ANGGARAN DASAR PDSKJI MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, yang pada awalnya tergabung dalam Perhimpunan Neurologi, Psikiatri dan Neurochirurgi Indonesia (PNPNCH), menyadari perlunya wadah yang berdiri sendiri sejalan dengan perkembangan disiplin ilmu kedokteran jiwa dan guna lebih meningkatkan pengabdiannya bagi Nusa dan Bangsa Indonesia. Bahwa hal tersebut telah pula dipahami dan disepakati oleh sesama anggota warga PNPNCH dari keahlian lain (Neurologi dan Neurochirurgi). Maka dengan ini kami Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menyatakan berdirinya suatu organisasi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia, dengan tekad menyatukan derap dan langkah serta meningkatkan pengabdian kepada Nusa dan Bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Pengabdian tersebut diwujudkan dengan peningkatan fungsi, peran, dan pengamalan profesi ilmu kedokteran jiwa kepada masyarakat dengan memegang teguh Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Untuk memberi landasan gerak organisasi disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi bernama Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (Indonesian Psychiatric Association) disingkat PDSKJI. Pasal 2 PDSKJI ditetapkan dalam Kongres Nasional IV IDAJI di Semarang pada tanggal 9 Juli 2001 merupakan kelanjutan dari Ikatan Dokter Ahli Jiwa Indonesia (IDAJI) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Sekretariat Pengurus Pusat PDSKJI berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia. BAB II ASAS DAN SIFAT Pasal 4 PDSKJI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
Pasal 5 PDSKJI berpegang pada Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan Kode Etik Profesi Kedokteran Jiwa Indonesia.
1
Pasal 6 PDSKJI adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran jiwa di Indonesia dan merupakan kelengkapan IDI di dalam menjalankan kegiatan dan fungsi ilmiah IDI. BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEGIATAN Pasal 7 (1) Visi PDSKJI: Terwujudnya dokter spesialis kedokteran jiwa yang berkualitas tinggi dengan standar global untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat Indonesia . (2) Misi PDSKJI: a. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah Indonesia. b. Meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran jiwa c. Membina profesionalisme, memberikan perlindungan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan anggota (3) Nilai-nilai PDSKJI: integritas, visioner, dan unggul (4) Tujuan PDSKJI: a. Meningkatkan fungsi, peran, dan pengamalan Ilmu Kedokteran Jiwa demi kesejahteraan Bangsa Indonesia b. Meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Kedokteran Jiwa. c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, dan kesejahteraan anggota. (5) Kegiatan PDSKJI: a. Meningkatkan penelitian ilmiah, pertemuan ilmiah, dan meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa di Indonesia b. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter spesialis kedokteran jiwa di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran. c. Membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan melaksanakan program kesehatan terutama di bidang kesehatan jiwa d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, baik pemerintah maupun swasta, di dalam atau luar negeri. e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan asas, dasar dan sifat PDSKJI. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 8 Anggota PDSKJI terdiri dari: (1) Anggota Biasa (2) Anggota Muda (3) Anggota Luar Biasa (4) Anggota Kehormatan
2
BAB V ORGANISASI Pasal 9 Organisasi PDSKJI terdiri dari: (1) Kongres dan Rapat Anggota (2) Pengurus Pusat (PP) (3). Majelis – majelis yang terdiri dari : - Majelis Kehormatan & Etika Profesi (MKEP) - Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia (MKPI) - Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Psikiatri (MP2KP) (4) Pengurus Cabang (5). Badan Kelengkapan yang terdiri dari : - Badan Hukum dan Pembinaan/Pembelaan Anggota (BHP2A). - Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB). (6). Badan Khusus yang terdiri dari : - Seksi - Kelompok Studi (Pokdi) - Kelompok Khusus (Early Career Psychiatrist)
Pasal 10 (1) Kongres dan Rapat Anggota adalah Kekuasaan tertinggi organisasi (2) Pengurus Pusat (PP) adalah kepemimpinan di tingkat Pusat (3) Majelis - majelis di tingkat pusat adalah - Majelis Kehormatan & Etika Profesi (MKEP) adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang berperan dan bertanggung-jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan internal organisasi dalam bidang etika Kedokteran Jiwa/Psikiatri. - Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia (MKPI) adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang berperan dan bertanggung-jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan internal organisasi dalam bidang pendidikan Kedokteran Jiwa/Psikiatri. - Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Psikiatri (MP2KP) adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang berperan dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan internal organisasi dalam bidang pengembangan pelayanan keprofesian Psikiatri yang bermutu. (4) Pengurus Cabang adalah kepemimpinan di tingkat Cabang (5) Badan-badan khusus adalah kelengkapan PDSKJI yang dibentuk secara khusus BAB VI PERBENDAHARAAN Pasal 11 Perbendaharaan PDSKJI diperoleh dari: (1) Uang Pangkal (2) Uang Iuran (3) Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
3
BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
BAB VIII PEMBUBARAN Pasal 13 Pembubaran PDSKJI hanya dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu. BAB IX ATURAN TAMBAHAN Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga PDSKJI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PDSKJI. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 31 Oktober 2013.
ANGGARAN RUMAH TANGGA PDSKJI BABI KEANGGOTAAN Pasal 1 Ketentuan (1) Anggota biasa PDSKJI ialah Dokter Warga Negara Indonesia anggota IDI yang diakui sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Anggota muda PDSKJI ialah Dokter Warga Negara Indonesia anggota IDI yang sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (3) Anggota luar biasa PDSKJI adalah: a. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Warga Negara Asing yang bekerja dan/atau memiliki keterkaitan kerja di Indonesia b. Dokter umum yang bekerja di bidang kedokteran jiwa. c. Dokter umum dengan sertifikasi khusus di bidang kedokteran jiwa d. Sarjana atau Diploma lain yang berminat di bidang kedokteran jiwa (4) Anggota kehormatan PDSKJI ialah mereka yang telah berjasa di bidang kesehatan khususnya dalam kedokteran jiwa. Pasal 2 Tata Cara Penerimaan Anggota:
4
(1) Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa diterima oleh Pengurus Cabang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau tempat kerja setelah melalui pendaftaran tertulis, pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDSKJI, serta disetujui dalam Rapat Pengurus Cabang. (2) Apabila belum terdapat cabang PDSKJI, pendaftaran dilakukan melalui Pengurus Cabang terdekat. (3) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat dan disahkan oleh Kongres. Pasal 3 Hak Anggota: (1) Anggota biasa berhak memberikan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, memilih dan dipilih sebagai pengurus, serta berhak untuk mengajukan pengunduran diri. (2) Anggota muda, anggota luar biasa, anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, dan mengajukan pengunduran diri. (3) Tiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas dan haknya. Pasal 4 Setiap Anggota PDSKJI berkewajiban: (1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Profesi Kedokteran Jiwa Indonesia, dan (2) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan dan Keputusan PDSKJI. Pasal 5 Kehilangan Keanggotaan: (1) Anggota kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan oleh pengurus PDSKJI. (2) Anggota diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PDSKJI. Pasal 6 Tata Cara Pemberhentian Anggota: (1) Pengajuan pemberhentian anggota atas permintaan sendiri dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Pusat, melalui Pengurus Cabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya. (2) Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang sesudah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 1 (satu) bulan. (3) Paling lama 6 (enam) bulan setelah pemberhentian sementara Pengurus Cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan. Pasal 7 Pembelaan:
5
(1) Anggota yang dikenakan pember-hentian sementara dapat membela diri di hadapan Rapat Anggota Cabang. (2) Anggota yang dikenakan pemberhentian diberi kesempatan minta bantuan Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota dan dapat mengajukan pembelaan pada Kongres. (3) Kongres dapat menyetujui atau menolak dengan memperkuat tindakan pemberhentian tersebut atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan cabang yang hadir. BAB II KEGIATAN Pasal 8 Untuk mencapai tujuan organisasi, dilakukan kegiatan sebagai berikut: (1) Mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan spesialis. (2) Mengadakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian ilmiah di bidang kedokteran jiwa (3) Menyelenggarakan pertemuan ilmiah untuk para dokter dan masyarakat (4) Menyelenggarakan penerbitan majalah kedokteran jiwa. (5) Meningkatkan hubungan antar profesi, antar sektor maupun antar negara dalam lingkungan yang terkait. (6) Kegiatan lain yang sah. BAB III ORGANISASI Pasal 9 Kongres (1) Status a. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi PDSKJI b. Kongres merupakan musyawarah anggota PDSKJI. c. Kongres diadakan sekali dalam 3(tiga) tahun. d. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya kurangnya lima puluh persen jumlah cabang plus satu. e. Kongres dapat menyelenggarakan sidang ilmiah dan sidang khusus lain di luar sidang organisasi. (2) Kekuasaan dan wewenang: a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Rencana Induk Pengembangan, dan Rencana Strategik PDSKJI. b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat PDSKJI di akhir masa kepengurusannya mengenai amanatyang diberikan oleh Kongres. c. Menyusun dan mengesahkan Badan Kelengkapan dan Badan Khusus organisasi d. Membentuk dan mengesahkan cabang baru dalam organisasi (3) Tata Tertib Kongres: a. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat. b. Dalam pelaksanaannya Pengurus Pusat dibantu oleh Panitia Pelaksana Kongres yang dibentuk oleh Pengurus Pusat. c. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Kongres.
6
d. Sidang organisasi memenuhi 30% jumlah waktu pelaksanaan kongres. e. Kongres sah, bila dihadiri sekurang-kurangnya lima puluh persen jumlah anggota biasa plus satu. f. Bila persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka Kongres diundur paling lama dalam 1X24 jam dan setelah itu Kongres dianggap sah. g. Utusan cabang dengan mandat resmi mempunyai hak bicara dan suara, peninjau dan undangan hanya mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. h. Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan tata-tertib, sidang pengesahan acara, dan sidang pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Kongres dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Kongres. i. Kongres dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang lengkap, yang bukan anggota Pengurus Pusat. j. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak k. Satu anggota biasa yang hadir dalam kongres mempunyai satu suara l. Apabila penilaian pertanggung jawaban Pengurus Pusat selesai, maka Pengurus Pusat bersangkutan dinyatakan demisioner dan selanjutnya anggota Pengurus Pusat tersebut mempunyai status sebagai peserta biasa. m. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (4) Tatacara Pertanggungjawaban Pengurus Pusat: a. Pengurus Pusat PDSKJI membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis, dikirimkan kepada semua cabang, dan diterima paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Kongres dilaksanakan. b. Ketua Umum mempertanggung jawabkan secara langsung pada Kongres c. Penilaian pertanggungjawaban dilakukan melalui pembahasan d. Sidang memutuskan untuk menerima penuh atau menerima dengan catatan laporan pertanggungjawaban (5) Tatacara Pencalonan Ketua Umum: a. Calon/kandidat Ketua Umum diusulkan oleh anggota biasa sebelum pelaksanaan Kongres b. Calon/kandidat terpilih menyatakan bersedia atau tidak bersedia untuk diusulkan c. Tiga calon/kandidat terbanyak akan diminta untuk mempresentasikan program sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. (6) Tatacara Pemilihan Ketua Umum: a. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh seluruh anggota biasa yang telah mendapatkan verifikasi dari setiap cabang b. Ketua Umum Terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Pasal 10 Rapat Anggota (1) Status a. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi PDSKJI di tingkat cabang b. Rapat Anggota merupakan musyawarah anggota PDSKJI cabang c. Rapat Anggota diadakan 3 (tiga) tahun sekali.
7
d. Dalam hal yang luar biasa rapat anggota dapat diadakan sewaktu-waktu atas persetujuan sekurangkurangnya lima puluh persen jumlah anggota biasa cabang plus satu. (2) Kekuasaan dan wewenang Rapat Anggota: a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang di akhir masa kepengurusannya b. Menetapkan garis-garis besar program kegiatan Pengurus Cabang periode berikutnya. (3) Tata tertib Rapat Anggota: a. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang bersama Panitia Pelaksana Rapat Anggota yang dibentuk oleh Pengurus Cabang. b. Rapat Anggota dihadiri oleh Pengurus Cabang dan anggota. c. Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen jumlah anggota biasa cabang plus satu. d. Bila persyaratan c tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota diundur selambat-lambatnya 1 (satu) jam, setelah itu Rapat Anggota dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir. e. Sidang pengesahan kuorum, pengesahan tata tertib, pengesahan acara rapat dan pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Rapat Anggota. f. Rapat anggota dipimpin seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris Rapat Anggota yang dipilih dari dan oleh peserta rapat, yang bukan anggota Pengurus Cabang. g. Keputusan diambil secara musyawarah/mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. h. Apabila penilaian pertanggung jawaban Pengurus Cabang selesai, maka Pengurus Cabang yang bersangkutan dinyatakan demisioner dan selanjutnya anggota pengurus yang hadir mempunyai status sebagai peserta biasa. i. Pertemuan antar anggota selain Rapat Anggota disebut sebagai Pertemuan Anggota. (4) Tatacara Pertanggungjawaban Pengurus Cabang: a. Pengurus Cabang membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis. b. Ketua Cabang mempertanggungjawabkan secara langsung pada Rapat Anggota c. Penilaian pertanggungjawaban dilakukan melalui pembahasan d. Rapat memutuskan untuk menerima penuh atau menerima dengan catatan laporan pertanggungjawaban Pasal 11 Pengurus Pusat (1) Status: a. Struktur kepemimpinan di tingkat pusat adalah pengurus pusat. b. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun. c. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Umum, seorang Bendahara Umum dan beberapa ketua bidang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan organisasi secara kolektif. d. Pengurus Pusat didampingi oleh Majelis-majelis. e. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepemimpinan di tingkat pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) yang terdiri dari Ketua Umum PP PDSKJI, Ketua Majelis
8
Kehormatan & Etika Profesi (MKEP), KetuaMajelis Kolegium Psikiatri Indonesia (MKPI), Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Psikiatri (MP2KP). Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) dipimpin oleh Ketua Umum PP PDSKJI. Musyawarah Pimpinan Pusat Status 1. Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) adalah musyawarah antara Ketua Umum PP PDSKJI, Ketua MKEP, Ketua MKPI dan Ketua MP2KP. 2. MPP dipimpin oleh Ketua Umum PP PDSKJI 3. Rapat MPP diadakan minimal sekali dalam tiga bulan. 4. Sesuai dengan kebutuhan rapat MPP dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul Pengurus pusat, MKEP, MKPI atau MP2KP. Tugas dan Wewenang 1. Memantau pelaksanaan program dalam bidang etika, pendidikan dan pengembangan keprofesian. 2. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis organisasi yang berskala nasional dalam bidang etika, pendidikan dan pengembangan pelayanan keprofesian. Tata Tertib 1. MPP dipimpin oleh Ketua Umum PP PDSKJI. 2. Keputusan dalam MPP diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. STRUKTUR KEPEMIMPINAN Pengurus Pusat (PP) Status 1. Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi yang mengurus dan melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam Kongres Nasional. 2. Bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi. 3. Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang berskala nasional, ketua umum dibantu oleh majelis-majelis sesuai dengan tanggung jawab masing-masing majelis. 4. Dalam melaksanakan kebijakan operasional yang berskala nasional, pengurus pusat dibantu oleh badanbadan kelengkapan dan badan-badan khusus. 5. Periode kepengurusan adalah tiga tahun. 6. Seorang anggota PDSKJI hanya diperbolehkan menjadi ketua umum maksimal dua kali masa kepengurusan. 7. Ketua terpilih dalam suatu Kongres Nasional duduk sebagai wakil ketua umum dalam periode setelah Kongres Nasional tersebut. Pada periode berikutnya yang bersangkutan akan dikukuhkan menjadi ketua umum. 8. Apabila ketua terpilih tidak dapat melaksanakan tugasnya maka jabatan ketua terpilih dikosongkan dan Kongres Nasional berikutnya memilih ketua umum dan ketua terpilih yang baru.
Personalia Pengurus Pusat 1. Personalia kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, ketua-ketua bidang, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum, wakil bendahara umum. 2. Yang dapat menjadi pengurus pusat adalah anggota biasa yang pernah menjadi pengurus cabang atau anggota biasa yang mempunyai komitmen terhadap visi dan misi PDSKJI. 3. Masa jabatan ketua umum maksimal dua kali masa kepengurusan.
9
Tugas dan Wewenang 1. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah ditetapkan Kongres Nasional. 2. Mengumumkan kepada seluruh pengurus cabang yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan Kongres Nasional dan kemudian mempertanggungjawabkan kepada Kongres Nasional berikutnya. 3. Membina hubungan yang baik dengan semua aparat yang ada, pemerintah maupun swasta di dalam ataupun di luar negeri, khususnya dengan aparat yang berhubungan dengan dunia kesehatan dan Kedokteran Jiwa/Psikiatri. 4. Mensosialisasikan penjabaran program sesuai ketetapan Kongres Nasional kepada seluruh pengurus cabang. 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui forum Kongres Nasional. 6. Menyelenggarakan Kongres Nasional pada akhir periode. 7. Mengesahkan pengurus cabang, pengurus seksi, kelompok studi serta Kelompok Khusus.
(2) Kekuasaan dan wewenang: a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kongres. b. Mengumumkan kepada seluruh anggota semua keputusan dan kebijakan yang diambil organisasi dan mempertanggung-jawabkannya kepada Kongres berikutnya. c. Membina hubungan yang baik dengan semua instansi yang ada, pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri, khususnya dengan instansi yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan kedokteran jiwa. (3) Tata Cara Pengelolaan a. Pengurus Pusat menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Pusat demisioner. b. Ketua Pengurus Pusat Terpilih menyusun kepengurusannya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas)hari setelah Kongres c. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Pengurus Pusat mengadakan Rapat Pengurus Harian, Rapat Pleno Terbatas, Rapat Pleno Diperluas dan Rapat lainnya d. Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. e. Rapat Pleno Terbatas dihadiri oleh segenap anggota Pengurus Pusat dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. f. Rapat Pleno Diperluas dihadiri oleh segenap anggota Pengurus Pusat dan Ketua Umum Pengurus Cabang diadakan dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. g. Pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.
10
Pasal 12 Majelis Kehormatan & Etika Profesi 1. Status a. Majelis Kehormatan dan Etika Profesi (MKEP) adalah badan autonom PDSKJI di tingkat pusat yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika Kedokteran Jiwa/Psikiatri. b. Dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, MKEP wajib mendapat persetujuan dalam forum Musyawarah Pimpinan Pusat. c. MKEP dibentuk pada tingkat pusat. d. MKEP bertanggung jawab kepada Kongres Nasional . f. Masa jabatan MKEP sama dengan PP PDSKJI g. Kepengurusan MKEP sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota 2. Tugas dan wewenang a. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan Kongres Nasional . b. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran. c. Memperjuangkan agar etik kedokteran jiwa dapat ditegakkan di Indonesia. d. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada pengurus pusat dan pengurus cabang, serta kepada MKPI dan MP2KP. e. Membina hubungan baik dengan majelis atau instansi yang berhubungan dengan etika profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain. f. Bertanggung jawab kepada Kongres Nasional . 3. Tatacara Pengelolaan a. Ketua MKEP dipilih dan ditetapkan dalam Kongres Nasional . b. Pengurus MKEP adalah anggota biasa PDSKJI. c. Ketua MKEP tingkat pusat dipilih dalam sidang khusus MKEP di Kongres Nasional dan dikukuhkan dalam sidang Pleno Kongres Nasional. d. MKEP segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesainya Kongres Nasional. e. MKEP dapat melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri ataupun atas usul serta permintaan. f. MKEP mengadakan pertemuan berkala sesama pengurus ataupun dengan pihak lain yang ditentukan sendiri oleh MKEP.
Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia (MKPI) 1. Status a. MKPI adalah badan autonom PDSKJI di tingkat pusat, yang bertanggung jawab kepada sidang khusus Kongres Nasional. b. MKPI bertanggung-jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan sistem pendidikan profesi kedokteran jiwa/psikiatri. c. Dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, MKPI wajib mendapat persetujuan dalam forum Musyawarah Pimpinan Pusat. d. Masa jabatan MKPI sama dengan PP PDSKJII.
11
2. Keanggotaan : Anggota MKPI terdiri dari : - Ketua Program Studi (KPS) Pusat Pendidikan Psikiatri. - Sekretaris Program Studi (KPS) Pusat Pendidikan Psikiatri - Kepala Departemen Pusat Pendidikan Psikiatri - Perwakilan dari cabang yang ditunjuk oleh Cabang PDSKJI. (Anggota PDSKJI yang dianggap perlu untuk dilibatkan dengan kriteria antara lain memiliki track record yang baik di bidang pendidikan psikiatri atau sebagai verifikator P2KB di tingkat Cabang.) - Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) - Guru Besar yang terpilih atau staf senior yang berminat dalam pendidikan. - Anggota subspesialis psikiatri adalah wakil yang ditunjuk oleh perhimpunan seminat atau peer Groups subspesialis. 3. Tugas dan wewenang a. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan Kongres Nasional. b. Mempunyai kewenangan menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran jiwa/psikiatri. c. Mengkoordinasikan kegiatan kolegium psikiatri. d. Mewakili PDSKJI dalam pendidikan profesi bidang kedokteran. e. Menetapkan program studi pendidikan profesi bidang psikiatri beserta kurikulumnya. f. Menetapkan kebijakan dan pengendalian ujian nasional pendidikan profesi kedokteran jiwa/psikiatri. g. Menetapkan kebijakan akreditasi pusat pendidikan dan rumah sakit pendidikan. 4. Tatacara Pengelolaan a. Ketua MKPI dipilih dari salah satu anggota MKPI. c. Ketua MKPI dipilih dalam sidang khusus MKPI di Kongres Nasional dan dikukuhkan dalam sidang Pleno Kongres Nasional. d. Selama masih memenuhi persyaratan, seorang anggota MPKI hanya diperbolehkan menjadi ketua maksimal dua kali masa kepengurusan. e. MKPI segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai Kongres Nasional. f. Pelantikan kepengurusan harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah selesai Kongres Nasion. g. Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus MKPI mengadakan rapat harian, rapat pleno, rapat kerja, dan rapat lain yang dianggap perlu dalam mengkoordinasikan kegiatannya. h. Struktur organisasi MKPI minimal mewadahi fungsi pengembangan standar pendidikan dan akreditasinya, pengembangan kurikulum, pengembangan sistem evaluasi nasional.
Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Psikiatri 1. Status a. Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Psikiatri (MP2KP) adalah badan autonom PDSKJI di tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada sidang khusus muktamar. b. MP2KP bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan sistem pelayanan keprofesian yang bermutu dan terjangkau. c. Dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, MP2KP wajib mendapat persetujuan dalam forum Musyawarah Pimpinan Pusat. d. MP2KP dibentuk pada tingkat pusat. e. Anggota-anggota MP2KP terdiri dari :
12
1) Seksi. 2) Kelompok Studi f. Masa jabatan MP2KP sama dengan PP PDSKJI. g. Personalia Kepengurusan MP2KP berasal dari perwakilan yang terdiri dari ketua-ketua seksi dan kelompok studi h. Personalia kepengurusan MP2KP disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 2. Tugas dan wewenang a. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang ditetapkan Kongres Nasional. b. Mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan pelayanan keprofesian yang bermutu. c. Mengkoordinasikan kegiatan anggota-anggota majelis. d. Mewakili PDSKJI dalam bidang-bidang pengembangan pelayanan keprofesian yang bermutu. e. Menetapkan kebijakan dan pengendalian sistem evaluasi pelayanan profesi kedokteran jiwa/psikiatri. 3. Tata cara pengelolaan a. Ketua MP2KP adalah anggota PDSKJI yang juga anggota unsur MP2KP, yang mampu untuk mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan di bidang pelayanan kedokteran jiwa/psikiatri. b. Ketua MP2KP dipilih dalam sidang khusus Kongres Nasional oleh peserta utusan sidang khusus Kongres Nasional. c. Dalam sidang khusus Kongres Nasional, calon yang terpilih dengan suara terbanyak menjadi ketua dan calon dengan suara yang lebih sedikit menjadi wakil ketua. d. Anggota PDSKJI yang juga anggota unsur MP2KP hanya diperbolehkan menjadi Ketua MP2KP maksimal dua kali masa kepengurusan. e. Serah terima kepengurusan harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah selesai Kongres Nasional. f. Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus mengadakan rapat harian, rapat pleno, rapat kerja, dan rapat lain yang dianggap perlu. g. Dalam mengkoordinasi kegiatannya: Struktur organisasi MP2KP minimal mewadahi fungsi pengembangan pelayanan, pengembangan keilmuan, pengembangan keprofesian dan pengembangan penelitian. Pasal 13 Pengurus Cabang (1) Status: a. Struktur kepemimpinan di tingkat cabang adalah pengurus cabang. b. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 3( tiga) tahun. c. Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota biasa. Anggota yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai Pengurus Cabang dapat menjadi anggota cabang yang terdekat. d. Nama cabang sesuai dengan nama Propinsi atau Kabupaten atau Kota. e. Pembentukan dan pengesahan cabang baru dilakukan oleh Pengurus Pusat dalam Kongres f. Pembentukan dan pengesahan Pengurus Cabang dilakukan paling lambat 30 hari setelah pembentukan dan pengesahan Pengurus Pusat. g. Masa jabatan ketua umum cabang maksimal dua kali masa kepengurusan. h. Pengurus cabang membentuk Badan Kelengkapan yang membidangi : - Kehormatan & Etika Profesi. - Hukum dan Pembinaan/Pembelaan Anggota. - Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan.
13
(2) Kekuasaan dan Wewenang: a. Melaksanakan keputusan Pengurus Pusat dan Rapat Anggota. b. Memberikan laporan kepada Pengurus Pusat tentang hasil kerja yang dilakukan minimal setahun sekali. c. Membina hubungan yang baik dengan semua instansi yang ada, pemerintah dan swasta, khususnya dengan instansi yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan kedokteran jiwa. (3) Tata Cara Pengelolaan: a. Pengurus Cabang menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Cabang demisioner. b. Ketua Pengurus Cabang terpilih menyusun kepengurusannya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Rapat Anggota c. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Pengurus Cabang mengadakan Rapat Pengurus Harian, Rapat Pleno Pengurus dan rapat lainnya. d. Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh ketua, sekretaris dan bendahara yang diadakan sedikitnya sekali dalam sebulan. e. Rapat Pleno Pengurus dihadiri oleh segenap anggota pengurus cabang dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. f. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini. Pasal 14 Badan-badan Khusus (1) Status: a. Badan-badan Khusus adalah kelengkapan PDSKJI yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan tugas dan kewajiban dalam bidang khusus. b. Badan-badan khusus dibentuk di dalam Kongres, yaitu Seksi, Kelompok Studi, dan Kelompok Khusus. Seksi 1. Status Khusus a. Seksi adalah unsur MP2KP yang terdiri dari anggota-anggota PDSKJI dengan minat yang sama di bidang Ilmu Kedokteran Jiwa dan menunjang pengembangan keilmuan dan profesi kedokteran jiwa. b. Ketua Seksi duduk dalam MP2KP dengan hak bicara dan hak suara, untuk dapat saling berbagi ide dan informasi dengan anggota MP2KP lainnya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan keseminatannya. 2. Tugas dan wewenang a. Seksi melakukan kegiatan keprofesian dan fungsi ilmiah PDSKJI sesuai dengan bidang keahlian. c. Seksi dapat memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada MP2KP dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan keprofesian dan fungsi ilmiah PDSKJI. d. Pembentukan seksi yang bersifat monodisiplin dilakukan oleh satu tim yang para anggotanya berasal dari anggota PDSKJI dengan minat yang sama. 3. Tata Cara Pengelolaan Khusus a. Dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan AD/ART dan Ketentuan PDSKJI. b. Seksi wajib memberikan kontribusi keuangan bagi kepentingan organisasi PDSKJI di setiap level
14
kepengurusannya. Kelompok Studi (Pokdi) 1. Status a. Pokdi adalah lembaga dibawah PP PDSKJI yang dikoordinir oleh MP2KP dan didalamnya terdapat unsur MP2KP . b. Pokdi mengkaji bidang keilmuan kedokteran jiwa yang berkembang di masyarakat dan perlu diwadahi tetapi dirasa masih perlu dikaji sebelum menjadi suatu seksi di PDSKJI. d. Tidak dapat memberikan sertifikat atau keahlian e. Setelah 1 tahun akan dievaluasi oleh PP PDSKJI, MKPI, MKEP dan MP2KP mengenai kelanjutan statusnya, akan dibubarkan atau akan diusulkan menjadi seksi. 2. Tata Cara Pengelolaan Khusus: Pokdi wajib memberikan kontribusi keuangan bagi kepentingan organisasi PDSKJI di setiap level kepengurusannya.
Kelompok Khusus Early Career Psychiatrist (ECP) adalah unsur dibawah Ketua Umum PP PDSKJI dan Ketua Cabang PDSKJI yang terdiri dari anggota-anggota PDSKJI yang berumur kurang dari 45 tahun atau lulus maksimal 5 (lima) tahun. 2. Tugas dan wewenang a. ECP menyelenggarakan kegiatan secara mandiri maupun wajib melalui berkolaborasi dengan Seksi atau Kelompok Studi untuk meningkatkan kapasitas individu masing-masing anggotanya baik yang terkait dengan bidang Kedokteran Jiwa/Psikiatri maupun keterampilan lain yang berkontribusi dalam peningkatan karir. 3. Tata Cara Pengelolaan Khusus a. Dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan AD/ART dan Ketentuan PDSKJI. b. ECP merupakan organisasi non-profit. Pendapatan yang diperoleh merupakan sisa hasil usaha yang dipergunakan untuk kepentingan anggota dan organisasi di setiap level kepengurusannya. (2) Kekuasaan dan wewenang: Kekuasaan dan wewenang Badan-badan Khusus diatur dalam peraturan tersendiri. (3) Tata Cara Pengelolaan: Tata cara pengelolaan diatur dalam peraturan tersendiri.
Pasal 15
-
Pertemuan Ilmiah Nasional diselenggarakan pada saat: Kongres Nasional Konferensi Nasional yang diselenggarakan oleh Seksi/Pokdi dengan jadwal yang disetujui bersama oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PDSKJI dan Ketua MP2KP serta Seksi/Pokdi. Pertemuan ilmiah Nasional diselenggarakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam setahun.
15
BAB IV PERBENDAHARAAN Pasal 16 Setiap anggota PDSKJI wajib membayar uang pangkal dan uang iuran
Pasal 17 Uang Pangkal dan Uang Iuran (1) Besaran uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Kongres . (2) Pengurus Cabang diwajibkan menyerahkan 40% dari uang pangkal dan uang iuran yang diterimanya kepada Pengurus Pusat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di awal tahun (3) Untuk kepentingan masing-masing cabang, Pengurus Cabang dapat menetapkan uang iuran tambahan, dengan persetujuan rapat anggota cabang Pasal 18 Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat pengelolaannya diatur dalam peraturan tersendiri BAB V ATRIBUT DAN LAMBANG Pasal 19 (1) Atribut dan lambang ditetapkan oleh Kongres. (2) Ukuran atribut, lambang dan tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri. (3) Atribut dan lambang yang digunakan harus mencerminkan identitas PDSKJI.
BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 20 Perubahan AD/ART (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres. (2) Rencana perubahan tersebut diajukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang. (3) Rencana perubahan telah disampaikan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum kongres.
16
Pasal 21 Pembubaran Organisasi (1) Pembubaran hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang dilaksanakan khusus untuk itu. (2) Keputusan pembubaran PDSKJI harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) suara yang ada dalam Kongres. (3) Setelah pembubaran, segala hak milik PDSKJI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulanperkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres. BAB VII ATURAN PERALIHAN Pasal 22 Untuk pertama kalinya setelah disahkannya AD/ART ini, prosedur pencalonan Ketua Umum PDSKJI diselenggarakan oleh Kongres Nasional PDSKJI tidak terikat oleh waktu. Pasal 23 Dengan disahkannya AD/ART PDSKJI ini, semua Cabang PDSKJI paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus menyesuaikan semua aturan organisasinya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART ini BAB VIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 24 (1) Setiap anggota PDSKJI dianggap telah mengetahui isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDSKJI. (2) Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dimuat dalam peraturan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Anggaran Rumah Tangga PDSKJI.
Ditetapkan di Surabaya Tanggal 31 Oktober 2013
17
18
