Pertemuan III @FHUP
1
ASAS ASAS HUKUM LINGKUNGAN 2
TIM PENGAJAR HUKUM LINGKUNGAN @ FHUP
Pertemuan III @FHUP
1. ASAS LEGALITAS 3
Asas umum di bidang Ilmu Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 45 Segala kebijakan yang dilakukan berdasarkan
atas hukum ( Reschstaat ) Pasal 1 ayat (1) KUHP Tidak ada satu perbuatan pun dapat dipidana kecuali terdapat aturan hukum yang mengatur sebelumnya Pertemuan III @FHUP
2. ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA 4
Negara Penjaga Malam Negara Kesejahteraan Pasal 27, 28, 31, 33 UUD 45 Pasal 3 UUPLH State Responsibility for environmental damage Precautionary Principle to prevent environmental
damage Internal Function
Pertemuan III @FHUP
3. ASAS DISKRESI 5
Prinsip Hukum Administrasi Negara Pengambilan kebijakan tanpa adanya pemberitahuan
kepada Pihak ketiga terlebih dahulu
Dilakukan pada keadaan mendesak Tidak terdapat alternatif lain Harus diambil kebijakan dengan segera Demi kepentingan umum ( majority )
Pertemuan III @FHUP
4. ASAS SUBSIDIARITAS 6
Alinea kedua Penjelasan Umum UU 23 / 1997 Upaya Pidana sebagai Ultimum Remedium Melalui proses penyelesaian secara administrasi, mediasi dan upaya
hukum perdata terlebih dahulu Pidana dapat sebagai Premium Remedium apabila: - Sanksi administratif dan perdata tidak efektif - Indikasi Pidana jelas - kesalahan yang dilakukan relatif besar - akibat yang ditimbulkan relatif besar - menyebabkan keresahan di masyarakat - terjadi berulang kali Pidana Premium => administrasi ultimum Pertemuan III @FHUP
BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN
Kesalahan / belum Adanya kebijakan
- Langgar peraturan / izin - tidak mencemari LH
Revisi Kebijakan
Pejabat yg berwenang
Penerapan Sanksi Administrasi
1. Peringatan 2. Paksaan 3. Pemerintahan 4. Pencabutan Izin
Pertemuan III @FHUP
Rekomendasi kpd Pejabat lain yg bersangkutan
- Langgar peraturan / izin - LH cemar / rusak - Kerugian org / LH
PSLH Out of Court
Fasilitasi / Koordinasi PSLH di Luar Pengadilan
7
PSLH in Court
Ajukan Gugatan Fasilitasi Pengajuan Gugatan ke PN
- Langgar peraturan / izin - LH cemar / rusak - Keresahan masy/ korban luka/kesalahan/ dampak besar
Penegakan Hukum Pidana
Penyidik
5. ASAS STRICT LIABILITY 8
Konvensi Bassel 1993 tentang Limbah B3 Konsep Kesalahan Konsep Risiko Keppres 61 Tahun 1993 Pasal 35 jo Pasal 43 UU 23 / 1997 Syarat :
Terdapat perbuatan / kegiatan Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup (abnormally dangerous activity ) Menggunakan / menghasilkan bahan / limbah beracun berbahaya B3
Kerusakan lingkungan terlihat secara real, maka tidak harus
didasarkan atas kesalahan cukup dengan res ipsa loquitur
Pertemuan III @FHUP
ASAS STRICT LIABILITY 9
BASED ON FAULT Ps 1365 BW Ps 34 UUPLH Pembuktian •
Adanya PMH • Kerugian • Kausalitas • Kesalahan
Pertemuan III @FHUP
LIABILITY TANGGUNG JAWAB
WITHOUT FAULT STRICT LIABILITY Ps 35 UUPLH Tanpa Pembuktian
ASAS STRICT LIABILITY 10
“Pemanfaatan sumber daya alam bersifat di luar
kelaziman ( non natural use ) Tidak harus membuktikan kesalahan Pembuktian yang proporsional ( proportional burden of proof )
Pertemuan III @FHUP
Ps 35 UUPLH Tanggung Jawab Mutlak 11
Dampak Besar & Penting Menghasilkan / Menggunakan B3 Tanggung jawab mutlak
Ps 35 UUPLH
Langsung & Seketika Without Fault
Ceiling Price Bukan act of god / pihak ke 3
Pertemuan III @FHUP
LANJUTAN ASAS STRICT LIABILITY 12
Pasal 35 jo Pasal 43 UU 23 / 1997 Tanggung jawab timbul secara mutlak Tanggung jawab bersifat seketika pada saat terjadi
pencemaran Pengecualian apabila ( Ps 35 ayat 2 UU 23 / 1997 ) - Bencana Alam ( Act of God ) - Keadaan terpaksa ( Force Majeure ) - Tindakan pihak ketiga
Pertemuan III @FHUP
Kriteria abnormally dangerous activity 13
Menimbulkan resiko berbahaya tinggi terhadap manusia,
tanah, atau harta benda bergerak Memungkinkan terjadinya bahaya yang sangat besar Ketidakmampuan untuk meniadakan resiko dengan sikap kehati hatian yang layak Bukan merupakan hal yang lazim Terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan lingkungan sekitar Sifat sifat bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang dirasakan bagi masyarakat
Pertemuan III @FHUP
6. ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK 14
Absolute Liability Kasus SHOWA MARU Pencemar dikenakan tanggung jawab mutlak
atas pencemaran yang dilakukan Untuk limbah Non B3 Pembuktian terlebih dahulu
Pertemuan III @FHUP
7. ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE 15
Pasal 34 ayat ( 1 ) UU 23 / 1997 Upaya preventif dan represif
Externality Cost Pihak yang mencemarkan diharuskan membayar sejumlah
uang secara rutin sebagai ganti rugi atas pencemaran yang dilakukan, atau melakukan tindakan yang dapat berupa - memasang / memperbaiki unit pengelolaan limbah yang sesuai BML - pemulihan fungsi lingkungan - menghilangkan / memusnahkan penyebab pencemaran - pembayaran uang paksa setiap hari keterlambatan tindakan
Pertemuan III @FHUP
8. ASAS COORPORATE ENVIRONMENT RESPONSIBILITY 16
Didasari pada Corporate Social Responsibility Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Value Added for Corporate Pemberdayaan masyarakat sekitar untuk dijadikan tenaga
kerja Menjaga Kelestarian lingkungan sekitar Bertanggungjawab atas izin dari Pemerintah Negara Penjaga Malam Welfare State Bussiness State
Pertemuan III @FHUP
9. Environment Impact Assesment 17
Hasil perumusan KTT Rio, 1992 Keterbatasan tekonologi bukan halangan untuk
membiarkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan Upaya Preventif Lingkungan menjadi pertimbangan sistem pembangunan Berada dalam tahapan kebijakan perizinan dan analisis imliah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Pertemuan III @FHUP
