslub. (6) Dewan Pimpinan Daerah yang meminta dilaksanakan Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk Komite bersifat ad-hoch sebagai penyelenggara Munaslub. (7) Ketentuan penyelenggaraan tentang Munaslub, berlaku penyelenggaraan Musdalub dan Muscablub/Musnitlub, tingkatannya masing - masing.
pula untuk disesuaikan
(8) Mengenai tahap – tahap penyelenggaraan Munaslub, Musdalub dan Muscablub/Musnitlub, diatur lebih lanjut didalam Peraturan Organisasi. Pasal 31 Musyawarah Nasional Khusus (Munassus)
30
(1).
a. Untuk melakukan sinkronisasi suatu keadaan yang memaksa Munassus dapat menetapkan dan mensyahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 19 ayat (1) butir a. diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah mendapat persetujuan Pleno DPP diperluas. b. Munassus untuk menetapkan dan mensyahkan pembubaran Organisasi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 19 ayat (1) butir b.diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan/persetujuan sekurang – kurangnya Dua Per Tiga (2/3) Jumlah Dewan Pimpinan Daerah.
(2).
Ketentuan tentang peserta dan peninjau serta hak dan kewajiban Peserta dan Peninjau pada Munas berlaku pula pada Munassus, kecuali pada Munassus untuk menetapkan dan membubarkan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b. tidak ada Peninjau Munassus.
(3). a. Munassus untuk menetapkan dan mensyahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a. dinyatakan korum dan syah jika dihadiri sekurang – kurangnya Dua Per tiga (2/3) Jumlah Dewan Pimpinan Daerah. b. Munassus untuk menetapkan dan mensyahkan pembubaran Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b. dinyatakan korum dan syah jika dihadiri seluruh utusan Dewan Pimpinan Daerah dan utusan Dewan Pimpinan Cabang/Unit. (4).
Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Munassus, Dewan Pimpinan Pusat sudah harus mengumumkan seluruh hasil keputusan Munassus. Pasal 32 Musyawarah Kerja Nasional
(1) Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh Peserta dan Peninjau. (2) Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah : a. Dewan Pimpinan Pusat b. Dewan Pimpinan Daerah yang telah melaksanakan MUKERDA. (3) Peninjau Musyawarah Kerja Nasional adalah : a. Dewan Pertimbangan Nasional. b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang/Unit. c. Undangan lainnnya yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Pasal 33 Rapat Pimpinan Nasional (1).
Peserta Rapat Pimpinan Nasional adalah dari unsur Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah.
(2).
Dalam Rapat Pimpinan Nasional tidak ada Peninjau.
31
Pasal 34 Musyawarah Daerah (Musda) (1). (2).
Musyawarah Daerah dihadiri oleh Peserta dan Peninjau. Peserta Musyawarah Daerah adalah : a. Dewan Pimpinan Pusat. b. Dewan Pimpinan Daerah. c. Dewan Pimpinan Cabang/Unit yang telah MUSCAB/MUSNIT.
melaksanakan
(3).
Peninjau Musyawarah Daerah adalah : a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Tamu undangan yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(4).
Pemberitahuan serta Rancangan Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Daerah harus sudah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah kepada seluruh Peserta Musda selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah. Pasal 35 Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda)
(1). (2).
(3).
Mukerda dihadiri oleh Peserta dan Peninjau. Peserta Musyawarah Kerja Daerah adalah : a. Dewan Pimpinan Daerah b. Dewan Pimpinan Cabang/Unit yang MUKERCAB/MUKERNIT.
telah
melaksanakan
Peninjau Musyawarah Kerja Daerah adalah : a. Dewan Pimpinan Pusat b. Dewan Pertimbangan Daerah. c. Utusan Dewan Pimpinan Cabang/Unit. d. Tamu undangan yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Pasal 36 Musyawarah Cabang/Unit (Muscab/Musnit)
(1). (2).
Musyawarah Cabang /Unit dihadiri oleh Peserta dan Peninjau. Peserta Musyawarah Cabang /Unit adalah : a. Dewan Pimpinan Daerah. b. Dewan Pimpinan Cabang/Unit. c. Anggota.
(3).
Peninjau Musyawarah Cabang/Unit adalah : a. Dewan Pertimbangan Cabang/Unit b. Undangan yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang /Unit Pasal 37 Musyawarah Kerja Cabang /Unit (Mukercab/Mukernit)
(1).
Mukercab/Mukernit dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
32
(2).
Peserta Musyawarah Kerja Cabang/Unit adalah : a. Dewan Pimpinan Cabang/Unit. b. Anggota.
(3).
Peninjau Musyawarah Kerja Cabang/Unit adalah : a. Dewan Pimpinan Daerah b. Tamu undangan yang dianggap perlu yang ditetapkan Dewan Pimpinan Cabang/Unit. BAB X LAMBANG DAN BENDERA/PATAKA ORGANDA Pasal 38 Lambang ORGANDA
Lambang ORGANDA hanya ada satu yang dapat dipergunakan untuk seluruh organisasi dari Pusat sampai ke Cabang, Bentuk, Warna, Arti dan Makna Lambang ORGANDA tertera pada lampiran I Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 39 Bendera/Pataka ORGANDA (1). Organisasi ORGANDA disetiap tingkatan wajib memiliki bendera/pataka ORGANDA yang seragam bentuknya. Ketentuan mengenai bendera/pataka ORGANDA tertera pada lampiran II Angaran Rumah Tangga ini. (2). Pada hari – hari biasa, Sekretariat ORGANDA Bendera Merah Putih.
Bendera/Pataka ORGANDA dipasang di Kantor masing – masing pada posisi disamping kiri
(3). Pada acara – acara resmi organisasi seperti Munas/Munassus/Munaslub/ Mukernas/Musda/Musdalub/Mukerda/Muscab/Musnit/Muscablub/Musnitlub /Mukercab/Mukernit dan pertemuan – pertemuan resmi organisasi lainnya, Bendera/Pataka ORGANDA dari tingkat organisasi yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan bendera Merah Putih pada posisi disamping kiri Bendera Merah Putih dan dibelakang atau disampingnya dikelilingi oleh Bendera/Pataka ORGANDA dari organisasi yang tingkatannya berada langsung dibawahnya. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 40 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Anggaran Rumah Tangga ORGANDA ditetapkan berdasarkan ketetapan Musyawarah Nasional (Munas), sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat (3) huruf b. atau ketetapan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 19 ayat (1) huruf a.
33
BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 41 Pembubaran Organisasi (1).
Pembubaran ORGANDA dapat dilaksanakan Dalam hal merupakan keputusan Mutlak dari Peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat (1) huruf b. dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 31 Ayat (1) huruf b.
(2).
Dalam hal ORGANDA dibubarkan maka Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) harus menetapkan syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan ORGANDA. BAB XIII ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 42 Peralihan
(1).
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional XIV ORGANDA pada tanggal 22 Februari 2010.
(2).
Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga yang baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3).
Agar setiap anggota dapat mengetahuinya dan Dewan Pimpinan ORGANDA diseluruh tingkatan Organisasi ORGANDA diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya. Pasal 43 Penutup
Hal – hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA melalui Peraturan Organisasi (PO) tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 Februari 2010
34
PRESIDIUM PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL XIV ORGANDA
Ketua
Wakil Ketua
Karsidi Budi Anggoro
Felix Jos Pillu, SH
Anggota
Jan Ratulangi
35
Lampiran I : Anggaran Rumah Tangga Tentang : Lambang ORGANDA
LAMBANG ORGANDA (1).
KETERANGAN UMUM : Nama : SONYA KARYA WAHANA CAKTI Bentuk : Perisai Dengan Persegi Lima Tata Warna : Hijau Muda, Kuning Emas, Biru, Merah, Putih dan Hitam Lukisan : Perisai yang persegi lima, didalamnya terdapat bola dunia macam kendaraan dan nama ORGANDA. Dibawah perisai terdapat pegas, didalamnya tertulis nama 1 lambang. Susunan : Lihat Gambar
(2).
RINGKASAN MAKNA / ARTI LAMBANG Cita-cita serta kewajiban-kewajiban ORGANDA dalam lambang ini digambarkan dengan lukisan–lukisan yang berukuran sebagai berikut : 2.1. PERISAI YANG PERSEGI LIMA Perisai adalah suatu alat untuk menangkis serangan apapun dari manapun datangnya sehingga dapat diartikan sebagai alat untuk melindungi bagian-bagian yang lemah 2.2. BOLA DUNIA Bola Dunia melambangkan dunia angkutan yang dipersatukan dalam satu wadah ialah “ORGANDA” yang memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para pengusaha angkutan bermotor di jalan. 2.3. GAMBAR KENDARAAN Gambar kendaraan melambangkan berbagai jenis bermotor di jalan dalam suatu kesatuan pembinaan.
alat
angkut
2.4. P E G A S Pegas melambangkan kendaraan dijalan dan sebagai perwujudan “keluwesan” dari organisasi dalam membina para anggotanya. 36
2.5. T A T A - W A R N A Melambangkan sifat sebagai berikut : 2.5.1. Hijau Muda : Kemakmuran dan Kesejahteraan masyarakat. 2.5.2. Kuning Emas : Kekayaan dan kebesaran Bangsa Indonesia. 2.5.3. Biru : Rasa perdamaian, kebebasan dan kesetiaan. 2.5.4. Merah : Rasa keberanian menghadapi tantangan. 2.5.5. Putih : Kemurnian dan kesucian 2.5.6. Hitam : Kekuatan dan keteguhan 2.6. TERTULIS “SONYA KARYA WAHANA CAKTI” DIDALAM PEGAS 2.6.1. SONYA : Wadah, Tempat 2.6.2. KARYA : Usaha, Kerja 2.6.3. WAHANA : Kendaraan 2.6.4. CAKTI : Ampuh, Mampu dan Agung (3).
ARTI KESELURUHAN Kesimpulan makna lambang ORGANDA ialah dengan penuh keluhuran, kesetiaan dalam alam demokrasi ekonomi, ORGANDA melandaskan usahausahanya dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa dan ikut aktif mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur atas dasar motif kepentingan bersama Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat sebagai kekuatan Tri Tunggal Ekonomi Nasional.
(4).
PEMBUAT 4.1. LAMBANG ORGANDA DIBUAT SEBAGAI : 4.1.1. Vandel (harus berwarna menurut ketentuan) 4.1.2. Plakat 4.1.3. Simbol Pada : 4.1.3.1. Sampul 4.1.3.2. Amplop 4.1.3.3. Kartu Anggota 4.1.3.4. Bahan-bahan yang dikeluarkan ORGANDA. 4.2. UKURAN DARI MACAM-MACAM TERSEBUT DIATAS 4.2.1. Vandel : Leber 40 cm dan panjang 80 cm 4.2.2. Miniatur Vandel lebar 20 cm dan panjang 30 cm 4.2.3. Plakat menurut besar kecilnya plakat 4.2.4. Simbol menurut besar kecilnya kertas yang dipergunakan
(5).
PENGGUNAAN VANDEL 5.1. Pada waktu Musyawarah Nasional, musyawarah Daerah/Cabang/Unit 5.2. Pada waktu serah terima jabatan anggota pengurus DPP, DPD, DPC/DPU. 5.3. Miniatur Vandel dan Plakat dapat digunakan sebagai tanda kenangkenangan.
(6).
PERLAKUAN Pada waktu Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah serta serah terima jabatan Pengurus DPP/DPD/DPC/DPU Vandel sudah terpancang didalam ruangan disebelah kanan meja pimpinan dan bendera Merah Putih berada disebelah kanan vandal. 37
(7).
PENEMPATAN DAN PENYIMPANAN Penempatan / penyimpanan pandel ORGANDA dilakukan ditempat yang tidak mengurangi arti vandal ORGANDA. Disyahkan di : Pandaan, Jawa Timur Pada tanggal : 9 Maret 1975
Lampiran II : Anggaran Rumah Tangga ORGANDA Tentang : Bendera / Pataka ORGANDA
BENDERA / PATAKA ORGANDA
……………………………………………………………
Bendera / Pataka ORGANDA berbentuk empat persegi panjang berwarna dasar hitam, dengan perbandingan sisi Tiga banding Dua (3 : 2), berukuran panjang 105 cm dan Lebar 70 cm, terdiri dari dua muka timbal balik yang sama, dengan Lambang ORGANDA ditengah dengan bentuk dan warna sesuai ketetapan dan Tulisan Dewan Pimpinan ORGANDA sesuai dengan tingkatan organisasinya masing-masing berwarna kuning emas tepat dibawah Lambang, dengan untaian benang berwarna kuning emas di sekeliling Bendera / Pataka.
38
